+62 2129380882 office@aprobi.co.id

12 Perusahaan Kena Denda Rp 300 Miliar

Rakyat Merdeka | Sabtu, 2 Maret 2019

12 Perusahaan Kena Denda Rp 300 Miliar

Sebanyak 12 perusahaan yang menjadi badan usaha (BU) bahan bakar minyak dan Bahan Bakar Nabati (BBN) terkena denda dengan total sekitar Rp 300 miliar karena penyaluran biodiesel 20 persen (B20) tidak sesuai target. “Dendanya sekitar Rp 300 miliar itu untuk periode September-Oktober. Surat tagihan dendanya sudah kita sampaikan ke mereka Januari lalu. Tinggal tunggu (bayar),” ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam usai rapat koordinasi implementasi mandatori B20 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin. Rizwi menjelaskan, sebenarnya ada 14 perusahaan yang diduga langgar aturan pada periode September-Oktober 2018. Tapi, jumlah ini berkurang karena dari proses klarifikasi yang dilakukan Kementerian ESFDM. Sebanyak 2 perusahaan dibebaskan dari denda. “Sanggahan yang dilakukan 2 perusahaan masuk akal karena terkendala cuaca. Mereka berikan data pendukungnya. Sementara sisanya, 12 perusahaan tetap kena denda,” ungkapnya. Rizwi meminta 12 perusahaan terkena denda agar segera melakukan pembayaran. Kalau tidak, Kementerian ESDM akan mengirim surat peringatan selama tiga kali. Jika tidak diindahkan juga, pihaknya akan mencabut izinnya.

Rizwi berharap ke depan tidak ada lagi perusahaan yang tidak menyalurkan B20 sesuai target. Karena, distribusi B20 sudah menjadi komitmen bersama. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sutijastoto mengungkapkan, untuk awal tahun 2019, penyaluran B20 cukup sukses. “Penyaluran selama periode 1 Januari-27 Februari sudah mencapai 99 persen,” katanya. Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, pihaknya gembira penyaluran B20 awal tahun ini lebih baik. Padahal, menyalurkan B20 tidak mudah. Distribusi menghadapi kendala cuaca dan medan yang sulit daerah perbatasan. “Ada beberapa wilayah yang sulit dicapai seperti di Kalimantan. Saking sulitnya penyaluran B20, PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu badan usaha penyalur B20 membeli dari Malaysia karena lebih dekat,” ungkapnya.

Media Indonesia | Sabtu, 2 Maret 2019

Penyerapan Sawit untuk B20 Meningkat

Sektor kelapa sawit Indonesia membuka tahun dengan capaian potisitif. Selain membukukan pertumbuhan ekspor, serapan biodiesel 20% (B20) untuk keperluan dalam negeri juga meningkat. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat, pada Januari 2019, serapan B20 di dalam negeri mencapai 552 ribu ton. Angka itu lebih tinggi 9% dari Desember 2018 yang hanya mencapai 507 ribu ton. Pada awal tahun ini pula pemerintah berencana melakukan uji coba pencampuran 30% minyak sawit ke dalam solar (B30). “Kami harap uji coba B30 ini berhasil sehingga bisa diterapkan secara umum. Dengan demikian, serapan minyak sawit di dalam negeri dapat digenjot lebih tinggi lagi,” ujar Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono melalui keterangan resmi, kemarin. Program mandatori biodiesel selain berkontribusi dalam penghematan pengeluaran negara karena mampu mengurangi impor solar, juga dapat berperan dalam memperbaiki harga minyak sawit di pasar dunia. “Dengan program mandatori biodiesel, kebutuhan dalam negeri akan semakin besar. Karena itu pula, pasokan ke pasar global pasti berkurang, sedangkan permintaan mereka tetap tinggi. Ini akan mem- buat harga menjadi terangkat,” jelasnya. Di sisi lain, sepanjang Januari volume ekspor CPO dan turunannya, yakni oleochemical dan biodiesel sebesar 3,25 juta ton. Angka itu 4% lebih tinggi dari capaian ekspor pada Desember 2018 yang hanya 3,13 juta ton. Geliat pertumbuhan itu terjadi karena meningkatnya permintaan dari pasar nontradisional. Pada Januari, gabungan negara Afrika membukukan permintaan sebesar 315,9 ribu ton, melonjak 74% dari permintaan bulan sebelumnya yang hanya 181,4 ribu ton. Kenaikan permintaan juga diikuti Bangladesh sebesar 43% dan TimurTengah 13%.

Detik | Sabtu, 2 Maret 2019

Selain Mobil Listrik, Indonesia Siapkan Kendaraan Bioetanol

Menghadapi menipisnya ketersediaan energi fosil sebagai bahan bakar, banyak alternatif energi yang saat ini sedang dikembangkan. Sebut saja energi listrik, hidrogen, serta kombinasi bahan bakar solar dengan kandungan nabati (biosolar). Saat ini Indonesia sendiri telah menggunakan bahan bakar jenis Flexi engine yang memungkinkan penggunaan bahan bakar campuran seperti biodiesel. Selain itu Kementerian Perindustrian juga berencana untuk mengembangkan bahan bakar alternatif lain berbahan utama ethanol. “Kita akan mengembangkan flexi engine baik itu untuk etanol maupun biodiesel. Ini akan kita dorong,” ujar Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian RI, Putu Juli Ardika saat ditemui Kantor Kementerian Perindustrian pada Rabu (27/2/2019). Putu yakin bahan bakar bioetanol bisa dikembangkan dengan baik di Indonesia karena biaya investasi yang lebih murah dibandingkan dengan pengembangan baterai kendaraan listrik. “Ini investasinya tidak sebesar electric vehicle, dan kita bisa menjadi tren global dalam penggunaan bahan bakar ini,” lanjut Putu.

Namun di saat kendaraan listrik yang sedang mencoba berkenalan dengan masyarakat Indonesia, beberapa pemain industri otomotif mengalami ketakutan kendaraan bermesin bioetanol akan mematikan pertumbuhan kendaraan listrik. Putu dari Kemenperin menyikapi dengan mengatakan biaya insentif bioetanol tidak akan sebesar insentif yang akan diberikan pada kendaraan listrik. “Pengembangan ini sempat ditakutkan oleh teman-teman di Gaikindo karena akan mematikan industri mobil listrik yang baru saja berkembang. Karena investasinya kecil dan jika diperlakukan sama dengan Electric Vehicle maka akan jadi predator mereka,” ungkap Putu. Putu menyadari masyarakat Indonesia masih kurang sosialisasi penggunaan kendaraan listrik. Oleh karena itu saat ini insentif untuk mobil listrik akan diberikan seperti penyesuaian pajak. “Kita akan harmonisasi pajak bagaimana kendaraan listrik bisa terjangkau oleh masyarakat dengan memberikan dispensasi luxury tax,” pungkas Putu. Jadi nanti insentif bioetanol itu lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu mahal baterainya, di samping itu sosialisasinya di masyarakat masih kurang dan akan sulit diterima jika nanti insentif bioetanol sama atau lebih besar.

https://oto.detik.com/mobil/d-4450664/selain-mobil-listrik-indonesia-siapkan-kendaraan-bioetanol

Liputan6 | Jum’at, 1 Maret 2019

Menko Darmin Minta PLN Segera Terapkan B20 di Seluruh Pembangkit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen. “Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20. “Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya. Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik. “Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3907107/menko-darmin-minta-pln-segera-terapkan-b20-di-seluruh-pembangkit

Cnnindonesia | Jum’at, 1 Maret 2019

ESDM Catat 12 Perusahaan Mangkir dari Kewajiban B20

Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) mencatat 12 perusahaan mangkir dari kewajiban penyaluran campuran biodiesel 20 persen pada minyak solar (B20) selama periode September sampai Oktober 2018. Perusahaan itu terdiri dari badan usaha (BU) bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar nabati (BBN). Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilaniaf Hisjam menjelaskan potensi denda untuk belasan perusahaan itu lebih dari Rp300 miliar. Saat ini, pemerintah mengklaim sudah melayangkan surat denda kepada masing-masing perusahaan sejak Januari 2019. “Jadi dari 14 yang kami verifikasi, dua badan usaha kami bebaskan. Yang dua itu sudah berikan klarifikasi. Dari apa yang mereka sampaikan dua BU sudah kami bebaskan,” ujar Rizwi, Jumat (1/3). Nantinya, tiap perusahaan akan diberikan tenggat waktu untuk membayar denda yang ditetapkan pemerintah. Dengan tenggat waktu, sampai pada surat peringatan ketiga. “Kalau tidak bayar juga sampai tiga kali surat, mereka bisa kami sanksi seperti cabut izin. Ini kan baru satu kali suratnya,” jelasnya.

Sementara, pemerintah masih menghitung perusahaan yang mangkir dari kewajiban B20 untuk periode November sampai Desember 2018. Namun, ia menegaskan masing-masing perusahaan akan selalu diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi implementasi B20. Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengklaim penerapan B20 untuk periode Januari sampai Februari 2019 sudah mencapai 99 persen. Ia mengatakan sisanya satu persen masih sulit diimplementasikan di daerah perbatasan. “Daerah yang susah dicapai di Kalimantan, bahkan PT Pertamina (Persero) membeli dari Malaysia,” terang dia. Hal itu juga diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia mengatakan salah satu daerah yang sulit dijangkau adalah Krayan di Kalimantan Utara. Kendati begitu, pencapaian 99 persen diklaim sudah cukup positif. “Nambah satu persen lagi memang tidak mudah, tapi barangkali bisa fokus bicarakan penggunaan B20 di PT PLN (Persero) dan PT Freeport Indonesia,” kata Darmin. Setelah semua urusan B20 selesai, pemerintah baru akan menyiapkan pelaksanaan B30. Ia memprediksi kajian baru akan dimulai sekitar tiga bulan ke depan.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190301152820-85-373808/esdm-catat-12-perusahaan-mangkir-dari-kewajiban-b20

Sindonews | Jum’at, 1 Maret 2019

Menko Darmin: Terealisasi 99%, Penyaluran B20 Capai 700.000 Kiloliter

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, realisasi penyaluran biodiesel 20% atau yang akrab disebut B20 telah mencapai 99%. Rinciannya dai mulai 1 Januari hingga 27 Februari 2019, penyaluran B20 sudah sebesar 700.000 kiloliter. “Pokoknya B20 sukses. Intinya 99% dari target B20 karena penyaluran ini semakin mengurangi ketergantungan pemakaian energi terbarukan” ujar Menko Darmin di Jakarta, Jumat (1/3/2019). Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE) FX Sutijastoto menegaskan pihaknya akan mendorong agar penyaluran B20 bisa mencapai 100%. Jika nantinya sudah mencapai 100% barulah pemerintah akan fokus untuk menyalurkan B30. “Nah kalau ini (penyaluran B20 berhasil) 100% kita akan (mulai B30),” katanya. Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, rapat koordinasi ini untuk membahas tentang capaian penyaluran B20 selama Januari – Februari 2019 yang mencapai 700.000 Kiloliter (KL). “Januari hingga Februari 700.000 Kiloliter. Presentasenya 99% dari target B20,” ucapnya. Meskipun hanya tersisa 1%, namun menurutnya semua itu tidaklah mudah karena terdapat daerah yang disebut sulit untuk dijangkau dalam pendistribusian B20 yakni Krayan Kalimatan Utara. Menurut Paulus beberapa daerah yang masih belum menyalurkan biasanya terletak di daerah perbatasan. Sebabnya terang dia disana ada opsi pembelian yakni dari PT Pertamina dan dari Malaysia. “Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang kecil sekali,” jelasnya.

https://ekbis.sindonews.com/read/1383104/34/menko-darmin-terealisasi-99-penyaluran-b20-capai-700000-kiloliter-1551431478

Detik | Jum’at, 1 Maret 2019

Telat Kirim B20, 12 Perusahaan Diganjar Denda hingga Rp 300 M

Pemerintah mengenakan denda kepada 12 perusahaan hingga Rp 300 miliar. Denda dijatuhkan karena 12 perusahaan itu telat menyalurkan biodiesel 20% (B20) sesuai target. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengungkapkan denda yang dikenakan pada 12 perusahaan tersebut berasal dari periode September-Oktober 2018. Adapun, Kementerian ESDM sendiri telah mengirimkan surat tagihan pada Januari lalu kepada 12 perusahaan. “Dendanya sekitar Rp 300 miliar untuk September-Oktober. Yang sudah final itu. Surat tagihan dendanya sudah kita sampaikan ke mereka Januari lalu. Tinggal tunggu (bayar),” ujar di Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Denda tersebut harus dibayarkan sesegera mungkin. Pemerintah akan menyampaikan tiga kali peringatan bila denda tak kunjung dibayar hingga akhirnya keputusan untuk mencabut izin. “Kalau mereka sudah dapat suratnya itu kan segera ya. Kalau mereka nggak bayar, kita bikin surat lagi. Secara aturan kita bikin 3 kali surat panggilan. Kalau enggak, mereka bisa kita sanksi seperti cabut izin. Ini baru sekali suratnya,” sambung dia. Sementara itu, Rizwi mengungkapkan pada dasarnya sepanjang September-Oktober 2018 terdapat 14 perusahaan yang terverifikasi tak menyalurkan B20 sesuai target. Hanya saja, dua perusahaan di antaranya memiliki bukti penyebab keterlambatan. “Dari 14 yang kita verifikasi, dua BU (Badan Usaha) kita bebaskan. Karena secara aturan bisa diterimalah karena data dukungnya, misalnya cuaca ombak tinggi. Itu campur perusahaannya (BU BBM dan BU BBN),” tutup dia.

https://finance.detik.com/energi/d-4449633/telat-kirim-b20-12-perusahaan-diganjar-denda-hingga-rp-300-m