+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Alokasi Biodiesel 2019 Mencapai 6.197.101 KL

Investor Daily Indonesia | Selasa, 29 Januari 2019

Alokasi Biodiesel 2019 Mencapai 6.197.101 KL

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyebutkan alokasi Bahan Bakar Nabati atau biodisel 2019 dialokasikan sebesar 6.197.101 kiloliter (Kl). Berdasarkan data yang dihimpun di Jakarta, Senin (28/1), dari Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) alokasi tersebut untuk pencampuran BBM (B20) periode Januari-Desember 2019. Hal tersebut berdasarkan Kepmen Nomor 2018 K/10/MEM 2018 yang ditetapkan 29 November 2018. Ada sebanyak 18 badan usaha BBM yang mendapatkan alokasi Biodiesel untuk program B20, di mana PT Pertamina mendapatkan jatah 5.304.251 Kl, yaitu terbanyak dibandingkan badan usaha lainnya. Sedangkan untuk pemasok BBN Biodiesel terdapat 19 badan usaha, di mana PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki volume terbesar dalam memberikan pasokan yaitu 904.431 Kl. Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa Biodiesel sebesar 20 persen (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai mampu menghemat impor solar sebesar 937,84 juta dolar AS sejak September 2018 dijalankan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto memaparkan, penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Biodiesel selama 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL). Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil. Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited). Dalam laporan kinerja 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL.

Rakyat Merdeka | Selasa, 29 Januari 2019

Penyaluran B20 Butuh Kapal Bekas

Insa Protes Permendag Nomor 118 Pengusaha kapal nasional meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 118 soal larangan impor kapal bukan baru direvisi. Selain tanpa sosialisasi, kebijakan tersebut juga akan mengancam program B20. KETUA Umum Indonesian National Shipowners Association (Insa) Johnson W. Sutjipto mengatakan, Permendag No. 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, akan menghambat industri pelayaran nasional. Sebab, aturan ini telah menutup izin importasi kapal tidak baru untuk jenis kapal tanker minyak, gas, asphalt, dan kimia. Pembatasan dilakukan untuk semua ukuran kapal tanker. Mulai dari yang paling kecil di bawah 5.000 Gross Tonnage (GT) dan ukuran sedang mulai dari 5.000 GT tapi tidak melebih 50.000 GT. Kemudian ukuran besar atau di atas 50.000 GT. “Dengan pembatasan ini, maka kapal yang boleh diimpor adalah kapal-kapal dalam keadaan baru,” ujarnya saat berbincang dengan Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin. Menurut Johnson, kebijakan ini akan memperlemah sendi-sendi perekonomian nasional dan membahayakan kepentingan bangsa. Khususnya untuk menjamin distribusi minyak dan gas (migas) domestik dan Biodiesel 20 persen (B20).

“B20 merupakan program andalan Presiden Jokowi untuk menekan defisit perdagangan. Jika aturan ini dilaksanakan, penyaluran B20 akan terancam,” paparnya. Selain itu, kata dia, Permendag 118 juga membatasi izin impof kapal angkutan barang dan kendaraan dalam keadaan tidak baru untuk ukuran 1.000 GT-4.000 GT dan ukuran 4.000 GT-5.000 GT. Padahal, kapal tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa di dalam negeri melalui angkutan penyeberangan. “Ini juga mengancam program tol laut Presiden Jokowi,” ujarnya. Menurut dia, batasan usia kapal yang boleh diimpor maksimum 20 tahun juga kurang tepat. Sebab, pasokan kapal di dalam negeri dan luar negeri terbatas. Sementara untuk membangun kapal baru dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. “Kami mengusulkan batasan usia kapal impor maksimum 25 tahyn,” ujarnya. Selain itu, dia mengeluhkan, penghitungan usia kapal dalam Permendag 118 dimulai sejak keel laying (peletakan lunas) tidak sesuai dengan aturan internasional,yakni Ketentuan Safety Of Life At Sea (SOLAS) dari International Maritime Organization (IMO) yang menghitung usia kapal sejak pengiriman.

“Pasal 4 ayat 6 Permendag 90 Tahun 2017 sudah tepat karena usia kapal dihitung dari pengiriman. Kami berharap pasal tersebut dipertahankan dalam Permendag 118,” pintanya. Terkait dengan kewajiban survei terhadap kapal yang akan diimpor juga tidak tepat. Sebab, setiap kapal yang akan diimpor telah melalui proses survei kelas akan oleh Badan Klasifikasi atuaF/ag Uta ie. Menurut dia, pada saat pergantian bendera biasanya Flag State sudah melakukan survei sebelum dokumen ganti bendera terbit. “Kami mengusulkan agar kebijakan survei tersebut tetap ditiadakan sesuai dengan aturan sebelumnya,” katanya. Johnson menambahkan, implementasi Permendag 118 juga tanpa sosialisasi dan tenggang waktu menyebabkan sejumlah anggota Insa yang sudah berinvestasi membeli kapal baru pada akhir 2018 menjadi terjebak. Sebab, kapal-kapal tersebut tidak bisa masuk ke Indonesia meskipun sudah berbendera Indonesia. Padahal, keberadaan kapal-kapal tersebut sangat dibutuhkan untuk menggerakan perekonomian nasional “Kami sudah mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan (Kemendag) Enggartiasto Lukita hari ini (kemarin) agar Permendag 11 8 direvisi,” tukasnya.

Harian Ekonomi Neraca | Selasa, 29 Januari 2019

Alokasi Biodisel 2019 Capai 6.197.101 Kiloliter

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbaru loin dan Konservasi Energi (EBTKE) menyebutkan alokasi Bahan Bakar Nabati atau biodisel 2019 dialokasikan sebesar 6.197.101 kiloliter (Kl). Berdasarkan data yang dihimpun di Jakarta. Senin (28/1), dari Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ES DM) alokasi tersebut untuk pencampuran BBM (B20) periode Januari-Desember 2019. Hal tersebut berdasarkan Kepmen Nomor 2018 K/10/MEM 2018 yang ditetapkan 29 November 2018. Ada sebanyak 16 badan usaha BBM yang mendapatkan alokasi Biodiesel untuk program B20, di mana PT Pertamina mendapatkan jatah 5.304.251 Kl, yaitu terbanyak dibandingkan badan usaha lainnya. Sedangkan untuk pemasok BBN Biodiesel terdapat 19 badan usaha, di mana PT VVilmar Nabati Indonesia memiliki volume terbesar dalam memberikan pasokan yaitu 904.431 kl

Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa Biodiesel sebesar 20 persen (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai mampu menghemat impor solar sebesar 937,84 juta dolar AS sejak September 2018 dijalankan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto memaparkan, penyaluran FAME (Fart) Acid Methyl Ester) Biodiesel selama 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL). Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintan dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil. Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited). Dalam laporan kinerja 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL.

Bisnis Indonesia | Selasa, 29 Januari 2019

LSIP Andalkan Program B20

Emiten perkebunan, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. optimistis penjualan pada tahun ini bakal tumbuh lebih baik, meskipun perseroan telah keluar dari skema sertifikasi keberlanjutan yang dikelola oleh Roundtables Sustainability Palm Oil (RSPO). Emiten bersandi saham LSIP tetap percaya diri akan membukukan penjualan yang positif pada 2019, meskipun penjualan dan laba selama kuartal ni/2018 terpukul. Hingga September 2018, penjualan LSIP tergerus 19,61% dan laba juga tertekan 46,1% secara tahunan (year on year/yoy). Selama 5 tahun terakhir, kinerja LSIP cukup bervariasi. Pada 2017 dan 2014, pendapatan LSIP berhasil tumbuh 36,57% dan 21,76%. Akan tetapi, pada 2016 dan 2015, kinerja LSIP terkontraksi. Adapun, total penjualan LSIP hingga September 2018 senilai Rp2,87 triliun, terdiri dari penjualan kelapa sawit, karet, benih dan lain-lainnya masing-masing senilai Rp2,62 triliun, Rpl45,5 miliar, Rp57,16 miliar dan Rp47,86 miliar. Sejauh ini, perseroan hanya mengandalkan penjualan di dalam negeri.

Penurunan penjualan pada kuartal ketiga tahun lalu, dominan disebabkan oleh penjualan produk kelapa sawit yang menurun 19,38% (yoy). Group Head Of Sustainability London Sumatra Indonesia Muhammad Waras mengamini bahwa perseroan telah keluar dari skema RSPO. Menurutnya, hal tersebut tidak akan berdampak signifikan pada penjualan perseroan, karena tidak menyasar penjualan di luar negeri. “Sejauh ini, tidak ada pengaruh terhadap ekspor CPO kami, karena semua CPO yang kami hasilkan digunakan secara internal. Kami juga tidak memiliki penjualan ekspor CPO,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Senin (28/1). Emiten asal Tanah Deli ini telah menjadi anggota RSPO sejak awal dan aktif mulai 2004. Sebenarnya, RSPO ini bersifat sukarela dan LSIP pun telah mendukung RSPO sebagai badan yang independen dan objektif untuk s mendukung dan membimbing dalam upaya keberlanjutan. Saat dihubungi terpisah, Alfred Nainggolan, Kepala Riset Koneksi Kapital, mengatakan LSIP tidak memiliki porsi ekspor, sehingga untuk jangka pendek, keluarnya LSIP dari RSPO tidak akan memberikan pengaruh pada 2019 dan 2020. Apalagi, LSIP belum berencana untuk meningkatkan penjualan dalam porsi ekspor.

Akan tetapi, apabila emiten kebun itu masuk dalam skema RSPO, maka memiliki peluang yang terbuka untuk masuk ke pasar Eropa, dengan label tersebut. Keluarnya LSIP dari RSPO, katanya, secara langsung akan menghilangkan sertifikasi LSIP untuk kategori ramah lingkungan di pasar Eropa dan Amerika. Sementara itu, pada 2018, kinerja LSIP dalam kondisi tertekan cukup dalam. Setelah kondisi tertekan, kata Alfred, pada 2019 pertumbuhan laba LSIP berpotensi mencapai 21% dibandingkan dengan 2018 dan penjualan bakal tumbuh 10%-12%. “Kami memproyeksikan laba bersih LSIP sebesar Rp496 miliar, dengan earning per share (EPS) sebesar Rp72. Kami memproyeksikan laba bersih LSIP 2019 sebesar Rp605 miliar, dengan EPS Rp89,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (28/1).

PRODUK HILIR

Alfred menambahkan, pertumbuhan laba LSIP bakal lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) yang diproyeksikan tumbuh 18%. Sebabnya, LSIP memiliki diversifikasi yang cukup luas untuk produk hilir. Selain itu, LSIP juga memiliki segmen penjualan cokelat, yang berpotensi memberikan kontribusi positif pada penjualan. Lebih jauh, Alfred memberikan rekomendasi hold pada sektor perkebunan, termasuk LSIP. Alasannya, saham-saham yang berada di sektor perkebunan memiliki valuasi yang cukup- mahal, di tengah potensi CPO yang tidak akan naik tinggi. Targat harga yang ditetapkan untuk LSIP mencapai Rpl.425 per saham, yang mencerminkan price earning ratio (PER) sebanyak 16 kali. Pada penutupan perdagangan Senin (28/1), saham LSIP ditutup menghijau, naik 1,36% atau setara 20 poin menuju level Rpl.490 per saham, dengan PER sebesar 22,24 kali. Alfred memproyeksikan harga saham LSIP lebih rendah dibandingkan dengan harga saat ini, karena sektor CPO belum pulih. Pada tahun lalu, volatilitas harga CPO cukup besar, sehingga kondisi tersebut memberikan kejukan di pasar.

Harga CPO pada tahun ini diproyeksikan hanya akan bergerak pada kisaran 2.200-2.300 ringgit per ton. Akan tetapi, angin segar bagi emiten perkebunan adalah harga CPO telah menembus level 2.300 ringgit per ton. Dalam Bursa Malaysia, harga CPO untuk kontrak April 2019 pada perdagangan Senin (28/1) ditutup menguat 33 ringgit, menuju level 2.327 ringgit per ton. Mulai membaiknya harga CPO, membuat emiten perkebunan kian agresif menggenjot penjualan, khususnya di dalam negeri. Selain itu, program B20 diperkirakan dapat menjadi penopang konsumsi domestik. Di tengah kondisi oversupply yang masih membayangi pasar global, kebijakan B20 yang dimulai sejak September 2018 diharapkan bakal meningkatkan konsumsi minyak sawit domestik. Adapun, Head of Research FAC Sekuritas Wisnu Prambudi Wibowo mengatakan, keputusan LSIP untuk keluar dari RSPO tidak akan berdampak signifikan mengingat produk CPO LSIP telah memiliki sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).

Wisnu menambahkan, pada 2017, penjualan LSIP lebih banyak ke induknya, yakni PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP), hingga 61% dan sisanya dijual di dalam negeri. Saat ini, LSIP lebih fokus melakukan penjualan di dalam negeri,, mengingat harga CPO mulai merangkak naik. “Harga CPO sudah merangkak naik. Saat LSIP keluar dari RSPO, harga saham LSIP pun tidak merespons dengan penurunan,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (28/1). FAC Sekuritas merekomendasikan beli saham LSIP, dengan target harga Rp 1.900 per saham. Akan tetapi, harga saham LSIP berpotensi turun dalam jangka pendek pada kisaran Rpl.350-Rpl.380 per saham. Dia menambahkan, harga saham LSIP bakal meningkat seiring dengan membaiknya harga CPO.Sementara itu, mengutip outlook Sinarmas Sekuritas, harga saham LSIP berpotensi naik menuju level Rpl.600 per saham, dengan PER yang mencerminkan 17,8 kali. CPO berpotensi rebound sehingga menguntungkan kinerja saham LSIP. Sinarmas Sekuritas memproyeksikan pendapatan dan laba bersih LSIP pada 2018 masing-masing terkoreksi 12,2% dan 35,3% (yoy), masing-masing menjadi Rp4,15 triliun dan Rp494 miliar. Sementara itu, target pendapatan dan laba bersih LSIP pada 2019 masing-masing senilai Rp4,67 triliun dan Rp610 miliar, masing-masing tumbuh 12,3% dan 23,5% (yoy).

Bisnis | Senin, 28 Januari 2019

BMAD Biodiesel Oleh AS: Aprobi Tunggu Pemerintah Gugat Melalui WTO

Produsen biodiesel Indonesia meminta pemerintah segera mengajukan tuntutannya ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) biodiesel yang dilakukan AS. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor mengatakan, masukan dari kalangan usaha terkait dengan perlawanan tudingan AS telah diserahkan ke Kementerian Perdagangan pada tahun lalu. Menurutnya, Aprobi telah memiliki sejumlah bukti yang menyatakan produk biodiesel Indonesia bebas dari aksi dumping seperti yang dituduhkan AS. “Kami sudah serahkan dokumen berisi bukti dan sikap kami mengenai bantahan tudingan AS terkait dengan aksi dumping pada biodiesel Indonesia sejak tahun lalu. Kini kami tinggal menunggu aksi pemerintah untuk maju ke WTO,” jelasnya, Senin (28/1/2019). Dia mengatakan, ekspor biodiesel Indonesia ke AS memiliki prospek yang menjanjikan. Pasalnya, negeri Paman Sam sedang meminati produk bahan bakar yang terbarukan. Sementara itu, produk biodiesel Indonesia harganya terbilang lebih murah dibandingkan bahan bakar yang berasal dari minyak rapeseed, kedelai maupun biji bunga matahari.

Adapun pada Februari 2018, AS memutuskan untuk menaikkan BMAD untuk biodiesel asal Indonesia menjadi 95,52% dari tarif yang ditetapkan negara tersebut pada Oktober 2017 sebesar 50,17%. Hal itu membuat Aprobi menghentikan ekspor biodiesel asal Indonesia ke AS pada tahun lalu “Sembari menunggu langkah pemerintah, kami akan mengalihkan ekspor biodiesel kita ke Uni Eropa (UE) lebih dulu. Sebab kita sudah berhasil menang di WTO melawan UE pada tahun lalu,” jelasnya Berdasarkan data Trade Map, ekspor biodiiesel Indonesia pada 2015 sempat mencapai US$175,83 juta, dan meningkat pada 2016 senilai US$291,97 juta. Namun, setelah AS memberlakukan tarif awal BMAD biodiesel asal RI pada 2017, impor produk itu dari Indonesia anjlok menjadi US$71 juta. Sementara itu, berdasarkan data Aprobi, ekspor biodiesel asal Indonesia ke seluruh dunia pada tahun lalu mencapai 1,6 juta kiloliter (kl). Sementara itu, produksi biodiesel RI sepanjang tahun lalu mencapai 5 juta kl. Adapun, pada tahun ini ekspor biodiesel diproyeksikan tumbuh 800.000 kl, lantaran mendapatkan dukungan permintaan dari UE dan China.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati mengaku, Indonesia memilih untuk berhati-hati dalam melawan AS di WTO. Pasalnya, Pemerintah Indonesia menurutnya, harus berkonsolidasi terlebih dahulu dalam menentukan substansi tuntutan dan biaya yang disediakan untuk melakukan tindakan hukum itu. “Kasus ini secara legal dan teknis sangat rumit sehingga pemerintah dan seluruh stake holders terkait masih terus melakukan kajian dan merumuskan sikap secara hati-hati,” jelasnya. Dia menyebutkan, Indonesia harus memastikan bahwa Indonesia memiliki dasar yang kuat ketika melaporkan kasus tersebut ke WTO. Untuk itu, dia mengklaim pemerintah masih terus mengumpulkan data-data yang lengkap dari seluruh kalangan mulai dari asosiasi pengusaha hingga kementerian dan lembaga terkait di dalam negeri. “Pemerintah dan eksportir biodiesel untuk sementara memilih untuk melakukan banding terhadap keputusan Kementerian Perdagangan AS (USDOC) dan komisi perdagangan internasional AS (USCIT) di pengadilan AS. Mudah-mudahan langkah ini bisa lebih efektif sehingga tidak perlu melaporkan melalui WTO,” jelasnya.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190128/12/883262/bmad-biodiesel-oleh-as-aprobi-tunggu-pemerintah-gugat-melalui-wto

Detik | Senin, 28 Januari 2019

Antisipasi Biodiesel B20 Kotor, Saringan BBM Truk Ditambah

Mendukung inisiasi pemerintah untuk menerapkan bahan bakar Biodiesel B20, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) menyatakan armada Mitsubishi Fuso sudah siap untuk menggunakannya. Untuk antisipasi hal yang tak diinginkan, mobil kini dipasang filter tambahan. “Pada model terbaru kita, Fighter, sudah terdapat double filter dan double water separator supaya ketika sudah diharuskan menggunakan bahan bakar Biodiesel B20, pemilik tak perlu khawatir lagi. Komponen tersebut untuk meredam kendala yang akan timbul dalam penggunaan bahan bakar itu,” ujar Presiden Direktur KTB Atsushi Kurita di peresmian Mitsubishi Fuso Fighter, Jakarta. Penggunaan Biodiesel B20 memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Salah satu kelebihannya selain dapat menghemat devisa negara adalah bahan bakar tersebut bisa menghasilkan proses oksidasi yang lebih baik ketimbang solar. Namun bahan bakar akan lebih kotor karena dibuat menggunakan bahan dari makhluk hidup seperti sawit atau lemak hewan. Yuswadi selaku Head of Technical Service DepT KTB mengungkapkan, penggunaan Biodiesel B20 berpotensi membuat kotor tangki. “Bisa saja terjadi (kotor), oleh karena itu kita antisipasi untuk meminimalisir dengan memasang double filter,” katanya. Patut diketahui, Mitsubishi Fuso telah melakukan uji coba terhadap Biodiesel B20. Dikatakan, bila kendaraan dipasang double filter dampak yang terjadi hampir tak ditemukan. Penggunaan B20 aman. “Tapi kembali lagi ke daerah operasional dan penyimpanannya. Karena kan kadang ada yang beli bahan bakar di botol dan disimpan sendiri. Nah ini kadang-kadang periode pembersihan bensinnya tidak kita tahu,” tutup Yuswadi.

https://oto.detik.com/berita/d-4403249/antisipasi-biodiesel-b20-kotor-saringan-bbm-truk-ditambah

Republika | Senin, 28 Januari 2019

Harga Bahan Bakar Nabati Februari Naik 10 Persen

Indeks Harga Pasar (HIP) Harga Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk biodiesel periode Febuari meningkat 10 persen. Dibandingkan periode Januari yang sebesar Rp 6.371 per liter, harga pada Februari naik menjadi Rp 7.015 per liter. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO). Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi mengatakan harga rata-rata CPO Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Desember 2018 hingga 14 Januari 2019 mencapai Rp 6.628 per kilogram (kg). Periode 15 November-16 Desember 2018 sebesar Rp 5.872 per kg. Hal itu lah yang menjadi pemicu naiknya harga biodiesel. “Kenaikannya dipicu oleh harga rata-rata CPO,” kata Agung, Senin (28/1). Meski begitu, harga HIP BBN Biodiesel Februari, masih lebih rendah dari tahun 2018 periode yang sama. Saat itu, harga Biodiesel mencapai Rp 7.962 per liter. Di sisi lain, harga Bioetanol pada Februari justru turun menjadi Rp 10.235 per liter atau turun dibandingkan Januari yaitu sebesar Rp 10.274 per liter.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/01/28/pm1jld383-harga-bahan-bakar-nabati-februari-naik-10-persen

Gatra | Senin, 28 Januari 2019

B50 Diharapkan Terus Berlanjut

Uji coba kendaraan dengan bahan bakar Biodiesel 50 (B50) diharapkan dapat terus berlanjut, dan berujung pada penerapan B50 kedepannya. Demikian dikatakan Ketua Sawit Masa Depan (Samade) Ku, Tolen Kateren. B50 sendiri merupakan bahan bakar minyak sawit dan solar dengan bauran 50:50. Bahan bakar ini merupakan kelanjutan dari B20 dan B30. Menurut Tolen, petani sawit bakal mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih banyak bila pemerintah terus mendorong penggunaan bahan bakar biodiesel. “B20 saja sudah mendongkrak harga Tandan Buah Segar (TBS). Tapi B50 itu sudah benar-benar harapan baru bagi kita,” terangnya kepada Gatra.com, Senin (28/1). Tolen pun beharap semua asosiasi yang berkaitan dengan petani sawit dapat mendorong pemerintah untuk terus melanjutkan pemakaian biodiesel. “Tentu kita harap ini berlanjut. Oleh sebab itu semua asosiasi mesti mendorong pemerintah untuk melanjutkanya,” tukas Tolen. Seperti diberitakan sebelumnya tim uji coba kendaraan B50 menyambangi Riau pada Sabtu (27/01). Tim ini disambut oleh jajaran asosiasi petani sawit di Riau. Tim yang dipimpin oleh Dr. Ansori Nasution, M.Sc, tersebut kini melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

Sementara itu Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) area Riau, Gulat Medali Emas Manurung, menyebut setiap peningkatan persentase bauran minyak sawit ke Solar bakal memberikan efek positif bagi Provinsi Riau. “Riau ini kan sentra perkebunan kelapa sawit, jadi penggunaan biodiesel dengan sendirinya memberikan efek positif berupa melonjaknya harga TBS,” ungkapnya. Ditambahkan Gulat, untuk skala nasional penggunaan biodiesel punya tiga efek strategis bagi ekomomi. Pertama, dapat mengurangi ketergantungan atas skema ekspor produk Kelapa Sawit. Kedua, mengurangi beban ekonomi dari impor solar. Ketiga, sawit Indonesia semakin kokoh berdaulat di dunia internasional. “Dengan banyaknya serapan CPO pada biodiesel untuk pasar dalam negeri,tentu ketergantungan atas ekspor bakal kurang. Ekspor CPO juga kerap dilanda kampanye negatif, dan campur tangan terhadap harga komoditas Kelapa Sawit kerap terjadi. Output dari B50 ini adalah Berdaulatnya Sawit Indonesia” tukasnya.

https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/384917-B50-Diharapkan-Terus-Berlanjut

Republika | Senin, 28 Januari 2019

2019, Pemerintah Alokasikan Biodiesel 6.197.101 Kiloliter

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyebutkan alokasi Bahan Bakar Nabati atau biodisel pada tahun ini sebesar 6.197.101 kiloliter (Kl). Alokasi tersebut untuk pencampuran BBM (B20) periode Januari-Desember 2019. Berdasarkan Kepmen Nomor 2018 K/10/MEM 2018 yang ditetapkan 29 November 2018, ada sebanyak 18 badan usaha BBM yang mendapatkan alokasi biodiesel untuk program B20. PT Pertamina mendapatkan jatah 5.304.251 Kl, yaitu terbanyak dibandingkan badan usaha lainnya. Sedangkan untuk pemasok BBN biodiesel terdapat 19 badan usaha, di mana PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki volume terbesar dalam memberikan pasokan yaitu 904.431 Kl. Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20 persen (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai mampu menghemat impor solar sebesar 937,84 juta dolar AS sejak September 2018 dijalankan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto memaparkan, penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Biodiesel selama 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL).

Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil. Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited). Dalam laporan kinerja 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/01/28/pm1ef9383-2019-pemerintah-alokasikan-biodiesel-6197101-kiloliter