+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Aturan Sanksi Terkait Biodiesel Ditargetkan Rampung Pekan Ini

CNN Indonesia | Senin, 1 Oktober 2018

Aturan Sanksi Terkait Biodiesel Ditargetkan Rampung Pekan Ini

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyusun aturan teknis pengenaan sanksi bagi badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BUBBM) dan badan usaha produsen Bahan Bakar Nabati (BUBBN) yang mangkir dari mandatori campuran biodiesel 20 persen pada minyak Solar (B20). “Ini untuk mengelaborasi mekanismenya (pengenaan sanksi) seperti apa. Mulai dari pemeriksaan administratif, pemanggilan pihak-pihak terkait, dan kalau diperlukan ada pengecekan lapangan,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana di sela Perayaan Hari Pertambangan dan Energi di kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, BUBBM yang tidak melakukan pencampuran dan/atau BUBBN yang tidak dapat memberikan suplai fame akan dikenakan denda sebesar Rp6 ribu per liter. Aturan tersebut juga akan merinci kondisi kahar yang memungkinkan pengecualian pengenaan sanksi, seperti kondisi cuaca dan ombak. “Kalau ombaknya tinggi banget, mungkin itu bisa kahar, tetapi harus dibuktikan,” jelasnya. Rida mengungkapkan pemerintah sebenarnya tidak ingin memberlakukan denda, tetapi pemerintah ingin badan usaha lebih disiplin.

Pemerintah, lanjut Rida, menargetkan aturan teknis mengenai pengenaan sanksi bakal rampung pada akhir bulan ini. Namun, teknis pengenaan sanksi tetap diberlakukan bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran sejak 1 September 2018. “Yang sudah telat bukan berarti bebas, kan pemeriksaan administrasi tetap ada,” katanya. Secara terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengungkapkan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan perluasan mandatori B20 yang berlaku sejak 1 September 2018 lalu, termasuk sanksi. Pasalnya, hingga kini, masih ada sejumlah Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina yang belum menerima pasokan biodiesel. “Kami harus mengecek, produsen BBN yang mana yang tidak mengirim (biodiesel), masalahnya apa. Kalau memang salah, kami akan denda,” tandas dia.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180930160713-85-334440/aturan-sanksi-terkait-biodiesel-ditargetkan-rampung-pekan-ini

Bisnis Indonesia | Selasa, 2 Oktober 2018

Pertumbuhan Pasar CPO Masih Stagnan

OLAHAN KELAPA SAWIT

JAKARTA – Pasar ekspor produk minyak kelapa sawit [crude palm oil/CPO) dan turunannya diyakini masih stagnan di tengah upaya pemerintah untuk memacu serapan stok domestik melalui program Biodiesel B20. Analis produksi kelapa sawit Cofco International Roby Fauzan menyebutkan kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya diperkirakan belum membaik setidaknya hingga Oktober. Pasalnya, tiga negara utama pengimpor CPO asal Indonesia yakni India, China dan Uni Eropa belum menunjukkan tanda-tanda membuka pasarnya lebih lebar terhadap komoditas tersebut. Menurutnya, kendati China mulai berminat menyerap minyak kelapa sawit dari Indonesia, permintaan dari negara tersebut masih terbatas. Di sisi lain, Indonesia belum dapat membuka negara pasar baru untuk menyerap produksi minyak kelapa sawitnya.

“Kondisi Indonesia ini berbanding terbalik dengan Malaysia. Data kami menyebutkan, ekspor CPO mereka pada September meningkat 52% dari Agustus. Sementara itu, ekspor Indonesia saya lihat September masih akan cenderung tumbuh tetapi moderat,” katanya. Senin (1/10). Kenaikan ekspor Malaysia tersebut, menurut Roby disebabkan oleh pengapalan CPO ke negara importir nontradisional mereka yakni Iran dan sejumlah negara di Afrika. Di sisi lain, Malaysia saat ini telah membebaskan pungutan ekspor CPO demi memberikan insentif yang lebih menarik bagi para eksportir. Maka dari itu, itu dia mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka promosi dagang ke negara-negara pengimpor minyak diesel untuk ekspor biodiesel.

Dia juga berharap pemerintah menurunkan atau membebaskan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) Kelapa Sawit terutama minyak goreng kemasan. Pasalnya, permintaan akan produk bernilai tambah tersebut cukup besar di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Adapun, berdasarkan keterangan resmi Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) sepanjang Agustus lalu, volume ekspor CPO, PKO dan turunannya serta oleochemical dan Biodiesel kembali membukukan rekor tertinggi sepanjang sejarah ekspor bulanan. Pada Agustus, ekspor komoditas tersebut mencapai 3,3 juta ton atau naik 2% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,22 juta ton. Khusus untuk CPO, PKO dan turunannya Gapki mencatat capaian pada Agustus merupakan volume ekspor tertinggi sepanjang 2018 yaitu mencapai 2,99 juta ton.

“Namun, secara year on year [yoy] kinerja ekspor dari Januari-Agustus mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun lalu. Selain itu, permintaan pasar global yang tinggi akan minyak sawit masih belum mampu mengerek harga CPO global,” ujar Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono, Senin (1/10). Dia berujar, sepanjang Januari-Agustus tahun ini ekspor CPO mencapai 19,96 juta ton atau turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 20,43 juta ton. Gapki mengklaim, harga CPO global yang rendah pada Agustus lalu dimanfaatkan oleh pedagang untuk membeli CPO dengan jumlah besar. Mukti menyebutkan, tingginya ekspor produk minyak sawit dan implementasi kewajiban B20 belum mampu mengurangi penurunan stok minyak sawit secara signifikan di dalam negeri. Maka dari itu, dia berharap pemerintah diharapkan dapat mengakselerasi implementasi perluasan B20 terhadap non-PSO agar dapat menyerap CPO di dalam negeri dalam jumlah yang signifikan,

Investor Daily Indonesia | Selasa, 2 Oktober 2018

Ekspor Minyak Sawit Agustus Tembus 3,3 Juta Ton

JAKARTA – Ekspor minyak sawit nasional pada Agustus 2018 mencapai 3,30 juta ton, atau naik 2,48% dari bulan sebelumnya yang hanya 3,22 juta ton. Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang relatif rendah di pasar global telah mendorong para trader untuk membeli sebanyak-banyaknya komoditas tersebut. Sepanjang Agustus 2018, rata-rata harga CPO hanya mencapai US$ 557,50 per metrik ton (mt), terendah sejak Januari 2016. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) merilis, ekspor minyak sawit pada Agustus 2018 mencapai rekor tertinggi Ekspor minyak sawit Indonesia (CPO, palm kernel oil/VKO, dan turunannya), oleokimia, dan Biodiesel mencapai 3,30 juta ton pada Agustus 2018, atau naik 2,48% dari Juli 2018 yang tercatat 3,22 juta ton. Khusus ekspor CPO, PKO, dan turunannya juga tercatat sebagai angka ekspor tertinggi sepanjang 2018 yakni mencapai 2,99 juta ton. Namun secara akumulasi, ekspor minyak sawit pada Januari-Agustus 2018 turun 2%, yakni dari 20,43 juta ton pada periode sama 2017 menjadi 19,96 juta ton.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menjelaskan, pembelian CPO dan produk turunannya pada Agustus 2018 paling tinggi dicatatkan oleh India yang mencapai 823 ribu ton atau meningkat sekitar 26% dari bulan sebelumnya. Hal ini merupakan volume tertinggi sepanjang sejarah perdagangan minyak sawit Indonesia dengan India. Peningkatan impor CPO dan produk turunannya juga dibukukan Tiongkok sebesar 26%, lalu Amerika Serikat (AS) naik 64%, negara-negara Afrika tumbuh 19%, dan Pakistan meningkat 7%. Hanya saja, lanjut Mukti, permintaan minyak sawit yang tinggi masih belum mampu mengerek harga CPO global. Di sisi lain, harga CPO global yang rendah dimanfaatkan oleh trader untuk membeli sebanyak-banyaknya. Sepanjang Agustus 2018, harga bergerak di kisaran USS 542,50r577,50 per mt dengan rata-rata USS 557.50 per mt. “Ini merupakan harga terendah yang dibukukan sejak Januari 2016. Harga CPO global terus tertekan karena harga minyak nabati lain yang sedang jatuh, khususnya kedelai dan stok minyak sawit yang cukup melimpah di Indonesia dan Malaysia,” tutur Mukti di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, lanjut Mukti, impor dari kawasan Uni Eropa (UE) tercatat turun sebesar 10% dan diikuti Bangladesh yang terpangkas 62%. Penurunan permintaan oleh UE karena masih tingginya stok minyak rapeseed dan minyak bunga matahari. “Sedangkan permintaan Bangladesh mengalami penurunan yang drastis karena pada bulan sebelumnya telah melakukan impor yang tinggi, sehingga stok menumpuk,” kata Mukti. Terkait produksi, lanjut dia, pada Agustus 2018 mencapai 4,06 juta ton atau menurun sekitar 5% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,28 juta ton. Penurunan produksi terjadi karena faktor iklim dan pola produksi bulanan. Juga, kemungkinan disebab-

kan petani tidak memanen dengan maksimal karena harga yang rendah. Namun demikian, secara year on year, produksi CPO dan PKO pada periode Januari-Agustus 2018 mencapai 30,67 juta ton atau naik 19% dari periode sama 2017 yang mencapai 25,85 juta ton. Sementara stok nasional masih cukup tinggi, sehingga di beberapa tempat mempengaruhi perdagangan CPO maupun tandan buah segar (TBS). Sementara itu. Wakil Ketua Umum III Gapki bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang pada seminar tentang Sustainable Palm Oil yang digelar Eurocham di Jakarta, Kamis (27/9), memaparkan, pergerakan harga CPO sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu membuktikan bahwa harga sawit berperan untuk* perekonomian dan kesejahteraan petani.

Lampost | Senin, 1 Oktober 2018

Jaga Kualitas Biodiesel

PEMERINTAH mengambil langkah strategis menghemat devisa untuk menanggapi penguatan dolar Amerika Serikat. Dalam hal energi pemerintah mengubah Peraturan Presiden No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perpres tersebut yang mengatur pemakaian bahan bakar biodiesel 20 (B20) menggunakan minyak kelapa sawit. Sebelum direvisi, B20 hanya wajib digunakan untuk kendaraan yang mendapatkan subsidi atau public service obligation (PSO). Aturan tersebut mewajibkan kendaraan PSO dan non-PSO bermesin diesel sejak 1 September 2018 menggunakan B20. Kebijakan itu digunakan untuk menyehatkan neraca pembayaran sehingga dalam waktu dekat defisit neraca perdagangan dapat dikurangi.

Kebijakan tersebut patut didukung. Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 11,92 juta hektare pada 2016, memiliki surplus CPO yang besar. Industri pun mengalami kebingungan untuk pemanfaatannya. Kita apresiasi pemerintah bergerak cepat mengambil kebijakan itu. Meski demikian, peneliti teknik mesin jauh-jauh hari mengimbau untuk lebih memperhatikan mutu campuran biodiesel, jika kualitasnya kurang baik akan menimbulkan bakteri. Asumsinya, sifat campuran yang mudah menyerap air membuat bakteri dapat tumbuh dan menyebabkan campuran nabati dan diesel terpisah. Dampak dari proses tersebut akan menghasilkan endapan dan asam yang akan menyumbat saringan bahan bakar.

Penggunaan B20 sebagai bahan bakar dinilai dapat mempercepat pergantian saringan bahan bakar, risiko kerusakan injektor, dan kemungkinan lebih sering menguras tangki bahan bakar kendaraan. Hal itu jelas tidak menguntungkan bagi konsumen. Dampak negatif tersebut tentu berpotensi meningkatkan pengeluaran pelaku usaha karena mesti lebih rutin dalam servis berkala dan pergantian suku cadang. Selain itu, nilai manfaat kendaraan untuk bekerja bisa berkurang. Keraguan akan kualitas biodiesel tersebut bahkan sempat dibahas dalam rapat kebijakan pemerintah bersama agen pemegang merek (APM), pengurus Gaikindo, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, dan DPP Organda.

Meski ditengarai memiliki dampak negatif, Pertamina telah menjamin kualitas bahan bakar biodiesel B20 (campuran solar 80% dan minyak sawit 20%) untuk sektor subsidi dan nonsubsidi. Jaminan tersebut untuk menjawab keraguan kalangan swasta. Manajemen PT Pertamina menyatakan tidak ada penurunan kualitas atau perubahan struktur dalam pencampuran 20% biodiesel dan 80% Solar. Solusi yang diharapkan tentunya dapat menjawab kekurangan yang dimiliki B20 sebagai bahan bakar.

Mandatori Biodiesel B20 merupakan rencana strategis mendorong ekspor dan menekan impor agar defisit neraca berjalan segera pulih. Dengan kebijakan ini permintaan solar dalam negeri akan berisi minyak sawit sehingga impor solar berkurang 20%. Kita menantikan komitmen pemerintah mengawal dan menjaga mutu biodiesel B20 dengan harapan memiliki kualitas seelok dengan solar. Jangan sampai kebijakan ini justru kian memberatkan kalangan swasta di saat kondisi ekonomi kian sulit.

http://www.lampost.co/berita-jaga-kualitas-biodiesel.html

Okezone | Senin, 1 Oktober 2018

‘Nakal’ Tak Jalankan B20, 6 Badan Usaha Siap Didenda

JAKARTA – Pemerintah mengidentifikasi enam badan usaha (BU) akan dikenakan denda baik BU Bahan Bakar Nabati (BBN) maupun BU BBM. Adapun besarnya denda yang sedang dalam penyusunan SOP mandatori Biodiesel 20% (B20) sebesar Rp6 ribu per liter. “Ada 5 BU BBN dan BU BBM 1. Itu kan baru dugaan,” ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Kemenko Perekonomian seperti dikutip Harian Neraca. Menurut dia, indikator yang menjadi perhitungan dalam pengenaan denda adalah bahwa faktanya masih ada badan usaha yang masih menyalurkan B0 atau BBM jenis Solar tanpa kandungan persen minyak kelapa sawit (Fatty Acid Methyl Ester-FAME) sama sekali.

“Itu fakta B20 belum disalurkan semua, yang jual BBM kan BU BBM. Nah, dari situ baru dugaan kami, apakah BU BBM atau BU BBN yang mereka enggak kirim. Tadi baru kaya gitu, baru kami identifikasi” ujar Djoko. SOP pengenaan denda ini baru akan resmi terbentuk pada minggu depan. Bersamaan dengan itu, akan tersusun dengan pasti tim pendalaman identifikasi pelanggar mandatori B20. “Minggu depan insyaallah SOP-nya kami selesaikan. Lalu, kami bikin rekening untuk denda ini mau setor kemana, kan belum itu,” tutur dia. Mandatori B20 berlaku sejak 1 September baik untuk public service obligation (PSO) dan Non-PSO, bersamaan dengan mandatori ini ditetapkan denda Rp6 ribur liter terhadap solar yang tidak mengandung 20% bahan bakar nabati dari kelapa sawit (B0).

Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Regulasi turunannya berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sebagai informasi, Badan Usaha yang telah berkomitmen untuk menjalankan mandatori B20 adalah 11 BU BBM, yaitu PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Exxonmobil, PT Jasatama, PT Petro Andalan Nusantara, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas.

Kemudian, 19 BU BBM yang akan diberikan alokasi volume biodiesel, yaitu PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Industri, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Bayas Biofuels, PT LDC Indonesia, PT SMART Tbk, PT Tunas Baru Lampung, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantara dan PT Sukajadi Sawit Meka.

Aturan terhadap badan usaha yang akan dikenakan denda Rp6 ribu per liter itu terkait dengan terhambatnya pelaksanaan mandatori Biodiesel 20% (B20). Menurut Deputi III Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Montty Girianna, pemerintah sedang menimbang ketidakpatuhan badan usaha dalam melaksanakan mandatori B20. “Kalau lalai sesuai dalam peraturan dikasih denda, tapi harus cek dulu apakah itu karena kelalaian atau kah karena memang keadaan yang di luar kontrol mereka,” ujarnya. Menurut Montty, nantinya akan ada tim yang dibentuk untuk memverifikasi hal tersebut, salah satunya dari jajaran Kementerian ESDM. “Nanti tim Pak Jonan (Menteri ESDM Ignasius Jonan) akan melihat dan melakukan verifikasi apakah ini force mager atau bukan, atau kah ini kesalahan badan usaha, nah itu nanti sesudah itu kan kemudian sudah taju berapa dendanya,” ujar Montty. Menurut dia, indikator pengenaan denda ada bermacam-macam. Misalnya, Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Nabati (BBN) melanggar kesepakatan volume pengiriman FAME ke pihak BU BBM. Dalam kasus ini, lanjut dia, bisa saja sebenarnya FAME sudah dipasok ke Terminal BBM (TBBM) di BU BBM, tapi tidak diolah ke dalam Solar. “Enggak dicampur oleh perusahaan yang harusnya mencampur, malah diam aja dan malah dia kirim Solar,” ujar Montty.

Mandatori B20 mulai dijalankan per 1 September 2018, baik untuk mesin yang memiliki skema public service obligation (PSO), yang sering disebut subsidi, maupun Non-PSO. Saat itu juga, pemerintah sudah tidak mengizinkan adanya BBM jenis Solar yang tanpa kandungan FAME atau disebut Biodiesel 0 persen.

https://economy.okezone.com/read/2018/10/01/320/1957970/nakal-tak-jalankan-b20-6-badan-usaha-siap-didenda