+62 2129380882 office@aprobi.co.id

APROBI Klaim Pasokan Fame Sudah Lebih Baik

Media Indonesia| Selasa, 25 September 2018

APROBI Klaim Pasokan Fame Sudah Lebih Baik

SEKRETARIS Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyatakan pendistribusian Fame sudah semakin baik dari sebelumnya. Harapannya, persoalan yang mengakibatkan kelangkaan Fame dan mengganggu penyaluran B20 itu dapat segera teratasi. “(Distribusi Fame) sudah semakin lancar dari sebelumnya,” terangnya kepada Media Indonesia, Selasa (25/9). Menurut dia, penyebab gangguan distribusi Fame berasal dari kondisi wilayah Indonesia yang unik, sehingga hambatannya pun berbeda-beda. Solusi menghadapi hambatan distribusi sedang dievaluasi, termasuk jumlah Fame yang telah keluarkan sejak B20 diluncurkan. Sebelumnya, ia mengatakan APROBI telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi suplai Fame ke beberapa TBBM yang sulit diakses. “Koordinasi yang baik dengan Pertamina dan juga melalui pertemuan yang di fasilitasi Dirjen Migas dan Menko Perekonomian tengah berjalan. Semoga teratasi dalam waktu terlalu lama,” pungkasnya.

http://mediaindonesia.com/read/detail/186465-aprobi-klaim-pasokan-fame-sudah-lebih-baik

CNBC Indonesia | Selasa, 25 September 2018

Rapat 7 Jam, Macetnya Pasokan Minyak Sawit B20 Masih Gelap

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk bahas B20, salah satunya adalah membahas tentang pasokan minyak sawit untuk bahan baku B20 yang macet dalam beberapa waktu terakhir. Rapat digelar selama 7 jam, mulai pukul 13.30 siang di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga perwakilan pengusaha dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi). Pertemuan berakhir pukul 20.30 malam, namun saat ditanya pewarta tak ada satupun pemangku kepentingan yang bisa menjelaskan penyebab seretnya pasokan minyak sawit untuk B20. “Masih dicek lagi kesalahannya di mana. Kalau misalnya barang tidak sampai karena ombak besar, apa betul ombaknya besar? Lihat satelit,” ujar Ketua Umum Aprobi Tumanggor, dijumpai usai rapat di gedung Kemenko, Selasa (25/9/2018).

Tumanggor juga menegaskan lagi bahwa akan ada tim yang akan mengecek untuk cari tahu lebih lanjut. “Ini makanya kan rapat-rapat tim, dari Kemenko, Migas,” lanjutnya. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga mengatakan pihaknya menggelar rapat untuk cek pelaksanaan. Memang, kata dia, di awal-awal ada hambatan. Meskipun Darmin tak menyebut persis di mana letak hambatannya. “Tapi sekarang sudah berjalan penuh, saya kira dalam waktu 1 minggu ke depan sudah bisa 100%,” kata dia. Darmin tidak menghitung persis progres penyaluran B20, meskipun diurut sejak pelaksanaan tanggal 1 September ketika mandatori berlaku dipantau pengembangannya.

Untuk keterlambatan pasokan FAME, bahan nabati untuk B20, Darmin mengatakan sedang memanggil semua pihak untuk meminta datanya dan meminta semua diserahkan. “Supaya kita bisa evaluasi, Kamis mau rapat. Kami tetapkan siapa yang kena denda siapa yang tidak, denda sesuai PP. Kalau salah badan usaha BBN atau BBM-nya, dia yang didenda,” jelas Darmin. Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengakui dalam pelaksanaan mandatori B20, perusahaan masih mengalami kekurangan pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dari Badan Usaha yang memproduksi Bahan Bakar Nabati (BBN). “Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun penyaluran B20 tergantung pada pasokan FAME, yang hingga saat ini pasokan belum maksimal didapatkan,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, melalui keterangan resminya, Jumat (21/9/2018). Sedangkan, total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan non subsidi yaitu sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun, dan total konsumsi solar subsidi dan non subsidi 29 juta kiloliter per tahun.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180925212429-4-34738/rapat-7-jam-macetnya-pasokan-minyak-sawit-b20-masih-gelap

Tribunnews | Selasa, 25 September 2018

Menteri Darmin Ancam Jatuhkan Sanksi Denda ke Perusahaan yang Tak Salurkan Biodiesel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai implementasi mandatori B20 di kantornya, Selasa (25/9/2018) malam. Rapat kali ini, dilakukan dalam rangka evaluasi implementasi kebijakan tersebut yang mulai dilaksanakan 1 September lalu. Usai rapat, Darmin mengakui dalam pelaksanaannya kebijakan ini sempat mengalami kendala. Khususnya, soal keterlambatan pasokan. “Tapi sekarang sudah makin berjalan penuh. Saya kira dalam waktu satu minggu ke depan itu sudah penuh betul,” ungkapnya. Lebih lanjut menurut Darmin, pihaknya juga akan melakukan rapat kembali pada Kamis (27/9) nanti dalam rangka mengevaluasi kembali perusahaan yang tidak menyalurkan B20. “Ya nanti, itu kami panggil supaya datanya semua diserahkan, supaya kami bisa evaluasi. Kamis kami rapat, nanti di dalam rapat itu kami tetapkan siapa yang kena denda, siapa yang enggak. Dendanya ya tetep seperti dalam PP,” tambahnya.

Darmin bilang, jika kesalahan berupa ada pada badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM), maka dialah yang akan dijatuhi denda. Begitu pula, jika badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang tidak memenuhi kebutuhan B20, maka dialah yang dikenakan denda. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor mengatakan, Pemerintah terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan ini. “Dicek lagi kalau misalnya tidak sampai barangnya karena ombak besar, apa betul ombak besar gunakan satelit. Kan ada tim untuk itu,” kata dia. “Nanti mungkin 31 September baru keluar (hasil evaluasi) finalnya,” tambahnya.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/26/menteri-darmin-ancam-jatuhkan-sanksi-denda-ke-perusahaan-yang-tak-salurkan-biodiesel

Detik | Selasa, 25 September 2018

Pemerintah bakal Evaluasi Penggunaan Biodiesel 20% untuk Alutsista

Jakarta – Pemerintah bakal mengevaluasi penggunaan biodisel 20% (B20) untuk alat utama sistem pertahanan (Alutsista). Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution sore ini. “Mereka (TNI Polri dan pengelola Alutsista) minta waktu 2 bulan (evaluasi), bahkan mereka alutsista saya lihat di Pindad mereka sekarang sudah lagi uji coba B50,” jelas dia di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Selasa (25/9/2018). Rapat ini merupakan kajian lanjutan dari Setelah sebelumnya pemerintah memberi kelonggaran kewajiban penggunaan biodiesel B20 untuk alutsista, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan alat tambang Freepot Indonesia. Namun, untuk pengecualian ini mesti didukung data hasil audit.

Selain Freeport, pemerintah juga akan meminta hasil audit terkait penggunaan alat-alat pertahanan. Dia mengatakan, TNI sudah meminta waktu audit selama dua bulan. Tumanggor menjelaskan hanya perlu menunggu laporan dari TNI Polri sampai para pengelola Alutsista. “Ya sudah kan mereka minta waktu, kita tunggu laporannya (laporan dari pengelola Alutsista),” papar dia. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution menjelaskan akan memantau perkembangan mengenai kajian B20. “Ya sudah berjalan, ya di awal-awal tadinya ada keterlambatan. Ada ini, ada itu, tapi sekarang udah makin berjalan penuh. Saya kira dalam waktu satu minggu ke depan itu udah penuh betul,” jelas dia.

https://finance.detik.com/energi/d-4229071/pemerintah-bakal-evaluasi-penggunaan-biodiesel-20-untuk-alutsista

Kata Data | Selasa, 25 September 2018

Pemerintah Tetapkan Sanksi Penyaluran B20 Mulai Pekan Ini

Sejak awal, pelaksanaan kebijakan ini memang menghadapi kendala. Salah satunya keterlambatan penyaluran minyak sawit untuk campuran Solar. Pemerintah mulai menerapkan sanksi bagi badan usaha yang tidak menaati kebijakan pencampuran minyak sawit ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar atau B20. Ini mengacu peraturan yang berlaku. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan memanggil seluruh badan usaha baik yang memproduksi minyak sawit atau Solar. Ini untuk memperoleh data yang akurat. “Kamis kan kami mau rapat. Nanti di dalam rapat itu kami tetapkan (sanksinya),” kata dia di Jakarta, Selasa (25/9). Darmin tidak membantah, kebijakan yang berlaku sejak September ini mengalami kendala di awal penerapan. Namun, kini sudah berjalan terus. Bahkan, dalam satu pekan, semua permasalahan sudah selesai.

Sementara itu, untuk penerapan B20 di alat utama sistem persenjataan (alutsista), menurut Darmin, akan ada audit forensik terlebih dulu. “Mereka meminta waktu dua bulan belum selesai. Katanya tanggal 27 mereka mulai rapat untuk membaca hasilnya,” ujar dia. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengatakan tim yang akan mengevaluasi pelaksanaan B20 terdiri dari beberapa direktorat di berbagai kementerian. Di antaranya, Direktorat Jendral Energi Baru dan Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Direktorat Jendral Minyak dan Gas, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tim ini akan benar-benar mengecek permasalahan yang ada sebelum menetapkan sanksi. “Kalau betul kesalahan (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) kan didenda. Jadi dicek lagi. Misalnya barang tak sampai karena ombak besar apa betul, nanti diliat melalui satelit,” kata Tumanggor. Sanksi yang diterapkan berupa denda Rp 6000 per liter sesuai kewajiban dan pencabutan izin usaha. Ini berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menyatakan ada beberapa daerah yang belum tersalurkan minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) untuk dicampur ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar guna penerapan B20. Daerah yang belum tersalurkan itu mayoritas berada di kawasan timur.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan dari 112 terminal BBM, hanya 69 yang sudah tersalurkan minyak sawit. “Yang belum tersalurkan ada di daerah Indonesia Bagian Timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi,” kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (19/9).

https://katadata.co.id/berita/2018/09/26/pemerintah-tetapkan-sanksi-penyaluran-b20-mulai-pekan-ini

Viva News | Selasa, 25 September 2018

Pemerintah Kesulitan Cari Penyebab B20 Belum Tersalurkan

VIVA – Pemerintah masih belum menemukan titik terang penyebab belum tersalurkannya minyak sawit atau fatty acid methyl ester (FAME) sebagai bahan campuran untuk bahan bakar solar yang digunakan untuk menghasilkan biodisel 20 persen atau B20. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution usai rapat koordinasi yang kembali dilakukan untuk membahas persoalan kebijakan mandatori perluasan implementasi B20 tersebut mengatakan, pihaknya masih akan kembali melakukan pertemuan untuk membahas hal itu. “Ya nanti itu kita panggilin supaya datanya semua diserahkan supaya kita bisa evaluasi, Kamis kita rapat nanti di dalam rapat itu kita tetapkan siapa yang kena denda, siapa yang enggak. Dendanya ya tetap seperti dalam PP,” tutur Darmin saat ditemui di kantornya, Selasa, 25 September 2018.

Meski begitu, Darmin optimistis, kendala tersebut dapat segera dicarikan titik terangnya sehingga sampai dengan minggu depan nantinya implementasi kebijakan tersebut dapat benar-benar bisa direalisasikan. “Ya sudah berjalan. Ya di awalnya tadinya ada keterlambatan, ada ini, ada itu, tapi sekarang sudah makin berjalan penuh, saya kira dalam waktu satu minggu ke depan itu sudah penuh betul,” kata dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Ketua Umum Aprobi, Tumanggor membenarkan bahwa kondisi tersebut memang terjadi. Pemerintah dan para pemangku kepentingannya menurut dia masih akan melakukan verifikasi data yang menyebabkan penyaluran FAME terkendala. “Kalau misalnya barang enggak sampai karena ombak besar apa betul ombaknya besar, dilihat satelit. Nah ini kan mereka ada tim untuk melihat itu bakal dicek, nah ini kan rapat-rapat tim diceklah,” tutur Tumanggor.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1078397-pemerintah-kesulitan-cari-penyebab-b20-belum-tersalurkan

Medcom.id| Selasa, 25 September 2018

Pemerintah Tunggu Hasil Evaluasi B20 untuk Alutsista

Jakarta: Pemerintah masih menunggu hasil evaluasi penggunaan biodiesel sebesar 20 persen (B20) untuk alat utama sistem pertahanan (Alutsista). Saat ini proses audit untuk kewajiban penggunaan B20 untuk alutsista masih berjalan. “Mereka audit mereka minta waktu dua bulan, sudah berjalan, tapi belum selesai,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018. Dirinya menambahkan, pada 27 September mendatang akan ada rapat membahas hasil audit. Nantinya hasil audit digunakan pemerintah apakah memberi kelonggaran atau tetap mewajibkan B20 untuk kendaraan alutsista.

Sebelumnya pemerintah memberi kelonggaran kewajiban penggunaan B20 untuk alutsista, serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dan alat tambang PT Freepot Indonesia. Namun pengecualian ini mesti didukung data hasil audit. Sementara itu, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyebut, TNI bersama Polri dan pengelola alutsista masih melakukan uji coba penggunaan biodiesel. Bahkan uji coba dilakukan untuk biodiesel 50 persen (B50). “Mereka minta waktu dua bulan, bahkan mereka alutsista saya lihat di Pindad mereka sekarang sudah lagi uji coba B50. Ya sudah kan mereka minta waktu, kita tunggu laporannya,” kata Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor.

https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/gNQnQQOb-pemerintah-tunggu-hasil-evaluasi-b20-untuk-alutsista

Medcom.id| Selasa, 25 September 2018

Gelar rapat, Menko Darmin evaluasi program Solar campur 20 persen minyak sawit

Merdeka.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder terkait penerapan B20 atau Solar bercampur 20 persen minyak sawit. Rapat ini dimaksudkan Darmin sebagai ajang evaluasi pelaksanaan B20. “Review saja. Tidak ada yang khusus hanya mengecek perkembangan pelaksanaan,” kata dia saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/9). Berdasarkan evaluasi yang dia terima, program biodiesel terus berjalan. Meskipun pada awal ditemukan kendala, tapi dia yakin penerapan B20 akan berjalan lancar. “Ya sudah berjalan. Di awal-awal ada masalah, ada keterlambatan. Sekarang sudah jalan. Saya kira dalam waktu satu minggu ke depan sudah akan berlaku penuh,” jelas dia. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor mengatakan, Pemerintah terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan ini.

Sejauh ini, belum ada penyalur B20 yang dijatuhi sanksi karena lalai menjalankan tanggung jawabnya. Sebab proses evaluasi masih sedang dijalankan. “Di cek lagi kalau misalnya tidak sampai barangnya karena ombak besar, apa betul ombak besar gunakan satelit. Kan ada tim untuk itu,” ujarnya. “Kan belum (ada yang dijatuhi sanksi). Masih evaluasi. Nanti mungkin 31 September baru keluar (hasil evaluasi) finalnya,” tandas dia.

https://www.merdeka.com/uang/gelar-rapat-menko-darmin-evaluasi-program-solar-campur-20-persen-minyak-sawit.html