+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Amerika Latin-Karibia Pasar Potensial Sawit RI

Media Indonesia | Selasa, 26 Maret 2019

Amerika Latin-Karibia Pasar Potensial Sawit RI

KAWASAN Amerika Latin dan Kepulauan Karibia bisa menjadi pasar potensial bagi produk-produk minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya dari Indonesia. Bahkan, jika komoditas utama itu bisa didorong masuk secara masif ke kawasan tersebut, Indonesia tidak perlu khawatir apabila Uni Eropa menghentikan permintaan minyak sawit mereka. Demikian diungkapkan Ses-ditjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Ratu Silvy Gayatri ketika ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, kemarin. Saat ini, ekspor minyak sawit ke kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia sedianya sudah dilakukan, hanya volumenya masih sedikit. Ia mengatakan semestinya untuk menjalin kerja sama di sektor minyak sawit dengan kawasan itu tidaklah sulit. Pasalnya, di kawasan itu terdapat Kolombia yang merupakan produsen CPO terbesar setelah Indonesia dan Malaysia. “Itu bisa saja. Dengan kepentingan yang sama, kita bisa bersinergi memasok minyak sawit untuk keperluan di kawasan tersebut,” ujar Sylvi. Ia pun meyakini Kolombia tidak berkeberatan jika Indonesia masuk ke kawasan karena hasil produksi yang mereka miliki tidak terlalu besar sehingga banyak spot pasar yang masih bisa diisi.

“Kita juga bisa tawarkan produk turunannya, seperti sabun dan sampo. Itu yang hams diperkenalkan,” ucapnya. Sebagai informasi, Komisi Uni Eropa telah mengeluarkan aturan pelarangan penggunaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel karena dianggap tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menyampaikan pemerintah kini tengah mematangkan strategi untuk melawan Uni Eropa yang melakukan diskriminasi atas komoditas kelapa sawit. Upaya yang akan dilakukan pemerintah, kata Oke, yaitu dengan mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO). Adapun perusahaan atau asosiasi juga bisa mengajukan gugatan melalui court of justice. Kedua jalur tersebut, kata Oke, bisa saja ditempuh bersamaan. “Mungkin paralel,” ucap Oke seusai rakor tentang diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit di Kantor Ke-menko Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin. Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Peter Frans Gontha mengapresiasi langkah DPR RI yang akan mengirimkan surat kepada parlemen Uni Eropa terkait pelarangan penggunaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel.

Mendukung

Ketua Umum Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mendukung langkah pemerintah yang menolak diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa. “Apa pun yang akan dilakukan pemerintah, pengusaha siap mendukung,” katanya seusai rakor di Kemenko Perekonomian. Saat ditanya apakah mereka akan menempuh jalur court of justice, ia mengaku belum memikirkan langkah itu. “Belum tahu. Kami siap ikut sikap pemerintah,” ucapnya. Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Si-tanggang menambahkan akan mempertimbangkan semua saran dari pemerintah dalam melawan Uni Eropa. “Kami sebagai mitra pemerintah akan selalu terus berdiskusi langkah-langkah yang akan kami ambil,” tutupnya.

Republika | Selasa, 26 Maret 2019

Pengusaha Sawit Bersiap Tempuh Langkah Hukum

Pelaku usaha sektor industri minyak sawit bersiap menempuh langkah hukum demi mempertahankan kelanjutan ekspor bahan bakar nabati berbasi sawit ke kawasan Eropa. Langkah tersebut juga sesuai dengan arahan pemerintah. Pada Senin (25/3) sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menggelar rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat. Usai mengikuti rapat, Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki), Togar Sitanggang, mengatakan pengusaha siap mengikut semua saran yang diberikan pemerintah. Termasuk, untuk melayangkan gugatan atas diskriminasi minyak sawit ke pengadilan tinggi Uni Eropa. “Kita akan pertimbangkan semua saran pemerintah. Kita akan terus menerus saling berbicara dan berdiskusi terkait langkah-langkah yang kita ambil,” kata Togar kepada wartawan, Senin sore.

Melayangkan gugatan kepada pengadilan tinggi merupakan proses yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha. Sementara, pemerintah dapat melakukan gugatan melalui World Trade Organization (WTO). Togar menjelaskan, kedua gugatan itu bisa saja dilakukan secara bersamaan. “Ada banyak hal yang dimintakan kepada kita untuk melakukan langkah litigasi. Kita akan pelajari bagaimana cara masuk ke pengadilan setempat,” ujarnya menambahkan. Lebih lanjut, Togar menuturkan, pihaknya juga akan melakukan gugatan terkait kebijakan labelisasi di ritel-ritel Eropa yang dilakukan terhadap produk makanan minuman yang berbahan baku minyak sawit. Sementara itu, Ketua Aprobi MP Tumanggur menegaskan, pelaku usaha mendukung penuh pemerintah untuk menggugat kebijakan Uni Eropa ke WTO apabila Parlemen mengabulkan rekomendais Komisi Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan biofuel. “Apapun yang akan dilakukan pemerintah kita siap dukung untuk ke WTO. Kalau memang jadi dilakukan Uni Eropa,” tuturnya.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pox7vb370/pengusaha-sawit-bersiap-tempuh-langkah-hukum

Merdeka | Senin, 25 Maret 2019

Pengusaha Dukung Pemerintah Gugat Eropa Terkait Diskriminasi Kelapa Sawit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution hari ini mengumpulkan pengusaha sawit di kantornya. Pertemuan tersebut membahas langkah yang akan ditempuh untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE). “Untuk memutuskan sesuatu kita berikan saja informasi mengenai perkembangan terakhir mengenai langkah-langkah Eropa,” kata Menko Darmin di kantornya, Senin (25/3). Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menyebutkan pengusaha nasional siap mendukung semua langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam melawan UE. “Mendukung pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah pengusaha siap mendukung dan pengusaha ikut serta bersama pemerintah,” kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah akan menggugat UE melalyu organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Namun pemerintah juga mendorong para pengusaha melakukan gugatan bisnis melalui pengadilan setempat. Senada, Wakil Ketua Umum III Gapki, Togar Sitanggang mengatakan pengusaha akan terus menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah mengenai sikap atau tindakan yang akan ditempuh. “Kita akan pertimbangkan semua saran pemerintah. Kita sebagai mitra pemerintah akan terus saling berbicara dan berdiskusi langkah-langkah yang kita ambil,” ujarnya. Namun demikian, dia menyatakan pengusaha perlu waktu untuk mempelajari lebih jauh sebelum melayangkan gugatan. Selain itu, gugatan baru bisa dilakukan setelah UE mensahkan European Union’s Delegated Regulation di tingkat parlemen mereka. Jika sudah disahkan, aturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi UE melakukan diskriminasi sawit. “Begitu mereka sahkan, kita akan melakukan langkah-langkah litigasi terhadap mereka. Ada banyak hal yang kita diminta laksanakan untuk litigasi. Kita akan pelajari semuanya,” tutupnya.

https://www.merdeka.com/uang/pengusaha-dukung-pemerintah-gugat-eropa-terkait-diskriminasi-kelapa-sawit.html

Kontan | Senin, 25 Maret 2019

Pengusaha sawit dukung pemerintah tempuh jalur hukum ke Uni Eropa

Pengusaha sawit nasional mendukung rencana pemerintah untuk menggugat Uni Eropa melalui Word Trade Organizations (WTO) alias melakukan litigasi atas sikap diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia. Rencana pemerintah tersebut akan diambil jika Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.Adapun, Sidang Parlemen Uni Eropa tersebut berlangsung mulai hari ini, Senin (25/3) hingga Kamis (28/3) mendatang. “Kami mendukung apa pun yang diputuskan pemerintah,” ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P Tumanggor usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (25/3). Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gapki Togar Sitanggang, mengatakan pengusaha akan terus berdiskusi dengan pemerintah terkait langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

Togar juga mengakui, pemerintah mendorong pengusaha agar ikut melakukan gugatan secara business to business kepada pengusaha di Uni Eropa yang mendiskriminasi produk sawit Indonesia. “Begitu mereka (Uni Eropa) sahkan, kita akan melakukan langkah-langkah litigasi terhadap mereka. Termasuk juga soal labeling palm oil yang dilakukan, kita akan pelajari,” kata Togar pada kesempatan yang sama. Sementara, Wakil Direktur Utama PT Astra Agro Lestari, Joko Supriyono, bilang, belum ada keputusan yang definitif terkait gugatan pemerintah ke Uni Eropa tersebut. Ia mengaku, rapat yang digelar tersebut lebih banyak membahas latar belakang dan mengidentifikasi masalah diskriminasi sawit Uni Eropa. “Secara umum, kita akan beri strong response, strong challenge tapi detailnya bagaimana belum. Tunggu tanggal mainnya, kita masih banyak rapat,” tandas Ketua Umum Gapki tersebut.

https://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-sawit-dukung-pemerintah-tempuh-jalur-hukum-ke-uni-eropa

Liputan 6 | Senin, 25 Maret 2019

Ikuti Pemerintah, Pengusaha Siap Gugat Kampanye Hitam Sawit Eropa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengumpulkan pengusaha sawit di kantornya. Pertemuan tersebut membahas langkah yang akan ditempuh untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE). “Untuk memutuskan sesuatu kita berikan saja informasi mengenai perkembangan terakhir mengenai langkah-langkah Eropa,” kata Darmin di kantornya, Senin (25/3/2019). Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menyebutkan pengusaha nasional siap mendukung semua langkah yang akan diambil pemerintah dalam melawan UE. “Mendukung pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah pengusaha siap mendukung dan pengusaha ikut serta bersama pemerintah,” jelas dia. Seperti diketahui, pemerintah akan menggugat UE melalui organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Namun pemerintah juga mendorong para pengusaha melakukan gugatan bisnis melalui pengadilan setempat. Senada, Wakil Ketua Umum III Gapki, Togar Sitanggang mengatakan pengusaha akan terus menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah mengenai sikap atau tindakan yang akan ditempuh.

“Kita akan pertimbangkan semua saran pemerintah. Kita sebagai mitra pemerintah akan terus saling berbicara dan berdiskusi langkah-langkah yang kita ambil,” jelas dia. Namun demikian, dia menyatakan pengusaha perlu waktu untuk mempelajari lebih jauh sebelum melayangkan gugatan. Selain itu, menurutnya, gugatan baru bisa dilakukan setelah UE mensahkan European Union’s Delegated Regulation di tingkat parlemen mereka. Jika sudah disahkan, aturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi UE melakukan diskriminasi sawit. “Begitu mereka sahkan, kita akan melakukan langkah-langkah litigasi terhadap mereka. Ada banyak hal yang kita diminta laksanakan untuk litigasi. Kita akan pelajari semuanya,” tutupnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3925872/ikuti-pemerintah-pengusaha-siap-gugat-kampanye-hitam-sawit-eropa

Media Indonesia | Senin, 25 Maret 2019

Pengusaha Dukung Apapun Upaya Pemerintah Tolak Diskriminasi Sawit

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan bahwa pihaknya mendukung apapun yang dilakukan pemerintah yang menolak diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. “Apapun yang akan dilakukan pemerintah, pengusaha siap mendukung,” kata Tumanggor usai rakor di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3). Saat ditanyakan apakah mereka akan menempuh jalur melalui court of justice, Tumanggor mengaku masih belum memikirkan langkah tersebut. “Belum tahu. Kita siap ikut sikap pemerintah,” ucapnya. Sebelumnya diberitakan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan bahwa upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk melawan Uni Eropa terkait diskriminasi sawit adalah mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO). Sementara itu, perusahaan atau asosiasi juga bisa mengajukan gugatan melalui court of justice. Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang mengatakan bahwa semua langkah akan dipertimbangkan untuk melawan Uni Eropa. “Kita akan pertimbangkan semua saran pemerintah. Kita sebagai mitra pemerintah akan terus menerus saling berbicara dan berdiskusi langkah-langkah yang akan kita ambil,” ucapnya.

http://mediaindonesia.com/read/detail/225285-pengusaha-dukung-apapun-upaya-pemerintah-tolak-diskriminasi-sawit

Detik | Senin, 25 Maret 2019

Pengusaha Siap Tempuh Jalur Hukum Lawan Diskriminasi Sawit RI

Para pengusaha nasional siap mendukung pemerintah dalam melawan perlakuan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit tanah air. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor usai rapat koordinasi (rakor) tentang Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kela Sawit di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3/2019). Selain melayangkan gugatan lewat organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Pemerintah juga meminta para pengusaha untuk melawan jalur hukum. “Mendukung pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah pengusaha siap mendukung dan pengusaha ikut serta bersama pemerintah,” kata Tumanggor. Sementara itu, Wakil Ketua Umum III Gapki Togar Sitanggang mengatakan para pengusaha akan terus berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia. “Kita akan pertimbangkan semua saran pemerintah. Kita sebagai mitra pemerintah akan terus saling berbicara dan berdiskusi langkah-langkah yang kita ambil,” ujar dia.

Salah satu pembahasan rakor, kata Togar adalah mengenai keputusan pemerintah yang meminta para pengusaha melakukan gugatan hukum selain lewat WTO. Hanya saja, kata Togar, pengusaha akan mempelajari lebih dalam persoalan diakriminasi Uni Eropa sebelum benar-benar melayangkan gugatan lewat jalur hukum. Menurut dia, masih ada waktu bagi pemerintah dan pengusaha untuk mempelajari kasus tersebut sebelum delegated act benar-benar disepakati. Delegated act merupakan merupakan dokumen buatan Komisi Eropa. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas berisiko tinggi. Lebih lanjut Togar mengungkapkan, langkah litigasi atau jalur hukum yang diambil pengusaha pun baru bisa dilakukan setelah adanya keputusan mengenai delegated act. “Begitu mereka sahkan, kita akan melakukan langkah-langkah litigasi terhadap mereka. Ada banyak hal yang kita diminta laksanakan untuk litigasi. Kita akan pelajari semuanya,” ungkap dia.

https://finance.detik.com/industri/d-4482932/pengusaha-siap-tempuh-jalur-hukum-lawan-diskriminasi-sawit-ri