+62 2129380882 office@aprobi.co.id

2024, Kapasitas Pembangkit Energi Terbarukan 19.243 MW

Investor Daily Indonesia | Selasa, 28 Januari 2020

2024, Kapasitas Pembangkit Energi Terbarukan 19.243 MW

Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan bisa mencapai 19.243 megawatt (MW) pada 2024, jauh lebih rendah dari perencanaan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang mencapai 45 ribu MW pada 2025. Rendahnya pertumbuhan permintaan setrum mempengaruhi pengembangan pembangkit listrik energi hijau ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan perlu ditingkatkan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, sampai akhir 2019, kapasitas oembangkit energi hijau ini tetcatat baru sebesar 10.157 MW. “Target (tambahan) sekitar 9 ribu MW sampai 2024. Baurannya terdiri dari banyak sumber energi, seperti hidro, surya, biomassa, bayu, panas bumi, dan sebagainya,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (27/1). Mengacu data Kementerian ESDM, pada tahun ini, kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan direncanakan bertambah 700 MW menjadi 10.843 MW. Selanjutnya kapasitas pembangkit listrik energi hijau ini akan naik 1.000 MW menjadi 11.843 MW pada 2021, terus bertambah menjadi 13.743 MW pada 2022,15.543 MW pada 2023, dan mencapai 19.243 MW pada 2024.

Sebaliknya, pemerintah merencanakan pemanfaatan batu bara untuk dalam negeri terus meningkat dalam lima tahun ke depan. Pada tahun ini, jatah batu bara dalam negeri direncanakan sebesar 155 juta ton. Selanjutnya, angka serapan batu bara domestik ini akan naik menjadi 168 juta ton pada 2021, 177 juta ton pada 2022,184 juta ton pada 2023, dan mencapai 187 juta ton pada 2024. “Peningkatan pemanfaatan batu bara domestik antara lain untuk mengisi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara dan sebagian untuk program gasifikasi batu bara,” jelas Arifin. Direktur Aneka Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Harris menjelaskan, meski secara volume rencana kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan ini tidak setinggi di RUEN, namun presentasenya tetap akan 23% sesuai dengan target. Kapasitas yang lebih rendah lantaran penambahan pembangkit listrik sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan setrum yang rendah. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019, tambahnya, PT PLN (Persero) juga hanya merencanakan tambahan pembangkit listrik energi terbarukan sekitar 20 ribu MW sampai 2024. “Dengan demang sekarang hanya [tumbuh] 5%, PLN prediksi cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan tambahan kapasitas [energi terbarukan] 20 ribu MW,” ujar dia. Adanya peningkatan jatah batu bara untuk dalam negeri, jelasnya, lantaran masih terdapat proyek PLTU yang akan beroperasi di masa mendatang. Namun, pihaknya memastikan pengembangan PLTU tidak akan mengganggu rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan. “Kapasitas [pembangkit] energi terbarukan naik juga. Kemudian [pembangkit listrik] batu bara itu share-nya cenderung tetap di sekitar 30% nanti di 2025,” tutur Harris.

Biofuel Melonjak

Selain dari sisi pembangkit, pencapaian target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 juga diupayakan dari pemanfaatan biofuel atau bahan bakar nabati (BBN) yang mengurangi porsi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Arifin, Indonesia telah mendistribusikan biodiesel 20% (B20) dan memulai distribusi biodiesel 30% (B30) mulai tahun ini. “Konsumsi solar bisa dikurangi dengan subtitusi program biodiesel dari CPO (crude palm oil/minyak sawit). Ke depannya [b30] akan menuju ke B40 dan B100,” kata dia. Berdasarkan data Kementerian ESDM, tahun ini serapan biodiesel ditargetkan sebesar 10 juta kiloliter (KL). Tahun depan, serapan biodiesel masih akan stabil yakni sebesar 10,2 juta KL. Selanjutnya, serapan biodiesel mulai naik signifikan menjadi 14,2 juta KL di 2022,14,6 juta KL di 2023, dan mencapai 17,4 juta KL di 2024. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menuturkan, serapan biodiesel di 2022 sudah memperhitungkan dimulainya penyaluran B40. Namun, saat ini, penerapan B40 ini masih dalam tahap uji coba. “Kalau uji cobanya memang oke dan dari kapasitas produksi mencukupi, bisa [disalurkan] B40. Pokoknya tergantung hasil uji cobanya dulu,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga sudah memasukkan asumsi bahwa Proyek Green Refinery PT Pertamina (Persero) sudah mulai berproduksi. Namun, diakuinya belum tentu kilang ini akan langsung menghasilkan B100. Pasalnya, harga B100 masih cukup tinggi dan spesifikasinya juga terlalu tinggi.

Pihaknya juga sudah menghitung adanya distribusi bioeth-anol. Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan seberapa besar bioethanol yang bisa disalurkan. Hal ini mengingat kapasitas produksi bioethanol ini masih terbatas dan harganya masih cukup tinggi. Sejauh ini, baru dua industri yang menghasilkan bioethanol. “Mereka siap [terapkan bioethanol]. Hanya karena harganya masih di atas, enggak ada insentif, jadinya belum jalan,” ujar Feby. Pemerintan kini masih membahas soal insentif bioethanol ini, mengingat beban subsidi masih cukup besar. Sekalipun nanti penyaluran bioethanol bisa dimulai, tambahnya, volumenya hanya kecil di bawah 100 ribu KL. Terkait porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional 2023, pemerintah tetap mengejar target 23%. Berdasarkan data Kementerian ESDM, porsi energi terbarukan ditargetkan mencapai 13,4% pada tahun ini, 14,5% pada 2021, 15,7% pada 2022, 17,9% pada 2023,dan mencapai 19,5% pada 2024.

Medcom | Selasa, 28 Januari 2020
Pemerintah Siap Terapkan B40 di 2020
Pemerintah berencana mengakselerasi peningkatan kapasitas biodiesel atau pencampuran solar dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa minyak kelapa dengan kadar 30 persen (B30) menjadi 40 persen (B40) di tahun ini. Pasalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan serapan biodiesel di tahun ini sebesar 10 juta kiloliter (KL). Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan serapan tersebut telah memperhitungkan dimulainya penyaluran B40. Namun saat ini penerapan B40 ini masih dalam tahap uji coba. “Kalau uji cobanya memang oke dan dari kapasitas produksi mencukupi, bisa (disalurkan) B40. Pokoknya tergantung hasil uji cobanya dulu,” kata Feby, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Januari 2020. Selain itu, Febby mengatakan, target tersebut juga telah memasukkan asumsi proyek green refinary atau kilang hijau PT Pertamina (Persero) mulai berproduksi. Kendati tidak bisa dipastikan kilang akan langsung menghasilkan produk B100. Pihaknya juga sudah menghitung adanya distribusi bioethanol. Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan seberapa besar bioethanol yang bisa disalurkan. Hal ini mengingat kapasitas produksi bioethanol masih terbatas dan harganya cukup tinggi. Sejauh ini, baru dua industri yang menghasilkan bioethanol.

“Hanya saja karena harganya masih di atas, enggak ada insentif, jadinya belum jalan,” ujar Feby. Pemerintah kini masih membahas soal insentif bioethanol mengingat beban subsidi masih cukup besar. Sekalipun nanti penyaluran bioethanol bisa dimulai, lanjut Feby, volumenya hanya kecil di bawah 100 ribu KL. Lebih jauh, terkait dengan serapan biodiesel di tahun depan, ditargetkan masih di angka yang relatif sama yakni 10,2 juta KL. Selanjutnya, serapan biodiesel mulai naik signifikan menjadi 14,2 juta KL di 2022, lalu 14,6 juta KL di 2023, dan mencapai 17,4 juta KL di 2024. Sebelumnya Presiden Joko Widodo residen Joko Widodo ingin mengakselerasi peningkatan kadar menjadi B40 di 2020 dan berlanjut ke B50 di 2021 dan B100. Hal tersebut disampaikan usai meresmikan B30 pada akhir tahun lalu. “Bagi saya, enggak cukup B30. Saya perintahkan lagi tahun depan B40. Lalu di 2021 itu B50,” kata Jokowi. Penerapan biodiesel merupakan upaya menuju pencapaian target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025. Berdasarkan data Kementerian ESDM, porsi energi terbarukan ditargetkan mencapai 13,4 persen pada tahun ini, lalu 14,5 persen pada 2021, kemudian 15,7 persen pada 2022, lalu 17,9 persen pada 2023, dan mencapai 19,5 persen pada 2024.
https://www.medcom.id/ekonomi/energi/yNL7a4gK-pemerintah-siap-terapkan-b40-di-2020

Bisnis Indonesia | Selasa, 28 Januari 2020
Target Pemanfaatan BBN Dipatok 17 Juta KL

Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk kepentingan domestik ditargetkan mencapai 17,4 juta kiloliter pada 2024, baik dalam bentuk biodiesel maupun bioetanol. Dalam usulan revisi Rencana Umum Energi Nasional yang diajukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercantum bahwa pada 2020, target pemanfaatan BBN domestik adalah sebesar 10 juta kl. Selanjutnya menjadi 10,2 juta kl pada 2021, 14,2 juta kl pada 2022, 14,6 juta kl pada 2023, dan 17,4 juta kl pada 2024. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan konsumsi solar Indonesia akan terus dikurangi dengan subtitusi crude Palm Oil (CPO) dalam negeri. Pada 2019, Indonesia telah menerapkan biodiesel mandatori 20%. Selanjutnya, seiring dengan pemanfaatan biofuel tersebut ditargetkan Indonesia bisa memperluas mandatori menjadi B40 maupun B100. “Kita beberapa waktu telah menggunakan B30, tahun ini kita sudah laksanakan B30, kita konsumsi solar bisa kurangi dengan substitusi program CPO kita, ke depannnya akan menuju ke B40 dan B100,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, Senin (27/1).

Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengatakan penerapan B40 diharapkan dapat mulai secepatnya. Saat ini masih dilakukan uji coba sehingga penerapannya masih tergantung pada pengujian. Di sisi lain, pemerintah masih mendiskusikan sumber insentif bioetanol 2% (E2) sebelum benar-benar akan diterapkan. Andrian Feby Misna mengatakan pemberian insentif lewat subsidi akan memberatkan APBN. Apalagi saat ini beban subsidi di Indonesia juga cukup berat. Menurutnya, bioetanol memiliki peluang untuk dikembangkan dalam waktu dekat. Salah satu pabrik di Jawa Timur mampu memproduksi bioetanol dari molase (olahan tebu). Meskipun demikian, sejumlah pengujian belum mampu dilakukan karena persoalan harga. Adapun harga bioetanol yang dinilai masih memiliki harga tinggi menjadi kendala dalam penerapan E2 tersebut. “Kita sih berharap secepatnya, dari [pabrik di] Jawa Timur sudah siap dari kemarin,” katanya. Bioethanol merupakan alternatif bahan bakar hasil fermentasi dari biomassa seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu. Pemerintah masih mencari sejumlah cara agar ada pemberian insentif pada E2 sehingga harga di masyarakat bisa semakin murah. Saat ini ada dua industri di Jawa Timur yang masih melakukan uji coba bioetanol. Lantaran demikian, produksi bioetanol belum besar. Pemerintah juga belum menghitung kapasitas produksi bioetanol itu.

Bisnis | Senin, 27 Januari 2020
Pemerintah Cari Sumber Insentif untuk Pemanfaatan Bioetanol

Pemerintah masih mendiskusikan sumber insentif bioetanol 2% (E2) sebelum benar-benar akan diterapkan. Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengatakan pemberian insentif lewat subsidi akan memberatkan APBN. Apalagi, saat ini beban subsidi di Indonesia juga cukup berat. Namun, kendati pabrik di Jawa Timur sudah siap, sejumlah pengujian belum mampu dilakukan karena persoalan harga. Adapun harga bioetanol yang dinilai masih tinggi menjadi kendala dalam penerapan E2 tersebut. “Masih belum, tapi mereka siap, belum ada insentif, makanya belum jalan. Hanya masalah harga,” katanya, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, Senin (27/1/2020). Pemerintah masih mencari sejumlah cara agar ada pemberian insentif pada E2 sehingga harga di masyarakat bisa semakin murah. “Kita sih berharap secepatnya,” lanjutnya. Adapun pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) untuk kepentingan domestik ditargetkan mencapai 17,4 juta kiloliter (kl) pada 2024. Pemanfaatan biofuel tersebut rencananya tidak hanya berasal dari biodiesel saja, tetapi juga bioetanol. Adapun realisasi pemanfaatan biofuel pada 2019 dengan masih diterapkan mandatori biodiesel 20% (B20) adalah sebanyak 6,3 juta kl. Pada 2020, target pemanfaatan domestik adalah sebanyak 10 juta kl dan akan terus dinaikkan menjadi 10,2 juta kl pada 2021, 14,2 juta kl pada 2022, 14,6 juta kl pada 2023, dan 17,4 juta kl pada 2024.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200127/44/1194302/pemerintah-cari-sumber-insentif-untuk-pemanfaatan-bioetanol

Republika | Senin, 27 Januari 2020
Tahun Ini ESDM Targetkan Bauran EBT 13,4 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menargetkan pada tahun ini porsi energi terbarukan (EBT) dalam bauran energi bisa mencapai 13,4 persen. Arifin mengatakan target ini perlu upaya serius. Sebab, target EBT pada bauran energi di 2019 yang semestinya 12,5 persen baru terealisasi 8,8 persen. Arifin menjelaskan untuk bisa mendongkrak porsi EBT ini, pemerintah sedang melakukan coaching pada para investor EBT yang dulu sempat mendatangani PPA namun belum bisa terealisasi. Ia berharap pada tahun ini, realisasi pembangkit EBT yang beroperasi bisa bertambah. “Kami menargetkan kapasitas pembangkit EBT pada tahun ini juga bisa bertambah menjadi 700 MW,” ujar Arifin di Komisi VII, Senin (27/1). Ia juga menjelaskan porsi EBT nantinya tak hanya dari pembangkit saja. Penggunaan biofuel juga menjadi salah satu pendongkrak kapasitas energi terbarukan. Ia menjelaskan pada 2020 ini porsi Biofuel bisa menjadi 10 juta kl. Arifin merinci hingga 2024 porsi EBT dalam bauran energi akan mengalami kenaikan. Pada 2024 ditargetkan porsi EBT pada bauran energi bisa mencapai 19,5 persen. Bertahap pada 2021 mencapai 14,5 persen, 2022 mencapai 15,7 persen dan 2023 mencapai 17,9 persen.

Bisnis | Senin, 27 Januari 2020
Pemerintah Bidik Peningkatan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

Pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) untuk kepentingan domestik ditargetkan mencapai 17,4 juta kiloliter (kl) pada 2024. Pemanfaatan biofuel tersebut rencananya tidak hanya berasal dari biodiesel saja, tetapi juga bioetanol. Adapun realisasi pemanfaatan biofuel pada 2019 dengan masih diterapkan mandatori biodiesel 20% (B20) adalah sebanyak 6,3 juta kl. Pada 2020, target pemanfaatan domestik adalah sebanyak 10 juta kl dan akan terus dinaikkan menjadi 10,2 juta kl pada 2021, 14,2 juta kl pada 2022, 14,6 juta kl pada 2023, dan 17,4 juta kl pada 2024. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan konsumsi solar Indonesia akan terus dikurangi dengan substitusi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam negeri. Pada 2019, Indonesia telah menerapkan biodiesel mandatori B20. Selanjutnya, mandatori ditargetkan terus naik menjadi B40 hingga B100. “Kita tahun ini sudah laksanakan B30 Konsumsi solar bisa kita kurangi dengan substitusi program CPO kita,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, Senin (27/1/2020).

Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengatakan penerapan B40 diharapkan dapat mulai secepatnya. Saat ini, masih dilakukan uji coba sehingga penerapannya masih tergantung pada pengujian. Menurutnya, bioetanol memiliki peluang untuk dikembangkan dalam waktu dekat. Salah satu pabrik pabrik etanol di Jawa Timur mampu memproduksi bioetanol dari molase. Rencananya, penerapan jenis biofuel tersebut adalah bioetanol dengan mandatori 2% (E2). Namun, kendati pabrik di Jawa Timur sudah siap, sejumlah pengujian belum mampu dilakukan karena persoalan harga. Adapun harga bioetanol yang dinilai masih tinggi menjadi kendala dalam penerapan E2 tersebut. Pemerintah masih mencari sejumlah cara agar ada pemberian insentif pada E2 sehingga harga di masyarakat bisa semakin murah.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200127/44/1194284/pemerintah-bidik-peningkatan-pemanfaatan-bahan-bakar-nabati