+62 2129380882 office@aprobi.co.id

APROBI dukung usulan pemerintah untuk mengubah pembayaran selisih harga biodiesel:

• APROBI dukung usulan pemerintah untuk mengubah pembayaran selisih harga biodiesel: Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) mendukung usulan pemerintah yang ingin mengubah mekanisme pembayaran selisih harga biodiesel, khususnya yang diterapkan dalam biodiesel 20% atau B20. Mekanisme pembayaran selisih harga yang diusulkan ini akan melibatkan Pertamina. Dalam hal ini, Pertamina membeli biodiesel secara langsung ke produsen dengan menggunakan Harga Indeks Pasar (HIP). Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menganggap, dengan adanya mekanisme pembayaran baru ini akan berdampak lebih baik. “Tentunya akan lebih baik jika Pertamina bisa membeli dengan harga HIP. Artinya selisih harga bisa melalui Pertamina. Secara teknis akan lebih sederhana prosedurnya,” ujar Paulus (KONTAN)
https://nasional.kontan.co.id/news/aprobi-dukung-usulan-pemerintah-untuk-mengubah-pembayaran-selisih-harga-biodiesel
• Skema Pembelian Biodiesel Diubah, Ini Komentar Produsen: Pemerintah berencana mengubah mekanisme pembelian biodiesel dari Pertamina ke produsen dan pembayaran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Langkah ini untuk menurunkan intensitas tekanan tuduhan subsidi produk tersebut. Saat dikonfirmasi, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mendukung upaya tersebut. Dia mengaku akan lebih baik jika Pertamina membeli biodiesel dari produsen sesuai Harga Indeks Pasar (HIP) sehingga selisih harga dapat dilakukan melalui Pertamina oleh BPDP-KS. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mendukung upaya tersebut. Dia mengaku akan lebih baik jika Pertamina membeli biodiesel dari produsen sesuai Harga Indeks Pasar (HIP) sehingga selisih harga dapat dilakukan melalui Pertamina oleh BPDP-KS. “Pendapat kami, tentunya akan lebih baik jika Pertamina bisa membeli dengan harga HIP. Artinya selisih harga bisa melalui Pertamina. Secara teknis akan lebih sederhana prosedurnya dan juga mengurangi tuduhan luar negeri tentang tuduhan subsidi biodiesel untuk ekspor,” katanya (BISNIS)
http://industri.bisnis.com/read/20180321/12/752597/skema-pembelian-biodiesel-diubah-ini-komentar-produsen
• Pemerintah Usulkan ‘Subsidi’ Biodiesel Langsung ke Pertamina: Pemerintah mengusulkan untuk mengubah mekanisme penyaluran subsidi biodiesel yang selama ini menggunakan dana pungutan kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO Fund) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan pihaknya mengusulkan mekanisme subsidi yang semula diberikan langsung kepada badan usaha diubah menjadi langsung kepada PT Pertamina (Persero). Perusahaan berperan sebagai lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan wajib menjalankan mandatori pencampuran biodiesel 20 persen (B20). (CNN INDONESIA)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180321083936-85-284621/pemerintah-usulkan-subsidi-biodiesel-langsung-ke-pertamina
• Ekspor Biodiesel RI Siap Bangkit : Pemerintah meyakini ekspor biodiesel kembali terkerek setelah Uni Eropa menghapus bea masuk antidumping terhitung sejak 16 Maret 2018. Tarif impor biodiesel kembali menjadi 0%, setelah Indonesia memenangkan gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa dalam kasus pengenaan bea masuk antidumping (BMAD), yang sebesar 8,8% hingga 23,3% dan dikenakan sejak 19 November 2013. “[Tarif impor] sudah 0% tertanggal 16 Maret, [tentunya ekspor biodiesel akan] meningkat (ke depannya],” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati kepada Bisnis, Rabu (21/2). Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mendukung rencana perubahan skema pembelian tersebut. Dia menilai akan lebih baik jika Pertamina membeli biodiesel dari produsen sesuai harga indeks pasar (HIP), sehingga selisih harga dapat dilakukan melalui Pertamina oleh BPDP- Kelapa Sawit. “Secara teknis akan lebih sederhana prosedurnya dan juga mengurangi tuduhan luar negeri tentang tuduhan subsidi biodiesel untuk ekspor,” katanya. (BISNIS INDONESIA)
• Siasat Menangkal Tuduhan Dumping Biodiesel: Selain kemenangan di Uni Eropa, pemerintah mengubah mekanisme bayar margin biodiesel. Angin segar menyelimuti produsen dan eksportir biodiesel Indonesia. Sebab, pemerintah dan pelaku usaha industri biodisel Indonesia baru saja memenangkan pertarungan atas penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) biodiesel yang diberlakukan Uni Eropa sejak November 2013. Berkat kemenangan Indonesia dalam sidang tingkat banding Mahkamah Uni Eropa dalam kasus pengenaan BMAD itu, mulai 16 Maret 2018 tarif BMAD sebesar 8,8%-23,3% akan dihapuskan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan mengatakan, kemenangan itu akan memberikan dua dampak besar kepada bisnis biodiesel Indonesia. Dampak pertama, yaitu kenaikan ekspor biodiesel Indonesia di kawasan Uni Eropa. Sebab kemenangan itu akan membuka lebar akses pasar biodiesel Indonesia di kawasan Uni Eropa. Sejak tarif BMAD diterapkan November 2013, ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa anjlok. Bahkan periode tahun 2013-2016, ekspor biodiesel hanya US$ 68 juta. Usulan perubahan mekanisme pembayaran selisih margin biodiesel tersebut disambut positif oleh Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi). Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, selain bisa digunakan untuk menghindari tuduhan dumping, perubahan mekanisme pembayaran margin itu bisa membuat mekanisme pembayaran selisih margin menjadi lebih sederhana. Dia menilai, akan lebih baik lagi jika Pertamina bisa membeli dengan Harga Indeks Pasar (HIP). “Artinya selisih harga bisa melalui Pertamina. Secara teknis, prosedur lebih sederhana,” katanya. (KONTAN)
• Palm oil ruling partial win: Indonesian palm oil producers could start exporting biodiesel to the European Union again following the blocs decision to lift its antidumping duties on palm oil products from the country. The duties, which have been in place since 2013, were to blame for declining biodiesel exports from Indonesia to the EU. Palm oil producers, however, are still facing another challenge, as the EU is deliberating a draft law that would phase out the use of palm oil in biofuels by 2021 over environmental concerns. Once it is passed, Indonesia can no longer export to the EU. Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) chairman Paulus Tjakrawan concurred with Fadhil. Paulus said some biodiesel producers had started preparing to export their commodities to the EU following the ECJs ruling, including by looking for prospective buyers. Nonetheless, he said the country should brace itself for another attack from the EU. “The EU will likely try to buy time by bringing up another accusation, including one related to subsidies in our biodiesel production, like previously accused by the United States. It will take around three years for us to clear our name again, and during that period, we wont be able to export again to the EU,” Paulus said. (THE JAKARTA POST)
• Uni Eropa Cabut BMAD Biodiesel Indonesia: Pemerintah dan pelaku usaha industri biodiesel Indonesia berhasil memenangkan gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa (UE) dalam kasus pengenaan bea masuk antidumping (BMAD). Dengan demikian, UE mencabut pengenaan BMAD sebesar 8,8-23,3% impor produk biodiesel dari Indonesia. Kebijakan ini berlaku mulai 16 Maret 2018. (INVESTOR DAILY INDONESIA)
• Biodiesel Indonesia Bebas Melenggang ke Eropa: INDONESIA berhasil memenangi gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa (UE) dalam kasus pengenaan bea masuk antidumping (BMAD). Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyampaikan bahwa dengan kemenangan itu, UE akan menghapus pengenaan BMAD sebesar 8,8%-23,3% atas produk biodiesel dari Indonesia. Penghapusan BMAD itu berlaku per 16 Maret 2018. (MEDIA INDONESIA)
• Industri Biodisel Lokal Menang Telak: Pemerintah dan pelaku usaha industri biodiesel Indonesia berhasil memenangkan gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa (UE) dalam kasus pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD). INI merupakan kemenangan telak untuk industri biodisel lokal setelah sebelumnya memenangkan sengketa (Dispute SettlementBodylDSft) WTO. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan memastikan, gugatan banding terhadap pengenaan BMAD atas produk biodiesel telah dikabulkan Mahkamah UE. “Para pelaku usaha bisa kembali mengekspor biodiesel tanpa ada tambahan BMAD,” ujarnya (RAKYAT MERDEKA)