+62 2129380882 office@aprobi.co.id

APM Siap Mengikuti Program B20

Kontan | Minggu, 2 September 2018

APM Siap Mengikuti Program B20

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program perluasan mandatori pencampuran biodiesel dengan solar 20% (B20) ke seluruh sektor, resmi berlaku. Sejumlah Agen Pemegang Merk (APM) pun telah siap mengikuti program ini. Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Jap Ernando Demily menjelaskan kendaraan Isuzu semua sudah siap mengikuti program B20 ini. Bahkan sejak Agustus lalu di bagian produksi IAMI sudah melakukan beberapa perubahan (adjustment) di bagian saluran bahan bakar. “Kita ada investasi sedikit yang berkaitan dengan tooling supplier. Yang jelas semua kendaraan Isuzu siap untuk jalani program ini,” kata Ernando kepada KONTAN, Minggu (2/9). Sayangnya nilai investasi dari Isuzu belum dapat dibeberkan.

Ernando menjelaskan bila kendaraan baru mengikuti program ini tidak ada masalah. Namun untuk kendaraan lama yang baru menggunakan b20 ini maka perlu ada penggantian filter kendaraan yang lebih cepat. Hanya saja dari keberlangsungan program ini dicermati oleh Isuzu. Ernando mengharapkan peta jalan (road map) bio diesel ini bisa segera ada dan diimplementasikan. Sehingga pabrikan bisa memperhitungkan waktu dan investasi untuk research and development (R&D). “Kami sudah audiensi bersama Gaikindo, Aprobi (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), Pengusaha Tambang dan Kapal. Mereka semua mengharapkan kebijakan pemerintah dapat konsisten,” tambahnya

Duljatmono, Director of Marketing Division PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors memaparkan truk Fuso sudah siap sejak 2016 lalu untuk ikuti program B20. Bahkan kendaraan Colt Diesel sudah dilengkapi spesifikasi tambahan double filter. “Konsumen sudah mengetahui penggantian filter akan lebih cepat dari semestinya. Bila kendaraan yang sebelum 2016 tentu biaya perawatan jadi bertambah tetapi tergantung kondisi pemakaian,” jelas Duljatmono kepada KONTAN, Minggu (2/9). Duljatmono menambahkan bila pemerintah ingin program B20 ini berlanjut ke B100 dan seterusnya perlu ada kajian teknis bersama lagi. Apalagi pada 2021 nanti sudah ada kewajiban standar emisi EURO IV untuk kendaraan komersil. “Artinya apapun bahan bakarnya harus sudah sesuai standar EURO IV,” jelasnya.

Secara terpisah, Santiko Wardoyo, Direktur Penjualan dan Promosi PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI), mengaku kendaraannya telah siap mengikuti aturan ini. Bahkan kendaraan truk Hino telah siap sejak 2016 lalu. “Kami mendukung program B20 ini,” kata Santiko kepada KONTAN, Minggu (2/9). Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) siap menjalani kebijakan implementasi kebijakan Biodiesel 20 (B20). Hingga saat ini, Gaikindo mengaku belum menerima keluhan dari anggotanya terkait pelaksanaan teknis.

“Kita kan sudah sampaikan pada pembukaan GIIAS kemarin, bahwa kami sudah deklarasikan bahwa industri otomotif nasional siap implementasi B20,” kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto saat dihubungi Kontan beberapa waktu lalu. Meski demikian, Jongkie bilang soal kompatibilitas mesin-mesin terhadap implementasi B20, itu urusan masing-masing APM.

Sebelumnya Tri Yuswidjajanto, Ahli Bahan Bakar ITB pernah menjelaskan dari sisi teknis mesin, memang masih banyak isu dalam penggunaan biodiesel yang bisa menjadi tantangan. Misalnya, karakter biodiesel yang mempunyai kemampuan seperti detergen. “Alhasil, kendaraan yang sudah terbiasa menggunakan solar akan mengalami kerusakan filter jika beralih ke biodiesel. Kalau untuk kendaraan baru sih, tidak masalah,” papar Tri.

Selain itu, biodisel memiliki cetane number yang tinggi. Positifnya adalah kualitas bahan bakar itu baik. “Namun di sisi lain bisa menurunkan nilai kalor. Jadi, kendaraan biodiesel bakal lebih boros,” tambahnya. Hanya perlu diingat, teknologi itu terus mencari solusi. Setelah B20, akan menyusul teknologi untuk biofuel 100% (B100) yang mengusung teknologi sama dengan fuel oil. “Berbeda dengan B20, B100 tidak akan mengganggu kondisi teknis dari kendaraan bermotor, mesin pembangkit dan mesin lain,” jelasnya

https://industri.kontan.co.id/news/apm-siap-mengikuti-program-b20

Republika | Sabtu, 1 September 2018

Biodiesel Diwajibkan

BU BBM yang tidak taat akan didenda hingga dicabut izinnya.

JAKARTA – Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan kewajiban penyaluran dan penggunaan biodisel 20 persen (B20). Karena itu, badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) diwajibkan turut berperan. Pemerintah memastikan akan mengimplementasikan perluasan program pencampuran minyak sawit sebesar 20 persen pada solar untuk kendaraan dan layanan di luar penerima subsidi (non public service obligation atau PSO). Penetapan kewajiban pada Jumat (31/8) ini sekaligus menjadi batas waktu bagi BU BBM untuk menandatangani kontrak kerja sama dalam pengadaan dan penyaluran biodisel. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memastikan, akan ada ancaman jika BU BBM tidak menandatangani kontrak kerja sama tersebut. “Ancamannya kalau (BU BBM) tidak tanda tangan kontrak pemerintah akan cabut izin impornya,” kata Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (31/8).

Penandatanganan kontrak tersebut diperlukan karena akan ada 11 BU BBM yang menyalurkan biodisel. Dengan begitu, seluruh BU BBM tersebut perlu menandatangani kontrak kerja sama untuk menjamin penyaluran B20. Tumanggor menjelaskan, PT Pertamina dan PT AKR Corpo- rindo akan menjadi pemasok biodisel untuk PSO. Sementara untuk non-PSO ada 11 BU BBM, yaitu PT Exxonmobil, PT Petro Andalan Nusantara, PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Jasatama, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas.

11 BU BBM selama ini hanya impor solar lalu menjual lagi ke perusahaan tambang. Sekarang mereka juga harus menyalurkan B20. Karena itu, 11 BU BBM ini harus menandatangani kontrak dengan perusahaan biodiesel. “Kalau ditemukan solar tanpa campuran B20, mereka bisa kena denda Rp 6.000 per liter,” kata Tumanggor. Dari 11 BU BBM tersebut, baru dua yang sudah menandatangani kontrak, yaitu PT Exxonmobil dan PT Petro Andalan Nusantara. Sementara, sembilan lainnya dikabarkan akan mendatangani kontrak tersebut pada Jumat (31/8) sekaligus peluncuran kewajiban perluasan implementasi B20 kepada non-PSO.

Pemerintah secara resmi memperluas penerapan kewajiban pencampuran B20 mulai 1 September 2018. Kebijakan tersebut merupakan salah satu jurus pemerintah untuk bisa mengurangi defisit neraca perdagangan, khususnya dari impor BBM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kewajiban pencampuran solar dengan B20 sudah sejak 2016, tapi belum optimal. “Maka, acara peluncuran perluasan mandatori B20 ini diharapkan menjadi titik tolak pemanfaatan B20 di semua sektor secara menyeluruh,” ujar Darmin, Jumat (31/8). Sasaran program tersebut adalah sektor yang masih belum optimal menggunakan B20, seperti sektor transportasi nonsubsidi (PSO), industri, pertambangan, dan kelistrikan. Pemerintah berharap tidak ada lagi peredaran solar tanpa campuran biodiesel. Optimalisasi dan perluasan pemanfaatan B20 ini diperkirakan akan menghemat devisa sekitar 2 miliar dolar AS hingga akhir 2018. Pencampuran B20 akan melibatkan BU BBM yang menyediakan solar dan BU bahan bakar nabati (BU BBN) yang memasok fatty acid methyl esters (FAME) atau bahan baku pembuatan biodiesel. Namun, ada pengecualian untuk pembangkit aeroderivatif, alat utama sistem senjata, dan Freeport.

Kompas | Sabtu, 1 September 2018

Harga Diharapkan Naik

Mulai Sabtu (1 9 2018) ini. kebijakan mandatori B20 diberlakukan. Pemerintah berharap, selain menekan impor solar, kebijakan itu bisa menaikkan harga minyak sawit.

JAKARTA, KOMPAS – Implementasi kebijakan pencampuran 20 persen Biodiesel ke dalam setiap liter solar diharapkan bisa memengaruhi harga minyak sawit dunia. Jika harga naik, devisa ekspor minyak sawit akan meningkat. Dampak positif lain dari kebijakan yang disebut mandatori B20 tersebut adalah mengurangi impor bahan bakar minyak solar dan menghemat devisa. “Begitu dimulai, dampaknya penghematan devisa karena kebutuhan solar berkurang,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Peluncuran Perluasan B20 untuk Semua Sektor di Jakarta, Jumat (31/8/2018). Hadir dalam acara itu, antara lain. Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bida Mulyana, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Dono Boestami, dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan. Selain itu, menurut Darmin, perluasan kebijakan B20 di dalam negeri dapat mengurangi stok produsen minyak sawit di Indonesia. Dengan demikian, harga minyak sawit dunia diharapkan lebih baik sehingga dapat meningkatkan devisa ekspor minyak sawit “Awal tahun depan diperkirakan harga minyak sawit bergerak naik,” katanya

Wakil Ketua Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang berpendapat, pengaruh kebijakan perluasan penggunaan B20 terhadap harga minyak sawit dunia sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan itu. “Pembeli di luar negeri akan melihat apakah pengguna sudah menggunakan B20,” katanya. Berdasarkan data di laman Gapki, harga CPO terus turun sejak awal tahun ini. Pada 3 Januari, harganya sempat menyentuh 697,5 dollar AS per ton. Namun, pada 30 Agustus turun lebih dari 100 dollar AS menjadi 557,5 dollar AS per ton.

Importir solar

Selama ini. menurut Darmin, pihaknya sudah berbicara dengan banyak pihak terkait implementasi kebijakan B20, termasuk 12 importir solar dan PT Pertamina (Persero). Para pihak tersebut juga sudah menyepakati di titik-titik mana pencampuran B20 dilakukan “Kita bisa mengatakan, kita siap melaksanakan,” katanya. Darmin menambahkan, pengawasan kebijakan B20 ada di pihak Kementerian ESDM. Pencampuran Biodiesel tersebut mengikuti standar tertentu. Rida Mulyana mengatakan, pengawasan antara lain dilakukan sejak awal, yaitu pemberian izin kepada importir solar. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan audit secara diam-diam. “Potensi masalah pun akan kami audit,” katanya.

Sementara, menurut Dono Boestami, BPDP Sawit berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam mengawasi implementasi kebijakan perluasan B20. Penyurvei independen akan memverifikasi atau mengecek produk B20 pada titik penyerahan produk B20. “Kami mendukung seluruh pendanaan, termasuk dana surveior,” katanya. Sementara itu, Paulus Tjakrawan memaparkan, produsen Biodiesel sudah menyiapkan agar penyaluran dan kualitas Biodiesel terjaga. Selama ini kebijakan B20 sudah berjalan untuk transportasi pelayanan publik atau PSO. Dalam kesempatan terpisah di Bali, Kamis (30/8), Gubernur

Menteri Koordinator

Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengisikan solar dengan campuran Biodiesel 20 persen ke bus di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Jumat (31/8/2018). Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai, mandatori B20 akan menghemat impor minyak dan berpotensi meningkatkan devisa melalui kenaikan harga- kelapa sawit .

Bisnis Indonesia | Sabtu, 1 September 2018

Selamat Datang Era B20

JAKARTA – Mandat pencampuran solar dengan 20% Crude Palm Oil (CPO) atau dikenal dengan B20 untuk semua sektor baik public service obligation (PSO) maupun non-PSO efektif berlaku hari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menekankan kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana besar dalam mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. “Kewajiban pencampuran balian bakar solar dengan B20 telah dimulai 2016, tetapi belum optimal. Maka, acara ini diharapkan menjadi titik tolak pemanfaatan Biodiesel 20% di semua sektor secara menyeluruh,” ujarnya di sela-sela Peluncuran Perluasan Mandatori B20, Jumat (31/8).

Melalui optimalisasi dan perluasan pemanfaatan B20 ini, diperkirakan akan terdapat penghematan sekitar US$2 miliar pada sisa 4 bulan terakhir di 2018. Adapun, mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang menyediakan solar, dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok FAME {Fatty Acid Methyl Esters) yang bersumber dari CPO. Dia juga menegaskan sanksi tegas akan diberikan bagi pelaksana mandat tersebut. Pengawasan lebih lanjut dilakukan oleh Kementerian ESDM sebagai K/L penanggung jawab.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan kapasitas produksi minyak sawit mentah di dalam negeri telah mencapai sekitar 12 juta kiloliter (KL). Hingga akhir tahun, B20 yang akan disalurkan sebanyak 2,9 juta kiloliter.”Pasokan FAME dibagi empat tahap saja dari 2,9 juta kilo liter. Kira-kira 700.000 kilo liter per bulan,” katanya. Wakil Ketua Umum Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia Togar Sitanggang menuturkan adanya perluasan B20 ini bisa menciptakan tambahan permintaan baru untuk minyak sawit. Dengan adanya penambahan permintaan baru ini, harga minyak sawit bias meningkat.

Rakyat Merdeka | Minggu, 2 September 2018

Pertamina: Kebijakan Baik Harus Dikerjakan

Siap Jalankan Arahan Pemerintah

PT Pertamina (Persero) siap menjalankan tugas dan arahan pemerintah. Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini cenderung berpihak kepada kepentingan masyarakat serta mendorong tumbuhnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). VICE President Corporate Communication PT Pertamina Adi-atma Sardijito mengatakan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina memang berkewajiban melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah. “Kebijakan dari pemerintah itu banyak sekali yang menyangkut kepentingan publik maka kebijakan yang baik harus kita kerjakan.” katanya saat acara diskusi, Menelaah Kebijakan Energi Pemerintahan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, kemarin.

Adiatma mengaku siap menjalankan apapun tugas dari pemerintah dari sisi hulu maupun hilir. Dia menyebut tugas yang sering diperbincangkan dari sisi hulu misalnya dalam hal pengelolaan blok terminasi. “Yang terkini adalah Blok Mahakam dan Blok Rokan,” sebutnya. Di sisi hilir antara lain melaksanakan penugasan penjualan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Nusantara, menyalurkan BBM jenis tertentu dan penyaluran penugasan yakni premiun serta elpiji 3 kg. Perusahaan pelat merah ini baru saja memiliki Direktur Utama yaitu Nicke Widyawati. Adanya Dirut baru ini mesti membawa angin segar. Nicke menegaskan, ada tiga kebijakan yang dia-

manatkan pemerintah kepadanya untuk segera dikejar, di antaranya mengurangi impor, pembangunan kilang, dan implementasi B20. Meski begitu dirinya belum bisa memberi proyeksi terkait volume produksi B20 yang bisa dihasilkan Pertamina mulai bulan depan, ketika Biodiesel dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN) masuk ke perseroan. “Ketiganya akan dimulai pada tahun ini. Nanti angkanya masih dibicarakan ya.” imbuhnya.

Terkesan Populis

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan sejumlah kebijakan di sektor energi yang dikeluarkan di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpihak pada kepentingan publik. Sebagai contoh kebijakan pemerintah yang menetapkan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik tidak naik sampai 2019. Walaupun berat karena melihat kondisi global dan BUMN terkait, namun nyatanya kebijakan ini sangat membantu masyarakat. “Menurut saya, kebijakan pemerintah ini kan dirasa bagus untuk kepentingan masyarakat. Memang terkesan banyak kebijakan yang populis, tapi semuanya terarah untuk kepentingan banyak orang,” terangnya.

Mamit menjelaskan, sebagai pelaksana penugasan tersebut, pemerintah menunjuk BUMN seperti Pertamina yang mengurus BBM dan PLN yang mengurusi tarif listrik. “Bukan berarti beban diserahkan sepenuhnya ke Pertamina, karena pemerintah juga memberi kompensasi kepada Pertamina di sektor hulu,” jelasnya. Menurutnya, dalam pelaksanaannya memang tidak mudah. Namun, terbukti sejauh ini semua berjalan dengan baik. “Contoh kecil di masa krusial seperti musim mudik Lebaran tidak terdapat kelangkaan BBM dan elpiji.” jelasnya.

Media Indonesia | Minggu, 2 September 2018

Pertamina Siap Dukung Kebijakan Penggunaan B-20

GUNA mengurangi impor ba-han bakar minyak (BBM) dan mengurangi emisi, pemerintah mulai kemarin (Sabtu, 1/9) mewajibkan penggunaan 20% bahan bakar nabati (minyak kelapa sawit) yang dicampur solar atau lazim disebut B-20, kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, PT Pertamina (persero) melalui 112 terminal bahan bakar minyak (TBBM) mengaku telah menyalurkan jenis bahan bakar tersebut kepada pengguna akhir. “Untuk mendorong peningkatan jumlah pengguna bahan bakar Biodiesel yang ramah lingkungan ini, kami sudah siap dan seluruh fasilitas Pertamina sudah siap 100% untuk mencampur dan menyalurkan Biodiesel sebagai implementasi kebijakan mandatori B-20,” ujar Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, kemarin.

Ia menjelaskan, dari keseluruhan TBBM yang dimiliki perusahaan, saat ini sebanyak 60 terminal sudah menyalurkan B-20 bersubsidi. Sementara itu, 52 lainnya belum bisa menyalurkan B-20 karena belum ada pasokan FAME (fatty acid methyl ester) atau minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit menjadi B-20 dari badan usaha yang memproduksi bahan bakar nabati tersebut. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik, Kyatmaja Lookman, menjelaskan seluruh armada logistik tunduk terhadap kebijakan pemerintah tentang penggunaan B-20. Namun, kata dia, hanya kendaraan keluaran di atas 2016 yang sudah mampu menikmati bahan bakar ramah lingkungan tersebut, sedangkan di bawahnya perlu modifikasi. “Kendaraan lama sebaiknya diganti sistem fuel delivery dan tangkinya karena sifat B-20 yang membersihkan akan mengangkat residu di dalam tangki dan membawa kotoran tersebut ke ruang bakar,” ujarnya.

Penanggung jawab SPBU 3416308 yang berlokasi di Tol Jagorawi arah Bogor, Hamdani, ketika ditemui siang kemarin, mengatakan, pasokan B-20 dikirim pihak Pertamina cukup. “Sampai sejauh ini stok yang Biodiesel masih tersedia di tangki penampungan sebanyak 22.433 ton,” ujarnya. Menurut dia, pasokan rata-rata datang setiap dua hari sekali. Permintaan Biodiesel sangat tinggi karena harganya . yang paling murah jika dibandingkan dengan jenis solar lain, yakni RpS.150 per liter.

Harian Kontan | Sabtu, 1 September 2018

B20 Berlaku, Pemerintah Bakal Audit SPBU

Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk melakukan audit sampai tingkat SPBU

JAKARTA. Program perluasan mandatori pencampuran Biodiesel dengan solar 20% (B20) ke seluruh sektor, resmi berlaku. Pemerintah memastikan, mulai awal September 2018 ini tidak ada lagi solar murni (BO) di pasaran. Sebab, seluruh badan usaha (BU) balian bakar minyak (BBM) telah menandatangani komitmen perluasan B20. Diluncurkan pada Jumat (31/8), program ini akan berlaku efektif 1 September 2018. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengklaim, semua badan usaha BBM yang berjumlah 11 perusahaan, telah sepakat menerapkan B20. “Sudah teken kontrak semuanya,” kata Darmin, Jumat (31/8).

Darmin berharap, perluasan B20 akan membawa dampak positif kepada neraca perdagangan Indonesia dan nilai tukar rupiah. Efek ke neraca perdagangan, menurut Darmin, akan terlihat menjelang jelang akhir tahun 2018. Diperkirakan dengan aturan ini, Indonesia bisa menghemat devisa dari impor solar hingga US$ 2 miliar – US$ 2,3 miliar hingga akhir tahun. Nilai Impor minyak sepanjang Januari-Juli 2018 menurut data mencapai US$ 15 miliar. Dengan begitu, rupiah akan kembali menguat. Program ini juga diharapkan mendongkrak harga Crude Palm Oil (CPO). “Kita tahu produksi dan stok CPO sedang tinggi. Kita berharap, beberapa bulan ke depan, paling tidak tahun depan, harganya membaik,” ujar Darmin.

Agar program ini berjalan dengan baik, pemerintah juga akan menerapkan dengan tegas sanksi bagi pelanggarnya. Nantinya badan usaha BBM yang tidak menjalankan kebijakan ini akan dikenakan denda Rp 6.000 per liter. Selain itu dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018, bagi badan usaha BBM dan BBN yang tidak mengikuti ketentuan mandatori perluasan B20 juga bisa kena sanksi pencabutan izin usaha. “Kami akan lakukan silent audit, sampai ke SPBU. Selain itu juga ada tim khusus yang mengawasi program ini,” ujar Dirjen Energi, Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Subsidi Rp 900/liter

Seperti diketahui, 11 badan usaha BBM ditunjuk pemerintah menyalurkan B20. Mereka antara lain, PT Pertamina (595.168 kl), PT AKR Corpo-rindo Tbk (120.800 kl), dan PT Exxonmobile Lubricants Indonesia (73.050 kl). Sedang pasokan BBN berasal dari 19 perusahaan, seperti PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Ciliandra Perkasa, PT Musim Mas, PT Inti Benua Perkasatama, PT Sukajadi Sawit Mekar, dan PT Dar-mex Biofuels. Kepada produsen BBN, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memberi subsidi Rp 900 per liter. “Untuk ongkos angkut dan pajak,” ujar Dirut BPDPKS Dono Boestami.

Investor Daily Indonesia| Sabtu, 1 September 2018

Darmin Perluasan B20 Langkah Cepat Atasi CAD

JAKARTA-Pemerintah resmi memperluas penerapan kewajiban pencampuran Biodiesel B20 dari sebelumnya hanya berlaku bagi sektor public service obligation (PSO) menjadi berlaku juga bagi non-PSO mulai hari ini, Sabtu (1/9). Langkah ini diyakini efektif untuk mempercepat pengurangan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) karena tida harus menunggu investasi yang besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, kebijakan perluasan B20 ini dilakukan untuk mendorong ekspor dan memperlambat impor dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran. Selanjutnya, upaya-upaya ini diharapkan dapat menghilangkan defisit neraca perdagangan, mengurangi defisit transaksi berjalan, serta menghemat devisa..

“Kebijakan yang kita anggap dapat cepat menghasilkan tidak menunggu investasi yakni salah satunya B20. Karena begitu kita mulai, dampaknya nomor satu adalah penghematan devisa dan karena dicampur CPO berarti berkurang kebutuhan solarnya. Kemudian, kita tahu bahwa produksi dan pasokan CPO tinggi,” ujar Darmin dalam Peluncuran Mandatori B-20, di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/8). Darmin melanjutkan, selain mendorong penggunaan B20, pemerintah juga mendorong sektor lain untuk menjaga neraca pembayaran sehingga kebijakan ini mencakup aspek yang luas. Di antaranya adalah pengembangan daerah pariwisata, mendorong ekspor batu bara dan melaksanakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) secara konsisten.

Sasarannya, lanjut Darmin, adalah sektor yang masih belum optima] terutama di sektor transportasi non-PSO, industri, pertambangan, dan kelistrikan. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi peredaran solar tanpa pencampuran Biodiesel (BO). “Kewajiban pencampuran bahan bakar solar dengan B20 telah dimulai tahun 2016, namun penerapannya belum optimal. Maka, cara ini diharapkan menjadi titik tolak pemanfaatan Biodiesel 20% di semua sektor secara menyeluruh,” pungkas dia. Melalui optimalisasi dan perluasan pemanfaatan B20 ini, diperkirakan akan terdapat penghematan sekitar USS 2 miliar pada sisa empat bulan terakhir 2018. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Adapun mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang menyediakan solar, dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok FAME (Fatty Acid Methyl Esters) yang bersumber dari CPO (Crude Palm Oil). Darmin tegas mengatakan, sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk BO di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B20. Apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM, akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp. 6.000 per liter. Produk BO nantinya hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium.

Pengecualian

Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap pembangkit listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan BO setara Pertadex. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Dono Boestami menuturkan, pengawasan akan dikoordinasikan dengan regulator oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM. “Kami support biaya independent surveyor yang melakukan pengecekan testing dari produk-produk. Intinya, pengawasan ada di regulator sesuai peraturan menteri,” ungkap dia.

Peneliti Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengurangi defisit transakasi berjalan dengan melakukan program mandatori Biodiesel 20% (B20) untuk membantu mengurnagi defisit transaksi berjalan di sisa waktu akhir tahun. “Ini langkah yang bagus menajamin devsia kita dan mendorong sektor dalam negeri. Yang jadi tantangan pemerintah harus memastikan kesiapan non-PSO dan mesin mesin. Sawit itu cenderung membeku dan koordinasv-terus pemerintah dan pelaku usaha,” ujar dia saat dihubungi Investor Daily, Jumat (31/8).

Ia mengharapkan, di sisa waktu sampai akhir tahun bisa hemat devsia USS 2 miliar walupun terkesan tidak terialu berpengaruh banyak dan signifikan. “Ketergantunagn impor minyak sehari 1,6 juta barel kita konsumsi 800 ribu barel impor. Setiap harinya kalo dirinci ada komponen solar. Harapannya impor bisa ditekan,” pungkas dia. BNI Menangkan Lelang Kostum Zohri General Manager Divisi Hubungan Kelembagaan BNI Koen Yulianto menerima kostum (jersey) yang dikenakan oleh juara dunia lari 100 meter asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Zohri disaksikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam acara Music for Humanity yang digelar di halaman Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Rawamangun, Jakarta, Jumat (31/8). Kostum Zohri ini dilelang pada acara tersebut, dan hasil lelangnya akan disampaikan kepada para korban gempa di NTB. Menkeu Sri Mulyani juga menerima tanda simbolis penyerahan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Barat dari BNI pada kesempatan yang sama.

Rakyat Merdeka | Sabtu, 1 September 2018

Harga Biodiesel Rp 7.294 Per Liter

(Belum Termasuk Ongkos Angkut)

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) merilis besaran Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) bulan September 2018. Di dalamnya terdapat Biodiesel dan Bioetanol. “Besaran HIP BBN itu akan digunakan sebagai patokan harga dalam pelaksanaan mandatori Biodiesel (B-20) dan berlaku untuk pencampuran Minyak Solar baik jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu maupun jenis Bahan Bakar Minyak Umum (CN 51 ke bawah),” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, kemarin.

HIP BBN diterbitkan melalui Surat Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Nomor 4540/12/DJE/2018. HIP berlaku efektif tanggal 1 September 2018. Harga Biodiesel ditetapkan sebesar Rp 7.294 per liter. Harga tersebut belum termasuk ongkos angkut yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1770K/12/MEMy2018. “Jika dibandingkan bulan sebelumnya, harga Biodiesel mengalami penurunan Rp 306 per liter dari HIP di bulan Agustus 2018 yang mencapai Rp 7.600 per liter. Harga Biodiesel turun karena harga minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) turun,” ungkap Agung.

Sementara untuk HIP Bioetanol malah mengalami kenaikan. Agung menyebutkan harga pasar Bioetanol diplot sebesar Rp 10.337 per liter. Harga tersebut naik sebesar Rp 327 dari bulan Agustus 2018 sebesar Rp 10.010 per liter. Menurutnya, kenaikan itu disebabkan faktor kenaikan rata-rata tetes tebu Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 25 Mei 2017-24 Agustus 2018 tercatat sebesar Rp 1.626 per kg ditambah besaran dolar Amerika Serikat, yaitu 0,25 dolar AS per liter dikali 4,125 kg per liter.

Untuk diketahui, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyampaikan, pemerintah memberikan pelonggaran kebijakan wajib B20 kepada tiga pihak. Yakni, TNI, PLN, dan Freeport. Pelonggaran kebijakan ini adalah kendaraan militer milik TNI, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), dan kendaraan angkut tambang milik PT Freeport Indonesia (PTF1). “Relaksasi tersebut membolehkan tiga entitas ini tidak menyerap B20 selama enam bulan ke depan, atau sampai hasil uji selesai,” kata Rida.

Harian Kontan | Sabtu, 1 September 2018

Pindad Produksi Panser B50

UNTUK mendukung penggunaan bahan bakar (BBM) yang lebih ramah lingkungan, PT Pindad mengaku siap untuk meluncurkan jenis alat berat dan panser dengan mesin yang bisa menggunakan biodiesel 50% atau B50. “Pada 15 September 2018, Pindad akan meluncurkan B50 untuk seluruh mobil panser dan alat berat dengan konversi ke B50,” kata Direktur Eksekutif Gabungan hi dustri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Kamis (30/8). Menurut Sahat, proyek tersebut merupakan inisiasi bersama antara Kementerian Perdagangan (Kemdag) dengan PT Pindad. Dengan upaya itu, dia berharap, selain bisa menekan impor alat berat, persenjataan, dan BBM, sekaligus bisa meningkatkan potensi produk yang bisa dieskpor. Salah satu produk panser yang disiapkan untuk B50 adalah panser Anoa (Medium Personnel Carrier) yang selama ini telah diekspor ke beberapa negara. Melalui pengembangan teknologi ini, Sahat melihat bahan bakar biodiesel akan semakin diterima berbagai lini industri. Pasalnya, selama ini terdapat persepsi bahwa biodiesel tidak cocok untuk mesin diesel tertentu.

Media Indonedia | Sabtu, 1 September 2018

Kebijakan B-20 Lebih Cepat Dirasakan Manfaatnya

PEMERINTAH melakukan berbagai cara untuk menyiasati defisit transaksi berjalan. Penggunaan campuran bahan bakar nabati (minyak kelapa sawit) dengan solar atau lazim disebut biodiesel (B-20), yang mulai diberlakukan hari ini, salah satu solusinya. “Kita betul-betul siap melaksanakan B-20, baik untuk PSO {publik service obligation) maupun non-PSO. Mulai besok (hari ini) tidak ada lagi BO, semuanya harus B-20,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat peluncuran manda-tori B-20 di Jakarta, kemarin.

Pemerintah memberlakukan penggunaan B-20 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Meski demikian, kendaraan militer dan operasional Freeport masih mendapatkan toleransi. Dia mejelaskan penggunaan B-20 diharapkan bisa menghemat devisa mulai USS2 miliar -US$2.3 miliar hingga akhir tahun. Pemberlakuan itu, menurut dia, sangat menjembatani penambahan devisa di tengah berbagai upaya, di antaranya menggenjot jumlah wisatawan mancanegara serta online single senices (OSS). “Jadi, ini satu dari kebijakan kita anggap akan cepat dampaknya di samping yang masih memerlukan proses, pariwisata, OSS, insentif perlu proses,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, bisa mengurangi defisit neraca transaksi berjalan yang sejak 1970 selalu negatif karena banyak kegiatan ekonomi yang belum dimasuki investor terutama di hulu, yakni penghasil bus dan baja, farmasi dan petrokimia. “Kebijakan ini diambil menjadi bagian dari kebijakan, mendorong ekspor dan memperlambat impor dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran kita dan tidak terlalu lama bisa menghilangkan defisit neraca perdagangan ekspor-impor barang,” katanya.

Koran Tempo | Sabtu, 1 September 2018

PENGUSAHA ANGKUTAN DIMINTA SIAP GUNAKAN B20

JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempertanyakan munculnya keluhan bertubi dari pengusaha angkutan darat berkaitan dengan penerapan biosolar dengan kandungan biofuel 20 persen atau B20. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan,danKonservasi Energi, Rida Mulyana, mengatakan perluasan mandatory (kewajiban) B2 0 yang diperluas ke sektor tambang tak seharusnya diprotes lagi oleh sektor otomotif dan transportasi. “Ini program nasional dan sudah dikaji bertahap. Semua pihak harus siap,” ujar Rida di Jakarta, kemarin. Pemerintah akhirnya meresmikan perluasan mandatory biosolar, kemarin. Melalui para pemasok yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, 2,9 juta kiloliter solar akan disalurkan ke masyarakat secara bertahap.

Kebijakan ini diproyeksi meningkatkan persentase penggunaan energi baru terbarukan hingga 15 persen dalam indeks konsumsi bahan bakar minyak. Namun tujuan meredam impor migas ini sempat menuai reaksi pengusaha angkutan. Industri angkutan menilai Pengecualian biosolar hanya untuk kendaraan tempur militer. perlunya penyesuaian ulang penggunaan biosolar B20 dengan kendaraan yang ada, salah satunya karena potensi penyumbatan pada saringan bahan bakar. Menurut Rida, B20 sudah diterapkan sejak 2016. Meski masih dipakai untuk public service obligation atau kewajiban pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, kata dia, implementasinya sudah menyasar angkutan berat. “Dulu uji teknis oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi juga ada, sampai 40 ribu kilometer di Sumatera dan Jawa. Pengusaha truk ikut, kenapa protes sekarang?” kata Rida. Penerapan B2 0 berlaku untuk peralatan tempur TNI, termasuk pesawat tempur militer. Namun, ujar Rida, penggunaannya masih akan dievaluasi oleh pihak militer selama dua bulan ke depan.” UntukTNI, kalau ternyata tak cocok, ya tinggal diberi relaksasi, tapi (untuk) publik kan sudah berjalan.”

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengklaim pihaknya sudah didukung oleh berbagai pelaku transportasi terkait dengan B20, baik dari sektor perkeretaapian maupun kapal. “Sudah kami kunyah persoalan ini selama dua tahun tak bermasalah.” Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengaku akan melanjutkan diskusi formal dengan pengusaha truk perihal penggunaan B20. Biodiesel itu, kata dia, sempat diuji di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi. “Berbagai mobil lolos dari sisi emisi, tapi kami memang belum analisis untuk jenis truk,” ucapnya saat dihubungi. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, membenarkan bahwa pihaknya masih ragu akan implementasi B20. Potensi kadar air berlebih dikhawatirkan merusak mesin truk.”Kami lihat dulu pengaruhnya. Kalau mobil baru kan ada garansi. Truk lama susah, apalagi kalau harus pasang alat pemisah air (water separator) lagi,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Menurut dia, 60 persen truk yang beroperasi saat ini berumur 20 tahun. Dari 6,5 juta unit yang tercatat beroperasi, kata dia, ada sekitar 40 ribu truk yang dipakai di perlintasan logistik Pelabuhan Tanjung Priok. “Semoga (B20) tak jadi masalah. Kalau tidak, beban operasional bisa bertambah.” Wakil Ketua Aptrindo Bidang Logistik, Kyatmaja Lookman, pun sebelumnya menyebut program B2 0 berisiko membuat mesin angkutan berat lebih cepat kotor dan menjadi rentan perawatan. Biodiesel pun dianggap membuat pengeluaran untuk truk lebih boros 2,3 persen.

Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia, Mukiat Sutikno, mengatakan pihaknya baru akan mengevaluasi dampak B20 pada mesin kendaraan. Jika berdampak negatif, kata dia, harus ada penyesuaian ulang pada produk, seperti penambahan filter. “Interval servis kendaraan juga mungkin dipersingkat, bisa berdampak ke konsumen,” ucap nya. “Kami belum coba karena, kalau dicampur sendiri, mungkin berbeda dengan takaran (B20) versi pemerintah.”

Koran Tempo | Sabtu, 1 September 2018

Hemat Devisa US$ 2,3 Miliar

MENTERI Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan perluasan mandatory (wajib) solar dengan kandungan biofuel 20 persen atau B20 membantu keuangan negara. Dia menghitung penyaluran massal B20 bisa menghemat devisa hingga US$ 2,3 miliar atau setara dengan Rp 29 triliun, selama empat bulan. “Itu dampak nomor satu karena solar dicampur dengan minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) yang berarti kebutuhan impornya berkurang,” kata dia kemarin. Selain devisa, Darmin menilai penerapan wajib B20 bisa mengurangi potensi penumpukan stok CPO berlebih di dalam negeri. “Stok banyak,” ujarnya.

Menurut dia, hargajual B20 per liter untuk PSO tak akan berbeda dari mekanisme yang telah berlaku saat ini karena adanya penyesuaian dengan nilai solar dan biofuel. Adapun selisih Rp 500 per liter karena membeli CPO menjadi tanggungan pengelola dana perkebunan pemerintah (BPDP). “Tak ada perbedaan. Harganya ya yang sekarang dilihat di SPBU itu,” ucap Darmin. “Kalau harga CPO naik, BPDP bayarnya lebih banyak. Sementara kalau solar yang naik, subsidi pemerintah lebih banyak.”

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, memastikan pihaknya mengawasi perluasan B20. Pencampuran solar akan melibatkan badan usaha bahan bakar minyak penyedia serta badan usaha bahan bakar nabati yang memasok fatty acid methyl esters. “Kami akan silent audit saja, memeriksa apakah produk sesuai dengan standar, termasuk soal penyimpanan dan penyalurannya,” kata dia, kemarin.

Berita Satu | Sabtu, 1 September 2018

Aprobi Siap Pasok Kebutuhan B20

Jakarta – Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menyatakan kesiapannya dalam memasok kebutuhan biodiesel untuk mendukung program mandatori penggunaan biodiesel 20 persen (B20). Ketua Umum Aprobi, Master Parulian Tumanggor, mengatakan, produsen siap memenuhi alokasi biodiesel yang ditetapkan menjadi 2,9 juta kiloliter (KL) sampai Desember 2018, sebab kapasitas terpasang produksi biodiesel di dalam negeri sudah cukup besar, sekitar 12 juta KL.

Sementara itu, perluasan program B20 ke segmen non-PSO selama September-Desember 2018 memerlukan pasokan biodiesel sekitar 900.000 KL. Penerapan mandatori B20 yang diperluas ke non-PSO bertujuan mendongkrak harga CPO. “Mandatori akan berdampak positif kepada harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani,” kata Parulian, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/9). Selain itu, lanjutnya, mandatori B20 dapat mengurangi tingkat polusi. Kalau tanpa biodiesel, maka kondisi polusi, menyebabkan ganguan pernapasan. Sementara dengan B20, udara lebih bersih. Langkah ini sejalan dengan komitmen di COP21.

http://www.beritasatu.com/satu/508251-aprobi-siap-pasok-kebutuhan-b20.html

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 31 Agustus 2018

Aprobi Siap Laksanakan Program Wajib B20

Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menjelaskan, produsen biodiesel saat ini sudah siap melaksanakan program wajib B20 yang diperluas ke segmen bukan PSO. Begitu peluncuran program resmi dan berlaku per 1 September 2018, produsen biodiesel akan langsung mulai melakukan delivery sesuai kontrak. “Begitu program tersebut resmi diluncurkan pemerintah, kami mulai delivery sesuai kontrak. Kita sudah lakukan persiapan-persiapan, termasuk penambahan armada maupun sarana pendukung logistik lainnya,” kata Paulus Tjakrawan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/8).

Persiapan lain, lanjut Paulus, Aprobi dengan difasilitasi Kementerian ESDM telah berdiskusi dengan Bea dan Cukai, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo, terkait arus lalu lintas dan bongkar muat kapal angkutan biodiesel di pelabuhan. Termasuk, penyesuaian atas ketentuan menyangkut industri di kawasan berikat. “Kami sudah bertemu dengan Bea dan Cukai, Pelindo, serta ASDP. Angkutan biodiesel akan mendapat prioritas. Tidak ada regulasi yang diubah, hanya saja ketika di komputernya terbaca bahwa itu kapal biodiesel maka langsung diprioritaskan. Kapal biodiesel tidak perlu harus keluar dari pelabuhan baru masuk lagi ke pelabuhan yang sama untuk bongkar muatan. Ini tentu akan menghemat waktu dan biaya,” kata dia.

Pemerintah bakal meluncurkan secara resmi perluasan pelaksanaan B20 wajib ke segmen bukan PSO di Kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat (31/8). Saat ini, baik badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) maupun badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) atau produsen biodiesel dalam proses penyelesaian administrasi. Dalam proses tersebut memang membutuhkan waktu, terutama untuk menyelesaikan kendala-kendala teknis di lapangan.

“Tapi itu bukan isu atau hambatan dalam pelaksanaan B20. Yang harus dipahami, pelaksanaan B20 tentu butuh penyempurnaan, bakal menghadapi kendala teknis di lapangan tapi itu normal. Sekarang, bukan saatnya ribut, bukan soal bisa atau tidak, tapi harus bisa. Kita upayakan semaksimal mungkin. Pada saat bersamaan, kita mempersiapkan untuk pelaksanaan B30,” kata Paulus.

http://id.beritasatu.com/agribusiness/aprobi-siap-laksanakan-program-wajib-b20/179811

Antara | Jum’at, 31 Agustus 2018

Berlaku Besok, Para Menteri Ekonomi Luncurkan Mandatori B20

JAKARTA – Pemerintah hari ini meluncurkan mandatori B-20 penerapan penggunaan solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 20% atau B20. Pada 1 September 2018 semua kegiatan public service obligation (PSO) atau subsidi juga non-PSO, harus menggunakan B20. Peresmian diagendakan berlangsung pada pukul 16.00 WIB di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Peluncuran mandatori tersebut secara resmi dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain itu, peresmian juga dihadiri oleh pihak Aprobi, PT Pertamina, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Mandatori perluasan B20 merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi impor dan menekan defisit neraca transaksi berjalan atau current account defisit (CAD). Aturan ini tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018, yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk diketahui, sebanyak 11 Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang akan menyalurkan B20 yaitu PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Exxonmobil, PT Jasatama, PT Petro Andalan Nusantara, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas.

Sementara dari 19 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang akan diberikan alokasi volume biodiesel, di antaranya PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Industri, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Bayas Biofuels.

Selain itu ada juga PT LDC Indonesia, PT SMART Tbk, PT Tunas Baru Lampung, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantara dan PT Sukajadi Sawit Meka.

https://economy.okezone.com/read/2018/08/31/320/1944211/berlaku-besok-para-menteri-ekonomi-luncurkan-mandatori-b20

Alinea.Id | Jum’at, 31 Agustus 2018

Harga biodiesel setara solar Rp5.150 per liter

Pemerintah mematok harga jual bahan bakar biodiesel setara dengan BBM berjenis solar Rp5.150 per liter.

Pemerintah mematok harga jual bahan bakar biodiesel setara dengan BBM berjenis solar Rp5.150 per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Darmin Nasution menegaskan pelaksanaan mandat biodiesel 20% (B20) tidak akan mengubah harga di tataran konsumen. Biodiesel akan dijual setara dengan harga solar saat ini. Menurut Menko, jika ada perubahan harga, akan ditanggung oleh pemerintah maupun Badan Pengelola Dana (BPDP) Kelapa Sawit. Artinya, harga B20 tersebut tidak akan berbeda dengan harga solar saat ini, yaitu Rp5.150 per liter.

“Begitu harga solar naik melebihi batasnya, maka subsidi pemerintah akan ditambah. Sementara jika harga minyak kelapa sawit mentah yang naik, insentif tambahan ditanggung BPDP Sawit, sehingga tidak ada perubahan harga di masyarakat,” kata Darmin di kantornya, Jumat (31/8). Dia menjelaskan, kebijakan B20 ini guna mendorong ekspor dan memperlambat laju impor, dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran. Sehingga, dalam waktu dekat dapat menghilangkan defisit neraca perdagangan dan lanjut kepada pengurangan defisit transaksi berjalan.

Darmin menuturkan, kebijakan B20 ini akan menyasar kepada sektor yang masih belum optimal terutama di sektor transportasi non public service obligation (PSO), industri pertambangan, dan kelistrikan. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi perederan solar, tanpa pencampuran biodiesel (B0). “Kebijakan B20 ini sudah dilaksanakan selama 2,5 tahun di sektor PSO, artinya ketika perluasan dilakukan, pemerintah dan pelaksananya sudah memiliki pengalaman dalam penerapannya,” ujar Darmin. Dia merinci, sanksi tegas akan diberikan bagi pelaksana mandat tersebut, mulai dari penghasil minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), pencampuran hingga pelaksanaannya.

Pengawasan lebih lanjut pun dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian dan lembaga penanggung jawab. Dengan demikian, per 1 September, Indonesa akan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan menghemat devisa sebesar US$2 miliar hingga US$3 miliar sampai akhir tahun ini.

Pertamina

Sementara itu, Pertamina selaku penyalur B20 ini akan lakukan monitoring secara digitalisasi di tiap-tiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di beberapa kawasan di Indonesia. Direktur Utama Pertamina Nicke Widiawati sudah menyiapkan 112 terminal bahan bakar minyak (TBBM) dan sudah berjalan di 60 TBBM dan 52 berikutanya akan disalurkan segera. “Begitu mendapat suplai fame, ya langsung kita campur (di 52 TBBM yang belum tersedia B20),” kata dia. Dilihat dari volume dan lokasi, kata dia, bisa membuat implementasi berjalan lancar. Karena Pertamina sendiri melakukan pengawasan melalui digilitalisasi SPBU terkait PSO atau yang biasa disubsidi, yang biasanya dilakukan pengawasan secara manual. “Sehingga kita bisa monitoring melalui gadget stok B20 dan stok BBM lain,” jelas Nicke.

Pada kesempatan yang sama, BPDB Kelapa Sawit Dono Boestami memastikan akan memberikan dana insentif untuk program biodiesel ini, dengan menanggung pajak dan ongkos angkutnya. Meskipun nantinya harga CPO melonjak tinggi dipasaran, BPDB berkomitmen utuk berikan insentif. “Jadi secara keseluruhan, kami bisa mendukung volume lebih besar. Jika misalnya 4,5 sampai 6 juta kilo liter, tambahannya stok masih lebih dari cukup insentifnya,” jelas Dono. Dari segi pasokan, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan selaku produsen biodisel siap untuk menerapkan perluasan B20. Pada Sabtu (1/9), bersama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi akan melakukan pengawasan ketat.

Pada kesempatan ini, Darmin didampingi oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno, perwakilan Menteri ESDM dan Menteri-Menteri Kabinet Kerja lainnya melakukan pengisian BBM B20 ke kendaraan truk dan bis sebagai simbol akan dijalankannya optimalisasi dan perluasan mandatori B20 ke semua sektor.

https://www.alinea.id/bisnis/harga-biodiesel-setara-solar-rp5-150-per-liter-b1U4s9d3z

Tribunnews | Jum’at, 31 Agustus 2018

Perluasan Distribusi Bahan Bakar Biodiesel Akan Dilakukan Bertahap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tahap awal, penyebaran biodiesel diyakini masih belum merata. Namun, dengan ditekennya kerja sama perluasan biodiesel 20% yang akan dilakukan Jumat (31/8) besok, pengusaha penyedia dan pencampur akan meningkatkan kinerjanya. “Betul ada beberapa titik, yang agak tertunda, tapi seandainya suplai NON-PSO ini ditambah, PSO kan selama ini sudah jalan, pencapaian akan jadi 87%,” jelas Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, Kamis (30/8/2018). Angka 87 persen dimaksud adalah penetrasi pada titik-titik yang menjadi target pengolahan bahan bakar nabati tersebut. Sebanyak 52 terminal Pertamina yang belum mendapatkan suplai tersebut termasuk dalam sisa 13% yang belum terpenuhi.

Paulus menyatakan, secara bertahap target tersebut akan mencapai keseluruhan 100%. Setidaknya keberhasilan 90% akan jadi target tahap pertama. Adapun target tersebut tidak mencapai keseluruhan karena mengingat faktor alam Indonesia seperti ombak yang besar, dan area pedalaman dan perbatasan masih susah dijangkau. Paulus melanjutkan, pihaknya sudah menawarkan sejumlah solusi. Misalnya adalah menyarankan menyewa floating storage sembari menunggu badan usaha (BU) BBM membangun storage. Yang jelas, pengusaha penyedia biodiesel dan pengusaha pencampur BBM akan sama-sama berusaha mencapai target perluasan dan menghindari potensi denda.

Kehadiran bahan bakar biodiesel diatur lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pada Pasal 18 dan Pasal 19 disebutkan, Badan Usaha BBM dan BU BBN yang tidak mengikuti ketentuan mandatori perluasan B20 akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000,00 per liter volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur, dan/atau pencabutan izin usaha. Aturan ini sudah diundangkan pada 24 Agustus 2018 lalu. Paulus menyatakan, bagi pengusaha biodiesel, aturan ini akan ditanggapi dengan serius, pihaknya juga terus berupaya berkoordinasi untuk mencapai target perluasan sepenuhnya. “Pertamina sudah berjanji akan mendukung, pangkalan Maumere misalnya akan disuplai dari sekitarnya,” katanya.

http://www.tribunnews.com/otomotif/2018/08/31/perluasan-distribusi-bahan-bakar-biodiesel-akan-dilakukan-bertahap

Akurat.co | Minggu, 2 September 2018

Asosiasi Produsen Biofuels Siap Pasok Kebutuhan B20

AKURAT.CO, Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menyatakan kesiapannya dalam memasok kebutuhan biodiesel untuk mendukung program mandatori penggunaan biodiesel 20 persen (B20). Ketua Umum Aprobi, Master Parulian Tumanggor, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/9) mengatakan produsen siap memenuhi alokasi biodiesel yang ditetapkan menjadi 2,9 juta kiloliter (KL) sampai Desember 2018, sebab kapasitas terpasang produksi biodiesel di dalam negeri sudah cukup besar, sekitar 12 juta KL.

Sementara itu, perluasan program B20 ke segmen non-PSO selama September-Desember 2018 memerlukan pasokan biodiesel sekitar 900 ribu kl. MP Tumanggor menuturkan penerapan mandatori B20 yang diperluas ke non-PSO bertujuan mendongkrak harga CPO. “Mandatori akan berdampak positif kepada harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani, “katanya dikutip dari Antara. Selain itu, lanjutnya, mandatori B20 dapat mengurangi tingkat polusi. Kalau tanpa biodiesel, maka kondisi polusi, menyebabkan ganguan pernapasan. Sementara dengan B20, udara lebih bersih. Langkah ini sejalan dengan komitmen di COP21. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menjelaskan produsen biodiesel saat ini sudah siap melaksanakan program wajib B20 yang diperluas ke segmen non PSO.

Begitu peluncuran program resmi dan berlaku per 1 September 2018, tambahnya, produsen biodiesel akan langsung mulai melakukan delivery sesuai kontrak. “Setelah resmi diluncurkan pemerintah, kami kirim sesuai kontrak. Persiapan sudah dilakukan seperti penambahan armada dan sarana pendukung logistik lainnya,” kata Paulus Tjakrawan di kantor Aprobi, Kamis (30/8). Paulus Tjakrawan menambahkan program B20 yang diperluas ke segmen non PSO selama dapat menyerap 1 juta ton biodiesel sepanjang September-Desember 2018. “Sampai akhir 2018 konsumsi biodiesel dengan B20 ini akan mencapai 3 juta kl untuk segmen PSO dan 900 ribu kl untuk segmen non PSO. Walaupun target kami untuk segmen non PSO diperkirakan 1 juta kl sampai akhir 2018,” ungkap dia.

Aprobi memperkirakan hingga akhir 2018 permintaan biodiesel Indonesia bakal mencapai 5 juta kl. Jumlah itu total untuk pasar dalam negeri, baik segmen PSO maupun bukan PSO, ditambah penjualan ekspor. “Ekspor sampai akhir tahun ini kemungkinan bisa mencapai 1 juta kL Jadi, total 5 juta kL Produksi sekitar segitu, tentunya ada stok,” kata Paulus. Saat ini, ada 22 pabrik biodiesel dengan total kapasitas terpasang mencapai 12 juta kl. Pada 2019, dengan ketentuan B20 secara penuh maka produksi dan konsumsi biodiesel domestik diperkirakan 5,6 juta kl, total untuk segmen PSO dan bukan PSO. Asumsinya adalah konsumsi solar nasional sekitar 28 juta kl. Paulus menuturkan seluruh pihak sepakat dan berkomitmen dalam memprioritaskan B20 terkait proses pengiriman, termasuk PT Pertamina juga berkomitmen untuk membantu proses distribusi. Dari kalangan produsen, pihaknya berencana membantu penyewaan kapal di wilayah strategis sehingga proses distribusi biodiesel oleh Pertamina akan berjalan lancar.

https://akurat.co/ekonomi/id-303511-read-asosiasi-produsen-biofuels-siap-pasok-kebutuhan-b20

Kata Data | Sabtu, 1 September 2018

ESDM Ancam Cabut Izin Impor Badan Usaha yang Tak Jalankan B20

Pemerintah akan memastikan program mandatori biodiesel 20% diimplementasikan perusahaan sebelum mengantongi izin impor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut izin impor badan usaha bahan bakar minyak yang tidak menjalankan perluasan program pencampuran minyak kelapa sawit sebesar 20% (B20) pada solar non subsidi (non Public Service Obligation/PSO). Perluasan mandatori B20 akan mulai berlaku efektif mulai hari ini, Sabtu (1/9). Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan penggunaan B20 akan mulai diperiksa sebelum mengeluarkan izin impor bahan bakar. “Kalau tidak ada surat pengadaan biodiesel, izin impor tidak akan dikeluarkan,” kata Rida di Jakarta, Jumat (31/8).

Dia pun menyebut Kementerian ESDM akan melakukan audit secara diam-diam agar badan usaha bahan bakar minyak dan bahan bakar nabati benar-benar melaksanakan kewajibannya. Pemantauan itu antara lain mencakup terkait standardisasi B20, pencampuran, mekanisme penyimpanan, serta prosedur penyaluran. Bahkan. Rida juga memastikan pemerintah akan terus melakukan pengawasan untuk meminimalisir masalah yang ada saat pelaksanaan. Pengawasan implementasi B20 juga dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit berkoordinasi dengan Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi). “Kami akan lakukan pengawasan selain ada surveyor independen yang melakukan audit,” ujar Rida.

Menanggapi implementasi B20, Pertamina mengaku telah melakukan sejumlah persiapan. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan pihaknya akan memastikan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) optimal untuk dapat suplai Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dari produsen biodiesel. Tercatat, hanya 60 unit terminal dari keseluruhan 112 TBBM yang mendapatkan suplai FAME. Adapun sebanyak 52 terminal sisanya akan dibagi menjadi beberapa klaster utama sebagai penyalur suplai dari produsen biodiesel. Nicke menyebut telah memberikan rincian alokasi kebutuhan beserta 52 titik tersebut kepada Aprobi. “Kami ingin implementasinya berjalan lancar,” katanya. Sebab beberapa hari sebelumnya, sejumlah perusahaan penyalur bahan bakar minyak tampak kurang siap menyambut penerapan B20. Tercatat hanya 2 perusahaan penyalur BBM yang menandatangani kontrak dengan pemasok FAME. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018, seharusnya ada 11 penyalur BBM yang menandatangani kontrak.

Adapun, perusahaan yang sudah menandatangani kontrak tersebut adalah ExxonMobil Lubricant Indonesia. ExxonMobil menandatangani kontrak dengan PT Cemerlang Energi Perkasa, PT LDC Indonesia dan PT Sinarmas Bio Energy. Dengan kontrak itu, ExxonMobil mendapat pasokan 73.050 kiloliter FAME dari tiga perusahaan tersebut. Perusahaan lainnya yang sudah menandatangani kontrak adalah Petro Andalan Nusantara dengan PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Multi Nabati Sulawesi dengan total pasokan biodiesel sebesar 60.000 kiloliter.

Berikut data pengalokasian biodiesel yang diterima 11 perusahaan bahan bakar minyak:

1. PT Pertamina (persero), 595.168 kiloliter

2. PT AKR Corporindo Tbk, 120.800 kiloliter

3.PT Exxonmobile Lubricants Indonesia, 73.050 kiloliter

4. PT Jasatama Petroindo, 26.400 kiloliter

5. PT Petro Andalan Nusantara, 60.000 kiloliter

6. PT Shell Indonesia, 21.040 kiloliter

7. PT Cosmic Indonesia, 1.640 kiloliter

8. PT Cosmic Petroleum Nusantara, 4.309 kiloliter

9. PT Energi Coal Prima, 26.400 kiloliter

10. PT Petro Energy, 1.600 kiloliter

11. PT Gasemas, 10.000 kiloliter

https://katadata.co.id/berita/2018/09/01/esdm-ancam-cabut-izin-impor-badan-usaha-yang-tak-jalankan-b20

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 31 Agustus 2018

Pasokan 1 Juta KL

Paulus Tjakrawan menyatakan, perluasan program B20 ke segmen bukan PSO selama September-Desember 2018 akan membutuhkan 1 juta kl, tepatnya 900 ribu kl, alokasi inilah yang akan dipasok oleh produsen biodiesel. “Sampai akhir 2018 (September-Desember), konsumsi biodiesel dengan B20 ini akan mencapai 3 juta kl untuk segmen PSO dan 900 ribu kl untuk segmen bukan PSO. Meski target kami untuk segmen bukan PSO 1 juta kl sampai akhir 2018,” ungkap dia. Dengan volume tersebut, Aprobi memperkirakan hingga akhir 2018 permintaan biodiesel Indonesia bakal mencapai 5 juta kl. Angka itu merupakan total untuk pasar dalam negeri, baik segmen PSO maupun bukan PSO, ditambah penjualan ekspor.

“Ekspor sampai akhir tahun ini kemungkinan bisa mencapai 1 juta kl. Jadi, total 5 juta kl. Produksi sekitar segitu, tentunya tetap ada stok,” kata Paulus. Ekspor biodiesel Indonesia tahun ini memiliki peluang positif. Bahkan, Aprobi sendiri hanya memproyeksikan ekspor sekitar 500 ribu kl pada awal 2018, kemudian dikoreksi menjadi 800 ribu kl, pada saat pemerintah memastikan mewajibkan penggunaan B20 secara luas ke segmen non PSO. Dari sisi kapasitas industri, kata dia, 22 produsen biodiesel masih mampu memunuhi permintaan tersebut. Bahkan, sampai ketika Indonesia memberlakukan B30 nantinya. Saat ini, tercatat ada 22 pabrik biodiesel dengan total kapasitas terpasang mencapai 12 juta kl. Untuk 2019, dengan ketentuan B20 secara penuh maka produksi dan konsumsi biodiesel domestik bakal berkisar 5,60 juta kl, total untuk segmen PSO dan bukan PSO. Dengan asumsi, konsumsi solar nasional sekitar 28 juta kl.

http://id.beritasatu.com/agribusiness/pasokan-1-juta-kl/179809

Kumparan | Jum’at, 31 Agustus 2018

ESDM: Sudah 2 Tahun Biodiesel Dipakai Bus hingga Truk, Tak Ada Keluhan

Mulai 1 September 2018, pemerintah memperluas mandatori pemakaian biodiesel sebagai campuran pada BBM jenis Solar sebanyak 20 persen (B20) ke sektor nonsubsidi (non Public Service Obligation/non PSO). Kebijakan B20 ini mendapat tanggapan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda). Organda meminta pemerintah memberi kepastian bahwa ketika angkutan darat menggunakan B20, tak akan ada gangguan pada mesin.

Menanggapi kekhawatiran Organda, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan, sudah banyak bus dan truk yang menggunakan B20 sejak 2 tahun lalu. Kata Rida, tidak ada yang mengeluhkan kerusakan mesin setelah menggunakan B20. “Mereka telah menggunakan B20 lebih dari 2 tahun. Sampai saat ini belum ada keluhan yang masuk ke kami,” kata Rida kepada kumparan, Jumat (31/3).

Sebelumnya diberitakan, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menjamin kualitas minyak sawit bahan baku oleochemical yang disebut FAME (Fatty Acid Methyl Eter), yang akan menjadi campuran solar untuk menjadi biosolar/biodiesel. Dengan begitu tak perlu ada kekhawatiran, biodiesel akan merusak mesin kendaraan. Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan, FAME yang dihasilkan untuk menjadi campuran biodiesel sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga ketika diserahkan ke Badan Usaha BBM (BU BBM), sudah layak untuk dijadikan campuran solar. “Kita kalau sudah serahkan FAME ke penerima (BU BMM) itu berarti sudah berstandar nasional Indonesia (SNI). Jadi kalau di proses pencampuran, distribusi, sampai penjualan ritel, itu bukan tanggung jawab kami lagi,” katanya.

Menurut hitungan Organda, lebih dari 100 ribu angkutan darat akan diwajibkan meminum B20, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Rinciannya, bus besar Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sekitar 22 ribu, bus pariwisata sekitar 24 ribu, bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sekitar 4 ribu, dan kendaraan angkutan barang sebanyak 50 ribu.

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/esdm-sudah-2-tahun-biodiesel-dipakai-bus-hingga-truk-tak-ada-keluhan-1535708381737832643

Kata Data | Jum’at, 31 Agustus 2018

BPDP Kelapa Sawit Pastikan Kecukupan Dana Insentif untuk Perluasan B20

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit memastikan dana insentif untuk mendukung program B20 yang akan dimulai 1 September besok mencukupi. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit memastikan kesiapan dana insentif untuk mendukung implementasi program perluasan pencampuran biodiesel 20% untuk bahan bakar solar (B20) dari sektor Public Service Obligation (PSO) ke non-PSO. Insentif penyaluran B20 akan dihitung berdasarkan selisih Harga Indeks Pasar (HIP) solar dengan HIP biodiesel. Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Dono Boestami menyatakan selisih HIP solar lebih tinggi solar dibandingkan biodiesel. “Sehingga, sekarang tinggal bayar biaya distribusinya karena untuk biodiesel sudah tidak ada (pembayaran) selisihnya,” kata Dono di Jakarta, Jumat (31/8).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, pembiayaan biodiesel digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak solar dengan HIP biodiesel. Insentif baru akan diberikan jika HIP biodiesel lebih tinggi dibanding HIP solar. Pada September 2018, HIP biodiesel tercatat Rp 7.294 per liter. Sedangkan, HIP solar untuk periode Juli sampai September 2018 adalah Rp 7.388,31 per liter. Selain mendanai selisih kurang HIP, BPDP Kelapa Sawit juga akan membiayai surveyor independen untuk mengawasi penyaluran B20, termasuk pula mengganti ongkos angkut dan pajak penjualan Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dari produsen biodiesel kepada penyalur bahan bakar minyak.

Menurut perhitungan BPDP Kelapa Sawit, pembiayaan insentif per Juli 2018 mencapai Rp 900 per liter. Karenanya dia optimistis jumlah dana BPDP Kelapa Sawit saat ini bisa mencukupi kebutuhan perluasan B20. Berdasarkan data BPDP Kelapa Sawit, total insentif biodiesel yang telah disalurkan sepanjang Januari hingga Juni 2018 tercatat sebesar Rp 3,57 triliun. Sementara itu, pungutan ekspor pada periode yang sama jumlahnya lebih besar, yakni sekitar Rp 6,45 triliun. “Kami bisa mendukung jika ada tambahan sampai 6 juta kiloliter,” ujar Dono.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyebutkan biaya pengangkutan FAME sangat bervariasi tergantung penyebaran wilayah. Aprobi memperkirakan rata-rata biaya angkut mencapai Rp 500 per liter. Agar program B20 berjalan optimal, dia menekankan agar produsen terus berkoordinasi untuk memastikan kecukupan pasokan. “Kami akan mengawasi anggota kami supaya optimal,” ujarnya. Sebanyak 19 perusahaan produsen biodiesel telah mendapatkan alokasi pengadaan 940.407 kiloliter biodiesel untuk sektor non-PSO yang akan didistribusikan kepada 11 perusahaan retail minyak dan gas.

Berikut alokasi pasokan milik masing-masing produsen biodiesel :

1. PT Cemerlang Energi Perkasa: 55.397 kiloliter

2. PT Wilmar Bioenergi Indonesia: 131.768 kiloliter

3. PT Pelita Agung Agrindustri: 18.466 kiloliter

4. PT Ciliandra Perkasa: 23.081 kiloliter

5. PT Darmex Biofuels: 23.081 kiloliter

6. PT Musim Mas: 108.946 kiloliter

7. PT Wilmar Nabati Indonesia: 136.867 kiloliter

8. PT Bayas Biofuels: 69.245 kiloliter

9. PT SMART Tbk: 35.384 kiloliter

10. PT Tunas Baru Lampung: 32.314 kiloliter

11. PT Multi Nabati Sulawesi: 39.106 kiloliter

12. PT Permata Hijau Palm Oleo: 33.515 kiloliter

13. PT Intibenua Perkasatama: 35.546 kiloliter

14. PT Batara Elok Semesta Terpadu: 23.081 kiloliter

15. PT Dabi Biofuels: 33.238 kiloliter

16. PT Sinarmas Bio Energy: 36.580 kiloliter

17. PT Kutai Refinery Nusantara: 33.700 kiloliter

18. PT Sukajadi Sawit Mekar: 32.314 kiloliter

19. PT LDC Indonesia: 38.778 kiloliter

https://katadata.co.id/berita/2018/08/31/bpdp-kelapa-sawit-pastikan-kecukupan-dana-insentif-untuk-perluasan-b20