+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Aprobi Berkomitmen Penuhi Kebutuhan Campuran B20

Republika | Senin, 24 September 2018
Aprobi Berkomitmen Penuhi Kebutuhan Campuran B20

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asoasiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memastikan saat ini tetap mengupayakan pemenuhan campuran biodisel B20 yakni minyak sawit atau fatty acid methyl esters (FAME). Terutama semua pesanan yang sudah diterima oleh semua anggota Aprobi. “Kami menganggap ini (pemenuhan pasokan campuram biodisel B20) adalah tantangan yang harus kita upayakan agar biodiesel B20 tersedia di semua titik segera,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan kepada Republika, Ahad (23/9). Menurut Paulus, terdapat sebab mengapa sampai saat ini masih ada beberapa titik yang masih belum terpasok FAME. Namun, kata dia, masing masing titik terdapat penyebab yang berbeda beda sehingga tidak bisa disamaratakan. “Memang kami sulit untuk dapat memberikan contoh (beberapa kendala yang terjadi dalam memasok FAME) karena di tiap titik tentunya mempunyai karakteristik tersendiri dan tidak bisa di genelarisir,” jelas Paulus.

Meskipun begitu, Paulus memastikan semua hal tersebut sedang di upayakan untuk diatasi. Dia memastikan Aproni juga sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar pasokan FAME tetap berjalan lancar. Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengakui kekurangan pasokan FAME dari badan usaha yang memproduksi Bahan Bakar Nabati (BBN). Dari 112 terminal BBM, baru 69 terminal BBM yang sudah menerima penyaluran FAME. Sementara sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. “Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun penyaluran B20 tergantung pada suplai FAME, di mana hingga saat ini suplai belum maksimal didapatkan,” kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, Jumat (21/9).

Paulus memastikan beberapa tempat di Indonesia Timur masih sedang diupayakan pemasokan FAME. Kemungkinan besar, lanjut paulus, jumlah volume yang masih diupayakan tersebut jumlahnya tidak besar. Di sisi lain, Paulus menjelaskan untuk biodisel B20 Public Service Obligation (PSO) akan terserap sekitar hambir tiga juta kiloliter pada akhir 2018. Sementara untuk non-PSO, Paulus menilai akan di dapati serapannya dengan jumlah yang sama seperti PSO. Paulus mengatakan angka itu berbeda jika pemerintah sudah menetapkan perluasan penggunaan biodisel sejak awal Januari 2018. “Seharusnya jika PSO dan non-PSO dimulai bersama Januari 2018 maka pada akhir tahun bisa sekitar enam juta kiloliter. Namun untuk non-PSO baru dimulai September ini maka perkiraan akhir tahun total nya sekitar 3,8 sampai 4 juta kiloliter,” jelas Paulus.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/09/23/pfifk0383-aprobi-berkomitmen-penuhi-kebutuhan-campuran-b20

Kumparan | Senin, 24 September 2018
Produsen Siap Pasok 2,9 Juta KL Biodiesel hingga Desember 2018

Pemerintah akan menerapkan perluasan penggunaan Solar dicampur dengan biodiesel 20 persen atau B20 pada 1 September 2018. Penerapan ini bersifat mandatori atau wajib dilakukan di sektor Public Service Obligation (PSO) dan non PSO. B20 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi impor minyak dan BBM. Ini dilakukan agar neraca perdagangan tidak lagi defisit. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, pihaknya siap memenuhi alokasi biodiesel yang ditetapkan menjadi 2,9 juta kiloliter (KL) sampai Desember 2018. Dia menilai, produsen biofuel tidak akan mengalami kesulitan memenuhi alokasi tersebut karena kapasitas terpasang produksi biodiesel di dalam negeri sudah cukup besar, yakni sekitar 12 juta KL. “Kapasitas kami sampai 12 juta KL. Ini kami mau gelontorkan hanya sekitar 2,9 juta, jadi enggak masalah,” kata Tumanggor saat ditemui di Kantor Aprobi, Gedung Multivision Tower, Jakarta, Kamis (30/8).

Meski penetapan alokasi terbilang mepet, Tumanggor memastikan ketersediaan biodiesel mencukupi untuk pelaksanaan mulai 1 September 2018. “Untuk tanggal 1 itu kan masih banyak stok Pertamina. Jadi enggak masalah lah. Kami harapkan enggak ada lagi keterlambatan penyaluran karena takut denda,” katanya lagi. Nantinya, pengiriman biofuel ke Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) akan dilakukan secara bertahap tiap bulannya. Aprobi juga tak masalah dengan adanya penerapan sanksi kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) berupa denda Rp6.000 per liter. Denda tersebut dianggap sudah tepat untuk mencegah adanya keterlambatan pengiriman ke BU BBM. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, penghematan impor minyak dari kebijakan B20 untuk tahun 2018 sebesar USD 2 miliar atau sekitar Rp 29,2 triliun (kurs Rp 14.600) dan USD 4 miliar untuk tahun 2019.

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/produsen-siap-pasok-2-9-juta-kl-biodiesel-hingga-desember-2018-1535626833759401791

Bisnis Indonesia | Senin, 24 September 2018
Biodiesel Terkendala Bahan Baku

JAKARTA – Kesinambungan pasokan Fatty Acid Methyl Ester “(FAME) dari badan usaha yang memproduksi bahan bakar nabati, menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan perluasan mandatori Biodiesel 20% (B20). Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan saat ini 112 terminal bahan bakar minyak (TBBM) siap mengolah minyak sawit (FAME) untuk dicampur ke bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, guna penerapan B20 dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hingga 15 September 2018, Pertamina telah menggunakan FAME sebagai bahan campuran solar pada kisaran 159.988 kiloliter atau sekitar 39% dari alokasi bulanan. Jumlah tersebut terdiri dari FAME untuk kewajiban layanan publik (PSO) sebesar 116.422 KL dan FAME untuk non-PSO 43.566 KL “Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun penyaluran B20 tergantung pada suplai FAME, di mana hingga saat ini suplai belum maksima] didapatkan,” kata Nicke, Jumat (21/9).

Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Masud Khamid menjelaskan, keberhasilan Pertamina untuk mendukung program bauran BBM tersebut memang sangat bergantung keberlanjutan suplai FAME dari para produsen. Dia mencontohkan, terminal BBM Plumpang di Jakarta yang selama 15-20 September 2018 tidak bisa optimal memproduksi B20 karena kekurangan pasokan dari produsen FAME. Masud menambahkan, total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar sub-sidi dan nonsubsidi yaitu sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun. Terkait dengan adanya denda sebesar Rp6.000 per liter bagi badan usaha BBM yang tidak melakukan pencampuran FAME, Masud menyatakan pihaknya akan berdiskusi dengan pemerintah. “Denda ini kami dukung supaya disiplin. Tetapi kalau kondisi di lapangan suplai FAME-nya tidak ada, kami juga tidak bisa mengolah dan menyalurkan B20,” ujarnya.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengakui masih ada sejumlah kendala dari sisi penyaluran suplai FAME kepada badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BU BBM), seperti permasalahan administrasi dan transportasi. Dia enggan menjelaskan lebih jauh. Namun yang jelas persoalan tersebut, kata Paulus, tengah dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Migas dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Paulus mengklaim selama ini penyaluran FAME untuk sektor PSO (subsidi) tidak terkendala. Dengan adanya perluasan ke sektor non-PSO, titik penyaluran suplai menjadi lebih banyak. Penyaluran FAME, terutama ke Pertamina, belum dilakukan terpusat seperti yang direncanakan pemerintah. Paulus berujar produsen bahan bakar nabati masih harus menyuplai langsung ke ratusan terminal bahan bakar minyak Pertamina. Menurutnya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi produsen untuk memenuhi pasokan.

Pihaknya pun berkomitmen untuk memenuhi semua pesanan FAME yang diterima oleh anggotanya dan mengupayakan agar Biodiesel segera tersedia di semua nuk. Secara terpisah, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan pihaknya segera mencari solusi terkait dengan kendala teknis seperti persoalan distribusi, penyimpanan, dan lainnya. “Upayanya dibuat sebaik mungkin. ” Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM Rida Mulyana mengatakan, untuk memudahkan penyaluran pasokan FAME, pemerintah telah mengatur agar pengiriman hanya dikirim ke 14 fasilitas blending Pertamina, yakni enam kilang dan delapan TBBM. Biodiesel yang sudah dicampur di 14 titik tersebut didistribusikan ke SPBU-SPBU Pertamina.

KUALITAS

Secara terpisah, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Jawa Timur Rachmad Muhammadiyah mengatakan penerapan B20 perlu dilakukan secara bertahap agar konsumen tidak mengeluh perihal kualitas. Hal itu, ujarnya, terkait dengan kesiapan dari Depot atau TBBM Pertamina. “Kalau Hiswana Migas/SPBU hanya tinggal terima dan menjualnya ke konsumen. Sebaiknya kebijakan B20 ini diterapkan kepada semua operator penjual minyak solar,” imbuhnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyarmaja Lookman mengatakan pihaknya berharap ada langkah mitigasi risiko yang bisa melindungi investasi perusahaan terhadap kendaraan truk.

“Perlu diketahui, bahkan utilisasi truk di Indonesia sendiri cukup rendah 50.000 km/tahun dan diperlukan 20 tahun untuk mencapai titik maksimalnya. Sementara itu, APM sendiri hanya bisa menjamin truk keluaran 2016 ke atas sejak Perpres itu keluar,” ungkapnya.

Jaminan dan Komitment

Pemberlakuan pencampuran 20% Biodiesel dan 80% Solar sebenarnya telah dilakukan sejak 2016 untuk sektor public service obligations (PSO). Pemerintah mengintensifkan B20 sebagai mandatori ke sektor subsidi dan nonsubsidi mulai 1 September 2018. Meski diklaim kualitas B20 sudah teruji dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), masih ada saja keluhan dari para penggunanya. Namun, program B20 terus diimplementasikan. Jaminan dan komitmen dari pemerintah, Pertamina, Badan Usaha BBM, hingga Agen Pemegang Merek diharapkan bisa mengatasi keraguan konsumen.

Harian Seputar Indonesia | Senin, 24 September 2018
Pemerintah Cari Solusi Kendala B20

JAKARTA- Pemerintah saatini sedang mencari solusi terkait kendala pasokan implementasi perluasan mandatori B20. Pelaku usaha Biofuel berkomitmen mendistribusikan minyak sawit sesuai jadwal. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengakui, jika implementasi perluasan B20 masih terkendala pasokan distribusi minyak sawit (fatty acid methyl esters /FAME) dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) ke Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut dia, selain terkendala distribusi implementasi perluasan B20 juga masih terkendala teknis dan penyimpanan sehingga belum maksimal. “Memang ada beberapa kendala. Selain masalah distribusi, ada kendala teknis dan penyimpanan. Saat ini aturan sedang disiapkan,” ujar dia di Jakarta, kemarin. Pihaknya tak menampik jika saat ini belum semua Badan Usaha BBM menerima pasokan minyak sawit. Meski begitu, pemerintah berupaya agar kebijakan itu bisa berjalan lancar sehingga tersalur di seluruh terminal BBM karena dampaknya sangat besar untuk mengurangi impor solar. “Kami sedang berusaha terus. Ini sedang diatur,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ridha Mulayana. Menurut Ridha, seluruh kendala implementasi perluasan B20, baik distribusi maupun teknis segera dicarikan solusi. Hal itu agar implementasi perluasan B20 bisa berjalan optimal. “Akan dibahas semua kendala yang masih ditemui di lapangan dan dicarikan solusinya,” kata dia. Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, dari 112 terminal BBM Pertamina, hanya 69 sudah tersalurkan minyak sawit. Adapun yang belum tersalurkan terdapat di daerah Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi.

Meski begitu, pihaknya enggan menyebut alasan terminal BBM khususnya yang memasok ke wilayah timur Indonesia belum tersalurkan FAME. Pertamina, kata dia, menyerahkan terkait kendala kepadapemerintah. . Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, produsen Biofuel mendukung implementasi perluasan B20 yang saat ini sedang digencarkan pemerin tah. Pihaknya berkomitmen akan memasok minyak sawit sesuai jadwal. “Kami anggap ini sebuah tantangan yang harus diupayakan agar Biodiesel tersedia di seluruh tdtik,”ujardia. Pihaknya terus berkoordinasi dengan semua produsen Biofuels di mana letak kendalanya sehingga pengiriman menjadi tidak optimal. Bahkan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui pasti kendala yang dihadapi produsen. Pasalnya, setiap badan usaha mempunyai kendala masing-masing yang tidakbisa digeneralisasikan jika permasalahannya hanya terkait distribusi. “Kami sedang melakukan koordinasi untuk menyisir masalah yangada. Kamisedangber-upaya untuk diatasi dan sedang dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak,” kata dia.

Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor menyata-kan kesiapannya menyesuaikan antara pemesanan dan pengiriman FAME ke Badan Usaha BBM sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan pemerintah. “Kepatuhan tersebut merupakan dukungan produsen minyak sawit kepada pemerintah terkait kebijakan implementasi perluasan mandatori B20,” ujarnya. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto sebelumnya mengatakan, pemerintah sedang mengatur batas waktu pengiriman minyak sawit dari Badan Usaha BBN ke Badan Usaha BBM.

Hal itu guna mengantisipasi kendala pasokan FAME dari Badan Usaha BBN ke Badan Usaha BBM sehingga implementasi perluasan mandatori B20 bisa berjalan maksimal. “Purchase Order (PO) kami putuskan paling lama 14 hari sebelum pengiriman, karena Badan Usaha BBN membutuhkan transportasi pencarian moda kapal dari titik pabrikan hingga ke depot BBM,” ujar dia. Djoko menyatakan, waktu 14 hari cukup untuk menyiapkan kapal dan transportasi pengiriman FAME kepada badan usaha bahan bakar minyak. “Nanti kami perkuat dengan keputusan direktur jenderal,” kata dia.

Harian Seputar Indonesia | Senin, 24 September 2018
Ketersediaan Bahan Campuran B20 masih Jadi Kendala

PERTAMINA mengeluhkan ketersediaan bahan pencampur minyak sawit atau fatty acid methyl ester (FAME) untuk memproduksi diesel jenis B20. Baru separuh tempat pencam-puran solar dengan FAME yang beroperasi sehingga menyebabkan pe-nyaluran B20 belum menyeluruh. “Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun, penyaluran B20 bergantung pada suplai FAME. Hingga saat ini suplai belum maksimal didapatkan,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan tertulisnya, kemarin. Akibat kekurangan pasokan campuran FAME, kata dia, baru 69 Total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan nonsubsidi mencapai sekitar 5,8 juta kiloliter pertahun. dari 112 terminal BBM yang bisa memproduksi B20. “Sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengakui adanya keluhan Pertamina terkait dengan kekurangan FAME untuk campuran B20. Hal itu akan segera ditangani serius supaya kebijakan penggunaan biosolar dengan kadar kelapa sawit 20% berjalan sesuai rencana. “Aprobi tentunya akan berusaha terus sesuai dengan komitmen kami untuk memenuhi PO yang telah di terima oleh anggota,” kata Paulus. Total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan nonsubsidi sekitar 5,8 juta kiloliter (kl) per tahun. Hal itu mengacu pada kebutuhan solar bersubsidi dan nonsubsidi yang mencapai 29 juta kl per tahun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berusaha menyelesai-ka.n permasalahan pasokan bahan baku pencampur diesel atau FAME guna memproduksi B20. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengakui, untuk menyediakan FAME di seluruh wilayah membutuhkan waktu. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi supaya kendala yang menghambat program mandatori B20 terselesaikan. “Kita berusaha. Ada kendala teknis, ada kendala distribusi, dan lainnya. Termasuk ada kendala penyimpanan, ini sedang diatasi,” tegasnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.

Investor Daily Indonesia | Senin, 24 September 2018
Pasokan FAME ke Pertamina Masih Tersendat
PROGRAM MANDATORI B20

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyatakan adanya kekurangan pasokan unsur nabati {fatty acid methylether /FAME) yang diperlukan untuk program mandatori Biodiesel 20% (B20). Akibatnya, Pertamina terpaksa menjual solar atau Biodiesel 0% (BO) di beberapa wilayah di Indonesia. “Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun penyaluran B20 tergantung pada suplai FAME, di mana hingga saat ini suplai belum maksimal didapatkan,” kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati di Jakarta, Jumat (21/9). Disebutkan bahwa dari 112 terminal BBM, baru 69 terminal BBM yang sudah menerima penyaluran FAME. Sementara sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi

Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Masud Khamid menjelaskan, keberhasilan Pertamina untuk mendukung program pemerintah tersebut memang sangat bergantung keberlanjutan suplai FAME dari para produsen. Dia mencontohkan, terminal BBM Plumpang di Jakarta sepanjang 15-20 September 2018 tidak bisa optimal memproduksi B20 karena kekurangan pasokan dari produsen FAME. Sementara di sisi lain. Pertamina tetap harus memproduksi BBM demi memenuhi kebutuhan masyarakat “Pertamina punya 112 terminal BBM, kami siap semua untuk mengolahnya sepanjang suplai ada dari mitra yang produksi FAME. Begitu FAME datang bisa langsung kami di-blending dan jual,” tegasnya.

Masud menyebutkan, total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan non subsidi yaitu sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun. Total konsumsi solar subsidi dan non subsidi 29 juta kiloliter per tahun,” jelasnya. Terkait adanya denda sebesar Rp 6.000 per liter bagi badan usaha BBM yang tidak melakukan pencampuran FAME, Masud menyatakan pihaknya akan berdiskusi dengan pemerintah terkait hal ini. “Denda ini kami dukung supaya disiplin. Tapi kalau kondisi di lapangan suplai FAME-nya tidak ada, kami juga tidak bisa mengolah dan menyalurkan B20. Jadi ini harus didiskusikan lagi dengan pemerintah,” ujar dia. Masud menegaskan perseroan berkomitmen terus mendukung seluruh kebijakan pemerintah. Pertamina berharap perluasan penggunaan B20 pada produk BBM Diesel ini dapat mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan bagi kendaraan pribadi, sekaligus dapat mengurangi impor BBM sehingga akan berdampak pada perbaikan neraca perdagangan dan penggunaan devisa negara. Sementara itu. Vice President Corporate Communication Per tamina Adiatma Sardjito menjelaskan, pihaknya seharusnya menerima pengiriman FAME di terminal, kemudian mendistribusikannya dalam bentuk biodiesel.

Beberapa terminal yang belum memperoleh FAME ini terpaksa menyalurkan BO atau solar murni tanpa campuran FAME. Tetapi itu kan terpencil dan volumenya enggak besar juga,” kata dia ketika dihubungi melalui telepon, Jumat (21/9). Mengacu regulasi yang berlaku, badan usaha BBM yang tidak mendistribusikan B20 bakal kena denda Rp 6.000 per liter. Namun, Adiatma berargumen, pihaknya seharusnya tidak dikenai denda ini. Pasalnya, tidak adanya distribusi B20 di sejumlah daerah lantaran tidak ada pasokan FAME. “Enggak (kena denda), kan kami suplainya (FAME) enggak ada,” ujarnya.

Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat 19 badan usaha bahan bakar nabati (BBN) yang memasok FAME ke Pertamina. Rincinya, PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PTMusimMas.danPT Wilmar Nabati Indonesia. Kemudian, badan usaha BBM lainnya yang memasok perseroan adalah PT Bayar Biofuels, PT LDC Indonesia, PT SMART Tbk, PT Tunas Baru Lampung, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, FT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantaran, serta PT Sukajadi Sawit Mekar.

Dalam paparan ketika kunjungan ke Terminal BBM Tanjung Uban, perseroan mencatat terdapat dua kendala yang dihadapi dalam menjalankan mandatori B20. Pertama, adanya perbedaan harga acuan solar untuk pembiayaan FAME untuk solar bersubsidi dan nonsubsidi. Hal ini membuat badan usaha BBN enggak menyalurkan FAME solar bersubsidi untuk konsumen nonsubsidi. Sehingga, konsumen dilayani dengan solar murni. Berikutnya, badan usaha BBN menyatakan baru dapat mengirimkan suplai perdana FAME solar nonsubsidi ke Terminal BBM uatam, yakni Wayame, Baubau, Kupang, Tanjung Wangi, Bitung, dan Tanjung Uban, pada minggu keempat September. Akibatnya, distribusi B20 dari terminal BBM utama ke end terminal BBM menjadi tertunda.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Cakrawan menuturkan, pihaknya akan terus berupaya memenuhi purchase order (PO) yang telah diterima anggotanya. “Kami menganggap ini adalah tantangan yang harus kami upayakan agar Biodiesel tersedia di semua titik, segera,” kata dia. Diakuinya, memang ada beberapa titik yang belum mendapat pasokan FAME. Penyebabnya, disebutnya bervariasi di setiap lokasi dan sulit untuk digeneralisasi. Tetapi dia menjamin, berbagai kendala itu tengah diatasi dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, yang difasilitasi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Monitoring pelaksanaan B20 untuk badan usaha migas menjadi perhatian khusus Pertamina agar bisa menjadi pemicu bagi badan usaha lainnya dalam mendorong penerapan green energy. Pertamina sendiri mendapat alokasi Biodiesel sebera 2,26 juta KL untuk periode Januari-September, sementara realisasi penyerapahnha 1,82 juta KL. Pada tahun ini, pemerintah memproyeksikan penyerapan FAME bisa mencapai 3,9 juta KL, yakni untuk solar bersubsidi 2,8 juta KL dan nonsubsidi 1,08 juta KL Sementara potensi penghematan devisa diperkirakan sebesar Rp 30,59 triliun.

Jawa Pos | Senin, 24 September 2018
Pasokan Minyak Sawit Kurang
Produksi BBM B20 Tidak Optimal

JAKARTA Perluasan penerapan bahan bakar solar dengan bauran 20 persen minyak kelapa sawit atau B20 menemui kendala. Di antara 112 terminal bahan bakar minyak (TBBM) Pertamina, baru 69 TBBM yang bisa menyalurkan B20. Sebab, pasokan minyak sawit (fatty acid methyl esters/FAME) dari badan usaha yang memproduksi bahan bakar nabati (BBN) kurang. Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. “Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20, namun penyaluran B20 bergantung pada suplai FAME. Hingga saat ini suplai belum maksimal didapatkan,” ungkapnya kemarin (21/9).

Direktur Pemasaran Retail Pertamina Masud Khamid mencontohkan terminal BBM Plumpang di Jakarta. Sepanjang 15-20 September 2018, TBBM itu tidak bisa optimal memproduksi B20 karena kekurangan pasokan FAME. Di sisi lain, Pertamina tetap harus memproduksi BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kami siap semua untuk mengolahnya sepanjang suplai ada dari mitra yang produksi EAME. Begitu FAME datang bisa langsung di-blending dan jual,” tegasnya. Total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampur ke solar subsidi dan nonsubsidi sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun. Total konsumsi solar subsidi dan nonsubsidi mencapai 29 juta kiloliter (kl) per tahun.

Untuk itu. Pertamina akan memasok ke perusahaan migas pelat merah tersebut Beberapa perusahaan dengan jumlah pasokan minyak sawit paling besar ke Pertamina, antara lain, PT Wilmar Nabati Indonesia (281.452 kl), PTWilmar Bioenergj Indonesia (270.301 kl), PT Musim Mas (210.465 kl), PT Bayas Biofuels (148.406 kl), dan PT Cemerlang Energi Perkasa (108.399 kl). Kemudian, PT LDC Indonesia (79.440 kl), PT Smart Tbk (67.834 kl), PT Tunas Baru Lampung (64.206 kl), PT Pelita Agung Agrindustri (39.575 kl), PT Ciliandra Perkasa (49.469 kl), dan PT Darmex Biofuels (49.4691d).

Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, sampai saat ini memangada beberapa titik yang belum terpasok. Penyebabnya adalah masalah distribusi, transportasi, maupun cuaca. “Namun, masing-masing titik terdapat hal yang berbeda-beda dan tidak bisa menggene-ralisasinya. Semua hal tersebut sedang diupayakan untuk diatasi dan sedang dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang difasilitasi Dirjen Migas dan kantor Menko Perekonomian,” tuturnya. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan pasokan Biodiesel bisa segera tersedia di semua titik. Apalagi, pemerintah juga telah memberikan tenggat waktu selama 14 hari antara waktu purchase order (PO) dan tenggat waktu delivery.