+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Dukung Proyek Listrik 35.000 MW, Muba Siapkan Biofuel dari Sawit

Tempo | Jum’at, 19 Juli 2019
Dukung Proyek Listrik 35.000 MW, Muba Siapkan Biofuel dari Sawit

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan berkomitmen mendukung program mega proyek listrik 35.000 MW. Sebagai daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia, Muba siap memasok berapapun energi yang dibutuhkan. Tidak hanya Migas yang bersumber dari fosil, Bupati Muba Dodi Reza Alex juga siap menyuplai energi non fosil yaitu biofuel. “Kami mengusahakan pemenuhan energi yang ramah lingkungan,” kata Dodi Reza di Palembang, Kamis, 18 Juli 2019. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, disebutkan PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Hal itu, kata Dodi, merupakan peluang pasar yang menjanjikan bagi kemakmuran rakyatnya. Untuk mewujudkannya, Muba sudah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan para pakar. “Biofuel sedang kita garap bersama Para pakar ITB bahkan sudah saya soundingkan ke pasar Eropa,” terang Dodi Reza.

Tidak hanya itu, ia bersama BUMD PT. Petro Muba juga menemui manajemen PT Pertamina Gas (Pertagas). Hal itu terkait dengan membangun Kilang Liquified Petroleum Gas (LPG) Jambi Merang. Selain itu pemenuhan gas Lokal pihaknya juga meningkatkan pemasangan Jargas. Hasilnya, lima kecamatan disetujui dapat pemasangan jargas yakni Kecamatan Bayung Lencir, Tungkal Jaya, Sungai Lilin, Babat Supat, dan Sekayu. ”Tercatat, ada sebanyak 70.367 rumah tangga di 5 kecamatan tersebut yang sangat mendambakan pemasangan jargas,” ungkap Dodi. Kepala Bappeda Kabupaten Muba, Zulfakar menjelaskan untuk pemenuhan sumber energi terbarukan atau biofuel untuk proyek listrik 35.000 MW, pihaknya akan memanfaatkan biji sawit. Hal itu sangat memungkinkan mengingat daerah ini sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Sumatera. Manurut dia, membangun energi Indonesia berupa biofuel berbahan biji sawit digarap Pemkab Muba dan pakar ITB.
https://bisnis.tempo.co/read/1225933/dukung-proyek-listrik-35-000-mw-muba-siapkan-biofuel-dari-sawit/full&view=ok

Sindonews | Kamis, 18 Juli 2019
Musi Banyuasin Turut Membangun Energi Indonesia

Sebuah ulasan ketahanan energi Indonesia tertuang di portal Kemenlu RI. Isinya, tahun 2030 tingkat konsumsi energi dunia rata-rata akan tumbuh 1.6% per tahun, sehingga akan bertambah hingga 36%. Penyediaan sumber energi yang mencukupi dan terjangkau adalah keharusan untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Pun kecukupan pasokan energi, pengembangan energi terbarukan, peningkatan akses terhadap energi modern, dan efisiensi energi juga hal wajib. Apalagi, pemerintah telah menetapkan masalah ketahanan energi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Energi No. 30/2007, PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), Nawa Cita, RPJMN 2015–2019, serta Permen No. 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Musi Banyuasin turut bangun ketahanan energi Indonesia. Seiring indonesia yang kini tengah menambah kapasitas listrik sebesar 35.000 MW (2014-2019), Bupati Muba Dodi Reza Alex mengusahakan pemenuhan energi yang ramah lingkungan, pemanfaatan berbagai sumber, baik energi berbahan dasar fosil maupun energi terbarukan atau biofuel. Berkaca pada Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik disebutkan PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. “Ini peluang. Kita punya banyak sumber. Biofuel yang sedang kita garap bersama Para pakar ITB bahkan sudah saya soundingkan ke pasar Eropa,” terang Dodi Reza Alex, Kamis (18/7/2019). Juni lalu Dodi menemui manajemen PT Pertamina Gas (Pertagas) masih terkait pemenuhan sumber seperti yang tertuang dalam Nawacita Presiden Jokowi. Dodi membawa serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Muba. Goal-nya, untuk membangun Kilang Liquified Petroleum Gas (LPG) Jambi Merang. Memorandum of Understanding (MoU) di Oil Center Building, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Seperti rilis Kemenlu, populasi penduduk dunia akan mencapai 8 miliar lebih atau sama dengan kebutuhan energi naik sampai 40 persen. Indonesia sebagai penghasil migas besar harus siap. “Muba kita tahu adalah kabupaten dengan sumber migas terbesar di Sumsel. Kita pun harus andil. Muba bekerja bukan untuk sekarang saja tapi demi masa depan’ generasi penerus,” tambah Dodi. Bagi Dodi Reza Alex Noerdin komitmen antara Pertagas dengan Petro Muba adalah awal untuk menjalankan tugas mulai membangun energi di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. ”Dari pertemuan terakhir yakni 29 Mei 2019 lalu, akhirnya disepakati MoU antara Pertagas dengan BUMD untuk bisa membangun Kilang LPG Jambi Merang. Ini adalah awal bagi pengembangan Muba sebagai lumbung energi di Indonesia,” kata Dodi Reza. Think global do local jadi pijakan Bupati lulusan Sloan School, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat ini bertindak. Muba sebagai kabupaten yang kaya sumber daya alam harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah, dan lebih lagi Indonesia. ”Harus ada industri hilir yang berbasis energi. Kami pemerintah daerah, siap membantu mulai dari lahan hingga perizinannya untuk mempercepat proses pembangunan ini,” ucapnya. Pemanfaatan bagi rakyat Muba atas sumber energi melimpah adalah pemasangan gas rumah tangga. Setelah pemasangan jargas di Muba sejak 2017 lalu, Dodi memastikan tahun 2020 kuotanya berlipat baik dari sisi jumlah jaringan maupun sebaran ke kecamatan. Dirinya secara langsung menemui jajaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Hasilnya, lima kecamatan disetujui dapat pemasangan jargas yakni Kecamatan Bayung Lencir, Tungkal Jaya, Sungai Lilin, Babat Supat, dan Sekayu. ”Tercatat, ada sebanyak 70.367 rumah tangga di 5 kecamatan tersebut yang sangat mendambakan pemasangan jargas,” ungkap Dodi. Kepastian penambahan jargas terjadi pada 17 Juli 2019 atau sebulan setelah Dodi meminta pada 19 Juni 2019 lalu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi, mengabulkan usulannya. Rombongan Tim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan Gas Negara (PGN) terkait Sosialisasi Penyusunan Front End Engineering Design (FEED) Detail Engineering Design For Contruction. Ketua rombongan Kementerian ESDM, Budi Arianto memaparkan pada tahun 2020 pembangunan jargas untuk rumah tangga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 53 Kabupaten/Kota dengan total sebanyak 293.533 Sambungan Rumah Tangga (SR). Untuk di Kabupaten Muba sendiri berjumlah 10.000 – 11.000 SR, sesuai usulan tersebar di Lima Kecamatan yaitu Sekayu, Bayung Lencir, Tungkal ,Sungai Lilin dan Babat Supat. Kepala Bappeda Kabupaten Muba Ir Zulfakar MSi menjelaskan di tahun 2019 pihak Kementerian ESDM dan PGN akan lakukan study dan di tahun 2020 pembangunan infrastruktur dimulai. Rinciannya, pelanggan Kecamatan Sekayu berjumlah 2000 SR, Bayung Lencir 2500 SR, Sungai Lilin 2500 SR, Tungkal Jaya 2000 dan Babat Supat 2000 SR. So, sambil tetap membangun energi Indonesia berupa biofuel berbahan biji sawit yang tengah digarap Pemkab Muba dan pakar ITB, warga Muba secara estafet duluan menikmati sumber migas.
https://daerah.sindonews.com/read/1421529/174/musi-banyuasin-turut-membangun-energi-indonesia-1563443434

Republika | Kamis, 18 Juli 2019
Muba Membangun Energi Indonesia

Sebuah ulasan ketahanan energi Indonesia tertuang di portal Kemenlu RI. Isinya, pada 2030 tingkat konsumsi energi dunia rata-rata akan tumbuh 1, 6 persen per tahun, sehingga akan bertambah hingga 36 persen. Penyediaan sumber energi yang mencukupi dan terjangkau adalah keharusan untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Pun kecukupan pasokan energi, pengembangan energi terbarukan, peningkatan akses terhadap energi modern, dan efisiensi energi juga hal wajib. Lebih lagi, pemerintah telah menetapkan masalah ketahanan energi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Energi No. 30 tahun 2007, PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), Nawa Cita, RPJMN 2015–2019, serta Permen No. 12 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Muba (Musi Banyuasin) bagaimana? Mau ikut bangun ketahanan energi Indonesia? Apakah ini bukan sebuah kemustahilan? Langkah pencitraan semata, upaya yang seolah-olah atau sok-sokan? Tentu komentar boleh saja dibuat bebas sesuai kemampuan pribadi komentator.

Namun ada satu pemeo mulia yang elok : berbuat adalah lebih mulia ketimbang asal bicara. Apalagi kita Indonesia yang selalu bicara NKRI harga mati. Alih-alih sibuk menilai mendingan kita kerja kerja dan kerja. Jadi apa kerja Musi Banyuasin (Muba)? Kalau bicara Muba tentu tak bisa lepas dari pimpinannya. Seiring indonesia yang kini tengah melakukan penambahan kapasitas listrik sebesar 35 ribu mW (2014-2019), Bupati Muba H Dodi Reza Alex mengusahakan pemenuhan energi yang ramah lingkungan, pemanfaatan berbagai sumber, baik energi berbahan dasar fosil maupun energi terbarukan atau biofuel. Jika langkah Dodi ini masih dinilai wah-wahan belaka, coba cek apakah serta upayanya bukan bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan dari Nawa Cita. Berkaca pada Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik disebutkan PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. “Ini peluang. Kita punya banyak sumber. Biofuel yang sedang kita garap bersama Para pakar ITB bahkan sudah saya soundingkan ke pasar Eropa,” ucap Dodi saat diwawanacara media ini, Kamis (18/7)

Ya, Dodi padanJuni lalu langsung menemui manajemen PT Pertamina Gas (Pertagas) masih terkait pemenuhan sumber seperti yang tertuang dalam Nawacita Presiden Jokowi. Dodi membawa serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Muba. Goal nya, untuk membangun Kilang Liquified Petroleum Gas (LPG) Jambi Merang. Memorandum of Understanding (MoU) nya di Oil Center Building, Jakarta, Rabu (19/6). Baru MoU sudah bicara membangun energi Indonesia? Ya kenapa tidak? Seperti rilis Kemenlu, populasi penduduk dunia akan mencapai 8 miliar lebih atau sama dengan kebutuhan energi naik sampai 40 persen. Indonesia sebagai penghasil migas besar harus siap. “Muba kita tahu adalah kabupaten dengan sumber migas terbesar di Sumsel. Kita pun harus andil. Muba bekerja bukan untuk sekarang saja tapi demi masa depan’ generasi penerus,” ucap Dodi. Bagi Dodi Reza Alex Noerdin komitmen antara Pertagas dengan Petro Muba adalah awal untuk menjalankan tugas mulai membangun energi di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. ”Dari pertemuan terakhir yakni 29 Mei 2019 lalu, akhirnya disepakati MoU antara Pertagas dengan BUMD untuk bisa membangun Kilang LPG Jambi Merang. Ini adalah awal bagi pengembangan Muba sebagai lumbung energi di Indonesia,” katanya.

Think global do local jadi pijakan Bupati lulusan Sloan School, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat ini bertindak. Muba sebagai kabupaten yang kaya sumber daya alam harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah, dan lebih lagi Indonesia. ”Harus ada industri hilir yang berbasis energi. Kami pemerintah daerah, siap membantu mulai dari lahan hingga perizinannya untuk mempercepat proses pembangunan ini,” tegasnya. Pemanfaatan bagi rakyat Muba atas sumber energi melimpah adalah pemasangan gas rumah tangga. Setelah pemasangan jargas di Muba sejak 2017 lalu, Dodi memastikan tahun 2020 kuotanya berlipat baik dari sisi jumlah jaringan maupun sebaran ke kecamatan. Dirinya secara langsung menemui jajaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Hasilnya, lima kecamatan disetujui dapat pemasangan jargas yakni Kecamatan Bayung Lencir, Tungkal Jaya, Sungai Lilin, Babat Supat, dan Sekayu. ”Tercatat, ada sebanyak 70.367 rumah tangga di 5 kecamatan tersebut yang sangat mendambakan pemasangan jargas,” ungkap Dodi. Kepastian penambahan jargas terjadi pada 17 Juli 2019 atau sebulan setelah Dodi meminta pada 19 Juni 2019 lalu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi, mengabulkan usulannya.

Rombongan Tim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan Gas Negara (PGN) terkait Sosialisasi Penyusunan Front End Engineering Design (FEED) Detail Engineering Design For Contruction.Ketua rombongan Kementerian ESDM, Budi Arianto memaparkan pada tahun 2020 pembangunan jargas untuk rumah tangga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 53 Kabupaten/Kota dengan total sebanyak 293.533 Sambungan Rumah Tangga (SR). Untuk di Kabupaten Muba sendiri berjumlah 10.000 – 11.000 SR, sesuai usulan tersebar di Lima Kecamatan yaitu Sekayu, Bayung Lencir, Tungkal ,Sungai Lilin dan Babat Supat. Kepala Bappeda Kabupaten Muba Ir Zulfakar MSi menjelaskan di tahun 2019 pihak Kementerian ESDM dan PGN akan lakukan study dan di tahun 2020 pembangunan infrastruktur dimulai. Rinciannya, pelanggan Kecamatan Sekayu berjumlah 2000 SR, Bayung Lencir 2500 SR, Sungai Lilin 2500 SR, Tungkal Jaya 2000 dan Babat Supat 2000 SR. So, sambil tetap membangun energi Indonesia berupa biofuel berbahan biji sawit yang tengah digarap Pemkab Muba dan pakar ITB, warga Muba secara estafet duluan menikmati sumber migas.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/18/putneq396-muba-membangun-energi-indonesia

Fajar | Kamis, 18 Juli 2019
Soroti Pengembangan B30, Ini Penjelasan Anggota DPR RI Bambang Haryo

Rencana pengembangan bahan bakar biodiesel 30 persen (B30) yang tengah dilakukan pemerintah, dimana penggunaannya ditujukan untuk mengurangi impor migas yang kerap menjadi penyebab defisit neraca perdagangan. Hal itu pun mendapat sorotan tajam dari anggota DPR RI, Bambang Haryo yang disampaikannya dalam Sidang Paripurna Selasa, 17 Juli di Gedung DPR RI, terkait rencana tersebut. Bambang mengaku sangat prihatin terkait rencana penerapan B30 tersebut. Sebab menurutnya kebijakan tersebut hanya mampu mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar saja. Padahal, impor BBM jenis tersebut porsinya tidak terlalu besar terhadap total impor nasional. Jika diterapkan, kebijakan tersebut kurang tepat dan seolah dipaksakan. Penggunaan B30 dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian.

” Saya sangat prihatin atas kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan BBM B30 dengan dalih substitusi impor yang menurut saya ini adalah tipu muslihat dan tidak mendasar,”tegasnya, kemarin. Saat ini di Indonesia baru diberlakukan BBM B20. Ini adalah yang pertama di dunia karena semua negara di dunia hanya menggunakan B5, B7 sampai dengan B10, seperti misal Kanada, Malaysia, Argentina, Australia dan lain-lain. Dampak multiplyer effect kenaikan biodiesel diatas 10% berakibat fatal terhadap semua mesin-mesin industri dan transportasi karena minyak biodiesel diatas 10% merusak mesin industri dan transportasi, ruang bakar kotor, saringan dan injektor cepat rusak, mesin panas dan lainnya sehingga akan berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, kata Bambang, subtitusi impor yang dikatakan berpengaruh besar, kenyataannya sangat kecil karena solar adalah bagian kecil dari impor migas, hanya 4,6 juta ton per tahun, sedangkan total migas kita 50,4 juta ton per tahun. Untuk diketahui, impor migas kita pun hanya 15% dari impor non-migas dimana impor non-migas th 2018 sebesr 29.868 jt USD Impor non-migas = 158.842 jt USD jadi subtitusi biodiesel B20 , B30 dan bahkan B100 pun tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai impor kita tetapi malah akan berdampak menghancurkan ekonomi kita. “Disini terlihat pemerintah dalam pengendalian kapitalis tanpa mementingkan masyarakat secara luas termasuk keselamatan transportasi,”jelasnya.

Ia pun meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, program B30 merupakan langkah nyata pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, mensejahterakan petani kelapa sawit, serta menjamin ketersediaan dan kestabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Ignasius menambahkan, program ini dijalankan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan menyediakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen pada kendaraan mulai tahun depan.

BERITA KELAPA SAWIT

Harian Ekonomi Neraca | Jum’at, 19 Juli 2019
Sawit Berkelanjutan Ditekankan di Forum Negara Penghasil CPO

Pemerintah Indonesia, termasuk Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian menghadiri Pertemuan Ke-7 Tingkat Menteri Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (16/7). Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Ke-mentan, Antarjo Dikin, mengatakan dalam pertemuan yang digelar selama dua hari ini, Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penanganan isu lingkungan (sustainability) dan ancaman pencemaran lamia berbahaya dari proses minyak sawit. “Bagi Indonesia, pertemuan ini sangat penting dan bisa memberi kontribusi pada peningkatan ekspor,” kata Antarjo melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara. Antarjo menjelaskan pertemuan CPOPC berpotensi besar pada peningkatan pendapatan petani sawit, pengentasan kemiskinan, membuka akses lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha lainya. Dalam pertemuan itu, pemerintah memperjuangkan harga minyak sawit agar dapat naik dan mengangkat kesejahteraan petani. Apalagi, Indonesia adalah negara besar dengan total produksi sawit cukup banyak. Sejumlah masalah yang berkaitan dengan industri minyak Kelapa Sawit juga dibahas, termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar, keterlibatan bisnis dan petani kecil, dan Agenda PBB 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Para menteri dalam pertemuan tersebut menyayangkan atas pemberlakuan Regulated Act mulai 10 Juni lalu. Baik Pemerintah Malaysia maupun Indonesia menyatakan bahwa kedua pihak sedang mengkaji hubungan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta berkomitmen menentang kebijakan “Delegated Act” melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Adapun Delegasi RI dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Turut hadir pada pertemuan tersebut Direktur Eksekutif CPOPC Tan Sri Datuk Dr Yusof Basiron, Wakil Direktur Eksekutif Dupito D Simamora, Direktur Strategi dan Kebijakan Mohammad Jaaffar Ahmad dan Direktur Keberlanjutan dan Pengem- bangan Petani Kecil Dr Wicaksana Darmosarkoro, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono. Joko Supriyanto mengatakan mewakili pelaku industri sawit pihaknya mendukung sepenuhnya hasil pertemuan Negara-Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC). “Saya kan menjadi bagian delegasi CPOPC, sebagai pelaku industri di sawit dan mewakili GAPKI tentu kami sangat mendukung pelaksanaan meeting, proses meeting maupun hasil meetingyang dicapai CPOPC, karena sesuai tujuan CPOPC adalah memperjuangkan industri minyak sawit di kedua negara termasuk nanti negara-negara lain yang akan bergabung,” ujar Joko.

Pimpinan di PT Astra Agro Lestari tersebut menegaskan posisisnya sebagai pelaku industri sawit mendukung penuh keputusan-keputusan penting yang dicapai dalam pertemuan CPOPC. “Beberapa poin penting hasil pertemuan yang perlu disampaikan kepada publik adalah terutama perhatian bersama Indonesia dan Malaysia sebagai negara industri minyak sawit paling besarterhadap perkembangan di Eropa dimana Uni Erpa dengan regulasi Red II sejauh ini akan terus menerapkan Delegated Act tersebut,” katanya. Joko mengatakan Indonesia dan Malaysia sangat serius melihat hal tersebut dan pihaknya sepakat untuk melakukan upaya secara bersama-sama mencari penyelesaian terbaik terhadap persoalan di Eropa tersebut. Pertemuan CPOPC tersebut membahas sejumlah masalah yang berkaitan dengan industri minyak Kelapa Sawit termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar, keterlibatan bisnis dan petani kecil dan agenda PBB 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Para menteri menyatakan penyesalannya bahwa Delegated Act telah mulai berlaku pada 10 Juni 2019 terlepas dari berbagai upaya yangdilakukanolehnegara-negara penghasil untuk memberikan informasi tentang inisiatif keberlanjutan. Selama Misi Bersama Menteri CPOPC di Brussels, Belgia, 8-9 April 2019, delegasi memiliki posisiyangku-at atas rancangan Peraturan Delegasi dan menyatakan keprihatinan mereka yang mendalam kepada para pernimpin Uni Eropa. Baik Malaysia maupun Indonesia menginformasikan bahwa pemerintah mereka saat ini sedang meninjau hubungan mereka dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dan berkomitmen untuk menentang undang-undang yang diberikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO dan jalan lain yang memungkinkan.

Bisnis Indonesia | Jum’at, 19 Juli 2019
Produsen CPO Butuh Waktu Penuhi Standar UE

Industri pengolahan minyak Kelapa Sawit mentah (crude palm oil/CPO), butuh waktu untuk memenuhi ketentuan yang diberikan oleh Komisi Eropa, terkait dengan batas atas kandungan kontaminan 3-MCDPE. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, seluruh perusahaan pengolahan minyak sawit Indonesia, pada dasarnya siap untuk menerapkan standar kandungan 3-MCPD maksimum sebesar 2,5 ppm, seperti yang diatur oleh Komisi Eropa. Hanya saja, lanjutnya, para pelaku usaha memerlukan waktu untuk menerapkan standar produksi minyak nabati tersebut. Pasalnya, perusahaan pengolahan CPO harus menambah investasinya untuk melakukan pengadaan dan pembaharuan alat produksinya. “Perusahaan berskala menengah dan kecil harus melakukan pembaharuan alat, dan itu butuh waktu serta biaya tambahan,” jelasnya, Kamis (18/7). Untuk itu, dia meminta pemerintah turut membantu perusahaan pengolahan skala menengah dan kecil tersebut untuk melakukan investasi dan penambahan alat produksi.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa penurunan bunga pinjaman dan mempermudah persyaratan kredit kepada perusahaan yang akan melakukan pembaharuan alat produksi. Dia mengatakan, perusahaan skala menengah dan kecil setidaknya membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun untuk melakukan pembaharuan alat produksi dan dapat memproduksi produk olahan CPO sesuai ketentuan Komisi Eropa tersebut. Saat ini, produksi produk olahan dari CPO di Indonesia masih didominasi oleh produk dengan kandungan 3-MCDPE di atas 3 ppm. Terlebih, konsumsi minyak nabati Indonesia masih didominasi oleh bentuk curah, yang memiliki kandungan 3 MCPDE di atas 2,5 ppm. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, produsen Indonesia tidak keberatan dengan syarat tersbeut, lantaran ketentuan itu sudah diatur oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO). “Namun kami meminta agar ketentuan batas atas level 3-MCPDE itu, harus berlaku setara dengan minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari dan minyak biji rapa. Sebab, Uni Eropa masih berusaha men-diskriminasikan produk CPO melalui ketentuan kesehatan ini,” jelasnya. Pia menambahkan, saat ini minyak dari CPO masih dikategorikan sebagai hard oil dengan batas atas kandungan 3-MCDPE sebesar 2,5 ppm. Sementara itu, minyak nabati dari biji bunga matahari dan biji rapa yang dianggap sebagai soft oil batas atas kandungan 3-MCDPE ditetapkan sebesar 1,5 ppm. , Apabila pembedaan ketentuan tersebut diberlakukan, lanjutnya, secara tidak langsung akan membuat produk minyak dari CPO memiliki citra yang lebih buruk dibandingkan dengan minyak nabati lain dari sisi kesehatan. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Muzdalifah Machmud mengatakan, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk mendesak Komisi Eropa menerapkan batas atas kandungan 3-MCDPE untuk seluruh minyak nabati dalam Satu level.

Bisnis Indonesia | Jum’at, 19 Juli 2019
Sumut Berpeluang Ekspor CPO

Sejumlah pengusaha dari negara pecahan Yugoslavia memiliki ketertarikan terhadap Indonesia, khususnya produksi Kelapa Sawit Provinsi Sumatra Utara. Apalagi disebutkan bahwa kebutuhan Sahan baku dari Kelapa Sawit untuk industri hilir cukup tinggi. Hal itu diungkapkan oleh Dubes RI untuk Bosnia Herzegovina Amelia Achmad Yani saat bertemu dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Kedatangan Dubes RI untuk Bosnia tersebut dibarengi kunjungan sejumlah pengusaha Bosnia Herzegovina. “Di sini hadir beberapa pengusaha dari Bosnia Herzegovina. Mereka mau membeli minyak sawit (CPO). Karena di sana makannya [makanan pokok] roti,” ujar Amelia Kamis (18/7). Amelia melihat bahwa terdapat peluang kerja sama dengan sejumlah pengusaha yang tertarik dengan produksi CPO. Apalagi, sebagai negara agraris, Indonesia diketahui memiliki lahan perkebunan cukup luas, misalnya di Sumut. “Langkah ini dapat menambah masukan bagi negara dari ekspor,” katanya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyambut baik kedatangan Dubes RI untu Bosnia tersebut. Menurut Edy, kedatangan pengusaha Bosnia tersebut dapat menjadi pintu gerbang Sumut untuk bisa meningkatkan potensi sumberdaya alam guna memacu perekonomian daerah. “Terima kasih atas kedatangan Ibu Amelia Achmad Yani. Kedatangan Ibu ke sini adalah pintu untuk kita berbuat apa. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Kita bisa \’menjual\’ Sumut yang notabene masih \’perawan\’,” ujar Gubernur. Pada kesempatan yang sama, Head of Delegation from Brcko District Damir Bulcevic menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada rombongan dari Sarajevo, Ibu Kota Bosnia Herzegovina. Menurutnya, meskipun jarak antara Indonesia dengan negara mereka cukup jauh tetapi kerja sama tetap bisa dijalin dengan baik. Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara menambahkan, komoditas Kelapa Sawit telah membuat daerah Sumut menjadi tujuan investasi yang menarik. Namun kekayaan tersebut perlu dikelola dengan optimal agar hasil yang didapatkan lebih besar dari masa lalu. Adapun, Kepala Biro Otonomi Daerah (Kabiro Otda) Pemprov Sumut Basarin Yunus Tanjung menyampaikan, Pemprov Sumut membuka peluang seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan semua negara. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah ini, sehingga Sumut bermartabat dapat segera terwujud. Apalagi minyak Kelapa Sawit menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Sumatra Utara. Kendati begitu, fluktuasi harga minyak Kelapa Sawit masih terjadi.

BUTUH PASAR BARU

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan, konsumsi CPO sebenarnya masih tumbuh meski peningkatannya belum signifikan. Adapun dalam beberapa bulan terakhir tren harga CPO cenderung menurun. Dia menjelaskan, pada 19 Juni harga CPO di angka Rp6.516,48/kg, sedangkan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di level Rpl.396,19/kg. Pada 26 Juni kembali turun menjadi Rp6.370,34/kg dengan TBS Rpl.354/kg. Pada 3 Juli CPO dihargai Rp6.300,16/kg dan TBS senilai Rpl.341,28/kg. Menurutnya, faktor penurunan harga CPO ini disebabkan perdagangan yang sedang lesu. Guna mengatasi hal tersebut, dia berharap Indonesia mencari pangsa pasar baru. “Pangsa pasar CPO itu paling besar ke India, China, Pakistan lalu Eropa. Kami harus mencari pasar baru untuk CPO ke Afrika, Rusia, Timur Tengah dan lain-lain,” katanya. Selain itu, dia melanjutnya bahwa sebaiknya pemerintah mengeluarkan regulasi untuk meningkatkan pemakaian biofuel di Indonesia. Atau ditambah pemakaian biodiesel di dalam negeri untuk meningkatkan pemakaian dalam negeri.

The Jakarta Post | Jum’at, 19 Juli 2019
Price volatility, trade barriers to drag down CPO exports

The crude Palm Oil (CPO) industry is anticipating weaker export figures this year as commodity prices remain highly volatile and barriers from major destination markets are increasing. The Indonesian Palm Oil Producers Association (GAPKI) has said thatrCPO exports fell significantly in April because of restrictive policies. GAPKFs data shows that CPO exports in April fell 18 percent month-to-month from 2.96 million tons in March. Meanwhile, in May 2.79 million tons of CPO were exported, a 14 percent increase from April. GAPKI executive director Mukti Sardjono mentioned several import restrictions, such as high import duties in India, the implementation of a biofuel directive by the European Union and a United States-China trade war. “We expect to see a slight increase in CPO exports over last year [in terms of volume], but the value is likely to decrease because of its low price,” Mukti told The Jakarta Post via text message on Tuesday.

India is the largest market for Indonesia\’s Palm Oil and its derivatives with an export share of about 20 percent, Mukti said. In 2018, Indonesia exported 6.71 million tons of CPO to India. Out of Indonesia\’s total CPO exports of 32 million tons, 4.78 million tons went to the EU, 4.41 million tons to China and 2.48 million tons to Pakistan. Malaysia, the world\’s second largest Palm Oil producer after Indonesia, was able to better penetrate the Indian market because of its 2011 Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) with that country, which offered reduced tariffs of 45 percent instead of the 54 percent imposed on the CPO of Indonesia and other producers. I ndonesia\’s monthly exports to India was down by 4.5 percent to 185,550 tons in April, just as Malaysia\’s exports jumped by 50 percent to 532,480 tons. On the other hand, the EU\’s European Commission adopted on March 13 the Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001, or the Delegated Act, on sustainability criteria for biofuel, a derivative of the EU\’s Renewable Energy Directive (RED) II. The directive has stipulated a complete phase-out of Palm Oil by 2030 as the product has been declared a high-risk vegetable oil. The regulation singled out Palm Oil for having a high risk of causing deforestation based on the EU\’s indirect land use change (I LUC) calculation, despite a study showing that other types of vegetable oil pose a similar, if not higher, deforestation risk.

Exports to the region immediately dropped by 37 percent to 315,240 tons in April following the adoption of the directive, GAPKI data shows. With such challenges, the association has decided not to set any export growth forecast for 2019, said Mukti. In 2018, exports of Palm Oil products grew by 8 percent “In order to improve the absorption of Palm Oil products, we support the government\’s effort [to negotiate] with India to lower CPO import duties, as well as to push more exports toward the Middle East and African countries,” he said. “We also support the efforts to increase domestic CPO consumption through the adoption of a B20 fuel mix and [its upgrade] to B30.” However, domestic consumption might not have been as reliable as Gapki had expected, as 516,000 tons of biodiesel were purchased in April, down by 2 percent from March. From the policymaker side, Malaysia has expressed readiness to join forces with Indonesia in responding to the EU\’s Delegated Act. Malaysia\’s Primary Industries Minister Teresa Kok said on Monday that the country would file a complaint with the World Trade Organization to challenge the directive, following in Indonesia\’s footsteps. After a ministerial meeting on Tuesday, the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), of which Indonesia and Malaysia are members, announced that it would establish a CPOPC-EU Joint Working Group on Palm Oil as a platform to conduct regular discussions with the European Commission. “The ministers expressed regret that the Delegated [Act] has come into force on June 10, 2019. This is despite the various efforts undertaken by producing countries to provide information on their sustainability initiatives,” the council wrote in a statement following the meeting, where Indonesia was represented by Coordinating Economic Minister Darmin Nasution.

Merdeka | Kamis, 18 Juli 2019
Langkah Mentan Amran Atasi Merosot Harga Karet dan Sawit

Harga komoditas karet dan sawit kian menyusut, di mana per Februari 2019 harga karet menyentuh angka USD 1.527,8 (CNY 10.510) sementara minyak kelapa sawit mentah alias CPO (crude palm oil) bernilai USD 473 per ton (MYR 1.971 per ton). Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah menyediakan solusi untuk membenahi masalah ini. Mengingat, merosotnya harga kedua komoditas ini membuat para petani yang dirundung ketidakpastian penghasilan. “Pertama, kita pakai untuk di dalam negeri, dicampurkan dengan aspal. Kedua, Kementan sudah bertemu delegasi dari Malaysia dan Thailand untuk menahan 260 ribu ton ekspor, jadi bisa lah harga naik,” tuturnya di Palangkaraya, Kamis (18/7). Sementara untuk harga CPO (crude palm oil), pemerintah juga mencanangkan penggunaan biodiesel B100 sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. “Kalau CPO solusi permanen sudah dibuat. Kita buat B100, sudah dua tahun dilakukan. Insya Allah dikomersilkan tahun depan, kita serahkan ke ESDM dan BUMN,” tambahnya. Sebagai perbandingan, satu liter solar hanya bertahan menempuh jarak 9 kilometer, sementara satu liter B100 bisa mencapai 13,4 kilometer. Jadi, penggunaan B100 bisa menghemat pengeluaran bahan bakar hingga 35 persen. Meski begitu, Indonesia nampaknya masih agak jauh dari penerapan B100. Sebab, saat ini konsep bahan bakar ramah lingkungan baru melibatkan B30 (30 persen biodiesel pada campuran bahan bakar solar).
https://www.merdeka.com/uang/langkah-mentan-amran-atasi-merosot-harga-karet-dan-sawit.html