+62 2129380882 office@aprobi.co.id

B20 Gagal Mengurangi Impor Solar

Harian Kontan | Rabu, 19 Desember 2018

B20 Gagal Mengurangi Impor Solar

Di atas kertas, mulai berjalanya kewajiban mencampur solar dengan bahan bakar nabati sebesar 20% atau Biodiesel (B20) bisa memangkas impor bahan baku solar. Tapi, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sebaliknya,. Impor bahan bakar diesel November 2018 justru melonjak 26,10% menjadi 845.082,3 ton, dibanding dengan Oktober 2018, sebesar 670.119,1 ton. Direktur Statistik Distribusi BPS Anggoro Dwitjahyono mengatakan, berlaku September 2018, program B20 belum berdampak pada pengurangan impor solar 2018. Ia berha-ra, efeknya akan terasa di tahun tahun depan. Secara tahunan, volume impor bahan bakar diesel periode Januari-November 2018 meningkat sebesar 5,78% menjadi 6,59 juta ton dibandingkan dengan periode sama 2017 sebesar 6,23 juta ton. Bila dihitung dari nilai impor, tahun ini untuk periode Januari-November, nilai impornya melesat 38,13% menjadi US$ 4,079 miliar dibanding dengan periode sama 2017 sebesar US$ 2,952 miliar. BPS menyebut, salah satu sebab melonjaknya nilai impor bahan bakar diesel ini, karena kenaikan harga minyak dunia yang signifikan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan B20 belum efektif pangkas impor lantaran saat ini program B20 tersebut sepenuhnya jalan. Berbeda dengan sebelumnya, Darmin kali ini mengatakan, masih afa kendala teknis di lapangan yang perlu pembenahan. “Untuk penyaluran FAME {Fatty Acid Methyl Esters) saat ini efektivitasnya baru 80% – 85% saja,” ujarnya.

Guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah berencana menambah floating storage untuk kebutuhan program B20. Penambahan floating storage tidak hanya di Balikpapan, tapi juga di Tuban, Jawa Timur. Denda Rp 360 miliar Hanya untuk kapal tangki apung di Tuban tidak bisa diadakan dalam waktu dekat. Ini berbeda dengan Balikpapan, yang ditargetkan mulai beroperasi 1 Januari 2019. “Penambahan kapal tangki apung di Tuban untuk mengurangi jumlah titik pencampuran,” ujarnya. Titik pencampuran berkaitan dengan jumlah kapal apung. Semakin banyak titik pencampuran, maka membutuhkan pengadaan kapal. Padahal, “Untuk pengadaan kapal juga tak mudah karena tidak semua kapal bisa, harus punya sertifikat tertentu,” ujar Darmin. Tak hanya itu saja, lantaran fame menjadi alasan ketidak-lancaran program B20, peme-erintah memutuskan menden-da 11 perusahaan. Mereka dinilai terlambat menyalurkan Fame. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mi-nieral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, badan usaha yang terkena denda paling besar dari badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN). “Sementara, BU BBM (Bahan Bakar Minyak) sedikit,” ujarnya tanpa merinci nama mereka. Yang jelas, dari 11 perusahaan yang kena denda, dua di antaranya BU BBM, termasuk PT Pertamina (persero). Total denda ke 11 perusahaan sebesar Rp 360 miliar untuk kinerja September-Oktober 2018. Agar fair, Kementerian ESDM memberikan waktu bagi mereka untuk menyanggah. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (AP-ROBI) Paulus Tjakrawan mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu memberi sanggahan. “Sudah final, nanti ada waktu sanggahan dan proses dalam waktu dua minggu,” katanya. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 41/ 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel disebut, hitungan denda bagi badan usaha yang belum melaksanakan B20 yakni Rp 6.000 per liter.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 19 Desember 2018

Darmin Penyaluran B20 Baru 85%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penyaluran Biodiesel 20% (B20) hingga pertengahan Desember mencapai 85%, sehingga belum cukup efektif berdampak pada penekanan impor. Untuk mengejar target dan memiliki dampak pada penekanan impor, pemerintah tengah mempersiapkan floating storage. “Mungkin (realisasi) masih 80 sampai 85%. Kita harus selesai dulu floating storage, itu baru dia bergerak ke 100%, itupun kelihatannya yang sebelumnya ditarget 1 Januari sudah efektif betul,” ujar Darmin, di Jakarta, Selasa (18/12). Dia mengatakan, pemerintah akan terus memonitor dan mengkaji mengenai floating storage crude oil (penyimpanan minyak), di Balikpapan dan Tuban. Floating storage bertujuan agar titik pencampuran solar dan minyak sawit tidak terlalu banyak. Jika titik pencampu-rannya terlalu banyak maka membutuhkan kapal yang juga banyak dan tidak semua kapal memiliki sertifikat. “Minggu ini selesai kelihatannya. Tuban belum karena bukan tidak ada kapal, tempat masih harus di ini dulu oleh lembaga yang mengurusi. Pokoknya masih banyak yang harus dipelajari tentang macam-macam harus dipelajari, perlu waktu sedikit. Sehingga kalau dua-duanya selesai kita akan mendekati realisasi B20 100%,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menyampaikan, total denda yang dikenakan bagi badan usaha yang melanggar kebijakan pencampuran minyak sawit ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dalam program B20 mencapai Rp 360 miliar. Saat ini kesebelas badan usaha tersebut sudah mengkonfirmasi menerima surat sanksi dari Kemeterian ESDM. Ia menjelaskan, rata-rata badan usaha mengaku butuh waktu untuk menyalurkan fame (bahan utama untuk mencampur B20) serta menunggu proses pengendapan. “Sekarang mereka mempersiapkan. Kalau keberatan ya nanti disampaikan secara tertulis,” kata dia. Djoko menjelaskan, perusahaan-perusahaan perlu waktu untuk proses mencampur solar dengan fatty acid methyl ester (FAME). Adapun proses penyalurannya berawal dari BU BBN yang akan mengirimkan FAME, BU BBM harus mencampurkan FAME tersebut dengan solar dan perlu waktu untuk diendapkan, yakni sampai dua hari kemudian baru dapat didistribusikan. “Ya, dia perlu waktu untuk proses mencampur. Kan begini badan usaha BBN sudah kirim (fame), besoknya dicampur, nah setelah dicampur perlu waktu sehari untuk pengendapan, jadi ada dua-tiga hari belum bisa mensuplai B20, ini kan jadi dispute-kan, badan usaha BBN nggak mau kena denda. Nah badan usaha BBM juga masih proses untuk mencampur. Nah dispute seperti ini yang muncul,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan mengaku mendapat waktu sanggahan untuk memproses informasi dari ESDM. “Sudah final, sudah resmi, nanti ada waktu sanggahan dan proses dalam waktu dua pekan,” ujarnya.

The Jakarta Post | Rabu, 19 Desember 2018

Firms fined for B20 fuel violation

The Energy and Mineral Resources Ministry has laid a combined fine of Rp 360 billion (US$24.83 million) against 11 companies for violating the distribution regulation on 20 percent blended Biodiesel (B20). The ministrys oil and gas director general, Djoko Siswanto, said recently that the B20 distribution violations were committed during the monthlong period after the B20 mandatory use policy came into effect in September. “On Friday, I have signed the letters [fining the 11 companies]. Their combined fines amounts to Rp 360 billion,” he said as quoted by kontan.co.id. He said that the amount of the fines was calculated according to the Rp 6,000 per liter of Biodiesel for slow or delayed distribution as stipulated in Energy and Mineral Resources Ministerial Regulation No. 41/2018. Djoko declined to identify the companies, but he said that the violators included state-owned oil and gas holding company Pertamina and another state-owned company. The ministry has allowed one week for each company to respond to the letters, and would not enforce the fines if the company could provide strong evidence showing that it had not violated the regulation.

Koran Tempo | Rabu, 19 Desember 2018

Penyalur dan Pemasok Biodiesel 20 Saling Tuding Kesalahan

Pemerintah memastikan akan bersikap tegas dalam mengevaluasi kebijakan perluasan program mandatori pencampuran 20 persen bahan bakar nabati ke solar, atau biasa disebut biodiesel 20 (B20). Tak optimalnya realisasi kebijakan yang diterapkan sejak September lalu tersebut dianggap sebagai biang masih tingginya defisit pada neraca perdagangan minyak dan gas bumi pada November lalu. “Neraca migas jadi salah satu perhatian utama, makanya enforcement harus jalan,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, di kantornya, kemarin. Upaya pengendalian im-porlewatperluasan program B20 yang semula digadang-gadang dapat menghemat impor minyak senilai US$ 2 miliar belum menunjukkan hasil signifikan di tiga bulan pelaksanaan kebijakan sejak September lalu. Defisit neraca perdagangan minyak dan gas semakin menganga di angka US$ 1,46 miliar pada November lalu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan telah menemukan indikasi kelalaian oleh 11 entitas yang ditugaskan menjalankan perluasan program B20. Perusahaan tersebut berpotensi dikenai sanksi berupa denda hingga Rp 360 miliar lantaran lalai memenuhi kesepakatan penyaluran B20. Pertamina menjadi salah satu perusahaan yang dikenai sanksi tersebut. Peraturan Menteri ESDM tentang kebijakan ini memang mengancam dengan denda sebesar Rp 6.000 untuk setiap liter kuota yang tak dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Djoko Siswanto, mengatakan sudah mengirim surat kepada 11 badan usaha tersebut sejak akhir pekan lalu. Kemarin, pemerintah memastikan surat tersebut telah diterima dan mempersilakan para terduga pelanggaran untuk menyampaikan sanggahannya. “Mereka semua sudah terima surat saya, tapi memang masih ada perdebatan,” ujar Djoko. Menurut dia, sebelas entitas yang terdiri atas dua badan usaha bahan bakar minyak atau BUBBM (penyalur) dan sembilan badan usaha bahan bakar nabati (pemasok) saling tuding. BUBBM memerlukan waktu dua-tiga hari untuk bisa mencampur, mengendapkan B20, sebelum dijual. Adapun BUBBM perlu kecepatan penyerapan agar tak terindikasi melakukan pelanggaran. “Makanya BUBBM cuma kena denda sedikit sekali,” kata Djoko.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan berbagai macam permasalahan, selain temuan tersebut, membuat program B20 yang ditargetkan tersalur 2,89 juta kiloliter baru 85 persen. Masalah logistik seperti kebutuhan floating storage yang menerpa PT Pertamina (Persero), misalnya, baru bisa rampung pada pergantian tahun. “Untuk kilang Balikpapan pekan depan sudah beres, tinggal urusan sewa-menyewa kapal, tapi yang Tuban kelihatannya belum bisa,” kata Darmin. Gudang penyimpanan dan fasilitas pencampuran bahan bakar di Tuban, ujar dia, masih memerlukan proses legalitas, misalnya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Jika kedua permasalahan beres, persentase penyaluran bakal mendekati 100 persen lantaran Pertamina menjadi BUBBM dengan kuota tersebut hingga 2,5 juta kiloliter. Adapun pada 2019 pemerintah bakal menyalurkan B20 6,5 juta kiloliter. Operation Supply Chain Manager Pertamina, Gema Iriandus, mengatakan perusahaannya bakal mematuhi penugasan tersebut. Tapi dia meminta pemerintah juga bersikap adil dalam memutuskan sanksi. “Tidak menutup kemungkinan ada kendala teknis seperti kebocoran tangki atau pipanya,” kata dia. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia juga meminta pemerintah memberi waktu satu-dua pekan agar para pelanggar punya waktu untuk memberikan penjelasan tertulis. Kalangan industri kelapa sawit mengatakan takkan ada masalah bahan baku dalam kebijakan B20. Saat ini pasokan kelapa sawit yang menjadi bahan utama pembuat fame – bahan campuran B20 -melimpah. “B20 jadi salah satu langkah cepat memulihkan harga kelapa sawit yang sedang merosot tajam saat ini,” ujar Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono.

Media Indonesia | Rabu, 19 Desember 2018

B20 Tunggu Penyimpanan Rampung

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan realisasi penerapan Biodiesel 20 (B20) akan efektif apabila floating storage (penyimpanan terapung) untuk fatty acid methyl aster (FAME) yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur, ataupun yang di Tuban, Jawa Timur, telah rampung. Saat ini progres penerapan B20 di dua tempat itu baru berkisar 80% hingga 85%. “Kita harus selesai dulu yang floating storage itu, baru dia (progres penerapan B20) bergerak ke 100%,” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menambah dua floating storage di Balikpapan dan Tuban yang akan direncanakan efektif pada 1 Januari 2019. Nantinya, produsen bahan bakar nabati (BBN) akan menyewa floating storage milik Pertamina tersebut. Hanya saja, kata Darmin, floating storage di Balikpapan yang baru akan rampung. Adapun untuk kesiapan floating storage di Tuban masih perlu waktu. Menurut rencana, kesiapan floating storage di Balikpapan akan rampung minggu ini. “Kelihatannya di Tuban belum. Bukan karena tidak ada kapalnya. Ada yang masih perlu dipelajari dan katanya perlu waktu sedikit sehingga kalau dua-duanya selesai, kita akan mendekati 100% dari realisasi 820,” ujarnya.

Bisnis Indonesia | Rabu, 19 Desember 2018

2 Fasilitas Penyimpanan Terapung Disiapkan

Pemerintah menargetkan dua unit fasilitas penyimpanan terapung bahan bakar nabati (biodiesel) dari minyak sawit sudah bisa dipakai pada Januari 2019. Kedua fasilitas penyimpanan terapung (floating storage) fatty acid methyl ether (FAME) itu akan dipasang di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Tuban, Jawa Timur. Kedua fasilitas penampungan FAME itu untuk memperlancar bauran Solar dan 20% Biodiesel (B20) sehingga program itu bisa terlaksana 100%. Pemerintah mewajibkan seluruh Solar dicampur dengan 20% FAME. Pemerintah mengakui bahwa bauran 20% Biodiesel ke dalam Solar hingga saat ini belum berjalan optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), defisit perdagangan secara kumulatif padaa Januari-November 2018 mencapai US$7,52 miliar yang disebabkan oleh defisit perdagangan minyak dan gas bumi mencapai US$12,15 miliar. Defisit neraca migas tersebut disumbang oleh produk hasil minyak (bahan bakar minyak seperti Premium, Pertalite, Pertamax, dan Solar) yang mencapai US$14,74 miliar, sedangkan gas bumi masih surplus US$6,47 miliar.

Bauran Biodiesel ke dalam Solar secara langsung akan mengurangi penggunaan minyak mentah, sehingga dapat mengurangi impor. Penurunan impor migas diharapkan bisa memperkecil defisit neraca perdagangan migas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan bahwa sampai dengan saat ini realisasi program bauran Biodiesel 20% baru mencapai kisaran 80%-85%. “Kami harus selesai dulu floating storage itu, baru [B20] bergerak ke 100%, itu pun kelihatannya yang sebelumnya ditargetkan siap mulai 1 Januari 2019 baru [fasilitas penyimpanan FAME] di Balikpapan yang selesai, di TUban belum, karena butuh amdal [analisis mengenai dampak lingkungan] dan studi,” ungkapnya, Selasa (18/12). Pemerintah masih fokus melakukan pengawasan distribusi B20 dan mempersiapkan fasilitas penyimpanan terapung untuk FAME. Fasilitas penyimpanan terapung itu akan mengurangi titik pencampuran Solar dan FAME, sehingga mempermudah badan usaha BBM dan pemasok biodiesel. Hal ini dalam rangka mengurangi titik campur antara FAME dan Solar agar tidak terlalu banyak. Menurutnya, kalau titik pencampuran Solar dan FAME terlalu banyak, jumlah kapal pengangkut juga harus lebih banyak.

Darmin menuturkan, ketersediaan kapal masih terbatas karena terganjal sertifikat sehingga menjadi kendala dalam distribusi bahan bakar nabati. “Kalau Balikpapan sudah siap, tinggal sewa-menyewa harganya berapa. Pekan ini selesai, [floating storage) di Tuban belum karena masih harus diselesaikan dahulu oleh lembaga yang mengurusi.” Dia optimistis setelah dua unit fasilitas penyimpanan terapung tersebut selesai, realisasi pendistribusian B20 bisa mencapai 100%. Pemerintah memperluas penerapan kewajiban pencampuran 20% Biodiesel ke dalam Solar untuk sektor nonsubsidi sejak 1 September 2018. Darmin sebelumnya mengungkapkan bahwa penerapan B20 dapat menghemat devisa negara sebesar US$5,5 miliar per tahun. Sementara itu, pemerintah sedang menunggu klarifikasi dari 11 badan usaha bahan bakar minyak dan bahan bakar nabati terkait dengan potensi denda Rp360 miliar yang akan dijatuhkan kepada perusahaan tersebut. Kementerian ESDM telah melayangkan surat mengenai sanksi denda kepada badan usaha yang disinyalir tidak melaksanakan kebijakan Biodiesel 20% sesuai dengan ketentuan. Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan bahwa terdapat 11 perusahaan yang berpotensi dikenai sanksi denda. Jumlah tersebut terdiri atas dua badan usaha bahan bakar minyak dan sisanya merupakan badan usaha bahan bakar nabati. Menurutnya, pemerintah akan memberikan waktu kepada badan usaha untuk merespons dan melakukan banding dalam waktu sepekan setelah surat itu diterbitkan. Bila badan usaha mengajukan klarifikasi dan mampu membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah, pemerintah akan mencabut denda tersebut.

Inilah | Rabu, 19 Desember 2018

Darmin Akui B20 Belum Maksimal, Janjinya Januari

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, realisasi mandatori biodiesel 20% (B20) hingga pertengahan Desember baru 85%. Artinya, penerapan B20 untuk menekan impor solar, belum layak disebut maksimal. Mungkin masih 80an-85%, kami harus selesai dulu yang floating storage (tempat penyimpanan minyak, red) itu baru dia bergerak ke 100%, itu pun yang tadinya ditarget 1 Januati sudah efektif betul, kata Darmin di kantornya, Jakarta, Selasa (18/12/2018). Kata Darmin, pemerintah saat ini, masih mengkaji mengenai tempat penyimpanan minyak di Tuban dan Balikpapan. Hal itu agar tempat pencampuran solar dan minyak sawit tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kapalnya perlu banyak, kalau banyak sering ga cukup, karena tidak semua kapal bisa, harus pakai sertifikat tertentu, kata dia. Darmin mengatakan, jika pencampuran di Balikpapan dan Tuban selesai, maka penyaluran B20 di seluruh Indonesia dipastikan mampu terserap 100%. “Minggu ini selesai kelihatannya Tuban belum karena bukan tidak ada kapal, tempat masih harus di ini dulu oleh lembaga yang mengurusi, kata dia. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah meneken surat sanksi ke-11 perusahaan yang tidak maksimal dalam penyaluran biodesel (B20). (Surat sanksi) Jumat saya teken hari ini mungkin dikirim, kata Dirjen Migas pada Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, Senin (17/12/2018).

Djoko merinci, dari 11 perusahaan yang akan kena sanksi yakni, dua perusahaan penyalur BBM salah satunya Pertamina. Namun satu penyalur BBM lagi dia tidak mau menyebut. Demikian juag sembilan perusahaan penyalur FAME. (Penyalur FAME ada) 11 perusahaan. (Dari 11 itu) Dua BUBBM, kata Djoko. Djoko menjelaskan nilai total akumulasi denda yang harus dibayarkan 11 perusahaan tersebut sekitar Rp 360 miliar. Djoko menjelaskan, perusahaan tersebut bisa menyajikan data apabila keberatan dengan keputusan pemerintah terkait kelalaian dalam penyaluran biodiesel. “Ya itu yang mereka tidak deliver, kita kan ada datanya. Makanya kita kasih waktu sepekan buat mereka kalau misalnya mereka keberatan. Coba saja sajikan datanya ke kami,” ujar Djoko. Sanksi yang diterapkan berupa denda Rp 6000 per liter sesuai kewajiban dan pencabutan izin usaha. Ini berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

https://m.inilah.com/news/detail/2498582/darmin-akui-b20-belum-maksimal-janjinya-januari

Cnnindonesia | Rabu, 19 Desember 2018

Pemerintah Minta Tambahan Kapal Apung untuk B20 di Tuban

Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN) menambah jumlah kapal penyimpanan terapung (floating storage) untuk program biodiesel 20 persen (B20). Kapal tambahan itu rencananya akan diletakkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, untuk keperluan logistik dari daerah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penambahan kapal dirasa perlu agar titik pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan BBN tidak terlalu banyak. Dengan demikian, kapal penyimpanannya perlu ditambah. “Karena kalau terlalu banyak, nanti kapalnya juga terlalu banyak. Padahal, tidak semua kapal bisa digunakan, harus punya sertifikat soalnya,” ujar Darmin di kantornya, Selasa (18/12). Menurutnya, pengadaan floating storage nanti akan dibicarakan oleh Pertamina dan BU-BBN secara bisnis, seperti pengadaan dua floating storage di Balikpapan, Kalimantan Timur. Meski begitu, ia memperkirakan karena rencana penambahan floating storage di Tuban baru dibicarakan pada rapat koordinasi di bawah kementeriannya hari ini, maka proses pengadaannya tidak bisa secepat floating storage di Balikpapan yang direncanakan mulai 1 Januari 2019.

“Tapi mungkin baru Balikpapan yang selesai, kalau Tuban belum karena butuh sertifikat AMDAL dan studi. Ini bukan hambatan, tapi memang perlu perizinannya,” terang dia. Kendati begitu, Darmin belum mau membagi target kapan pengadaan floating storage di Tuban harus dilakukan. Namun, menurut dia, apabila kedua titik sudah memiliki floating storage, program B20 yang dicanangkan pemerintah ini bisa dikatakan efektif berjalan 100 persen. “Kalau sekarang mungkin (efektivitasnya) masih 80-85 persen (program jalan). Kami harus selesaikan dulu floating storage, baru dia bergerak ke 100 persen,” ungkapnya. Program perluasan mandatori B20 dilakukan pemerintah sebagai langkah dalam menekan defisit transaksi berjalan yang terlanjur bengkak ke kisaran 3,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III 2018. Dengan program ini, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menargetkan defisit transaksi berjalan bisa ditekan ke bawah 3 persen dari PDB pada akhir tahun ini dan 2,5 persen dari PDB pada tahun depan.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218201422-85-354698/pemerintah-minta-tambahan-kapal-apung-untuk-b20-di-tuban

Tribunnews | Rabu, 19 Desember 2018

Pertamina dan 10 Perusahaan Lain Kena Sanksi Kemnterian ESDM, Total Dendanya Rp 360 Miliar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melayangkan surat denda kepada 11 perusahaan sebagai sanksi atas ketidakpatuhan terhadap aturan penyaluran Biodiesel 20% atau B20, pada awal pekan ini. Atas pelanggaran yang dilakukan selama September-Oktober 2018 itu, total denda dari sanksi tersebut ditaksir sekitar Rp 360 miliar. “Jumat saya teken suratnya. Nilainya Rp 360 miliar-an,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Senin (17/12). Nilai tersebut dihitung berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018, yakni denda sebesar Rp 6.000 per liter volume Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel yang dicampur dengan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar pada bulan berjalan. Adapun, menurut Djoko, 11 perusahaan yang dikenai sanksi tersebut terdiri dari dua Badan Usaha BBM (BUBBM) dan sembilan Badan Usaha BBN (BUBBN). Djoko enggan untuk merinci nama-nama perusahaan tersebut. Tapi yang jelas, Pertamina menjadi satu di antaranya. “Dua BUBBM, Sisanya BUBBN. Salah satunya Pertamina,” ungkapnya. Adapun, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil temuan di lapangan dalam periode berjalan yang dimaksudkan. Namun, kementerian ESDM pun memberikan waktu seminggu kepada badan usaha yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan atas sanksi yang dikenakan. Apabila perusahaan tersebut tidak bisa memberikan bukti yang kuat, maka denda pun harus dibayarkan. “Diberi waktu seminggulah untuk merespons,” imbuhnya.

http://jabar.tribunnews.com/2018/12/18/pertamina-dan-10-perusahaan-lain-kena-sanksi-kemnterian-esdm-total-dendanya-rp-360-miliar

Viva | Rabu, 19 Desember 2018

Pakai Biodiesel B20, Isuzu: Sudah Dites 1000 Jam

Meski penerapan bahan bakar diesel ramah lingkungan baru diimplementasikan pada 1 September 2018, namun sejatinya pengujian sudah dilakukan lama sebelum waktu tersebut. General Manager Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Attias Asril mengatakan, ?perusahaannya telah melakukan uji B20 sejak 2016. Tes dilakukan dengan menggunakan tiga mesin berbeda, yakni enam silinder common rail, empat silinder common rail dan empat silinder dengan sistem pengabutan mechanical pump. Ketiga mesin itu dijalankan secara terus menerus, dan menggunakan bahan bakar biodiesel dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 20 persen. “Untuk yang medium duty engine, kami tes sampe 1.000 jam, sedangkan yang light duty engine itu kami tes 400 jam,” ujarnya di Jakarta belum lama ini. Dari pengujian tersebut, didapatkan fakta bahwa penggunaan BBM biodiesel B20 tidak menimbulkan masalah yang signifikan pada mesin. Selain itu, mesin dengan teknologi common rail juga tidak membutuhkan pengecekan dan perawatan khusus, saat menggunakan bahan bakar B20. Artinya, pemilik kendaraan tetap bisa mengikuti jadwal servis berkala sesuai petunjuk yang ada di buku panduan. Termasuk durasi pergantian saringan oli, dan menguras tangki bahan bakar jika diperlukan. Bahkan, Isuzu siap jika kendaraan mereka dipakai untuk pengujian biodiesel dengan kandungan minyak kelapa sawit yang lebih tinggi, yakni B30.

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1104368-pakai-biodiesel-b20-isuzu-sudah-dites-1000-jam

Viva | Rabu, 19 Desember 2018

Truk Mitsubishi Fuso Aman Diisi Biodiesel B20

Campuran bahan bakar fosil dan nabati jenis diesel, atau yang dikenal dengan istilah biodiesel, mulai diterapkan di Indonesia pada 1 September 2018. Dengan adanya aturan ini, maka impor bahan bakar bisa berkurang jumlahnya. Hal itu tidak hanya berdampak pada penurunan anggaran negara, namun juga membuat udara menjadi lebih bersih. Sebab, hasil pembakaran biodiesel mengandung lebih sedikit emisi ketimbang diesel biasa. Seperti yang sudah-sudah, kehadiran bahan bakar jenis baru tidak langsung diterima dengan baik oleh masyarakat. Banyak yang masih menyangsikan, apakah biodiesel B20 yang dijual di Indonesia aman untuk diisi ke kendaraan komersial. Sebab, B20 adalah campuran dari 80 persen Solar biasa dan 20 persen minyak yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit. Tidak semua bisa memahami, bagaimana bisa kendaraan diisi dengan minyak yang dihasilkan dari tanaman. PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors memastikan, semua kendaraan buatan mereka sudah bisa diisi dengan biodiesel B20. Hal itu diungkapkan oleh Sales and Marketing Director KTB, Duljatmono. “Soal B20, Mitsubishi Fuso siap dengan itu. Jadi, tidak ada masalah antara semua produk Mitsubishi Fuso dengan B20,” ujarnya di Pekanbaru, Riau belum lama ini. Duljatmono mengaku, sejatinya KTB sudah melakukan riset terhadap bahan bakar biodiesel B20 sejak dua tahun lalu. Sehingga, saat aturan diterapkan mereka sudah siap.“Itu sebenarnya sudah kami kembangkan dari 2016. Pada saat itu, pemerintah sudah mencanangkan B20. Implementasinya belum merata, tapi kami sudah respons,” tuturnya.

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1104401-truk-mitsubishi-fuso-aman-diisi-biodiesel-b20

Merdeka | Selasa, 18 Desember 2018

Hingga Pertengahan Desember 2018, Realisasi B20 Capai 85 Persen

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, realisasi penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) hingga pertengahan Desember baru mencapai 85 persen. Hal ini pun dinilai belum cukup efektif berdampak pada penekanan impor. “Mungkin (realisasi) masih 80 sampai 85 persen. Kita harus selesai dulu floating storage itu baru dia bergerak ke 100 persen itupun kelihatannya yang sebelumnya ditarget 1 Januari sudah efektif betul,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/12). Menko Darmin saat ini pemerintah masih mengkaji mengenai floating storage crude oil (penyimpanan minyak) di Balikpapan dan Tuban. Tujuannya, agar titik pencampuran solar dan minyak sawit tidak terlalu banyak. “Perlu floating storage di Balikpapan dan Tuban per 1 Januari agar titik campuran tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kapalnya perlu banyak. Kalau kapalnya banyak, sering tidak cukup. Karena kapal itu tidak semua kapal harus pakai sertifikat,” ujarnya. Meski demikian, Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, khusus untuk Balikpapan pemerintah akan menyewa kapal. Jika permasalahan di Balikpapan dan Tuban selesai, maka penyaluran B20 di seluruh Indonesia dipastikan mampu terserap 100 persen. “Minggu ini selesai kelihatannya Tuban belum karena bukan tidak ada kapal, tempat masih harus di ini dulu oleh lembaga yang mengurusi. Pokoknya masih banyak yang harus dipelajari tentang macam-macam harus dipelajari perlu waktu dikit. Sehingga kalau itu sudah selesai maka, kalau dua-duanya selesai kita akan mendekati realisasi B20, 100 persen,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/hingga-pertengahan-desember-2018-realisasi-b20-capai-85-persen.html

Liputan6 | Selasa, 18 Desember 2018

Realisasi Penyaluran B20 Baru 85 Persen hingga Pertengahan Desember

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, realisasi penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) hingga pertengahan Desember baru mencapai 85 persen. Hal ini pun dinilai belum cukup efektif berdampak pada penekanan impor. “Mungkin (realisasi) masih 80 sampai 85 persen. Kita harus selesai dulu floating storage itu baru dia bergerak ke 100 persen itupun kelihatannya yang sebelumnya ditarget 1 Januari sudah efektif betul,” ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/12/2018). Saat ini, pemerintah masih mengkaji mengenai floating storage crude oil (penyimpanan minyak) di Balikpapan dan Tuban. Tujuannya, agar titik pencampuran solar dan minyak sawit tidak terlalu banyak. “Perlu floating storage di Balikpapan dan Tuban per 1 Januari agar titik campuran tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kapalnya perlu banyak. Kalau kapalnya banyak, sering tidak cukup. Karena kapal itu tidak semua kapal harus pakai sertifikat,” ujar dia. Meski demikian, Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, pemerintah akan menyewa kapal khusus untuk Balikpapan. Jika permasalahan di Balikpapan dan Tuban selesai, penyaluran B20 di seluruh Indonesia dipastikan mampu terserap 100 persen. “Minggu ini selesai kelihatannya Tuban belum karena bukan tidak ada kapal, tempat masih harus di ini dulu oleh lembaga yang mengurusi. Pokoknya masih banyak yang harus dipelajari tentang macam-macam harus dipelajari perlu waktu dikit. Sehingga kalau itu sudah selesai maka, kalau dua-duanya selesai kita akan mendekati realisasi B20, 100 persen,” tutur dia.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3840686/realisasi-penyaluran-b20-baru-85-persen-hingga-pertengahan-desember

Viva | Selasa, 18 Desember 2018

Begini Trik Fuso Agar Colt Diesel Aman Pakai Biodiesel B20.

Sejak pemerintah memberlakukan aturan penggunaan bahan bakar biodiesel B20 pada 1 September 2018, banyak pihak bertanya-tanya apakah kendaraan milik mereka aman menggunakannya. Hal itu terbilang wajar, mengingat B20 adalah campuran dari 80 persen Solar biasa dengan 20 persen minyak yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit. Salah satu isu kurang sedap soal biodiesel B20, adalah tentang saringan bahan bakar yang harus diganti lebih cepat dari biasanya. Ini dikarenakan adanya penumpukan kerak pada alat penyaring tersebut. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana memiliki jawaban soal itu. Menurutnya, ?biodiesel B20 mempunyai kemampuan tambahan. Yakni, melarutkan kotoran yang ada di dalam tangki bahan bakar. “Saat pertama menggunakan biodiesel, terjadi penumpukan kotoran pada saringan bahan bakar, akibat larutnya kerak pada tangki dari bahan bakar sebelumnya. Biodiesel ini kan ester, sifatnya melarutkan,” ujarnya, dikutip dari laman Kemenperin, Senin 17 Desember 2018. Untuk mengatasi masalah tersebut, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors memiliki solusi jitu. Hal itu diungkapkan oleh Sales and Marketing Director KTB, Duljatmono. “Produk kami, Colt Diesel dengan double filter. Untuk mengantisipasi penggunaan B20. Kami sudah siap (menggunakan biodiesel B20) dari 2016,” tuturnya di Pekanbaru, Riau belum lama ini.

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1104397-begini-trik-fuso-agar-colt-diesel-aman-pakai-biodiesel-b20

Kontan | Selasa, 18 Desember 2018

Menko Perekonomian Darmin: Floating storage untuk B20 akan ada d Tuban

Pemerintah berencana untuk mengadakan penambahan floating storage untuk kebutuhan program mandatori biodiesel 20 (B20) tidak hanya di Balikpapan, tapi juga di Tuban. Namun untuk lokasi kapal tangki apung di Tuban diperkirakan tidak bisa diadakan dalam waktu dekat seperti di Balikpapan yang ditargetkan mulai beroperasi 1 Januari 2019 depan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penambahan kapal tangki apung di Tuban bertujuan untuk mengurangi jumlah titik pencampuran. “Agar titik pencampuran tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti kapalnya juga terlalu banyak, karena tidak semua kapal bisa, harus punya sertifikat tertentu,” katanya, Selasa (17/12). Tapi Darmin melanjutkan bahwa pengadaan kapal tangki apung di Tuban tidak bisa secepat pengadaan kapal di Balikpapan karena masih harus melakukan kajian lokasi dan studi analisa dampak lingkungan (AMDAL). Kemudian bila tangki kapal apung di Tuban dan Balikpapan sudah beroperasi, maka penyaluran B20 kemungkinan baru bisa benar-benar mencapai 100%. Untuk penyaluran saat ini, menurut Darmin efektivitasnya baru mencapai 80-85%. Asal tahu, pengadaan dua kapal kapal tangki apung di Balikpapan memiliki kapasitas tiap kapal sebesar 35.000 kiloliter, artinya total pengadaan bisa untuk menampung FAME sebanyak 70.000 kiloliter. Kedua kapal tersebut bakal diperuntukan penyaluran Balikpapan dan area Indonesia Timur. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor memang pernah menyebut adanya rencana pengadaan kapal tangki kapal apung di Tuban. “Mungkin untuk mengurangi terlalu banyak darat,” katanya.

https://nasional.kontan.co.id/news/menko-perekonomian-darmin-floating-storage-untuk-b20-akan-ada-d-tuban

Kontan | Selasa, 18 Desember 2018

ESDM menunggu sanggahan perusahaan yang kena sanksi mandatori B20

Pemerintah telah melayangkan surat pengenaan denda pada 11 perusahaan terkait program mandatori biodiesel 20 (B20). Kini pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menunggu sanggahan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyampaikan Badan Usaha yang terkena denda paling besar berasal dari sisi BU BBN. “Sedikit, yang BBM sedikit, yang paling banyak itu BBN,” katanya, Selasa (18/12). Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Djoko menyampaikan dari 11 perusahaan yang dikenai denda, dua berasal dari Badan Usaha Niaga BBM dan salah satunya adalah PT Pertamina. Kemudian sembilan berasal dari Badan Usaha BBN. Total dendanya mencapai Rp 360 miliar untuk kinerja periode September-Oktober. Ia memberikan waktu seminggu bagi perusahaan untuk merespon. Kini Djoko mengatakan pihaknya menunggu bila pihak yang dikenai denda akan menyampaikan keberatannya. Menurutnya, dari sisi Badan Usaha Niaga BBM, penyebab kena denda karena ada periode 2-3 hari dimana perusahan tersebut tidak bisa menyuplai biodiesel karena butuh waktu pengendapan bahan tersebut.

Pengendapan bahan FAME dengan solar sendiri menurut Djoko membutuhkan sehari. “Setelah dicampur dia perlu pengendapan supaya stabil selama satu hari, sehingga dua tiga hari itu tidak ada penjualan, B0, nah ini complain-nya seperti itu,” lanjutnya. Namun Djoko enggan merinci berapa besar porsi denda yang diterima masing-masing Badan Usaha. Menanggapi ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan mengatakan pihaknya mendapat waktu sanggahan untuk memproses informasi tersebut. “Sudah final sudah resmi, nanti ada waktu sanggahan dan proses dalam waktu 2 minggu,” katanya. Sekadar informasi, pengenaan denda ini sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam aturan tersebut menjelaskan adanya pengenaan denda bila BU BBM tidak menyalurkan biodiesel, alias masih B0, dan pada BU BBN bila terjadi keterlambatan pengiriman. Perhitungan dendanya adalah Rp 6.000 per liter. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pengenaan denda ini memang diperlukan untuk memastikan berjalannya program. “Enforcement harus jalan, agar policy itu efektif,” katanya.

https://industri.kontan.co.id/news/esdm-menunggu-sanggahan-perusahaan-yang-kena-sanksi-mandatori-b20

Viva | Selasa, 18 Desember 2018

Pemasok B20 Siap Kirim Sanggahan Usai Ditetapkan Kena Denda Rp360 M

Pemerintah menyatakan sebanyak 11 badan usaha sudah disurati, terkait pengenaan sanksi denda dengan total nilai Rp360 miliar, karena tidak patuh menjalankan kebijakan mandatori Biodisel 20 persen atau B20. 11 badan usaha terdiri dari sembilan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) dan dua Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM). Menyikapi hal itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan membenarkan, pihaknya yang beranggotakan BUBBN secara resmi menerima surat pengenaan denda tersebut. Serta, siap memberikan pernyataan sanggahan yang diberikan pemerintah dalam waktu dua minggu. “Sudah final sudah resmi, nanti ada waktu sanggahan dan proses dalam waktu dua minggu,” kata dia, saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian usai rapat koordinasi B20, Jakarta, Selasa 18 Desember 2018. Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menjelaskan, sanggahan tersebut diberikan, lantaran memang prosedur standar pencampuran dan pengendapan bahan baku biodisel, yakni Fetty Acid Methyl Esters atau FAME yang dipatok selama tiga hari, masih menjadi perdebatan dengan badan usaha karena realisasi di lapangan selalu melebihi standar itu.

“Ya, dia perlu waktu untuk proses mencampur, badan usaha BBN sudah kirim (FAMe), besoknya dicampur. Nah, setelah dicampur perlu waktu sehari untuk pengendapan. Jadi, ada dua-tiga hari yang belum bisa menyuplai B20,” ungkapnga. “Ini kan jadi dispute (perdebatan) kan, badan usaha BBN enggak mau kena denda. Nah, badan usaha BBM juga masih proses untuk mencampur. Nah, dispute seperti ini yang muncul,” tambah Djoko. Sebagai informasi tambahan, aturan mengenai denda tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Dalam aturan tersebut, disebutkan adanya pengenaan denda bila BU BBM tidak menyalurkan biodiesel, alias masih B0, dan pada BU BBN bila terjadi keterlambatan pengiriman. Perhitungan dendanya adalah Rp 6.000 per liter.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1104452-pemasok-b20-siap-kirim-sanggahan-usai-ditetapkan-kena-denda-rp360-m

The Jakarta Post | Selasa, 18 Desember 2018

Ministry slaps fine on 11 companies for distribution violation

The Energy and Mineral Resources Ministry has laid a combined fine of Rp 360 billion (US$24.83 million) against 11 companies for violating the distribution regulation on 20 percent blended biodiesel ( B20 ). The ministry’s oil and gas director general, Djoko Siswanto, said on Monday that the B20 distribution violations were committed during the monthlong period after the B20 mandatory use policy came into effect in September. “On Friday, I have signed the letters [fining the 11 companies]. Their combined fines amounts to Rp 360 billion,” he said as quoted by kontan.co.id. He said that the amount of the fines was calculated according to the Rp 6,000 per liter of biodiesel for slow or delayed distribution as stipulated in Energy and Mineral Resources Ministerial Regulation No. 41/2018. Djoko declined to identify the companies, but he said that the violators included state-owned oil and gas holding company Pertamina and another state-owned company. The ministry has allowed one week for each company to respond to the letters, and would not enforce the fines if the company could provide strong evidence showing that it had not violated the regulation. Several companies had said that they could not meet the prescribed distribution period for B20 biodiesel because they needed two to three days after the blending process before the biofuel was ready to distribute. Indonesian Biodiesel Producers Association (APROBI) Paulus Tjakrawan chairman confirmed that the deviating companies had received the ministry’s fine letter and that they would submit their response within two weeks.

https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/18/ministry-slaps-fine-on-11-companies-for-distribution-violation.html

Bisnis | Selasa, 18 Desember 2018

Kena Denda Mandatori B20, 11 Perusahaan Diberi Waktu Sampaikan Pembelaan

Pemerintah memberikan waktu bagi sebelas perusahaan yang terkena denda terkait mandatori biodiesel (B20) untuk memberikan jawaban berupa sanggahan atas pengenaan denda senilai total Rp360 miliar. Kesebelas perusahaan tersebut terdiri atas 2 perusahaan Badan Usaha (BU) Niaga BBM dan 9 BU Bahan Bakar Nabati (BBN). Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengungkapkan perusahaan-perusahaan tersebut telah menerima surat pemberitahuan denda yang dilayangkan pemerintah. “Sekarang mereka mempersiapkan. Kalau keberatan ya nanti disampaikan secara tertulis,” tuturnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (18/12/2018). Djoko belum mau memerinci detail denda bagi masing-masing perusahan, tetapi yang jelas denda lebih banyak dikenakan terhadap BU BBN. Dia menerangkan salah satu keberatan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terkait perlunya waktu untuk proses mencampur solar dengan fatty acid methyl ester (FAME). Seusai BU BBN mengirimkan FAME, BU BBM harus mencampurkan FAME tersebut dengan solar dan perlu waktu untuk diendapkan, yakni sampai dua hari. Dengan demikian, setiap terjadi pengiriman, maka B20 yang sudah jadi baru dapat dijual tiga hari kemudian. “Dia perlu waktu untuk proses mencampur, BU BBN sudah kirim, besoknya dicampur. Nah, setelah dicampur perlu waktu untuk pengendapan. Jadi ada 2-3 hari yang tidak bisa melakukan suplai. B20 ini kan jadi perdebatan, BU BBN enggak mau kena denda, BU BBM juga masih proses untuk mencampur,” jelas Djoko.Terkait hal ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan membenarkan pihaknya mendapat waktu sanggahan untuk memproses informasi tersebut. “Sudah final, sudah resmi, nanti ada waktu sanggahan dan proses dalam waktu dua pekan,” sebutnya.

https://jakarta.bisnis.com/read/20181218/44/870656/kena-denda-mandatori-b20-11-perusahaan-diberi-waktu-sampaikan-pembelaan