+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Aprobi Percepat Program B30

Rakyat Merdeka | Senin, 26 November 2018

Aprobi Percepat Program B30

Anjloknya harga Crude Palm Oil (CPO) membuat para pengusaha gelisah. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mendorong pemerintah untuk mempercepat program campuran solar Biodiesel 30 persen (B30) pada tahun depan agar harga bisa menguat. KETUA Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan, penerapan B30 paling tidak sudah harus dilakukan pada April 2019. “Pemerintah harus terapkan B30 secepatnya. Lebih cepat lebih baik,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Ia mengatakan, penerapan B30 akan menyerap 9 juta ton Fatty Acid Methyl Ester (Fame) pada tahun depan. Saat ini. produksi Fame sekitar 12 juta ton. “Semakin besar penyerapan maka harga CPO akan naik,” ungkap Tumanggor. Tumanggor khawatir harga CPO bisa semakin kritis jika penerapan B30 tidak dilakukan secepatnya. Cara lain agar harga CPO kembali stabil adalah meningkatkan konsumsi Biodiesel di pembangkit listrik. “Kami minta PLN agar dapat meningkatkan konsumsi Biodiesel di pembangkit mereka hingga sebesar-besarnya,” katanya.

Menurut dia, penggunaan B30 juga akan semakin menekan impor solar. Dengan begitu, cadangan devisa negara bisa dihemat. Terkait dengan B20, Komisaris NVilmar Indonesia ini mengaku, sudah lancar dan tidak ada masalah lagi didistribusi. Untuk penyaluran Fame ke Pertamina area timur. Aprobi setuju menggunakan skema baru mulai 1 Desember 2018. Pertamina akan menyiapkan dua kapal apung alias floating storage di Balikpapan yang akan digunakan untuk menyalurkan ke 25 titik pengolahan milik perusahaan pelat merah tersebut. Dengan jumlah titik yang diperkecil, penyaluran bisa dilakukan secara optimal. Ini juga memaksimalkan keterbatasan kapal pengangkut yang ada. “Sekarang titik serahnya di 25 titik atau 11 titik, karena penggunaan kapal tidak sebanyak seperti penyerahan 112 titik,” kata Tumanggor. Kebijakan B20 sendiri menyerap Biodiesel 4,5 juta ton – 5 juta ton. Ditambah dengan ekspor, maka totalnya bisa mencapai 6 juta ton. Permintaan ini masih bisa dipenuhi dalam negeri. “Produksi sekarang 12 juta ton. Jadi untuk menyerap itu sudah saatnya diberlakukan B30,” tukasnya.

Wakil Ketua Aprobi Bernard A Riedo mengatakan, jika pemerintah setuju mempercepat program B30, dipastikan akan banyak pengusaha Biodiesel akan mengantisipasi dengan menambah kapasitas lagi. “Pasti (ada) investasi. Pengusaha juga menunggu.” katanya. Apalagi, program B20 bisa dikatakan sukses. Terkait masalah distribusi sudah selesai. “B30 tinggal melanjutkan yang B20. Jadi lebih mudah karena tidak mulai dari awal lagi,” katanya. Dia juga yakin target ekspor 1 juta ton – 1,7 juta ton Biodiesel bisa tercapai karena pada pertengahan tahun ekspor ke Eropa mencapai hampir separuhnya. “Kemarin kan Eropa pas pertengahan tahun 500 ribu ton sampai 700 ribu ton. Mau itu 1,7 juta ton atau 1 juta ton, kapasitas itu memenuhi. Kalau tambah 1 juta ton pun kapasitas masih mendukung,” jelasnya. Sebelumnya, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba B30 pada Januari 2019. Uji coba ini dilakukan untuk transportasi di darat. Jika uji coba sukses, program B30 akan dilakukan 2020. “Kami sudah rapat dengan pihak terkait. Rencananya uji coba untuk B30 dilakukan Januari tahun depan.” kata Putu. Uji coba ini akan melibatkan beberapa kementerian. Di antaranya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pertamina (Persero), dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Sebelum uji coba pemerintah melakukan kajian spesifikasi B30 yang cocok untuk kendaraan. Sehingga, konsumen tidak perlu mengganti mesin. Spesifikasi B30 juga akan dikaji agar sesuai dengan BBM berstandar Euro 4.

The Jakarta Post | Senin, 26 November 2018

KPK points out loopholes in B20 policy

A Study conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) has found indications of alleged illicit practices in the implementation of the government’s policy for a minimum 20 percent blended Biodiesel (H20). in which Biofuel producers and fuel companies are faking the sales and purchase agreements of fatty acid methyl eaters (FAME), the raw material for biodiesel, to pass the requirements for fuel imports. The KPK alleges the practices were conducted between Biofuel producers and fuel companies as the off-takers of FAME, a material refined into biodiesel, also known as Biosoiar. The commission received the information from interviews with at least five fuel producers from November last year to February 2018 The KPK has also conducted interviews with Energy and Mineral Resources Ministry officials, finding that fuel companies could not obtain import quotas unless they had proof of Biofuel purchases – something that can be falsified. This kind of system, the KPK said, is prone to misconduct. “In this kind of system, anyone can do anything, including Pertamina. Fuel producers that arent actually ready to produce Biosolar will find ways to pass it,” said Dedi Hartono, the head of the KPKs research division for infrastructure and the energy sector, in a press briefing on Friday.

Dedi declined to name the Biofuel producers allegedly involved in the illicit practices because of confidentiality rules in the KPK. At least 11 fuel producers are involved in the B20 policy, such as state energy holding company Pertamina and Royal Dutch Shell. “Besides, we found that the realization of the FAME supply in 2017 only reached 21,3 percent, 2,5 million kilo liters of the total installed capacity of 12,05 million kl. It means that not all sectors are ready to absorb FAME,” he said. Another loophole was created by the governments decision to exempt several institutions from the B20 policy based on the rationale that their facilities or utilities could not be fueled with Biosoiar. The institutions include gold and copper miner PT Freeport Indonesia and state electricity firm PLN, as well as the National Police and Indonesian Military. “Freeport asked for permission not to use B20 and then INSA [the Indonesian National Shipowners Association] also asked the same [but was rejected]. The uncertainty makes room for relevant officials to give dispensation,” Dedi said.

Previous reports said that the Energy and Mineral Resources Ministrys Directorate General of Oil and Gas was working on a regulation that would require recipients of leniency to use Biosoiar, but several representatives from those entities have told The Jakarta Post that their facilities or utilities were not adapted to that type of fuel. Wawan Wardiana, the director of the KPKs research division, said because of those findings the antigraft body recommended in June the government reevaluate the policy and the readiness of downstream sector to absorb biodiesel. “Basically, we fully support the B20 policy, but it shouldnt only benefit some people, while the rest suffer,” he said, adding that for the next two years the KPK would monitor the relevant stakeholders. Wawan said the recommendation should be followed up with real action by the relevant ministries and if they fail to do so, the KPK would inform President Joko “Jokowi” Widodo and its own prosecution division about the situation. The B20 policy has been in place since 2016 for public service obligation purposes and the blending of subsidized gasoil, but then it was expanded to all sectors on Sept 1 this year because of the urgent need to shrink the current account deficit by reducing oil imports.

Harian Seputar Indonesia | Minggu, 25 November 2018

Kepedulian pada Lingkungan dan Petani

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Yessie Widya Sari, berhasil memenangkan penghargaan LOreal UNESCO for Women in Science 2018. Melalui penelitiannya, dosen Fakultas Matematika dan IPA ini ingin mewujudkan keinginannya membuat bioplastik dari pemanfaatan protein mikroalga. Selama 15 tahun berturut-turut, sebagai perusahaan yang berakar pada sains, LOreal Indonesia menyadari sains dan para ilmuwan memegang peranan pen ting dalam memberikan solusi bagi tantangan di masa depan. Tahun ini a1a empat wanita luar biasa yang proposal penelitiannya dipilih. Mereka berhak mendapatkan uang Rp90 juta untuk melaksanakan penelitian yangdiajukan. Salah satunya Yessie, yangberencana membuat bioplastik dari pemanfaatan protein mikroalga sebagai wujud kepeduliannya terhadap lingkungan dan petani. Seperti apa penelitian ibu dua anak itu serta rencananya pada penelitian tersebut? Simak wawancara KORAN SINDO dengan Yessie berikut ini.

Bisa dijelaskan penelitian yang Anda akan lakukan?

Penelitian saya fokus pada pemanfaatan protein microalgae sebagai material pintar un tukbioplas tik yang nantinya akan digunakan sebagai pengemas produk makanan dan pertanian. Saya tertarik menggunakan protein sebagai bahari penyusun bioplastik dikarenakan karakter unik yang dimilikinya. Melalui karakter unik tersebut, saya dapat mengatur transfer gas pada bioplastik sehingga bioplastik bisa digunakan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, bioplastik yang digunakan sebagai pengemas pada produk pertanian pasti memiliki karakter yang berbeda dengan bioplastik untuk bakery. Ada beberapa opsi protein yang dapat digunakan, tapi saya sangat tertarik menggunakan protein mikroalga. Ada dua faktoryang melatarbelakanginya, yaitu potensi mikroalga di Indonesiaserta tantangan untuk memanfaatkan limbah produksi Biodiesel dari mikroalga. Pertama, dari sisi potensi. Lokasi Indonesia yang berada pada khatulistiwa memiliki manfaat tersendiri dari aspek intensitas matahari. Indonesia memiliki intensitas matahari yang sangat tinggi. Hal ini menjadi modal tersendiri bagi kultivasi mikroalga.

Kedua, dari sisi pemanfaatan limbah produksi Biodiesel microalgae. Dengan kandungan minyakyangtinggi, mikroalga merupakan salah satu sumber energi terbarukan dalam bentuk produksi biodiesel. Hanya, hingga saat ini industri Biodiesel mikroalga belum memiliki prospek yang baik dikarenakan tingginya biaya produksi. Salah satu solusi untuk menunjang produksi Biodiesel yaitu dengan memanfaatkan limbah hasil produksi biodiesel. Salah satu kandungan limbah sisa produksi Biodiesel microalgae adalah protein mikroalga. Ke depannya, diharapkan dengan pemanfaatan protein yang terkandung dalam limbah mkroolgae dapat menunjang produksi biodiesel, sehingga tercipta kesinambungan antara produksi Biodiesel dan bioplastik dari mikroalga.

Mengapa Anda tertarik dengan mikroalga?

Ketertarikan saya terhadap protein mikroalga dilatarbelakangi penelitian saya selama melakukan studi S-3 di Wageningen University, the Netherlands. Profesor Johan Sanders, selaku promotor saya, memiliki visi untuk memanfaatkan protein yang selama ini terbuang begitu saja, terutama protein dari limbah pertanian. Tesis S-3 saya yang berjudul Biomass and hs Potential for Protein and Amino Adds Agricultural By-Products merangkum hasil penelitian saya dalam mengeksplorasi metode ilmiah untuk mengekstrak protein dan asam amino dari berbagai limbah pertanian. Salah satu yanc dikaji yaitu ekstraksi protein dan miki, Bagaimana bioplastik dapat membantu petani dan menjaga lingkungan? Harapan saya, bioplastik yang saya hasilkan dapat tersedia dalam dua altematif, sebagai plastik pengemas/ wrapping atau sebagai material pelapis. Kedua altematif ini bisa dimanfaatkan petani untuk mengemas produk pertanian sehingga mampu memperpanjang masa simpan. Dengan bertambahnya masa simpan, kerugian petani akibat produk yang terbuang karena busuk dapat diperkecil. Dengan kata lain, memberikan tambahan profit bagi petani. Dari sisi lingkungan, material yang akan saya gunakan untuk bioplastik merupakan bahan alam yang dapat terdegradasi, sehingga diharapkan penggunaan bioplastik hasil penelitian saya dapat menurunkan angka cemaran plastik sintetik pada lingkungan Sebagaimana kita ketahui, plastik sintetik sangat sulit terdegradasi.

Apakah dengan kau lain penelitian Anda mendukung konsep Go Green ? Tentu Konsep Go Green sangat berkaitan dangan konsep sustainabili tas. Dalam konsep sustainabilitas ada jargon triple P atau 3P, yaitu People, Planet, and Profit. Nah, jika ditinjau kembali, penelitian saya mencakup 3P ini. P pertama, yaitu People, diwakili oleh kepedulian saya terhadap petani. P kedua, yaitu Planet, diwakili oleh kepedulian saya terhadap lingkungan tempat kita tinggal, yaitu planet bumi. Penggunaan bioplastik mikroalga diharapkan mampu mengurangi polusi plastik di bumi. P ketiga, yaitu Profit, nah di sini yang menarik. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlewatkan. Pemanfaatan protein pada limbah Biodiesel microalgae tidak hanya memberikan keuntungan/pro/it bagi petani melalui perpanjangan masa simpan, namun juga memberikan keuntungan/pro/it tambahan bagi industri Biodiesel mikroalga. Apa kendala yang nanti kemungkinan Anda hadapi? Untuk kendala teknis, kemungkinan besar ada dan bisa saja signifikan. Tapi saya optimis dengan kerjasama antara (1) Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, (2) Pusat Penelitian Fisika LIPI, dan (3) Center for Biomass and Renewable Energy, Universitas Diponegoro, kendala tersebut insya Allah dapat dilalui. Nah tantangan terbesar justru saat aplikasi produk, yaitu bagaimana persepsi masyarakat/konsumen nanti menerima warna karena kalau dari mikroalga hasilnya hijau. Tahap awal akan saya aplikasikan ke material yangberwama hijau. Seperti sayuran dan buah berwarna hijau. Sebenarnya tidak ada masalah dengan kualitasnya, tapi khawatir persepsi masyarakat saja.

Bagaimana penelitian seperti ini di luar negeri? Secara umum, penelitian bioplastik sangat menarik perhatian peneliti dari dalam maupun luar negeri. Setidaknya ada dua pemicunya. Pertama, menurunnya cadangan fosil sebagai bahan baku plastik sintetik. Dua, keinginan un tuk produksi plas tik dari bahan alam yang mudah terdegradasi sehingga tidak mencemari lingkungan. Saat ini penelitian bioplastik sudah sangat berkembang, menggunakan selulosa. Un tuk bioplastik berbahan baku protein, masih belum seberkembang penelitian bioplastik dari selulosa. Jadi, siapa pengguna bioplastik penelitian Anda nanti? Sesuai peruntukannya, yaitu sebagai pengemas produk pangan dan pertanian. Jadi bisa dipakai seluruh aspek masyarakat, dari petani, pelaku industri pangan, bahkan masyarakat awam. Analog dengan pemakaian plastik pengemas/ivrappmg yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Apa harapan Anda untuk penelitian ini? Semoga penelitian ini lancar sehingga bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Anda dosen fisika dan dari awal mengambil jurusan fisika. Mengapa sekarang penelitian berhubungan dengan biologi? Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini mengarah kepada interdisciplinary atau multidisiplin. Salah satu contoh bidang ilmu multidisiplin adalah biofisika. Biofisika merupakan cabang keilmuan mul tidisiplin yang menerapkan konsep-konsep fisika dan juga kimia pada objek biologis. Biofisika sendiri cakupannya sangat luas, dari level cellular hingga complex system. Pada penelitian saya, saya akan menerapkan konsep-konsep fisika pada material berbahan alam/biologis.

Viva | Minggu, 25 November 2018

CPO Anjlok, Presiden Jokowi Berharap B20 Sukses

Harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit saat ini masih anjlok. Akibatnya, banyak petani sawit merugi. Untuk lahan sawit, Indonesia jadi yang terbesar di dunia yaitu seluas 13 juta hektare, dengan besar produksi dalam setahun mencapai 42 juta ton. Menurut Jokowi, ini jumlah yang besar. Harga sawit sangat dipengaruhi oleh pasar global. Kondisi saat ini, pasar-pasar sawit Indonesia sedang sulit. Seperti diketahui Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap CPO Indonesia. Urusan sawit dan CPO ini bukan urusan mudah. Sudah empat tahun ini kita ngurus yang namanya minyak sawit karena kita dicegat di Uni Eropa. Alasannya banyak sekali, tapi sebetulnya ini urusan bisnis,” kata Presiden Jokowi, di Palembang Sport Convention Center, Palembang Sumatera Selatan, Minggu 25 November 2018.Untuk diketahui, harga beli tandan buah segar (TBS) di pengepul yang ada di Indragiri Hulu, Riau sudah jatuh ke level Rp8.800 per kg. Bahkan disebutkan hingga jatuh mencapai Rp6.000 per kg.

Presiden menjelaskan, awal 2018 lalu ia sudah meminta perdana menteri Tiongkok untuk membeli CPO Indonesia lebih banyak dari sekarang. Akhirnya dikabulkan dan dibeli sebanyak 500 ribu ton. “Tapi ternyata juga belum memengaruhi harga pasar secara baik,” katanya.Dengan jumlah yang sangat besar hasil produksinya, Jokowi mengatakan tidak mudah untuk mengurus ini. Apalagi kondisi pasar saat ini masih terhambat. “Ini perdagangan internasional, ini perdagangan global. Tidak bisa kita pengaruhi mereka semua, tidak semudah itu,” katanya. Sejak tiga bulan ini, Jokowi sudah menginstruksikan agar CPO masuk ke biodiesel B20. Dengan begitu, produksi dalam negeri yang besar ini, bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri. Mantan gubernur DKI ini meminta waktu, agar B20 ini bisa lebih masif lagi. Agar ke depannya, penyerapan CPO bisa dilakukan di dalam negeri. “Tapi ini butuh waktu kurang lebih setahun dari tiga bulan yang lalu. Bukan hal yang mudah, sekali lagi 42 juta ton. Kita ini masih menunggu keberhasilan B-20. B-20 berhasil harganya pasti akan otomatis (naik) karena disedot oleh permintaan dalam negeri,” jelasnya.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1097449-cpo-anjlok-presiden-jokowi-berharap-b20-sukses

Kontan | Minggu, 25 November 2018

Presiden Jokowi: Hasil kebijakan B20 baru akan terlihat setelah setahun

Presiden Joko Widodo mengatakan masih perlu waktu untuk melihat efektifitas kebijakan biodiesel 20% (B20) terhadap harga crude palm oil (CPO). Pasalnya, saat ini harga CPO masih terus mengalami penurunan. Menurut Presiden kebijakan yang baru dilakukan tiga bulan lalu itu masih butuh proses. “Paling tidak butuh waktu kurang lebih setahun dari tiga bulan yang lalu,” katanya, Minggu (25/11). Untuk itu dirinya juga masih menunggu keberhasilan dari kebijakan B20 ini. “Kalau B20 berhasil maka harganya (CPO) pasti akan otomatis (naik) karena disedot oleh permintaan dalam negeri,” jelas Jokowi. Apalagi kalau berhasil kemungkinan besar Indonesia tidak impor minyak, karena minyak kelapa sawit bisa diproduksi menjadi B-20. Presiden mengakui, permasalahan harga CPO yang jatuh ini bukan permasalahan yang mudah. Hal itu mengingat jumlah produksi nasional mencapai 42 juta ton per tahun. Tak hanya harga CPO, Presiden juga menyoroti harga karet yang juga belum rebound. Menurut Presiden, karet dan CPO ini merupakan komoditas internasional yang tidak bisa dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Oleh sebab itu, sebulan yang lalu ia perintahkan Menteri PUPR untuk menggunakan bahan karet sebagai pembangunan jalan (aspal). “Ini sebentar lagi yang di Sumsel kita akan beli langsung dari petani atau koperasi untuk beli getah karetnya. Dibeli langsung oleh Kementerian PU,” kata Presiden. Saat ini harga karet di Sumsel hanya sebesar Rp 6.000 per kg. “Ini mau dibeli Pak Menteri PU kira-kira Rp 7.500-Rp 8.000 kg. Sebentar lagi akan dimulai,” katanya. “Tidak mudah menyelesaikan hal seperti ini karena menyangkut produksi yang sangat besar. Tapi kita sudah berusaha amat sangat menyelesaikan hal ini,” tambah dia. Seperti mengirim tim ke Uni Eropa, China, India yang merupakan pembeli terbesar “Inilah problem yang ingin saya sampaikan apa adanya. Tapi pemerintah tadi saya sampaikan karet dipakai untuk campuran aspal, sawit dipakai untuk campuran B20. B20 ini sudah berjalan tapi belum maksimal. Saya kira setahun baru kelihatan nanti hasilnya,” tutup Presiden.

https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-hasil-kebijakan-b20-baru-akan-terlihat-setelah-setahun

Okezone | Minggu, 25 November 2018

Uji Coba Biodiesel 20% pada Kereta Api, Ini Hasilnya

PT Kereta Api Indonesia melakukan pencampuran 20% biodiesel (B20) pada uji coba lokomotif setelah diberlakukannya pencampuran 20% biodiesel (B20) pada kendaraan roda dua dan roda empat. Selama 6 bulan, Teknis kajian dan Uji Jalan Penggunaan solar dengan campuran 20% Biodiesel (B20) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui BLU Lemigas bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Institut Teknologi Bandung, menunjukkan tidak adanya permasalahan pada mesin lokomotif yang diujicobakan. Di samping itu, hasil menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B20 memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Komponen filter lokomotif berfungsi dengan baik dan telah memenuhi rekomendasi Original Equipment Manufacturer (OEM) periode penggantian filter, yaitu selama 3 bulan. Komponen-komponen yang diujikan adalah mutu bahan bakar B20, performa mesin lokomotif serta performa material komponen mesin seperti pompa bahan bakar dan injektor bahan bakar. Pengambilan sampel bahan bakar B20 dilakukan di tiga Dipo Lokomotif yaitu Tarahan, Tiga Gajah, dan Tanjung Enim Baru. Sampel diambil dari tangki lokomotif, mobil tangki pengiriman, nosel pengisian, tangka penyimpanan dan TBBM Fame.

Uji jalan dilakukan pada dua jenis lokomotif CC205 milik PRL/EMD dan dua Lokomotif CC206 milik GE yang digandeng menarik kereta batu bara atau babaranjang. Dalam uji coba tersebut, satu unit menggunakan bahan bakar B0 dan satu unit menggunakan bahan bakar B20. Lokomotif-lokomotif yang diuji tersebut telah menempuh jarak sejauh lebih dari 54.000 kilometer (km) untuk mesin Lokomotif Electro Motive Diesel (EMD) dan lebih dari 58.500 km untuk mesin General Electric (GE). Melalui rute pulang-pergi Stasiun Tanjung Enim – Stasiun Tiga Gajah – Stasiun Tarahan yang berjarak kurang lebih 800 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,2 hari. “Saat ini Pemerintah memang mendorong penggunaan B20 angkutan orang maupun angkutan barang,” ujar Kepala Badan Litbang ESDM FX Sutijastoto, dikutip dari situs Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (25/11/2018). Sujiastoto juga akan menyampaikan rekomendasi atas hasil uji B20 yang aman digunakan untuk kereta api. “Pemerintah telah memperluas penerapan kewajiban pencampuran biodiesel B20 mulai 1 September 2018 dalam rangka mengurangi defisit dan impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa,” jelas Sutijastoto beberapa saat lalu. Penerapan B20 untuk Kereta Api merupakan salah satu upaya Kementerian ESDM dalam meningkatkan kualitas transportasi darat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat Hari Perhubungan Darat Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 November 2018.

https://economy.okezone.com/read/2018/11/25/320/1982541/uji-coba-biodiesel-20-pada-kereta-api-ini-hasilnya

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 24 November 2018

Mimpi Bauran Energi Terbarukan 23% di 2025

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris yang bertujuan membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celsius. Untuk itu, Indonesia harus memangkas angka gas rumah kaca yang dihasilkan menjadi 29% pada 2030. Salah satunya cara yang ditempuh Indonesia yakni dengan mendorong pengembangan energi terbarukan hingga mencapai porsi 23% pada bauran energi nasional 2025. Nyatanya, jalan menuju bauran energi terbarukan 23% pada 2025 tak semulus ketika Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris. Perubahan sumber pasokan energi yang harus dilakukan Indonesia cukup signifikan. Bagaimana tidak, di sektor kelistrikan saja, saat ini Indonesia mengandalkan sekitar 88% pasokan setrumnya dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Bauran energi terbarukan 23% ini brarti Indonesia harus mengubah sumber pasokan energinya ke energi terbarukan sebesar 92,2 juta ton setara minyak dari total 400 juta ton setara minyak. Rincinya, pasokan energi terbarukan di sektor kelistrikan harus mencapai 69,2 juta ton setara minyak atau setara 45.200 megawatt (MW) dan dalam bentuk biofuel, biogas, biomass, serta coal bed methane sebesar 23 juta ton setara minyak. Namun, hingga saat ini, porsi energi terbarukan masih jauh dari target. Kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan tercatat baru sekitar 9.300 MW. Sementara konsumsi Biofuel dari awal tahun hingga 22 Oktober tercatat baru sebesar 2,42 juta kiloliter (KL) dari target pada 2025 sebesar 13,8 juta KL. Realisasi itupun baru untuk Biofuel jenis biodiesel, lantaran Indonesia belom memanfaatkan bioethanol.

“Kalau energy mix nasional itu (energi terbarukan) belum sampai 10%, itu listrik dan nonlistrik. Tetapi kalau listrik saja, itu 12%,” kata Direktur Aneka Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris. Kondisi ini memunculkan nada-nada pesimis terkait pencapaian target bauran energi terbarukan, bahkan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Pasalnya, pemerintah mengambil kebijakan bahwa pengembangan energi terbarukan ini tidak boleh sampai menaikkan tarif listrik atau berebut lahan dengan sektor pangan untuk kasus pemanfaatan bioethanol. “Saya khawatir tidak bisa capai 23%. Karena pertama, mengenai nilai investasi, berapa? Apakah ini bisa berikan dampak serius terhadap kenaikan tarif listrik? Makanya kita hindari,” ujar dia. Di sektor transportasi, diakui Jonan bahwa pengalihan konsumsi bensin ke Biofuel jenis bioethanol belum terjadi. Perkaranya, bahan baku bioethanol di Indonesia masih mengandalkan tebu dan ketela, yang berarti berebut dengan sektor pangan. Alhasil, produksi bioethanol sejauh ini masih dalam level laboratorium.

“Saya sangat berharap, sangat mendorong ada industri pertanian atau perkebunan yang besar, misal menanam ketela pohon dalam skala jutaan hektare, untuk dikonversi menjadi bioethanol. Sehingga bisa jadi campuran (bensin). Kalau tidak, impor lagi,” ujar Mantan Menteri Perhubungan itu. Prediksi bahwa target bauran energi terbarukan 23% tidak akan tercapai juga datang dari Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Fabby utamanya menyoroti sektor kelistrikan, di mana untuk menggenjot pemanfaatan energi hijau, pemerintah terlalu mengandalkan PT PLN (Persero) . Sementara proyek yang digarap oleh perusahaan swasta banyak yang tidak jalan. “Kalau yang saya katakan, mau (energi) surya saja, keluar regulasi yang benar dan beri insentif, saya rasa target 23% bisa tercapai. Perlu kebijakan dan insentif dari pemerintah, dan harus visi jangka panjang,” tutur dia. Beleid harga setrum energi terbarukan yang berlaku saat ini, yakni Peraturan Menteri ESDM 50/2017, dinilai berbagai stakeholder justru menghambat investasi proyek energi hijau. Kontrak jual beli listrik (power purchase agreement /PFA) perusahaan swasta diterminasi pun, kata Fabby, lantaran proyeknya tidak bankable akibat harga listriknya mengacu biaya pokok produksi (BPP) setrum PLN.

“Poin pentingnya, (harga listrik) ikuti BPP itu keliru, punya rekomendasi formula tarif tergantung teknis dan size (pembangkit). Kemudian BOOT (build, own, operate, transfer) sing-kirkan, uniform PPA untuk kontrak perusahaan swasta jelas, dan proses procurement lebih simpel. Saya kira itu kombinasi dengan insentif fiskal, bisa kurangi capex (capital expenditure). Kalau biaya investasi kurang, harga listrik kurang,” jelasnya. Sejumlah negara yang sudah berminat masuk ke bisnis energi terbarukan di Indonesia, juga masih meragu lantaran Permen 50/2017 itu. Executive Committee Chairman of Japan-Indonesia Business Forum Industri for Energy Efficiency Conservation Nobuaki Aoyama mengungkapkan, untuk harga listrik energi terbarukan, investor akan tertarik jika menggunakan fe ed in tariff.”Jepang pengusaha mau masuk banyak, tetapi lihat regulasi mau masuk berat. Jadi perlu ada upaya lebih longgar karena dari investor banyak tetapi ketika mulai hitung-hitungan tidak masuk,” ujar Nobuaki.

Potensi Besar

Jika diatur dengan benar, Fabby melanjutkan, potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia cukup besar. Untuk pengembangan pembangkit listrik energi surya saja, jika pemerintah dapat mendorong masyarakat memasang PLTS atap, potensinya bisa mencapai 12-16 ribu MW pada 2025. Ini juga jadi solusi penetrasi energi terbarukan di wilayah dengan kapasitas pembangkit cukup besar seperti di Pulau Jawa. Di wilayah dengan rasio elektrifikasi rendah, tambahnya, pengembangan energi terbarukan bisa menjadi solusi tambahan setrum dengan biaya murah. Pasalnya, biaya pembangkitan setrum dengan bahan bakar minyak (BBM) di Papua misalnya, lebih mahal dibandingkan dengan energi air, surya, atau biomassa. Hal yang sama juga berlaku di wilayah lain seperti Maluku dan Sumba yang masih mengandalkan PLTD. Tetapi memang untuk melaksanakan pengembangan energi terbarukan di daerah tersebut, perlu kerangka regulasi yang bisa mendorong atau memaksa PLN memilih itu. Ini karena memang lebih mudah bagi PLN untuk menyediakan diesel, tinggal beli. Sedangkan energi terbarukan harus disurvei dulu,” kata Fabby. Jonan menyatakan, pihaknya terus mendorong pengembangan energi terbarukan. Untuk energi surya misalnya, pihaknya segera menerbitkan Permen yang mengatur harga listrik PLTS atap. Diakuinya, pengembangan energi surya memang masih cukup lamban. “Ini mau dikeluarkan peraturan untuk setiap rumah atau pelanggan PLN, baik rumah tangga maupun bukan rumah tangga, akan memasang rooftop solar panel. Jadi nanti bisa impor ekspor listriknya dengan PLN,” tutur dia.

Harris menambahkan, pihaknya membantu perusahaan swasta memperoleh pendanaan agar bisa mengerjakan proyek. Bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan development partner, pihaknya memfasilitasi 17 perusahaan itu untuk meningkatkan bankability proyek agar perbankan berminat memberikan pinjaman. Proses due diligence guna memetakan resiko proyek dan upaya untu meminimalisirnya sudah selesai dilakukan oleh USAID. Hasilnya, terdapat kondisi-kondisi yang memang perlu diperbaiki, salah satunya perbaikan studi kelayakan (feasibility study/ FS). Pihaknya akan menggandeng UNDP untuk melakukan perbaikan kondisi tersebut. “Kami sedang mencoba libatkan UNDP untuk itu. Jadi masih dalam preparation untuk project supaya bank-ability naik,” tutur Harris.

Katadata | Jum’at, 23 November 2018

KPK Temukan Potensi Korupsi Kebijakan B20

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi korupsi dalam kebijakan pencampuran minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebesar 20% atau Program B20. Ini terungkap dalam kajian transformatif impor BBM yang disusun oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Studi ini dilakukan mulai November 2017 – Februari 2018. Group Head Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dedi Hartono mengatakan pemicu terjadinya korupsi adalah kewajiban melampirkan kontrak FAME bagi badan usaha yang ingin melakukan impor Solar. “Dengan pendekatan Corruption Impact Assesment (CIA), di situ terindikasi kalau kontrak FAME tersebut bisa jadi celah korupsi,” saat berbincang dengan wartawan, Jumat (23/11). Menurut Dedi, awal kecurigaan KPK yakni kapasitas FAME yang tidak sebanding dengan produksinya. Pada 2017, kapasitas terpasang 12,05 juta kilo liter (KL), tapi yang sudah berkontrak dengan badan usaha BBM hanya 2,5 juta KL. Selain itu, Kementerian ESDM tidak memiliki tim untuk mengecek ke lapangan kontrak-kontrak FAME. Jadi, ini membuat celah bahwa kontrak-kontrak yang diajukan sebagai syarat untuk impor itu hanya fiktif alias di atas kertas. Dari hasil wawancara dengan lima badan usaha BBM, KPK menemukan kebenaran adanya kontrak FAME yang hanya di atas kertas. Namun, Dedi tidak mau merinci nama-nama perusahaan tersebut. Namun, syarat impor Solar dengan mewajibkan lampiran kontrak FAME itu diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan Kementerian ESDM.

Adapun menurut Dedi, penyebab serapan B20 tidak optimal, karena masih ada pengecualian dari sejumlah sektor. Di antaranya PT Freeport Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena alasan teknis.Dengan pengecualian terhadap sejumlah sektor itu, KPK merekomendasikan Direktorat Jenderal EBTKE agar melakukan revisi kebijakan implementasi FAME 20% dengan melakukan kajian kesiapan industri hilir. “Regulator harus perbaiki penyebabnya,” ujar Dedi.Dedi mengatakan dari hasil kajian KPK itu, EBTKE sudah memberikan respon dengan mengirimkan surat kepada KPK. Dalam hal ini Kementerian ESDM telah mengeluarkan aturan baru yakni Permen ESDM 48 Tahun 2018. Aturan ini mengatur bahwa ada tim evaluasi yang akan memantau kontrak pengadaan FAME di lapangan untuk memastikan tidak ada f kontrak FAME yang fiktif. “Itu respons EBTKE ke kami,” kata Dedi.Di tempat yang sama Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana mengatakan prosedur impor BBM selama ini juga berbelit. Ini karena impor BBM disamakan dengan komoditas lainnya. Dengan skema saat ini, dari perencanaa kuota impor hingga finalisasi catatan pembukuan impor memakan waktu 100 hari atau tiga bulan.Menururt Wawan, seharusnya impor BBM bisa lebih singkat. Misalnya jika butuh BBM untuk beberapa hari ke depan, maka sudah bisa mendapat persetujuan dari kementerian terkait dalam waktu cepat. Nyatanya untuk mendapatkan rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM butuh 38 hari kerja. Ini semakin membuat tidak efektif. Alhasil impor yang berlberlit bisa memicu pasokan BBM yang terbatas sehingga menyebabkan kelangkaan.Untuk itu KPK merekomendasikan agar Ditjen Migas memberikan sistem perizinan daring. Tujuannya untuk mempercepat durasi penerbitan rekomendasi kerja menjadi 10 hari kerja.

https://katadata.co.id/berita/2018/11/23/kpk-temukan-potensi-korupsi-kebijakan-b20