+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Akhir Bulan, Perluasan Mandatori B20 Jangkau Seluruh Indonesia

Investor Daily Indonesia | Senin, 17 September 2018

Akhir Bulan, Perluasan Mandatori B20 Jangkau Seluruh Indonesia

JAKARTA- Perluasan mandatori pencampuran Biodiesel 20% (B20) ditargetkan akan berjalan 100% atau menjangkau seluruh wilayah Indonesia pada akhir tahun ini. Hal ini bersamaan dengan mulai disalurkannya Biodiesel dari 112 terminal bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina (Persero). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menuturkan, lantaran masalah jarak cukup jauh dan keterbatasan jumlah kapal pengangkut, belum semua terminal BBM Pertamina menerima pasokan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME). Namun, pasokan FAME ini diproyeksikan sampai di seluruh terminal BBM Pertamina paling lambat pada akhir bulan ini. Sejauh ini, implementasi B20 disebutnya baru berjalan 80%. “Tetapi mudah-mudahan di akhir bulan bisa 100%,” katadia ketika memastikan kesiapan penyaluran B20 di Terminal BBM Tanjung Uban dan Kabil di Kepulauan Riau. Sabtu (15/9).

Pasalnya, lanjutnya, sejauh ini tidak ada hambatan dalam program mandatori ini. Dari sisi pasokan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) selalu memastikan ketersediaan pasokan FAME. Kemudian tidak ada kesulitan dalam kontrak pasokan FAME antara badan usaha bahan bakar nabati (BBN) dan badan usaha BBM. Sekalipun nantinya ada masalah pencampuran di badan usaha BBM, Djoko menambahkan, Pertamina menawarkan penjualan B20 kepada badan usaha tersebut. Namun, usulan Pertamina itu masih harus dibahas dalam rapat rutin Program Mandatori B20 yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian pada pekan depan. Solusi itu, diakuinya bisa mempercepat tercapainya perluasan B20 100%. “Jadi kira-kira pada akhir bulan tinggal 5%, daripada kena sanksi atau dicabut izinnya, langsung saja bicara dengan Pertamina, tutur Djoko.

Kemudian terkait perhitungan selisih harga solar dan FAME yang dikeluhkan badan usaha BBN, pihaknya bakal meneken surat khusus. Selama ini harga indeks pasar (HIP) solar yang dipakai dalam perhitungan selisih mandatori B20 solar bersubsidi, mengacu pada rerata harga tiga bulan terakhir. Sementara untuk solar nonsubsidi, menggunakan rata-rata harga solar satu bulan ke belakang. Pengusaha BBN, dikatakannya meminta acuan harga itu disamakan menjadi satu bulan. Pihaknya akan mengubah acuan yang untuk solar bersubsidi. Tetapi sambil menunggu itu (revisi aturan), saya akan mengeluarkan surat agar bisa sebulanan. BPDPKS membutuhkan surat ini untuk membayar selisih ke badan usaha BBN,” jelas Djoko. Sejak berjalan mulai 1 September, lanjutnya, program ini menjadi salah satu faktor yang meredam pelemahan nilai tukar Rupiah. Kurs Rupiah yang sempat menyentuh Rp 15 ribu, kini sudah berhenti menanjak dan cenderung menurun. Di sektor migas. Kementerian ESDM menjalankan tiga kebijakan untuk menguatkan Rupiah, yakni perluasan mandatori B20, peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, serta pembelian minyak mentah jatah perusahaan migas.

Pertamina Siap

Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sridiwowo mengungkapkan, pada prinsipnya, seluruh terminal BBM miliknya siap mencampur dan menyalurkan B20. Hanya saja, saat ini baru 69 terminal dari 112 terminal yang telah menyalurkan B20, lantaran pasokan FAME belum sampai ke Indonesia Timur. “Harapan kami minggu ke-4 September sudah semuanya ya. Jadi tentu saja dari Ditjen EBTKE, BPDPKs akan mengingatkan pada pemasok untym percepat pengiriman,” ujarnya. Sejak awal September, pihaknya berhasil menambah sembilan terminal BBM yang mendistribusikan B20. Rincinya, terminal BBM Cepu, Cilacap, Palopo, Bima, Reo, Kolaka, Tua], Badas, dan Ketapang. Pihaknya memproyeksikan akan ada tambahan enam terminal lagi yang menerima FAME, yakni Terminal BBM Kendari, Tahuna, Banggai. Luwuk, Maumere, serta Waingapu. Kemudian empat terminal akan menerima FAME pada pekan berikutnya. Sehingga pada akhir Oktober 112 terminal BBM sudah menyalurkan B20.

“Kami estimasikan pada minggu ke-3 sampai 4 September realisasi penyaluran akan bertambah lagi, karena supply FAME dari badan usaba BBN akan masuk ke terminal BBM Utama, sehingga 32 terminal BBM lainnya dapat menyalurkan B20 juga untuk semua sektor,” kata Gandhi. Ditambahkannya, setelah dua pekan diterapkannya mandatori B20, Pertamina telah menyalurkan FAME sebagai bahan campuran solar pada kisaran 159.988 KL atau sekitar 39% dari alokasi bulanan. Jumlah tersebut terdiri dari FAME untuk solar subsidi sebesar 116.422 KI- dan untuk solar nonsubsidi 43.566 KL Monitoring pelaksanaan B20 untuk badan usaha migas menjadi perhatian khsus Pertamina agar bisa menjadi pemicu bagi badan usaha lainnya dalam mendorong penerapan green energy. Pertamina sendiri mendapat alokasi Biodiesel sebera 2,26 juta KL untuk periode Januari-September, sementara realisasi penyerapannha 1,82 juta KL Pada tahun ini, pemerintah memproyeksikan penyerapan FAME bisa mencapai 3,9 juta KL yakni untuk solar bersubsidi 2,8 juta KL dan nonsubsidi 1,08 juta KL Sementara potensi penghematan devisa diperkirakan sebesar Rp 30,59 triliun.

Jawa Pos | Senin, 17 September 2018

BINCANG PENERAPAN BBM B20 BERSAMA BUDI SETITYADI

Minta Dukungan Pelaku Transportasi

PENERAPAN bahan bakar solar dengan bauran 20 persen minyak kelapa sawit atau B20 ditargetkan bisa terealisasi akhir bulan ini. Sejauh mana persiapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)? Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengungkapkan pemikirannya kepada

Bagaimana respons pelaku transportasi terhadap rencana penerapan B20?

Kemenhub memastikan pelaku usaha transportasi di Indonesia mendukung penuh kebijakan penggunaan solar campuran Biodiesel atau B20 yang dikeluarkan pemerintah. Sejumlah pelaku usaha telah menyatakan komitmennya secara tertulis bahwa mereka siap mendukung penerapan bahan bakar Biodiesel (B20).

Banyak keraguan. Misalnya, kualitas B20 yang dikhawatirkan merusak mesin. Bagaimana itu?

Intinya, kami sudah dapat kesepakatan. Ada empat poin yang sudah disepakati pihak asosiasi, termasuk pihak APM, menyangkut beberapa pending issue yang membuat mereka. masih agak ragu-ragu menggunakan B20. Jadi, kesepakatan itu melibatkan DPP Organda, DPP Aptrindo, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Gaikindo, Isuzu Astra Motor, Iveco, Mercedes-Benz, HinoMotors, serta Krama Yudha Tiga Berlian.

Apa kesepakatannya?

APM menjamin produksi kendaraan baru telah siap menggunakan bahan bakar B20 dengan catatan memperpendek servis berkala penggantian oli dan saringan bahan bakat Asosiasi pengusaha angkutan juga meminta jaminan pemeliharaan dari APM terhadap kendala penggunaan spare part dan kepada APM diberi kesempatan untuk diskusi internal. Pelaku juga mendapat jaminan kualitas dan ketersediaan bahan bakar B20 dari pemerintah (Pertamina dan badan usaha BBM lainnya).

Bagaimana dengan kendaraan-kendaraan lama?

Untuk kendaraan yang diproduksi di bawah 2016 (kendaraan lama), asosiasi segera memberikan sosialisasi kepada anggotanya untuk mempersiapkan kendaraan menggunakan Biodiesel B20.

Optimistiskah bahwa penerapan B20 bisa terealisasi sesuai dengan target?

Kami cukup optimistis karena semua pihak telah menunjukkan dukungannya. Penggunaan B20 pada kendaraan tidak akan menimbulkan masalah atau kendala. Namun, memang dibutuhkan pemeliharaan yang lebih baik. Apalagi, pencampuran Biodiesel terhadap solar bukan hal yang baru karena aturan ini ada sejak 2016.

Katadata.co.id | Sabtu, 15 September 2018

Panser Komodo Buatan Pindad Ditargetkan Gunakan Biodiesel B50

PT Pindad (Persero) menargetkan penggunaan biodiesel 50% pada pencampuran minyak solar atau B50 pada panser tempur produksi perseroan berbobot 7,5 ton yang bisa memuat 10 orang dengan kapasitas bensin 200 liter yang diberi nama Komodo. Direktur Utama Pindad Abraham Mose menyatakan Komodo merupakan salah satu produk yang telah menggunakan B20. “Kami mencoba untuk B50, sekarang sedang ada perubahan pada nozzle dan filter,” kata Abraham di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/9). Dia mengungkapkan pada komponen noozle dan filter saat ini masih memiliki kendala dalam penggunaan bahan bakar minyak nabati. Alasannya, minyak nabati mengeluarkan limbah glyserin yang akan mengganggu proses kerja pada kedua komponen. Karenanya, persroan mulai bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk meneliti jenis biodiesel yang tidak mengganggu kinerja mesin. “Ada penelitian untuk penciptaan green biodiesel supaya unsurnya menjadi lebih murni dan limbahnya dihilangkan,” ujar Abraham.

Komodo merupakan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sudah digunakan di dalam negeri sejak 2012. Komodo juga merupakan komoditas ekspor dari sektor pertahanan dan keamanan. Selain Komodo, penggunaan biodiesel juga akan diterapkan untuk Anoa, panser Pindad dengan kapasitas lebih besar berbobot 11 ton. Selain itu, alat mesin pertanian (alsintan) dan alat berat seperti ekskavator juga akan diuji coba dengan B20. Pengembangan inovasi pada produk Pindad diharapkan mampu berkontribusi terhadap penurunan impor alat berat. Pindad terus berupaya berinovasi pada beberapa produknya terlebih dalam menghadapi persaingan global. “Indonesia merupakan pasar yang besar, negara lain juga harus beradaptasi,” katanya. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun mengapresiasi inovasi Pindad. Menurutnya, teknologi harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dari semua aspek. Selain ekonomis, Enggar mengatakan penggunaan biodiesel juga bisa mengurangi ketergantungan impor minyak solar. “Tapi, aspek kualitas harus tetap terjamin,” ujar Enggar.

Pemerintah sebelumnya telah memperbolehkan sektor alutsista, PT Freeport Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk tidak menggunakan B20 dalam campuran pada bahan bakar minyak solar. Keputusan itu ditetapkan pada pelaksanaan program perluasan mandatori B20 untuk semua sektor. Alasannya, Freeport tidak bisa menggunakan B20 pada dataran tinggi Grasberg, Papua karena bisa menyebabkan bahan bakar tersebut membeku. Sedangkan PLN diperbolehkan tak menggunakan B20 pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Kelonggaran pada sektor Alutsista juga berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengaku senang dengan peningkatan B20 menjadi B50 untuk produk Pindad. “Respons mereka sangat cepat tanggap,” kata Tumanggor.

http://katadata.co.id/berita/2018/09/15/panser-komodo-buatan-pindad-ditargetkan-gunakan-biodiesel-b50

CNBC Indonesia | Minggu, 16 September 2018

Pindad Pamerkan Panser Komodo Berbahan Bakar B20

Bandung, CNBC Indonesia – PT Pindad (Persero) memamerkan kendaraan taktis (rantis) Komodo yang berbahan bakar solar dengan bauran minyak sawit sebanyak 20% (biodiesel 20/B20) dalam kunjungan kerja Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ke area pabrik Pindad hari Sabtu (15/9/2018). Konversi ke B20 dalam penggunaan rantis Komodo yang bermesin diesel merupakan suatu inovasi karena sebelumnya bahan bakar nabati (biofuel) berbasis sawit kerap diragukan kecocokannya dengan mesin peralatan berat. Direktur Utama Pindad Abraham Mose menjelaskan pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan vendor mesin Pindad untuk melangkah ke B50 (bauran minyak sawit sebanyak 50% dalam solar). Hal ini disebabkan perlunya modifikasi pada mesin, terutama sistem nozzle dan penyaringan (filter) untuk kandungan biofuel sebanyak itu.

“Permasalahannya selama ini selalu di situ. Tapi saat ini pihak ITB [Institut Teknologi Bandung] sedang melakukan penelitian untuk menciptakan green biodiesel, sehingga unsur monoglyceride dan triglycerides yang ada di dalamnya bisa disaring sehingga betul-betul murni menjadi green biodiesel atau green avtur,” jelas Abraham usai peluncuran mesin minyak goreng buatan Pindad itu, hari Sabtu. Dia pun mengakui, kendala dalam mesin ini menjadi salah satu penghambat teknologi biodiesel Indonesia bisa masuk ke pasar Eropa karena tidak compatible dengan mesin buatan Eropa. Kendati demikian, Abraham meyakini bahwa pada saatnya pabrikan mesin Eropa harus beradaptasi dengan teknologi dan regulasi Indonesia karena besarnya pasar di tanah air. “Memang itu yang jadi problem-nya tetapi mereka kan harus lihat market. Market kita kan besar sekali, di Asia, di Indonesia sehingga mereka mau tidak mau harus berdaptasi, melakukan perubahan di engine di sisi nozzle dan filter,” jelasnya kepada CNBC Indonesia. Sebagai informasi, rantis Komodo menggunakan mesin buatan pabrikan asal Prancis, Renault. Adapun selain Komodo, Pindad juga sedang mencoba menerapkan B20 pada mesin panser Anoa.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180916071338-4-33309/pindad-pamerkan-panser-komodo-berbahan-bakar-b20

CNBC Indonesia | Sabtu, 15 September 2018

Rantis Buatan Pindad Bakal Terapkan B20

Bandung: Kendaraan taktis (Rantis) buatan PT Pindad (persero) bakal mengakomodasi mesin dengan bahan bakar biodiesel 20 persen atau B20. Proses produksi telah dikembangkan untuk menyesuaikan teknologi mutakhir yang diterapkan dalam mendukung kebijakan penggunaan energi terbarukan. “Ada perubahan pada sistem engine, nozle dan filter,” ujar Direktur Utama Pindad Abraham Mose di Kantor Pusat PT Pindad (persero), Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 15 September 2018. Pengunaan B20 ini telah diaplikasikan pada Rantis Komodo 4×4 yang digunakan sebagai oprasional TNI dan Polri. Abraham menyebut penggunaan B20 tersebut menjawab tantangan penggunaan pengembangan energi terbarukan hingga mengkonversi menuju B50.

“Konversi ke biodesel merupakan inovasi karena pengunaan bahan bakar nabati atau biodiesel ini kerap diragukan karena dianggap tidak cocok dengan mesin, terutama untuk peralatan berat,” ucap dia. Selain Rantis, Pindad menerapkan teknologi serupa pada industri manufaktur alat berat seperti ekskavator dan alat mesin pertanian (Alsintan). Proyek tersebut merupakan inisiasi bersama dengan Kementerian Perdagangan yang berupaya menekan impor alat berat dan produk hankam, sekaligus meningkatkan potensi produk yang bisa dieskpor. “Produk ekspor juga kita terapkan teknologi yang sama sehingga pembeli nantinya bakal menyesuaikan,” tandas dia. Seperti diketahui pada akhir Agustus lalu pemerintah telah meluncurkan kebijakan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) untuk sektor Public Service Obligation (PSO) maupun non PSO. Kebijakan penggunaan bahan bakar campuran minyak sawit ini sebelumnya baru diterapkan pada penugasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

https://www.medcom.id/ekonomi/energi/gNQn12Ob-rantis-buatan-pindad-bakal-terapkan-b20

Liputan6 | Sabtu, 15 September 2018

Kebut Perluasan Biodiesel, 69 Terminal BBM Pertamina Sudah Salurkan FAME

Liputan6.com, Tanjung Uban – Sejak program mandatori perluasan implementasi Biodiesel 20 persen (B20) berlaku 1 September 2018, Pertamina telah menyalurkan Fatty Acid Methyl Eter (FAME) sebagai bahan campuran solar pada kisaran 159.988 KL atau sekitar 38 persen dari alokasi bulanan. Jumlah tersebut terdiri dari FAME untuk PSO sebesar 116.422 KL dan FAME untuk Non-PSO sebesar 43.566 KL. Hingga kini, alokasi FAME Pertamina dari Pemerintah (Dirjen EBTKE), baik untuk PSO dan Non-PSO untuk periode Januari – September 2018 sebesar 2.265.189 KL. Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina, Gandhi Sriwidodo menyatakan 69 dari 112 terminal BBM (TBBM) yang ada sudah mulai menyalurkan FAME hanya dalam dua pekan pelaksanaan mandatori, tepatnya hingga 14 September 2018. Hal itu membuktikan secara teknis, Pertamina sudah siap mendukung penerapan B20 untuk semua sektor. “Secara teknis operasi, kami sudah siap apakah di tangki, kapal, atau bahkan mobil tangki. Kami sudah bisa blending. Tinggal pasokannya saja,” kata Gandhi dalam peninjauan ke TBBM Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu (15/9/2018).

Sembilan TBBM terbaru yang menyalurkan FAME adalah TBBM Cepu, Cilacap, Palopo, Bima, Reo, Kolaka, Tual, Badas dan Ketapang. Ia menargetkan enam TBBM lain akan bisa menerima suplai FAME pada minggu kedua September 2018 yang meliputi TBBM Kendari, Tahuna, Banggai, Luwuk, Maumere, dan Waingapu. “Kami estimasi pada minggu ketiga sampai keempat September, realisasi penyaluran akan bertambah lagi karena suplai FAME dari BU BBN (Badan Usaha Bahan Bakar Nabati) akan masuk ke Terminal BBM Utama sehingga 32 TBBM lainnya dapat menyalurkan B20 juga untuk semua sektor,” ujarnya. Khusus TBBM Wayame, ia menyatakan lokasi itu bakal menjadi pusat penyaluran B20 untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Hingga saat ini, TBBM Wayame belum memperoleh pasokan FAME dari BU BBN di Bitung dan Gresik. Ia menduga hal itu lantaran masih berlangsungnya tahap persiapan. “Kan mandatori baru berlaku 1 September 2018, mungkin butuh persiapan lebih. Diharapkan minggu keempat September (FAME) sudah sampai ke sana (Wayame),” ucapnya.

Sementara, TBBM Sorong akan langsung mencampurkan FAME di lokasi karena pasokan solar murni (B0) diperoleh langsung dari Kilang Kasim. Bahan bakar nabati bakal dipasok oleh Wilmar. Gandhi berharap pemerintah yang diwakili Kementerian ESDM bisa mengingatkan para pemasok FAME untuk segera mempercepat pengiriman agar penerapan B20 bisa segera terwujud 100 persen akhir bulan ini. Di sisi lain, ia berharap hal itu bisa memicu Badan Usaha BBM (BU BBM) lainnya untuk segera menerapkan energi hijau. “TBBM Tanjung Uban sudah 22 kali melaksanakan pengapalan B20 sejak perluasan implementasi B20 untuk semua sektor diberlakukan. Dengan kita ekspose sekarang, semoga BU BBM lain tergerak untuk segera menerapkan B20,” ucapnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3644781/kebut-perluasan-biodiesel-69-terminal-bbm-pertamina-sudah-salurkan-fame

JawaPos.com | Minggu, 16 September 2018

Terminal BBM Tanjung Uban, Nadi Penyalur B20 di Kepulauan Riau

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) menetapkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Uban, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi TBBM Utama yang akan menerima FAME ( Fatty Acid Methyl Eter) dan menyalurkan Biodiesel 20 persen (B20) ke TBBM di sekitarnya. Direktur Logisitk Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo, menjelaskan TBBM Tanjung Uban sebagai Terminal Utama diestimasikan menyerap FAME sekitar 8.700 KL per bulan. FAME yang di-blending dengan Solar menjadi B20, selanjutnya didistribusikan ke sejumlah TBBM sekitarnya antara lain TBBM Kijang di Tanjungpinang, Kabil di Batam, dan Natuna. “Sejak berjalannya mandatori B20, TBBM Tanjung Uban sudah menerima FAME dan menyalurkan B20 Subsidi ke TBBM sekitarnya untuk selanjutnya disuplai ke SPBU, SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker), dan ASDP) di wilayah Sumatra Utara, sebagian Kalimantan, serta Sulawesi Selatan,” kata Gandhi dalam di Tanjung Uban, Sabtu (15/9).

Dibangun di atas area seluas 247 Ha, Terminal BBM Tanjung Uban, saat ini memiliki tangki timbun dengan kapasitas sekitar 200.000 KL. TBBM ini dilengkapi dengan fasilitas blending, sehingga dapat melakukan pencampuran FAME dan Solar menjadi B20. Selain Solar B20, TBBM ini juga menyalurkan bahan bakar jenis Premium, Kerosine, dan Pertamax Plus yang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan BBM di Sumatra bagian utara, Sumatera bagian selatan, dan Kalimantan Barat. “Tanjung Uban memiliki peran yang sangat strategis untuk menyediakan energi, khususnya BBM bagi masyarakat di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan sekitarnya,” katanya.

https://www.jawapos.com/ekonomi/16/09/2018/terminal-bbm-tanjung-uban-nadi-penyalur-b20-di-kepulauan-riau

Detikcom | Sabtu, 15 September 2018

Puluhan Terminal BBM Salurkan B20, Pertamina Intensif Monitoring

Jakarta – PT Pertamina (Persero) terus mengintensifkan monitoring implementasi mandatori Biodiesel 20% (B20). Sejak program mandatori dicanangkan Kementerian Perekonomian pada 31 Agustus 2018, Pertamina telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong pencampuran FAME (Fatty Acid Methyl Eter) baik untuk Bahan Bakar PSO (Public Service Obligations/Subsidi) dan Non PSO. Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo menyatakan hingga 14 September 2018, Pertamina telah menggunakan FAME sebagai bahan campuran solar pada kisaran 159.988 KL atau sekitar 39% dari alokasi bulanan. Jumlah tersebut terdiri dari FAME untuk PSO sebesar 116.422 KL dan FAME untuk NPSO 43.566 KL. Gandhi menambahkan Pertamina juga telah melakukan berbagai kemajuan, bergerak cepat mengkonsolidasikan 112 Terminal BBM Pertamina segera menyalurkan perluasan B20, di sektor PSO dan Non PSO. “Pada awal September lalu baru 60 TBBM kami yang siap menyalurkan B20, dan Alhamdulillah hingga 14 September kemarin, sudah ada tambahan 9 TBBM lagi sehingga menjadi 69 TBBM yang menyalurkan B20. Tambahan 9 Terminal BBM tersebut yakni TBBM Cepu, Cilacap, Palopo, Bima, Reo, Kolaka, Tual, Badas dan Ketapang,” jelas Gandhi dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/9/2018).

Monitoring pelaksanaan B20 untuk Badan Usaha Migas juga menjadi perhatian Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto yang turut serta dalam peninjauan implementasi B20 di TBBM Tanjung Uban. “Dalam pemantauan kami perluasan B20 yang dicapai Pertamina sudah 80 persen, akhir September optimis bisa 100 persen,”kata Djoko Siswanto. Gandhi berharap implementasi B20 yang dicapai Pertamina bisa menjadi pemicu bagi badan usaha lainnya dalam mendorong penerapan green energy. Diproyeksikan hingga pekan ke-2 September ada tambahan 10 Terminal BBM lagi yang akan menyalurkan B20. “Kami estimasikan pada akhir September realisasi penyaluran akan bertambah lagi, karena supply FAME dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) akan masuk ke Terminal BBM Utama sehingga 32 TBBM lainnya dapat menyalurkan B20 juga untuk semua sektor,”pungkasnya.

https://finance.detik.com/energi/d-4213519/puluhan-terminal-bbm-salurkan-b20-pertamina-intensif-monitoring

Warta Ekonomi.co.id | Minggu, 16 September 2018

Pertamina Realisasikan 80% Mandatori B20

Warta Ekonomi.co.id, Batam – Perluasan Mandatori Biodiesel 20 persen (B20) yang direalisasikan Pertamina mendapat apresiasi dari Kementerian ESDM. Dalam kunjungan monitoring implementasi B20 di Terminal BBM Kabil, Batam, Minggu (16/9/2018), Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto melihat langkah percepatan yang dilakukan Pertamina. “Dalam pemantauan kami perluasan B20 yang dicapai Pertamina sudah 80 persen dari target periode berjalan, saya optimis bisa 100 persen di akhir tahun 2018 nanti,”kata Djoko Siswanto.

Direktur Logistik, Supply Chain, & Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan selama periode Januari hingga 14 September 2018, Pertamina telah menggunakan FAME untuk campuran Solar sekitar 1,8 juta KL atau 80 persen dari target periode berjalan, yaitu berkisar 2,265 juta KL. Menurut Gandhi, Pertamina selalu berupaya maksimal dan berkomitmen penuh menjalankan setiap penugasan yang diberikan Pemerintah. Termasuk menjadi penggerak dalam program mandatori B20. Ia menambahkan, pencampuran FAME ke bahan bakar jenis diesel ini bukanlah hal yang baru bagi Pertamina. Sebelumnya, Pertamina sudah melaksanakannya untuk bahan bakar jenis diesel PSO. “Sudah menjadi kewajiban kami untuk mensukseskan program Pemerintah. Momentum ini bisa menjadi trigger untuk badan usaha yang lain agar lebih cepat dalam menjalankan program B20,” kata Gandhi.

Program mandatori B20 yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk percepatan pemanfaatan green energy sekaligus menghemat devisa, dengan pengurangan potensi impor solar. Langkah yang dilakukan yakni mendorong pencampuran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) baik untuk Bahan Bakar Diesel baik PSO (Public Service Obligations/Subsidi) maupun Non PSO. “Saya berharap Pertamina melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh yang nantinya dapat menekan impor Solar dan berimbas pada penghematan devisa,” pungkas Djoko.

https://www.wartaekonomi.co.id/read195268/pertamina-realisasikan-80-mandatori-b20.html

REPUBLIKA.co.id | Sabtu, 15 September 2018

Pertamina Kebut Penyaluran Bahan Baku Biodiesel

REPUBLIKA.CO.ID, BINTAN — PT Pertamina (persero) terus meningkatkan pengawasan dan implementasi mandatori Biodiesel 20 persen (B20), sejak dicanangkan pertama kali oleh pemerintah pada 31 Agustus 2018. Hingga saat ini, sudah ada 69 Terminal BBM (TBBM) yang menyalurkan FAME (Fatty Acid Methyl Eter) sebagai bahan baku biodiesel, dari total 112 TBBM yang ada. Penyaluran yang dilakukan Pertamina baik untuk BBM penugasan atau non-penugasan. Direktur Logisitk Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina, Gandhi Sriwidodo, menyatakan setelah dua pekan diterapkannya mandatori B20, Pertamina telah menyalurkan FAME sebagai bahan campuran solar pada kisaran 159.988 kilo liter (kl) atau sekitar 39 persen dari alokasi bulanan. Jumlah tersebut terdiri dari FAME untuk PSO (penugasan) sebesar 116.422 kl dan FAME untuk non-PSO 43.566 kl. Gandhi menambahkan, Pertamina juga telah melakukan berbagai kemajuan, terutama bergerak cepat mengoordinasikan 112 TBBM untuk segera menyalurkan FAME, baik untuk sektor PSO dan non-PSO.

“Sudah ada 69 TBBM yang menyalurkan FAME. Tambahan 9 Terminal BBM tersebut yakni TBBM Cepu, Cilacap, Palopo, Bima, Reo, Kolaka, Tual, Badas dan Ketapang,” jelas Gandhi di sela-sela monitoring penyaluran FAME di Terminal BBM Tanjung Uban, Sabtu (15/9). Monitoring pelaksanaan B20 untuk Badan Usaha Migas menjadi perhatian khusus bagi Pertamina, demi memicu badan usaha lainnya dalam mendorong penerapan green energy. Gandhi memproyeksikan ada tambahan enam Terminal BBM lagi yang akan menerima supply FAME pada minggu kedua September 2018, yakni di wilayah Sulawesi melalui TBBM Kendari, Tahuna, Banggai, Luwuk, dan di wilayah NTT melalui TBBM Maumere serta Waingapu. “Kami estimasikan pada minggu ketiga sampai keempat September realisasi penyaluran akan bertambah lagi, karena supply FAME dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) akan masuk ke Terminal BBM Utama sehingga 32 TBBM lainnya dapat menyalurkan B20 juga untuk semua sektor,” katanya. Sebelumnya, pemerintah secara resmi memperluas penerapan kewajiban pencampuran biodiesel 20 persen (B20) yang dicanangkan mulai 31 Agustus 2018. Kebijakan tersebut, merupakan salah satu jurus pemerintah untuk bisa mengurangi defisit neraca perdagangan khususnya dari impor bahan bakar minyak.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/09/15/pf3ia2423-pertamina-kebut-penyaluran-bahan-baku-biodiesel

SUARA.com | Sabtu, 15 September 2018

Ini Dampak Kendaraan Minum BBM B20

Suara.com – Pemerintah terus mendorong penggunaan bahan bakar minyak (BBM) biodisel dengan campuran nabati 20 persen (B20) untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. Namun adakah dampak penggunaan B20 terhadap mesin kendaraan. Dadi Hendriadi, Advisor Customer First Sub-Directorate PT Toyota Astra Motor (TAM), menjelaskan bahwa dampak penggunaan B20 yang akan paling terasa adalah berkurangnya tenaga dari mesin. “FAME (Fatty Acid Methyl Ester), bahan buat biodiesel, punya karakteristik berbeda yaitu nilai kalori yang enggak sebesar solar. Makanya, efeknya pada kendaraan adalah akan terjadi penurunan tenaga. Ini menjadi satu-satunya efek negatif yang sudah pasti dirasakan ketika menggunakan B20,” ujar Dadi, beberapa waktu lalu. Meski begitu, Dadi melihat mungkin ada dampak lain seperti fule filter yang tersumbat. Namun hal ini tergantung kondisi kendaraan itu sendiri.

Lebih lanjut, Dadi menjelaskan, kemungkinan fuel filter tersumbat biasanya karena bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan itu sendiri. “Mungkin sebelumnya kendaraan pakai yang solar biasa, bukan biodiesel, Pertamina Dex atau pun Pertamina Dexlite. Jadi kotoran pada solar akan terbawa oleh senyawa kimia di biodiesel yang berfungsi sebagai pembersih,” terangnya. Terakhir Dadi mengatakan, tangki BBM yang kotor juga bisa menyebabkan fuel filter tersumbat saat nanti menggunakan B20. Hal ini bisa terjadi pada mobil-mobil diesel berusia lawas.

https://www.suara.com/otomotif/2018/09/15/160157/ini-dampak-kendaraan-minum-bbm-b20

Tirto.Id | Sabtu, 15 September 2018

Dua Hal yang Tak Dibahas PSI dalam Video Dukung Sawit

tirto.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis sebuah video singkat soal dukungan mereka terhadap industri sawit di Indonesia. Dalam video berjudul “Gadget Murah Karena Sawit”, PSI membuat narasi sawit menyumbang devisa yang besar dan dapat memperkuat nilai rupiah terhadap dolar. Implikasinya, harga gawai yang diimpor dari luar negeri akan semakin murah. Rizal Calvary Marimbo, Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis PSI menyebut video itu fokus pada salah satu upaya menstabilkan rupiah dengan salah satu caranya, menggenjot ekspor. “Ini semacam insentif agar defisit perdagangan kita kembali bisa diperkecil untuk memperkuat rupiah,” kata Rizal keterangan tertulis yang diterima Tirto, Sabtu (15/9/2018). Rizal berkata, kekuatan ekonomi Indonesia masih bertumpu kepada industri sawit. Pada 2017 saja, dia mengklaim, industri sawit menyumbang devisa sebesar 23 miliar dolar AS atau setara Rp300 triliun.

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 15 Januari 2018, total ekspor non-migas nasional periode Januari hingga Desember 2017 mencapai sebesar USD 152,9 miliar di tahun yang sama juga berasal salah salah satunya dari industri sawit. “Dalam “era Pasca Migas”, industri sawit menjadi primadona disusul pariwisata. Kita tak bisa menampik kenyataan, bahwa penyumbang pada penyehatan neraca perdagangan RI adalah sawit,” tutur Rizal. Rizal dan PSI boleh saja berkomentar demikian. Namun menurut Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wahyu Perdana, pernyataan itu sangat parsial. Ada dua hal yang luput dibahas PSI dalam video itu: Abai terhadap kepentingan publik yang lebih luas serta dampak industri sawit terhadap lingkungan. Dari sisi ekonomi, menurut Wahyu, klaim soal kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional tidak tepat dan tak bisa dijadikan dasar kebijakan tunggal. Sebagian besar devisa hasil ekspor justru disimpan di negara-negara suaka pajak (tax haven countries).

Ini, kata dia, bisa dibuktikan dari lemahnya kepatuhan perusahaan sawit terhadap pajak. “Pada 2015, tercatat tingkat kepatuhan perusahaan hanya 46,34%. Negara kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp18 triliun setiap tahunnya dari ketidakpatuhan tersebut,” ucap Wahyu kepada reporter Tirto. Keterangan Wahyu sejalan dengan keterangan KPK yang sempat merilis laporan adanya sekitar 63 ribu wajib pajak di sektor industri sawit yang bermasalah, pada pertengahan Mei 2018. Dalam laporan itu, KPK menjelaskan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. Data-data terkait ketidakpatuhan itu juga dapat dilihat dari laporan KPK yang dirilis pada 2016 tentang Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Dari laporan tersebut, dapat dilihat bahwa pengelolaan dana perkebunan sawit justru juga kembali pada korporasi. Kebijakan pengelolaan dana perkebunan sawit yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perkebunan sawit rakyat malah dialihkan untuk kepentingan pengembangan industri biodiesel berupa program subsidi kepada perusahaan biodiesel. Dana tersebut, berdasarkan catatan KPK, diperoleh lima perusahaan sawit berskala besar pada 2017 lalu, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, Darmex Agro Group, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC).

https://tirto.id/dua-hal-yang-tak-dibahas-psi-dalam-video-dukung-sawit-cY7M

Okezone | Sabtu, 15 September 2018

Menteri Bambang Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,2%

JAKARTA – Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pihaknya yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan mencapai 5,2%. “Kita yakin pertumbuhan tahun ini 5,2% bisa tercapai, walaupun Rupiah dalam tekanan eksternal pada semester II ini. Tapi kita melihat pertumbuhan konsumsi masih cukup bagus dan Asian Games maupun nanti World Bank IMF akan memberikan itu, pengaruhi positif tambahan,” kata Bambang di Jakarta, Sabtu (15/9/2018). Dia menjelaskan, pergerakan Rupiah akan fluktuatif mengikuti perkembangan dari penguatan dolar itu sendiri. “Dan tergantung juga pada keseriusan pemerintah untuk terus menjaga defisit transaksi berjalan pada level yg dianggap aman,” jelasnya.

Dia juga memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit akan berada di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto pada akhir tahun. “Kita masih susah melihat angka pastinya tersebut. Namun yang paling penting diupayakan di bawah 3%,” ungkapnya. Dia menambahkan, bahwa defisit transaksi berjalan yang paling besar disumbang dari defisit neraca perdagangan khususnya minyak dan gas. “Kami (pemerintah) harus mengupayakan agar impor migas tidak sebesar saat ini, salah satunya dengan penerapan penggunaan bahan bakar minyak dengan campuran biodiesel 20 persen atau B20 untuk public service obligation atau PSO dan non PSO berlangsung,” pungkasnya.

https://economy.okezone.com/read/2018/09/15/20/1950935/menteri-bambang-yakin-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-capai-5-2

Krjogja.Com | Sabtu, 15 September 2018

Mari Elka Usul Sri Mulyani Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Mari Elka Pangestu meminta Presiden Jokowi untuk mengubah kebijakan subsidi BBM. Hal ini disampaikannya melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati demi memulihkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang sampai semester I 2018 telah mencapai 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Mari mengatakan penyesuaian subsidi BBM cukup ampuh menurunkan defisit transaksi berjalan. Penyesuaian subsidi akan berdampak signifikan dalam mengurangi impor minyak mentah yang memberi kontribusi besar pada total impor Indonesia. Bahkan, menurut klaimnya, kebijakan penyesuaian subsidi BBM jauh lebih ampuh ketimbang kebijakan perluasan mandatori penggunaan bahan bakar biodiesel 20 persen (B20) yang tengah dijalankan pemerintah saat ini.

Keampuhan tercermin pada kebijakan penyesuaian subsidi BBM yang dilakukan Pemerintahan SBY saat ekonomi dalam negeri mengalami guncangan pada 2008 dan 2013 lalu. “Kebijakan yang sudah disampaikan (pemerintah) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah yang kami lakukan di 2008 dan 2013 saat Temper Tantrum. Formulanya mirip-mirip juga,” katanya. Sebagai informasi Pemerintahan SBY pada 2008 dan 2013 lalu melakukan penyesuaian subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Saat 2008, harga BBM dinaikkan dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.000 per liter untuk premium dan Rp4.300 menjadi Rp5.500 untuk solar. Pada 2013, harga premium naik menjadi Rp6.500 per liter. Mari mengatakan kebijakan penyesuaian subsidi BBM tersebut membuat Indonesia terhindar dari goncangan krisis.

http://www.krjogja.com/web/news/read/77619/Mari_Elka_Usul_Sri_Mulyani_Naikkan_Harga_BBM

Validnews.Co | Sabtu, 15 September 2018

Pindad Luncurkan ‘ATM’ Minyak Goreng

BANDUNG – Tak hanya memproduksi alat utama sistem pertahanan (alutsista), PT Pindad (Persero) ternyata juga memproduksi mesin anjungan minyak goreng otomatis. Dengan adanya mesin ini, higienitas minyak goreng eceran dapat terjaga sekaligus mengurangi sampah plastik. Selama ini masyarakat ekonomi menengah ke bawah menjadi konsumen minyak goreng curah. Minyak goreng tersebut dijual eceran sesuai kemampuan dan kebutuhan. Namun, dalam pelaksanaannya tingkat kebersihan minyak goreng kerap menjadi tak terjaga. Selain itu, terdapat praktek pengolahan minyak jelantah untuk digunakan kembali. Tentu saja minyak jelantah yang digunakan kembali tak memenuhi unsur kesehatan. “Solusinya kami tidak bisa melarang, tapi menciptakan yang baru yang hygiene. Dirut Pindad melihat itu sebagai suatu tantangan sekaligus business opportunity,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam peluncuran Filling Machine Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o) pada Sabtu (15/9), di kantor pusat Pindad, Bandung.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media (PISM) Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno serta puluhan perwakilan produsen minyak goreng di Indonesia. Dengan adanya mesin anjungan minyak goreng ini, lanjut Enggar, pihaknya akan mempercepat pelaksanaan larangan penjualan minyak goreng curah. Untuk diketahui, produsen minyak goreng diwajibkan untuk memproduksi minyak goreng murah bagi rakyat miskin. Minyak goreng tersebut seharusnya dijual dalam kemasan sederhana dengan harga Rp11 ribu per liter. Namun, alasan keterbatasan kemasan membuat praktek penjualan minyak goreng curah masih diizinkan, dengan harga acuan Rp10.500 per liter. Nantinya, dengan penyebaran mesin anjungan minyak goreng, masyarakat bisa membeli minyak goreng yang terjaga mutu dan kebersihannya. Selain itu, mesin ini dianggap ramah lingkungan karena masyarakat bisa membawa kemasan sendiri saat membeli minyak goreng. Prosesnya pun mudah. Tinggal menempatkan wadah di bawah pipa, kemudian menekan tombol sesuai volume yang diinginkan. “Jadi ini bisa menekan sampah plastik. Sebagian plastik yang digunakan itu kan hasil daur ulang,” lanjut Enggar.

Diretur Utama Pindad Abraham Mose menyebutkan AMH-o lahir dari kerja sama BUMN, yakni antara PT Pindad dengan PT Rekayasa Engineering (RE) yang merupakan anak perusahaan PT Rekayasa lndustri (Rekind), yang bergerak di bidang engineering services. Peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU di bidang produksi dan penjualan yang telah dilaksanakan pada 16 Agustus 2018. Kerja sama dalam rangka sinergi BUMN telah melahirkan mesin yang dirancang selain untuk menjaga higienitas minyak goreng eceran dan mereduksi pemakaian kantong plastik juga meningkatkan margin pedagang eceran. Konsep design awal AMH-o dibuat oleh RE dan disempurnakan oleh Pindad yang berpengalaman dalam membuat peralatan non militer melalui direktorat Bisnis Industrial. Abraham mengatakan, sinergi ini dapat bermanfaat membantu pemerintah menghasilkan minyak higienis dan bermanfaat bagi masyarakat. “Sinergi ini merupakan tonggak sejarah untuk bisa menghasilkan produk yang bisa membantu Pemerintah bagaimana membuat anjungan minyak higienis dan banyak benefitnya terutama untuk masyarakat. Ini merupakan kerja sama yang baik,” ujar Abraham.

Kebutuhan Investasi

Kerja sama ini juga melibatkan perusahaan swasta yakni Tri Palma, yang akan bertanggung jawab dalam memasarkan produk. Abraham meyakini, potensi pasar yang dimiliki mesin tersebut sangat besar. Tak hanya menyasar pedagang di pasar tradional maupun modern, namun juga warung maupun koperasi. Selain itu, ia pun meyakini pasar luar negeri juga akan minati mesin tersebut, di antaranya India dan Pakistan. Karena itu, ia memperkirakan total investasi yang diperlukan untuk membuat mesin untuk memenuhi potensi pasar tersebut mencapai Rp1.49 triliun. “Potensinya sangat luas. Saya belum menghitung detil berapa banyak, lagi kita data. Tapi tiap bulan kami harus memproduksi 100 unit per hari,” katanya. Terkait harga jual, Abraham menjanjikan atm minyak goreng ini akan terjangkau oleh pedagang kecil. Yakni berkisar 50-60%% dari mesin impor yang dibanderol Rp15-17 juta. “Kita jual di kisaran Rp8-9 juta. Biaya produksinya sendiri mencapai 70%, tapi saya berusaha untuk berusaha tekan karena material food grade bisa dikatakan mudah,” imbuhnya. Pindad yang memiliki Direktorat Bisnis Industrial disamping Hankam memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas produksi, fasilitas perakitan, SDM mumpuni, serta melakukan perakitan, produksi.

Keandalan Pindad untuk melakukan proses produksi tidak perlu dipertanyakan lagi karena Direktorat Bisnis lndustrial telah mampu menghasilkan berbagai produk alat berat seperti ekskavator, alat mesin pertanian, alat peralatan kapal laut, sarana prasarana kereta api, generator, motor listrik serta produk tempa dan cor. AMH-O dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 9/MDAG/PER/2/2016 yang mewajibkan peredaran minyak goreng curah menggunakan kantong Kemasan sederhana. Sistem kerja AMH-o adalah menyalurkan minyak goreng dalam jeriken ukuran 18 atau 25 liter sesuai dengan merek dagang Produsen ke kantong kemasan dalam beberapa takaran mulai dari 250, 500 sampai 1.000 ml, melalui filling oil system yang terdiri dari pompa. pipa flexible, katup solenoid dan flow meter. Seluruh komponen dalam AMH-o telah memenuhi standard food grade. Pengoperasian AMH-o dikendalikan oleh sebuah microcomputer guna memastikan akurasi pengukuran. Microcomputer yang tertanam pada AMH-o merupakan sebuah papan layar elektronik yang dilengkapi beberapa tombol yang mudah untuk dioperasikan (user friendly). Selain itu, AMH=0 juga dilengkapi dengan modul GPS yang dapat membantu produsen minyak goreng untuk memonitor lokasi unit AMH-o dan volume penjualan minyak goreng, baik secara harian, mingguan atau bulanan.

Biodiesel B-20

Dalam kesempatan launching AMH-o, dilaksanakan pula pengoperasian peralatan berat seperti ekskavator, alsintan dan kendaraan taktis Komodo yang menggunakan bahan bakar khusus yang sedang dirancang yakni biodiesel B-20. Menurut Abraham, konversi ke biodesel merupakan inovasi karena pengunaan bahan bakar nabati atau biodiesel ini kerap diragukan karena dianggap tidak cocok dengan mesin, terutama untuk peralatan berat. Proyek tersebut merupakan inisiasi bersama dengan Kementerian Perdagangan yang berupaya menekan impor alat berat dan produk hankam, sekaligus meningkatkan potensi produk yang bisa dieskpor. “Nantinya kita menuju B-50. Untuk B-50, kita sedang bicara dengan vendor mesin kita karena kan akan ada perubahan di nozle dan filter. Selalu yang menjadi permasalahan di situ,” ujarnya.

Selain Komodo, kendaraan lainnya yang juga menggunakan B-20 adalah anoa. PT Pindad sebagai perseroan terbatas milik negara dibentuk pada tahun 1983. Perusahaan yang akar sejarahnya telah berdiri sejak masa kolonial Belanda itu, aktif memproduksi berbagai alutsista untuk kebutuhan TNl. Pindad juga telah mengekspor sejumlah produk unggulannya seperti amunisi, senjata dan kendaraan tempur ke pasar global. PT Pindad selain menghasilkan alutsista juga memiliki Direktorat yang menghasilkan mesin industri dan alat berat seperti ekskavator, pengait rel kereta api, motor traksi, generator, traktor hingga crane kapal laut.

https://www.validnews.id/Pindad-Luncurkan–ATM–Minyak-Goreng-xXh

Netralnews.Com | Sabtu, 15 September 2018

Bappenas Kebijakan B20 Mampu Tekan Defisit Transaksi Berjalan

JAKARTA, NNC – Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kalau defisit transaksi berjalan masih sulit dicapai. Namun, target diusahakan masih dibawah 3 persen. “Kami masih susah melihat angka pastinya, tapi yang paling penting diupayakan di bawah 3 persen,” kata Bambang saat ditemui dalam acara Pentas Olah Raga dan Seni (PORSENI) 2018, Komplek Senayan, Sabtu (15/9/2018). Bambang menambahkan pembatasan impor barang-barang konsumsi yang dilakukan juga akan menekan defisit transaksi berjalan.

“Tentunya harus ada hitungannya, tapi mudah-mudahan sampai akhir tahun ini akan bisa menjaga defisit transaksi berjalan di bawah 3 persen,” ujar Bambang. Terakhir kata dia defisit transaksi berjalan yang paling besar disumbang dari defisit neraca perdagangan khususnya minyak dan gas. Maka dari itu, pemerintah harus mengupayakan agar impor migas tidak sebesar saat ini, salah satunya dengan penerapan penggunaan bahan bakar minyak dengan campuran biodiesel 20 persen atau B20 untuk public service obligation atau PSO dan non PSO berlangsung. “Paling tidak impor minyak diesel bisa dikurangi dengan campuran B20 tersebut,” tutupnya.

http://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/158736/bappenas-kebijakan-b20-mampu-tekan-defisit-transaksi-berjalan

Akurat.Co | Sabtu, 15 September 2018

Mengkonsumsi Biofuel Jadi Tren di Vietnam, Lalu Indonesia?

AKURAT.CO Konsumsi bahan bakar hayati (biofuel) di Vietnam mengalami peningkatan pesat sejak pemerintah mengkampanyekan biofuel sebagai pilihan yang ramah lingkungan. Biofuel Vietnam yang disebut E5 RON 92 meningkat menjadi 31 persen pada tahun ini dibandingkan tahun lalu yang hanya 9 persen. Le Xuan Tình, wakil direktur umum PV Oil, mengatakan bahwa penjualan perusahaannya pada E5 RON 92 pada semester pertama tahun ini merupakan 50 persen dari total penjualan bahan bakarnya dibandingkan dengan 16-18 persen tahun lalu, seperti yang dilansir oleh VietnamNews, Sabtu (15/9). Perusahaan perdagangan minyak lainnya seperti Military Petroleum Corporation, Vietnam National Petroleum Group dan Hi Linh Co,. Ltd juga melaporkan penjualan bio-fuel yang lebih tinggi. “Banyak konsumen beralih ke bio-fuel karena bermanfaat bagi lingkungan, tetapi pemilik kendaraan generasi baru masih enggan menggunakannya,” kata Tình.

Di Vietnam, berdasarkan penelitian bertahun-tahun oleh Universitas Teknologi Hanoi dan Universitas Teknologi HCM City, E5 RON 92 adalah bahan bakar yang aman, dengan meningkatkan efisiensi pada mesin dan mengurangi emisi polutan dengan pesat. Luru Quang Thai, ketua Asosiasi Vietnam Biofuel mengatakan, “Banyak negara menggunakan 100 persen bio-fuel dan jelas mereka tidak memiliki dampak buruk pada mesin.” Konsumsi bahan bakar bio E5 RON 92 mencapai 1,78 juta meter kubik pada semester pertama tahun ini, dan terhitung lebih dari 40 persen dari total konsumsi bensin, menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam. Bahan bakar hayati memang saat ini sangat digencarkan penggunaannya di berbagai negara. Begitupula di Indonesia, saat ini penggunaan bahan bakar ini sedang digenjot. Pemerintah Indonesia pun telah meluncurkan B20 atau campuran bahan bakar dengan 20 persen dari minyak nabati.

https://akurat.co/ekonomi/id-319234-read-mengkonsumsi-biofuel-jadi-tren-di-vietnam-lalu-indonesia

Majalah Sawit Indonesia | Minggu, 16 September 2018

10 Fakta Menarik Jokowi Pro Sawit

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Selama empat tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) arah pembangunan industri sawit sudah lebih baik. Kebijakan dan langkah diplomasi yang dilakukan Jokowi sangat efektif dalam upaya menjagala sawit dari berbagai serangan kampanye negatif. Presiden Jokowi menuturkan bahwa kampanye negatif serta hambatan dagang merugikan kepentingan ekspor sawit dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan. Hal ini diungkapkannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa pertengahan November 2017. Itu sebabnya, Jokowi aktif membela dan melobi negara-negara Eropa yang cenderung menghambat sawit sebagai contoh ketika muncul usulan Resolusi Eropa. Berkat lobi aktif yang dilakukan jajaran menterinya , Resolusi Eropa dapat diulur pemberlakuannya sampai 2030.

Terobosan lain adalah lahirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit pada 2015. Badan pembiayaan ini merupakan impian lama para pelaku supaya dana dari sawit dipakai untuk kepentingan sawit. Di bidang energi terbarukan, penggunaan biofuel berbasis sawit terus meningkat. Pemerintah memperluas penggunaan biodiesel campuran 20% (B20) ke semua sektor baik PSO dan non PSO. Perluasan ini membantu penghematan devisa negara sampai US$ 6 miliar per tahun. Pemerintahan Jokowi juga memperhatikan produktivitas sawit rakyat. Melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pemerintah memberikan bantuan Rp 25 juta per hektare kepada petani peserta program peremajaan untuk menggantikan tanaman tua dan rendah produktivitasnya. Program ini ditargetkan menjangkau kebun sawit rakyat seluas 185 ribu per hectare. Berikut ini 10 fakta yang menunjukkan kerja pemerintahan Jokowi dengan dukungan pemangku kepentingan lain untuk membela dan membangun industri sawit:

1. Penguatan Diplomasi Sawit

Belum setahun memimpin, Presiden Jokowi dalam pertemuan APEC di Tiongkok, November 2015, meminta Presiden Obama untuk membuka pasar Amerika Serikat bagi produk sawit. Alasannya sawit ini menjadi tumpuan hidup petani dan mengentaskan kemiskinan. Jokowi bersama sejumlah negara produsen sawit menggalang persatuan melalui forum bersama bernama Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC).

2. Eropa Menunda Pelarangan Sawit

Otoritas Uni Eropa menunda penghapusan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel pada 2030. Sebelumnya, permintaan larangan ini diusulkan anggota Parlemen Uni Eropa. Berkat langkah diplomasi dan lobi, salah satunya oleh Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan yang bertemu Komisi Uni Eropa dan perwakilan Vatikan. Dalam pertemuan tersebut, Luhut menjelaskan bahwa pelarangan sawit di Uni Eropa akan berdampak buruk kepada petani dan mengakibatkan kemiskinan.

3. Lahirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Pemerintah merestui lahirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Juli 2015. Badan ini menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor sawit untuk berbagai program yaitu biodiesel, peremajaan sawit rakyat, riset, promosi, dan SDM.

4. Mewajibkan Penggunaan Biodiesel 20%(B20)

Sejak 1 September 2018, Pemerintah mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 20% atau B20 ke seluruh sektor baik Public Service Obligation (PSO) dan non PSO. Tidak ada lagi campuran biodiesel nol persen atau B0 dalam bahan bakar solar kendaraan. Program ini ditargetkan menghemat devisa negara sampai US$6 miliar setahun.

5. Mendorong Peremajaan Sawit Rakyat

Presiden Jokowi meresmikan program peremajaan sawit rakyat yang dilakukan perdana di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 13 Oktober 2017. Melalui program ini, pemerintah ingin memperbaiki produktivitas sawit rakyat dan penghasilan petani menjadi lebih baik. Target program ini menjangkau 185 ribu hektare perkebunan petani. Tiap petani mendapatkan bantuan Rp 25 juta per hektare untuk peremajaan.

6. Memperbaiki tata kelola sawit

Pemerintahan Jokowi menunda pemberian izin baru untuk pembukaan lahan sawit. Langkah ini diambil supaya pelaku usaha mengoptimalkan intensifikasi dan memanfaatkan pemakaian landbank.

7. Penguatan industri hilir sawit

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian RI, jumlah ragam produk hilir kelapa sawit pada tahun 2014 sekitar 126 produk. Ada kenaikan ditahun 2015 sampai 2017 menjadi 154 produk.

8. Ekspor Sawit Meningkat

Data GAPKI menunjukkan bahwa ekspor produk sawit terus tumbuh dalam empat tahun terakhir. Pada 2014, nilai ekspor sawit sebesar US$ 21,1 miliar dan volumenya 21,7 juta ton. Pada 2017, ekspor sawit melonjak hingga US$ 22,97 miliar dan volumenya 31 juta ton.

9. Mencegah kebakaran lahan dan hutan

Sejak 2016, Presiden mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang tak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, muncul inisiatif antara perusahaan dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla melalui program Desa Siaga Api. Data GAPKI menunjukkan ada 527 Desa Siaga Api di seluruh Indonesia.

10. Melawan Kampanye Negatif Sawit

Presiden Jokowi berani melawan kebijakan diskriminasi dan hambatan dagang di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Baik dalam forum bilateral dan multilateral, sawit mendapatkan pembelaan dan dukungan penuh pemerintah Indonesia.

Sindonews.com | Minggu, 16 September 2018

Badan Usaha Swasta Bakal Diwajibkan Salurkan B20

TANJUNG UBAN – Pemerintah tengah mencari solusi terkait kewajiban badan usaha BBM swasta selain Pertamina untuk menyalurkan B20. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan badan usaha BBM swasta hingga saat ini memang masih kesulitan menyalurkan B20. Pasalnya badan usaha swasta kesulitan melakukan blending karena tidak punya Terminal BBM. “Memang ada kendala seperti itu. Maka dari itu, badan usaha BBM swasta yang mengalami kesulitan sampai bulan ini belum menyediakan biofuel. Pertamina menawarkan siap langsung menyuplai B20,” terang Djoko Siswanto.

Terkait harga, kata dia, nantinya akan diatur oleh pemerintah dengan mempertimbangkan harga indeks pasar solar dan FAME. Disamping itu pemerintah juga mendorong badan usaha BBM swasta bekerja sama dengan Pertamina. “Bisa dilakukan business to business tapi untuk harganya di bawah koordinasi pemerintah,” paparnya. Senada, Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur Gandhi Sriwidodo mengungkapkan, bahwa Pertamina siap memasok B20 untuk badan usaha swasta. Ia berharap dengan langkah tersebut maka implementasi B20 dapat segera terlaksana seluruhnya bulan ini. “Kami siap memasok badan usaha yang kesulitan untuk segera mengimplementasikan B20. Dengan begitu implementasi B20 dapat segera terealiasi,” tegas Gandhi.

https://ekbis.sindonews.com/read/1338624/34/badan-usaha-swasta-bakal-diwajibkan-salurkan-b20-1537080880