+62 2129380882 office@aprobi.co.id

B20 Akan Dipaparkan di COP 24

Bisnis Indonesia | Rabu, 12 September 2018
B20 Akan Dipaparkan di COP 24

JAKARTA – Kebijakan mandato-ri penggunaan Biodiesel B20 akan digunakan sebagai bahan paparan perwakilan Indonesia di konferensi COP 24 yang akan digelar di Polandia pada 3-14 Desember 2018. Conferences of the Parties atau COP merupakan bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB (UNFCC) mengenai perubahan iklim. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan menyebutkan rencana memaparkan kebijakan perluasan penggunaan Biofuel B20 yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia di COP 24 itu bertujuan untuk memberi gambaran upaya Indonesia untuk turut mengurangi emisi karbon global. “Kita ingin agar dunia tahu bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam pengurangan emisi. Nah, kita ingin menginformasikan kepada dunia bahwa Indonesia sudah melakukan itu, salah satunya dengan memakai Biodiesel untuk mengurangi emisi,” katanya usai rapat internal antara Kementerian Koordinator Bidang Ke-maritiman dengan pelaku industri kelapa sawit. Senin (10/9).

Selain pada sesi utama dari COP 24, penggunaan Biodiesel ini juga akan dipaparkan dalam Sustainable Innovation Forum yang menjadi side event dalam gelaran COP24. Menurut Paulus, sama seperti tahun lalu, tahun ini delegasi dari Indonesia juga mendapat kesempatan untuk ikut berbicara dalam forum tersebut. Dia berharap, dengan adanya penyampaian informasi tersebut bisa memberikan informasi positif terhadap masyarakat dunia.

KEPENTINGAN RI

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Council Palm Oil Producing Country Mahendra Siregar menyebutkan pihaknya bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain akan berupaya memanfaatkan gelaran COP 24 ini untuk kepentingan Indonesia. Sama seperti Paulus, dia mengatakan bahwa permasalahan lingkungan hidup dan capaian Sustainable Dew-lopment Goals (SDGs) akan menjadi salah satu topik utama yang dibawa dalam perhelatan tersebut. “Kan ada beberapa peluang [side meeting] yang bisa dimanfaatkan untuk kegunaan isu yang lebih luas, [isu yang akan dibawa] tentu terkait dengan pelaksanaan lingkungan hidup dengan SDGs seperti topiknya dalam COP itu sendiri. Kita sampaikan posisi Indonesia bagaimana kontribusinya untuk SDGs untuk environmental sustainability,” katanya.

Sementara itu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana mengadakan Indonesia Climate Change Education Forum and Expo 2018 yang akan dilaksanakan di Medan pada 17-19 Oktober. Selain bisa memberi edukasi terkait adaptasi perubahan iklim, kegiatan yang mengangkat tema Together Towards a Low Carbon Future ini juga akan menjadi ajang menyaring delegasi yang berencana ikut dalam perhelatan COP24.

Harian Kontan | Rabu, 12 September 2018
Industri Biodiesel Kejar Target Produksi
(Untuk memenuhi kontrak, Aprobi optimis dapat memproduksi biodiesel sebanyak 400.000 – 500.000 kiloliter pada September 2018)

JAKARTA. Produsen biodiesel Tanah Air mengejar produksi 400.000 – 500.000 kiloliter (kl) pada September 2018 ini. Target itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan biodiesel seiring mulai berlakunya program perluasan mandatori pencampuran 20% biodiesel dengan solar atau B20 pada 1 September 2018. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan yakin target produksi sebesar itu akan tercapai. Dengan produksi sebesar itu, seluruh kontrak penjualan dengan PT Pertamina (Persero) dan perusahaan lain akan tercapai. “Kami menjalankan purchase order (PO) baik di Pertamina maupun dari non Pertamina yang sudah kita dapatkan dan kontrak yang sudah di tanda tangani. Kami sedang berusaha menjalankan PO dan kontraknya,” katanya kepada KONTAN, Senin (10/9). Dia optimis dapat memproduksi biodiesel sekitar 400.000 kl hingga 500.000 kl di bulan September 2018. Hal itu sesuai dengan target produksi yang telah ditetapkan pasca dimulainya perluasan mandatori B20 sebesar 2 juta kl hanya untuk periode September 2018-Desember2018.

Total produksi yang saat ini dikejar produsen biodiesel, naik signifikan dibandingkan rata-rata produksi sebelumnya. Pada tahun 2017, total produksi biodiesel sekitar 3,13 juta kl. Dari produksi tersebut sebesar 2,35 juta digunakan dalam negeri atau rata-rata 195.833 kl per bulan. Sementara sisanya sekitar 195.000 diekspor. Paulus mengklaim, anggota Aprobi berkomitmen memenuhi kebutuhan B20 sesuai kontrak. Meskipun harus diakui, ada kendala yang harus diatasi, seperti masalah administrasi dan cuaca. Namun industri biodiesel, menurutnya, menjamin pasokan fatty acid methyl ester (FAME) akan sampai tepat waktu ke terminal pencampuran solar.

Apalagi, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Balian Bakar Nabati Jenis Biodiesel ada sejumlah sanksi mengancam jika kontrak tidak dipenuhi. Dalam aturan yang diundangkan 24 Agustus 2018 tersebut, industri akan dikenakan sanksi mulai administrasi bila terjadi keterlambatan dalam penyaluran FAME. Mereka juga denda Rp 6.000 per liter, hingga pencabutan izin usaha jika keterlambatan terjadi terus menerus.

Harga CPO naik

Perluasan B20 mulai awal September 2018, telah menimbulkan sentimen positif pada pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global. Bila pada Juli 2018 rata-rata harga CPO global sebesar US$ 587.4 per metrik ton, saat ini sudah mulai bergerak di kisaran US$ 560 – US$ 610 per metrik ton. “Kenaikan harganya memang belum signifikan, tapi kami melihat ada tambahan penyerapan CPO untuk B20 sebesar 1 juta ton hingga akhir tahun,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Ke-lap Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono. Kenaikan harga CPO global, menurut Mukti, disebabkan karena adanya sentimen positif perluasan B20. Namun diakui, kenaikan harga CPO internasional belum berdampak signifikan pada harga Tandan Buah Segar (TBS) ditingkat petani. Pasalnya sampai saat ini, harga TBS di petani masih belum berubah di kisaran Rp 1.100-Rp 1.400 per kg.

Ia mengatakan, harga TBS tersebut berlaku untuk petani kelapa sawit yang sudah bermitra dengan perusahaan. Namun jika belum bermitra harganya masih rata-rata di kisaran Rp 700 – Rp 900 per kg. Mukti berharapan dengan permintaan ekspor CPO yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, harga TBS akan naik.”Sejak Juli ekspor mulai bagus mencapai 2,7 juta ton, kemudian di Juli sudah 3,2 juta ton,” ucapnya.

Agrofarm.co.id | Senin, 10 September 2018
APROBI Siap Penuhi Kebutuhan B20

Agrofarm-Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menyatakan kesiapannya dalam memasok kebutuhan biodiesel untuk mendukung program mandatori penggunaan biodiesel 20% (B20). Program ini resmi diperluas ke segmen non public service obligation (PSO) per 1 September 2018. Kesiapan asosiasi yang yang membawahi 22 produsen biodiesel di Tanah Air dengan pertimbangan kapasitas produksi terpasang 12 juta kiloliter (kl). Sementara itu, perluasan program B20 ke segmen non PSO selama September-Desember 2018 memerlukan pasokan biodiesel sekitar 900 ribu kl. Ketua Umum APROBI, Master Parulian Tumanggor, mengatakan produsen siap memenuhi alokasi biodiesel yang ditetapkan menjadi 2,9 juta kiloliter (KL) sampai Desember 2018. Sebab, kapasitas terpasang produksi biodiesel di dalam negeri sudah cukup besar, sekitar 12 juta KL.

Sejumlah persiapan dilakukan mulai penambahan armada hingga sarana pendukung logistik lainnya. Produsen biodiesel juga telah berkoordinasi dengan pihak Bea dan Cukai, PT ASDP Indonesia Ferry, serta PT Pelindo untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan bongkar muat kapal angkutan biodiesel di pelabuhan. Pemerintah telah menerbitkan beleid untuk perluasan program B20 ke segmen bukan PSO. Payung hukum itu adalah Perpres No 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Aturan turunannya adalah Permen ESDM No 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Penerapan perluasan program B20 ke segmen bukan PSO secara penuh akan menghemat devisa hingga US$ 6 miliar per tahun.

Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan menjelaskan, produsen biodiesel saat ini sudah siap melaksanakan program wajib B20 yang diperluas ke segmen bukan PSO. Begitu peluncuran program resmi dan berlaku per 1 September 2018, produsen biodiesel akan langsung mulai melakukan delivery sesuai kontrak. “Begitu program tersebut resmi diluncurkan pemerintah, kami mulai delivery sesuai kontrak. Kita sudah lakukan persiapan-persiapan, termasuk penambahan armada maupun sarana pendukung logistik lainnya,” kata Paulus Tjakrawan dalam konferensi pers di kantor Aprobi, Jumat (7/9/2018). Paulus menuturkan Aprobi dengan difasilitasi Kementerian ESDM telah-berdiskusi dengan Bea dan Cukai, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo, terkait arus lalu lintas dan bongkar muat kapal angkutan biodiesel di pelabuhan. Termasuk, penyesuaian atas ketentuan menyangkut industri di kawasan berikat

“Kami sudah bertemu dengan Bea dan Cukai, Pelindo, serta ASDP. Angkutan biodiesel akan mendapat prioritas. Tidak ada regulasi yang diubah, hanya saja ketika di komputernya terbaca bahwa itu kapal biodiesel maka langsung diprioritaskan. Kapal biodiesel tidak perlu harus keluar dari pelabuhan baru masuk lagi ke pelabuhan yang sama untuk bongkar muatan. Ini tentu akan menghemat waktu dan biaya,” kata dia. Pemerintah bakal meluncurkan secara resmi perluasan pelaksanaan B20 wajib ke segmen bukan PSO di Kantor Kemenko Perekonomian. Saat ini, baik badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) maupun badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) atau produsen biodiesel dalam proses penyelesaian administrasi. Dalam proses tersebut memang membutuhkan waktu, terutama untuk menyelesaikan kendala-kendala teknis di lapangan.

Tapi itu bukan isu atau hambatan dalam pelaksanaan B20. Yang harus dipahami, pelaksanaan B20 tentu butuh penyempurnaan, bakal menghadapi kendala teknis di lapangan tapi itu normal. Sekarang, bukan saatnya ribut, bukan soal bisa atau tidak, tapi harus bisa. Kita upayakan semaksimal mungkin. Pada saat bersamaan, kita mempersiapkan untuk pelaksanaan B30,” jelas Paulus. Terkait tingkat keberhasilan, ujar Paulus, kondisi daerah menjadi faktor berpengaruh karena penyaluran juga harus menjangkau lokasi remote area maupun perbatasan meski dengan volume kecil. Pada saat penyaluran, bisa saja ada ombak tinggi sehingga terlambat atau malah mesinnya rusak. “Ini bisa mempengaruhi pelaksanaan, tapi ini soal teknis di lapangan. Karena itu, penerapan ketentuan sanksi berupa denda Rp 6 ribu per liter akan melihat kasus per kasus dan tentu saja akan diaudit, memastikan standar yang namanya ombak tinggi atau mesin rusak itu seperti apa? Tapi kalau misalnya masalahnya adalah karena belum SNI sehingga menyebabkan penyaluran terlambat, itu tentu kesalahan si perusahaan,” kata Paulus.

Mengenai selisih harga atau subsidi yang akan diterima produsen biodiesel dari pungutan ekspor, dia menegaskan hal itu tidak perlu dipersoalkan. Selisih harga yang dibayarkan BPDP Kelapa Sawit tentu tergantung harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar. Perhitungan HIP biodiesel oleh Kementerian ESDM dilakukan setiap bulan, sedangkan HIP solar setiap tiga bulan. Salah satu variabel dalam formula perhitungan HIP biodiesel adalah harga CPO. Pada September 2018, HIP biodiesel tercatat Rp 7.294 per liter ditambah ongkos angkut atau turun dari HIP biodiesel Agustus 2018 sebesar Rp 7.600 per liter ditambah ongkos angkut “Kalau hari ini HIP biodiesel lebih rendah, sehingga tidak ada selisih harga yang harus dibayarkan. Bagaimana kalau harga CPO melonjak tinggi? Sepertinya skenario ini yang pemerintah belum ada, tapi kalau naik tinggi yang jelas pungutannya bakal naik. Selama ini, CPO adalah yang dikenakan beban pungutan terbesar,” jelas Paulus.

TribunNews.com | Rabu, 12 September 2018
Pemenuhan Biodiesel B20 September Ini Mencapai 500.000 Kiloliter

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksanaan aturan mandatori biodiesel 20% (B20) sudah mulai dijalankan sejak 1 September 2018. Saat ini prosesnya sudah masuk pada tahap purchase order (PO) dan tanda tangan kontrak, baik dengan Pertamina maupun non Pertamina. Tahap pengiriman dilakukan secara bertahap hingga Desember ini. “Kami menjalankan PO baik dari Pertamina maupun dari non Pertamina yang sudah kita dapatkan dan kontrak yang sudah ditandatangani. Kami semua sedang berusaha menjalankan PO dan kontraknya,” kata Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) kepada Kontan.co.id, Senin (10/9/2018).

Paulus melanjutkan, mengenai target bulan September ini ada sekitar 400.000-500.000 kilo liter untuk pemenuhan target. Pengaruh adanya program B20 ini dirasa belum signifikan pada harga Crude Palm Oil (CPO) dan Tandan Buah Segar (TBS) tingkat petani, karena baru aktif dilaksanakan pada awal September. “Karena baru mulai, belum signifikan perubahannya. Harga CPO di sektor dunia masih bergerak antara US$ 560-US$ 610 per ton. Kalau untuk harga TBS di tingkat petani untuk plasma kemitraan masih cukup bagus sekitar Rp 1.100-Rp 1.400 per kg,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono. Mukti menjelaskan, terkait produksi CPO di tingkat petani diperkirakan akan ada tambahan untuk pemenuhan program B20 sekitar 1 juta ton sampai akhir Desember.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/12/pemenuhan-biodiesel-b20-september-ini-mencapai-500000-kiloliter

TribunNews.com | Selasa, 11 September 2018
Selamatkan Rupiah, Pemerintah Ekspor 9 Ribu Ton Manggis ke Tiongkok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan awal pekan ini, Senin (10/9/2018), 1 dollar AS dihargai Rp 14.830. Angka tersebut melemah 0,1 persen dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Namun, level ini masih lebih baik dibanding pembukaan pasar spot pada Jumat pekan lalu, saat 1 dollar AS dihargai Rp 14.865. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut semakin menguatnya Rupiah yang menjauh dari level Rp 15.000 per Dolar AS, tak lepas dari peran pemerintah, dan pengusaha yang telah menukar valuta asing yang mereka miliki.

Ia mengapresiasi beberapa langkah konkret pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan (CAD), di antaranya Perpres No. 66 Tahun 2018 yang mengatur pemberian insentif pada minyak kelapa sawit (biodiesel) yang dicampur seluruh jenis solar. Juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang resmi merevisi naik tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk 1.147 barang impor. “B20 kan sudah implementasi terus kemarin Bu Menkeu (Sri Mulyani) sudah mengumumkan mengenai PPh impor,” ujar Perry.

Sektor Pertanian Potensial Bantu Penguatan Rupiah

Jurus ampuh lain untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah adalah meningkatkan ekspor. Pertanian salah satu sektor yang potensial. Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), selama kuartal II-2018 kenaikan ekspor pertanian menjadi paling tinggi dibanding sektor lain. Kontribusi sektor pertanian dalam menyumbang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) juga paling tinggi, mencapai 9,93 persen. Kamis (6/9/2018) pekan lalu Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor 9 ribu ton manggis ke China di Bandara Ngurah Rai, Bali. Manggis ekspor ini merupakan hasil panen kelompok tani di Desa Padanan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Bali. China membuka pintu untuk manggis Indonesia sejak Desember 2017, setelah negosiasi panjang selama lima tahun oleh Badan Karantina Pertanian.

“Sejak dibukanya kembali keran ke Tiongkok, Indonesia sampai saat ini setidaknya berhasil mendorong ekspor manggis 33 ribu ton dengan nilai ekspor 93 juta dolar AS. Angka ini jauh melampaui ekspor tahun-tahun sebelumnya,” ujar Amran. Pasar manggis sendiri cukup banyak. Selain China, ada Thailand, Singapura, Malaysia. Vietnam, Australia. Selandia Baru, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Perancis, Belanda, Italia, Swiss, Spanyol, Jerman, dan Inggris. “Manggis buah unggulan ekspor yang eksotis. Indonesia sudah mengekspor buah ini ke 23 negara”, jelas Amran bangga. Di sisi lain, Direktur Jenderal Perkebunan Bambang menambahkan penguatan dollar AS terhadap rupiah juga memberi kesempatan bagi petani mengekspor komoditas perkebunan unggulan. Komoditas yang potensial ekspor di antaranya kelapa sawit, kakao, dan karet. Ekspor pangan menjadi bagian upaya pemerintah untuk menguatkan upaya BI terus berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan melakukan intervensi pasar.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/11/selamatkan-rupiah-pemerintah-ekspor-9-ribu-ton-manggis-ke-tiongkok?page=2

Medcon ID | Selasa, 11 September 2018
Timang-timang Dolarku Sayang

Dolar Amerika Serikat (AS) makin menggila. Rupiah kian tersungkur. Rabu, 5 September 2018, nilainya sempat jatuh ke level Rp15.032 per dolar AS. Banyak pihak kalang kabut.

PEMERINTAH buru-buru mengurangi impor minyak dengan mewajibkan biodiesel sebesar 20 persen (B20), hingga menekan impor barang konsumsi dengan menaikkan pajak penghasilan (PPh) untuk 1.147 barang impor. Pula membuka keran ekspor agar dolar masuk ke dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengevaluasi kebutuhan impor dalam negeri demi menjaga defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD). Impor masih diperbolehkan asalkan untuk menunjang kegiatan ekonomi. “Kalau impor bahan baku barangkali itu menunjang produksi. Kalau barang modal yang menunjang proyek-proyek besar terutama yang berhubungan dengan proyek pemerintah, kita akan lihat kontennya apa,” kata Sri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Di sektor moneter, Bank Indonesia (BI) sudah menghabiskan Rp11,9 triliun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, juga menaikkan tingkat suku bunga. Upaya itu untuk menarik jumlah rupiah dari pasar. Apa mau dikata, dampak kenaikan dolar sudah mulai dirasakan sektor rill. Terutama pengusaha yang mengandalkan bahan baku impor. Ini bisa memicu kenaikan harga barang-barang (inflasi). Namun, melemahnya rupiah tak melulu membawa petaka. Ada pihak-pihak yang ketiban untung di tengah kondisi ini.

Penguatan produk lokal

Dolar naik, barang-barang yang masuk ke dalam negeri menjadi mahal, terutama elektronik, mesin, pakaian, dan makanan. Kondisi ini membuat banyak orang akan mengurangi pembelian, lantas mencari barang pengganti yang lebih murah. Sementara itu, harga produk dalam negeri yang banyak berasal dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) masih stabil. Walaupun ada kenaikan tapi tidak signifikan. Momen ini bisa dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempromosikan dan menggenjot penjualan produk. Sebab, produk UMKM akan banyak diminati karena harga masih murah.

Pelaku ekspor juga diuntungkan. Selisih pelemahan rupiah terhadap dolar bisa menurunkan harga produk yang dijual – karena pembayarannya menggunakan dolar. Kondisi ‘lebih murah’ ini tentu menarik bagi pasar global. Sektor pariwisata pun tak ketinggalan mencicipi untung dari melemahnya rupiah. Turis asing akan tertarik datang ke Indonesia dan membelanjakan dolarnya. Sebab, dengan selisih nilai tukar yang tinggi, otomatis ‘jajan’ di Indonesia lebih murah.

Pemegang dolar

Selain untuk transaksi, dolar juga digunakan untuk berinvestasi. Alasan orang menyimpan dolar sama dengan alasan orang menyimpan emas. Berharap mendapat kuntungan ketika harga tinggi. Orang Indonesia termasuk kelompok masyarkat yang doyan menyimpan dolar. Maka tak heran, banyak orang besar di negeri ini yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk dolar. Mulai dari pejabat negara, pengusaha, hingga elite TNI/Polri. Ketika dolar naik, kekayaan para pemegang dolar otomatis ikut meroket. Sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui. Selain untung dengan nilai tukar yang tinggi, pemegang dolar pun bisa mendapat citra baik. Mafhum, saat mata uang garuda sakit, salah satu obatnya adalah gerakan cinta rupiah. Harapannya, pemegang dolar mau menukarkan dolarnya ke rupiah. Gerakan itu ditunjukkan Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang menukar beberapa dolar miliknya. Sandiaga bilang, aksi itu untuk meredam dampak pelemahan rupiah.

Sandi berharap, gerakan moral itu dapat diikuti oleh para konglomerat dan semua elemen masyarakat. “Ini saatnya kita memperkuat ekonomi kita,” kata Sandi di money changer Dua Sisi, di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 September 2018. Gerakan Sandi mirip sebuah gerakan bernama Getar (Gerakan Cinta Rupiah) pada krisis 1997/1998. Gerakan itu diprakarsai Siti Hardiyanti Rukmana, putri Presiden ke-2 RI Soeharto yang akrab disapa Mbak Tutut. Kala itu Mbak Tutut mengajak masyarakat penyimpan dolar agar mau menjualnya. Namun, kampanye Mbak Tutut kurang mendapat sambutan masyarakat. Rupiah tetap jeblok hingga kekuasaan Soeharto berakhir. Saat itu rupiah mengalamai kejatuhan terparah sepanjang sejarah, menyentuh level Rp16.650 per dolar AS. PEMILU di depan mata. Indonesia berada di tahun politik. Isu rupiah turut menjadi senjata untuk menggemboskan dukungan terhadap pemerintah. Banyak yang beranggapan, melemahnya rupiah menjadi berkah bagi oposisi.

Calon Presiden Prabowo Subianto mengritisi kondisi ekonomi ini. Dia bilang, rupiah melemah karena kesalahan pemerintah yang hobi impor. Ya, pemerintah saat ini adalah calon petahana dalam Pilpres 2019 mendatang, Joko Widodo. Menurut Prabowo, kondisi melemahnya rupiah ini berbahaya, karena defisit transaksi berjalan terus melebar. Dia khawatir dampaknya akan dirasakan masyarakat kecil. “Pelemahan rupiah kita, yang kekuatannya melemah secara cukup tajam dan memprihatinkan,” kata Prabowo usai pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 September 2018. Tapi, menurut ekonom Indef Bhima Yudhistira, isu melemahnya rupiah yang dikapitalisasi dan ditarik-tarik ke ranah politik, justru memperkeruh keadaan. Bisa menimbulkan kepanikan pasar dan membuat takut dunia usaha. Saat ini terjadi, investor akan pergi membawa kekayaannya ke negeri lain.

“‎Jangan menari-nari di atas penderitaan rupiah.‎ Jangan digoreng ke politik yang menyalahkan pemerintahan Jokowi. Ini sebenarnya masalah fundamental saja dan struktur yang belum selesai. Kalau terus mengibarkan bara api, jika oposisi menang di 2019, apa enak berkuasa dengan rupiah Rp15.000 per USD,” kata Bhima, dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 8 September 2018. Bhima berharap pihak oposisi bisa berkomentar baik terkait ekonomi. Dengan begitu, masyarakat dan pasar akan tetap tenang. Pula dari sisi pemerintah, diharapkan bisa membuka diri dan memberikan ruang kepada pihak yang lebih mumpuni untuk menjelaskan persoalan dan upaya yang perlu diambil. Seperti soal rupiah, lebih pantas bila bank sentral sendiri yang menjelaskan upayanya. “Jadi, yang tidak mengerti jangan banyak bicara, baik oposisi dan pemerintah. Itu yang akan mempengaruhi sentimen yang ada di pasar,” pungkasnya.

https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/zNAwZ92k-timang-timang-dolarku-sayang

Bisnis.com | Selasa, 11 September 2018
Kebijakan B20 Akan Dipaparkan Dalam COP 24

Bisnis.com, JAKARTA—Kebijakan mandatori penggunaan biodiesel B20 akan digunakan sebagai bahan paparan perwakilan Indonesia di konferensi COP 24 yang akan digelar di Polandia pada 3—14 Desember 2018. Conferences of the Parties/COP merupakan bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB (UNFCC) mengenai perubahan iklim. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan menyebutkan rencana memaparkan kebijakan perluasan penggunaan biofuel B20 yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia di COP 24 itu bertujuan untuk memberi gambaran upaya Indonesia untuk turut mengurangi emisi karbon global. “Kita ingin agar dunia tahu bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam pengurangan emisi. Nah, kita ingin menginformasikan kepada dunia bahwa Indonesia sudah melakukan itu, salah satunya dengan memakai biodiesel untuk mengurangi emisi,” katanya usai rapat internal antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan pelaku industri kelapa sawit, Senin (10/9).
Selain pada sesi utama dari COP 24, penggunaan biodiesel ini juga akan dipaparkan dalam Sustainable Innovation Forum yang menjadi side event dalam gelaran COP24. Menurut Paulus, sama seperti tahun lalu, tahun ini delegasi dari Indonesia juga mendapat kesempatan untuk ikut berbicara dalam forum tersebut. Dia berharap, dengan adanya penyampaian informasi tersebut bisa memberikan informasi positif terhadap masyarakat dunia. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur Council Palm Oil Producing Country Mahendra Siregar menyebutkan pihaknya bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain akan berupaya memanfaatkan gelaran COP 24 ini untuk keperluan Indonesia. Sama seperti Paulus, dia mengatakan bahwa permasalahan lingkungan hidup dan capaian Sustainable Development Goals (SDGs) akan menjadi salah satu topik utama yang dibawa dalam perhelatan tersebut.

“Kan ada beberapa peluang [side meeting] yang bisa dimanfaatkan untuk kegunaan isu yang lebih luas. [isu yang akan dibawa] tentu terkait dengan pelaksanaan lingkungan hidup dengan SDGs seperti topiknya dalam COP itu sendiri. Kita sampaikan posisi Indonesia bagaiman kontribusinya untuk SDGs untuk environmental sustainability” katanya. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana mengadakan Indonesia Climate Change Education Forum and Expo 2018 yang akan dilaksanakan di Medan pada 17-19 Oktober nanti. Selain bisa memberi edukasi terkait adaptasi perubahan iklim, kegiatan yang mengangkat tema Together Towards a Low Carbon Future ini juga akan menjadi ajang menyaring delegasi yang berencana ikut dalam perhelatan COP24. Para delegasi diperbolehkan menyampaikan bahan dalam berbagai bentuk media seperti seminar, film, permainan atau metode lainnnya yang terkait dengan isu-isu yang akan dibahas dalam COP24 nanti.
http://industri.bisnis.com/read/20180911/99/837204/kebijakan-b20-akan-dipaparkan-dalam-cop-24

WartakotaLive.com | Selasa, 11 September 2018
Pengamat Nilai Ekonomi Indonesia Lebih Unggul Dibanding Negara India, Turki dan Argentina

PEREKONOMIAN Indonesia lebih unggul ketimbang kondisi perekonomian India, Turki dan Argentina.

“Regulasi sektor keuangan Indonesia lebih rapi dan sinkron. Jadi, tidak perlu kekhawatiran krisis moneter 1998 bakal terulang di 2018,” kata President Director Center for Banking Crisis (CBC), Deni Daruri dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (11/9/2018). Deni mengatakan, Indonesia merupakan negara yang paling sinkron dalam kebijakan menjaga stabilitas sektor keuangan, bahkan jika juga dibandingkan dengan Amerika Serikat. Deni menyebut, Presiden AS Donald Trump berupaya agar nilai dolar AS melemah. Namun, gubernur bank sentral AS justru menciptakan kebijakan moneter yang membuat dolar AS menguat. Sehingga, upaya Trump untuk meningkatkan daya saing perekonomian Amerika Serikat menjadi tidak terwujud. “Hal yang sama juga terjadi di India, Turki dan Argentina di mana selalu terlihat adanya perbedaan yang cenderung berlawanan antara kebijakan moneter, keuangan dan fiskal,” katanya.

Di India, Argentina dan Turki, lanjutnya, kebijakan moneter tidak peduli dengan pelemahan mata uangnya. Padahal, defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja, jauh lebih besar ketimbang Indonesia. “Sementara itu harmonisasi kebijakan di Indonesia justru semakin mantap dengan terpilihnya Ketua OJK dan Gubernur BI yang baru-baru ini,” papar Deni. Bank Indonesia (BI), kata dia, berencana menaikkan suku bunga acuan (BI-7 Days Repo Reserve Rate) ketika Turki mengalami devaluasi mata uang lira. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengerem impor barang konsumsi dan barang modal untuk kebutuhan konsumsi.

Pemakaian biofuel serta upaya peningkatan ekspor seperti ekspor batubara merupakan upaya kebijakan yang harmonis yang tidak terlihat di Amerika Serikat, Turki, Argentina dan India. Deni menjelaskan, perekonomian Indonesia saat ini jelas berbeda dengan 1997. Kini, OJK telah menjalankan pengendalian risiko alokasi kredit dengan seksama dengan memantau tiga variable utama, yaitu:

– peningkatan standar pemberian kredit (lending standards),

– peningkatan hambatan kredit (credit constrains),

– serta peningkatan harga resiko (price of risk).

“Upaya peningkatan dari price of risk dan peningkatan lending standards terbukti mampu menetralisir peningkatan risk appetite sehingga peningkatan credit demand dan peningkatan credit supply hanya meningkatkan credit volume dan tidak meningkatkan risiko dari alokasi kredit (riskiness of credit allocation),” paparnya.

http://wartakota.tribunnews.com/2018/09/11/pengamat-nilai-ekonomi-indonesia-lebih-unggul-dibanding-negara-india-turki-dan-argentina

Okezone Finance | Selasa, 11 September 2018
Lebih Kuat Jaga Stabilitas Keuangan Bikin RI Tahan Krisis

JAKARTA – Harmonisasi sektor keuangan yang dimiliki saat ini diyakini membuat Indonesia lebih tahan terhadap krisis keuangan, sehingga membuat krisis 1998 tidak akan kembali terulang. Seperti diketahui kekhawatiran akan krisis keuangan sempat mencuat saat nilai tukar Rupiah terus merosot tajam hingga mendekati level Rp15.000 per USD. President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri mengatakan, perekonomian Indonesia jelas lebih unggul ketimbang India, Turki apalagi Argentina. Regulasi sektor keuangan lebih rapi dan sinkron. Jadi, menurutnya tidak perlu kekhawatiran krisis moneter 1998 bakal terulang di 2018. “Indonesia merupakan negara yang paling sinkron dalam kebijakan dalam menjaga stabilitas sector keuangan, bahkan jika juga dibandingkan dengan Amerika Serikat,” katanya seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Menurutnya, Presiden AS Donald Trump berupaya agar dolar AS melemah. Namun, gubernur bank sentral AS justru menciptakan kebijakan moneter yang membuat dolar AS menguat, sehingga, upaya Trump untuk meningkatkan daya saing perekonomian Amerika Serikat menjadi sirna. “Hal yang sama juga terjadi di India, Turki dan Argentina dimana selalu terlihat adanya perbedaan yang cenderung berlawanan antara kebijakan moneter, keuangan dan fiskal,” kata Deni. Di India, Argentina dan Turki, lanjutnya, kebijakan moneter tidak peduli dengan pelemahan mata uangnya. Padahal, defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja, jauh lebih besar ketimbang Indonesia. “Sementara itu harmonisasi kebijakan di Indonesia justru semakin mantap dengan terpilihnya Ketua OJK dan Gubernur BI yang baru ini,” paparnya. Bank Indonesia (BI), kata dia, berencana mengerek suku bunga acuan (BI-7 Days Repo Reserve Rate) ketika Turki mengalami devaluasi mata uang lira. Selain itu, pemerintah Indonesia mengerem impor barang konsumsi dan barang modal untuk kebutuhan konsumsi, pemakaian biofuel serta upaya peningkatan ekspor seperti peningkatan ekspor batu bara merupakan upaya kebijakan yang harmonis yang tidak terlihat di Amerika Serikat, Turki, Argentina dan India.

Deni menjelaskan, perekonomian Indonesia saat ini jelas berbeda dengan 1997. Kini, OJK telah menjalankan pengendalian resiko alokasi kredit dengan seksama dengan memantau tiga variable utama yaitu peningkatan standar pemberian kredit (lending standards), peningkatan hambatan kredit (credit constrains), serta peningkatan harga resiko (price of risk). “Upaya peningkatan dari price of Risk dan peningkatan lending standards terbukti mampu menetralisir peningkatan risk appetite sehingga peningkatan credit demand dan peningkatan credit supply hanya meningkatkan credit volume dan tidak meningkatkan resiko dari alokasi kredit (riskiness of credit allocation),” paparnya.

https://economy.okezone.com/read/2018/09/11/20/1948907/lebih-kuat-jaga-stabilitas-keuangan-bikin-ri-tahan-krisis

PosKupang.com | Selasa, 11 September 2018
Ternyata Ekonomi Indonesia Lebih Unggul Dibanding Negeri Berkembang Semisalnya

POS KUPANG.COM – Perekonomian Indonesia lebih unggul ketimbang keadaan perekonomian India, Turki dan Argentina. “Regulasi sektor keuangan Indonesia lebih rapi dan sinkron. Jadi, tak butuh kekhawatiran krisis moneter 1998 bakal terulang di 2018,” kata President Director Center for Banking Crisis (CBC), Deni Daruri pada keterangan pers di Jakarta, Selasa. Deni menyampaikan, Indonesia adalah negeri yang paling sinkron pada kebijakan melindungi stabilitas sektor keuangan, bahkan kalau pun dibandingkan dengan Amerika Serikat. Deni menyebut, Presiden AS Donald Trump berupaya supaya nilai dolar AS melemah. Tetapi, gubernur bank sentral AS justru membuat kebijakan moneter yang menciptakan dolar AS menguat. Sehingga, cara Trump untuk meningkatkan daya saing perekonomian Amerika Serikat menjadi tak terwujud.

“Masalah yang sama pun terjadi di India, Turki dan Argentina dimana selalu terlihat adanya ketidaksamaan yang cenderung berlawanan antara kebijakan moneter, keuangan dan fiskal,” ujarnya. Di India, Argentina dan Turki, lanjutnya, kebijakan moneter tak peduli dengan pelemahan mata uangnya. Kenyataannya, defisit pada anggaran pendapatan dan belanja, jauh lebih besar ketimbang Indonesia. “Sementara harmonisasi kebijakan di Indonesia justru tambah mantap dengan terpilihnya Ketua OJK dan Gubernur BI yang baru-baru ini,” papar Deni. Bank Indonesia (BI), kata dia, berencana menaikkan suku bunga acuan (BI-7 Days Repo Reserve Rate) saat Turki menjalani devaluasi mata duit lira. Selain , pemerintah Indonesia pun mengerem impor barang konsumsi dan barang modal untuk keperluan konsumsi. Penggunaan biofuel serta cara peningkatan ekspor semisal ekspor batubara adalah cara kebijakan yang harmonis yang tak terlihat di Amerika Serikat, Turki, Argentina dan India. Deni mengemukakan, perekonomian Indonesia waktu ini jelas tidaksama dengan 1997. Sekarang, OJK sudah melakukan pengendalian risiko alokasi kredit dengan seksama dengan memantau tiga variable utama yakni peningkatan standar pemberian kredit (lending standards), peningkatan hambatan kredit (credit constrains), serta peningkatan biaya resiko (price of risk). “Cara peningkatan dari price of risk dan peningkatan lending standards terbukti bisa menetralisir peningkatan risk appetite sehingga peningkatan credit demand dan peningkatan credit supply hanya meningkatkan credit volume dan tak meningkatkan risiko dari alokasi kredit (riskiness of credit allocation),” paparnya.

CNBC Indonesia | Senin, 10 September 2018
Wah, RI Bakal Promosi B20 di Konferensi Iklim Dunia

Pemerintah bersama industri kelapa sawit akan bekerja sama mempromosikan kebijakan perluasan penggunaan bahan bakar nabati sebanyak 20% dalam solar (Biodiesel 20/B20) sebagai komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon di gelaran Konferensi Perubahan Iklim COP24 di Polandia pada Desember nanti. Hal ini disampaikan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan usai pertemuan dengan Menko Maritim Luhut Pandjaitan siang tadi. “Jelas kita ingin dunia tahu bahwa Indonesia punya komitmen untuk pengurangan emisi. Nah, kita ingin menginformasikan kepada dunia bahwa Indonesia sudah melakukan itu. Salah satunya adalah pakai biodiesel untuk mengurangi emisi karbon,” ujar Paulus di kantor Kemenko Maritim, Senin (10/9/2018). Paulus mengatakan, pemerintah dan industri sawit akan berbicara dalam Sustainable Innovation Forum di gelaran COP24 nanti mengenai hal ini. “Nah tahun lalu kita bicara di situ dan tahun ini kita akan berbicara pada dunia di situ juga, bahwa kita juga nggak diam-diam saja [menyikapi perubahan iklim], termasuk sekarang ada program B20 itu kan diperluas,” jelasnya.

Paulus berharap, adanya informasi seperti ini dapat memberikan pencerahan atau informasi positif tentang industri kelapa sawit bagi masyarakat dunia. Sementara itu, Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar mengatakan pihaknya bersama pemerintah sedang mempersiapkan paparan mengenai kontribusi Indonesia dalam pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk di dalamnya aspek environmental sustainability. Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang. “Gapki mungkin akan ambil slot di SDGs, terutama soal pembangunan industri kelapa sawit yang bisa digunakan untuk pencapaian SDGs,” kata Togar.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180910195714-4-32559/wah-ri-bakal-promosi-b20-di-konferensi-iklim-dunia

Kontan.co.id | Selasa, 11 September 2018
Target pemenuhan B20 di September ini mencapai 500.000 kilo liter

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelaksanaan aturan mandatori biodiesel 20% (B20) sudah mulai dijalankan sejak 1 September 2018. Saat ini prosesnya sudah masuk pada tahap purchase order (PO) dan tanda tangan kontrak, baik dengan Pertamina maupun non Pertamina. Tahap pengiriman dilakukan secara bertahap hingga Desember ini. “Kami menjalankan PO baik dari Pertamina maupun dari non Pertamina yang sudah kita dapatkan dan kontrak yang sudah di tanda tangani. Kami semua sedang berusaha menjalankan PO dan kontraknya,” kata Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) kepada Kontan.co.id, Senin (10/9).

Paulus melanjutkan, mengenai target bulan September ini ada sekitar 400.000-500.000 kilo liter untuk pemenuhan target. Pengaruh adanya program B20 ini dirasa belum signifikan pada harga Crude Palm Oil (CPO) dan Tandan Buah Segar (TBS) tingkat petani, karena baru aktif dilaksanakan pada awal September. “Karena baru mulai, belum signifikan perubahannya. Harga CPO di sektor dunia masih bergerak antara US$ 560-US$ 610 per ton. Kalau untuk harga TBS di tingkat petani untuk plasma kemitraan masih cukup bagus sekitar Rp 1.100-Rp 1.400 per kg,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono. Mukti menjelaskan, terkait produksi CPO di tingkat petani diperkirakan akan ada tambahan untuk pemenuhan program B20 sekitar 1 juta ton sampai akhir Desember.

https://industri.kontan.co.id/news/target-pemenuhan-b20-di-september-ini-mencapai-500000-kilo-liter

Indo Pos | Rabu, 12 September 2018
B20, Dorong Industri Sawit

Pemerintah melakukan perluasan mandatori Biodiesel B20 pada l September 2018. Maka penggunaan bahan bakar dengan campuran 80 persen solar dengan 20 persen Biodiesel berbahan dasar sawit wajib digunakan untuk sektor bersubsidi (Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO. KEBIJAKAN perluasan penerapan B20 menyasar semua pengguna solar. Dengan demikian, bahan bakar solar tanpa campuran (Bo) yang sebelumnya dipasarkan di berbagai SPBU praktis digantikan B20. Bahkan kebijakan ini diklaim mampu menghemat devisa sebesar USD 2 miliar hingga USD 2,3 miliar, hingga akhir tahun. “Melalui optimalisasi dan perluasan pemanfaatan B20 ini, diperkirakan akan terdapat penghematan sekitar USD 2 miliar pada sisa empat bulan terakhir tahun 2018,” ujar Menteri Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, belum lama ini. Adapun per tahunnya, menurut dia, kebijakan memperluas B20 akan dapat menghemat devisa lebih dari USD 6 miliar. Untuk diketahui, salah satu penyebab besarnya defisit neraca perdagangan karena tingginya impor migas yang mencapai lebih dari USD 5 miliar. Defisit itu berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. Karena itu perluasan B20 diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Darmin menjelaskan, mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang menyediakan solar, dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok FAME (Fatty Acid Methyl Esters) yang bersumber dari CPO (Crude Palm Oil). “Mulai 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk Bo di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B20,” tukas Darmin. Apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda Rp 6.000 per liter. Produk Bo nantinya hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium. Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan Bo setara Pertadex.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengatakan pihaknya mendukung program perluasan segmen Mandatori Biodiesel B20 yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong penggunaan energi terbarukan. Sekaligus menghemat cadangan devisa negara. Dukungan BPDPKS tersebut antara lain dilakukan dengan menyiapkan dana insentif yang diperlukan untuk memproduksi biodiesel. “Kami telah menyiapkan dana untuk perluasan segmen mandatori Biodiesel B-20 yang diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk sawit di pasaran,” ujar Dono Boestami, beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, dalam rangka pemanfaatan biodiesel, selama tahun 2017 BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 2,3 juta kilo liter biodiesel. Sementara itu, sampai dengan semester I/2018, BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 1,1 juta kilo liter biodiesel.

Menurutnya, setidaknya terdapat dua manfaat yang bisa diperoleh dari program mandatori biodiesel. Pertama, mendukung kebijakan energi baru dan terbarukan, melalui bauran energi Indonesia yang akan mendorong terciptanya ketahanan energi nasional. Kedua, mendukung terciptanya stabilisasi harga Crude Palm Oil (CPO), melalui pengaruh pengendalian permintaan dan penawaran sawit dan produk turunannya. Program Mandatori Biodiesel diharapkan juga menjadi solusi untuk mengatasi kelebihan pasokan sawit akibat menurunnya ekspor CPO karena tensi pasar global yang sedang tinggi. Pada Mei 2018 produksi CPO tercatat 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibandingkan April yang hanya 3,72 juta ton. “Kelebihan pasokan dimungkinkan untuk diserap melalui program Biodiesel karena saat ini utilisasi produksinya baru mencapai 30 persen atau setara 3,5 juta kilo liter per tahun dari total kapasitas terpasang. Ini menunjukkan serapan produksi Biodiesel domestik sangat mungkin untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama 2017, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp 14,2 triliun. Sementara, hingga semester I/2018, dana yang dihimpun tercatat mencapai Rp 6,4 triliun. Dari sisi pengembangan dana, pada 2017 BPDPKS membukukan pendapatan dari penempatan dana sebesar Rp 505 miliar, sementara sampai dengan semester I/2018 mencapai Rp 380 miliar. “Dari jumlah tersebut, BPDPKS telah melaksanakan penyaluran dana sebesar Rp 10,6 triliun di tahun 2017 dan sebesar Rp 4,4 triliun pada semester I/2018,” pungkasnya. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ignasius Jonan, mengalokasikan volume BBN jenis Biodiesel untuk pencampuran BBM Non Public Service Obligation) sebesar 940.470 kilo liter (KL) periode September hingga Desember 2018.

Sedangkan alokasi volume B20 untuk BBM Public Service Obligation (PSO) sebanyak 1,95 juta KL dengan periode yang sama Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan program pencampuran Biodiesel 20 persen pada Bahan Bakar Minyak (BBM) atau dikenal sebagai Program B20 bukanlah hal yang baru. Sejak 1 Januari 2016 bahan bakar solar subsidi yang ada di masyarakat sudah menggunakan campuran B20. “Sebelumnya sudah dilakukan ujicoba yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, pengusaha dan asosiasi terkait,” pungkasnya.

Indo Pos | Rabu, 12 September 2018
Hemat Devisa Perlu Penjelasan

PENGAMAT ekonomi dari Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan berdasarkan data BPS, impor migas sampai semester I 2018 mencapai USD 14 miliar. Angka ini jauh melebihi impor migas di periode yang sama 2017 yakni USD 11,6 miliar. Jadi selisihnya lebar sekali USD 2,4 miliar atau setara Rp 34,5 triliun atau diakumulasi per tahunnya Rp 69 triliun. Jika dirinci ketergantungan impor solarnya 3,5 juta liter tahun ini. Artinya jika kebijakan B20 berjalan efektif proyeksi penghematan impornya diperkirakan setara Rp 14,8 triliun per tahun. “Memang ada kebijakan B20 sendirian tidak mampu membuat defisit perdagangan langsung berubah jadi surplus. Tapi setidaknya B20 punya manfaat yang besar untuk tekan defisit sekaligus menguatkan kurs rupiah,” ujar Bhima kepada INDOPOS melalui pesan singkatnya, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, kebijakan harus diapresiasi. Bahkan dibanding kebijakan DMO batubara, multiplier effect B20 lebih luas dirasakan petani, Pengusaha Sawit hingga industri pengolahan. “Saya kira implementasinya butuh waktu, tidak akan instan. Berapa banyak SPBU yang jual B20. Kemudian penyesuaian mesin kendaraan dan pabrik, karena sawit di suhu dingin membeku. Artinya ada cost tambahan dari sisi pengguna,” jelas Bhima. Sementara, Pengamat ekonomi Indef lainnya, Abra Talattov menuturkan, kebijakan B20 yang diberlakukan pemerintah pada dasarnya merupakan upaya menyelamatkan industri kelapa sawit nasional. Namun, untuk menguatkan rupiah dampaknya belum bisa dirasakan. “Pastinya mendorong industri kelapa sawit domestik Dampaknya terhadap rupiah tidak bisa jangka pendek, karena Pertamina sudah punya kontrak impor minyak dalam periode tertentu,” ungkap Abra Talattov.

Abra mengatakan, ekspor CPO Indonesia sedang terpukul, turun 6 persen pada semester I-2018. Karena melemahnya permintaan global dan juga tren penurunan harga CPO hingga 7 persen sepanjang semester I-2018. Faktor lain kinerja ekspor CPO juga anjlok akibat kenaikan tarif impor CPO di India dari 15 persen menjadi 44 persen. Berdasarkan data GAPKI, penurunan impor India mencapai 31 persen. Tekanan terhadap ekspor CPO tersebut akhirnya menyebabkan stok minyak sawit di Indonesia tinggi. “Di tengah persoalan tersebut, pemerintah melakukan langkah penyelamatan industri kelapa sawit dengan mewajibkan pencampuran solar dengan minyak kelapa sawit 20 persen (B20). Kebijakan B20 ini memang secara tidak langsung akan membantu memperkecil defisit perdagangan, terutama defisit minyak USD 4,4 miliar per triwulan II -2018,” tutur Abra Talattov.

Tentu penerapan ini diharapkan impor minyak bisa berkurang secara gradual. Sehingga pada gilirannya menghemat cadangan devisa. Namun, kebijakan B20 saja sangat tidak cukup, pemerintah juga harus mendorong peningkatan produksi (lifting) migas domestik, disertai upaya mengurangi konsumsi BBM di masyarakat. Mengenai harga B20 untuk PSO dan non-PSO ini akan tetap sama. Namun, menurut Abra hal ini justru mengakibatkan subsidi bisa tidak tepat sasaran. “Jika harga jual B20 PSO dan non-PSO ditetapkan sama, akan berpotensi terjadinya kebocoran subsidi, apalagi dalam RAPBN 2019 subsidi solar naik signifikan menjadi Rp 2.000 per liter,” jelas Abra. Abra menyayangkan kebijakan ini tidak ada sosialisasi. “Kurang sosialisasi, baik ke industri dan masyarakat yang akan menggunakan B20,” sesal Abra. Bahkan anggapan penerapan B20 yang bisa menghemat devisa, menurutnya hanya klaim dari pemerintah. “Klaim pemerintah terhadap potensi penghematan devisa dari program B2 perlu dijelaskan secara lebih detail lagi, yang jelas dampaknya tidak bsa dirasakan dalam jangka pendek,” pungkasnya.

Indo Pos | Rabu, 12 September 2018
Pertamina Pastikan Berjalan Optimal

PERTAMINA memastikan penerapan B20 berjalan optimal. Bahkan saat ini sudah mencapai 95 persen di seluruh Indonesia. Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, saat meninjau SPBU COCO Kuningan, pekan lalu. “Implementasinya sudah 95 persen penerapannya di seluruh SPBU. Tinggal sisanya 5 persen itu di Indonesia Timur, seperti Papua. Harus mampir dulu suplainya ke BBM utama baru ke sana. Itu perlu waktu. Yang penting komitmen. Semua komit. Kapan dilakukan? Segera mungkin,” terang Nicke. Ia menambahkan, suplai bahan Fame (Fatty Acid Methyl Esters) untuk campuran bahan bakar nabati tersebut kepada 52 titik terminal juga sudah tidak ada masalah. “Kita sudah sepakat dengan suplier fame, itu khususnya di Indonesia timur,” jelas Nicke.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya saat ini fokus penerapan B20. Adapun harga solar B20 di SPBU itu sama seperti sebelumnya yakni Rp 5.150. “Kami akan terus mengedu-kasikan mengenai manfaat B20. Ternyata dengan B20 lebih baik dan lebih irit. Tadi saya juga sudah bertanya ke pelanggan,” jelas Nicke. Ia menambahkan, B20 diimplementasikan adalah untuk lingkungan lebih baik untuk jangka panjangnya. Karena karbon emisinya lebih rendah. “Kalau dulu diberlakukan untuk PSO, sekarang seluruhnya. Termasuk industri,” jelas Nicke. Ia menambahkan, adanya kekhawatiran sebelumnya bagaimana mesinnya. Tadi ia mendengar langsung pelanggan di SPBU Kuningan, Jakarta Selatan, yang sudah cukup lama menerapkan biodiesel. “Tadi katanya lebih baik untuk kendaraan. Harga sama, kualitas lebih baik, buat lingkungan. Untuk mengurangi impor juga. Bagus buat devisa negara,” ujarnya.

Lebih lanjut Nicke menambahkan, pihaknya tidak memproduksi B20. Kilang tetap memproduksi solar. Saat ini prinsipnya mengoptimalkan yang ada dulu. Dan tidak menambah tangkinya. “Pertamina hanya mencampur, yang tadinya Bo jadi B20,” jelasnya. Namun ke depannya, Pertamina memang berencana membangun kilang Green Fuel. Ada kilang untuk memproduksi green fuel, untuk CPO. “Tapi itu nanti. Sekarang kita mencampur dan memproduksi saja.

Tapi itu rencana, untuk CPO di Dumai dan Plaju. Itu kan suplainya banyak. Tahapan masih akan dilakukan,” tandasnya. Sementara, program ini disambut positif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) karena tujuan kebijakan ini untuk mendorong industri usaha sawit dan penggunaan energi terbarukan. Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono mengatakan, kebijakan ini juga bisa mengurangi impor dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran dan mengurangi defisit transaksi berjalan. Selain itu mendukung terciptanya stabilisasi harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Biodisel (B20) merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang dicampur 20 persen komponen minyak kelapa sawit. Mandatori penggunaannya sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. “Kebijakan ini bagus ya, karena bias mengurangi impor. Apindo akan terus mengawasi bagaimana perkemban-ganya. Dan ini membantu industri usaha kelapa sawit, karena dengan penggunaan kelapa sawitnya banyak maka permintaannya akan cukup tinggi,” ujar Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono, kepada INDOPOS melalui sambungan telepon, Jakarta, belum lama ini.

Adapun hal yang harus diperhatikan pengguna menurut Sutrisno, gantilah filternya dan bersihkan tankinya karena CPO ini bersifat sabun, membersihkan tanki dan filter tapi kalau awalnya kotor akan masuk ke mesin. “Tapi harus perhatikan sifat dari B20, yang jelas aman untuk mesin,” jelas Sutrisno. Sutrisno optimisme kenaikan ekspor CPO didorong dengan bakal tumbuhnya sejumlah pasar ekspor baru yang menjadi alternatif pasar ekspor yang selama ini sudah digarap. Akan tetapi, ia menyarankan pemerintah terus melalukan inovasi dalam menciptakan bahan bakar. Sehingga ada alternatif lain dari bahan bakar nabati. Meksi produk itu masih dinilai sebagai minyak nabati terbaik yang tidak tergantikan. “Seharusnya ada alternatif lain tidak hanya CPO saja, bisa juga bila digunakan terus menurus akan habis,” tutur Sutrisno. Pada 15 Agustus 2018, diterbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam Perpres ini sebagai payung hukum dilakukannya perluasan penerapan B20 baik untuk sektor Publik Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.

Bisnis Indonesia | Rabu, 12 September 2018
Kualitas Biodiesel Dijamin

JAKARTA- Pertamina menjamin kualitas bahan bakar biodiesel B20 (campuran solar 80% dan minyak sawit 20%) untuk sektor subsidi dan nonsubsidi. Jaminan tersebut untuk menjawab keraguan kalangan agen pemegang merek dan pemilik armada angkutan anggota Organda. Keraguan akan kualitas biodiesel sempat dibahas dalam rapat di Kementerian Perhubungan, Jumat (7/9) yang dihadiri oleh beberapa Agen Pemegang Merek (APM), pengurus Gaikindo, ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), dan DPP Organda. Manajemen PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa tidak ada penurunan kualitas atau perubahan struktur dalam pencampuran 20% biodiesel dan 80% Solar yang sudah diwajibkan ke sektor subsidi dan nonsubsidi mulai 1 September 2018.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Syahrial Muchtar mengatakan dari penerapan pada tahun-tahun sebelumnya pun tidak ada keluhan konsumen terkait dengan penggunaan solar dengan campuran fatty acid methyl ester (FAME) ini. “Selama perluasan mandatori ini kami monitor terus, dan tidak ada keluhan. Perluasan tidaK mengubah kualitas, sama saja,” tuturnya, Selasa (11/9). Jakarta merupakan wilayah yang potensial dalam penjualan B20 karena hingga saat ini terdapat 216 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual produk Diesel. Dengan kebijakan baru ini, Pertamina akan menjual B20 di 174 SPBU Jakarta. Penjualan B20 di Jakarta akan dipasok dari Terminal BBM Jakarta Group yang telah mampu menyediakan sekitar 80.100 kiloliter (KL). Berdasarkan ketentuan, apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp6.000 per liter.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengklaim kualitas biodiesel untuk program mandatori B20 sudah teruji dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, sejak pemberlakuan mandatori penggunaan B20 untuk sektor public service obligations (PSO) pada 2016, hampir tidak ditemukan masalah pada mesin angkutan umum yang menggunakan. Penggunaan B20 juga telah diujicoba melalui proses uji jalan dengan jarak tempuh 100.000 kilometer. “Nggak ada masalah. Bahkan banyak pengguna bilang mesin jadi Iebih bagus. Awalnya saja itu terjadi pergantian saringan, kalau ada kerak-kerak jadi lepas kan. Setelah itu jadi baik terus,” ujar Tumanggor, Selasa (11/9). Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa program B20 sudah dilakukan pengujian pada beragam variasi kendaraan sejak beberapa tahun lalu dan tidak mengalami masalah yang berarti.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah memperluas penggunaan B20, tidak hanya pada BBM PSO tetapi juga pada BBM non PSO, salah satunya yang digunakan pada genset pabrik dan angkutan laut. Dadan optimistis, untuk pengguna baru ini juga tidak akan ada masalah berarti. Sementara itu, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan bahwa para agen pemegang merek (APM) bersedia turun langsung untuk memberikan pengarahan kepada para pemilik kendaraan yang akan menggunakan bauran bahan bakar biodiesel atau B20. “APM sudah mendengar, dan mau turun langsung terhadap pemilik armada untuk memberikan penjelasan,” kata Jongkie kepada Bisnis, Selasa (11/9). Dia mencontohkan, salah satu yang harus dilakukan oleh konsumen adalah dengan mengganti filter pada awal penggunaan bahan bakar B20 lantaran ada kotoran yang mengendap di tangki bahan bakar kendaraan.

TERTULIS

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono mengapresiasi komitmen APM berupa jaminan tertulis pemeliharaan pasca penerapan bahan bakar B20. Ateng menegaskan komitmen tertulis dari APM merupakan terobosan agar para anggota Organda memiliki jaminan yang pasti. Dia meminta penggantian suku cadang seperti filter, masuk dalam garansi bagi kendaraan-kendaraan yang masih memiliki garansi. Organda juga berharap pemerintah memberikan insentif terhadap suku cadang yang masih harus diimpor agar harganya lebih murah, sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha industri hilir atau konsumen pengguna kendaraan yang sudah tidak memiliki garansi. Saat ini, ujar Ateng, jumlah kendaraan bus yang teridentifikasi sampai dengan semester 1/2018 sebanyak 100.000 unit.

Tak hanya Organda, Ketua Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi) Jamaluddin juga mendukung implementasi B20. Dia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan persiapan sejak jauh hari, mulai dari penggunaan bahan bakar B5, BIO, dan sebagainya. Presiden Direktur Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Emando Demily, menyatakan pihaknya siap untuk penerapan B20 seraya melakukan penyesuaian skema perawatan dan garansi. Perusahaan, lanjutnya akan memberikan petunjuk teknis ke konsumen seperti jangka waktu penggantian filter, pipa, dan suku cadang lainnya.

Suku cadang yang terpengaruh dengan penggunaan bahan bakar tersebut adalah yang berkaitan dengan sistem bahan bakar seperti filter, pipa, dan injector pump bagi kendaraan Isuzu. Duljatmono, Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, mengungkapkan pihaknya juga siap dengan implementasi B20. Menurutnya, produk perusahaan- khususnya colt diesel -sudah dilengkapi dengan double filter sejak 2016. Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan, Toyota mendukung kebijakan pemerintah. Untuk kendaraan Toyota bermesin diesel tidak ada masalah dalam menggunakan bahan bakar B20. VP Public Relation PT Kereta Api Indonesia (KAI) Agus Komarudin mengatakan tidak ada perubahan atau dampak dari penggunaan bahan bakar biosolar itu, baik terhadap mesin kereta maupun alokasi anggaran bahan bakar. Pemerintah mewajibkan seluruh badan usaha niaga BBM untuk mencampur 20% biodiesel dan 80% Solar (B2O) baik untuk sektor bersubsidi (Biosolar di SPBU) maupun nonsubsidi (pertambangan, kereta api, dan industri lain). Kebijakan B20 untuk seluruh sektor akan berlaku mulai 1 September 2018. Perluasan B2O ke sektor nonsubsidi itu diharapkan mampu mengurangi impor minyak mentah sehingga dapat menghemat penggunaan devisa negara.