+62 2129380882 office@aprobi.co.id

B-50 Mulai Dijajaki

Republika | Kamis, 31 Januari 2019

B-50 Mulai Dijajaki

Penggunaan Biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar atau B-50 mulai dijajaki. Terlebih, B-50 juga memiliki sejumlah keunggulan. Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai penggunaan B-50 mampu menghemat devisa. Hal tersebut juga bagian dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang sudah diarahkan pemerintah. Selain itu, penggunaan B-50 juga akan memperbaiki neraca transaksi berjalan sektor migas. Bahan bakar tersebut juga diyakini dapat memacu tumbuhnya industri pengolahan Biodiesel di dalam negeri. Selain itu, ada nilai tambah produk ekspor karena minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) dipacu untuk diolah lebih bernilai di dalam negeri menjadi berbagai produk. Untuk menuju ke sana, konsistensi dan komitmen dari berbagai pihak dibutuhkan untuk dapat mewujudkan penggunaan B-50 di Indonesia.. “Butuh komitmen bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari pemasok sawit, industri otomotif, dan lembaga riset. Kalau pemangku kepentingan bisa kerja sama, akan bagus,” kata Arif di Jakarta pada Rabu (30/1).

 

Menurut Komisaris induk usaha (holding) PT Perkebunan Nusantara Muhammad Syakir. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang merupakan lembaga di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara mengembangkan penggunaan B-50 untuk kendaraan roda empat. Penelitian tersebut dalam rangka mengatasi pembatasan-pembatasan dari negara pengimpor produk sawit Indonesia Pengembangan B-50 dilakukan sebagai antisipasi Indonesia menjadi negara penghasil sawit terbesar di dunia apabila pembatasan dari negara tujuan ekspor tersebut makin besar. Inisiatif penelitian tersehut juga untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa Indonesia siap memanfaatkan produk sawit lebih besar dari segi sumber dara manusia maupun teknologi. Sehingga Indoesia bisa memanfaatkan CPO produksi sendiri sehingga tidak ketergantungan kepada ekspor, ” ungkap S\ akir yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Pertanian Kementerian Pertanian itu. Dalam hal ini, PPKS telah menguji sebuah mobil multi-purpose vehicle (MPN) berbahan bakar B-20 untuk jarak tempuh 2.000 kilometer. Hasil uji coba tersebut akan segera dipublikasikan. Biodiesel memiliki beberapa keunggulan antara lain dapat diproduksi di dalam negeri, nontoksik, ramah lingkungan, dan biodegradable. Proses produksi Biodiesel juga akan melibatkan jutaan petani. “Ini baru awal. Kami akan lebih menajamkan pengembangannya dengan bekerja sama lebih komprehensif, misalnya lembaga riset lain, industri otomotif, dan Pertamina,” kata Syakir.

 

Harga BBN

 

Pemerintah menetapkan besaran untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan B-20 dan berlaku untuk pencampuran minyak solar, baik jenis bahan bakar minyak tertentu maupun jenis bahan bakar minyak umum. Pemerintah telah menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk Februari 2019. Untuk biodiesel, harganya sebesar Rp 7.015 per liter, sedangkan harga Bioetanol Rp 10.235 per liter. Ketetapan tersebut mulai efektif berlaku sejak 1 Februari 2019. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian F.SDM, Agung Pribadi, mengatakan, HIP BBN Biodiesel untuk Februari 2019 ini meningkat dari bulan sebelumnya dengan selisih sebesar Rp 756 per kilogram (kg). Kenaikan tersebut, lanjut Agung, dipicu oleh naiknya harga rata-rata CPO Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Desember 2018 hingga 14 Januari 2019 yang mencapai Rp 6.628 per kg. Sementara itu, untuk periode 15 November-16 Desember 2018, harganya sebesar Rp 5.872 per kg.

 

Hal itulah yang menjadi pemicu naiknya harga biodiesel. “Kenaikannya dipicu oleh harga rata-rata CPO,” kata Agung. Meski begitu, harga HIP BBN Biodiesel Februari masih lebih rendah daripada tahun 2018 periode yang sama. Saat itu, harga Biodiesel mencapai Rp 7962 per liter. Di sisi lain, harga Bioetanol pada Februari justru turun menjadi Rp 10.235 per lt er atau turun dibandingkan Januari, yaitu sebesar Rp 10.274 per liter. Besaran harga HIP BBN untuk jenis Biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP sehingga didapatkan Rp 10.235 per liter untuk HIP BBN Februari 2019. Besaran komponen ongkos angkut pada formula perhitungan harga Biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No 350 K/12/-DJE/2018 dan konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Desember 2018 s.d.14 Januari 2019.

 

Bisnis Indonesia | Kamis, 31 Januari 2019

Energi Hijau Masuki Fase Baru

Indonesia memasuki fase pemanfaatan energi hijau dalam skala besar dan masif, menyusul rencana Pertamina mengembangkan minyak sawit menjadi gasolin ramah lingkungan atau green fuel. Rencana itu ditempuh dengan mengubah Kilang Plaju dan Dumai sebagai pengolahan minyak [biorefinary) dalam 3 tahun ke depan, dengan total nilai investasi US$600 juta-US$800 juta. Kedua kilang tersebut memiliki kapasitas produksi 280.000 barel per hari (bph). Selama ini, Indonesia sudah menerapkan program mandatori Biodiesel 20% dan 80% Solar (B20). Biodiesel tersebut dicampur dengan Solar di terminal bahan bakar minyak (TBBM), bukan di kilang minyak. Sementara itu, Kilang Plaju dan Dumai disiapkan untuk menghasilkan gasolin (Premium, Pertalite, Pertamax, dan avtur) dengan menggunakan bahan baku 100% minyak sawit mentah (crudepalm oil/CPO). Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan bahwa produksi bahan bakar minyak ramah lingkungan yang 100% dari bahan bakar nabati bisa dihasilkan secara masif dalam waktu 3 tahun ke depan. Awalnya, pengolahan green fuel difokuskan di Kilang Plaju, dan kemudian dilanjutkan di Kilang Dumai.

 

“Jadi, maksimum 3 tahun (kami mampu menghasilkan green fuel secara masif) karena kami membangun [kilang hijau/green refinery] sendirian,” kata Nicke kepada Bisnis di sela-sela acara penandatanganan kesepakatan kerja sama pengolahan minyak sawit menjadi Biodiesel antara Pertamina dan perusahaan minyak asal Italia, Eni S.p.A., Rabu (30/1). Upaya Pertamina masuk ke green fuel, menurut Nicke, merupakan langkah awal untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target bauran energi hijau sebesar 23% pada 2025. Penggunaan energi terbarukan tidak hanya di sektor pembangkit listrik, tetapi juga transportasi. Pertamina akan fokus pada peningkatan bauran energi terbarukan di sektor transportasi. Dia menambahkan penggunaan CPO sebagai BBM secara massif akan mengurangi kebutuhan minyak mentah, dan pada ujungnya dapat menekan volume impor. Hanya saja, Nicke juga menekankan perlu ada pengaturan harga bahan baku, yaitu CPO, untuk kepentingan jangka panjang. “Jangan lihat CPO hanya sebagai komoditas. Dalam konteks ini, CPO sebagai bahan baku dari green refinery. Oleh karena itu, perlu ada regulasi dan kerja sama pasokan jangka panjang dari para pemilik kebun untuk dapat menjamin pasokan.”

 

Kepada Bisnis, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan hadirnya kilang green fuel bakal memberikan banyak dampak positif untuk Indonesia. Jonan mengatakan ada dua kelompok besar yang mendukung pencapaian bauran energi, yakni kelistrikan dan transportasi. Saat ini, menurutnya, bauran energi untuk sektor kelistrikan telah mencapai 13%, dan akan terus didorong hingga 2025. Sementara itu, untuk sektor transportasi, sudah ada penerapan mandatori B20 dan rencana menghadirkan kendaraan listrik. Selain untuk menekan impor minyak, sambungnya, keberadaan kilang green fuel akan mendorong konsumsi CPO dalam negeri, dengan kalkulasi kasar 200.000 barel per hari. Dengan begitu, kepastian serapan CPO dalam negeri didapatkan, tanpa harus menggantungkan diri pada ekspor. “Produksi sawit kita 46 juta ton, sementara minyak diesel kebutuhannya 120.000 ton per hari [800.000 barel], kalau dikalkulasi dalam setahun jumlahnya sekitar 36 juta ton. Dengan begini, harga sawit bisa naik di tingkat yang wajar,” tambahnya.

 

Guna memastikan stabilitas harga CPO, pemerintah telah memikirkan untuk membuat formula harga seperti Indonesian Crude Price (ICP) dalam ekuivalen ukuran yang sama. Jonan menambahkan dengan kalkulasi US$500 per ton, seharusnya harganya sudah cocok dengan harga jual Pertamina Dex dan Dexlite. “Kalau di bawah itu, memang belum. Akan tetapi, kan nanti ada subsidi.” Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan saat ini penyerapan Biodiesel sudah mencapai 6 juta kiloliter selama 1 tahun. Pemerintah meyakini target produksi Biofuel bisa mencapai 13 juta kiloliter hingga 2025 Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (ESR) Febby Tumiwa mengatakan dengan potensi balik modal investasi kilang lebih dari 20 tahun, pemerintah perlu memberikan kepastian harga ataupun ketersediaan CPO untuk menjamin produksi kilang. “Memang, dengan Uni Eropa membatasi impor CPO dari Indonesia, pengembangan kilang ini jadi jalan keluar. Akan tetapi, harus juga dipikirkan mengenai keberlanjutan pasokan dan stabilitas harga,” katanya. Menurutnya, dengan harga CPO yang berkisar US$450-US$500 per ton, maka harga feed stock untuk menjadi bahan bakar minyak sekitar Rp8.000. Dengan harga minyak dunia yang bergerak dalam kisaran US$60 per barel, maka harga green fuel kurang kompetitif. “Green fuel baru kompetitif kalau harga minyak berkisar US$90 per barel. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan masalah harga CPO untuk kilang itu,” tambahnya.

 

GANDENG ENI

 

Kemarin, disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Pertamina dan perusahaan minyak asal Italia, Eni S.p.A. juga telah menandatangani kesepakatan kerja sama untuk membangun kilang minyak yang dapat mengolah Biodiesel dan biofuel. Selain itu, Eni akan menerima CPO dari Indonesia untuk diolah di kilang minyak Eni yang berada di Italia, dan produk tersebut akan diekspor kembali ke Indonesia.

 

Bisnis Indonesia | Kamis, 31 Januari 2019

Pemerintah Didesak Giring AS ke WTO

Pemerintah didesak segera menggugat Amerika Serikat ke World Trade Organization (WTO) atas kasus pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk Biodiesel asal Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor mengungkapkan pengusaha Biodiesel Tanah Air telah memliki bukti-bukti yang kuat untuk melawan tindakan pengamanan dagang yang dilakukan Paman Sam. Bukti-bukti tersebut telah disampaikan ke Kementerian Perdagangan sejak tahun lalu. “Kami sudah serahkan dokumen berisi bukti dan sikap kami mengenai bantahan tudingan AS terkait dengan aksi dumping pada Biodiesel Indonesia sejak tahun lalu. Kini, kami tinggal menunggu aksi pemerintah untuk maju ke WTO,” jelasnya kepada Bisnis, baru-baru ini. Pada Februari 2018, AS menaikkan BMAD untuk Biodiesel asal Indonesia menjadi 95,52% dari tarif awal yang ditetapkan pada Oktober 2017 sebesar 50,1 7 %. Hal itu membuat Aprobi menghentikan ekspor Biodiesel ke AS pada tahun lalu.

 

Padahal, ekspor Biodiesel ke AS memiliki prospek yang menjanjikan karena negara tersebut sedang meminati produk bahan bakar terbarukan. Apalagi, Biodiesel lebih murah dari bahan bakar yang berasal dari minyak rapa, kedelai, dan biji bunga matahari. “Sembari menunggu langkah pemerintah, kami akan mengalihkan ekspor Biodiesel ke Uni Eropa. Sebab, kami sudah berhasil menang di WTO melawan UE tahun lalu,” jelasnya Berdasarkan data Trade Map, ekspor Biodiesel Indonesia pada 2015 mencapai USS175,83 juta, dan meningkat pada 2016 menjadi USS291,97 juta. Namun, setelah AS memberlakukan BMAD pada 2017, ekspor produk itu anjlok menjadi US$71 juta. Berdasarkan data Aprobi, ekspor Biodiesel asal Indonesia ke seluruh dunia pada tahun lalu mencapai 1,6 juta kiloliter (kl). Produksi Biodiesel sepanjang tahun lalu mencapai 5 juta kl. Adapun, pada tahun ini ekspor Biodiesel diproyeksikan tumbuh 800.000 kl, lantaran mendapatkan dukungan permintaan dari UE dan China. Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati mengaku, pemerintah memilih untuk berhati-hati dalam melawan AS di WTO. Pasalnya, pemerintah harus berkonsolidasi terlebih dahulu dalam menentukan substansi tuntutan dan biaya yang disediakan untuk melakukan tindakan hukum itu. “Kasus ini secara legal dan teknis sangat rumit sehingga pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait masih terus melakukan kajian dan merumuskan sikap secara hati-hati,” jelasnya. Untuk itu, dia mengklaim pemerintah masih terus mengumpulkan • data-data yang lengkap dari seluruh kalangan mulai dari asosiasi pengusaha hingga kementerian dan lembaga terkait di dalam negeri. “Pemerintah dan eksportir Biodiesel untuk sementara memilih untuk melakukan banding terhadap keputusan Kementerian Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional. Mudah-mudahan langkah ini bisa lebih efektif sehingga tidak perlu melaporkan melalui WTO.”

 

Harian Ekonomi Neraca | Kamis, 31 Januari 2019

Realisasi B50 Butuh Komitmen dan Konsistensi

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai penggunaan Biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar atau B50 mampu menghemat devisa. “Ini adalah bagian dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang sudah diarahkan presiden. Ada tiga manfaat utama bila kita menggunakan B50, salah satunya menghemat devisa,” kata Arif kepada pers di Jakarta, Rabu (30/1). Arif menambahkan, penggunaan B50 juga ditengarai akan memperbaiki neraca transaksi berjalan sektor migas. Kemudian, penggunaan B50 akan memacu tumbuhnya industri pengolahan Biodiesel di dalam negeri. Terakhir, meningkatkan nilai tambah produk ekspor karena Crude Palm Oil (CPO) dipacu untuk diolah lebih bernilai di dalam negeri menjadi berbagai produk. Menurut Arif, dibutuhkan konsistensi dan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan penggunaan B50 di Indonesia. “Butuh komitmen bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari pemasok sawit, industri otomotif dan lembaga riset. Kalau ini bisa kerja sama akan bagus,” katanya.

 

Sementara itu, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PP-KS) yang merupakan lembaga di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara mengembangkan penggunaan Biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar atau B50 untuk kendaraan roda empat. Penelitian ini dalam rangka adanya pembatasan-pembatasan dari negara pengimpor produk sawit asal Indonesia, kata Komisaris Holding PT Perkebunan Nusantara Muhammad Syakir di Jakarta, Rabu.  Menurut Syakir, pengembangan B50 mulai dilakukan sebagai antisipasi Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, apabila pembatasan dari negara tujuan ekspor tersebut semakin besar. Syakir memaparkan, penelitian yang dilakukan secara inisiatif ini juga untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa Indonesia siap memanfaatkan produk sawit lebih besar dari segi sumber daya manusia maupun teknologinya.

 

Sehingga Indoesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan Crude Palm Oil(CPO)nyasehingga tidak ketergantungan kepada ekspor, ungkap Syakir. Dalam hal ini, PPKS telah menguji sebuah mobilMulti Purpose Vehicle (MPV) berbahan bakar B20 untuk jarak tempuh 2.000 kilometer, di mana hasilnya akan segera dipublikasi. Syakir menyampaikan, beberapa keunggulan balian bakar Biodiesel antara lain mampu diproduksi di dalam negeri, non-toksik, ramah lingkungan dan bio-degradabel. Selain itu, bahan baku Biodiesel berupa minyak nabati juga terdapat di Indonesia, serta dalam produksinya melibatkan jutaan petani. “Ini baru awal, kami akan lebih menajamkan pengembangannya dengan bekerja sama lebih komprehensif, misalnya lembaga riset lain, industri otomotif dan Pertamina,” pungkasnya. Kenia DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, Gulat Manurung mengatakan penggunaan B50 akan meningkatkan pemakaian CP-O di dalam negeri sampai 75%. Alhasil, kebijakan B50 akan mengkatrol harga TBS khususnya di tingkat petani swadaya. Lebih lanjut dikatakan Gulat, uji jalan kendaraan B50 merupakan batu loncatan menuju B75 dan BI00. Itu sebabnya, perlu komitmen di antara semua pelaku usaha sawit dalam upaya meningkatkan produksi untuk selalu mengedepankan kelestarian lingkungan.

 

 

Jawa Pos | Kamis, 31 Januari 2019

Januari 2019, TBBM Gunung Sitoli Total Salurkan B20

Mulai Januari 2019, Terminal BBM Gunung Sitoli akan total menyalurkan Biodiesel B20 dan menghentikan suplai B0. Itu dilakukan Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I untuk mendukung kebijakan penerapan campuran minyak nabati 20% pada bahan bakar diesel atau Biodiesel B20. Dengan begitu, secara keseluruhan terdapat 19 TBBM di wilayah MOR I yang menyalurkan B20. Pada 2018 lalu, TBBM Gunung Sitoli selain menyalurkan B0 juga mensuplai lebih dari 16.200 Kilo Liter (KL) B20. Secara total, MOR I melalui Industrial Fuel & Marine menyalurkan hampir 600.000 KL Biodiesel B20 di seluruh wilayah Sumatera bagian Utara. Operation Head TBBM Gunung Sitoli, Abuzar mengatakan, jumlah ini akan terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kemampuan suplai minyak nabati dari produsen. Dijelaskannya, penyaluran B20 akan berdampak pada beberapa instansi pengguna Solar B0.

 

“Hingga kini instansi seperti PLN khusus PLTG dan Alutsista TNI masih menggunakan B0. PLN misalnya, karena spesifikasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) nya memang pakai B0,” ujar Abuzar dalam keterangannya, Rabu (30/1). Oleh karenanya, lanjut Abuzar, pihaknya telah telah mengirimkan surat pemberitahuan tanggal 4 Januari 2019 ke pihak-pihak terkait. Isi surat tersebut, agar instansi-instansi pengguna B0 segera melakukan alih suplai B0 dari TBBM Gunung Sitoli ke TBBM Teluk Kabung; TBBM Dumai; TBBM Medan Group; TBBM Tanjung Uban; ataupun TBBM Pulau Sambu. Sehingga, diharapkan tidak mengganggu operasional instansi-instansi tersebut. Pertamina imbuhnya, menjamin kehandalan suplai B0 di lokasi-lokasi TBBM tersebut. Kendati demikian, penyaluran dapat dilakukan setelah pihak-pihak terkait yang membutuhkan telah menyelesaikan proses alih suplai ke TBBM penyedia Solar B0. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2018 K/10/MEM/2018, pemerintah telah menetapkan 30 titik penerimaan Biodiesel sehingga Solar Murni (B0) hanya akan tersedia di 30 titik penerimaan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang telah ditentukan.

https://www.jawapos.com/jpg-today/31/01/2019/januari-2019-tbbm-gunung-sitoli-total-salurkan-b20

 

 

 

Suara Merdeka | Kamis, 31 Januari 2019

Sorgum sebagai Bahan Dasar Biofuel

MENGACU pada hasil penelitian di Jepang dan di Indonesia, diketahui bahwa Sorgum Manis (Sweet Sorghum) memiliki keunggulan dan potensi untuk dapat dijadikan alternatif tanaman konservasi lingkungan maupun konservasi energi. Sorgum Manis dengan input nutrisi yang rendah, dapat meningkatkan kualitas tanah atau lahan yang ditanaminya, sehingga sesuai untuk lahan-lahan marginal yang kurang subur. Sorgum manis yang mudah tumbuh di lahan dengan berbagai cuaca di Indonesia, dapat dijadikan sebagai komoditas pertanian.”Karena itu sorgum bila dikembangkan dengan benar mempunyai nilai komiditi yang tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani,”kata Krissandi Wijaya PhD dosen Teknik Pertanian Unsoed, belum lama ini. Maka Krissandi tergugah untuk meneliti potensi sorgum sebagai komoditas pertanian untuk menekan kerusakan lingkungan sekaligus menghasilkan bahan dasar bioenergi (biofuel). Dia telah meneliti sorgum ketika mengambil program Post Doctoral di Ibaraki University, Jepang. Saat ini dia tengah mengembangkan penelitian sorgum di Purwokerto. Pada hasil penelitian Krissandi, sorgum mampu menyerap nitrogen dan pospor yang ada di tanah lebih dari 50%. Bahkan penelitian hasil penelitian Yoshida koleganya Krissandi di Jepang, kemampuannya tersebut dapat mencapai 70%.

 

Hal ini mengisyaratkan bahwa sorgum dapat meningkatkan efisiensi penyerapan hara di tanah, sekaligus mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat aliran permukaan pada musim hujan. “Selain itu, tingkat penyerapan nutrisi yang tinggi yang sejalan dengan pertumbuhannya yang optimal, orgum ini pun berpotensi mengurangi emisi CO2 ke atmosfer secara efektif,”ujarnya. Dikaitkan dengan potensinya sebagai bahan dasar biofuel, kehadiran sorgum cukup menjanjikan. Dikarenakan sorgum termasuk tanaman bioenergi non-pangan, sehingga tidak ada konflik dengan kebutuhan pokok seperti halnya ketela pohon, tebu, dan lain sebagainya. Bahkan, sorgum manis memiliki tiga manfaat, bijinya sebagai bahan pangan, batangnya sebagai bahan biofuel, daunnya untuk pakan, bahkan sisa-sisa batang setelah pemerasan nira dapat dijadikan bahan industri serta untuk pembuatan kertas. Hasil penelitian di Jepang dimana Krissandi sebagai salah satu anggotanya pada tahun 2012 lalu menunjukkan biofuel dari sweet sorgum dapat digunakan sebagai campuran BBM hingga 10- 20%. “Selain itu, sisa-sisa batang hasil pemerasan nira berhasil dikonversi menjadi kertas untuk memasok kebutuhan ATK kantor,” ungkapnya. Dengan semakin luasnya lahan marginal di Indonesia saat ini dan mempertimbangkan beberapa hasil penelitian di atas, kiranya tidak terlalu berlebihan jika pengembangan sorgum secara komprehensif.

 

Pengembangan melibatkan berbagai stakeholders dan dukungan pemerintah memiliki potensi yang besar selain untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan, juga untuk mendukung kesediaan biofuel yang berkelanjutan di nusantara. Degradasi lingkungan merupakan permasalahan sekaligus tantangan global dewasa ini. Degradasi lingkungan dapat dipicu salah satunya oleh praktek-praktek pertanian secara masif tanpa memperhatikan kaidah konservasi. Sebagai contoh, sistem budidaya konvensional dengan menggunakan pupuk dan pestisida kimia secara intensif atau berlebihan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Jawa Tengah, telah memicu erosi dan lahan kritis di bagian hulu. Terjadi sedimentasi sungai dan waduk-waduk di bagian tengah, serta pencemaran air di bagian hilir DAS tersebut. Sedimentasi juga berdampak pada semakin berkurangnya pasokan air untuk pembangkit listrik tenaga air dan irigasi dari tahun ke tahun.”Jadi pengembangan sorgum manis akan membawa kesejahteraan rakyat,” katanya.

https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/164210/sorgum-sebagai-bahan-dasar-biofuel

 

Kontan | Rabu, 30 Januari 2019

Menko Luhut gandeng ITB percepat program B30 dan kembangkan green diesel

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut B. Pandjaitan menyatakan, penerapan campuran 30 persen minyak sawit dengan mandatori B30 harus dilakukan dengan cepat dan serius demi kepentingan nasional. “Jadi kalau semua merasa ini harus cepat, ya memang harus cepat. Karena ini persoalan lama. Kita sudah studi sejak 2004, jadi ini memang bukan persoalan baru,” kata Menko Luhut saat meninjau laboratorium teknik reaksi kimia dan katalis di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Rabu (30/1), dalam siaran pers. Menurut Menko Luhut, keputusan penerapan B30 merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi impor dan menekan defisit neraca transaksi berjalan atau current account defisit (CAD). “Ini adalah suatu keputusan strategis. Presiden sedang berproses, sekarang itu kita akan mengurangi impor crude oil secara signifikan. Ini juga membuat kita tidak akan tergantung dengan negara manapun dan kemandirian kita sebagai bangsa akan semakin kuat,” ungkapnya. Saat ini program B20 sudah berjalan sedangkan B30 belum optimal. Untuk itu, ia menggandeng para ahli dan peneliti dari ITB untuk mempercepat penerapannya. Apalagi, Program Studi Teknik Kimia ITB dengan fasilitas micro activity test unit dan reaktor pilot di laboratorium telah berhasil mengkonversikan minyak kelapa/inti sawit menjadi green diesel/bioavtur.

 

Green diesel sendiri diklaim mirip dengan diesel minyak bumi tapi memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan diesel dari sumber bahan bakar fosil. Hal ini terlihat dari bilangan cetana-nya yang di angka 70 – 80, yaitu lebih tinggi dari solar dari fosil yang dijual di pasaran, yaitu  hanya di sekitar angka 48 – 53. “Nanti kita masuk di 30 persen dari seluruh produksi sawit, sehingga nanti akan berdampak sangat luar biasa kepada harga sawit. Jadi sawit itu akan kita jaga di harga US$ 800 hingga US$ 1.000 per ton dan itu akan berimplikasi positif kepada para petani sawit,” target Menko Luhut. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Rektor ITB Prof. Dr. Kadarsah Suryadi mengatakan, dalam rangka menuju entrepreneurial university, ITB sudah memastikan 95 start up unit bisnis.  Salah satunya adalah yang terkait dengan katalis yang sekarang akan disampaikan, yaitu biofuel berbasis sawit. Dengan demikian, maka Indonesia nantinya dapat meningkatkan produksi biofuel berbasis sawit. Baik untuk mesin diesel, gasoline, maupun avtur. Sehingga hal itu akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada bangsa dan negara. “Ada 23 provinsi dengan potensi sawit, kalau nanti ke depan ke 23 provinsi ini akan menjadi sentra biofuel, maka akan meningkatkan pula supply and demand. Dan, ada 12 juta petani sawit yang mengolah sawit kerakyatan ini, maka 12 juta petani ini juga akan meningkat kesejahteraannya. Kemudian, biofuel yang berbasis sawit ini semoga akan menurunkan deficit currency negara,” jelasnya.

https://industri.kontan.co.id/news/menko-luhut-gandeng-itb-percepat-program-b30-dan-kembangkan-green-diesel

 

 

Antaranews | Rabu, 30 Januari 2019

KEIN: penggunaan B50 berpotensi hemat devisa

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai penggunaan biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar atau B50 mampu menghemat devisa. “Ini adalah bagian dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang sudah diarahkan presiden. Ada tiga manfaat utama bila kita menggunakan B50, salah satunya menghemat devisa,” kata Arif di Jakarta, Rabu. Arif menambahkan, penggunaan B50 juga ditengarai akan memperbaiki neraca transaksi berjalan sektor migas. Kemudian, penggunaan B50 akan memacu tumbuhnya industri pengolahan biodiesel di dalam negeri. Terakhir, meningkatkan nilai tambah produk ekspor karena Crude Palm Oil (CPO) dipacu untuk diolah lebih bernilai di dalam negeri menjadi berbagai produk. Menurut Arif, dibutuhkan konsistensi dan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan penggunaan B50 di Indonesia. “Butuh komitmen bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari pemasok sawit, industri otomotif dan lembaga riset. Kalau ini bisa kerja sama akan bagus,” pungkasnya.

https://www.antaranews.com/berita/793175/kein-penggunaan-b50-berpotensi-hemat-devisa

 

 

 

Merdeka | Rabu, 30 Januari 2019

PTPN III Kembangkan Bahan Bakar B50 untuk Kendaraan Roda Empat

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, sebuah lembaga di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara mengambil inisiatif untuk mengembangkan penggunaan biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar atau B50 untuk kendaraan roda empat. Komisaris Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN III), Muhammad Syakir mengatakan bahwa pengembangan B50 mulai dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap adanya pembatasan-pembatasan dari negara pengimpor produk sawit asal Indonesia. “Penelitian ini dalam rangka adanya pembatasan-pembatasan dari negara pengimpor produk sawit asal Indonesia, kata dia di Jakarta, Rabu (30/1). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang) Kementerian Pertanian ini mengatakan bahwa PPKS Medan telah menguji coba B50 terhadap sebuah mobil Multi Purpose Vehicle (MPV) berbahan bakar B20 untuk jarak tempuh 2.000 kilometer. Dari hasil uji coba tersebut, kata dia tercatat bahwa konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat. Selain itu, emisi yang dikeluarkan kendaraan juga lebih rendah. “Mobil ini akan kembali lagi dari Jakarta ke Medan,” ujar dia. Menurut dia, penelitian ini juga dilakukan untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa Indonesia siap memanfaatkan produk sawit lebih besar dari segi sumber daya manusia maupun teknologinya. “Sehingga Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan Crude Palm Oil-nya sehingga tidak ketergantungan kepada ekspor,” kata dia. Dengan demikian, diharapkan penggunaan sawit untuk keperluan dalam negeri dapat meningkat. “Juga untuk meningkatkan ketahanan energi, dan mengurangi konsumsi dan impor dari bahan bakar minyak fosil,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/ptpn-iii-kembangkan-bahan-bakar-b50-untuk-kendaraan-roda-empat.html

 

 

Liputan6 | Rabu, 30 Januari 2019

KEIN Ungkapkan Manfaat Penggunaan B50

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengungkapkan jika penggunaan biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar alias B50 memiliki banyak manfaat. Salah satunya menghemat devisa. “Ini (B50) adalah bagian dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang sudah diarahkan presiden. Ada tiga manfaat utama bila kita menggunakan B50. Salah satunya menghemat devisa,” kata dia, di Jakarta, Rabu (30/1/2019). Tak hanya itu. Menurut dia, penggunaan B50 juga akan memperbaiki defisit neraca perdagangan dari sektor migas serta memacu tumbuhnya industri pengolahan biodiesel di dalam negeri. “Juga stabilisasi harga, karena 40 persen lebih pengelola sawit kita datang dari rakyat. Maka kita harap itu juga menjaga harga sawit di tingkat masyarakat,” imbuhnya. Dia pun mengatakan bahwa, ke depan Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah produk Crude Palm Oil (CPO) yang akan diekspor.

 

“Untuk ekspor kita ke depan kita harus meningkatkan nilai tambah. Kalau selama ini CPO. Nilai tambah lebih tinggi lagi. Contohnya level ke margarin, kosmetik, atau bahan-bahan kosmetik atau untuk teknologi oil recovery terhadap sumur tua,” ungkapnya. Namun untuk mewujudkan penggunaan B50 di Indonesia dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, industri, maupun lembaga riset. “Butuh komitmen bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari pemasok sawit, industri otomotif dan lembaga riset. Kalau ini bisa kerja sama akan bagus,” tandasnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3883818/kein-ungkapkan-manfaat-penggunaan-b50

.

 

Sawit Plus | Rabu, 30 Januari 2019

Menko Maritim Tinjau Reaktor Biofuel dan Sawit ITB

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan atau yang akrab disapa Pak LBP, melakukan peninjauan Laboratorium dan Reaktor Biofuel berbahan kelapa sawit yang dibangun dan dikelola Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu, 30 Januari 2019. Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga kepada Sawitplus.co menyebutkan, laboratorium ITB itu mampu menghasilkan katalis yang dapat mengubah minyak sawit menjadi bensin nabati, diesel nabati, dan avtur nabati Kata Sahat Sinaga, LBP dalam kesempatan iru berdiskusi dengan Rektor ITB, Pemkab Pelalawan (Riau), para peneliti dan MBN (Masyarakat  Biohidrokarbon Nusantara) dan para petani sawit. “Beliau juga memberi arahan dalam upaya mempercepat proses pendirian kilang-kilang minyak bahan bakar cair nabati di daerah-daerah,” ujarnya. Kata Sahat Sinaga, perlu diketahui kalau biofuel yang sekarang dipakai di diesel dari minyak sawit itu adalah oxygenate dan ini berbeda dengan green diesel yang akan dihadilkan oleh katalist iTB.

https://sawitplus.co/news/detail/8410/menko-maritim-tinjau-reaktor-biofuel-dan-sawit-itb

 

 

Merdeka | Rabu, 30 Januari 2019

KEIN: Penggunaan B50 Bantu Penghematan Devisa Negara

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta membeberkan manfaat penggunaan biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar alias B50 untuk kendaraan. Salah satunya yaitu membantu penghematan devisa. “Ini (B50) adalah bagian dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang sudah diarahkan presiden. Ada tiga manfaat utama bila kita menggunakan B50, salah satunya menghemat devisa, kata dia, di Jakarta, Rabu (30/1). Tak hanya itu, penggunaan B50 juga akan memperbaiki defisit neraca perdagangan dari sektor migas serta memacu tumbuhnya industri pengolahan biodiesel di dalam negeri. “Juga stabilisasi harga, karena 40 persen lebih pengelola sawit kita datang dari rakyat. Maka kita harap itu juga menjaga harga sawit di tingkat masyarakat,” imbuhnya. Dia mengatakan bahwa, ke depan Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah produk Crude Palm Oil (CPO) yang akan diekspor. “Untuk ekspor kita ke depan kita harus meningkatkan nilai tambah. Kalau selama ini CPO, nilai tambah lebih tinggi lagi. Contohnya level ke margarin, kosmetik, atau bahan-bahan kosmetik atau untuk teknologi oil recovery terhadap sumur tua,” ungkapnya. Menurut Arif, untuk mewujudkan penggunaan B50 di Indonesia dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, industri, maupun lembaga riset. “Butuh komitmen bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari pemasok sawit, industri otomotif dan lembaga riset. Kalau ini bisa kerja sama akan bagus,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/kein-penggunaan-b50-bantu-penghematan-devisa-negara.html

 

 

Republika | Rabu, 30 Januari 2019

Terminal BBM Gunung Sitoli Salurkan Biodiesel

Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara, mulai Januari ini hanya menyalurkan biodiesel untuk mendukung kebijakan penerapan campuran minyak nabati 20 persen pada bahan bakar diesel atau B20. Dia mengatakan sejalan dengan penyaluran B20, maka terminal Gunung Sitoli menghentikan suplai solar murni (B0). “Dengan bertambahnya Terminal BBM Gunung Sitoli menyalurkan biodiesel, maka sudah ada 19 terminal BBM di wilayah MOR I yang menyalurkan B20,” ujar Kepala Operasi Terminal BBM Gunung Sitoli, Abuzar di Medan, Rabu. Abuzar menjelaskan pada tahun lalu, terminal BBM ini juga sudah memasok sekitar 16.200 kiloliter B20. “Secara total, MOR I melalui Industrial Fuel and Marine sudah menyalurkan 600 ribu kiloliter biodiesel di seluruh wilayah Sumatera bagian Utara,” ujarnya. Jumlah itu akan terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kemampuan suplai minyak nabati dari produsen. Menurut Abuzar, penyaluranB20 akan berdampak pada beberapa instansi pengguna solar. Hingga kini, katanya, instansi seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) khusus PLTG dan Alutsista TNI masih menggunakan bahan bakar solar karena spesifikasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG)nya memang pakai B0.

 

“Sejalan dengan beralihnya layanan Terminal BBM Gunung Sitoli ke biodiesel B20, Pertamina sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke pihak-pihak terkait,” katanya. Pertamina meminta instansi pengguna B0 segera melakukan alih suplai B0 dari Terminal BBM Gunung Sitoli ke TBBM Teluk Kabung, TBBM Dumai, TBBM Medan Group, TBBM Tanjung Uban, ataupun TBBM Pulau Sambu. Manajemen TBBM Gunung Sitoli berharap peralihan kebijakan itu tidak mengganggu operasional instansi-instansi tersebut. Abuzar menegaskan Pertamina menjamin keandalan suplai B0 di lokasi-lokasi TBBM tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 2018 K/10/MEM/2018, pemerintah telah menetapkan 30 titik penerimaan biodiesel sehingga solar murni (B0) hanya akan tersedia di 30 titik penerimaan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang telah ditentukan.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/01/30/pm5hqm423-terminal-bbm-gunung-sitoli-salurkan-biodiesel

 

 

Antaranews | Rabu, 30 Januari 2019

PPKS kembangkan penggunaan B50 pada kendaraan

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang merupakan lembaga di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara mengembangkan penggunaan biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar atau B50 untuk kendaraan roda empat.  “Penelitian ini dalam rangka adanya pembatasan-pembatasan dari negara pengimpor produk sawit asal Indonesia,” kata Komisaris Holding PT Perkebunan Nusantara Muhammad Syakir di Jakarta, Rabu. Menurut Syakir, pengembangan B50 mulai dilakukan sebagai antisipasi Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, apabila pembatasan dari negara tujuan ekspor tersebut semakin besar. Syakir memaparkan, penelitian yang dilakukan secara inisiatif ini juga untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa Indonesia siap memanfaatkan produk sawit lebih besar dari segi sumber daya manusia maupun teknologinya. “Sehingga Indoesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan Crude Palm Oil (CPO) nya sehingga tidak ketergantungan kepada ekspor,” ungkap Syakir yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang) Kementerian Pertanian itu.

 

Dalam hal ini, PPKS telah menguji sebuah mobil Multi Purpose Vehicle (MPV) berbahan bakar B20 untuk jarak tempuh 2.000 kilometer, di mana hasilnya akan segera dipublikasi. Syakir menyampaikan, beberapa keunggulan bahan bakar biodiesel antara lain mampu diproduksi di dalam negeri, non-toksik, ramah lingkungan dan bio-degradabel. Selain itu, bahan baku biodiesel berupa minyak nabati juga terdapat di Indonesia, serta dalam produksinya melibatkan jutaan petani. “Ini baru awal, kami akan lebih menajamkan pengembangannya dengan bekerja sama lebih komprehensif, misalnya lembaga riset lain, industri otomotif dan Pertamina,” pungkasnya.

https://www.antaranews.com/berita/793153/ppks-kembangkan-penggunaan-b50-pada-kendaraan