+62 2129380882 office@aprobi.co.id

alkulasi Serapan B30 Setelah Eropa Kenakan Bea Masuk Biodiesel

BERITA BIOFUEL

Kata Data | Kamis, 12 Desember 2019

Kalkulasi Serapan B30 Setelah Eropa Kenakan Bea Masuk Biodiesel

(Pemerintah diminta tak tinggal diam atas diskriminasi terhadap biodiesel yang berasal dari minyak sawit Indonesia)

Uni Eropa resmi mengenakan bea masuk untuk produk biodiesel Indonesia dengan besaran antara 8-18% atas tuduhan subsidi yang dikucurkan pemerintah. Tarif tersebut berlaku selama lima tahun, terhitung Januari 2020. Ini bukan kali pertama Uni Eropa berusaha melakukan diskriminasi atas biediesel yang berasal dari minyak sawit Indonesia. Pemerintah pun berupaya menciptakan pasar yang lebih besar di dalam negeri, salah satunya dengan program mandatori B30 yang akan mulai berjalan tahun depan. Program tersebut merupakan peningkatan dari B20 yang berjalan tahun ini. Dalam paparannya, Uni Eropa menyebut subsidi bahan bakar dalam proses produksi membuat harga biodiesel Indonesia dapat diekspor dengan harga lebih murah. Akibatnya, produsen biodiesel dari minyak nabati lain di Eropa kesulitan bersaing. Penyelidikan terhadap masalah ini telah dilakukan sejak Desember 2018 lalu. “Ini ancaman pada dunia industri,” demikian pernyataan Komisi Uni Eropa dikutip dari laman resminya, Selasa (12/12). Besaran bea masuk untuk biodiesel Indonesia ditetapkan berbeda untuk setiap produsen. Hal itu mengacu pada hasil penyelidikan, soal sejauh mana mereka dianggap menerima subsidi dari pemerintah. Untuk PT Ciliandra Perkasa misalnya, bea masuk yang dikenakan sebesar 8%, PT Intibenua Perkasatama dan PT Musim Mas (Musim Mas Group) 16,3%, serta PT Pelita Agung Agrindustri dan PT Permata Hijau Palm Oleo (Permata Group) 18%. Kemudian, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Wilmar Group) sebesar 15,7%, dan perusahaan lainnya dikenakan bea masuk 18%. Komisi Uni Eropa menyebut, nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa mencapai 400 juta euro atau setara Rp 6,2 triliun pada 2018. Sedangkan, pasar biodiesel Uni Eropa diperkirakan mencapai 9 miliar euro atau hampir Rp 140 triliun per tahun. Selain itu, dalam 12 bulan hingga September 2018, pangsa pasar gabungan eksportir Indonesia untuk biodiesel UE naik menjadi 3,3% atau 516.088 metrik ton, dari 0,2% pada 2017 dan 0,3% pada 2016. Tak hanya bagi Indonesia, Uni Eropa juga telah mengenakan bea masuk anti subsidi pada produsen biodiesel Argentina. Namun, Negeri Tango masih memiliki akses bebas tarif sekitar 1,2 juta ton selama tidak menjual lebih rendah dari harga minimum yang ditetapkan. Diskriminasi sawit bukan kali ini saja datang dari Eropa. Selain isu subsidi dan dumping, sawit juga kerap dituduh sebagai biang deforestasi. Karenanya, Uni Eropa menganggap minyak sawit semestinya tidak digunakan lagi dalam bahan bakar energi terbarukan. Adanya berbagai tantangan untuk mengekspor sawit dan produk turunannya yang termasuk biodiesel membuat pemerintah berupaya meningkatkan kebutuhan pasar di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, porsi campuran biodiesel dengan solar akan terus ditingkatkan. Mulai 1 Januari 2020 program campuran biodiesel dengan Solar akan ditingkatan 10 persen menjadi B30. “Mulai 1 Januari 2020 akan diterapkan B30 karena semua sudah siap. Tahun depan (2021) diterapkan B40,”‎ kata Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Hanya, jika melihat kondisi pasokan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel saat ini, maka penerapan campuran biodiesel dengan Solar hanya dapat dilakukan secara terbatas. “‎kita berhenti di B50 karena enggak cukup pasokannya,” ujarnya. Namun Luhut menegaskan, kondisi tersebut tidak menutup kemungkina‎n Indonesia akan meningkatkan campuran biodiesel dengan solar di atas 50%. Pasalnya, pemerintah akan menerapkan program replanting untuk meningkatkan jumlah produksi minyak sawit. Sebelumnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, jumlah 20% biodiesel ‎yang sudah dicampur dengan solar sampai September 2019 mencapai 4,49 juta kiloliter. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah mengatakan, dari 6,6 juta kiloliter kuota biodiesel tahun ini yang sudah digunakan 68 persennya atau 4,49 juta kiloliter. Kuota biodiesel 20 persen biodiesel yang dicampur solar pada tahun ini ditambah pada Agustus 2019 dari sebelumnya sebesar 6,2 juta KL,‎ hal ini untuk menyesuaikan kenaikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Alokasi biosolar tersebut akan disalurkan ke badan usaha penyalur BBM, untuk dicampurkan dengan solar sebelum dijual ke konsumen. Di antaranya ada PT Pertamina (Persero), PT Exxonmobil Lubricant, PT AKR Corporindo, PT Jasatama Petroindo ‎, PT Petro Andalan Nusantara‎, PT Shell Indonesia‎, PT Cosmic Indonesia, dan lain-lain‎. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memproyeksikan serapan biofuel akan meningkat hingga 50% menjadi 9,6 juta kiloliter seiring implementasi B30 pada 2020. “Tentunya permintaan biodiesel akan meningkat di dalam negeri seiring implementasi B30,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan. Ia merinci bahwa kebutuhan biodiesel sebagai bahan bakar implementasi B20 sebesar 6,2 juta kiloliter pada 2019. Angka itu akan naik menjadi 9,6 juta kiloliter pada 2020 dengan implementasi B30. Jumlah itu dinilainya cukup untuk mengompensasi kemungkinan turunnya permintaan Uni Eropa akibat bea masuk yang ditetapkan. Meski akan ada kenaikan permintaan biodiesel di dalam negeri, Aprobi meminta agar pemerintah tak mendiamkan pengenaan tambahan tarif oleh Uni Eropa. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor menyatakan, masalah ini dapat dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal itu dinilainya penting, sebab Uni Eropa dan Tiongkok merupakan pasar terbesar untuk ekspor biodiesel Indonesia. “Kami menargetkan ekspor sebanyak 1,4 juta ton biodiesel ke Uni Eropa, yang tampaknya tak akan tercapai,” katanya, dikutip Reuters. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah Indonesia keberatan dengan adanya keputusan Uni Eropa terkait pengenaan bea masuk produk biodiesel Indonesia hingga mencapai 18% mulai tahun depan. Airlangga mengatakan, pemerintah bakal melaporkan keputusan Uni Eropa tersebut kepada organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). “Pasti akan berproses, ada yang melalui WTO,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12).

https://katadata.co.id/telaah/2019/12/12/kalkulasi-serapan-b30-setelah-eropa-kenakan-bea-masuk-biodiesel

CNN Indonesia | Kamis, 12 Desember 2019

Uni Eropa Hambat Biodiesel, RI Siap Lawan di WTO

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar menyebut Indonesia tidak akan tinggal diam atas penerapan Bea Masuk Anti-Subsidi (BMAS) yang dikenakan Uni Eropa kepada produk biodiesel Indonesia. Awal Desember ini, Uni Eropa secara resmi sudah menandatangani penerapan Bea Masuk Anti-Subsidi (BMAS) sebesar 8-18%. “Caranya ya kita harus respons dengan membawa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) karena kan jelas ini persis pengulangan dengan apa yg dilakukan oleh Eropa beberapa tahun lalu, yang sudah dimenangkan Indonesia, tapi ternyata kelihatan mereka betul-betul ingin mematikan akses biodiesel kita ke sana jadi ya kita harus lawan,” kata Mahendra di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Kamis (12/12/2019). Mahendra juga tidak segan menyebut Uni Eropa memang ingin memperlakukan produk biodiesel Indonesia secara tidak baik atau diskriminatif. Ini karena produk turunan sawit itu dianggap mengancam produk biofuel produksi Uni Eropa. “Ya seperti yang pertama dulu, baik ke WTO maupun ke European Court. 
Tapi kita harus sadari, sekalipun demikian, mereka akan ulangi lagi. Karena memang tujuannya bukan untuk mendapatkan fairness, tapi untuk mematikan akses kita ke Eropa,” sebutnya. Mantan Wamendag ini belum melakukan langkah konkret, karena perlu persiapan matang untuk membawanya ke WTO ataupun European Court of Justice. “Saya rasa iya karena prosesnya itu kan perlu persiapan tapi tidak lama sih,” katanya. Di sisi lain, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat tidak mempermasalahkan keputusan Uni Eropa yang secara resmi sudah menandatangani penerapan Bea Masuk Anti-Subsidi (BMAS) produk biodiesel. “Nggak ada masalah, cuma 400 juta dolar AS (nilai produk biodiesel Indonesia di Eropa). silakan aja dibikin (aturan BMAS),” kata Luhut. Luhut yakin produk sawit dan turunan bisa dikonsumsi oleh dalam negeri. “Nanti kalau kita B20, B30, B40 kita mungkin nggak perlu lagi ekspor ke sana. Malah mungkin, jumlah sawit kita 47 juta ton itu ya nggak cukup lagi untuk itu. Jadi, mesti kita replanting program, supaya nanti bisa produksi sawitnya naik,” sebutnya. Upaya penerapan BMAS oleh Uni Eropa sudah dilakukan pada Agustus 2019 lalu. Namun, saat itu sifatnya hanya berlangsung sementara. Kini, Uni Eropa sudah resmi mengenakan BMAS mulai 1 Januari 2020 mendatang hingga 5 tahun ke depan. Penyebab pengenaan BMAS diklaim Uni Eropa sebagai langkah balasan atas subsidi yang diberikan kepada produsen sawit di Indonesia. Mereka menuding produk biodiesel Indonesia sudah disubsidi oleh pemerintah sehingga mengancam kelangsungan produsen dalam negeri Uni Eropa. Nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa ditaksir mencapai 400 juta euro (Rp 6,2 triliun) atau sekitar 4-5% dari pasar biodiesel Uni Eropa yang diperkirakan mencapai 9 miliar euro atau hampir Rp 140 triliun per tahun.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191212220241-4-122724/uni-eropa-hambat-biodiesel-ri-siap-lawan-di-wto

Kompas | Kamis, 12 Desember 2019

Dubes Uni Eropa Sebut Tak Ada Larangan Impor Minyak Sawit RI

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menegaskan, tidak ada larangan impor minyak kelapa sawit ( CPO) dari Indonesia bagi negara-negara anggota Uni Eropa. “Kami telah sering membahas persoalan ini. Yang ingin saya klarifikasi adalah tidak ada yang namanya larangan untuk impor CPO dari Indonesia. Ekspor CPO dari Indonesia sangat konstan. Kami memiliki pasar paling bebas untuk ekspor (CPO) Indonesia,” kata Piket seperti dilansir dari Antaranews, Kamis (12/12/2019). Uni Eropa mencatat bahwa impor CPO dalam lima tahun terakhir relatif stabil dengan rata-rata 3,6 juta ton atau 2,3 miliar euro per tahun. Selain itu, pangsa pasar CPO Indonesia di Uni Eropa tetap merupakan yang terbesar, yakni sekitar 49 persen. Piket, yang belum lama ini dilantik pada November sebagai Dubes Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, mengakui bahwa persoalan minyak sawit setidaknya dalam dua tahun terakhir telah menjadi salah satu isu utama dalam hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia. Namun, dia menekankan Uni Eropa tidak menerapkan kebijakan larangan impor minyak sawit, melainkan kebijakan energi berkelanjutan, di mana produk-produk biofuel yang masuk ke pasar Uni Eropa harus memenuhi standar dari kebijakan tersebut. “Kebijakan tersebut juga berlaku untuk produk minyak sawit dari negara-negara lain, bukan hanya Indonesia. Semua produk dari negara lain yang tidak memenuhi standar kebijakan energi berkelanjutan kami, diberi perlakukan yang sama,” jelasnya. Piket juga menjelaskan bahwa penggunaan energi terbarukan adalah salah satu prioritas utama Uni Eropa saat ini. Uni Eropa mulai tahun ini menerapkan Arahan Energi Terbarukan (RED II) dengan target pencapaian 32 persen energi terbarukan pada 2030. Kesepakatan penerapan RED II dicapai oleh Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa pada Juni 2018. RED II bertujuan untuk menemukan campuran energi yang tepat dalam hal energi terbarukan. Terkait dengan penerapan kebijakan energi terbarukan itu, terjadi perselisihan antara Uni Eropa dan Indonesia, khususnya tentang penggunaan biodiesel yang dibuat dengan CPO. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan pun menyatakan siap melayangkan gugatan terhadap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pekan depan. Dalam gugatan itu, Indonesia menuding Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia dengan penerapan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II). Pemerintah RI menyatakan, Indonesia sebagai negara produsen sawit akan dirugikan atas penerapan kebijakan RED II yang melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan biofuel. Kebijakan Uni Eropa itu dinilai dapat menurunkan ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa. Menanggapi rencana gugatan itu, Piket mengatakan Uni Eropa perlu berdialog dengan Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain produsen minyak sawit untuk membahas cara-cara produksi yang memenuhi standar kebijakan energi terbarukan Uni Eropa sehingga hubungan perdagangan bisa terus dilaksanakan. “Kami meyakini bahwa proses dialog dapat mencapai konsensus antara kami (Uni Eropa) dengan Indonesia, Malaysia dan negara lain produsen minyak sawit. Karena tujuan kita pada akhirnya sama, yakni produksi minyak sawit dengan cara-cara yang mendukung keberlanjutan energi,” ucapnya.

https://money.kompas.com/read/2019/12/12/131719626/dubes-uni-eropa-sebut-tak-ada-larangan-impor-minyak-sawit-ri?page=all

Kumparan | Kamis, 12 Desember 2019

Jokowi soal RI Digugat Uni Eropa ke WTO: Jangan Mundur, Jangan Keok

Upaya Indonesia untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dengan menggenjot ekspor dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri menghadapi berbagai tantangan. Yang terbaru, Uni Eropa berencana menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO). Gugatan tersebut diajukan sebagai buntut dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia mulai 1 Januari 2020. Selain itu, Uni Eropa juga menghambat ekspor sawit Indonesia dengan memungut bea masuk anti subsidi (BMAS) sebesar 8 sampai 18 persen terhadap impor biodiesel asal Indonesia. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut. Ia menegaskan, Indonesia tak akan mundur dan tak bisa ditekan oleh negara mana pun. “Kita tarung dengan negara mana pun kita siap. Enggak bisa ditekan eksternal, urusan sawit ditekan Uni Eropa, urusan nikel ditekan negara lain, digugat ke WTO. Enggak apa-apa, kita hadapi. Jangan kita digugat terus grogi, enggak,” kata Jokowi saat melepas ekspor Isuzu Traga di Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/12). Ia menjelaskan, larangan ekspor nikel ditetapkan pemerintah untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak akan lagi bergantung pada ekspor barang mentah. Ke depan yang diekspor adalah barang-barang yang sudah bernilai tambah. “Ini yang kita namakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai industrialisasi sehingga kita setop namanya ekspor bahan mentah nikel. Kita ingin bahan-bahan mentah kita ada nilai tambah. Karena kalau ada industri, manufaktur ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan kerja sebesar-besarnya terbuka. Larinya ke situ,” ucapnya. Menurutnya, demi kepentingan nasional maka Indonesia tak boleh mundur. “Untuk kepentingan nasional, atau national interest kita, apapun yang diprotes negara lain ya kita hadapi. Enggak perlu ragu, baru terakhir sore kita rapatkan mengenai ini. Siapkan lawyer terbaik. Jangan digugat kita keok,” tegasnya. Lebih lanjut, Jokowi berpesan agar jangan sampai Indonesia kalah di WTO. Kepentingan nasional harus dimenangkan. “Yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat aja mundur. Kalau saya enggak. Digugat tambah semangat, tapi ya jangan kalah. Semangatnya tinggi digugat kalah. Waduh,” tutupnya.

https://kumparan.com/kumparanbisnis/jokowi-soal-ri-digugat-uni-eropa-ke-wto-jangan-mundur-jangan-keok-1sQf6VGDv1r

CNN Indonesia | Kamis, 12 Desember 2019

RI Bakal Gugat Uni Eropa ke WTO atas Tarif Impor Biodiesel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia akan menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) atas kebijakan tarif bea masuk impor bagi biodiesel. Sebelumnya, Komisi Uni Eropa sudah mengumumkan pungutan bea masuk anti subsidi sebesar 8 sampai 18 persen bagi impor biodiesel asal Indonesia. Pengenaan bea masuk merupakan tindakan perlawanan dari Uni Eropa atas subsidi yang dinilai tidak adil dari Indonesia. “Tentu pasti akan berproses, ada yang melalui WTO dan juga komplain yang lain,” ucap Airlangga, Rabu (11/12). Sayangnya, Airlangga masih belum bisa memaparkan kapan sekiranya gugatan itu akan dilayangkan. Begitu pula dengan komunikasi yang saat ini tengah dijalin oleh kedua belah pihak mengenai aturan pengenaan tarif bea masuk impor biodiesel dari Uni Eropa itu. Tak hanya melalui WTO, ia menyatakan Indonesia kemungkinan juga akan membahas ini dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA). “Tentu jadi bagian yang disampaikan, kan tidak bisa mereka mengambil kebijakan semacam itu,” katanya. Kendati akan melaporkan, namun Airlangga melihat aturan tarif baru dari Uni Eropa sejatinya tidak akan berdampak banyak bagi kinerja ekspor Indonesia. Sebab, realisasi impor biodiesel dari Tanah Air ke Benua Biru sebenarnya tidak terlalu banyak. “Kita sudah sangat kurang ekspor biodiesel (ke Uni Eropa). Tapi tentu ini menjadi catatan kami bahwa Uni Eropa semakin ketat untuk biodiesel,” imbuhnya. Di sisi lain, menurutnya, Indonesia harus bisa mengambil kebijakan lain yang tetap bisa memastikan bahwa biodiesel di dalam negeri bisa diserap. Salah satunya melalui program mandatori biodiesel 30 persen (B30) yang akan diterapkan per 1 Januari 2020. “Indonesia dengan menerapkan B30, maka kami tidak perlu ekspor ke Eropa. Kebutuhan di dalam negeri sudah mendekati 10 juta kiloliter sendiri,” terangnya. Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan komunikasi sudah dijalin dengan pihak Uni Eropa, namun opsi gugatan sejatinya masih terus dikaji. Sebab, menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa lebih dulu. “Belum, belum (gugat melalui WTO), nanti kami lihat. Kami lagi rundingkan dulu dengan Uni Eropa, kami lagi bicara soal IEU CEPA, mungkin dalam itu akan dibahas hal tadi,” tuturnya. Kendati begitu, Agus berpandangan bahwa pengenaan tarif bea masuk impor biodiesel pasti akan memberi dampak pada nilai perdagangan dari komoditas itu. Namun, dampak keseluruhan terhadap kinerja ekspor nasional masih terus dilihat. “Ya sebenarnya dengan segala macam tarif kami keberatan, namanya orang jual atau dagang dengan adanya tarif, kalau bisa tidak ada tarif. Itu gunanya kami kerja sama dengan negara mitra untuk meningkatkan ekspor,” pungkasnya.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191212160217-92-456435/ri-bakal-gugat-uni-eropa-ke-wto-atas-tarif-impor-biodiesel

GATRA | Kamis, 12 Desember 2019

Menko Luhut: Biodiesel Mentok di B50, Ini Jawaban Mentan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pengembangan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) hanya mentok hingga B50 (50% CPO dan 50% Solar). Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah berhasil melakukan uji coba B100 pada kendaraan-kendaraan dinas di lingkungan internalnya. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengakui kondisi saat ini belum memungkinkan untuk pengembangan B100 secara komersial. “Kita nggak bisa langsung ke sana. Kita butuh industri kan,” kata Mentan di kantornya, Jakarta, Kamis (12/12). Syahrul menilai mandatori (kewajiban) penggunaan B30 yang akan dilakukan per 1 Januari 2020 sudah memberikan keuntungan bagi industri perkebunan kelapa sawit. “Kita harap (CPO) bisa ditingkatkan menjadi 50 persen, bahkan 100. Kita punya percontohan B100 dan hasil ya lebih baik, tapi kan harus industrialisasi,” katanya.

https://www.gatra.com/detail/news/461678/ekonomi/menko-luhut-biodiesel-mentok-di-b50-ini-jawaban-mentan

Suara Com | Kamis, 12 Desember 2019

Mobil yang Pertama Kali Gunakan B30 Harus Ganti Filter Lebih Cepat

Mobil yang menggunakan bahan bakar solar B30 untuk pertama kalinya harus mengganti filter bahan bakar lebih cepat, demikian hasil pengujian dari Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM yang dilansir Antara, Rabu (11/12/2019). Kendaraan baru atau yang sebelumnya tidak menggunakan biodiesel cenderung mengalami penggantian filter bahan bakar lebih cepat di awal penggunaan B30 karena efek blocking, namun sesudahnya kembali normal. Oleh karena itu, usulan spesifikasi bahan bakar untuk B100, kadar monogliserida maksimum adalah 0,55 persen – massa dan kadar air maksimum adalah 350 ppm. Penggunaan B100 dil uar rekomendasi ini memerlukan pengujian tambahan. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) diharapkan memberikan informasi adanya penggantian filter bahan bakar yang lebih cepat pada kendaraan baru atau kendaraan yang belum pernah menggunakan bahan bakar campuran biodiesel. Terkait pasokan, dalam kesempatan lain Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim menyampaikan bahwa produsen biodiesel Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dalam negeri siap untuk memasok FAME guna mendukung program penggunaan Biodiesel 30 (B30) pada 2020 mendatang. “Dari sisi kemampuan pasok industri, maka industri biodiesel FAME dalam negeri sangat siap untuk memasok FAME untuk kebutuhan program B30,” kata Abdul Rochim. Rochim memaparkan sebagai pembina industri produsen biodiesel FAME, Kemenperin memastikan bahwa kapasitas terpasang produksi FAME dalam negeri mencapai 12,05 juta kilo liter, sedangkan utilisasi atau produksi aktual FAME sebesar 9,2 juta kiloliter pada 2019. Sementara itu, kebutuhan Biodiesel FAME untuk mendukung kebijakan B30 mencapai 9,6 juta kiloliter pada 2020. “Pada 2020 akan ada tambahan kapasitas produksi (revamping pabrik lama dan tambahan pabrik baru sebesar 1,2 juta kiloliter), sehingga total kemampuan pasok biodiesel pada 2020 mencapai 10,4 juta kiloliter,” ujar Rochim.

https://www.suara.com/otomotif/2019/12/12/071500/mobil-yang-pertama-kali-gunakan-b30-harus-ganti-filter-lebih-cepat

Valid News | Kamis, 12 Desember 2019

Pertamina Masih Membutuhkan Campuran Bahan Biodiesel B30

PT Pertamina (Persero) membutuhkan tambahan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau campuran untuk bahan biodiesel B30 sebanyak 72.000 kiloliter (KL). Penambahan tersebut untuk dicampurkan di delapan titik, yaitu Rewulu, Medan, TBBM Balikpapan, Plaju, Boyolali, Jakarta, Sulawesi Utara dan Dumai. Dalam formula perhitungan Kementerian ESDM setidaknya dibutuhkan 9,6 juta KL FAME untuk mendukung program B30 pada 2020. Sementara, kebutuhan pada 2019 alokasi FAME mencapai 6,6 juta KL. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penyerapan FAME terus mengalami kenaikan. Pada 2017, penyerapan FAME mencapai 2,51 juta KL. Kemudian naik menjadi 3,2 juta KL pada 2018. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim menyampaikan bahwa produsen biodiesel Fatty Acid Methyl Esters dalam negeri siap memasok untuk mendukung program penggunaan Biodiesel B30 pada 2020 mendatang. “Dari sisi kemampuan pasok industri maka industri biodiesel FAME dalam negeri sangat siap untuk memasok FAME untuk kebutuhan program B30,” kata Abdul Rochim, dilansir dari Antara. Rochim memaparkan sebagai pembina industri produsen biodiesel FAME, Kemenperin memastikan bahwa kapasitas terpasang produksi FAME dalam negeri mencapai 12,05 juta kilo liter, sedangkan utilisasi atau produksi aktual FAME sebesar 9,2 juta kiloliter pada 2019. “Pada 2020 akan ada tambahan kapasitas produksi (revamping pabrik lama dan tambahan pabrik baru sebesar 1,2 juta kiloliter), sehingga total kemampuan pasok biodiesel pada 2020 mencapai 10,4 juta kiloliter,” ujar Rochim. Terkait pengamanan pasokan dalam negeri, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai implementasi program B30 perlu memperhatikan sejumlah hal. Antara lain mulai dari kesiapan teknis, distribusi hingga pemberian insentif, untuk menjaga konsistensi pasokan bahan bakar nabati atau biofuel. Terlebih saat ini harga minyak kelapa sawit dunia terus mengalami penguatan. Pemerintah pun diharapkan bisa menyiapkan insentif agar produsen tetap memasok kebutuhan dalam negeri. Pasalnya tidak ada melarang ekspor biofuel dari minyak kelapa sawit setelah program tersebut di implementasikan. “Kebijakannya ketika harga sawit naik, pemerintah siapkan insentif. Jadi meski harga sawit naik, teman-teman produsen yang jual biofuel dapat insentif, seperti pajak atau lainnya,” kata Peneliti INDEF Rusli Abdullah. Ia pun berharap produsen konsisten mendukung program ini. Apalagi sebelumnya program B30 gencar dijalankan pemerintah karena harga komoditas anjlok. Rusli mengingatkan dengan biofuel dimanfaatkan di dalam negeri juga akan membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan dan neraca dagang akibat impor yang terlalu besar. “B30 akan mengurangi pemakaian solar sehingga impor Indonesia secara makro bisa berkurang dan CAD (current account deficit) terbantu,” imbuhnya

https://www.validnews.id/Pertamina-Masih-Membutuhkan-Campuran-Bahan-Biodiesel-B30-vzM

Kompas | Kamis, 12 Desember 2019

Penggunaan 100 Persen CPO untuk Listrik Terkendala Regulasi Harga

Uji coba crude palm oil ( CPO) sebagai sumber bahan bakar utama pembangkit listrik sukses dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung. Manajemen PLN kini menunggu regulasi harga untuk mengkalkulasi biaya pengadaan CPO untuk setiap pembangkit. “Sudah dilaksanakan penggunaan B100 atau semuanya CPO. Ini akan menjadi bahan bakar pengganti solar. Hanya sekarang belum ada kepastian harga CPO ini,” kata General Manager PLN UIW Bangka Belitung Abdul Mukhlis di Pangkal Pinang, Kamis (12/12/2019). Dia menuturkan, tata niaga CPO diatur pemerintah termasuk harga jual untuk industri. PLN selain berharap kepastian harga, juga menginginkan harga yang murah ketimbang solar. Sebab CPO mengandung tingkat keasaman yang tinggi yang berdampak pada biaya pemeliharaan mesin. “Kalau untuk mendukung devisa memang bagus gunakan CPO. Karena sumberdaya ini asli Indonesia. Tapi PLN ingin harga ini lebih efisien juga,” kata Abdul. Saat uji coba pada pertengahan Agustus 2019 berhasil dinyalakan pembangkit selama 16 jam dengan 12 ton CPO. Daya yang dihasilkan pun bisa langsung masuk sistem distribusi. Dengan daya tersebut bisa menyuplai kebutuhan 2.300 rumah warga. Manager Bagian Enginering UPK Bangka Belitung R Gurning mengatakan, pihaknya menargetkan tahun ini bisa satu kali lagi uji coba dengan durasi waktu 360 jam. “Tidak terjadi perubahan signifikan terhadap parameter mesin ketika menggunakan CPO dibandingkan B20,” ujar Gurning. Pembangkit “green” Adapun CPO yang digunakan dalah minyak kelapa sawit yang diperoleh dari hasil ekstrasi buah kelapa sawit tanpa melalui proses pemurnian. “Artinya pembangkit yang ada di Babel ini mulai green. Dan yang paling penting sumbernya ada di sini tidak perlu ambil dari luar lagi,” ucapnya. Pada tahap persiapan uji coba itu, PLN memodifikasi engine seperti storage tank, sistem filtrasi dan sebagainya. Selain itu juga ditambahkan alat pemanas/heater untuk menjaga temperatur CPO sebelum masuk ke dalam engine berkisar antara 60-80 derajat sehingga dispositas bisa dijaga diangka 10-12 csv sehingga mampu terbakar di ruang bakar mesin tersebut. Untuk memastikan CPO aman bagi lingkungan, PLN juga bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup (DLH) untuk mengukur emisi yang dihasilkan.

https://regional.kompas.com/read/2019/12/12/14565991/penggunaan-100-persen-cpo-untuk-listrik-terkendala-regulasi-harga?page=all

Bisnis | Kamis, 12 Desember 2019

Sektor Perikanan Perlu Peta Jalan B30

(Pemerintah dinilai perlu untuk membuat peta jalan terkait dengan kebijakan penerapan bahan bakar biodiesel B30 untuk sektor kelautan dan perikanan karena kebijakan tersebut bakal berdampak luas pula hingga ke aspek kemaritiman)

Pemerintah dinilai perlu untuk membuat peta jalan terkait dengan kebijakan penerapan bahan bakar biodiesel B30 untuk sektor kelautan dan perikanan karena kebijakan tersebut bakal berdampak luas pula hingga ke aspek kemaritiman. “Mayoritas pelaku usaha perikanan di Indonesia masih menggunakan solar sebagai sumber energi. Dengan kewajiban B30, jelas memberikan dampak kepada pelaku usaha perikanan, baik skala kecil, menengah, dan besar,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim. Menurut dia, kesiapan penerapan B30 untuk sektor kelautan dan perikanan bisa berdampak positif atau negatif, di mana hal itu bergantung kepada kesiapan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemda, dan pelaku usaha perikanan. Untuk itu, dia menegaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perikanan perlu duduk bersama dan merumuskan peta jalannya sehingga ada peran masing-masing dalam pemberlakuan aturan tersebut. “Jika diperlukan, bisa mengajukan tenggang waktu baru.” Abdul Halim berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan dari KKP yang terkait dengan pengalihan energi ke B30 saat ini dinilai masih jauh dari memadai.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191212/99/1180939/sektor-perikanan-perlu-peta-jalan-b30

Sinar Harapan | Kamis, 12 Desember 2019

Implementasi B30 Perlu Insentif untuk Produsen Sawit

Instutite for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai implementasi program B30 perlu memperhatikan sejumlah hal, mulai dari kesiapan teknis, distribusi hingga pemberian insentif, untuk menjaga konsistensi pasokan bahan bakar nabati atau biofuel. Peneliti INDEF Rusli Abdullah yang dihubungi di Jakarta, Rabu (11/12/2019), mengatakan seiring dengan terus membaiknya harga minyak kelapa sawit di pasar internasional, maka pemerintah diharapkan bisa menyiapkan insentif agar produsen tetap memasok kebutuhan dalam negeri. “Kebijakannya ketika harga sawit naik, pemerintah siapkan insentif. Jadi meski harga sawit naik, teman-teman produsen yang jual biofuel dapat insentif, seperti pajak atau lainnya,” katanya. Rusli mengatakan pemerintah memang tidak secara gamblang melarang ekspor biofuel dari minyak kelapa sawit setelah implementasi program tersebut. “Kembali lagi ke moral produsen, mereka harus tahu diri karena saat harga turun pemerintah berusaha sampai membuat program B20-B30 begini, tapi ketika harga naik malah ekspor. Sebaiknya tahu diri,” ujar Rusli Abdullah. Rusli mengatakan dengan biofuel dimanfaatkan di dalam negeri juga akan membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan dan neraca dagang akibat impor yang terlalu besar. “B30 akan mengurangi pemakaian solar sehingga impor Indonesia secara makro bisa berkurang dan CAD (current account deficit) terbantu,” imbuhnya. Rusli juga mengusulkan agar ada kebijakan serupa dengan mandatori yang diimplementasikan pada komoditas batu bara untuk program B30. Hal itu juga untuk menjaga keberlangsungan pasokan minyak kelapa sawit untuk program tersebut. Lebih lanjut, masalah distribusi, sosialisasi kepada pengguna serta hal teknis lainnya diharapkan bisa jadi perhatian pemerintah.

http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10982/implementasi_b30_perlu_insentif_untuk_produsen_sawit

Kontan | Kamis, 12 Desember 2019

Isuzu Indonesia akan ekspor 6.000 unit pick up ke Filipina hingga akhir 2020

PT Isuzu Astra Motor Indonesia akan mengekspor 6.000 unit pick up medium ke Filipina. Pick up medium jenis Isuzu Traga itu akan diekspor mulai Desember 2019 hingga akhir tahun 2020. Isuzu memperkirakan ekspor ini akan memberi sumbangan devisa kepada negara sebesar US$ 66 juta. “Ekspor ini selain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi target produksi, juga sebagai bentuk upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas produk Isuzu agar memenuhi standar kualitas kelas dunia,” ujar Presiden Direktur Isuzu Astra Motor Indonesia Jap Ernando Demily saat ekspor perdana, Kamis (12/12). Tidak hanya ekspor ke Filipina, Isuzu juga mengincar pasar ekspor selama tiga tahun ke depan. Dia menargetkan ekspor ke 20 negara hingga Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. “Ekspor pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi global kendaraan Isuzu di luar Jepang,” terang Ernando. Asal tahu saja Isuzu Indonesia telah memindahkan lokasi pabrik ke Kawasan Industri Suryacipta, Karawang Timur. Hal itu untuk meningkatkan kapasitas produksi Isuzu. Pabrik Isuzu Indonesia di Karawang memiliki luas lahan 30 hektare (ha). Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi reguler sebesar 52.000 unit per tahun dan dapat dioptimalkan hingga menjadi 80.000 unit per tahun. Isuzu Traga sudah mendapatkan Fasilitas Pembebasan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Dengan menggunakan fasilitas ini, impor bahan baku yang diolah, dirakit, dipasang pada barang dan hasil produksinya akan diekspor tidak dipungut bea masuk dan PPN Impor. Ekspor Isuzu Traga diakui tidak hanya berdampak pada lingkaran internal dari Isuzu Indonesia. Asal tahu saja kegiatan ekspor membutuhkan penambahan supplier hingga mencapai 119 perusahaan. Secara keseluruhan, ekspor akan memberikan tambahan penghasilan bagi para supplier hingga US$ 9 juta per tahun. Serta penambahan omset untuk perusahaan logistik dapat mencapai US$ 300.000 per tahun.

https://industri.kontan.co.id/news/isuzu-indonesia-akan-ekspor-6000-unit-pick-up-ke-filipina-hingga-akhir-2020

Neraca | Jum’at, 13 Desember 2019

TBLA Anggarkan Capex Rp 268,76 Miliar

Menyambut langkah pemerintah yang akan memberlakukan kebi-jakanpenggunaansolarber-campur biodiesel 30% (B30) mulai tahun depan, PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akan menambah kapasitas pabrik biodieselnya. Maka untuk mendanai hal tersebut dan juga ekspansi bisnisnya, perseroan mengalokasikan belanja modal tahun depan sebesar 26 juta dolar Singapura atau Rp-268,76 miliar. Sekretaris Perusahaan Tunas Baru Lampung, Hardy mengatakan, pada tahun depan perseroan akan membangun empat pabrik anyar dan satu penanaman kebun. Disebutkan, perseroan akan membangun satu pabrikrefined glycerine berkapasitas 120 ton per hari. Pabrik kedua dikhusukan untuk re-esterification PF-AD dengankapasitas 100 ton perhari. Rencananya kedua pabrik ini ditargetkan akan selesai pada Mei 2020. “Untuk kedua pabrik ini kami mengalokasikan dana sekitar 6 juta dolar Singapura [setara dengan Rp62,02 miliar). Saat ini keduanya masih dalam tahap pem-bangunan/\’ujarnya di Jakarta, kemarin. Hardy menambahkan perseroan akan menambah kapasitas produksi biodiesel. Pasalnya, dalam beberapa tahun ke depan kebutuhan biodiesel akan semakin meningkat sesuai mandatory pemerintah. O-leh sebab itu, TBLA membangun pabrik biodiesel berkapasitas 1.500 ton per hari di Lampung. Dengan demikian total kapasitas produksi biodiesel menjadi 2.500 ton per haripada2020. Selain itu perseroan akan membangun pabrik refinery berkapasitas 2.500 ton per hari di lokasi yang sama. Setidaknya pada 2021, TBLA dapat memproduksi 750.000 ton dengan kapa-sitas2.500tonperhari. “Rencananya, kedua pabrik itu akan selesai pada awal kuartal IV/2020. Sementara besaran dana yang kami keluarkan mencapai 20 juta dolar Singapura [setara dengan Rp206,74 miliar),” katanya. Sebagai informasi, rencana ekspansi pabrik dilakukan dengan menambah satu lini baru di pabrik yang berlokasi di Lampung. Pe- mbangunan ini diperkirakan akan selesai pada akhir 2020. Saatini TBLA juga memiliki pabrik di Palembang, Sumatra Selatan dan Surabaya, Jawa Timur. Nantinya, lewat pembangunan ini, TBLA berencana menambah kapasitas pengolahan biodiesel sebanyak 1.-500 ton per hari. Sebelumnya, kapasitas total pabrik biodiesel TBLA hanya 1.000 ton per hari. Sehingga kapasitas produksi biodiesel perseroan akan menjadi 2.500 ton per hari. Jika dilihat secara tahunan, produksi biodiesel TBLA akan bertambah dari 300.000 ton menjadi 750.000 ton. Di samping itu, menurut Wakil Direktur Utama PT Tunas Baru Lampung Tbk, Sudarmono Tasmin, program B30 pemerintah juga berpengaruhkepermintaan biodiesel dalam negeri. Dia mengatakan, TBLA mendapat kenaikan permintaan dari Pertamina. Selain itu, PT AKR dan Shell juga sudah mulai mengajukan permintaan biodiesel ke perusahaannya. Sementara itu, dari pasar luar negeri, TBLA juga memperoleh tambahan permintaan, terutama dari China.