+62 2129380882 office@aprobi.co.id

11 Perusahaan Akan Didenda Rp360 Miliar

Bisnis Indonesia | Selasa, 18 Desember 2018

11 Perusahaan Akan Didenda Rp360 Miliar

Pemerintah sedang menunggu klarifikasi dari 11 badan usaha bahan bakar minyak dan bahan bakar nabati terkait dengan potensi denda Rp360 miliar yang akan dijatuhkan kepada perusahaan tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melayangkan surat mengenai sanksi denda kepada badan usaha yang disinyalir tidak melaksanakan kebijakan Biodiesel 20% (B20) sesuai dengan ketentuan. Pemerintah mewajibkan pencampuran 80% Solar dan 20% bahan bakar nabati (biodiesel). Produk bauran Solar dan bahan bakar nabati itu disebut dengan Biosolar. Tidak hanya sektor bersubsidi, pemerintah juga mewajibkan bauran Solar dan 20% Biodiesel ke sektor nonsubsidi seperti pertambangan dan industri sejak I September 2018. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan bahwa surat tersebut telah ditandatangani pada pekan lalu dan siap dikirim ke badan usaha bahan bakar minyak (BBM) dan badan usaha bahan bakar nabati (BBN). Badan usaha BBM tersebut seperti PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk., dan perusahaan lain. Sementara itu, badan usaha bahan bakar nabati merupakan perusahaan yang memasok atau memproduksi biodiesel. “[Surat mengenai sanksi kebijakan B20) Jumat [14/12] saya teken. Hari ini [Seninj mungkin dikirim [ke badan usaha BBM dan BBNI,” ujarnya, Senin (17/12). Djoko mengungkapkan bahwa terdapat II perusahaan yang berpotensi dikenai sanksi denda. Jumlah tersebut terdiri atas dua badan usaha bahan bakar minyak dan sisanya merupakan badan usaha bahan bakar nabati.

TUNGGU RESPONS

Menurutnya, pemerintah akan memberikan waktu kepada badan usaha untuk merespons dan melakukan banding dalam waktu sepekan setelah surat itu diterbitkan. Bila badan usaha mengajukan klarifikasi dan mampu membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah, pemerintah akan mencabut denda tersebut. Sebelumnya, Djoko mengungkapkan bahwa salah satu badan usaha BBM yang terkena denda adalah Pertamina. Namun, dia enggan mengungkapkan nama badan usaha BBM lainnya yang berpotensi terkena denda karena masih dalam proses verifikasi. Dia hanya menyebutkan bahwa badan usaha BBM tersebut merupakan perusahaan asing. Terkait dengan nilai akumulasi denda B20 seluruhnya, Djoko menyebutkan, dapat mencapai sekitar Rp360 miliar. Ketentuan B20 diatur dalam Permen ESDM No. 41/2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel. Berdasarkan beleid tersebut, badan usaha BBM yang tidak memenuhi ketentuan, yakni tidak melakukan pencampuran Solar dan biodiesel, akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000 per liter volume Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume Solar pada bulan berjalan dan berupa pencabutan izin usaha.

Sanksi serupa juga berlaku untuk badan usaha BBN, yakni bagi perusahaan yang tidak menyalurkan sesuai dengan alokasi volume Biodiesel serta waktu dan spesifikasi Biodiesel yang disepakati dalam kontrak Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioefuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengakui bahwa saat ini terdapat sejumlah badan usaha yang bakal kena denda atas terkendalanya implementasi Biosolar sejak September-November 2018. Pihaknya mengakui bahwa saat ini memang terdapat perbedaan perkiraan besaran denda yang hasil penghitungan pemerintah dan badan usaha. “Ini soal persepsi, misalnya saya tidak kirim 2 hari. Misalnya purchase order 10.000 ton, tetapi yang tidak bisa disalurkan ternyata hanya 1.000 ton. Nah, kami maunya yang dihitung yang 1.000 ton itu, yang tidak terkirim. Bukan hitungan berdasarkan kontrak, makanya nilainya besar,” kata Tumanggor.

Menurutnya, Aprobi akan melakukan proses verifikasi tersebut agar bisa segera diketahui angka pasti dan siap untuk melaksanakan ketentuan pemerintah. “Kami verifikasi data dan buktinya semua dan secara keseluruhan kami siap melaksanakan, paling hitungan kami [denda] sekitar Rp25 miliar.”Bauran Solar dan 20% Biodiesel (620) untuk sektor bersubsidi (Biosolar yang dijual di SPBU) dan nonsubsidi (pertambangan dan industri lain) diharapkan mampu mengurangi impor minyak mentah dan BBM. Namun, penyerapan Biosolar untuk sektor nonsubsidi belum optimal karena baru diwajibkan mulai 1 September 2018. Pemerintah menyatakan, ada 11 badan usaha BBM dan BBN yang berpotensi dikenai denda.

Investor Daily Indonesia | Selasa, 18 Desember 2018

Pemerintah 11 Badan Usaha Kena Sanksi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan terdapat 11 badan usaha yang dinyatakan kena sanksi terkait keterlambatan pasokan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) untuk program mandatori Biodiesel 20% (B20). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengungkapkan, pekan lalu, dirinya sudah menandatangani surat yang menyatakan bahwa 11 badan usaha ini akan dikenai denda. Selanjutnya, badan usaha memiliki waktu sekitar satu pekan untuk menyampaikan tanggapan atas surat tersebut. “[Dendanya] sekitar Rp 360 miliar kalau tidak salah. Ada 11 perusahaan, dua BUBBM (badan usaha bahan bakar minyak), sisanya BUBBN (badan usaha bahan bakar nabati) ,” kata dia di Jakarta, Senin (17/12). Denda dikenakan lantaran badan usaha dinilai gagal memasok atau mencampur B20. Djoko sebelumnya menjelaskan, pemerintah tidak secara serta merta menjatuhkan sanksi kepada badan usaha. Sebelum menetapkan sanksi, pihaknya terlebih dulu memastikan masalah yang dihadapi badan usaha BBM, termasuk PT Pertamina (Persero) dan pemasok FAME.

Ketentuan mengenai sanksi ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 41 Tahun 2018. Pasal 18 beleid ini menyebutkan, jika badan usaha tidak memenuhi ketentuan mandatori, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha. Denda ditetapkan sebesar Rp 6.000 per liter volume Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM pada bulan berjalan. Namun, badan usaha BBM tidak dikenai sanksi jika hal tersebut dikarenakan ada keterlambatan, keterbatasan, dan/ atau ketiadaan pasokan Biodiesel dari badan usaha BBN. Selain itu, badan usaha juga tidak akan didenda jika ada ketidaksesuaian pasokan Biodiesel dengan kualitas yang disepakati dalam kontrak. Masih mengacu beleid yang sama, realisasi pencampuran Biodiesel ini dihitung berdasarkan volume penyaluran solar di depot atau terminal BBM milik badan usaha BBM dikali dengan selisih antara persetase Biodiesel minimal penahapan dengan persentase Biodiesel hasil temuan. Bagi badan usaha BBN yang diberi sanksi, diperbolehkan mengajukan keberatan tertulis paling lambat 15 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan, pihaknya sebenarnya tidak ingin mengenakan denda ke badan usaha. Namun, mekanisme ini diperlukan agar badan usaha lebih hati-hati dan disiplin.

Rida mengakui, perluasan program B20 belum berjalan optimal. Perluasan mandatori belum dapat mencapai 100% lantaran ada tiga sektor yang mendapat relaksasi, yakni kelistrikan, alat utama sistem persenjataan (Alutsista), dan PT Freeport Indonesia. Namun, pasokan B20 disebutnya mulai merambah ke wilayah timur Indonesia. “Sedikit-sedikit sudah jalan,” ujarnya. Kementerian ESDM mencatat realisasi penyerapan Biodiesel sampai dengan 28 November lalu baru mencapai 2,85 juta kiloliter (KL). Realisasi ini baru sekitar 73% dari target pemanfaatan Biodiesel tahun ini yang ditetapkan sebesar 3,9 juta KL. Pada tahun ini, total terdapat 20 badan usaha BBN yang menjadi pemasok Biodiesel program B20. Rincinya, PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas, PT Darmex Biofuels, PT Energi Baharu Lestari, dan PT Bayas Biofuels. Kemudian ada PTTunas Baru Lampung, PT LDC Indonesia, PT SMART, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perka-satama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantara, serta PT Sukajadi Sawit Mekar. Selanjutnya, tercatat terdapat 11 badan usaha BBM yang harus mendistribusikan B20. Ke-11 perusahaan ini adalah PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, PT ExxonMo-bile Lubricant Indonesia, PT Jasatama Petroindo, PT Petro Andalan Nusantara, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas. Pada tahun ini, pemerintah memproyeksikan penyerapan FAME bisa mencapai 3,9 juta KL, yakni untuk solar bersubsidi 2,8 juta KL dan nonsubsidi 1,08 juta KL. Sementara potensi penghematan devisa diperkirakan sebesar Rp 30,59 triliun.

Republika | Selasa, 18 Desember 2018

11 Perusahaan akan Didenda

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan 11 perusahaan yang akan diberi denda karena tidak maksimal dalam menyalurkan biodiesel. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, mengatakan, 11 perusahaan ini terdiri atas dua perusahaan penyalur bahan bakar minyak (BBM) dan sembilan perusahaan FAME (FattyAcid Methyl Esters). Pemerintah telah melayangkan surat teguran kepada seluruh perusahaan yang dianggap tidak ikut serta menyukseskan program Biodiesel 20 persen (B-20). Kesebelas perusahaan tersebut diberikan waktu selama sepekan untuk memberi respons. Nilai total akumulasi denda yang harus dibayarkan n perusahaan tersebut sekitar Rp 360 miliar,” kata Djoko di Kementerian ESDM, Senin (17/12). Menurutnya, masing-masing perusahaan bisa mengajukan surat keberatan atas pemberian denda. Namun, surat itu harus berisi data-data mengenai pendistribusian biodiesel yang telah dilakukan. Data tersebut nantinya akan dibandingkan dengan data milik Kementerian ESDM yang juga mencatat mengenai pendistribusian B-20.

Direktur Bio Energi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM An-driah Feby Misna mengatakan, pemerintah secara serius berupaya memperbesar volume penggunaan B-20 di berbagai sektor. Harapannya agar penggunaan BBM, seperti solar, murni bisa ditekan. Dengan demikian, impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan perlahan bisa dipangkas. Untuk tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan penyaluran B-20 mencapai 3,9 juta kiloliter (kl). Per November 2018, penyaluran diperkirakan telah mencapai 97 persen. “Diharapkan target bisa terpenuhi dengan sisa tiga persen pada bulan terakhir,” ujarnya. Untuk menggenjot penyaluran B- 20, pemerintah juga menyediakan dana insentif. Direktur Penyaluran Dana BPDP Kelapa Sawit, Edi Wibowo, mengatakan, hingga November 2018, pihaknya telah menyalurkan dana insentif biodiesel mencapai Rp 5,51 triliun dari alokasi anggaran tahun 2018 Rp 7 triliun. Angka ini hampir mencapai target penyaluran dana insentif B-20 pada 2018 sebesar Rp 5,57 triliun. Namun, dalam empat bulan terakhir terjadi penurunan jumlah insentif biodiesel yang disalurkan. Hal ini dipicu sejumlah faktor, seperti turunnya harga indeks pasar (HIP) biodiesel. Tahun 2018 rata-rata insentif BP-DB Kelapa Sawit untuk B-20 menurun dari sebelumnya. Tahun ini Rp 2.074 per liter, sedangkan tahun sebelumnya Rp 4.075 per liter. “Pada empat bulan terakhir, insentif kita menurun karena ada kenaikan bahan bakar solar, ada sedikit penurunan HIP biodiselnya,” kata Edi. Sementara untuk penyaluran B-20 pada 2019, BPDP menargetkan penyaluran 6,2 juta KL B-20 dengan peningkatan sekitar dua kali lipat anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 7 triliun.

Media Indonesia | Selasa, 18 Desember 2018

Kementerian ESDM Sanksi 11 Perusahaan Terkait B20

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan surat kepada 11 perusahaan yang dinilai tidak menjalankan kebijakan penerapan biodiesel 20 atau B20 secara maksimal. “(Surat sanksi) Jumat saya teken, hari ini mungkin dikirim,” kata Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Kantor Kementerian ESDM, kemarin. Djoko menjelaskan sanksi yang diberikan berupa denda dengan total Rp360 miliar karena 9 perusahaan penyedia/ame atau badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) dan 2 penyalur 820 atau badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) tidak memenuhi ketentuan yang salah satunya menyebabkan ketersediaan B20 terbatas. Seluruh perusahaan yang dikenai sanksi bisa mengajukan banding dengan catatan memiliki data akurat menyangkut jumlah penyaluran fame dan B20 sesuai ketentuan. “Itu yang (terkena sanksi) mereka tidak deliver, kita kan ada datanya. Makanya kita kasih waktu sepekan buat mereka. Kalau mereka keberatan, coba saja sajikan datanya ke kami.”

Investor Daily Indonesia | Selasa, 18 Desember 2018

Fuso Tunggu Hasil Uji Coba Penerapan B30

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), agen pemegang merek Fuso di Indonesia, mengaku akan menunggu terlebih dahulu hasil uji coba penerapan campuran Biodiesel 30% (B30) pada kendaraan bermotor, sebelum memutuskan untuk mengaplikasikannya. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) menjalankan road test penggunaan B30 dan dijadwalkan rampung Maret 2019. Sales and Marketing Director KTB Duljatmono mengatakan, penggunaan B30 merupakan sesuatu yang baru dan perlu dilakukan uji coba khusus. “Untuk saat ini, kami belum bisa berbicara lebih detail, tunggu uji coba dulu,” ujar dia ketika ditemui di acara Truck Campagin di Pekanbaru, Riau, baru-baru ini. Duljatmono menegaskan, Mitsubishi Fuso menjadi salah satu pemain di kendaraan komersial mendukung pengujian B30. Khusus untuk B20, pihaknya sudah sangat siap dan dilakukan pengujian. Dia mengatakan, pemerintah harus siap dengan dukungan infrastruktur jika akan menerapkan penggunaan B30. Rencananya, apabila hasil pengujian B30 sesuai dengan standar yang ditetapkan, penggunaannya bisa diterapkan tahun depan. Selain B30, pada tahun 2021 juga akan ada aturan tentang Euro FV untuk mesin diesel. Sepanjang tahun 2018, pasar kendaraan komersial terus tumbuh. Ini berbeda dengan dua tahun lalu yang pertumbuhannya tidak menentu. Pada tahun ini, pasar komersial tumbuh positif dan dirasakan oleh semua pemain dan produsen kendaraan komersial termasuk Mitsubishi Fuso. Sepanjang Januari-November 2018, penjualan Mitsubishi Fuso sudah mencapai angka 45.967 unit atau meningkat 22% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Rakyat Merdeka | Selasa, 18 Desember 2018

11 Perusahaan Kena Denda Rp 360 Miliar

PEMERINTAH mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi denda dengan total Rp 360 miliar terhadap 11 perusahaan yang tidak mengikuti aturan B20 (pencampuran Bahan Bakar Nabati/BBN) dengan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menyebut, ada 11 perusahaan yang akan terkena denda itu. 9 perusahaan adalah badan usaha pemasok Bahan Bakar Nabati dan 2 perusahaan pemasok BBM. “Denda Rp 360 miliar itu akumulasi dari 11 perusahaan.” ungkap Djoko di Jakarta, kemarin. Djoko belum mau merin-cikan nama 11 perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Dia hanya menyebutkan PT Pertamina (Persero) merupakan salah satu badan usaha yang terkena sanksi. Menurutnya, surat pemberian sanksi sudah ditandatanganinya pekan lalu. “Jumat saya teken, hari ini (kemarin) mungkin dikirim. Perusahaan yang terkena denda wajib merespons surat tersebut dalam kurun waktu satu pekan.” terangnya. Djoko memastikan, keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan verifikasi dan melakukan pengecekan di lapangan. Namun demikian, pihaknya siap melakukan koreksi jika ada kekeliruan.

“Jika ada badan usaha tidak terima dengan putusan ini. pemerintah membuka ruang untuk menyanggahnya asal dengan bukti yang kuat. Jika tidak bisa membuktikan, berarti harus langsung membayar.” cetusnya. Djoko menjelaskan.aturan mengenai denda tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Aturan ini memuat kewajiban badan usaha menggunakan Biodiesel dan sanksinya. Dalam aturannya disebutkan, sanksi administratif berupa denda Rp 6.000 per liter dan pencabutan izin usaha bagi yang tidak mencampur 20 persen BBN ke BBM. Sanksi itu berlaku bagi produsen BBN ataupun penghasil BBM. Sementara itu. berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/ MEM/2018, terdapat 44 badan usaha BBN yang berkontrak untuk penyaluran minyak sawit (Fatty Acid Methyl EsterstFAME) dengan 11 Badan Usaha BBM. Total volumenya sebesar 940.407 liter.

External Communication Manager Pertamina Arya Dwi Paramita mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai pemberian sanksi itu. “Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dulu dengan Kementerian ESDM,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Arya mengklaim. Pertamina selama ini konsisten dalam melaksanakan kebijakan B20. Dalam periode tahun 2010 hingga 2018, penyerapan Fatty Acid Methyl Esters (FAME) sebagai campuran Biosolar telah mencapai 11.9 juta kiloliter (Kl). Dengan implementasi ini. Pertamina telah berhasil menurunkan impor gasoil dan meningkatkan penggunaan produk domestik CPO. Dari sisi infrastruktur. Ian-jut Arya, saat ini Pertamina telah menyiapkan 112 Terminal BBM (TBBM) untuk bisa menyalurkan Biosolar B20. Penerapan penyaluran ini dilakukan bertahap, yakni pada awal September 2018 terdapat sebanyak 60 TBBM yang menyalurkan B20 terus meningkat menjadi 108 TBBM pada November 2018.

Metrotvnews | Senin, 17 Desember 2018

Nilai Akumulasi Denda Pelanggar B20 Capai Rp360 Miliar

Pemerintah sudah menandatangani surat denda terkait pencampuran biodiesel 20 persen (B20). Adapun nilai akumulasi denda B20 mencapai sekitar Rp360 miliar. “Sudah saya teken, mungkin hari ini dikirim (ke badan usaha pelanggar),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto, saat ditemui di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Senin, 17 Desember 2018. Surat denda ini akan dilayangkan pada 11 Badan Usaha yang terdiri dari sembilan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) dan dua Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM). Salah satu BUMBBM yang akan mendapat surat denda adalah PT Pertamina. Namun Djoko masih belum mau membeberkan satu nama perusahaan BUBBM lainnya. Yang pasti, pelanggar itu adalah badan usaha asing. Ke-11 badan usaha itu mendapat denda lantaran melanggar aturan pemerintah yang mewajibkan bauran solar dan 20 persen bahan bakar nabati dari minyak sawit (biodiesel) ke sektor bersubsidi dan nonsubsidi.

http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/5b2qeReN-nilai-akumulasi-denda-pelanggar-b20-capai-rp360-miliar

Cnnindonesia | Senin, 17 Desember 2018

Mangkir Salurkan B20, 11 Perusahaan Kena Denda Rp360 Miliar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melayangkan surat pemberitahuan denda kepada produsen biodiesel dan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak menjalankan kewajiban penyaluran B20 pada awal pekan ini. Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyebutkan surat tersebut dikirim ke 11 badan usaha yang terdiri dari, dua perusahaan penyalur BBM dan sembilan produsen biodiesel. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya enam perusahaan. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, sanksi dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan selama periode September – Oktober. Potensi dendanya mencapai sekitar Rp360 miliar. “Jumat (14/12), (surat) saya teken mungkin hari ini dikirim,” ujar Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Senin (17/12). Sanksi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Dalam beleid disebutkan, penyalur BBM yang tidak melakukan pencampuran dan/atau produsen biodiesl yang tidak dapat memberikan suplai fatty acid methyl ester (fame) akan dikenakan denda sebesar Rp6.000 per liter. Denda tersebut dikenakan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian ESDM terhadap volume B20 yang tidak terkirim. Djoko menyebutkan salah satu perusahaan yang akan menanggung sanksi adalah PT Pertamina (Persero) selaku penyalur BBM. Kementerian ESDM memberikan waktu seminggu kepada badan usaha terkait untuk mengajukan banding atau keberatan atas denda yang dikenakan. Jika perusahaan bisa membuktikan alasan badan usaha tidak menyalurkan B20 masuk dalam kategori tidak dikenakan denda maka perusahaan akan terbebas dari denda.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181217123431-85-354230/mangkir-salurkan-b20-11-perusahaan-kena-denda-rp360-miliar

Kontan | Senin, 17 Desember 2018

11 perusahaan tak taat aturan B20 didenda Rp 360 miliar, termasuk Pertamina

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melayangkan surat denda kepada 11 perusahaan sebagai sanksi atas ketidakpatuhan terhadap aturan penyaluran biodiesel 20% atau B20, pada awal pekan ini. Atas pelanggaran yang dilakukan selama September-Oktober 2018 itu, total denda dari sanksi tersebut ditaksir sekitar Rp 360 miliar. “Jumat saya teken suratnya. Nilainya Rp 360 miliar-an,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Senin (17/12). Nilai tersebut dihitung berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018, yakni denda sebesar Rp 6.000 per liter volume Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel yang dicampur dengan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar pada bulan berjalan. Adapun, menurut Djoko, 11 perusahaan yang dikenai sanksi tersebut terdiri dari dua Badan Usaha BBM (BUBBM) dan sembilan Badan Usaha BBN (BUBBN). Djoko enggan untuk merinci nama-nama perusahaan tersebut. Tapi yang jelas, Pertamina menjadi satu di antaranya. “Dua BUBBM, Sisanya BUBBN. Salah satunya Pertamina,” ungkapnya. Adapun, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil temuan di lapangan dalam periode berjalan yang dimaksudkan. Namun, kementerian ESDM pun memberikan waktu seminggu kepada badan usaha yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan atas sanksi yang dikenakan. Apabila perusahaan tersebut tidak bisa memberikan bukti yang kuat, maka denda pun harus dibayarkan. “Diberi waktu seminggulah untuk merespons,” imbuhnya.

https://industri.kontan.co.id/news/11-perusahaan-tak-taat-aturan-b20-didenda-rp-360-miliar-termasuk-pertamina

Liputan6 | Senin, 17 Desember 2018

11 Badan Usaha Langgar Aturan Program B20

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa terdapat 11 perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam penerapan pencampuran biodiesel 20 persen dengan Solar‎ (B20). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, sampai November 2019, Kementerian ESDM telah mendapat 9 perusahaan penyedia biodiesel yang tidak menyetor biodiesel ke badan usaha penyedia BBM. Selain itu ada dua badan usaha penyalur BBM yang tidak melakukan pencampuran 20 persen biodiesel dengan Solar. “Jadi 11 perusahaan dua badan usaha BBM, sisanya badan usaha BBN,” kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (17/12/2018). Nilai akumulasi denda 11 perusahaan tersebu sekirtar Rp 360 miliar. Denda diberikan sebesar Rp 6 ribu per liter atas BBM yang disalurkan tanpa tercampur 20 persen biodiesel. Menurut Djoko, 11 badan usaha tersebut diberi waktu selama seminggu untuk menjelaskan ke instansinya, ‎untuk memastikan melakukan pelanggaran. “Seminggu lah (Dikasih waktu untuk merespon),” tandasnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3818384/11-badan-usaha-langgar-aturan-program-b20

Merdeka | Senin, 17 Desember 2018

ESDM Catat Ada 11 Perusahaan Langgar Aturan B20 Dengan Nilai Denda Rp 360 Miliar

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan, ada 11 perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam penerapan pencampuran biodiesel 20 persen dengan solar (B20). Sampai November 2019, pihaknya telah mendapati 9 perusahaan penyedia biodiesel yang tidak menyetor biodiesel ke badan usaha penyedia BBM. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, menambahkan ada dua badan usaha penyalur BBM yang tidak melakukan pencampuran 20 persen biodiesel dengan solar. “11 perusahaan. Dua badan usaha BBM, sisanya badan usaha BBN,” kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (17/12). Djoko mengungkapkan, nilai akumulasi denda 11 perusahaan tersebut sekitar Rp 360 miliar. Denda diberikan sebesar Rp 6.000 per liter atas BBM yang disalurkan tanpa tercampur 20 persen biodiesel. “Akumulasi sekitar Rp 360 miliar-an, atas denda Rp 6.000 per liter,” tuturnya. Menurut Djoko, 11 badan usaha tersebut diberi waktu selama seminggu untuk menjelaskan ke instansinya untuk klarifikasi. “Seminggu lah (Dikasih waktu untuk merespon),” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/esdm-catat-ada-11-perusahaan-langgar-aturan-b20-dengan-nilai-denda-rp-360-miliar.html

Detik | Senin, 17 Desember 2018

ESDM Kirim ‘Surat Cinta’ ke 11 Badan Usaha yang Belum Salurkan B20

Sebanyak 11 badan usaha akan mendapat sanksi dari pemerintah karena tidak menyalurkan biodiesel 20% atau B20. Dari 11 badan usaha tersebut, 2 perusahaan merupakan badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM) dan 9 perusahaan badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah akan mengirimkan surat perihal sanksi tersebut pada hari ini. “Jumat saya teken, hari ini saya kirim,” kata Djoko di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (17/12/2018). Djoko mengatakan, secara akumulatif sanksi tersebut sekitar Rp 360 miliar.”Rp 360 miliar-an kalau tidak salah,” tambahnya. Lebih lanjut, Djoko mengatakan, pemerintah memberikan waktu seminggu kepada badan usaha untuk merespons surat tersebut. “Seminggulah (waktu respons),” ujarnya. Sebagai informasi, pemerintah memberikan sanksi bagi badan usaha yang tidak menyalurkan B20, baik pada BUBBM maupun BUBBN. Sanksi yang diberikan sebesar Rp 6.000/liter.

https://finance.detik.com/energi/d-4347325/esdm-kirim-surat-cinta-ke-11-badan-usaha-yang-belum-salurkan-b20

Republika | Senin, 17 Desember 2018

Pemerintah Denda 11 Perusahaan karena tak Salurkan Biodiesel

Pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah menetapkan sejumlah perusahaan yang akan terkena denda karena tidak bisa maksimal dalam menyalurkan biodiesel. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menjelaskan ada 11 perusahaan yang terkena sanksi. Djoko menjelaskan 11 perusahaan tersebut terdiri dari dua perusahaan penyalur BBM dan sembilan perusahaan Fame. Djoko menjelaskan pemerintah sudah melayangkan surat teguran kepada 11 perusahaan tersebut pada Jumat (14/12) lalu. 11 perusahaan tersebut diberikan waktu selama sepakan untuk merespon surat pemerintah. “Jumat sudah saya teken suratnya, senin ini dikirim harusnya. Ada 11 perusahaan,” ujar Djoko di Kementerian ESDM, Senin (17/12). Djoko menjelaskan nilai total akumulasi denda yang harus dibayarkan 11 perusahaan tersebut sekitar Rp 360 miliar. Djoko menjelaskan, perusahaan tersebut bisa menyajikan data apabila keberatan dengan keputusan pemerintah terkait kelalaian dalam penyaluran biodiesel. “Ya itu yang mereka tidak deliver, kita kan ada datanya. Makanya kita kasih waktu sepekan buat mereka kalau misalnya mereka keberatan. Coba saja sajikan datanya ke kami,” ujar Djoksis.

Direktur Bio Energi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Andriah Feby Misna mengatakan, pemerintah pun menargetkan konsumsi campuran biodiesel (Fatty Acid Methyil Ester/FAME) untuk B20 sebesar 3,9 juta kilo liter (kl) untuk tahun ini. Sedangkan hingga akhir November kemarin realisasi penyaluran mandatori biodiesel 20% dilaporkan pihak Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) telah mencapai 97 persen. “Penyaluran saya pikir sudah 97 persen, 3 persen di Desember lagi lancar,” ujar Feby. Disatu sisi untuk bisa meningkatkan penyaluran Biodiesel pemerintah memang menyediakan dana insentif untuk bisa menggenjot penggunaan Biodiesel ini. Direktur Penyaluran Dana BPDP Kelapa Sawit, Edi Wibowo mengatakan hingga November 2018, pihaknya telah menyalurkan dana insentif biodiesel dengan total Rp 5,51 triliun dari alokasi anggaran tahun 2018 Rp 7 triliun. Angka ini hampir mencapai target penyaluran dana insentif B20 di 2018 sebesar Rp 5,57 triliun. Edi mengatakan dalam empat bulan terakhir terjadi penurunan jumlah insentif biodiesel yang disalurkan. Hal ini dipicu sejumlah faktor, seperti turunnya Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel. “Tahun 2018 rata-rata insentif BPDB Kelapa Sawit untuk B20 menurun dari sebelumnya. Tahun ini Rp 2.074 per liter, tahun sebelumnya Rp 4.075 per liter. Pada empat bulan terakhir insentif kita menurun karena ada kenaikan bahan bakar solar, ada sedikit penurunan hip biodiselnya,” kata Edi Sementara untuk penyaluran B20, pihaknya menargetkan 3,3 hingga 3,4 juta KL B20 dapat tersalur hingga akhir 2018. Sementara untuk tahun 2019 pihaknya menargetkan penyaluran 6,2 juta KL B20. “Tahun 2019 dengan adanya penurunan insentif tadi, targetnya kita harapkan meningkat penyalurannya menjadi 6,2 juta KL, dibanding 2018 yang 3,2 juta KL. Jadi ada peningkatan hampir 2 kali lipat. Anggaran yang kita alokasikan Rp 7 triliun rupiah,” tuturnya.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/12/17/pjvapw383-pemerintah-denda-11-perusahaan-karena-tak-salurkan-biodiesel