+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Akhir Bulan, Distribusi B20 Harus Jangkau Seluruh Indonesia

Investor Daily Indonesia | Selasa, 25 September 2018

Akhir Bulan, Distribusi B20 Harus Jangkau Seluruh Indonesia

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa distribusi Biodiesel 20% (B20) harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia pada akhir bulan ini. Artinya, produsen bahan bakar nabati (BBN) harus memastikan kesediaan pasokan unsur nabati (fatty acid methyl eter/TAME) di seluruh terminal bahan bakar minyak (BBM). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menuturkan, pemerintah secara insentif memantau pelaksanaan perluasan mandatori B20. Salah satunya, termasuk adanya keterlambatan pasokan FAME dari produsen BBN ke beberapa wilayah. Namun, pemerintah menginginkan agar mandatori ini bisa segera berjalan 100%. “Bulan ini mungkin (100%),” kata Djoko di Jakarta. Senin (24/9).

Hal ini berarti produsen BBN harus memastikan pasokan FAME segera terkirim. Namun, tambah dia, jika memang belum bisa 100% pada akhir bulan ini, produsen BBN tidak lantas langsung dikenai sanksi. Seperti diketahui, jika tidak mencampur FAME 20% ke dalam solar, badan usaha BBM akan dikenai denda Rp 6.000 per liter. Sebaliknya, jika pencampuran tidak dapat dilakukan lantaran kesalahan produsen BBN, maka denda yang sama diberlakukan ke produsen BBN. “Iya (kena sanksi) kalau enggak bisa (pasok), tetapi kan belum tahu (penyebabnya). Ini baru mau dicek, salahnya salah siapa,” ujar Djoko. Vice President Corporate Communica tion Pertamina Adiatma Sardjito sebelumnya menyatakan, dari 112 terminal BBM yang dimiliki perusahaan, pasokan FAME baru sampai ke 69 terminal BBM. Padahal, seluruh terminal BBM perseroan sudah siap mengolahnya.

Beberapa terminal yang belum memperoleh FAME ini disebutnya berlokasi di Papua, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah ini, pihaknya terpaksa menyalurkan BO atau solar murni tanpa campuran FAME. Tetapi itu kan terpencil dan volumenya enggak besar juga,” kata dia. Terkait denda, Adiatma berargumen, pihaknya seharusnya tidak dikenai denda ini. Pasalnya, tidak adanya distribusi B20 di sejumlah daerah lantaran tidak ada pasokan FAME. “Enggak (kena denda), kan kami suplainya (FAME) enggak ada,” ujarnya. Pertamina sendiri, sesuai mandatori dari pemerintah, merencanakan dapat mendistribusikan B20 dari semua terminalnya pada pekan keempat bulan ini. Sejak awal September, Pertamina berhasil menambah sembilan terminal BBM yang mendistribusikan B20.

Rincinya, terminal BBM Cepu, Cilacap, Palopo, Bima, Reo, Kolaka, Tual, Ba-das, dan Ketapang. Sehingga, 69 terminal BBM telah mendistribusikan B20. Berikutnya, perseroan memproyeksikan akan ada tambahan enam terminal lagi yang menerima FAME, yakni Terminal BBM Kendari, Tahuna, Banggai, Luwuk, Maumere, serta Waingapu. Kemudian empat terminal akan menerima FAME pada pekan berikutnya. Sehingga pada akhir Oktober 112 terminal BBM sudah menyalurkan B20. Badan usaha BBN, mengacu data Pertamina, menyatakan baru dapat mengirimkan suplai perdana FAME solar nonsubsidi ke Terminal BBM uatam, yakni Wayame, Baubau, Kupang, Tanjung Wangi, Bitung, dan Tanjung Uban, pada minggu keempat September. Akibatnya, distribusi B20 dari terminal BBM utama ke end terminal BBM menjadi tertunda

Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat 19 badan usaha bahan bakar nabati (BBN) yang memasok FAME ke Pertamina. Rincinya, PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Musim Mas, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Kemudian, badan usaha BBM lainnya yang memasok perseroan adalah PT Bayar Biofuels, FT LDC Indonesia, PT SMARTTbk, PTTunas Baru Lampung, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasa-tama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantaran, serta PT Sukajadi Sawit Mekar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Cakrawan menuturkan, pihaknya akan terus berupaya memenuhi purchase order (PO) yang telah diterima anggotanya. Pertamina mendapat alokasi Biodiesel sebera 2,26 juta kiloliter (KL) untuk periode Januari-September. Dua pekan sejak perluasan mandatori B20, Pertamina telah menyalurkan FAME sebagai bahan campuran solar pada kisaran 159.988 KL atau sekitar 39% dari alokasi bulanan. Jumlah tersebut terdiri dari FAME untuk solar subsidi sebesar 116.422 KL dan untuk solar nonsubsidi 43.566 KL. Sementara realisasi serapan FAME Januari-September mencapai 1,82 juta KL Pada tahun ini, pemerintah memproyeksikan penyerapan FAME bisa mencapai 3,9 juta KL, yakni untuk solar bersubsidi 2,8 juta KL dan nonsubsidi 1,08 juta KL. Sementara potensi penghematan devisa diperkirakan sebesar Rp 30,59 triliun.

Okezone | Senin, 24 September 2018

Pemerintah Cari Jalan Keluar Selesaikan Kendala B20

JAKARTA – Pemerintah saat ini sedang mencari solusi terkait kendala pasokan implementasi perluasan mandatori B20. Pelaku usaha biofuel berkomitmen mendistribusikan minyak sawit sesuai jadwal. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengakui, jika implementasi perluasan B20 masih terkendala pasokan distribusi minyak sawit FAME (Fatty Acid Methyl Esters) dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) ke Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut dia, selain terkendala distribusi implementasi perluasan B20 juga masih terkendala teknis dan penyimpanan sehingga belum maksimal. “Memang ada beberapa kendala. Selain masalah distribusi, ada kendala teknis dan penyimpanan. Saat ini aturan sedang disiapkan,” ujar dia di Jakarta.

Pihaknya tak menampik jika saat ini belum semua Badan Usaha BBM menerima pasok an minyak sawit. Meski begitu, pemerintah berupaya agar kebijakan itu bisa berjalan lancar sehingga tersalur di seluruh terminal BBM karena dampaknya sangat besar untuk mengurangi impor solar. “Kami sedang berusaha terus. Ini sedang di atur,” katanya. Hal senada juga dikatakan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ridha Mulayana. Menurut Ridha, seluruh kendala implementasi perluasan B20, baik distribusi maupun teknis segera dicarikan solusi. Hal itu agar implementasi perluasan B20 bisa berjalan optimal. “Akan dibahas semua kendala yang masih ditemui di lapangan dan dicarikan solusinya,” kata dia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, dari 112 terminal BBM Pertamina, hanya 69 sudah tersalurkan minyak sawit. Adapun yang belum tersalurkan terdapat di daerah Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Meski begitu, pihaknya enggan menyebut alasan terminal BBM khususnya yang memasok ke wilayah timur Indonesia belum tersalurkan FAME. Pertamina, kata dia, menyerahkan terkait kendala kepada pemerintah.

Sementara itu, Ketua Harian AsosiasiProdusenBio fuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, produsen biofuel mendukung implementasi perluasan B20 yang saat ini sedang digencarkan pemerintah. Pihaknya berkomitmen akan memasok minyak sawit sesuai jadwal. “Kami anggap ini sebuah tantangan yang harus diupayakan agar biodiesel tersedia di seluruh titik,” ujar dia. Pihaknya terus berkoordinasi dengan semua produsen biofuels di mana letak kendalanya sehingga pengiriman menjadi tidak optimal. Bahkan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui pasti kendala yang dihadapi produsen. Pasalnya, setiap badan usaha mempunyai kendala masing-masing yang tidak bisa digeneralisasikan jika permasalahannya hanya terkait distribusi.

“Kami sedang melakukan koordinasi untuk menyisir masalah yang ada. Kami sedang berupaya untuk diatasi dan sedang dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak,” kata dia. Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor menyatakan kesiapannya menyesuaikan antara pemesanan dan pengirim an FAME ke Badan Usaha BBM sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan pemerintah. “Kepatuhan tersebut merupakan dukungan produsen minyak sawit kepada pemerintah terkait kebijakan implementasi perluasan mandatori B20,” ujarnya. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto sebelumnya mengatakan, pemerintah sedang mengatur batas waktu pengiriman minyak sawit dari Badan Usaha BBN ke Badan Usaha BBM. Hal itu guna mengantisipasi kendala pasokan FAME dari Badan Usaha BBN ke Badan Usaha BBM sehingga implemen tasi perluasan mandatori B20 bisa berjalan maksimal. “Purchase Order (PO) kami putuskan paling lama 14 hari sebelum pengiriman, karena Badan Usaha BBN membutuhkan transportasi pencarian moda kapal dari titik pabrikan hingga ke depot BBM,” ujar dia. Djoko menyatakan, waktu 14 hari cukup untuk menyiapkan kapal dan transportasi pengiriman FAME kepada badan usaha bahan bakar minyak. “Nanti kami perkuat dengan keputusan direktur jenderal,” kata dia.

https://economy.okezone.com/read/2018/09/24/320/1954639/pemerintah-cari-jalan-keluar-selesaikan-kendala-b20?page=2

Okezone | Senin, 24 September 2018

Pasokan Minyak Sawit B20 Seret, Salah Siapa?

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Pertamina (Persero) mengakui, dalam pelaksanaan mandatori B20, perusahaan masih mengalami kekurangan pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dari Badan Usaha yang memproduksi Bahan Bakar Nabati (BBN). “Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun penyaluran B20 tergantung pada pasokan FAME, yang hingga saat ini pasokan belum maksimal didapatkan,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, melalui keterangan resminya, Jumat (21/9/2018). Lebih lanjut, Nicke menuturkan, dari 112 terminal BBM yang dimiliki perusahaan migas pelat merah ini, baru 69 terminal BBM yang sudah menerima penyaluran FAME. Sementara, sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi.

Sedangkan, total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan non subsidi yaitu sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun, dan total konsumsi solar subsidi dan non subsidi 29 juta kiloliter per tahun. Kebalikan dari Nicke, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak ada kendala dalam distribusi minyak sawit sebagai bahan baku B20 di pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah otoritas Kementerian Perhubungan. Kalaupun ada kendala distribusi, lanjutnya, hal itu lebih disebabkan koordinasi yang belum optimal dalam rantai pasok bahan baku dari Badan Usaha yang memproduksi Bahan Bakar Nabati (BBN) ke Pertamina atau distributor BBM lainnya yang melakukan proses produksi dan distribusi B20.

“Saya pikir B20 ini satu program yang baru, kita mencari cara terbaik untuk melakukan itu. Kalau kita mikir di meja kan, hari ini kita ngomong, maunya besok ada kan, padahal infrastruktur belum tentu ada,” kata Budi Karya usai gelaran HUBRUN di Gelora Bung Karno, Minggu (23/9/2018) pagi. “Nah buatlah perencanaan yang pasti, siapa yang akan mensuplai, periode waktunya, siapa yang menyediakan kapal pengangkut untuk pengiriman, siapa yang akan menerima. Kalau sudah terencana, tentu akan berjalan. Jadi saya pikir kalaupun ada kendala, hanya soal belum adanya koordinasi yang maksimal,” imbuhnya. Sebagai informasi, FAME adalah unsur nabati yang dibutuhkan perseroan untuk memproduksi biodiesel 20% atau B20, di mana bahan utama FAME ini adalah minyak kelapa sawit. Merinci lebih jauh, dalam paparannya, Pertamina pernah menyebutkan, kendala yang dihadapi dalam B20 yakni:

1. Perbedaan harga acuan Solar untuk pembiayaan FAME PSO dan FAME non-PSO, sehingga BU BBN tidak bersedia menyalurkan FAME PSO untuk konsumen non-PSO (konsumen dilayani B0 meski ada FAME di Terminal BBM).

2. Kesanggupan badan usaha (BU) BBN untuk supply perdana FAME non-PSO ke Terminal BBM Utama (Wayame, Baubau, Kupang, Tanjung Wangi, Bitung, Tanjung Uban) adalah di minggu ke-4 September 2018 sehingga pendistribusian B20 dari TBBM utama ke end terminal BBM tertunda.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengakui memang masih ada kendala dalam penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dalam penerapan mandatori B20. “Memang ada kendala di lapangan, teknis, distribusi, dan sebagainya. Kami berusaha agar ini bisa diatasi,” ujar Arcandra kepada media saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Sedangkan, menurut Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana, kendala penyaluran FAME tidak melulu soal harga, tapi lebih kepada rantai pemasok FAME. “Menurut saya ini tidak ada kaitannya melulu dengan harga, dan hanya melulu karena kendala pada supply chain fame. Ada info akan dibentuk tim khusus terkait supply chain fame ini yang dimotori oleh Kemenko Bidang Perekonomian,” ujar Rida kepada CNBC Indonesia, saat dihubungi Jumat (21/9/2018).

Adapun, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan tidak membantah adanya kendala pengiriman minyak sawit ke wilayah Indonesia Timur seperti NTT, kondisi cuaca dan ombak besar juga bisa memperlambat waktu pengiriman. “Tentunya ada sebabnya mengapa sampai saat ini masih ada beberapa titik yang masih belum terpasok. Namun, masing-masing titik terdapat hal yang berbeda, dan tidak bisa disamakan,” ujar Paulus kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Jumat (21/9/2018). Ia pun menambahkan, kendala tersebut sedang diupayakan untuk diatasi, dan sedang dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang difasilitasi oleh Dirjen Migas dan Kemenko Bidang Perekonomian.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180924101231-4-34408/pasokan-minyak-sawit-b20-seret-salah-siapa

Bisnis Indonesia | Selasa, 25 September 2018

Mengatasi Hambatan Pelaksanaan B20

Upaya pemerintah menghemat devisa dari kewajiban penggunaan bauran Biodiesel ke dalam solar terganjal pasokan bahan baku. Di tengah kesiapannya memasok bahan bakar untuk kebutuhan domestik, Pertamina ternyata dihadapkan pada persoalan suplai fatty acid methyl ester (FAME). Keterbatasan bahan baku mestinya sudah diperhitungkan oleh pemerintah sebelum menerbitkan aturan main sehingga target penghematan devisa yang ditetapkan sebesar US$2,3 miliar hingga akhir tahun dapat terealisasi. Pencanangan kewajiban penggunaan bahan bakar nabati (BBN) bukanlah hal baru. Peta jalan tentang ketentuan tersebut sudah ada sejak 2008, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No.32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain.

Selanjutnya pada 2016, ketentuan tersebut juga sudah mulai dilaksanakan, hanya saja difokuskan pada kegiatan public service obligation (PSO). Tahun ini, kewajiban tersebut akhirnya diberlakukan secara menyeluruh termasuk non-PSO. Sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No.66/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, kewajiban penggunaan bauran Biodiesel sebesar 20% atau B20 mulai berlaku sejak 1 September. Bila ditilik ke belakang, pelaksanaan pemanfaatan BBN bisa dikatakan kurang berhasil penyebabnya karena persoalan kesinambungan pasokan bahan baku dimana produsen CPO lebih memilih mengekspor dibandingkan dengan memasok untuk program bahan bakar nabati. Alasannya sederhana, harga ekspor lebih menjanjikan.

Akibatnya, pelaksanaan bauran BBN jenis Biodiesel pun tertatih-tatih hingga kini. Padahal, Pertamina sebagai badan usaha yang melaksanakan bauran BBN tersebut telah menyiapkan sebanyak 112 terminal bahan bakar minyak. Sayangnya, kesiapan Pertamina itu tidak diikuti dengan suplai bahan baku FAME. Sampai dengan pekan lalu masih ada terminal bahan bakar yang tidak beroperasi dengan baik karena kekurangan pasokan FAME, salah satunya yang berlokasi di Plumpang, Jakarta. Di sisi lain, hingga 15 September 2018, Pertamina telah menggunakan FAME sebagai bahan campuran solar pada kisaran 159.988 kiloliter atau sekitar 39% dari alokasi bulanan. Sementara, total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan nonsubsidi yaitu sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun.

Langkah pemerintah mengurangi defisit pembiayaan impor bahan bakar minyak dengan mengalihkan ke bahan bakar nabati tentunya harus kita dukung. Selain dapat menghemat devisa, B20 juga lebih ramah lingkungan dengan polu-tan yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar minyak saat ini. Namun, untuk mendapatkan semua yang diharapkan, kebijakan pemerintah tersebut harus diikuti dengan strategi lainnya agar hambatan bahan baku yang selama ini menjadi momok dapat terselesaikan. Beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan pemerintah yaitu memberikan insentif kepada produsen CPO baik berupa perpajakan maupun dengan cara menciptakan pasar yaitu membangun industri terintegrasi sehingga penyerapan di dalam negeri tinggi dan tentunya harus diikuti harga jual kompetitif.

Selanjutnya, pemerintah sebaiknya mulai mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber bahan baku dengan mencari alternatif sumber bahan baku ester metil asam lemak lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk saat ini di Indonesia bahan baku Biodiesel masih mengandalkan minyak sawit padahal banyak tanaman lain yang berpotensi untuk diolah, seperti tanaman jarak, kemiri sunan, kemiri cina, dan lainnya. Persoalan lain yang tak kalah pentingnya adalah mengedukasi masyarakat untuk ikut mengkonsumsi bahan bakar tersebut. Informasi tidak benar terkait dengan dampak penggunaan bahan bakar nabati harus terus disosialisasikan. Pemakaian untuk kegiatan PSO harus kian dimasifkan. BUMN sebagai badan usaha milik negara harus menjadi contoh pertama dalam kewajiban tersebut.

Harga jual bahan bakar nabati juga harus dijaga kompetitif agar bisa bersaing dengan bahan bakar minyak yang selama ini dipakai oleh masyarakat. Bila negara lain berhasil menerapkan BBN sebagai sumber alternatif energi maka Indonesia mestinya juga bisa mengingat ketersediaan bahan baku yang dimiliki. Seluruh pihak dari pemerintah, produsen, hingga masyarakat harus bersama-sama, berkomitmen menjalankan program B20. Mencari sumber energi alternatif harus dilakukan sedini mungkin di tengah terus turunnya cadangan minyak yang kita miliki.