+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Aprobi: Indonesia harus bersiap tunggu hasil studi Uni Eropa tentang sawit:

Aprobi: Indonesia harus bersiap tunggu hasil studi Uni Eropa tentang sawit: Berdasarkan pertemuan tiga pihak antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa beberapa waktu lalu, Uni Eropa akhirnya memutuskan untuk tidak melarang penggunaan biofuel berbahan sawit hingga 2030.Menanggapi hal ini, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan berpendapat bahwa keputusan Uni Eropa ini merupakan hasil lobi pemerintah dengan Uni Eropa. Menurutnya, semua upaya yang telah dilakukan semua pihak terkait sawit ini harus diapresiasi. Meski begitu, Paulus pun meminta supaya Indonesia tetap bersiap dan mencermati hasil studi Uni Eropa terkait minyak sawit yang akan diserahkan pada akhir 2019. “Komisi Uni Eropa masih akan membuat hasil studi di tahun 2019 terkait sawit, mulai dari sustainability, indirect land-use change, human rights, tenaga kerja dan lainnya. Nanti hasil tersebut masih akan diserahkan ke Parlemen dan Council supaya dijadikan persyaratan. Ini yang kami ragukan karena Uni Eropa ini tidak pernah terbuka ketika melakukan studinya,” ujar Paulus. Paulus pun meminta supaya komisi Uni Eropa mengajak pemerintah Indonesia dan pemerintah dari negara produsen minyak sawit lainnya seperti Malaysia untuk bersama-sama membahas permasalahan sawit ketika melakukan studi ini. “Kami harapkan saat melakukan studi ini, komisi Uni Eropa berbicara dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia atau Thailand. Jadi duduk bersama, kan ini jajarannya pemerintah. Jadi jangan hanya menerima data dari LSM. Nanti tidak fair,” jelas Paulus. Sementara itu, Paulus pun mengatakan pihaknya masih akan mempelajari keputusan tiga pihak tersebut. (KONTAN)

https://industri.kontan.co.id/news/aprobi-indonesia-harus-bersiap-tunggu-hasil-studi-uni-eropa-tentang-sawit

Uni Eropa: Aturan Baru Biofuel Tidak Menyasar Sawit Indonesia: Negara-negara anggota Uni Eropa akhirnya menyepakati program pengurangan bertahap sejumlah komponen bahan bakar nabati atau biofuel dalam kesepakatan EU’s Renewable Energy Directive (RED II) atau Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa. Dengan adanya peraturan itu, ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa jadi salah satu komponen yang terancam. Akan tetapi Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend mengatakan bahwa pada kenyataannya, tidak ada rujukan khusus atau pernyataan yang eksplisit mengenai minyak sawit dalam kesepakatan yang diambil pada 14 Juni 2018 lalu itu. “Biji bunga matahari, kedelai, atau minyak sawit akan diperlakukan dengan kriteria yang sama,” kata Vincent dalam keterangannya di Jakarta, 16 Juni 2018. RED II, kata dia, sama sekali tidak melarang atau membatasi kegiatan impor minyak sawit dari negara manapun, termasuk Indonesia. Vincent menegaskan bahwa RED II merupakan dokumen yang bertujuan untuk mengatur sejauh mana biofuel tertentu dihitung oleh negara anggota Uni Eropa demi mencapai target penggunaan energi berkelanjutan di Eropa. “Jadi pasar Uni Eropa tetap terbuka untuk impor minyak sawit,” kata Vincent. Sebelumnya, rencana penerapan RED II ini memang menuai protes di sejumlah negara terutama Indonesia dan Malaysia. Negara-negara eksportir bahan baku biofuel ke Eropa was-was jika aturan ini akan menutup pintu ekspor mereka. Meski RED II bukanlah larangan langsung terhadap sawit Indonesia, tapi penerapan aturan ini tentu tetap mengancam bisnis sawit. Terlebih, Uni Eropa adalah pasar terbesar kedua ekspor sawit Indonesia. Pada 2017, nilai ekspor sawit Indonesia ke Eropa mencapi US$ 2,7 miliar atau setara Rp 38,149 triliun. Dengan penerapan RED II, negara-negara Uni Eropa harus memperjelas asal muasal atau sumber bahan penggunaan biofuel mereka. Bahan bakar nabati yang boleh digunakan untuk biofuel di Eropa tidak boleh terbuat dari bahan mentah yang diperoleh dari tanah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi seperti hutan primer dan lahan pepohonan, kawasan lindung, atau padang rumput dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka sawit Indonesia pasti akan kesulitan memenuhi standar tersebut. Kebanyakkan lahan perkebunan sawit di Indonesia merupakan hasil pembukaan hutan primer meski secara hukum sudah dialihfungsikan oleh Kementerian Kehutanan. Sebagian hutan yang dibuka menjadi perkebunan sawit sebelumnya dilanda kebakaran hutan. (TEMPO)

https://bisnis.tempo.co/read/1098839/uni-eropa-aturan-baru-biofuel-tidak-menyasar-sawit-indonesia

UE Longgarkan Aturan Penghapusan Biodiesel Sawit, RI Masih Keberatan: Keputusan Uni Eropa untuk melonggarkan kebijakan penghapusan biodiesel dan produk turunan sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2030 dianggap masih diskriminatif akibat adanya pembedaan perlakuan dibandingkan dengan minyak nabati lain. Sebelumnya, UE menetapkan penghapusan tersebut pada 2021. Namun, pada 14 Juni, implementasi ketetapan itu akhirnya ditunda hingga 12 tahun setelahnya. Bagaimanapun, Direktur Eksekutif Gapki Danang Girindrawardana menilai langkah tersebut tetap merupakan upaya diskriminasi Benua Biru terhadap produk berbahan CPO. “Keputusan UE hanya ditunda selama 12 tahun. Mereka tetap melakukan diskriminasi, karena UE tidak membebaskan penggunaan CPO, sehingga tetap saja diskriminatif,” ujarnya. Selama ini, kata Danang, kebun sawit sudah lebih efisien dibandingkan dengan perkebunan penghasil minyak nabati lainnya sepeerti minyak rapeseed dan minyak kedelai. Perkebunan sawit menghasilkan 4 ton minyak/hektare. Sebaliknya, untuk menghasilkan minyak rapeseed dengan volume setara, dibutuhkan lahan yang lebih luas. Gapki berpendapat diskriminasi lain dari UE adalah kewajiban produsen minyak sawit untuk memenuhi sertifikasi RSPO. Padahal, produsen minyak nabati lainnya tidak diharuskan melakukan hal yang sama. Guna mengantisipasi kebijakan UE pada 2030, Danang mengaku produsen CPO di Indonesia akan berupaya mengurangi ketergantungan ekspor ke Benua Biru dengan cara membangun lebih banyak kerja sama dagang dengan pasar-pasar lain yang lebih potensial. Sementara itu, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menjelaskan hingga saat ini UE belum menerbitkan dokumen yang berisi detail atas keputusan pelonggaran tersebut. Untuk itu, dia mendesak pemerintah dapat menggandeng negara produsen CPO lainnya untuk melobi UE agar mau mendata masalah deforestasi perkebunan sawit dengan lebih efektif. Pasalnya, selama ini studi tersebut dilakukan oleh lembaga nirlaba yang kerap memberikan laporan negatif. “Kami harapkan dalam studi yang dilakukan UE melibatkan negara produsen seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sebab, dikhawatirkan mereka bakal menggunakan data-data dari LSM yang kebenarannya bisa saja masih diragukan,” kata Paulus. Sekadar catatan, ekspor biodiesel RI ke UE mulai dikenakan BMAD pada 2013. Pada 2014, ekspor biodiesel ke UE mencapai 1,8 juta ton. Sementara itu, pada 2017 ekspor biodiesel RI ke UE benar-benar mandek. Belakangan, sejak WTO memenangkan Indonesia atas tuduhan dumping UE, produsen biodiesel dalam negeri mulai menjajaki kembali perdagangan turunan CPO itu untuk dipasok ke UE. Menurut Paulus, setelah dibuka kembali ekspor biodiesel mulai Februari 2018, Aprobi menargetkan dapat memasok kebutuhan biodiesel mencapai 500.000 ton ke Uni Eropa. Kendati demikian target itu diharapkan mampu lebih dari ekspektasi asosiasi. Di sisi lain, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menyebut pemerintah hingga saat ini belum menerima putusan resmi yang disampaikan oleh otoritas Uni Eropa. Pemerintah sendiri masih akan mempelajari terlebih dulu putusan itu nantinya bersama pemangku kepentingan terkait. (BISNIS)

http://industri.bisnis.com/read/20180619/12/807531/ue-longgarkan-aturan-penghapusan-biodiesel-sawit-ri-masih-keberatan

Uni Eropa Putuskan Nasib Sementara Sawit Indonesia 27 Juni: Uni Eropa akan menerbitkan keputusan sementara ihwal larangan penggunaan sawit sebagai bahan dasar biofuel. Rencana ini sebelumnya ditolak pemerintah Indonesia karena dinilai akan menganggu ekspor sawit Indonesia ke benua biru tersebut.”Kami masih melakukan kesepakatan politik dan meminta pandangan ahli, keputusan sementara rencananya terbit 27 Juni ini,” kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend saat ditemui di acara open house Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Senayan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Uni Eropa berencana melarang penuh penggunaan sawit sebagai sumber energi terbarukan di Eropa pada 2021. Sawit Indonesia adalah satu satunya karena dianggap berkontribusi terhadap aksi deforestasi hutan-hutan di Indonesia. Penilaian Uni Eropa ini membuat pemerintah Indonesia meradang. Melarang sawit masuk ke Eropa sama saja menghentikan menghancurkan bisnis industri sawit Indonesia selama ini di benua biru tersebut. Sebab itu, pemerintah gencar melakukan lobi sana-sini demi menggagalkan keputusan ini. Indonesia menyampaikan, Uni Eropa juga harus melihat bagaimana sawit berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Vincent menegaskan bahwa Uni Eropa sama sekali tidak akan bertindak diskriminatif, terutama terhadap sawit Indonesia. Selama ini, standar perkebunan keberlanjutan juga diberlakukan pada sumber bahan biofuel lainnya sepert jagung, hingga kedelai. “Jadi tidak hanya sawit saja,” ujarnya. Sekitar April 2018, Vincent dan beberapa anggota Uni Eropa di Indonesia memang sempat melakukan peninjauan ke ladang sawit di Jambi. Tapi Vincent tidak menyampaikan secara tegas apakah tim menemukan bukti bahwa sawit di sana berkontribusi terhadap aksi deforestasi hutan-hutan di Indonesia. “Saya hanya ingin mengatakan kalau saya setuju jika pemerintah menerapkan sistem perkebunan sawit yang berkelanjutan,” ujarnya. (TEMPO)

https://bisnis.tempo.co/read/1098485/uni-eropa-putuskan-nasib-sementara-sawit-indonesia-27-juni