+62 2129380882 office@aprobi.co.id

B-30 Siap Diterapkan Mulai 1 Januari 2020

Kompas | Selasa, 3 Desember 2019

B-30 Siap Diterapkan Mulai 1 Januari 2020

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan, berdasarkan hasil uji, pemakaian solar bercampur biodiesel 30 persen atau B-30 dinyatakan layak dan siap diterapkan mulai 1 Januari 2020. Pemakaian biodiesel sebagai bahan bakar nabati diandalkan pemerintah untuk menekan defisit pada neraca perdagangan migas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikutip Senin (2/12/2019), neraca perdagangan migas pada Januari-Oktober 2019 defisit 7,27 miliar dollar AS. “Berdasarkan hasil uji jalan, uji performa kendaraan, serta monitoring dan evaluasi tim, kami nyatakan B-30 siap digunakan pada mesin kendaraan mulai 1 Januari 2020,” ujar Kepala Balitbang Kementerian BSDM Dadan Kusdiana.

Otomotifnet.com | Senin, 2 Desember 2019

Solar B30 Mulai Distribusi, Lebih Cepat Satu Bulan, Salurannya Khusus

Saat ini, Biosolar yang beredar di SPBU Pertamina punya kandungan 20%, atau biasa disebut Solar B20. Pemerintah mencanangkan pemberlakuan B30 pada Januari 2020. Namun ternyata perusahaan plat merah tersebut justru sudah mendistribusikan B30 satu bulan lebih cepat dibanding keinginan pemerintah. Salah satu SPBU Pertamina yang sudah siap dengan B30 ada di Cilandak KKO, Jaksel. Terpampang jelas pengumuman kalau di SPBU tersebut sudah tersedia B30. B30 sendiri merujuk kandungan fatty acid methyl ester (FAME) yang dicampur dengan Solar sebesar 30%. Menurut Fajriyah Usman, hal ini punya dampak yang signifikan untuk Indonesia. “Percepatan implementasi B30 akan membawa perubahan positif ke berbagai sektor. Baik dari sisi kemandirian energi nasional hingga multiplier effect terhadap sektor perkebunan dan dampak lingkungan,” kata wanita yang menjabat sebagai VP Corporate Communication Pertamina ini. FAME yang berasal dari kelapa sawit ini untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam di Indonesia. Sehingga bisa menjaga kestabilan harga kelapa sawit di tingkat petani. “Harga Biosolar dengan kandungan B30 ini tidak berubah dari sebelumnya. Sehingga masyarakat dapat membelinya dengan harga yang sama,” tambahnya Menjadi pertanyaan, yakni kesiapan kendaraan-kendaraan bermesin diesel untuk ‘menenggak’ minuman Biosolar B30. Ternyata, berbagai pihak agen pemegang merek yang punya produk bermesin diesel menyatakan tidak terlalu bermasalah.“Untuk truk Volvo, kita tidak ada masalah dengan B30. Dari factory memang sudah dipasangkan fuel system yang didesain untuk B30,” ungkap Justinus Ade Sanjaya, Sales Engineer Manager PT Wahana Inti Selaras, distributor truck dan bus Volvo. Dengan saluran bahan bakar yang khusus untuk bisa B30 membuat produk siap diterima pasar.

https://otomotifnet.gridoto.com/read/231939189/solar-b30-mulai-distribusi-lebih-cepat-satu-bulan-salurannya-khusus

Tribunnews | Senin, 2 Desember 2019

Jokowi: Masih Banyak yang Senang Impor Minyak, Untuk Bagi-bagi Keuntungan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat masih banyak pihak yang senang impor minyak, dibanding melakukan terobosan mengurangi pemakaian komoditas tersebut. “Masih banyak yang seneng impor minyak. Gampang, menyelesaikan masalah dengan impor, itu paling mudah. Untungnya juga gede bisa dibagi ke mana-mana (kalau impor),” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019). Untuk menekan impor minyak, kata Jokowi, instansi terkait harus memaksimalkan sumur-sumur minyak di berbagai daerah, bukan malah menggantungkan impor minyak dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Kita juga miliki sumur-sumur minyak yang bisa berproduksi ditingkatkan. Kalau betul-betul kurang, baru impor, bukan menggantungkan terus pada impor,” papar Jokowi. Jokowi melihat, sudah 30 tahun lebih tidak ada pembangunan kilang minyak baru. Padahal, hal ini bermanfaat banyak, baik meningkatkan produsi minyak maupun produk turunannya. “Petrochemical itu bisa langsung larinya ke mana-mana, masa kita masih impor petrokimia, padahal kesempatan untuk membikin itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan. Ini ada apa? Ini yang mau kita selesaikan ini,” ujar Jokowi. Selain itu, program campuran biodiesel 20 persen dengan solar 80 persen (B20) hingga B50 jika dijalankan secara berkelanjutan, Jokowi menyakini ke depan impor minyak dapat ditekan dan bisa menaikan harga minyak kelapa sawit. “Problem kita bertahun-tahun itu defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, tidak selesai-selesai karena kita tahu namanya impor migas (minyak dan gas) gede banget,” tuturnya.

https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/02/jokowi-masih-banyak-yang-senang-impor-minyak-untuk-bagi-bagi-keuntungan

CNBC Indonesia | Senin, 2 Desember 2019

Ada Euforia Penggunaan Biofuel, Harga CPO Diproyeksi Naik

Program penggunaan Biofuel dinilai Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani dapat menambah serapan terhadap produksi CPO dalam negeri hingga 4 juta ton dan dapat menjadi sentimen positif bagi peningkatan harga CPO. Dimana harga CPO dapat mencapai USD 550 per ton sebagai efek dari euforia terhadap program biodisel. Selengkapnya saksikan dialog Maria Katarina dan Head of Research CNBC Indonesia, Arif Gunawan dengan Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Senin, 02/12/2019).

https://www.cnbcindonesia.com/market/20191202171826-19-119674/ada-euforia-penggunaan-biofuel-harga-cpo-diproyeksi-naik

Tempo | Senin, 2 Desember 2019

BI Sebut Program B20 Penyelamat Defisit Neraca Perdagangan

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan bahwa program B20 merupakan salah satu penyelamat bagi kondisi neraca perdagangan yang terus defisit. Dia mengatakan dengan program B20 yang telah berjalan defisit minyak dan gas (migas) bisa ditekan. “Untung saja program B20 sudah jalan, jadi kalau lihat impor minyak dan gas itu turunnya signifikan. Jadi sudah ada efeknya, itu agak mengurangi defisit di neraca perdagangan kita,” ujar Destry di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2019. Adapun neraca perdagangan Indonesia sepanjang Oktober mengalami surplus sebear US$ 0,16 miliar. Kondisi tersebut membaik dari bulan sebelumnya yang mengalami defisit sebesar US$ 0,16 miliar. Perbaikan neraca dagang tersebut, didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan non migas serta sejalan dengan ekspor nonmigas terus membaik. Sedangan defisit neraca migas tercatat meningkat karena impor migas yang ikut meningkat secara bulanan. Kendati impor meningkat secara bulanan, secara tahun kalender impor migas dari Januari hingga Oktober justru terus berkurang. Dari sebelumnya US$ 10,82 miliar menjadi US$ 7,27 miliar dibandingkan year to date pada 2018. Namun, secara kumulatif sampai dengan Oktober 2019, defisit neraca perdagangan migas membaik menjadi 7,27 miliar dolar AS, dibandingkan dengan 10,82 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya. “BI memandang surplus neraca perdagangan itu memperkuat ketahanan perekonomian. Ke depan, BI akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah lembaga terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko.

https://bisnis.tempo.co/read/1279248/bi-sebut-program-b20-penyelamat-defisit-neraca-perdagangan/full&view=ok

Neraca | Senin, 2 Desember 2019

Pemerintah Siap Berantas Mafia Migas

Maraknya mafia di industri minyak dan gas (migas), maka pemerintah komit untuk memberantasnya guna mengurangi impor guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam memberantas mafia di industri migas. Hal ini penting guna memperkuat perekonomian dalam negeri dengan cara mengurangi impor, termasuk diantaranya migas. “Ada yang tidak mau diganggu impornya, baik minyak maupun LPG. Ini yang mau saya ganggu,” ucap Jokowi. Sehingga Jokowi mengakui, salah satu cara untuk mengurangi impor tersebut yaitu dengan mencari energi baru dan terbarukan, salah satunya mengolah batu bara menjadi “synthetic gas” yang akan diproses menjadi “dimethyl ether” sebagai pengganti LPG. Sebab sangat disayangkan bahwa penyebab pengembangan energi baru itu tidak kunjung dilakukan karena ada pihak yang menguasai impor migas. Seperti diketahui, tidak hanya “synthetic gas” yang akan diproses menjadi “dimethyl ether” sebagai pengganti LPG. Indonesia juga mempunyai sumber enrgi terbarukan yaitu biodiesel yang berbahan baku dari perkebunan kelapa sawit. Bahkan jika diproduksi masal jumlahnya tidak main-main. “Kalau ini dikerjakan, B20 berjalan dan sudah berjalan. Sebentar lagi Januari B30, masuk lagi B50 bisa berjalan, artinya impor minyak kita turun secara drastis, sehingga urusan neraca perdagangan dan transaksi berjalan kita menjadi lebih baik,” tambah Jokowi. Kendati demikian Jokowi mengetahui pihak yang mendukung impor migas yang menyebabkan defisit neraca perdagangan. “Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau ada yang mau ganggu, pasti akan saya gigit orang itu,” tegas Jokowi. Ditempat yang berbeda, Jokowi pun menegaskan meminta agar diskriminasi sawit yang dilakukan Eropa jangan diambil pusing. Sebab pasar domestik siap menyerap produksi sawit untuk diolah menjadi biodiesel. “Artinya CPO (Crude Palm Oil) kita gunakan sendiri untuk biodiesel, biofuel. Kenapa harus tarung dengan Uni Eropa karena kita di-banned, didiskriminasi CPO kita? Kita pakai sendiri saja,” kata Jokowi. Seperti diketahui, saat ini Pemerintah tengah menggenjot penggunaan CPO untuk dalam negeri secara besar-besaran. Salahsatu diantaranya untuk dijadikan biodiesel mulai dari B10, B20, B30 hingga akhirnya B100. Adapun diskriminasi terhadap kelapa sawit oleh Eropa itu untuk produk Biofuel dengan total market UD$ 650 juta. Sementara itu, Bambang, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Bio Industri pun mengakui hilirisasi industri untuk meningkatkan daya saing dan konsumsi dalam negeri harus segera dilakukan, apalagi harga CPO yang cenderung naik – turun akibat black campaign. Apalagi para peneliti dari lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi telah banyak menemukan inovasi dan teknologi hilirisasi. Seperti diketahui bahwa hampir semua bagian tanaman kelapa sawit memberi manfaat secara ekonomi, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Bio massa berupa daun, tandan kosong dan bungkil sawit dapat dijadikan bahan baku pakan ternak yang kaya nutrisi. Lalu pohon kelapa sawit ex replanting memiliki kandungan pati atau gula yang cukup tinggi. “Ini persoalan persaingan bisnis dan kepentingan, genderang yang sengaja mereka ciptakan untuk membangun opini bahwa kelapa sawit tidak baik. Kompetitor kelapa sawiit tidak akan pernah berhenti. Sebagai bangsa yang bermartabat kita respon secara arif bijaksana. Berikan penjelasan dengan baik, jalin hubungan kerjasama, lakukan kajian dengan melibatkan para pakar dunia bahwa tuduhan mereka keliru,” papar Bambang. Sementara itu, Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andrian Feby Misnamengakui jika melihat dari hasil Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero) yang paling banyak memasok biodiesel untuk kebutuhan program B30 di tahun2020, yakni sebanyak 8.38 juta kiloliter (KL). Sekedar catatan, saat ini pemerintah Indonesia mencanangkan akan menerapkan program biodesel 30% atau B30 mulai di awal 2020. Proyeksi kebutuhan biodiesel ini sekitar 9,59 juta kiloliter. Sedangkan pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018. Sebelumnya, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pun diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina diantaranya untuk menurunkan impor bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

http://www.neraca.co.id/article/125135/pemerintah-siap-berantas-mafia-migas

The Jakarta Post | Selasa, 3 Desember 2019

Palm oil’s rally about to burn top customer

Prices have surged since July on expectations Indonesia will boost biodiesel consumption

Palm oil’s meteoric rally in the past few weeks will almost certainly come with a cost – shrinking sales to its largest customer. India, the world’s biggest buyer, will shift some purchases to other edible oils this winter after palm’s surge of about 30 percent from last month’s low. Palm’s discount to top rival soybean oil has contracted to the smallest in almost a decade, reducing its traditional appeal as a cheaper vegetable oil. “Higher prices are a deterrent for buyers,” said Gnanasekar Thiagarajan, head of trading and hedging strategies at Kaleesu-wari Intercontinental. “The Indian market was flush with oil before this rally started heating up. That’s why there’s no rush to buy.” While India typically reduces its imports of Palm Oil during the three months starting December, a bigger than usual decline in sales to the South Asian nation could dent palm’s rally. India mainly imports palm from Indonesia and Malaysia, the world’s largest producers. Palm oil prices have surged since July on expectations Indonesia will boost biodiesel consumption, with benchmark futures in Kuala Lumpur outperforming soybean oil traded in Chicago and the Bloomberg Commodity Index. Futures capped their best weekly advance since 2016 in the five days to Nov. 22. Indian imports may slump about 15 percent in the three months from Dec. 1 compared with a year earlier, according to Thiagarajan. Sathia Varqa, owner of Palm Oil Analytics, and GG Patel, managing partner of GGN Research, estimate that purchases will drop by 7.5 percent- to 2.2 million tons. The South Asian nation, which imports about 70 percent of its edible oil, usually cuts back on palm in winter because the cold solidifies the oil and turns it cloudy. Users tend to switch to other oils that look transparent and do not crystallize. Though palm is still cheaper than soybean oil, its spread has narrowed to about US$18 a ton from $150 in October. That shrinking discount to soy oil is likely to prompt buyers to switch over, Palm Oil Analytics’ Varqa said. Still, those desperate for palm will have little choice but to buy at higher prices. Some companies postponed purchases amid a spat between India and Malaysia last month and were caught off-guard by the rally, said Rajesh Modi, a trader at Sprint Exim Pte in Singapore. Buyers wishing to restock will want to do so before export levies in Malaysia and Indonesia kick in next year, he said. “They’re waiting for prices to fall and then will buy hand-to-mouth,” Modi said. “For two months they held back aggressively and just bought only minimum levels. Now they don’t have much stock and don’t have a choice.” Indonesia’s 30 percent blended biodiesel (B30) mandatory policy is expected to open new markets for its Palm Oil exports, which is facing challenges from traditional markets like the European’ Union over sustainability and environ- mental issues, The Jakarta Post reported. Biodiesel industry stakeholders have completed a five-month road test, whereby 11 vehicles were driven up to 50,000 kilome- ters using the biodiesel. The Energy and Mineral Resources Ministry, as the tesfs initiator, said in a statement last week that the vehicles showed “relatively similar” performance in power, emissions and fuel consumption compared to when run using 20 percent blended biodiesel (B20), the usage’ of which was made mandatory last year. “Based on the B30 road test re- sults, we can say the B30 policy is ready to be implemented on diesel engine vehicles starting Jan. 1, 2020,” said the ministry research and development head, Dadan Kusdiana.