+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Aptrindo Siapa Yang Tanggung Biayanya? B20 Pada Truk Butuh Penyesuaian Komponen

Rakyat Merdeka | Rabu, 5 September 2018

Aptrindo Siapa Yang Tanggung Biayanya?

B20 Pada Truk Butuh Penyesuaian Komponen

PENERAPAN mandatori Biodiesel 20 persen (B20) di truk, khususnya truk lawas buatan di bawah 2016, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh biaya tambahan untuk penyesuaian komponen mesinnya supaya bisa minum campuran solar dan Biodiesel itu. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, dengan sudah ditandatangani Peraturan Presiden (Perpresnya), suka tidak suka, pengusaha logistik harus menjalankan program B20 mulai per 1 September 2018 Padahal, masih ada beberapa pertanyaan dari pengusaha logistik, khususnya untuk nasib truk buatan di bawah 2016. “Hanya truk baru yang speknya sudah memenuhi B20. Mereka tidak ada masalah. Tetapi yang belum akan menimbulkan permasalahan-permasalahan,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, ada empat tahap yang harus dilakukan oleh pengusaha agar truknya masih bisa digunakan. Pertama, dengan memasang water separator. Sebab, sifat biosolar yang mengikat air akan mengakibatkan air bisa tersedot ke ruang bakar. Selain itu, perlu dipasang filternya. Truk lama belum dilengkapi dengan water separator. Vital sekali water separator untuk mencegah kerusakan mesin,” katanya. Kedua adalah dengan membersihkan tangki BBM karena biosolar punya sifat detergensi yang tinggi dan juga korosif. Selain itu. diperlukan pelapis tambahan di tangki BBM untuk mencegah korosi. “Ketiga adalah filter tangki harus dicek. Takutnya,ada kotoran dari tangki yang akan bikin mampet filter,” tambahnya.

Terakhir adalah dengan melakukan percepatan penggantian oli. Misalnya, dari biasanya 20 ribu kilometer (km) menjadi 15 ribu atau 10 ribu untuk mencegah terjadi penumpukan kotoran di filter dan injector. “Itu belum termasuk biaya lebih borosnya BBM dan potensi kerusakan mobil. Biaya itu semua siapa yang tanggung?,” tanyanya. Dia menambahkan, investasi truk itu bukan investasi jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang. Di Indonesia yang utilisasi truknya hanya 50 ribu km per tahun diperlukan 20 tahun untuk mencapai titik maksimalnya. “Ini beda dengan negara lain yang utilisasinya tinggi. APM (Agen Pemegang Merek) sendiri hanya bisa menjamin truk keluaran 2016 ke atas sejak Perpres itu keluar.

Pernyataan Aptrindo dibantah oleh Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi). Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor memastikan, penggunaan B20 tidak akan merusak mesin kendaraan. Selain mengurangi polusi udara, penggunaan biosolar diyakini setara dengan spesifikasi kendaraan standar emisi Euro 4. “Dengan BO udara kita jelek, tapi dengan B20 udara kita bisa menjadi lebih bersih. Bahkan biosolar itu sudah cocok dengan kendaraan standar emisi Euro 4,” katanya.

Apalagi, penggunaan biosolar sudah diberlakukan sejak Januari 2018. “Selama ini kan mereka pakai B20, truk-truk sudah pakai itu. Isi solar di Pom Bensin kan B20. B20 sendiri sudah jalan sejak Januari,” ungkapnya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution optimistis, perluasan kebijakan B20 bisa menghemat devisa negara. “Kita bisa menghemat 2-23 miliar dolar AS sampai akhir tahun ini,” ujarnya.Darmin menilai, penerapan mandatori B20 adalah kebijakan yang dampaknya akan cepat terasa ketimbang altematif lain, seperti menggenjot investasi, maupun memberikan insentif.Sebab.dengan B20. Indonesia akan mengurangi kebutuhan solar di dalam negeri. Sementara solar selama ini diperoleh dengan mengimpor.

Detak.co | Selasa, 4 September 2018

Luncurkan B-20, Pemerintah Hemat Hingga USD 2 Miliar

JAKARTA – Pemerintah secara resmi meluncurkan perluasan Mandatori B-20 Jumat (31/8), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Pelaksanaan perluasan B-20 ini merupakan langkah Pemerintah guna mendorong ekspor dan memperlambat impor dalam rangka menyehatkan neraca perdagangan. “Kami berharap melalui optimalisasi dan perluasan pemanfaatan B20 ini, diperkirakan akan terdapat penghematan sekitar USD 2 miliar pada sisa 4 (empat) bulan terakhir tahun 2018 yang akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional”, ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution pada kesempatan tersebut.

Ia menyampaikan, salah satu penyebab besarnya defisit neraca perdagangan adalah tingginya impor migas. Di sisi lain, sektor non migas masih memberikan angka positif. “Untuk mengurangi defisit dan impor BBM, maka Pemerintah memperluas penerapan kewajiban pencampuran biodiesel B-20 terhitung mulai 1 September 2018”, ungkapnya. Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana, menyampaikan bahwa B-20 sendiri sudah mulai diterapkan sejak Januari 2016, namun yang berjalan baik hanya di sektor PSO dan Pembangkit Listrik, karena harganya disubsidi dengan dana Badan Pengolola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang salah satu tugasnya adalah memberi insentif untuk menutup selisih kurang antara HIP Solar dan HIP Biodiesel.

“Perluasan insentif biodiesel ke sektor Non PSO ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan domestik biodiesel yang berdampak pada meningkatnya penghematan devisa negara dan stabilisasi harga crude palm oil (CPO)”, jelas Rida. Rida melanjutkan, dengan adanya perluasan insentif biodiesel ke sektor Non PSO, maka proyeksi penyerapan biodiesel untuk sektor PSO maupun Non PSO tahun 2018 sebesar 3,92 Juta KL, dengan potensi penghematan devisa sebesar 2,10 Miliar USD. Rida menjelaskan, B20 ini aman untuk mesin sepanjang pengolahannya sesuai standar yang diterapkan. Pemerintah, kata dia, juga akan mengawasi pengolahan B20 tersebut. “Aman, sepanjang mereka kualitasnya, mereka melakukan blending SOP yang kita keluarkan, bagaimana storingnya, kalau standar nggak masalah, buktinya kereta api nggak masalah,” jelas Rida.

Pemerintah akan terus mengupayakan perbaikan teknologi, infrastruktur, serta penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) produk biodiesel agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan semakin optimal. Pada kesempatan ini pula, BPDPKS memperkenalkan Call Center 14036 yang memberikan layanan Customer Care terhadap penggunaan B-20. Adapun yang menjadi sasaran dalam kebijakan ini adalah sektor transportasi Non Public Service Obligation (PSO), industri, pertambangan, dan kelistrikan. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi peredaran Solar tanpa pencampuran Biodiesel (B-0). Sementara untuk mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang menyediakan solar, dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok FAME (Fatty Acid Methyl Esters) yang bersumber dari CPO (Crude Palm Oil).

Selain mengoptimalkan hal-hal tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan Mandatori B20 juga menjadi hal penting. Dalam hal ini, pengawasan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana tertulis dalam Permen ESDM Nomor 41 tahun 2018. Peluncuran yang ditandai dengan pengisian B20 ke truk dan bus ini turut dihadiri oleh Menteri BUMN, Dirjen EBTKE dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama BPDPKS, Ketua APROBI, dan pihak terkait lainnya.

http://detak.co/detail/berita/luncurkan-b20-pemerintah-hemat-hingga-usd-2-miliar

Motoris.id | Selasa, 4 September 2018

Sudah Wajib, Pengusaha Bus dan Truk Hati-hati Pakai B20

Jakarta, Motoris – Program perluasan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Minyak Biodiesel 20 alias minyak solar bercampur 20% minyak nabati sawit sudah berlaku sejak 1 September. Kalangan pelaku usaha mengaku mengikutinya meski dengan sikap preventif yakni melakukan pembersihan filter bahan bakar di unit armada mereka – baik bus maupun truk – lebih cepat dari rekomendasi pabrikan. “Artinya, di operasional, kami menyikapinya dengan cara preventif atau berjaga-jaga dari kemungkinan dampak negatif yaitu dengan membersihkan filter lebih cepat, atau tidak sesuai dengan anjuran perawatan dari APM (agen pemegang merek kendaraan),” papar Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, saat dihubungi Motoris, Selasa (4/9/2018).

Pernyataan serupa diungkapkan Ketua Bidang Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman. Menurutnya, banyak pengusaha angkutan truk yang sudah mewanti-wanti supir armadanya agar lebih sering membersihkan filter bahan bakar. “Kalau saya pribadi (di perusahaan angkutan Lookman Djaja Group), juga menggunakan water separator, Ini untuk antisipasi kemungkinan buruk,” kata dia kepada Motoris, Selasa (4/9/2018). Baik Kyatmaja maupun Lesani menyebut meski Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan B20 memiliki kualitas yang tidak berdampak negatif ke mesin, namun kalangan pelaku usaha tetap bersikap hat-hati.

“Kemarin (Senin, 3 September 2018), kami rapat dengan Dirut BPDPKS dan Ketua Aprobi dielaskan bahwa B20 itu sejatinya sudah ada sejak 2016. Sehingga kalau saat ini di-declair itu hanya sebatas pernyataan saja. Tetapi kami tetap, minta ada monitoring soal penggunaan BBM ini berserta kemungkinan dampak yang terjadi. Dan disepakti akan ada monitoring,” kata Lesani. Terlebih, lanjutnya, Pertamina yang merupakan perusahaan yang melakukan blending atau pencampur BBM B20 itu – hingga berita ini diturunkan – belum bisa dikonfirmasi pengusaha angkutan untuk melakukan monitoring. “Karena pengalaman sebelumnya, saat menggunakan biodiesel (B10 saja), masalah yang sering kami temui, itu menggumpalnya atau adanya jel di filter BBM. Selain itu terjadi penumpukan kelatu di ruang bakar, sehingga menyebabkan umur part di sistem pembakaran lebih pendek,” terang Lesani.

APM Mendukung

Sementara kalangan APM mengaku mendukung kebijakan wajib B20 ini. Presiden Direktur Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Ernando Demily, yang dihubungi Motoris belum lama ini menyebut pihaknya telah melakukan beberapa penyesuaianteknis terutama di saluran bahan bakar. “Sehingga kendaraan Isuzu siap mengikuti kebijakan ini. Artinya kendaraan Isuzu yang baru tak masalah dengan BBM B20 ini. Tetapi yang model lama memang perlu membersihkan filter BBM leih cepat dari jadwal sebelumnya,” kata dia. Namun, lanjut Ernando, kebijakan pemerintah untuk mewajibkan penggunaan biodiesel termasuk B20 ini diharapkan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga, membuat pabrikan pembuat kendaraan maupun masyarakat pengguna kendaraan merasa nyaman.

“Kami bersama Gaikindo sudah melakukan audiensi dengan pengusaha di semua sektor, baik tambang, perkebunan, konstruksi, perdagangan yang menggunakan kendaraan diesel. Mereka minta agar kebijakan seperti ini tidak berubah-ubah. Konsisten. Bagi produsen kendaraan, roadmap penggunaan BBM Biodiesel ini penting untuk diketahui karena menyangkut riset dan pengembangan produk. Artinya, menyangkut investasi,” ungkapnya.

Aa.Com.Tr| Senin, 3 September 2018

B20 dikhawatirkan percepat deforestrasi

(Pembukaan lahan sawit biasanya dilakukan dengan pembakaran sehingga menyebabkan masalah lingkungan yang parah)

JAKARTA – Kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20) dikhawatirkan akan memicu ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga memicu kerusakan hutan tropis, ujar aktivis lingkungan hidup, Senin. Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), mengatakan kebijakan pemerintah soal B20 dominan dipengaruhi pertimbangan ekonomi, yaitu mengurangi impor solar untuk menjaga defisit transaksi perdagangan. Pemerintah sama sekali tidak memperhatikan hal yang lebih signifikan dalam perubahan iklim seperti deforestasi dan alih fungsi lahan hutan. “Sekarang ini perkebunan sawit sudah terlalu luas. Data terakhir sudah 14 juta hektare,” ujar Yuyun saat dihubungi Anadolu Agency.

Indonesia pada Sabtu pekan lalu memasuki era baru penggunaan bahan bakar minyak jenis solar. Pemerintah mewajibkan pencampuran BBM dengan bahan bakar nabati (BBN) jenis biofuel hingga 20 persen. Sasarannya adalah sektor transportasi non Public Service Obligation (PSO), industri, pertambangan, dan kelistrikan. Untuk pencampurannya, pemerintah melibatkan 19 perusahaan penghasil atau pengimpor. Sedangkan suplai BBN disediakan oleh 19 perusahaan yang memproduksi FAME (Fatty Acid Methyl Esters) atau biodiesel yang bersumber dari CPO (Crude Palm Oil). Dengan kebijakan ini, pada empat bulan sisa hingga akhir 2018 akan ada penghematan devisa sekitar USD2,1 miliar dari pos impor migas, konsumsi biodiesel diperkirakan mencapai sekitar 3,9 juta kiloliter. Sedangkan dalam setahun, Indonesia bisa menghemat devisa sekitar USD6,6 miliar.

Menurut Yuyun, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspansi perusahaan sawit dengan program moratorium yang sudah dijanjikan sejak 2016 lalu. Ekspansi lahan sawit, kata Yuyun selalu menimbulkan persoalan lingkungan hidup seperti alih fungsi lahan hutan yang keseimbangan ekosistem terganggu. Persoalan itu bertambah jika pembukaan lahan baru ini dilakukan dengan pembakaran hutan. “Pembakaran untuk pembukaan lahan itu masih dilakukan oleh korporasi. Pada Januari-Agustus ada 765 titik api yang ada di wilayah konsesi perusahaan,” ujar dia. Pembukaan lahan baru juga biasanya memicu konflik dengan masyarakat lokal seperti perampasan lahan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia, jika terjadi pembukaan lahan yang masif karena dipicu program B20, maka tujuan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tidak tercapai karena justru meningkatkan emisi dari alih fungsi hutan.

Pada dasarnya, kata Yuyun, biofuel bukan pilihan alternatif bahan bakar fosil. Hal ini juga yang mendasari kebijakan Uni Eropa melarang penggunaan CPO sebagai bahan dasar biofuel pada 2030. Setiap penggunaan biodiesel di Eropa akan memicu alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit seluar 1 juta hektare. ”Karena biofuel mengemisi tiga kali lipat, bukan mereduksi emisi.” Aturan pelarangan ekspansi lahan sawit, menurut Yuyun harus segera direalisasikan mengingat tahun depan Indonesia berencana mempercepat implementasi program B30 yaitu kebijakan percampuran BBM dan BBN hingga 30 persen. Selain itu, potensi ekspor biodiesel ke Tiongkok dan India makin membesar, sehingga dikhawatirkan akan ada perluasan lahan besar-besaran.

Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian lahan sawit Indonesia saat ini seluas 14,03 juta ha. Dari luas lahan tersebut hanya 5 juta ha yang merupakan perkebunan sawit milik rakyat, lainnya dikuasai korporasi besar. Tingkat produksi minyak sawit Indonesia berkisar 37,8 juta ton dengan rata-rata produktivitas berkisar 3,6 ton per hektare yang terbilang rendah jika dibanding dengan Malaysia yang sudah mencapai 12 ton per ha.

Organisasi lingkungan hidup lainnya, Greenpeace Indonesia menyayangkan kebijakan memberikan insentif kepada sejumlah perusahaan di industri bahan bakar nabati (biofuel) melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa. Sawit (BPDPKS) dengan nilai yang fantastis, mencapai 80 persen total dana tersebut. Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang pembiayaan biodiesel. Insentif digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak solar dengan HIP biodiesel. Insentif akan diberikan kepada produsen biodiesel jika HIP biodiesel lebih tinggi dibandingkan HIP minyak solar.

Kiki Taufik juru kampanye hutan Greenpeace mengatakan dana tersebut bukanlah semata untuk pengembangan biodiesel, namun juga untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, dan peremajaan. Dana tersebut seharusnya fokus digunakan untuk penelitian, pengembangan dan peremajaan supaya bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas perkebunan sawit yang sudah ada, sehingga tidak perlu ada lagi pembukaan lahan sawit di lahan gambut atau di kawasan hutan.

Belum butuh pabrik baru

Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Apbrobi) pada suatu kesempatan press briefing menjelaskan bahwa saat ini kapasitas terpasang pabrik mencapai 12 juta kiloliter pada 22 pabrik. Sedangkan kebutuhan penyerapan setelah program mandat B20 hanya sekitar 6 juta kiloliter. Kapasitas ini cukup bahkan jika diberlakukan program B30. Dengan demikian, belum diperlukan tambahan pabrik. Hanya ada satu pabrik yang sebelumnya pernah berhenti beroperasi kini akan kembali aktif dengan kapasitas 100 ribu kiloliter per tahun. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan perluasan mandat B20 juga tidak membuat insentif dari BPDPKS naik. Ini karena harga indeks pasar (HIP) biodiesel saat ini sedang menurun. Untuk September 2018 ini bahkan, harga pasar biodiesel lebih rendah dibandingkan HIP minyak solar. Kondisi ini tepat untuk menerapkan perluasan mandatori biodiesel. “Perkiraannya harga minyak diperkirakan masih akan tinggi sehingga insentif dari BPDP-KS tidak akan banyak,” ujarnya.

Karena itu alokasi penggunaan dana sawit untuk pembayaran insentif biodiesel tidak akan mengganggu alokasi untuk pengembangan industri sawit, termasuk untuk peremajaan (replanting).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) langsung melakukan audit pelaksanaan program mandat B20 ini pada Badan Usaha penyedia BBM dan pemasok B-20. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana mengatakan pemerintah melakukan pengawasan terhadap program ini. Sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B20. Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan BU Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp 6.000 per liter.

https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/b20-dikhawatirkan-percepat-deforestrasi-/1245257

Detik | Selasa, 4 September 2018

Sudah Diterapkan, Konsumen Belum Paham Soal Biodiesel 20%

Jakarta – Kebijakan biodiesel 20% atau B20 semua sektor sudah diterapkan sejak 1 September 2018 lalu. Sejak saat itu, diesel atau minyak solar, baik untuk public service obligation (PSO) alias subsidi maupun non-PSO wajib dicampur minyak nabati. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengerem impor dan mendorong ekspor. Sehingga, cadangan devisa bisa dihemat dan kemudian mendorong penguatan rupiah. Meski begitu, pada praktiknya beberapa konsumen yang detikFinance temui belum terlalu paham mengenai B20 ini. Sepemahaman mereka, kendaraannya diisi oleh solar.

Bagi pengendara, terpenting ialah kendaraan mereka terisi bahan bakar. Mereka juga tak mendapat masalah dari bahan bakar yang telah dibeli. Implementasi biodiesel 20% atau B20 semua sektor sudah berlaku pada 1 September 2018 lalu. Namun, belum semua konsumen paham kebijakan ini. Beberapa konsumen mengatakan hanya sekadar mengisi kendaraan bermesin dieselnya dengan solar tanpa tahu kandungan solar tersebut. Hal itu seperti diungkapkan Saran, salah seorang konsumen yang mengisi BBM di SPBU Kuningan, Jakarta. Sepemahaman sopir truk ini, dia hanya mengisi solar. Saran tidak tahu solar tersebut kini menjadi biosolar atau sudah mengandung minyak sawit.

https://finance.detik.com/energi/d-4196341/sudah-diterapkan-konsumen-belum-paham-soal-biodiesel-20/1

Okezone | Selasa, 4 September 2018

KESDM Bakal Sidak Penggunaan Biodiesel 20% di SPBU

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan peninjauan secara mendadak guna mengawasi perluasan penggunaan campuran Biodiesel 20 persen (B-20) di tiap SPBU. “Untuk mengawasi pelaksanaan mandatori ini, Kementerian ESDM akan melakukan audit, yang kami sebut sebagai ‘silent audit’. Sesuai namanya, jadi kapan tim akan datang mengaudit, tidak akan ada pemberitahuan sebelumnya. Timnya ada atau tidak, masyarakat tidak ada yang tahu, tapi akan ada yang bergerak sampai ke SPBU”, jelas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Komservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Rida menambahkan, audit yang dilakukan tidak hanya kepada Badan Usaha penyedia BBM, tetapi juga pemasok B-20 (BU Bahan Bakar Nabati). “Kebijakan kali ini lebih tegas dan lebih adil”, lanjutnya. Sementara itu, terkait pelaksanaan B-20 yang sudah berjalan sejak 2016 tersebut, Rida menegaskan tidak ada keluhan dari sektor yang telah mengimplentasikan selama 2,5 tahun ini. “Sudah berjalan 2,5 tahun dan tidak pernah ada keluhan. Logikanya kalau ada keluhan, harusnya dari sektor yang baru menjalankan mandatori ini. Tidak akan ada kebijakan yang merugikan, semua demi kepentingan negara”, ungkapnya. Selain melakukan pengawasan yang ketat, Pemerintah menegaskan bahwa sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B-0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B-20.

Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan BU Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp6.000 per liter. Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan B-0 setara Pertadex. Rida berharap masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan kebijakan ini. Jika masyarakat mungkin menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan mandatori B-20, masyarakat

https://economy.okezone.com/read/2018/09/04/320/1945939/kesdm-bakal-sidak-penggunaan-biodiesel-20-di-spbu

CNN Indonesia | Selasa, 4 September 2018

Pemerintah Tetap Paksa Freeport Serap Biodiesel Pertamina

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akhirnya mencabut pembebasan penggunaan campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) atau biodiesel sebanyak 20 persen pada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (B20) untuk PT Freeport Indonesia. Artinya, kini Freeport juga harus menyerap produksi B20 dari PT Pertamina (Persero). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan pencabutan pembebasan penggunaan B20 ini dilakukan setelah pemerintah melihat hasil audit teknologi peralatan dan kondisi lapangan Freeport. Dari hasil audit perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu rupanya bisa menggunakan B20 untuk kegiatan produksi di kawasan yang memiliki suhu udara yang lebih hangat atau setidaknya kurang dari minus 3 derajat celcius.

Meski, untuk kawasan produksi dengan suhu setara minus 3 derajat celcius atau lebih dingin dari minus 3 derajat celcius tidak bisa menggunakan B20, sehingga tetap dikecualikan. “Karena memang (kawasan dengan suhu lebih dingin dari minus 3 persen celcius) tidak bisa pakai B20, nanti jadi beku,” ucap Djoko di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (3/9). Berdasarkan hitung-hitungan sementara dalam rapat koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Freeport setidaknya bisa menyerap B20 sekitar 18 juta kiloliter (KL) mulai bulan ini sampai akhir tahun. Djoko menjelaskan angka ini berasal dari total kebutuhan BBM jenis Solar Freeport yang sekitar 30 ribu KL per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 15-20 persen di antaranya digunakan untuk kawasan dengan suhu hangat atau kurang dari minus 3 derajat celcius.

Artinya, Freeport bisa mengganti kebutuhan BBM jenis Solar untuk kawasan itu dengan B20 dengan volume sekitar 4,5-6 ribu KL per bulan. Dengan begitu, sampai akhir tahun setidaknya Freeport bisa menyerap B20 dari Pertamina mencapai 18-24 ribu KL. Meski begitu, pemerintah terus memastikan hitungan penyerapan B20 oleh Freeport. Sebab, menurut hitungan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana, perusahaan yang beroperasi di tambang Grasberg di Papua itu, bisa menyerap sekitar 15 ribu KL sampai akhir tahun. “Ini targetnya mulai diserap dalam 1-2 minggu ini. Tapi ke depannya, harus diaudit lagi,” katanya.

Menurutnya, hitungan penggunaan B20 oleh Freeport pada tahun depan bisa berubah karena bisa perusahaan mengganti penggunaan teknologi untuk peralatannya. Sehingga, cocok bila menggunakan B20. Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan rencananya perusahaan pelat merah itu akan memasok B20 untuk Freeport dari depo terminal yang berlokasi di Timika, Papua.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180903212324-85-327330/pemerintah-tetap-paksa-freeport-serap-biodiesel-pertamina

Tempo | Selasa, 4 September 2018

Kiat Kementerian ESDM Cegah Penyimpangan Kebijakan Biodiesel B20

TEMPO.CO, Jakarta – Sejak 1 September 2018, penggunaan campuran Biodiesel 20 persen (B20) wajib dilaksanakan oleh badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak public service obligation (BBM-PSO), sektor transportasi non PSO, industri, pertambangan, hingga ketenagalistrikan. Guna mengawal Mandatori B20, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan melalui mekanisme silent audit. “Untuk mengawasi pelaksanaan mandatori ini, Kementerian ESDM akan melakukan audit, yang kami sebut sebagai silent audit. Sesuai namanya, jadi kapan tim akan datang mengaudit, tidak akan ada pemberitahuan sebelumnya. Timnya ada atau tidak, masyarakat tidak ada yang tahu, tapi akan ada yang bergerak sampai ke SPBU,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana dalam keterangan resminya, Senin 3 September 2018.

Rida menambahkan, audit yang dilakukan tidak hanya kepada Badan Usaha penyedia BBM, tetapi juga pemasok B20 (BU Bahan Bakar Nabati). “Kebijakan kali ini lebih tegas dan lebih adil,” lanjutnya. Terkait pelaksanaan B20 yang sudah berjalan sejak tahun 2016, Rida menegaskan tidak ada keluhan dari sektor yang telah mengimplentasikan selama 2,5 tahun ini. “Sudah berjalan 2,5 tahun dan tidak pernah ada keluhan. Logikanya kalau ada keluhan, harusnya dari sektor yang baru menjalankan mandatori ini. Tidak akan ada kebijakan yang merugikan, semua demi kepentingan negara,” ujar Rida. Selain melakukan pengawasan yang ketat, pemerintah menegaskan bahwa sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B20. Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan BU Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp 6.000 per liter.

Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan B0 setara Pertadex. Rida berharap masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan kebijakan ini, jadi jika masyarakat mungkin menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan mandatori B20, masyarakat dapat menghubungi call center 14036 yang telah dibentuk oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

https://otomotif.tempo.co/read/1123296/kiat-kementerian-esdm-cegah-penyimpangan-kebijakan-biodiesel-b20/full&view=ok

Viva | Selasa, 4 September 2018

Masih Ada SPBU Belum Menjual Solar B20

VIVA – Program implementasi solar biodiesel 20 persen atau B20 resmi diterapkan pemerintah sejak 1 September 2018 kemarin, dan hari ini sudah memasuki hari keempat. Namun, bagaimana realisasi pelaksanaan program yang dinilai pemerintah bisa mengurangi impor BBM tersebut? VIVA mencoba menyambangi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di sejumlah bilangan Jakarta. Salah satunya adalah SPBU yang terletak di kawasan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di samping Jalan Yayasan RPI. SPBU itu diketahui merupakan tipe SPBU COCO atau ‘Company Operation Company Owner’, yang secara operasional dijalankan oleh PT. Pertamina Retail. Melalui seorang supervisor SPBU bernama Indra Mat Raharjo, VIVA mendapat sejumlah keterangan mengenai kondisi penjualan Biodoesel 20 persen atau B20 tersebut.

Indra menjelaskan, sejak resmi diimplementasikan pada 1 September kemarin, hingga saat ini penggunaan bahan bakar solar biodiesel masih berlangsung normal. Konsumsi harian rata-rata solar biodiesel masih sama. “Kalau soal penjualan sih masih normal, sama seperti sebelum B20 (diberlakukan),” ujarnya. Indra menjelaskan, rata-rata pihaknya mengisi total 8.000 kiloliter solar B20 dalam setiap bongkaran tangkinya setiap hari. Namun, Indra mengakui bahwa konsumen B20 didominasi oleh moda transportasi umum seperti misalnya Kopaja dan Transjakarta. “Kebanyakan yang ngisi B20 di sini itu Busway sama Kopaja, dan rata-rata mereka ngisinya malam. Soalnya kan kalau untuk Transjakarta, stasiun pengisiannya memang dipecah ke beberapa SPBU COCO yang dikelola Pertamina Ritel,” kata Indra.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1071696-masih-ada-spbu-belum-menjual-solar-b20

Bisnis | Selasa, 4 September 2018

PERSPEKTIF : Konsistensi Penerapan B20 Tergantung Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mencanangkan kewajiban pengunaan B20 atau Bahan Bakar untuk mesin diesel yang mengandung 20% biodiesel, mulai 1 September 2018. Biodiesel yang dimaksud saat ini adalah Fatty Acid Methyl Esters (FAME), yaitu produk esterifikasi dari crude palm oil (CPO). Hasil pencampuran biodiesel ke dalam bahan bakar Solar disebut sebagai biosolar. Kandungan biodiesel dalam Solar tercermin sebagai angka yang mengikuti huruf “B” pada bahan bakar biosolar. Contohnya, yaitu B10 adalah Solar yang mengandung 10% biodiesel dan B20 adalah Solar yang mengandung 20% biodiesel. Roadmap penggunaan bahan bakar nabati (BBN) sendiri sudah ada sejak 2008, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 32/2008, yang kemudian diubah dan disempurnakan serta dilengkapi dengan berbagai peraturan lainnya hingga 2018. Hal itu berarti sejak 2008 itu telah ditentukan target pencampuran biodiesel dalam Solar sesuai dengan waktu-waktu pelaksanaannya.

Dalam kenyataannya, target-target yang telah ditetapkan itu mengalami pasang surut, kadang terpenuhi dan sering juga tidak. Semua itu akhirnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Ketika harga CPO di pasaran dunia sedang jatuh, banyak produsen CPO mengolahnya menjadi FAME dan dijual kepada Pertamina untuk dicampurkan ke dalam Solar. Tetapi ketika harga CPO di pasaran dunia tinggi, mereka menjual CPO keluar sehingga produksi FAME berkurang drastis dan menjadi mahal. Akibatnya, Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa lagi mencapai skala keekonomian yang layak untuk memasarkan Biosolar dengan harga subsidi. Kondisi seperti itu terus berlangsung dari tahun ke tahun dan menjadi lebih rumit ketika subsidi biosolar dari pemerintah hanya dibatasi sebesar Rp1000 per liter, berapapun harga minyak bumi dan CPO.

Pencapaian target pemanfaatan biodiesel membaik ketika dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang memberikan subsidi bagi biodiesel. Akan tetapi ketika harga CPO tinggi yang diikuti dengan harga FAME yang melonjak tinggi juga, kadang kala tambahan subsidi dari BPDPKS tersebut menjadi tidak mencukupi juga, sehingga target penggunaan biodiesel kembali tidak tercapai. Kedepan, konsistensi penerapan B20 sangat bergantung kepada pemerintah. Jika pemerintah mengawal keputusan tersebut dengan tegas dan konsisten, tentu bukanlah menjadi hal yang mustahil B20 akan selalu tersedia di pasaran dan teknologi kendaraan akan menyesuaikan dengan keharusan tersebut. Pasalnya, secara teknologi semua masalah tentu ada solusinya dan produsen kendaraan bermotor tetap melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial.

Brasil merupakan contoh nyata yang baik dalam penerapan Gasohol (campuran bensin dan alkohol), di mana pada akhirnya kendaraan bermotor yang dipasarkan di sana mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintahnya secara konsisten. Pengunaan bahan bakar nabati pada mesin diesel sebenarnya bukanlah hal yang baru, bahkan ketika mesin tersebut diciptakan oleh Rudolf Diesel, bahan bakar yang dipergunakan untuk uji coba pertama adalah minyak kacang. Hal ini menunjukkan bahwa mesin diesel merupakan mesin dengan fleksibilitas yang tinggi. Pada akhirnya setiap negara berusaha memproduksi bahan bakar nabati untuk mesin diesel, bergantung pada tanaman yang sesuai dengan kondisi alam di daerahnya masing-masing.

Eropa lebih mengenal rapeseed sebagai bahan bakar nabati untuk biosolar. Di Amerika Serikat (AS), kedelai lebih dikenal sebagai bahan baku untuk biodiesel. Indonesia mengembangkan biodiesel dari kelapa sawit dan telah digunakan sejak awal 2000-an, meski kadarnya mengalami pasang surut. Menurut Alternative Fuels Data Center (AFDC) di AS (www.afdc.energy.gov), penggunaan biodiesel paling umum di sana adalah B20. Hal ini karena B20 merupakan memiliki keseimbangan terbaik, baik dalam hal biaya, emisi, kesesuaian dengan iklim dingin, kesesuaian dengan material, dan kemampuannya sebagai solvent. B20 di sana harus memenuhi spesifikasi tertentu yang sudah distandarkan dalam ASTM D7467-17. B20 tersebut dapat dipergunakan pada semua mesin diesel yang sudah ada, tanpa mengalami modifikasi apapun.

Mesin diesel dengan B20 akan menghasilkan konsumsi bahan bakar, daya, dan torsi, seperti ketika menggunakan bahan bakar B0. Meski B20 mengandung energi 1%-2% lebih rendah dari B0, akan tetapi tidak ada keluhan yang disampaikan para penggunanya. Dalam hal emisi ini, B20 memberikan keuntungan pada mesin-mesin yang diproduksi hingga 2010.

PEMANASAN GLOBAL

Pada mesin diesel yang telah dilengkapi dengan Selective Catalytic Reduction (SCR), emisi yang dihasilkan B20 sama dengan B0. Secara umum B20 memiliki keunggulan dalam hal menurunkan emisi CO2 yang merupakan salah satu gas yang selama ini dituding sebagai penyebab efek rumah kaca (green house gas) yang mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim dunia. Dengan diwajibkannya penggunaan B20 mulai 1 September 2018 dan regulasi emisi Euro-4 pada Oktober 2018, maka tidak boleh terjadi adanya ketidaksesuaian antara bahan bakar mesin diesel B20 dengan mesin kendaraan bermesin diesel yang sudah mengadaptasi berbagai teknologi agar menghasilkan emisi tertinggi untuk CO 0,63 g/km, NOx 0,33 g/km, HC+NOx 0,39 g/km dan PM 0,04 g/km pada kendaraan penumpang ringan. Carbon Monoxide (CO) dan unburn Hidrocarbon (HC) adalah produk dari pembakaran tidak sempurna. Sementara itu, Nitrogen Oxide (NOx) justru banyak dihasilkan jika pembakaran sempurna dan menghasilkan temperatur pembakaran tinggi.

Particulate Matter (PM) adalah partikel halus produk pembakaran khas pada motor diesel, di mana terjadi pelepasan unsur karbon yang belum sempat bereaksi dengan oksigen. Untuk meningkatkan potensi pembakaran sempurna sehingga mengurangi emisi CO dan HC, mesin diesel menerapkan teknologi Common Rail Direct Injection (CRDI) dan pengaturan perbandingan campuran bahan bakar udara (Air Fuel Ratio) secara otomatis oleh Computer atau Engine Control Unit (ECU). Untuk mengurangi potensi pembentukan PM dipergunakan turbocharger, dan sekaligus untuk mendapatkan daya yang lebih tinggi sehingga tingkat konsumsi bahan bahar lebih efisien. Sementara itu, untuk mengurangi emisi NOx, dipergunakan sistem Exhaust Gas Recilculation (EGR) dan SCR.

Dengan adanya berbagai tuntutan di atas, diperlukan bahan bakar yang sesuai untuk kendaraan bermesin diesel Euro-4. Dalam World Wide Fuel Charter (WWFC) telah ditetapkan spesifikasi bahan bakar yang sesuai untuk kendaraan berteknologi Euro-4, yaitu pada kategori 3 dan 4. Agar pembakaran sempurna terjadi, Cetane Number (CN) minimum adalah 53. Disini dapat diperoleh keuntungan dari penerapan B20, karena biodiesel mempunyai kemampuan menaikkan CN. Agar SCR tetap berfungsi dengan baik, kadar sulfur dalam bahan bakar biodiesel dibatasi maksimal 50 mg/kg. Dalam hal ini didapat pula keuntungan dari penerapan B20 karena biodiesel yang tidak mengandung sulfur akan menurunkan kadar sulfur dalam bahan bakar. Dengan berkurangnya 20% volume Solar dalam B20, emisi PM pun akan berkurang, mengingat biodiesel jauh lebih rendah menghasilkan PM dibanding B0.

Tentu saja masih banyak penyempurnaan yang harus dilakukan, dan semua itu memerlukan kerja sama antara academic-business-government (ABG) untuk terus menyempurnakan teknologi kendaraan, kualitas bahan bakar serta regulasi, agar terwujud kualitas udara yang semakin baik di Indonesia demi generasi penerus mendatang. Di sisi lain, masyarakat pun harus terus diedukasi untuk menggunakan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi kendaraannya, agar menghasilkan emisi sesuai batas ambang yang ditentukan. Ke depan mungkin diperlukan kewajiban uji emisi secara rutin bagi semua kendaraan bermotor agar udara bersih benar-benar tercipta di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga masyarakat semakin sehat dan cerdas.

http://industri.bisnis.com/read/20180904/44/834786/perspektif-konsistensi-penerapan-b20-tergantung-pemerintah

Kaltim Post | Selasa, 4 September 2018

Pengusaha Butuh Keyakinan

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah diminta segera memberi sosialisasi penggunaan bahan bakar biodiesel 20 persen (B20). Pasalnya, saat ini banyak pengusaha yang masih ragu karena belum tahu dampak penggunaan bahan bakar tersebut terhadap mesin kendaraan mereka. Dewan Pembina Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas Balikpapan Afiudin mengatakan, tepatnya 2015 lalu, sebenarnya Pertamina telah menjual BBM dengan kandungan biodiesel. “Saat ini kalau tidak salah hanya 10 persen. Namanya biosolar. Para pengusaha menerima, namun waktu itu ada kekurangannya,” ungkapnya, Senin (3/9).

Afiudin membeberkan, penerapan biodiesel sempat terganggu karena belum ada aturan yang menegaskan perusahaan dalam negeri harus menjual ke dalam negeri. Ketika harga CPO bagus, pengusaha lebih memilih menjual ke luar negeri ketimbang dikonsumsi dalam negeri yang harganya murah. Jadi, sempat beberapa waktu lalu, biosolar ini tidak dijual dengan alasan tidak ada pasokan CPO. “Sekarang kebijakannya jelas. Presiden sendiri yang mengeluarkan aturan. Sudah dijalankan September ini. Sebagian produksi CPO diharuskan untuk diolah di dalam negeri. Jadi, penjualan solar dengan kandungan biodiesel tidak perlu diragukan karena minimnya pasokan,” ungkapnya.

Ia menilai, Pertamina atau pemerintah sebaiknya segera memberikan sosialisasi dan kepastian bahwa bahan bakar campuran ini bagus untuk mesin. Pasalnya, dari pengalaman biosolar banyak pengusaha yang mengeluh. Khususnya pada mesin truk. Banyak yang mengeluh ketika naik gunung tarikannya menurun. Dan maintenance mesin justru lebih sering. Cost yang dikeluarkan justru bertambah. “Maksud pemerintah bagus. Tapi, perlu keyakinan bahwa campuran ini tidak apa-apa dan justru lebih baik. Belum lagi alat berat pasti banyak pertimbangan. Daripada mesin tidak awet justru memakan biaya lebih besar untuk perawatan,” seru pria yang juga memiliki usaha truk ini.

Ia menyebutkan, pengusaha tak ingin B20 merusak mesin saat digunakan. Selain itu, ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) juga harus meyakinkan jika B20 ini tidak apa-apa. “Mungkin di pusat, pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait B20. Namun, masih kurang mengingat pemerintah belum mempertemukan pengusaha truk dengan ATPM,” imbuhnya. Region Manager Communication dan CSR Kalimantan Yudy Nugraha mengatakan, Pertamina sebelumnya sudah menjual produk dengan campuran biodiesel. Namun sayang, ia enggan berbicara lebih banyak. “Yang pasti aturan pemerintah atau penugasannya akan kami jalankan,” tutupnya.

http://kaltim.prokal.co/read/news/339553-pengusaha-butuh-keyakinan.html

Republika | Selasa, 4 September 2018

Hino Motors Siap Ikuti Program B20

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) menyatakan sap mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah yakni implementasi program mandatori biodiesel 20 persen (B20). Implementasi B20 adalah perpaduan 20 persen dari minyak nabati dan 80 persen solar. Direktur penjualan dan Promosi HMSI Santiko Wardoyo menyatakan sejak program B20 dcanangkan, Hino sudah siap menggunakan B20 pasalnya kendaraan yang diproduksi Hino selalu mengalami pengembangan dan penyesuaian mengikuti kondisi yang ada di Indonesia. “Untuk itu bagi customer setia Hino tidak perlu khawatir, karena Hino telah lulus uji dan siap menggunakan bahan bakar biodiesel 20 persenatau B20,” kata Santiko dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (4/9).

Sejak tiga tahun yang lalu, Hino telah melakukan uji coba pada mesin common rail dengan metode uji engine bench test. Pengujian tersebut dilakukan di Balai Thermodinamika Motor dan Produksi (BTMP-BPPT) selam 400 jam dengan beban penuh pada putaran mesin maksimum yaitu 2.500 rpm selama 8 jam/hari. Metode uji coba ini disarankan langsung dari Jepang yaitu Hino Motor, Ltd. yang diklaim lebih memaksa mesin uhntuk performa mesin secara maksimal jiak dibandingkan dengan road test atau kondisi pemakaian aktual di jalan. Dari hasil test tersebut hanya ditemukan penyumbatan filter bahan bakar yang akibatkan oleh glicerol dan selulosa hasil belnding bahan bakar kelapa sawit dan solar, namun dengan kontrol dan perawatan yang rutinakan dapat mencegah atau diminimalisir penyumbatan filter tersebut dan hasilnya mesin Hino telah lulus uji menggunakan bahan bakar biodiesel B20.

Hasil uji coba sudah di dilaporkan ke Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kemitraan ESDM sebagai salah satu bentuk komitmen Hino mendukung kebijakan pemrintah. “Kami juga mengimbau kepada pemerintah untuk menyempurnakan proses pencampuran solar dan FAME agar meminimalisir efek samping yang ditimbulkan bagi kendaraan,” kata Santiko. Dengan dimulainya bahan bakar B20, pelanggan Hino direkomendasikan untuk sering mengecek kendaraannya. Ganti filter bawah setiap 10.000 km, bersihkan tangki bahan bakar setiap 3 bulan, dan tidak menggunakan bahan bakar lebih dari 3 bulan pengisian (jika kendaraan tersebut tidak beroperasi).

Kandungan air yang ada pada biodiesel cukup tinggi untuk itu pengurasan air yang ada di pre-fuel filter juga perlu dilakukan secara berkala pada bagian water separator (sedimentor) yang terdapat pada semua kendaraan Hino. “Dengan penggunaan bahan aB20, diharapkan pengusaha maupun pengemudi truk melakukan kontrol dan perawatan yang lebih rutin, ini dibutuhkan untuk mencegah atau meminimalisir penyumbatan filter sehingga kondisi kendaraan tetap terjaga dan bisnis dapat terus berjalan,” kata Santiko

https://www.republika.co.id/berita/otomotif/mobil/18/09/04/pejge5349-hino-motors-siap-ikuti-program-b20

Garduoto.Com| Selasa, 4 September 2018

Biodiesel 20 Akan Bermasalah Bagi Truk Dibawah Tahun 2016

GARDUOTO – Penetapan pemakaian Biodiesel 20 persen (B20) oleh Pemerintah, mendapatkan tanggapan dari Pengusaha Truk Ekspedisi Kyatmaja Lookman, Direktur Utama PT Lookman Djaja. “Terlepas dari segala keberatan yang sudah kita utarakan tetapi pemerintah tetap menjalankan kebijakan itu. Memang untuk kendaraan baru yang spectec nya sudah memenuhi B20 tidak akan ada masalah,” tegasnya. Untuk mengawal program ini pemerintah memberlakukan denda buat operator yang tidak melakukan termasuk pemasok bbm nya Rp. 6000 per liter. Dulu penerapan Biosolar walaupun sudah di tt di 2016 tapi penerapannya tidak pernah konsisten karena satu dan lain hal. Nyatanya di lapangan komposisi biosolar hanya B5 dan B10.

“Terus bagaimana kita menyikapi kebijakan ini. Investasi truk itu bukan investasi jangka pendek tetapi investasi jangka panjang. Di negara kita yang utilisasi truknya rendah 50rb km per tahun diperlukan 20 tahun untuk mencapai titik maksimalnya beda dengan negara lain yang utilisasinya tinggi,” papar Kyatmaja. Agen Pemegang Merek sendiri hanya bisa menjamin truk keluaran 2016 keatas sejak Perpres itu keluar. Lalu efeknya apa untuk truk lama? Truk lama yang tidak dilengkapi oleh water separator segera dipasang water separatornya. sifat biosolar yang mengikat air mengakibatkan air ini bisa tersedot ke ruang bakar.

Maka untuk menghindari terjadinya kerusakan mesin bagi truk-truk yang belum ada water separator filternya harus segera dipasang. Vital sekali water separator untuk mencegah kerusakan mesin karena kondensasi ataupun oknum-oknum nakal yang mencampurkan air ke tanki. Selanjutnya harus serung membersihkan tanki BBM. karena biosolar punya sifat detergensi yang tinggi dan juga korosif dia akan membersihkan kotoran yang ada di dalam tangki. Tidak hanya tangki BBM tapi tangki SPBU tangki Induk dsb. Untuk tangki BBM akan diperlukan coating untuk mencegah korosi di tangki BBM. Cek Filter reguler di awal Oktober. Stok yang tersedia sekarang mungkin hanya bisa bertahan 2 minggu setelah itu stok B20 yang akan ada di SPBU. Kotoran-kotoran eks tangki berpotensi memampatkan filter.

Percepat frekuensi penggantian oli dan filter oli solar dan sebagainya. Jangan menggunakan frekuensi penggantian rutin tapi percepat misal biasa 20rb km jadikan 15rb atau 10rb untuk mencegah terjadi Gel-ing di filter dan injector. “Sebagai pengusaha angkutan mungkin 4 hal tersebut yang bisa kita kerjakan untuk memitigasi dampak B20 ke kendaraan yang sudah ada itu belum biaya akibat lebih borosnya bbm, potensi kerusakan mobil, dsb. Biaya itu semua siapa yang tanggung?” tambah Kyatmaja.