+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Alokasi FAME 6,19 Juta Kl

Bisnis Indonesia | Selasa, 4 Desember 2018

Alokasi FAME 6,19 Juta Kl

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan alokasi bahari bakar nabati jenis Biodiesel untuk program mandatory B20 pada 2019 sebesar 6,19 juta kiloliter. Alokasi volume tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM No. 2018 K/10/MEM/2018 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Periode Januari-Desember 2019. Total 6,19 juta kl fatty acid methyl ester (FAME) itu akan disuplai oleh 19 badan usaha bahan bakar nabati dan disalurkan kepada 18 badan usaha bahan bakar minyak. Volume itu untuk sektor bersubsidi dan nonsubsidi. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, penetapan alokasi volume Biodiesel 6,19 juta kl itu belum termasuk alokasi untuk tiga sektor yang masih direlaksasi waktu pelaksanaannya. Tiga sektor itu adalah pada sebagian pembangkit listrik, alat utama sistem senjata, dan kendaraan alat berat PT Freeport Indonesia. “[Alokasi Biodiesel 2019) belum [termasuk tiga sektor yang dikecualikan). Relaksasi masih berlaku,” ujarnya, Senin (3/12).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjelaskan, penggunaan B20 pada pembangkit listrik milik PLN memang belum bisa diterapkan secara menyeluruh, terutama untuk pembangkit berbahan bakar minyak yang berada di Pulau Jawa. Pasalnya, pembangkit itu menggunakan turbin yang tidak memungkinkan untuk menggunakan bahan bakar dari sawit. Wilmar Group berencana untuk ekspansi pabrik biodiesel. Hal itu dimulai dengan menggandeng PT Rekayasa Industri (Rekind), perusahaan penyedia jasa desain perekayasa. Kerja sama itu terkait pengembangan proyek perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, yaitu Wilmar Multi Expansion Projects. “[Ekspansi pabrik biodiesel] masih tahap studi,” kata Komisaris Grup Wilmar M.P. Tumanggor. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Utama Rekind Yanuar Budinorman dan Direktur Proyek Wilmar Group Indonesia Erik Tjia pada pekan lalu. “Kerja sama ini bisa menambah daftar pengalaman pada proyek oleochemical berbasis pangan Rekind dani meningkatkan prestasi dalam pengembangan energi nabati, dalam hal ini proyek biodiesel,” ujar Yanuar.

Infosawit | Selasa, 4 Desember 2018

2019 Serapan Minyak Sawit (CPO) Untuk Biodiesel Diperkirakan 6 juta ton

Perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) kepada non-PSO sejak diberlakukan September 2018 mulai menampak hasil positif berupa meningkatnya serapan minyak sawit (CPO) di dalam negeri untuk biodiesel sawit. Dari laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang diterima InfoSAWIT belum lama ini, sebelumnya serapan biodiesel dari Januari – Agustus hanya dikisaran 215 – 290 ribu ton per bulan, sejak September sudah mencapai 400 ribu ton dan pada Oktober ini mencapai 519 ribu ton. “Pergerakan positif penyerapan CPO untuk biodiesel di dalam negeri tentunya membawa dampak pada stok CPO di dalam negeri. Apalagi saat ini implementasi perluasan B20 belum maksimal, perbaikan di sana sini sedang dilakukan, diharapkan dalam beberapa bulan ke depan serapan biodiesel akan maksimal,” kata Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono. Salah satu perbaikan yang sedang dikerjakan adalah menurunkan jumlah titik serah FAME ke Pertamina dari 112 titik ke 25 titik saja. Jika serapan sudah maksimal maka diperkirakan tahun 2019 industri biodiesel akan menyerap 6 juta ton CPO. Optimisme Indonesia akan menjalankan B30 pada 2020 juga sangat kuat. Awal tahun 2019, roadtest untuk B30 akan dilaksanakan. Dengan serapan CPO yang semakin tinggi di dalam negeri, pasokan ke pasar global akan dapat berkurang.

https://www.infosawit.com/news/8580/2019-serapan-minyak-sawit–cpo–untuk-biodiesel-diperkirakan-6-juta-ton

Sindonews | Senin, 3 Desember 2018

Jokowi Akui Kesulitan Terapkan B20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pemerintah kesulitan menerapkan kebijakan biodiesel 20% atau B20. Para pemangku kepentingan, dinilainya sulit diajak menerapkan B20. Jokowi menyampaikan, kesulitan tersebut masih terjadi meski pemerintah sudah memberikan denda bagi yang tidak patuh. Padahal dengan B20 diharapkan dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). “Ini sulit diajak, kita akan menuju B20, B50, B80, B100. Ini akan kurangi CAD kita karena impor solar bisa dikurangi,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/12/2018). Indonesia, lanjut Jokowi, menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia hingga 42 juta ton produksi per tahun. Ini yang sekarang diusahakan pemerintah agar ada hilirisasi melalui B20. “Kita wajibkan penggunannya. Berapa juta ton impor solar yang bisa kita hemat kalau bisa,” katanya.. Tahapan-tahapan ini dinilainya sudah terlihat semakin baik dengan adanya komunikasi serta konsolidasi antara sektor moneter. Para pemangku kepentingan tersebut menjadi kunci suksesnya kebijakan B20.”Ini di sektor fiskal, pelaku usaha, pelaku pasar dan pelaku industri,” pungkasnya.

https://ekbis.sindonews.com/read/1359627/34/jokowi-akui-kesulitan-terapkan-b20-1543827069