+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Wajah Subsidi Energi di Masa Depan

Investor Daily Indonesia | Senin, 13 Januari 2020
Wajah Subsidi Energi di Masa Depan

Pemerintah baru saja mencanangkan program B30, yang dimaknai sebagai pemenuhan bahan bakar minyak (BBM) dengan komponen nabati sebesar 30%.Jika dirunut sejarahnya, pemenuhan komponen nabati sudah dimulai sejak 2008 dengan program B2,5 yang dilanjutkan program BIO di tahun 2014, kemudian B40 mulai tahun 2020, serta B50 pada 2021. Meski menuai banyak pujian, beberapa pihak juga terus mengingatkan perlunya kebijakan yang komprehensif khususnya dari aspek perhitungan teknis, riset, kebutuhan finansial dan infrastruktur pendukung lainnya Hal ini sangat diperlukan mengingat kebijakan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) merupakan policy lintas sektor dan multidimensional. Karenanya, kebijakan yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk menjaga supaya program dapat berjalan secara utuh dan berkelanjutan, bukan sekadar kebijakan yang ramai di awal saja, namun tidak berlanjut di kemudian hari. Tak salah jika peta jalan pengembangan BBN menjadi kunci untuk merumuskan cara dan solusi agar seluruh sumber daya domestik dapat dioptimalkan dalam mendukung tercapainya tujuan. Salah satu hal yang krusial adalah aspek pemenuhan bahan baku B30 itu sendiri, apakah hanya di-supply dari kelapa sawit atau justru dari sumber bahan baku lainnya. Ini segera wajib diputuskan karena implikasi biaya, riset, strategi pengembangan dan teknologi tentu akan sangat berbeda. Belum lagi terkait dengan pemenuhan aspek pendanaan yang biasanya menjadi permasalahan klasik, termasuk pertanyaan: dananya publik atau swasta?

Pengalihan Subsidi Energi

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendanaan, secara teori pemerintah memiliki diskresi via mekanisme kebijakan fiskal. Namun perlu diingat bahwasanya pendanaan pemerintah tentunya memiliki keterbatasan. Secara umum kapasitas maksimal pendanaan APBN dan APBD tak lebih dari 20%. Namun perlu diingat bahwa peran kebijakan fiskal, memiliki tigafungsi utama baik sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Diskresi yang pertama terkait dengan fungsi alokasi dapat diwujudkan melalui mekanisme pemberian insentif dan kemudahan fiskal dalam skema perpajakan. Perluasan sharing beban antara APBN dan APBD menjadi sangat menarik untuk terus dikaji sebagai tindak lanjut regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi oleh Pemda. Kolaborasi ini ke depannya akan mengubah pandangan bahwa insentif tidak melulu milik APBN semata, melainkan juga menjadi ranah APBD. Perlu dicatat bahwa definisi insentif tidak hanya berkaitan dengan fiskal, melainkan juga non-fiskal dalam bentuk kemudahan usaha, kepastian hukum dan kemudahan perizinan.

Diskresi bantuan berikutnya melalui kebijakan belanja khususnya belanja subsidi energi. Dalam APBN, pos belanja subsidi energi terdiri atas subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik. Untuk tahun 2020, pemerintah sepakat subsidi energi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat pengendalian dan pengawasan. Sebagai informasi, beberapa item yang memengaruhi naik turunnya besaran subsidi energi di antaranya asumsi nilai tukar, harga minyak dan harga batu bara acuan. UntukAPBN 2020, nilai tukar ditetapkan Rp 14.400/USS, sementara harga minyak US$ 65 per barel dan harga batu bara acuan sebesar USS 90 per ton. Meningkatnya polemik AS dan negara Timur Tengah, ditengarai akan menimbulkan gejolak geopolitik yang mendorong kenaikan harga minyak internasional ke level yang tidak dapat diprediksi secara tepat. Asumsi nilai tukar dalam APBN jelas akan mengalami tekanan hebat jika gesekan ini nantinya betul-betul berujung terjadinya invasi militer di lapangan. Menilik sejarahnya, besaran subsidi energi ini pernah menjadi momok yang begitu menakutkan bagi APBN hingga tahun 2014. Bukan hanya besarannya yang terus meningkat pesat, melainkan juga sifatnya mengikat dan memberikan tekanan politik yang besar. Tak jarang subsidi energi ini menjadi barometer utama kinerja politik seorang presiden. Untungnya, pemerintah mengambil kebijakan radikal untuk menghapus subsidi premium serta menjalankan mekanisme subsidi tetap solar per 1 Januari 2015. Sebagai perbandingan, hingga APBN 2014 saja beban subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 240 triliun, sementara subsidi listrik Rp 101,8 triliun, sehingga total subsidi energi mencapai Rp 341,8 triliun.

Pasca-pencabutan subsidi premium, beban subsidi BBM dalam APBN kemudian terjun bebas. APBN 2015 mencatat realisasi subsidi energi turun menjadi Rp 60,8 triliun dan sempat menyentuh alokasi terendah di 2016 sebesar Rp 43,7 triliun. Karena tekanan nilai tukar, subsidi BBM sedikit mengalami peningkatan di 2019 menjadi Rp 90,3 triliun. Peningkatan ini pun muncul akibat beban kenaikan beban subsidi LPG dari Rp 38,7 triliun di 2017 menjadi Rp 58,0 triliun di 2019. Sementara yang murni subsidi BBM, terus turun dari Rp 38,9 triliun di 2018 menjadi Rp 32,3 triliun di 2019 dan Rp 20,8 triliun proyeksi 2020. Beban LPG yang meningkat merupakan bentuk komitmen lain pengalihan subsidi minyak tanah (mitan) menuju energi bersih. Pelonggaran ruang fiskal yang didapat oleh pemerintah, pada gilirannya digunakan untuk melakukan banyak terobosan belanja sosial dan infrastruktur pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Subsidi non-energi (pertanian, pangan dan PSO) misalnya, mendapatkan kenaikan alokasi dari Rp 50,2 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 83,4 triliun pada tahun 2016 dan Rp 192,0 triliun di 2019. Tak ketinggalan, realisasi belanja infrastruktur juga melonjak dari Rp 256,1 trilun di tahun 2015 menjadi Rp 269,1 triliun di 2016 serta Rp 399,7 triliun di tahun 2019.

Belajar dari re-alokasi belanja tersebut, bukan mustahil jika BBN ke depannya juga berpotensi untuk mendapatkan hal yang sama, terlebih alasan geopolitik akan memperberat pasokan BBM. Potensi terbesar dimungkinkan dari hasil efisiensi dan efektivitas ketepatan subsidi listrik. Dengan penurunan beban subsidi listrik, maka saving dana yang didapat dapat diarahkan untuk mendorong percepatan pengembangan BBN demi percepatan pemenuhan komitmen B30-B50 tahun-tahun ke depan. Solusi re-alokasi belanja subsidi ini seharusnya dapat menjawab kebutuhan pendanaan sehingga tantangannya justru bagaimana konsistensi dalam mengimplementasikan peta jalan pengembangan BBN. Dan itu merupakan agenda bersama seluruh pihak di Tanah Air tercinta.) Peneliti BKF, Kemenkeu (Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

Kontan | Minggu, 12 Januari 2020
Aprobi optimistis mampu pasok 9,6 juta kiloliter B30 di 2020

Program mandatori campuran biodiesel 30% dan 70% Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar alias B30 sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia per Januari tahun ini. Dengan mandatori tersebut, diperkirakan kebutuhan biodiesel akan mencapai 9,6 juta kiloliter di 2020. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tajkrawan pun optimistis industri penghasil biodiesel di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan biodiesel tersebut. “Ya harus optimistis. Semuanya harus terpenuhi,” ujar Paulus kepada Kontan.co.id, Minggu (12/1). Menurut Paulus, semua produsen pun tengah berupaya memenuhi target tersebut. Dia menyebut kapasitas terpasang industri biodiesel hingga saat ini memang mencapai 12 juta kiloliter. Namun, tak semua mesin bisa digunakan setiap tahunnya. “Kapasitas terpasang 12 juta kilo liter, tetapi dalam pengoperasiannya, ada kalanya diservis mesinnya, atau mesinnya listriknya dimatikan. Sehingga masing-masing perusahaan menetapkan kapasitas produksinya ada yang 80%, 85%, dan 90%,” tutur Paulus. Bila rata-rata kapasitas produksi sekitar 90%, maka produksi biodiesel tahun ini berkisar 10,6 juta kiloliter. Paulus mengakui angka tersebut tak jauh dari kebutuhan biodiesel untuk program mandatori B30. Namun, dia mengatakan industri pun tengah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Paulus pun mengatakan, di pertengahan tahun 2020 akan terdapat beberapa perusahaan yang menambah kapasitas produksi.
https://industri.kontan.co.id/news/aprobi-optimistis-mampu-pasok-96-juta-kiloliter-b30-di-2020

Harian Ekonomi Neraca | Sabtu, 11 Januari 2020
Pemerintah Perluas Akses Pasar

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), meminta 70-80 persen tugas para duta besar berfokus pada diplomasi ekonomi, diantaranya yaitu membuka akses pasar Menurut Jokowi, Duta besar harus paham terkait perubahan minyak kelapa kopra menjadi avtur. Dia pun meminta para mereka bisa mencari investor. “Juga yang berkaitan B20, B30, B50 sampai nanti B100 dari CPO, dari kelapa sawit, meskipunpar ahli kita ini yang menemukan mereka, tapi siapa yang berproduksi? cari investasi di bidang ini jadi ekspor kita tidak bahan atau raw material lagi,” papar fokowi. Jokowi berharap “para duta investasi bisa membantu melakukan ekspor secara besar-besaran, minimal setengah jadi.” Tidak hanya itu, Jokowi pun menghimbau kepada Duta Besar (Dubes) untuk berperan sebagai duta investasi. Maka, para dubes itu diharapkan memahami investasi apa yang harus ditonjolkan sehingga memberikan keuntungan. Mereka juga harus mampu mendatangkan para investorter-sebut. “Sebagai duta investasi, tetapi juga harus tahu investasi di bidang apa yang kita perlukan atau menjadi prioritas. Yang pertama di bidang-bidang yang berkaitan dengan barang-barang atau produk produk substitusi impor,” ucap Jokowi.

“Terus investornya siapa? Ya investor bisa saja, misalnya yang berkaitan dengan batu bara, datangkan investor yang memiliki teknologi yang berkaitan dengan batu bara karena batu bara itu bisa diubah menjadi DME, LPG. LPG kita ini impor-impor semuanya,” lanjut Jokowi. Artinya, Jokowi meminta kepada meminta para Dubes menjadi Duta Ekspor sehingga para Dubes itu bisa mendukung pertumbuhan ekspor. Bahkan Duta Ekspor tidak hanya mengurus pasar-pasar besar yang ada di Eropa hingga Amerika, tapi juga ke negara-negara berkembang sehingga bisa menjadi modal pertumbuhan ekonomi nanti. “Ini problem kita bertahun-tahun yang tidak bisa mengubah defisit neraca perdagangan kita. Karena ekspor kita berpuluh-puluh tahun kita selalu fokus pada pasar pasar lama, pasar pasar tradisional Wta, dan yang gede-gede kita urus dari dulu, Amerika, Eropa, Tiongkok,” harap Jokowi. Menindak lanjuti tersebut, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin limpo dalam Rapat Koordinasi seluruh Perwakilan RI di luar negeri, pada Kementerian Luar Negeri RI secara khusus, meminta komitmen para Kepala Perwakilan RI ini untuk mendukung peningkatan ekspor pertanian.

“Kerhentan punya Program Gratieks. Gerakan Tiga Kali Ekspor. Kita mau ekspor kita meningkat tiga kali lipat. Dan ini butuh ak-sespasar. Saya minta dukungan kalian untuk membuka akses pasarnya,” kata Syahrul. Lebih lanjut, Syahrul mengungkapkan Kementeriannya siap memfasilitasi kebutuhan bahan pangan, maupun bahan baku industri pangan seluruh negara di dunia. Sebagai contoh, sektor perkebunan Indonesia berkontribusi hingga US$ 14,61 milliar, dan perlu didorong sektor lainnya, mengingat potensinya sangat baik. “Saya ingin ekspor kita bisa menembus 2000 Trilliun. Dan itu bisa bila kita semua bersama dan bersinergi,” tegasnya. Menurutnya perte-muanini strategis, karenaki-ta punya sumberdaya yang besar, dan petani akan mendapat banyak nilai tambah dengan ekspor, dan tentu membantu devisa negara, ungkap Syahrul. Ditempat yang sama Kepala Perwakilan RI di Brunei Darussalam, memberi tanggapan agar memaksimalkan pemanfaatan direct trade via natuna, selain melalui Singapura yang selama ini menjadi hub utama di ASEAN.

Jalur ini dianggap efektif dapat memangkas waktu dan ongkos pengiriman barang. Selain itu potensi ekspor produk peternakan sangat terbuka di Brunei. Untuk wilayah Eropa, Kepala Perwakilan RI di Bosnia dan Herzegovina, mengatakan adanya komoditas yang sangat potensial untuk menguasai pasar Bosnia meliputi kakao, kacang tanah, dan Palm Oil fat Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerangkan bahwa dalam dua tahun terakhir ekspor Indonesia ke negara-negara Afrika mencapai US$ 2 miliar. Hal ini lantaran pihaknya menggarap pasar-pasar ekspor non tradisional. Bahkan sejumlah produk strategis Indonesia kini berhasil masuk ke pasar-pasar nontradisional lainnya seperti Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, dan lainnya. “Pada saat ditangani secara sungguh-sungguh, pasar seperti Afrika dalam kurang dari dua tahun sudah menghasilkan transaksi sebesar hampir USS 2 miliar,”.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 11 Januari 2020
Tantangan Pelaksanaan Program Biodiesel

Upaya pemerintah mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dengan mengalihkan kepada bahan bakar nabati menjadi langkah terdekat dalam menekan defisit transaksi berjalan. Tak hanya menekan impor, penggunaan kelapa sawit untuk biodiesel juga memberikan kepastian pasar bagi petani dalam negeri. Sayangnya, program tersebut berjalan tidak selancar sebagaimana yang diperkirakan. Hambatan di lapangan masih terjadi, dari keterbatasan pasokan, distribusi, hingga keraguan masyarakat terhadap kualitas minyak yang dihasilkan. Sesuai rencana, pada awal tahun ini pemerintah akan menerapkan kebijakan B30 yaitu pencampuran 30% biodiesel atau Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Volume itu akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun menjadi B40. Program B30 diperkirakan dapat menyerap minyak kelapa sawit {crude palm oil/CPO) produksi Indonesia sebesar 10 juta kiloliter. Diperkirakan devisa negara yang dihemat mencapai US$8 miliar.

Untuk tahun lalu saja, pemerintah mengklaim realisasi pemanfaatan biodiesel dalam program B20 telah tercapai 75% dengan penghematan devisa sebesar US$3,35 miliar atau sebesar Rp48,19 triliun. Namun, memasuki tahun ini persoalan datang. Produksi minyak sawit diperkirakan tidak sesuai dengan yang diharapkan, penyebabnya adalah cuaca tidak menentu ditambah dengan kebakaran hutan. Tak hanya itu, jangkauan pemasaran dan biaya distribusi bahan bakar ini ternyata juga jadi masalah. Pengangkutan bahan bakar masih menjadi kendala. Akibatnya, biodiesel tidak tersebar luas. Kita tentunya berharap persoalan tersebut dapat teratasi segera sehingga tidak menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan B30, mengingat sepanjang tahun lalu regulasi itu telah terbukti mampu menghemat devisa akibat impor minyak. Meski membutuhkan waktu panjang, langkah pemerintah melakukan peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu solusi. Peremajaan kebun kelapa sawit yang bertujuan untuk menghasilkan bibit sawit berkualitas baik diharapkan mampu memproduksi minyak sawit dalam jumlah besar.

Dengan begitu, tidak hanya kebutuhan biodiesel yang dapat dipenuhi tetapi juga barang produksi lain berbasis kelapa sawit juga mendapat kepastian bahan baku. Pasar dalam negeri pun diharapkan mampu menyerap lebih optimal produksi sawit petani. Di samping itu, melalui penanaman kembali kelapa sawit baru diharapkan ikut menghentikan kegiatan deforestasi atau penebangan hutan yang masih ditemukan dalam membuka lahan baru. Tak mudah melaksanakan program ini. Selain masalah pasokan dan distribusi, keraguan masyarakat terhadap kualitas bahan bakar ini masih cukup tinggi. Biaya perawatan kendaraan menjadi isu utama. Pertamina bersama pemerintah harus mampu menjawab persoalan ini agar konsumen tidak lagi ragu menggunakan biodiesel pada kendaraannya. Sosialisasi kepada masyarakat harus digencarkan. Bila saat ini bahan bakar tersebut hanya diwajibkan digunakan untuk alat transportasi publik seperti kereta api, bukan tidak mungkin di masa datang biodiesel menjadi salah satu pilihan utama sebagai sumber energi kendaraan bermotor. Kita patut mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh produsen mobil dalam memodifikasi mesin untuk mengurangi risiko kerusakan saat menggunakan bahan bakar tersebut. Menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah memastikan pasokan biodiesel hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Terlebih mimpi Presiden Joko Widodo akan menerapkan program ini hingga mencapai B50 bahkan bisa mencapai B100 dalam beberapa tahun yang akan datang. Langkah-langkah strategis harus ditetapkan dari sedini mungkin agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Semua persoalan yang dihadapi sejak beberapa tahun ini harus terselesaikan. Komitmen dan konsistensi pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan sebuah kebijakan.

The Jakarta Post | Sabtu, 11 Januari 2020
Environmentalists Rally For Clean Biofuel in S. Sumatra

Palembang/Jakarta Several environmental watchdogs in South Sumatra have kick-started yet another campaign aimed at raising public awareness on eco-friendly biofuel use amid concerns over Palm Oil companies\’ cavalier attitude toward the environment. The Clean biofuel for All civil coalition is among the NGOs that are rallying against a number of B20 diesel fuel suppliers of state-owned energy giant Pertamina, whose rap sheet allegedly includes land clearing and triggering forest fires to make room for oil palm plantations in the region. “We are currently monitoring the implementation of the B20 and B100 biofuel use policy, as well as improving public understanding of the biofuel supply chain,” said Afek, a representative of the Clean biofuel for All coalition on the sidelines of a campaign in Palembang, South Sumatra, on Dec. 13,2019. Data from the coalition and the South Sumatra Green Circle Collective show that the forest fires that occurred throughout the year were the worst in the region since 2015. As of September, 361,857 hectares of land across the province were razed by forest fires, according to the South Sumatra Disaster Mitigation Agency (BPBD).

Green Circle Collective researcher Hadi Jatmiko called on the Energy and Mineral Resources Ministry to investigate the 10 Palm Oil companies that had been named the country\’s primary suppliers of biodiesel. Five of said companies had yet to adhere to the No Deforestation, No Peat Development, and Exploitation (NDPE) policy, he said. “Pertamina needs to come up with an environmental policy that prohibits biodiesel purchases from Palm Oil companies that are complicit in forest fires,” Hadi said. Hadi, who had previously served as the director of the Indonesian Forum for the Environment (Walhi) in South Sumatra from 2013 to 2017, said the five companies were foreign firms that had been named as suspects in a 2015 forest fire case, as well as enterprises that were shut down by the Environment and Forestry Ministry earlier this year. “Unfortunately, the government still rolled out the red carpet for those Palm Oil companies through its B20 policy,” Hadi said. Separately, South Sumatra Forestry Agency head Fakhrur-rozi Rais said the province was home to over 1 million ha of oil palm plantations with a total production capacity of 3.87 million tons. Fifty-nine percent of the plantations are owned by corporations, 25 percent are owned by plasma farmers and 16 percent are owned by smallholders, according to Fakhrurrozi. He went on to say that the palm oil industry had indeed been the scapegoat for various issues related to the environment, land conflict and public health in the region. However, he said the government had clarified such accusations through several policies aimed at improving sustainability, such as the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification. “That said, biofuel down-streaming has only been implemented by few companies,” he said. Meanwhile, Pertamina said it appreciated Walhi\’s advice related to the procurement of biodiesel. In principle, when selecting biodiesel suppliers, Pertamina uses the companies selected by the government through Ministerial Regulation No. 41/2018, the state oil and gas company said in a statement. The regulation states that the principles of transparency, efficiency, fairness and sustainability should be taken into consideration.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 11 Januari 2020
Pembangkit Listrik Makin Hijau

Setrum makin \’menghijau\’ seiring dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) hingga akhir 2019. Perpres tengah disiapkan untuk mendorong pemanfaatan energi ini lebih masif. Berdasarkan laporan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), kapasitas pembangkit listrik EBT terus mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir hingga di pengujung 2019 mencapai 10.843 MW. Capaian kapasitas pembangkit listrik EBT pada 2015 sebesar 8.496 MW, dan meningkat pada 2016 menjadi 8.989 MW. Pada 2017, kapasitasnya bertambah menjadi 9.379 MW, dan pada 2018 meningkat menjadi 9.781 MW. Pada 2019, Kementerian ESDM mencatat ada kenaikan kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 376 MW. Apabila dibandingkan dengan total kapasitas terpasang, porsi pembangkit EBT adalah mencapai 15,6%. Peningkatan tersebut mayoritas disokong oleh Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) sebesar 182,3 MW. Kontribusi PLTP tersebut berasal dari PLTP Lumut Balai 55 MW, PLTP Sorik Marapi 42,3 MW, dan PLTP Muaralaboh 85 MW. Selain panas bumi, pembangkit listrik energi terbarukan juga bisa ditopang dengan energi air, hibrida, bioenergi, bayu atau angin, dan energi surya, (lihat ilustrasi)

Menteri ESDM Arifin Tasrif menga- takan kapasitas pembangkit listrik EBT terus dioptimalkan sesuai dengan amanat Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 yang menargetkan bauran EBT pada 2025 sebesar 23%. “Kementerian ESDM saat ini juga tengah merevisi Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan menerbitkan perpres untuk mendorong pemanfaatan EBT lebih masif,” katanya, Jumat (10/1). Sebelumnya, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxen-sius Tri Sambodo merekomendasikan agar pembiayaan bagi pengembangan energi baru terbarukan perlu dipacu sebagai bagian dari upaya menekan emisi karbon di sektor energi. Sepanjang 2019, realisasi investasi subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) pada 2019 jauh dari target US$1,8 miliar, yakni hanya US$1,5 miliar. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM EX. Sutijastoto mengatakan pemerintah akan menjadikan lahan bekas tambang sebagai salah satu sarana mengejar target investasi EBTKE pada 2020 yang senilai US$2,3 miliar.

Selain itu, peningkatan pemanfaatan biodiesel akan menjadi perhatian utama untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Sepanjang 2019, pemanfaatan biodiesel dalam negeri mencapai 6,26 juta kilo liter (KL), yang setara dengan penghematan devisa sekitar US$3,35 miliar atau Rp48,19 triliun. Sejak 1 September 2018, pemerintah memperluas mandatori B20 ke sektor Non-PSO, seperti kelistrikan, pertambangan, perkeretaapian, industri, dan angkutan laut. “Mandatori B20 tersebut ditingkatkan menjadi mandatori B30 pada Januari 2020. Pada 2020, produksi biodiesel ditargetkan sebesar 10 juta KL. Produksi biodiesel pada 2019 ditargetkan 7,37 juta KL dan realisasinya mencapai 8,37 juta KL,” sebutnya. Menurutnya, akan dilakukan rangkaian uji dan penelitian untuk peningkatan intensitas biodiesel bersama dengan pihak terkait. Selain kapasitas pembangkit listrik EBT yang terus ditingkatkan, Kementerian ESDM juga terus mendorong penurunan emisi CO2 sebagai komitmen nasional dalam penurunan emisi sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to UNFCCC dan Perpres No. 61/2011 tentang RAN-GRK. Pada 2019, penurunan emisi CO2 mencapai 54,8 juta ton dari target 48,8 juta ton. Penurunan emisi CO2 pada 2018 mencapai 43,8 juta ton.

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 11 Januari 2020
Program B30 Sukses Dongkrak Harga Sawit

Harga minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) di Sumatera Utara (Sumut) bergerak naik menjadi di kisaran Rp 9.000 per kilogram (kg). Hal itu salah satunya didorong oleh kebijakan penerapan bahan bakar biodiesel sebesar 30% (B30). Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting, di Medan, kemarin, mengatakan, harga CPO mulai bergerak naik sejak Desember 2019 sebagai dampak positif pernyatan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia sudah menggunakan bahan bakar biodiesel 30% mulai Januari 2020. “Kebijakan B30 salah satu yang mendorong kenaikan harga CPO. Pada 2019, harga terendah sempat menyentuh Rp 5.033 per kg pada Mei,” ujar dia. Harga CPO terus bergerak naik seperti pada 16 Desember 2019 yang masih Rp 9.100 per kg dan pada 7 Januari 2020 sudah mencapai Rp 9.900 per kg. Humas PTPN FV Syahrul Siregar mengakui harga CPO pada 7 Januari 2020 sudah mencapai Rp 9.900 per kg. “Lonjakan harga tertinggi pada 3 Januari yang sebesar Rp 9.998 per kg,” ujarnya. Ketua Gapki Aceh Sabri Basyah mengatakan, kebijakan penerapan B30 akan menguntungkan dari berbagai sisi. Selain mendongkrak harga jual CPO, penerapan B30 juga otomatis semakin mengurangi impor BBM termasuk mengurangi ketergantungan ekspor komoditas tersebut. “Diakui, sejak ada pernyataan Presiden Joko Widodo tentang rencana B30, harga CPO sudah langsung bergerak naik,” ujar dia seperti dilansir Antara.

Dampak kenaikan harga CPO mendorong kenaikan harga tandan buah segar (TBS). Harapannya, harga TBS bisa di atas Rp 1.500 per kg atau dapat mencapai Rp 2 ribuan seperti saat krisis moneter. Sabri berharap, pemerintah juga komitmen menerapkan sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Apalagi sebelumnya pemerintah sudah menerapkan B20. “Dengan semakin banyak penyerapan CPO di dalam negeri, ketergantungan ekspor akan berkurang,” ujarnya. Pada Rabu (8/1), Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Sumatera Bagian Utara mulai menyalurkan B30 melalui tiga Fuel Terminal (FT) yang berada di Provinsi Riau pada awal tahun 2020. “Kini kita mulai menyalurkan B30, ini tiga Fuel Terminal yang berada di Provinsi Riau yakni, FT Dumai, Siak dan Tembila-han,” kata Unit Manager Communication CSR MOR I M Roby Hervindo di Pekanbaru. Upaya ini sejalan keterangan Dinas ESDM Provinsi Riau, bahwa sokongan Kelapa Sawit di Riau mencapai 40% dari pasokan nasional. Namun ketergantungan pada pasar ekspor, membuat harga sawit kerap tak stabil.

Lahirnya Keputusan Menteri ESDM No 227 Tahun 2019 tentang penetapan komposisi FAME dari B20 menjadi B30, menjadi harapan baru petani sawit. B30 diharapkan akan menciptakan permintaan domestik dan multiplier effect terhadap 16 juta petani sawit. “FT Dumai mendapat pasokan Fatty Acid Mathyl Ester (FAME) dari PT Intibenua Perkasatama dan PT Wilmar Bioenergi Indonesia,” ujarnya. Program B30 juga diyakini membawa manfaat peningkatan perekonomian Indonesia melalui pengurangan volume impor solar (BBM serta menjaga keberlangsungan industri sawit dalam negeri sebagai penyedia bahan baku dan produsen FAME dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Cnbcindonesia | Jum’at, 13 Januari 2020
B30 Baru Mulai, ESDM Uji Coba B40 Bulan Ini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melakukan uji tekhnis program biodiesel B40. Kepala Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan untuk uji tekhnis sedang dipersiapkan bersama dengan stakeholder. Di antaranya PT Pertamina (Persero), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), asosiasi kapal, asosiasi alat berat, dan lainnya. “Uji jalan dua minggu dari sekarang,” ungkapnya di Kementerian ESDM, Kamis, (9/01/2020). Menurut Dadan uji jalan dilakukan sampai April 2020 mendatang setelah uji lab, sehingga hasilnya bisa dilihat pada Juli atau Agustus 2020. Program biodiesel adalah langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor minyak, demi memperbaiki defisit neraca perdangangan khususnya di sektor energi. “Target di Juli-Agustus sampai road tes,” imbuhnya.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200110161752-4-129204/b30-baru-mulai-esdm-uji-coba-b40-bulan-ini