+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Agustus, Harga Biodiesel Rp 6.795

Investor Daily Indonesia | Senin, 5 Agustus 2019

Agustus, Harga Biodiesel Rp 6.795

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan Agustus 2019. HIP biodiesel ditetapkan sebesar Rp 6.795/liter dan bioetanol sebesar Rp 10.200/liter. HIP BBN tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksanaan mandatory B20 dan berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. “Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Agustus 2019 sesuai Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 2005/10/DJE/2019,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Agung Pribadi di Jakarta, Jumat (2/8). Jika dibandingkan harga di bulan Juli 2019, biodiesel mengalami penuruan sebesar Rp 175 dari sebelumnya Rp 6.970/liter. Begitupun bioetanol mengalami penurunan sebesar Rp 55 dari harga sebelumnya Rp 10.255/ liter.

“Penurunan harga untuk biodiesel dilatarbelakangi oleh turunnya harga rata-rata crude palm oil (CPO),” tambah Agung. Sebagaimana diketahui, harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Juni hingga 14 Juli 2019 yaitu Rp 6.394/kg, turun dari harga periode sebelumnya sebesar Rp 6.573/kg. Besaran harga HIP BBN untuk jenis Biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB +100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 91 K/12/DJE/2019. Sedangkan untuk jenis bioetanol juga terjadi penurunan harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + USD0,25/Liter sehingga didapatkan Rp 10.200/liter untuk HIP bioetanol bulan Agustus 2019. “Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Juni hingga 14 Juli 2019,” ungkap Agung. Sebagai informasi, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

Media Indonesia | Senin, 5 Agustus 2019

Mobil listrik tak Ganggu Program B-20

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio-menilai peraturan presiden (perpres) tentang mobil listrik yang akan disahkan tidak akan mematikan kebijakan biodiesel B-20 yang sedang berjalan “Tidak, perpres mobil listrik tidak akan (mematikan B-20). Ini kan bauran energi, jadi tidak akan mematikan,”ujar Agus seperti dikutip dari Antara. Dia menjelaskan bahwa perpres mobil listrik dan kebijakan B-20 bisa berjalan beriringan, mengingat B-20 merupakan bahan bakar biodiesel yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar solar untuk angkutan umum. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebut program B-20 akan tetap berjalan kendati perpres mobil listrik disahkan. Menurut Jonan, pembangkit listrik Tanah Air akan memanfaatkan B-20 sebagai bahan bakarnya. Menteri ESDM itu menambahkan bahwa kedua program akan tetap berjalan, mengingat program B-20 dan kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah menekan impor BBM dan menyelamatkan devisa negara. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan Perpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPn-BM kendaraan bermotor akan segera ditandatangani Presiden Joko Widodo. Menkeu memaparkan pemerintah akan memberikan beberapa insentif terkait pengembangan mobil listrik, di antaranya impor kendaraan listrik diberikan dalam jangka waktu tertentu, serta pemberian tax allowance bagi industri suku cadang. Kemudian pemberian tax holiday bagi integrasi kendaraan listrik dengan baterai, pemberian fax allowance bagi industri suku cadang, bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor kendaraan listrik yang mendapatkan fasilitas, dan bahan . bakunya, serta kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Adapun fasilitas bebas PPn-BM juga diberikan bagi mobil listrik.

Cnbcindonesia | Senin, 5 Agustus 2019

Pemerintah Dan APROBI Siap Lawan Uni Eropa

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag, Pradnyawati dan Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI angkat bicara terkait rencana penerapan biaya anti-dumping untuk produk Biodiesel dari Indonesia di kisaran 8%-18% oleh Uni Eropa. Pradnyawati menyampaikan bahwa melawan di WTO adalah alternatif terakhir jika semua upaya pemerintah saat ini tidak berhasil. Dimana pemerintah tengah menyelesaikan permasalahan tuduhan anti subsidi sesuai aturan WTO, melalui penyampaian tanggapan, keberatan dan sanggahan. Sementara Paulus Tjakrawan mengatakan bawah para pelaku industri Biodiesel terus berkonsultasi dengan pemerintah terkait tuduhan Uni Eropa, serta terus melakukan upaya di komisi Uni Eropa. Seperti apa upaya pemerintah dan APROBI menghadapi tuduhan Uni Eropa ? Selengkapnya saksikan dialog Maria Katarina dengan Direktur Pengamanan Perdagangan kemendag, Pradnyawati dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 5/8/2019).

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190805114222-8-89850/pemerintah-dan-aprobi-siap-lawan-uni-eropa

Cnbcindonesia | Senin, 5 Agustus 2019

LIVE! Demi Biodiesel, Indonesia Lawan Uni Eropa

Uni Eropa akan mengenakan biaya anti-dumping untuk biodiesel dari Indonesia di kisaran 8%-18%. Indonesia pun melawan dan yakin akan menang melawan kebijakan Uni Eropa. Saksikan interview dengan regulator dan pelaku industri biodiesel terkait aturan Uni Eropa yang kontroversi tersebut, bersama Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati dan Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), hanya di Squawk Box, CNBC Indonesia.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190805085626-4-89772/live-demi-biodiesel-indonesia-lawan-uni-eropa

Wartaekonomi | Senin, 5 Agustus 2019

Agustus, Harga Biodiesel Sentuh Rp6.795/Liter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan Agustus 2019. HIP biodiesel ditetapkan sebesar Rp 6.795/liter dan bioetanol sebesar Rp10.200/liter. HIP BBN tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksanaan mandatory B20 dan berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. “Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Agustus 2019 sesuai Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 2005/10/DJE/2019,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Agung Pribadi di Jakarta, Jumat (2/8/2019). Jika dibandingkan harga di bulan Juli 2019, biodiesel mengalami penuruan sebesar Rp175 dari sebelumnya Rp6.970/liter. Begitupun bioetanol mengalami penurunan sebesar Rp55 dari harga sebelumnya Rp10.255/liter. “Penurunan harga untuk biodiesel dilatarbelakangi oleh turunnya harga rata-rata crude palm oil (CPO),” tambah Agung. Sebagaimana diketahui, harga rata-rata CPO Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Juni hingga 14 Juli 2019 yaitu Rp6.394/kg, turun dari harga periode sebelumnya sebesar Rp6.573/kg.

https://www.wartaekonomi.co.id/read239528/agustus-harga-biodiesel-sentuh-rp6795liter.html

Liputan 6 | Senin, 5 Agustus 2019

Harga Biodiesel Turun pada Bulan Ini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) pada Agustus 2019. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Agung Pribadi mengatakan, untuk HIP jenis biodiesel ditetapkan sebesar Rp 6.795 per liter dan bioetanol sebesar Rp 10.200 per liter. HIP BBN tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksanaan campuran 20 persen biodiesel dengan solar (mandatori B20) dan berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. “Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Agustus 2019 sesuai Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 2005/10/DJE/2019,” kata Agung, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Senin (5/8/2019) Jika dibandingkan harga pada Juli 2019, biodiesel mengalami penuruan sebesar Rp 175 dari sebelumnya Rp 6.970 per liter. Begitupun bioetanol mengalami penurunan sebesar Rp 55 dari harga sebelumnya Rp 10.255 per liter.

“Penurunan harga untuk biodiesel dilatarbelakangi oleh turunnya harga rata-rata crude palm oil (CPO),” jelas Agung. Sebagaimana diketahui, harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Juni hingga 14 Juli 2019 yaitu Rp 6.394 per kg, turun dari harga periode sebelumnya sebesar Rp 6.573 per kg. Besaran harga HIP BBN untuk jenis Biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 91 K/12/DJE/2019. Sedangkan untuk jenis bioetanol juga terjadi penurunan harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + USD0,25/Liter sehingga didapatkan Rp 10.200/liter untuk HIP bioetanol bulan Agustus 2019. “Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Juni hingga 14 JulI 2019,” tutup Agung. Sebagai informasi, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4029721/harga-biodiesel-turun-pada-bulan-ini

Wartaekonomi | Minggu, 4 Agustus 2019

Kebijakan RED II Uni Eropa Jadi Perhatian Pemerintah Terhadap Industri Sawit

Pemberlakuan kebijakan RED (renewable energy directive) II oleh Uni Eropa menjadi perhatian serius pemerintah dan para pelaku industri sawit. Meskipun saat ini pelarangan pemakaian sawit baru sebatas pada bahan baku biofuel, bukan tidak mungkin ke depan Uni Eropa juga memberlakukan larangan sawit sebagai bahan baku pangan dan oleokimia. Demikian dikemukakan Ketua Bidang Komunikasi Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Tofan Mahdi, kepada wartawan usai Talk Show Millenial Bareng Sawit di Kebun Raya Bogor, Sabtu (3/8/2019). Acara bincang sawit tersebut diselenggarakan oleh Warta Ekonomi bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). “Jika tidak segera ada kebijakan yang luar biasa, industri sawit nasional dalam bahaya,” kata Tofan Mahdi. Industri sawit nasional saat ini dalam tekanan yang sangat berat. Selain tertekan kebijakan Uni Eropa yang melarang pemakaian sawit sebagai bahan baku biofuel, harga minyak sawit di pasar dunia masih sangat rendah. Situasi ini membahayakan keberlanjutan industri strategis Indonesia tersebut. “Ya sangat mungkin seperti itu kalau kita melihat sekarang banyak produk makanan dari Uni Eropa, yang berstiker palm oil free. Sukses melarang sawit untuk biofuel, mungkin sasaran tembak berikutnya adalah sawit untuk makanan kemudian ke oleokimia,” kata Tofan. Meski tidak berkait langsung, Tofan percaya bahwa kampanye negatif dan pelarangan sawit untuk biofuel di Uni Eropa sukses memberikan sentimen negatif ke pasar. Akibatnya harga sawit sulit bangkit bahkan terus bertahan pada level terendah dalam kurun lebih dari satu dekade terakhir. “Pasokan minyak nabati yang berlebih memang mempengaruhi kondisi harga saat ini, namun sentimen melemahnya prospek pasar sawit di benua biru, ikut menyumbang situasi ini “ kata Tofan menjawab pertanyaan wartawan terkait harga CPO yang masih rendah di kisaran US$480 per ton.

https://www.wartaekonomi.co.id/read239340/kebijakan-red-ii-uni-eropa-jadi-perhatian-pemerintah-terhadap-industri-sawit.html

Rmco | Minggu, 4 Agustus 2019

Listrik Mati, Rakyat Sengsara

Setelah Sofyan Basir resmi dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 April 2019, karena tersangkut kasus suap proyek PLTU Riau-1, perusahaan listrik pelat merah itu nyaris seperti hilang kemudi. BUMN setrum itu hingga kini tak punya Direktur Utama (Dirut) yang definitif. Menteri BUMN Rini Soemarno seharusnya cepat mengangkat Dirut baru PLN, mengingat kewenangan seorang Plt Dirut sangatlah terbatas. Untuk diketahui, sejak Sofyan berstatus tersangka pada 23 April lalu dan ditahan pada 28 Mei silam, hingga saat ini, PLN telah tiga kali berganti pucuk kepemimpinan. Pada 29 April 2019, Kementerian BUMN menunjuk Muhammad Ali sebagai Plt Dirut. Usai Ali, gantian Djoko Rahardjo Abumanan yang diangkat sebagai Plt Dirut pada 29 Mei lalu. Yang teranyar, Sripeni Inten Cahyani didaulat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (dirut) PT PLN (Persero), pada Jumat, 2 Agustus lalu. Setidaknya, ini menjadi gambaran betapa ruwetnya kondisi PLN sepeninggal Sofyan Basir. Padahal, tugas dan peran PLN sangat vital: menyediakan dan menjaga pasokan listrik buat seluruh masyarakat dari Presiden hingga rakyat jelata di seluruh negeri.

Dan hari ini, Minggu (2/8), terjadi mati listrik (blackout) massal di sebagian Jawa dan Bali. Adakah hal itu terkait karena PLN tak punya Dirut yang definitif? Soal ini, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, pemadaman listrik massal ini menjadi salah satu bukti anjloknya kinerja perusahaan, yang antara lain disebabkan oleh terlalu lamanya PLN dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) bukan Direktur Tetap atau definitif. Padahal, PLN adalah BUMN penting dan strategis. “Kalau Plt kan tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Sudah saatnya PLN punya Direktur Utama. Sehingga, keputusan perusahaan bisa lebih aktif,” katanya kepada RMcoid, Minggu (4/8). Fahmy menilai, Plt Dirut PLN yang baru diangkat juga belum bisa menunjukkan kinerjanya karena tidak punya pengalaman. Dijelaskan, sebenarnya PLN punya digital system yang bisa menunjukkan lokasi titik pemadaman. Harusnya, itu bisa menjadi informasi akurat dan menunjukkan jenis kerusakan yang terjadi. “Namun sayangnya, PLN tidak punya rencana cadangan jika hal seperti ini terjadi,” jelasnya. Setali tiga uang, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) yang juga Direktur Wilmar International, MP Tumanggor juga menilai sudah saatnya PLN punya Dirut baru, yang tak sekadar Pelaksana Tugas. “Mungkin, mati listrik ini memang ada hubungannya dengan gonta-ganti Plt Dirut, sehingga Direksi merasa selalu ragu dalam membuat kebijakan. Apalagi, kejadian ini tak lama setelah pergantian Plt Dirut yang baru,” kata Tumanggor kepada RMcoid, Minggu (4/8). “Jangan lama-lama tanpa Dirut definitif. Ini vital. Bahaya, kalau terus-terusan begini. Menteri BUMN harus segera angkat Dirut baru,” sambungnya.

https://rmco.id/baca-berita/indonesianomics/15094/pln-kelamaan-nggak-punya-dirut-listrik-mati-rakyat-sengsara

Okezone | Jum’at, 2 Agustus 2019

Perpres Mobil Listrik Bakal Matikan Program B20?

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai peraturan presiden (Perpres) tentang mobil listrik yang akan disahkan tidak akan mematikan kebijakan biodiesel B20 yang sedang berjalan. “Tidak, perpres mobil listrik tidak akan (mematikan B20). Ini kan bauran energi, jadi tidak akan mematikan,”ujar Agus di Jakarta, Jumat (2/8/2019). Dia menjelaskan bahwa perpres mobil listrik dan kebijakan B20 bisa berjalan beriringan, mengingat B20 merupakan bahan bakar biodiesel yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar solar untuk angkutan umum. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan Perpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPnBM Kendaraan Bermotor akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada pekan ini. Menkeu memaparkan pemerintah akan memberikan beberapa insentif terkait pengembangan mobil listrik, di antaranya impor kendaraan listrik diberikan dalam jangka waktu tertentu, serta pemberian tax allowance bagi industri suku cadang.

https://economy.okezone.com/read/2019/08/02/320/2087062/perpres-mobil-listrik-bakal-matikan-program-b20

Cnbcindonesia | Jum’at, 2 Agustus 2019

Biodiesel Jadi Harapan GAPKI Tingkatkan Serapan CPO

Konsumsi CPO dalam negeri saat ini mencapai 9 juta ton dan tengah diupayakan untuk terus ditingkatkan melalui penyerapan biodiesel,hal ini diharapkan mampu mengatasi gangguan penyerapan dari Uni Eropa. Sekjen GAPKI, Kanya Lakshmi Sidarta menjelaskan bahwa pihaknya tengah meminimalisir dampak pelarangan ekspor sawit Uni Eropa terkait komitmen penggunaan energi berkelanjutan, sehingga ke depan tidak berdampak negatif bagi psikologi pasar atas penggunaan produk CPO. Selengkapnya saksikan dialog Erwin Surya Brata dan Head Of Research CNBC Indonesia, Arif Gunawan dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Kanya Lakshmi Sidarta dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Jum’at, 2/8/2019).

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190802190158-8-89524/biodiesel-jadi-harapan-gapki-tingkatkan-serapan-cpo