+62 2129380882 office@aprobi.co.id

30% Produksi Sawit RI Diarahkan untuk Green Fuel

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 1 Maret 2019

30% Produksi Sawit RI Diarahkan untuk Green Fuel

Pemerintah menargetkan 30% dari produksi sawit nasional bisa digunakan untuk pengembangan green fuel di Tanah Air. Dengan upaya itu diharapkan impor minyak fosil dapat berkurang besar dalam jangka waktu 2-3 tahun mendatang dan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi para petani sawit. Menko Kemaritiman Luhut B Pand-jaitan menyatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada petani sawit dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Petani menjadi tulang punggung keberlangsungan industri sawit maupun ekonomi nasional. “Pemerintah mendorong kelompok tani dapat mengelola pabrik sawit yang bertujuan memasok kebutuhan biofuel di daerah. Kemandirian itu harus ada dan pemerintah mempunyai target 30% dari produksi sawit menjadi green fuel. Alhasil, impor minyak fosil dapat berkurang besar dalam jangka waktu 2-3 tahun mendatang. Di sinilah pent- ingnya peranan industri kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (28/2).

Luhut menjelaskan, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian sangat besar terhadap sawit. Karena sawit ini memberikan kontribusi besar kepada ekonomi dan mempunyai peranan penting terhadap Indonesia. Perusahaan juga harus melindungi petani untuk menjaga keseimbagan dalam perekonomian dan mencegah kecemburuan sosial. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden yang agar ada keseimbangan. “Kalian ini pahlawan bangsa,” kata Luhut saat Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia 2019. Pertemuan tersebut diinisiasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan tema Sawit Indonesia Berdaulat, Bermartabat dan Berkelanjutan. Acara itu dihadiri 451 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas 300 petani sawit dari 22 DPW Apkasindo tingkat provinsi, 100 petani mewakili DPD Apkasindo di 116 kabupaten di seluruh Indonesia, dan 51 petani sawit dari oraganisasi petani Aspek PIR dan SAMADE. Saat ini, jelas Luhut, sawit menjadi industri super strategis bagi negara. Kontribusi sawit menyerap tenaga kerja lebih dari 17,50 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung dan menciptakan kesejahteraan sebanyak 2,30 juta petani kecil. Karena itu, peran sektor sawit terhadap pengentasan kemiskinan sangat besar. Perkebunan sawit berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Pelaku industri dapat menata praktik perkebunan sehingga Indonesia benar-benar berdaulat, bermartabat, dan berkelanjutan. “Kalau soal urusan keluar, supaya diplomasi kita ofensif. Karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Kita ini negara besar, nggak boleh diatur-atur apalagi didikte orang,” kata dia.

Di sisi lain, dia menambahkan, praktik pengembangan perkebunan sawit juga harus memperhatikan aspek lingkungan agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah moratorium perluasan lahan sawit dan restorasi gambut. Secara terpisah, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia saat ini fokus menerapkan praktik yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah mengembangkan beberapa program untuk membangun sektor kelapa sawit yang berkelanjutan. Pemerintah telah memulainya dengan melakukan moratorium kebun kelapa sawit. Hal itu bukan sekadar menghentikan sementara kasih izin kebun sawit, tapi pada saat bersamaan pemerintah juga akan mendata secara lengkap. “Kita sudah mulai foto satelit oleh BIG, mendata ke lapangan satu per satu, baik perkebunan besar maupun rakyat,” kata Darmin.

Bahkan, dengan proses moratorium itu nantinya akan ada ketertelusuran. Di Malaysia, hal tersebut sudah berjalan, sehingga akan ketahuan setiap pabrik sawit di mana, membeli dari kebun mana, perusahaan sawit ada di mana dan siapa yang punya. Karena basis sustainability (keberlanjutan) adalah ketertelusuran. “Pemerintah juga membangun sistem online untu. Kita juga sempurnakan ISPO supaya tidak lagi dianggap goverment driven,” kata Darmin usai menghadiri 6th Ministrial Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries (CPO PC) di Jakarta, Kamis (28/2). Sementara itu, Luhut menyatakan, ancaman terhadap pasar ekspor sawit Indonesia berasal dari Uni Eropa dengan mendiskriminasikan pengunaan sawit pada biodiesel yang dipasarkan di kawasan tersebut. “Untuk itu, pemerintah akan menerapkan diplomasi perdagangan dengan mengedepankan dialog dan lobi,” kata dia. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia Rino Afrino men- gatakan, pertemuan itu digelar untuk memberikan informasi menyeluruh kepada seluruh petani kelapa sawit di 22 provinsi tentang upaya, strategi, dan diplomasi Pemerintah Indonesia untuk pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional yang berkelanjutan. “Juga, mengidentifikasi permasalahan dan potensi kebun kelapa sawit rakyat terkait legalitas lahan keterlanjuran petani dalam kawasan. Termasuk soal sertifikasi, produktivitas, infrastruktur, harga TBS, ISPO, dan pemanfaatan energi terbarukan,” ujar dia. Pertemuan tersebut juga bertujuan menghimpun usulan-usulan dan pertimbangan teknis terkait pengembangan kelapa sawit Indonesia khususnya perkebunan rakyat. Di sisi lain, pertemuan itu juga mengi-nisiasikan komitmen bersama para pemangku kebijakan dan pelaku usaha perkebunan untuk sawit Indonesia berdaulat, bermartabat, dan berkelanjutan.

Bisnis Indonesia | Jum’at, 1 Maret 2019

Rencana DMO Dinilai Menguntungkan

Pelaku usaha Kelapa Sawit dinilai tak perlu khawatir mengenai rencana penetapan harga domestic market obligation (kebutuhan pasar domestik) minyak sawit mentah (CPO) bagi para produsen bahan bakar nabati karena justru berpotensi menambah permintaan dari dalam negeri. Ketua Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti penerapan B20, mampu meningkatkan penyerapan CPO dalam negeri. Apalagi, kata Tumanggor, harga DMO ndak akan lebih rendah dari harga produksi. “Nggak papa itu, kami punya BUMN perkebunan, produksinya hampir 2,5 juta ton, bisa saja ke situ. Sepanjang ada pemahaman di sini bahwa kalau pemerintah tidak menuju B100 akan lebih buruk lagi dampaknya. DMO kan nggak di bawah harga produksi,”katanya kepada Bisnis, baru-baru ini. Menurutnya, saat ini para produsen harus memiliki kesepahaman yang sama untuk mengupayakan kebutuhan dalam negeri dan bukan semata untuk ekspor saja. Pengusaha pun, imbuh Tumanggor, tak risau dengan adanya kebijakan DMO dapat menekan harga ekspor.

Saat ini DMO telah diterapkan untuk sektor tambang batu bara, yang merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan PT PLN (Persero). Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 23K/30/MEM/2018, minimal 25% produksi batu bara harus dijual ke PLN. Dengan proyeksi produksi sebesar 484 juta ton tahun ini, maka sekitar 120 juta ton harus dialokasikan bagi PLN. TUmanggora menambahkan ekspor CPO saat ini menghadapi tantangan di Eropa maupun India. Maka dari itu, dia berpendapat kebijakan pemerintah untuk menambah serapan pasar domestik terhadap yang baru mencapai 18 juta ton cukup tepat karena angka itu relatif kecil jika dibandingkan dengan produksi CPO nasional sebesar 46 juta ton per tahun. “Jangankan B100, misalnya B30 saja, akan ada penggunaan peningkatan dalam negeri sebesar 3 juta ton. Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah karena akan menaikkan sedikit harga CPO. Karena ini kan masalah demand and supply,” katanya. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan B100 sebagai salah satu cara untuk implementasi ekspor. Kebijakan B100 adalah penggunaan 100% minyak sawit sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar fosil. Saat ini pemerintah telah menerapkan kebijakan B20, yang berarti 20% minyak sawit sebagai campuran bahan bakar minyak. “Tiga tahun lagi produksi CPO di Indonesia bisa mencapai 60 juta ton. Dengan kebijakan B100 diharapkan dapat menyerap produksi CPO sekitar 32 juta ton.” katanya.

Bisnis | Kamis, 28 Februari 2019

Penetapan Harga DMO CPO Tak Tekan harga Ekspor

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyebut penetapan harga domestic market obligation (kebutuhan pasar domestik) crude palm oil bagi para produsen bahan bakar nabati akan memungkinkan untuk dilaksanakan. Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor menyebut, pengusaha tak perlu mengkhawatirkan bahwa dengan adanya kebijakan dmo bisa menekan harga ekspor. Apalagi harga DMO tidak akan lebih rendah dari harga produksi. “Nggak papa itu, kita punya BUMN perkebunan, produksinya hampir 2,5 juta ton, bisa saja ke situ. Sepanjang ada pemahaman di sini bahwa kalau pemerintah tidak menuju B100 akan lebih buruk lagi dampaknya. DMO kan nggak di bawah harga produksi,”katanya. Menurutnya, saat ini para produsen harus memiliki kesepahaman yang sama untuk mengupayakan kebutuhan dalam negri, bukan semata untuk ekspor saja. Saat ini DMO atau Domestic Market Obligation telah diterapkan untuk sektor tambang batubara, yang merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan PT PLN (Persero). Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 23K/30/MEM/2018, minimal 25% produksi batu bara harus dijual ke PLN. Dengan proyeksi produksi sebesar 484 juta ton tahun ini, maka sekitar 120 juta ton harus dialokasikan bagi PLN.. Tak hanya dapat jatah batu bara, PLN juga mendapatkan harga khusus batu bara yang dimuat di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 tahun 2018. Dalam putusan itu ditetapkan harga khusus batu bara bagi kebutuhan tenaga listrik dalam negeri sebesar US$70 per ton jika Harga Batubara Acuan (HBA) berada di atas angka tersebut.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190228/44/894495/penetapan-harga-dmo-cpo-tak-tekan-harga-ekspor

Bisnis | Kamis, 28 Februari 2019

Harga CPO Terselamatkan Bila Program B100 Berjalan

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyebut , ekspor CPO saat ini menghadapi tantangan di Eropa maupun India, sehingga kebijakan pemerintah untuk implementasi B100 pun diharapkan bisa membuat CPO terserap secara optimal. Sebagai informasi tantangan di Uni Eropa sebagai dampak kebijakan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II/RED II) beserta aturan teknisnya (delegated act). Uni Eropa akan menerbitkan delegated act yang isinya menetapkan kriteria yang dikenal sebagai konsep ILUC (indirect land use change/perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung).Kelapa sawit ikut ditetapkan sebagai tanaman pangan berisiko tinggi terhadap ILUC. Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan saat ini kebutuhan CPO domestik baru mencapai 18 juta ton. Menurutnya, angka itu relatif kecil jika dibandingkan dengan produksi CPO nasional sebesar 46 juta ton per tahun. Sisanya, digunakan untuk kepentingan pasar ekspor. Di sisi lain, dia memperkirakan produksi CPO Indonesia dalam tiga tahun lagi bisa mencapai 60 juta ton. Kebijakan B100, dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan penyerapan CPO di dalam negeri untuk substitusi ekspor dan menaikkan harga CPO. Kebijakan tersebut pun diharapkan dapat menyerap produksi CPO sekitar 32 juta ton.

Kebijakan B100 adalah penggunaan 100% minyak sawit sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar fosil. Saat ini pemerintah telah menerapkan kebijakan B20, yang berarti 20% minyak sawit sebagai campuran bahab bakar minyak.“Jangankan B100, misalnya B30 saja, akan ada penggunaan peningkatan dalam negeri sebesar 3 juta ton. Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah karena akan menaikkan sedikit harga CPO. Karena ini kan masalah demand and suplai,”katanya kepada Bisnis belum lama ini. Sementara itu, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengatakan pemerintah telah menjalankan kewajiban mandatori B20. Penyaluran fame untuk B20 sudah mencapai 98% dan tahun ini dialokasikan sebesar 6,2 juta kiloliter. Tahun ini. lanjut Feby akan dimulai tes jalan untuk B30 dan diharapkan tahun depan implementasi B30 bisa dimulai. Feby juga menjelaskan pada saat yang bersamaan, Pertamina telah mulai mengembangkan green fuel yang terbagi dalam 2 program, yakni co-processing di kilang-kilang eksiting. Pertamina telah memulainya di Kilang Plaju untuk menghasilkan gasoline dengan menginjeksikan CPO dan sudah berhasil hingga campuran CPO 7,5%. Rencananya akan diuji coba lagi hingga 20%. Selanjutnya, pada Maret nanti akan diuji di Kilang Dumai untuk menghasilkan green diesel (solar) dan di Cilacap/Balongan untuk menghasilkan green avtur. Sedangkan program lainnya, kata Feby adalah membangun kilang stand alone yang bahan bakunya 100% bahan baku nabati.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190228/44/894488/harga-cpo-terselamatkan-bila-program-b100-berjalan

Jawa Pos | Kamis, 28 Februari 2019

Kaltim Siap Olah Kelapa Sawit jadi Biodiesel

Keinginan pengusaha kelapa sawit di Kaltim untuk menghadirkan pengolahan biodiesel di Bumi Etam mendapat lampu hijau dari pemerintah. Gubernur Kaltim Isran Noor menilai, Kaltim memiliki potensi luar biasa untuk menghadirkan sektor hilirisasi. Meski perannya terhadap ekonomi Bumi Etam baru 0,51 persen, crude palm oil (CPO) diyakini bisa mencerahkan masa depan Kaltim. Isran Noor membeberkan, saat ini produksi CPO Kaltim mencapai 4 juta ton per tahun. Namun, seluruh minyak kelapa sawit itu hanya diekspor atau diolah di luar Kaltim. Sehingga daerah hanya mendapat untung yang sangat kecil. “Saya akui, minyak turunan dari kelapa sawit bukan komoditi yang tidak memiliki risiko. Risikonya juga cukup besar, karena Eropa memberikan kampanye negatif terhadap penggunaan CPO,” ungkapnya kepada Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Rabu (27/2). Pada November 2018, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang dipastikan memberi dampak signifikan bagi industri kelapa sawit Indonesia. Pasalnya dalam RED II, Uni Eropa menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi (high risk) terhadap deforestasi. Uni Eropa akan membatasi serta secara bertahap bakal menghapuskan penggunaan minyak kelapa sawit atau CPO untuk biodiesel di Uni Eropa.

Isran menambahkan, jika Eropa menutup keran impor kelapa sawit dari Indonesia, Kaltim memiliki pilihan untuk mengekspor CPO ke berbagai negara di Asia seperti Tiongkok dan India. “Untuk ekspor, kita masih bisa terus berkembang karena banyak negara di Asia pemakai minyak nabati. Saat ini 30 persen masih ekspor ke Eropa, ini masih bisa kita tarik ke Asia,” tuturnya. Namun, Bumi Etam tidak bisa terus-menerus mengekspor mentah. Perlu industri hilir agar sektor ini menjadi masa depan. Pada 2025, ditargetkan produksi CPO Kaltim di atas 5,5 juta ton per tahun. Produk perkebunan dan pertanian tidak akan surut dari permintaan masyarakat. “Untuk meningkatkan nilai jual, jangan terus membangun pabrik di Jawa karena Kaltim juga bisa menjadi daerah hilirisasi,” katanya. Dia mengatakan, Kaltim potensial membangun pabrik-pabrik hilirisasi. Biodiesel menjadi salah satu yang paling potensial, karena kebutuhan energi akan semakin banyak. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) bisa menjadi tempat pembangunan pabrik biodiesel. “KEK-MBTK potensial karena dekat dengan bahan baku. Karena banyak sekali produk kelapa sawit di sana,” jelasnya. Namun, tambahnya, pembangunan pabrik biodiesel tidak hanya di KEK-MBTK, tapi bisa di tempat lain. Bergantung investornya ingin membangun di mana. “Apapun hilirisasinya kelak, yang terpenting ada pihak swasta yang ingin mengembangkan. Karena kami dari pemerintah hanya bisa merencanakan dan memberikan fasilitas. Tapi pengembangannya tetap membutuhkan pihak swasta. Karena yang tahu potensi perkembangan hilirisasi tetap pelaku usaha,” pungkasnya.

https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/28/02/2019/kaltim-siap-olah-kelapa-sawit-jadi-biodiesel