+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Asyik! Pemerintah Gandeng Petani Kelapa Sawit

Rakyat Merdeka | Kamis, 9 Januari 2020

Asyik! Pemerintah Gandeng Petani Kelapa Sawit

Pengembangan program biodiesel yang dicanangkan pemerintah mendapat respon positif dari kalangan petani kelapa sawit. Program itu didukung dan mesti dikembangkan dengan melibatkan petani kelapa sawit. Hal itu juga ditegaskan Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM Andriah Feby Misnah, dalam pertemuan dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) beberapa waktu lalu. Pertemuan itu membahas keterlibatan petani secara langsung dalam produksi biodiesel (B20-B30). Jadi, bahan baku biodiesel berupa tandan buah segar (TBS) diminta disuplai langsung dari kebun petani ke pabrik biodiesel. “Saat ini pemerintah memikirkan bagaimana program biodiesel dengan bahan bakunya berasal dari petani sawit sekitar pabrik biodiesel. Sampai pada seberapa besar sawit rakyat mendukung program biodiesel pemerintah. Mulai dari pemanfatan CPO untuk konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD),” tutur Andriah. Untuk kebutuhan itu pula, lanjutnya, data potensi sebaran petani harus ada. Andriah mengatakan, pihaknya sudah menyurati Dinas Perkebunan di daerah. “Beberapa Dinas sudah merespon. Selain Dinas, kami juga ingin bekerjsama dengan asosiasipetani sawit seperti SPKS untuk menyediakan data petani yang siap mendukung program ini,” ujarnya.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyambut baik upaya pemerintah melibatkan petani Kelapa Sawit dalam pengembangan biodiesel. “Kami menyambut baik, jika petani Kelapa Sawit dilibatkan sebagai pemasok bahan baku pada program biodiesel (B20-B30),” ujarnya. Memang, lanjut Darto, selama ini ada kegelisahan petani Kelapa Sawit yang tidak bisa langsung memasok bahan baku ke pemerintah dan pabrik-pabrik. “Ini keinginan kami sejak lama. Harus ada transformasi rantai pasok yang selama ini merugikan petani sawit. Seharusnya koperasi petani langsung menjual kepada pabrik biodiesel,” ujarnya. Untuk itu, Darto mengatakan, petani Kelapa Sawit akan mempersiapkan diri untuk mengembangkan program biodiesel pemerintah. Proses bisa dimulai dengan pemetaan, legalitas petani sampai pada mendukung Program Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Sebagai langkah awal, dikatakan Darto, pihaknya akan mempersiapkan data petani sawit anggotanya yang berada di sekitar perusahaan yang memproduksi biodiesel. Selain itu, petani juga akan didampingi secara terus menerus untuk memperkuat kelembagan ko-perasinya sebagai wadah kerjasama perusahaan dan petani. “Kami harapkan juga ini jadi mandatori kepada industri biodiesel, petani langsung menjual langsung kepada pabrik biodiesel yang diatur dalam peraturan pemerintah” ujar Darto.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 9 Januari 2020
Gapki Optimistis RI Menang Lawan UE di WTO

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimistis Indonesia akan memenangi gugatan soal sawit di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Indonesia melanjutkan gugatan kepada UE ke tahap konsultasi di WTO atas kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE karena dianggap mendiskriminasi produk Kelapa Sawit Indonesia. Gugatan telah resmi dilayangkan RI ke WTO pada 15 Desember 2019. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang melanjutkan gugatan UE ke tahap konsultasi di WTO. Gapki optimistis terhadap posisi Indonesia yang dinilai kuat sehingga bisa memenangi gugatan terhadap UE di organisasi perdagangan tersebut. “Yang jelas, posisi kita (Indonesia) kuat. Mudah-mudahan dengan mediasi dan tahapan konsultasi, menunjukkan hasil yang positif,” kata Joko di Jakarta, Rabu (8/1). Joko menuturkan, posisi Indonesia jelas diberatkan dengan adanya aturan pelaksana RED II yang mengatego-rikan minyak Kelapa Sawit ke dalam komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) atau ber- isiko tinggi. “Sudah jelas bahwa kita keberatan atas perlakuan itu, sehingga kita mengajukan komplain. Ini kan prosesnya sudah berjalan dan tahap konsultasi itu sebenarnya mediasi. Kalau sudah selesai ya bagus, berarti akan lebih cepat,” kata Joko. Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang menjadi tuntutan di WTO. Indonesia akan menyelaraskan daftar pertanyaan tersebut satu per satu bersama tim kuasa hukum dan ditargetkan selesai pada 10 Januari 2020. “Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kami akan fokus terhadap hal-hal yang sifatnya sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian-perjanjian dagang dan fokus ke dalam materi dan substansi kepada apa saja yang dilanggar, yaitu diskriminasi,” kata Jerry.

Kemudian, pada 14 Januari 2020, Indonesia akan memasukan daftar pertanyaan tersebut ke WTO. Selanjutnya, Jerry bersama tim akan terbang ke Jenewa, Swiss, untuk mengikuti proses awal yakni konsultasi dengan UE untuk mendapatkan klarifikasi dan fakta komprehensif pada 28-29 Januri 2020. Konsultasi dengan UE perlu sesegera mungkin dilakukan karena tekanan Benua Biru terhadap komoditas Kelapa Sawit Indonesia semakin gencar. Dalam hal ini, Indonesia telah mendapat dukungan dari kementerian/lembaga terkait, asosiasi, dan pelaku usaha serta praktisi hukum untuk menghadapi UE ke panel WTO.

Metode Harus Dibantah

Sementara itu, peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bahwa pemerintah harus bisa membantah metode yang digunakan UE dalam mendiskriminasikan produk Kelapa Sawit Indonesia. “Ujungnya pasti isu lingkungan, kita harus bisa menjawab bahwa sawit merupakan energi yang ramah lingkungan. Maka itu kita harus bisa membantah metode yang mereka gunakan dalam mendiskriminasikan sawit, itu penting,” ujar dia seperti dilansir Antara. Heri mengemukakan dalam kebijakan RED II dan Delegated Regulation UE, minyak Kelapa Sawit masuk ke dalam kategori komoditas yang memi- liki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi. Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak Kelapa Sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan di UE, termasuk minyak Kelapa Sawit Indonesia. “Dalam kebijakan UE itu, saya melihat ada hal yang sifatnya berbau politis, soalnya mereka juga punya barang yang bisa subtitusi sawit. Salah satunya mereka punya bunga matahari, kedelai, dan rapeseed,” katanya. Padahal, minyak nabati yang dihasilkan dari rapeseed maupun minyak nabati lainnya juga memiliki risiko yang tinggi dari sawit. “Mereka hanya sedang berusaha untuk memproteksi sawit, karena produk mereka sebenarnya kalah kompetitif dengan sawit. Kalau saya lihat produk nabati UE harganya mahal dan produktivitasnya juga rendah sementara sawit cukup menjanjikan,” ucapnya. Karena itu, Heri berharap pemerintah telah mempersiapkan argumen-argumen ilmiah, mulai dari sisi lingkungan hingga ekonomi dalam menghadapi UE untuk kebijakan RED II dan Delegated Regulation UE di WTO. “Peluang menang atau tidak tergantung dari persiapan kita, kita harus mempersiapkan berupa argumen-argumen ilmiah yang dapat dijadikan alat untuk dialog ataupun gugatan,” katanya. Kemendag menyatakan telah menggunakan tim kuasa hukum internasional yang basisnya di Eropa untuk menghadapi UE untuk kebijakan RED II dan Delegated Regulation UE yang dianggap mendiskriminasikan produk Kelapa Sawit Indonesia di WTO.

Bisnis Indonesia | Kamis, 9 Januari 2020
CPO Lanjutkan Reli

Minyak Kelapa Sawit atau crude Palm Oil (CPO) diperkirakan melanjutkan reli pada pekan ini, seiring dengan pelemahan pasokan dan kenaikan harga minyak bumi. Analis PT Mirae Asset Sekuritas Andy Wibowo Gunawan mengatakan dalam risetnya bahwa harga CPO masih berpotensi untuk melanjutkan relinya pada pekan ini seiring dengan prediksi penurunan produksi CPO Malaysia, salah satu produsen CPO terbesar dunia. “Kami memproyeksikan produksi CPO Malaysia untuk periode Desember akan lebih rendah dari bulan sebelumnya, mungkin sentimen ini akan menimbulkan risiko kenaikan harga CPO global untuk pekan ini,” ujar Andy dikutip dari publikasi risetnya, Rabu (8/1). Adapun kemarin, Rabu (8/1), CPO mendekati level tertinggi dalam hampir 3 tahun bersamaan dengan reli harga minyak bumi dan kekhawatiran pasar tentang pelemahan pasokan. Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Rabu (8/1) hingga pukul 15.05 WIB, harga CPO untuk kontrak Maret 2020 di bursa Malaysia bergerak menguat 0,23% menjadi 3.049 ringgit per ton, bertahan bergerak di dekat level tertingginya sejak 2016. CPO telah melonjak sebesar 52 % sejak September 2019, didukung oleh optimisme atas permintaan biofuel yang kuat di Indonesia dan Malaysia, serta inventaris yang lebih lemah dan kekhawatiran tentang gangguan pasokan. Sepanjang 2019, harga CPO menguat secara impresif hingga 38,41%.

Berdasarkan jajak pendapat beberapa analis oleh Bloomberg, cadangan minyak sawit Malaysia kemungkinan turun ke level terendah dalam lebih dari 2 tahun pada Desember karena output turun ke level terendah dalam 18 bulan terakhir. Cadangan CPO Malaysia Desember 2019 diperkirakan turun sekitar 8,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya menjadi 2,07 juta metrik ton, level terendah sejak September 2017. Penurunan tersebut juga merupakan penurunan bulanan ketiga berturut-turut dan menjadi persediaan dengan level persediaan akhir tahun paling kecil sejak 2016. Selain itu, berdasarkan jajak pendapat tersebut, produksi CPO Malaysia juga turun 12,3% dari bulan sebelumnya menjadi 1,35 juta ton, penurunan ketiga berturut-turut dan tingkat produksi bulanan terlemah sejak Juni 2018. Perkiraan itu akan berarti produksi CPO Malaysia selama setahun penuh 2019 berada di sekitar 19,87 juta ton dan ekspor CPO Desember kemungkinan akan turun 5,7% menjadi 1,32 juta ton, memperpanjang penurunan untuk bulan kedua.

IMPOR INDIA

Di sisi lain, Pemerintah India meminta para penyuling dan pedagang CPO untuk menghindari pembelian dari Malaysia. Mengutip Reuters, hal itu dilakukan oleh Pemerintah India karena protes keras dari Pemerintah Malaysia terkait persoalan Khasmir dan hukum kewarganegaraan di India. Adapun, persediaan CPO Malaysia diperkirakan melonjak jika India mengurangi pembelian dan harga akan gagal untuk melanjutkan relinya yang baik pada tahun ini, mengingat India merupakan konsumen terbesar di dunia. “Dalam pertemuan hari Senin, kami diberitahu secara lisan untuk menghindari pembelian minyak sawit dari Malaysia,” ujar salah satu pejabat yang menghadiri pertemuan di New Delhi.

The JakartaPost | Kamis, 9 Januari 2020
RI to Discuss Biofuel Duties With EU At End Of This Month

Indonesia is set to meet the European Union in a consultation meeting at the end of this month to discuss the latter\’s biofuel import duties, according to a high-ranking Indonesian official. The two parties have sued each other at the World Trade Organization as trade relations between the two jurisdictions simmer. The eurozone filed a lawsuit with the WTO on Nov. 22 to challenge Indonesia\’s nickel ore export ban. Indonesia followed suit by disputing the EU\’s import duties on Palm Oil and biofuel on Dec. 8. “We will have a consultation forum that will kick off on Jan. 30,” Trade Deputy Minister Jerry Sambuaga said during a press conference in Jakarta on Tuesday. The deputy minister is scheduled to meet with the EU delegation in Geneva, Switzerland, from Jan. 28 to 31. Currently, the government was strengthening coordination across ministries to explore and prepare its case prior to the meeting, he said. Jerry emphasized that Indonesia\’s lawsuit against the EU was not a form of retaliation and that it was only a response to the bloc\’s “discriminatory regulation”. “We reject any forms of discrimination,” Jerry said. “This is against the free trade principles of openness, impartiality and consistency.”

He went on to say that the import duties were not in line with provisions in the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), which is still in discussions.The EU duties, which will remain in place for five years, range from 8 to 18 percent for Indonesian exporters of biofuel made from vegetable oils and animal fats. The new measure follows the European Commission\’s findings that Indonesian producers sold biodiesel at unfairly low prices due to government grants, tax exemptions and access to raw materials below market prices. Previously, the European Commission, the EU\’s executive arm, adopted Renewable Energy Directive II (RED II) which categorizes Palm Oil and biofuel from Palm Oil as an unsustainable product and lays out plans to phase out its use in biofuels by 2030. The ministry\’s director for trade security, Pradnyawati, said Indonesia had hired” a Brussels-based law firm as well as Indonesian lawyers to defend its case at the WTO dispute settlement body.”Hopefully we can reach a mutually agreed solution during the consultation meeting, so we won\’t need adjudication by the WTO panel,” she said. If within 60 days no agreement is reached, the process should continue with two trials that would be three months apart, she added. The proceedings are expected to last for one-and-a-half years.According to Statistics Indonesia, Indonesia\’s export value of Palm Oil and biofuel to the EU has declined by 6.93 percent from 2013 to 2018. From January to October 2019, the value of the export was recorded at US$957 million, down 8.63 percent compared to the $1.07 billion over the same period in 2018. Over the period, Indonesia\’s overall export value of Palm Oil and biofuel also decreased by 9.33 percent year-on-year (yoy) to $3.36 billion.

Neraca | Kamis, 9 Januari 2020
Masalah Kelapa Sawit, Indonesia Siap Hadapi UE di WTO

Keseriusan Indonesia dalam melindungi komoditas pekerbunan kelapa sawit tidaklahmain-main. Artinya Indonesia siap menghadapi Uni Eropa (UE) pada sidang Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membenarkan bahwa pihaknya telah siap menghadapi UE atas kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE yang telah mendiskriminasikan kelapa sawit. “Kami menentang diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Kami sudah menyiapkan daftar pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tuntutan kami ke WTO,” kata Jerry.Sehingga dalam hal ini, Jerry akan menyelaraskan daftar pertanyaan tersebut satu per satu bersama tim kuasa hukum dan ditargetkan selesai pada 10 Januari 2020. “Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kami akan fokus terhadap hal-hal yang sifatnya sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian-perjanjian dagang dan fokus ke dalam materi dan substansi kepada apa saja yang dilanggar, yaitu diskriminasi,” terang Jerry. Artinya, Jerry menegaskan, Indonesia pada 14 Januari 2020, akan memasukan daftar pertanyaan tersebut ke WTO. Kemudian tim akan terbang ke Jenewa, Swiss, untuk mengikuti proses awal yakni konsultasi dengan Uni Eropa untuk mendapatkan klarifikasi dan fakta komprehensif pada 28-29 Januri 2020.

“Kick off itu tanggal 30 Januari 2020 sampai 31 Januari 202. Sebelumnya kami akan rapat kembali di Jenewa untuk menguatkan semuanya,” ucap Jerry. Namun, Jerry mengakui pihaknya juga akan berkonsultasi UE. Hal ini perlu dilakukan sesegera mungkin lantaran tekanan dari UE terhadap komoditas kelapa sawit semakin gencar. Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menambahkan pihaknya juga akan melibatkan tim kuasa hukum dari dalam negeri untuk mengawal tim kuasa hukum internasional sebagai upaya pembelajaran. “Tim kuasa hukum internasional itu juga harus dikawal oleh tim lawyer dalam negeri sebagai proses pembelajaran. Sehingga kami melakukan bidding juga di dalam negeri. Sehingga membutuhkan waktu. Jadi setahun bisa selesai,” tutur Pradnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Dr. Tungkot Sipayung menambahkan UE akan memasang tarif impor sekitar 8-18 persen biodiesel sawit dari Indonesia mulai Januari 2020. Tarif impor berupa pungutan impor ( import levy) ini oleh EU sebagai anti subsidi biodiesel sawit Indonesia. kebijakan pungutan ekspor CPO yang kemudian sebagian digunakan untuk membiayai mandatori B20 menjadi B30, fasilitas dikawasan berikat, dituding sebagai subsidi biodiesel sawit.

“Tudingan subsidi biodiesel sawit oleh EU yang demikian bukan hal yang baru. Tudingan serupa tahun 2013 juga dilakukan EU dan tidak terbukti melalui gugatan RI di WTO,” kata Tungkot. Lebih lanjut, Tungkot mengakui EU saat ini sedang galau karena sikapnya yang selalu mendua. Ingin menurunkan emisi, tapi tidak mau menurunkan kesejahteraan. Ingin minyak nabati impor yang sertifikasi sustainable, minyak rapeseed sendiri tidak ada sertfikasi sustainable. “Bahkan produksi CSPO ( CPO yang sustainable) hanya 40 persen terserap EU. Ingin mengganti fosil fuel (karena kotor) dengan biofuel, tapi takut ketahanan pangan EU terganggu ( food-fuel trade off),” terang Tungkot. Solusi EU untuk atasi trade off tersebut, menurut Tungkot adalah impor biodiesel seperti biodiesel sawit. Ini juga dipersoalkan karena kehadiran biodiesel sawit di EU mendesak biodiesel rapeseed dari EU sendiri. “Maka, dirancanglah kebijakan menghadang masuknya biodiesel sawit ke EU. Mulai dari non tarif barrier ( dikaitkan dengan deforestasi, ILUC) hingga tarif impor. EU tuduh biodiesel sawit RI dumping karena disubsidi, pada hal kebun rapeseed dan biodiesel rapeseed EU juga disubsidi baik subsidi langsung maupun subsidi tak langsung,” papar Tungkot.

Memang, Tungkot membenarkan EU salah satu negara promotor free trade WTO, ketika free trade mengancam produk domestiknya seperti biodiesel rapeseed, ludah sendiri dijulat kembali dengan memasang berbagai non tariff barrier. Susah memang menghadapi orang yang sedang galau. inkonsistensi sikap selalu muncul bahkan sering sikap mendua. Ibarat main sepak bola gawangnya pindah- pindah begitulah prilaku EU menghadapi gempuran sawit termasuk biodiesel sawit. “EU menuduh sawit high risk, sebetulnya EU sendiri high risk dengan sikapnya yang mendua dan inkonsisten. Ketidakpastian ( uncertainty) kebijakan jauh lebih berisiko dalam perdagangan dunia,” kata Tungkot. . Artinya Tungkot menegaskan, manfaat perdagangan ( gain trade) yang melatarbelakangi WTO hanya mungkin terjadi dengan prinsip win win. EU juga mengekspor produknya ke Indonesia seperti Air Bus, maka EU juga sebaiknya tidak menghambat ekspor minyak sawit termasuk biodiesel Indonesia ke EU. “Jadi pertikaian perdagangan ( trade war) akan melahirkan kerugian bersama baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan,” tegas Tungkot.
http://www.neraca.co.id/article/126601/masalah-kelapa-sawit-indonesia-siap-hadapi-ue-di-wto