+62 2129380882 office@aprobi.co.id

B30 Diuji pada Kereta dan Alat Berat

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 6 September 2019
B30 Diuji pada Kereta dan Alat Berat

Uji jalan penggunaan B30 segera dilakukan pada kereta api, alat berat pertambangan maupun peralatan sektor pertanian. B30 merupakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang dicampur dengan bahan bakar nabati sebanyak 30% atau disebut biodiesel 30%. Jenis bahan bakar ini merupakan program lanjutan dari sebelumnya yakni biodiesel 20% (B20). Pada Juni kemarin uji jalan pada kendaraan penumpang dan kendaraan niaga sudah dilakukan. epala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan B30 akan diterapkan pada Januari 2020. Oleh sebab itu sejumlah uji jalan dilakukan guna memastikan performa B30 pada mesin diesel. “InsyaAllah mulai pekan depan kita uji jalan B30 untuk alat pertanian, alat berat yang biasanya untuk pertambangan, dan mesin diesel kereta api, bukan loko-motifnya,” kata Dadan dalam jumpa media di Jakarta, Kamis (5/9). Dadan menuturkan uji performa B30 belum bisa dilakukan pada transportasi laut. Hal ini lantaran masih dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan terkait ketersediaan armada kapal laut (RORO) untuk pengujian. Dia menyebut Kementerian ESDM memiliki kapal. Namun posisi kapal berada di Balikpapan. Kapal tersebut bisa menjadi alternatif kapal yang akan digunakan untuk menjalani serangkaian uji performa B30.

“Untuk kapal kita susah mencari benda ujinya, apakah kita harus sewa atau beli, kita belum ada kapalnya. Kebetulan ESDM punya satu kapal tapi sekarang lagi di Balikpapan. Mungkin itu yang akan kita coba,” ujarnya. Dikatakannya uji jalan kendaraan penumpang dan kendaraan niaga sudah mencapai 80%. Mobil penumpang harus menyelesaikan uji jalan sejauh 50.000 km. Hingga saat ini 8 unit kendaraan tersebut sudah menempuh jarak sejauh 42.000 km. Sementara untuk kendaraan niaga harus menempuh jarak mencapai 40.000 km. Sebanyak tiga unit truk ukuran besar dan sedang sudah menempuh jarak sekitar 30.000-an km. Dia menyampaikan dari hasil uji coba sementara, tidak ditemukan masalah yang signifikan pada unit kendaraan yang diuji coba terkait dengan performa mesin kendaraan, oli, serta emisi gas buang. Bahkan, untuk konsumsi bahan bakar, hasilnya di luar perkiraan, yaitu lebih hemat dari yang diperkirakan. Dia mengungkapkan Menteri ESDM mengamanatkan uji jalan B30 ini untuk memastikan bahwa kinerja kendaraan tidak boleh berkurang signifikan antara penggunaan B20 dan B30. Biaya operasi dan pemeliharaan juga tidak boleh berubah banyak.

“Untuk kendaraan penumpang lebih hemat, emisi lebih bagus, kecuali untuk tekanan filter bahan bakar itu tekanannya lebih tinggi. Tetapi semua filter itu memenuhi standar dari ATPM, kan standarnya filter itu bisa dipakai 10.000 km,” ujarnya. Laporan sementara uji coba B30 ini, ujar Dadan, sudah disampaikan kepada Menteri ESDM dan Presiden. “Pak Menteri (ESDM) sudah menyampaikan laporan sementara ke Presiden melalui Ratas (Rapat Terbatas), sehingga Presiden mengarahkan bahwa program B30 itu harus jalan per 1 Januari 2020,” ujarnya. Sebagai informasi, pelaksanaan Road Test B30 ini merupakan kerja sama dari Pemerintah dan badan usaha. Pelaksana uji adalah Badan Litbang ESDM, EBTKE, dan BPPT dengan dukungan pendanaan dari BPDPKS, penyediaan mobil dari Gaikindo, dan penyediaan bahan bakar dari Pertamina dan APROBI. Penggunaan B30 ini mampu menekan impor Solar sekitar 9 juta kilo liter (KL). Pasalnya konsumsi solar dalam negeri sekitar 32 juta KL per tahun. Dengan B30 maka sebanyak 30% dari impor tersebut disubtitusi dengan minyak kelapa sawit. Ketua Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor sebelumnya menuturkan sebanyak 19 pabrik siap memasok fame untuk kebutuhan biodiesel. Adapun kapasitas produksi mencapai 12 juta kilo liter (KL). Dari jumlah tersebut sekitar 1,5 juta KL dikirim ke luar negeri. Sementara saat ini untuk kebutuhan dalam sekitar 6 juta KL. Artiannya masih ada 5 juta KL yang mampu mencukupi kebutuhan B30. “Kalau 2020 tambah lagi 3 juta, baru 9 juta KL. Tambah ekspor 1,5 juta baru 10,5 juta. Masih ada idle 1-1,5 juta KL,” ujarnya.

Koran Tempo | Jum’at, 6 September 2019
B30 Terganjal Soal Bahan Pendukung hingga Infrastruktur

Tenggat kewajiban penerapan bahan bakar campuran solar dengan biodiesel 30 persen atau B30 semakin dekat, yaitu awal 2020. Meski persiapannya hampir rampung, pemerintah mengatakan, masih ada sejumlah tantangan. Salah satu ham-batannya adalah bahan kimia pendukung yang terbatas, seperti metanol dan fatty acid methyl ester (FAME). Menurut Direktur Bio-energi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, An-driah Feby Misna, pemerintah butuh waktu untuk mendorong produksi metanol. “Metanol sampai saat ini masih diimpor,” kata dia, kemarin. B30, kata Feby, juga memerlukan pasokan FAME lebih banyak dari biodiesel B20 yang sedang berjalan. B20 membutuhkan pa- sokan FAME 6,2 juta kiloliter, sedangkan B30 menyerap 9,6 juta kiloliter. Feby menyatakan pasokan FAME sebenarnya masih mencukupi. Namun fluktuasi harga minyak sawit mentah atau crude palm-oil (CPO) bisa mempengaruhi biaya produksi FAME dan berdampak pada harga jual B30. Pemerintah mengandalkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lembaga tersebut akan membayar selisih harga in- deks pasar (HEP) biodiesel jika terlalu tinggi dari HIP solar. Hal ini dilakukan agar harga jual B30 di pasar tidak lebih mahal daripada solar. “Tapi insentif ini sangat bergantung pada pungutan dan bea keluar ekspor sawit,” kata Feby.

Tantangan lainnya adalah kekurangan infrastruktur penyaluran B30. Badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) belum tersebar merata di seluruh Indonesia. Pabrik biodiesel terkonsentrasi di Sumatera dan Jawa dengan kapasitas total hingga 10 juta kiloliter. Sementara itu, kapasitas pabrik di Kalimantan hanya 1,2 juta kiloliter dan di Sulawesi 475 ribu kiloliter. Feby menyatakan pemerintah sedang mendorong penerbitan izin BU BBN di wilayah timur untuk memudahkan penyaluran. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan B30 mulai 1 Januari 2020. Program ini menjadi bagian dari pemenuhan target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Pemerin- tah juga mengincar penghematan devisa melalui pengurangan impor solar serta pengurangan emisi gas rumah kaca 29 persen pada 2030: B30 wajib dipakai operator transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Kini, pemerintah tengah menguji coba penerapan B30 pada kendaraan penumpang dan truk. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi, Dadan Kus-diana, menyatakan proses uji coba sudah 80 persen. “Sampai saat ini tidak ditemukan masalah apa pun,” kata dia.

Meski begitu, Dadan mengakui masih ada keluhan dari pengguna, yaitu filter bahan bakar yang lebih cepat kotor dan gampang tersumbat. Namun dia mengklaim masalah ini dapat diatasi dengan penanganan yang tepat. Uji coba B30 pada alat berat pertambangan serta alat pertanian akan dimulai pekan depan. Pengujian akan diukur dengan pengoperasian alat selama 1.000 jam. Lokomotif kereta bermesin diesel juga akan diuji jalan selama enam bulan mulai pekan depan. Namun uji coba untuk angkutan laut, pembangkit listrik, serta senjata belum dimulai. Wakil Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Harry Hanawi, menyatakan sejumlah perusahaan akan membangun pabrik untuk menambah produksi FAME. Menurut dia, ada tiga hingga empat pabrik baru yang akan dibangun dan menambah kapasitas produksi hingga 20 persen dari yang ada saat ini, yakni sebanyak 11 juta kiloliter dari 19 pabrik. Anggota Kompartemen Transportasi Lingkungan dan Infrastruktur Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Andi Tauji, menyatakan masih ada sejumlah masalah pada penggunaan biodiesel. Namun dia optimistis B30 akan lebih bersih daripada B20. Produsen kendaraan juga akan menyesuaikan spesifikasi mesin dengan B30.

Rakyat Merdeka | Jum’at, 6 September 2019
Uji Coba Mulus, B30 Bisa Dipakai Mulai Januari 2020

Akhirnya bahan bakar campuran solar dan 30 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) lolos uji coba. Hasil sementara, B30 bisa dipakai untuk kendaraan penumpang dan tipe truk. Saat ini, uji coba implementasi B30 sudah mencapai 80 persen dari target. “Hasilnya sekarang tidak ditemukan masalah apapun. Baik itu performa, filter bahan bakar, oli, emisi, dan asap. Semua kita ukur secara reguler. Kan standarnya filter bahan bakar bisa dipakai 10 ribu km. Nah, ini sudah lulus semua,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Jakarta kemarin. Dadan mengatakan, uji kendaraan penumpang dengan bobot di bawah 3 5 ton sudah mencapai 42 ribu km dari target 50 ribu km. Sementara, mobil jenis truk dengan bobot di atas 3,5 torv sudah menempuh 30 ribu dari total 40 ribu km. Dadan menilai, konsumsi bahan bakar justru menunjukkan bahwa pemakaiannya lebih hemat dari perkiraan. “Hasil sementara kami sampaikan ke Menteri ESDM dan saya dengar sudah disampaikan dalam ratas presiden. Arahannya Presiden minta program ini jalan per 1 Januari 2020,” ujarnya.

Ke depan, kata Dadan, uji coba B30 akan dilanjutkan untuk alat transportasi lainnya. Mulai dari mesin pertanian, alat berat di pertambangan, mesin diesel kereta api, hingga kapal. Direncanakan untuk yang ini akan dilakukan Minggu depan. Dadan menjelaskan, uji coba tersebut akan dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dari kendaraan biasa sehingga dipastikan rampung pada akhir 2019. Sebab, uji coba pada alat berat dilakukan berdasarkan hitungan waktu, bukan jarak seperti kendaraan. Uji coba penggunaan B30 pada alat berat ditargetkan dilakukan dalam waktu 1.000 jam. Jika dalam sehari ada 20 jam waktu uji coba, untuk pengujian 1.000 jam membutuhkan waktu selama 50 hari. Untuk pengujian pada kereta api, masih dilakukan pada mesin diesel saja dan belum dilakukan pada lokomotif. Sejumlah pembangkit listrik juga sudah mulai menggunakan B30 meskipun masih mendapatkan relaksasi. Sementara, uji coba pada kapal laut belum bisa dilakukan. Kementerian ESDM menargetkan uji coba akan dilakukan bertahap. Namun kapal masih menjadi pengecualian. Di samping itu, ujicoba juga belum akan dilakukan pada pembangkit listrik tenaga biodiesel atau nabati. Dadan menyebutkan, sampai saat ini masih ada ketidakcoco-kan kandungan logam biodiesel yang dapat menyebabkan korosi pada turbin pembangkit. Hal serupa juga berlaku untuk pengujian alutsista. Dengan demikian, untuk PLTN atau PLTD dan alutsista masih dalam relaksasi penggunaan B30..

Republika | Jum’at, 6 September 2019
Wajib B30 Mulai 2020

Pemerintah optimistis bisa menerapkan program wajib biodiesel 30 persen (B30) mulai awal tahun depan. Selain itu, pemerintah juga menargetkan badan penyalur B30 sudah siap pada Oktober mendatang. Kepala Badan Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, hasil uji jalan B30 sementara ini menunjukkan hasil memuaskan. Dadan menyebutkan, uji jalan B30 sudah mencapai 80 persen. Perinciannya, mobil penumpang ditargetkan berjalan hingga 50 ribu kilometer (km) dan saat ini sudah mencapai 42 ribu km. Sementara mobil niaga sudah mencapai 30 ribu km dengan target 40 ribu km. “Sekarang yang sangat buat kami lebih tenang dan percaya diri karena begitu 80 persen kita lakukan, Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) sudah menerima hasilnya,” ujar Dadan dalam sosialisasi perkembangan uji jalan bahan bakar B30 pada kendaraan bermesin diesel di Gedung PPTMGB Lemigas Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/9)- Dadan mengatakan, saat ini pihaknya masih akan mengevaluasi hasil uji jalan guna meminimalisasi masalah dalam penerapan B30. Sementara itu, Dadan mengaku Menteri ESDM Ignasius Jonan telah meminta kesiapan badan penyalur B30 pada Oktober 2019. “Jadi, ada persiapan dari sisi logistik agar Januari 2020 sudah siap,” ujar Dadan. Dadan menambahkan, harga B30 diperkirakan sama dengan B20. Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan harga B30 dapat lebih murah. Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, peningkatan penggunaan biodiesel diharapkan dapat makin meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Untuk diketahui, pemerintah menargetkan bauran EBT mencapai 23 persen pada 2025. “Sekarang baru 8,55 persen. Gapnya masih sangat tinggi,” kata Andriah. Selain itu, menurut Andriah, penggunaan biodiesel juga dapat membantu memperbaiki defisit neraca dagang.

Harian Ekonomi Neraca | Jum’at, 6 September 2019
Hasil Uji Coba B30 Diklaim Tidak Ada Masalah

Hasil uji coba B30 pada kendaraan berbahan bakar solar telah mencapai 80 persen, sejauh masa percobaan data menyatakan tidak ada masalah signifikan pada kendaraan. Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali melakukan sosialisasi Road Test (Uji Jalan) B30 (campuran 30 persen biodiesel pada bahari bakar solar) yang digunakan pada kendaraan bermesin diesel di Jakarta, Kamis (5/9). Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa Road Test B30 sudah menempuh sekitar 80 persen perjalanan. “Sudah berjalan 80 persen. Kalau target mobil penumpang 50.000 km, sekarang sudah (menempuh) 42.000 km. Untuk yang mobil niaga, mobil besar, targetnya 40.000 km sekarang sudah 30.000-an km,” jelasnya. Dadan menegaskan, Menteri ESDM mengamanatkan uji jalan B30 ini untuk memastikan bahwa kinerja kendaraan tidak boleh berkurang signifikan antara penggunaan B20 dan B30. “Biaya operasi dan pemeliharaan juga tidak boleh berubah banyak,” ungkapnya. Lebih lanjut Dadan menyampaikan dari hasil uji coba sementara, tidak ditemukan masalah yang signifikan pada unit kendaraan yang diuji coba terkait dengan performa mesin kendaraan, oli, serta emisi gas buang. Bahkan, untuk konsumsi bahan bakar, hasilnya di luar perkiraan, yaitu lebih hemat dari yang diperkirakan.

“Untuk kendaraan penumpang lebih hemat, emisi lebih bagus, kecuali untuk tekanan filter bahan ba£ar itu tekanannya lebih tinggi. Tetapi semua filter itu memenuhi standar dari AT-PM, kan standarnya filter itu bisa dipakai 10.000 km,” imbuhnya. Laporan sementara uji coba B30 ini, ujar Dadan, sudah disampaikan kepada Menteri ESDM dan Presiden. “Pak Menteri (ESDM) sudah menyampaikan laporan sementara ke Presiden melalui Ratas (Rapat Terbatas), sehingga Presiden mengarahkan bahwa program B30 itu harus jalan per 1 Januari 2020,” tandas Dadan. Sebagai informasi, pelaksanaan Road Test B30 ini merupakan kerja sama dari Pemerintah dan badan usaha. Pelaksana uji adalah Badan Litbang ESDM, EBTKE, dan BPPT dengan dukungan pendanaan dari BPDPKS, penyediaan mobil dari Gaikindo, dan penyediaan bahan bakar dari Pertamina dan APROBI.

Cnbc Indonesia | Jum’at, 6 September 2019
Aprobi Siap Produksi 9 Juta Kilo Liter B30 Per Tahun

Wakil Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Hari Hanawi mengatakan pihaknya telah siap untuk memproduksi 9 juta kiloliter B30 pertahunnya. Dengan kapasitas pabrik yang mencapai 11 juta kilo liter Indonesia juga bisa mengekspor B30 ke beberapa negara seperti China, Eropa hingga ke Amerika Serikat.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190905173437-8-97438/aprobi-siap-produksi-9-juta-kilo-liter-b30-per-tahun

Bisnis | Kamis, 5 September 2019
B30 Diterapkan 2020, Pasokan Unsur Nabati dari Dalam Negeri Cukup

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memastikan kebutuhan unsur nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) di Indonesia pada 2020 masih dapat terpenuhi oleh produksi pabrik dalam negeri. Wakil Ketua Umum Aprobi Harry Hanawi memerinci saat ini, ada 19 pabrik yang memproduksi FAME dengan kapasitas total mencapai 11 juta kiloliter (KL). Adapun dengan mandatori 20 persen pada 2019, serapan FAME untuk B20 diprediksi mencapai 6,2 juta KL. Sementara itu, dengan target mandatori 30 persen pada 2020, serapan FAME untuk B30 akan mencapai 9,6 juta KL. Artinya, produksi pabrik dalam negeri masih mencukupi untuk melakukan pencampuran B30. “Untuk produksi kita dari Aprobi sudah siap. Dari kapasitasnya kita harapkan bisa mencapai 80 persen [B30] dan B20 60 persen,” katanya, Kamis (5/9/2019). Menurutnya, dengan adanya pelarangan ekspor biodiesel ke Uni Eropa, pasar dalam negeri menjadi semakin menarik untuk pengusaha. Meskipun demikian, dengan serapan FAME yang masih sebesar 9,6 juta KL, Aprobi masih akan melakukan ekspor ke sejumlah negara seperti China. “Kita fokus ke dalam negeri. Dari Aprobi kita lebih mengutamakan kualitas sehingga dengan kendala-kendala, semua bisa berjalan dengan lancar meskipun dicampur dengan minyak sawit,” katanya. Bahkan, menurutnya, dengan adanya perluasan mandatori, akan ada penambahan tiga hingga empat pabrik baru dalam 1 atau 2 tahun ke depan untuk memenuhi permintaan FAME di dalam negeri. Artinya, dengan penambahan pabrik baru tersebut, kapasitas produksi FAME juga akan mengalami peningkatan hingga 20 persen.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190905/44/1145029/b30-diterapkan-2020-pasokan-unsur-nabati-dari-dalam-negeri-cukup

Viva | Kamis, 5 September 2019
B30 Diterapkan 2020, Aprobi Tambah Kapasitas Pabrik Biodiesel

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengaku akan ada peningkatan kapasitas produksi biodiesel untuk melayani kebutuhan penerapan mandatori B30 awal tahun depan. Presiden Joko Widodo diketahui telah menginstruksikan kebijakan tersebut agar dapat dilaksanakan 1 Januari 2020. Wakil Ketua Aprobi, Harry Hanawi mengatakan, pihaknya sudah siap dari sisi kapasitas. Dia mengatakan, kapasitas pabrik yang dimiliki anggota Aprobi sekarang sudah mencapai 11 juta kilo liter (kl) per tahun. “Dari segi volume, (kebutuhan biodiesel) enam juta B20 dan kalau B30, sembilan juta. Kapasitas pabrik 11 juta kl per tahun,” kata Harry di kantor Balitbang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis 5 September 2019. Dia menjelaskan, sisa produksi biodiesel itu masih bisa diekspor ke luar negeri. Namun, dia menegaskan akan terlebih dahulu mengutamakan kepentingan dalam negeri. Selain ada persoalan pengenaan tarif ekspor biodiesel ke Uni Eropa, menurutnya, pasokan dalam negeri saat ini memang lebih penting.

“Sisanya bisa ekspor, ke China, Eropa juga, ke AS juga. Tapi kita tidak utamakan itu, kita utamakan lokal dulu,” kata Harry yang juga direktur Corporate Affair Sinarmas Agribusiness and Food itu. Dalam satu atau dua tahun ke depan, dia melanjutkan, akan ada penambahan kapasitas sekitar 20 persen atau setidaknya ada tiga sampai empat pabrik biodiesel baru dari sebelumnya sebanyak 19 pabrik. “Sekarang yang existing 19 pabrik dengan kapasitas 11 juta,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, untuk pelaksanaan mandatori B30 pada tahun depan, tidak hanya kesiapan dari sisi kendaraan melainkan juga kualitas bahan bakar. “Kita lakukan ini memastikan dari sisi kendaraan. Tidak hanya itu kita juga memastikan dari sisi bahan bakar. Ini spec-nya juga berubah, nanti dipastikan di SNI ditetapkan. Jadi spec-nya kita tidak hanya menyesuaikan dari sisi kendaraan saja, tapi juga dari bahan bakar. Misalnya kandungan airnya lebih rendah,” kata dia.
https://www.vivanews.com/bisnis/ekonomi/5529-b30-diterapkan-2020-aprobi-tambah-kapasitas-pabrik-biodiesel

Bisnis | Kamis, 5 September 2019
Pemerintah Pastikan Harga Biodiesel Tak Lebih Mahal dari Solar

Kementerian ESDM memastikan harga jual biodiesel di masyarakat tidak akan lebih mahal dari solar. Adapun dengan penerapan biodiesel 30 persen (B30) pada 2020, serapan penggunaan bahan bakar nabati akan semakin meningkat. Kebutuhan unsur nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) untuk B30 diperkirakan mencapai 9,6 juta kiloliter (KL), sedangkan campuran solar akan terus ditekan menjadi 30 juta KL. Pemerintah pun telah menyiapkan insentif untuk memastikan tidak ada kenaikan harga jual biodiesel di masyarakat. Contohnya pada 2018, pemerintah menyalurkan insentif melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) senilai Rp5 triliun. Saat harga minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO lebih tinggi dari solar, insentif akan disalurkan untuk menutupi kelebihan harga jual biodiesel dibanding solar. Selain itu, saat harga solar tinggi dan CPO rendah, harga jual biodiesel akan mengikuti harga CPO. Begitu pula sebaliknya, saat harga solar rendah dan CPO tinggi, harga biodiesel akan mengikuti harga solar. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah mengupayakan agar setidaknya harga biodiesel sama dengan solar. Bahkan, diupayakan agar harga biodiesel selalu lebih murah dari solar.

“Ini kan harga tidak ada yang tahu mau turun mau naik, tetapi tidak akan pernah lebih mahal dari solar,” katanya, Kamis (5/9/2019). Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengatakan hingga saat ini, harga biodiesel memang masih lebih mahal dibanding solar sehingga insentif masih diterapkan. Sebelumnya, pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 untuk menutupi perbedaan harga tersebut. Sejak 2016, pemerintah menutupi selisih harga ini dengan dana dari BPDP-KS. “Perkembangannya, dengan insentif ini, memang laju pemanfaatan biodiesel meningkat. 2018 kemarin insentifnya hanya sektor PSO [publik service obligation]. Per September, juga diberikan ke non-PSO, jadi semua sektor dapat insentif,” katanya.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190905/44/1145105/pemerintah-pastikan-harga-biodiesel-tak-lebih-mahal-dari-solar

Kompas | Kamis, 5 September 2019
Uni Eropa: Tarif 8-18 Persen untuk Biodiesel Indonesia Termasuk Kecil

Uni Eropa mulai menerapkan tarif impor atau bea masuk produk biodiesel asal Indonesia sebesar 8 hingga 18 persen. Pemberlakuan tarif didasarkan pada hasil investigasi otoritas Uni Eropa yang membuktikan produsen biodiesel Indonesia dianggap telah mendapatkan subsidi tak adil yang menyebabkan harga biodiesel mereka menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh produsen asal Benua Biru tersebut. Head of the Economic and Trade Section Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Raffaele Quarto mengatakan, besaran tarif yang diberikan kepada Indonesia cenderung lebih rendah jika dibandingkan negara lain. “Tarif yang dikenakan terhadap biodiesel Indonesia, sebesar 8-18 persen sebenarnya adalah angka yang kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, USA saja memberlakukan tarif anti subsidi 30-50 persen, dan sebagainya,” kata dia di Jakarta, Kamis (15/9/2019).

Adapun Charge d’affairs a.i Uni Eropa Charles Michel-Geurts mengklaim, Uni Eropa merupakan pasar yang paling terbuka terhadap perdagangan minyak kelapa sawit. Namun, dia tidak memungkiri adanya kampanye Bebas Minyak Kelapa Sawit atau Palm Oil Free yang digaungkan oleh LSM atau konsumen setempat. Namun menurut dia, memang begitulah kondisi pasar konsumen di Uni Eropa. Sehingga seharusnya, pihak produsen kelapa sawitlah yang bisa meyakinkan konsumen bahwa produk minyak kelapa sawit mereka sudah diproduksi dengan nilai-nilai yang berkelanjutan (sustainable). “Beginilah kondisi pasar Uni Eropa, Selamat datang di Eropa. Kami tidak memiliki urusan dengan LSM, Uni Eropa sebagai pemerintahan hanya bisa memberikan label apakah sebuah produk bebas minyak kelapa sawit atau tidak. Kami tidak bisa melarang mereka melakukan itu,” ujar dia. Adapun Konselor Bagian Ekonomi dan Perdagangan Uni Eropa Levente Albert menjelaskan, pengenaan bea masuk minyak nabati asal Indonesia hanya bersifat sementara. Pihaknya masih menunggu keputusan final dari Komisi Eropa apakah akan diberlakukan sebesar 8 hingga 18 persen. “Sampai kami mendapatkan keputusal final di bulan Desember, tarif 8-18 persen adalah tarif sementara. Dan keputusan final nanti bisa tarifnya tetap berlaku 8-18 persen bisa juga tak lagi berlaku,” kata dia. Keputusan pemberlakukan tarif didasarkan pada aduan korporasi swasta produsen biodiesel kawasan Eropa yang merasa tak adil dengan harga biodiesel impor asal Indonesia yang lebih murah. Hingga akhirnya, pihak Uni Eropa melakukan investigasi yang dilakukan atas persetujuan pemerintah Indonesia dan beberapa produsen biodiesel mengenai subsidi yang dianggap tak adil tersebut. Adapun contoh subsidi yang diberikan dan dianggap tak adil seperti dana pinjaman dari Eximbank kepada eksportir biodiesel, program dana bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.
https://money.kompas.com/read/2019/09/05/180900726/uni-eropa–tarif-8-18-persen-untuk-biodiesel-indonesia-termasuk-kecil

Kompas | Kamis, 5 September 2019
Bulan Ini, Ekspor Biodiesel RI ke Eropa Kena Tarif 8 hingga 18 Persen

Bea masuk atau tarif impor untuk produk biodiesel asal Indonesia oleh Uni Eropa bakal resmi diberlakukan. Besaran tarif yang diberikan adalah di ksiaran 8 hingga 18 persen untuk masing-masing perusahaan, tergantung pada ketersediaannya dalam proses investigasi pemberian subisidi produk biodiesel. Kebijakan itu akan berlaku mulai Jumat 6 September 2019. Konselor Bagian Ekonomi dan Perdagangan Uni Eropa Levente Albert menjelaskan, pengenaan bea masuk minyak nabati asal Indonesia hanya bersifat sementara. Pihaknya masih menunggu keputusan final dari Komisi Eropa apakah akan diberlakukan sebesar 8 hingga 18 persen. “Sampai kami mendapatkan keputusal final di bulan Desember, tarif 8-18 persen adalah tarif sementara. Dan keputusan final nanti bisa tarifnya tetap berlaku 8-18 persen bisa juga tak lagi berlaku,” kata dia di Jakarta, Kamis (4/9/2019). Keputusan pemberlakukan tarif didasarkan pada aduan korporasi swasta produsen biodiesel kawasan Eropa yang merasa tak adil dengan harga biodiesel impor asal Indonesia yang lebih murah. Hingga akhirnya, pihak Uni Eropa melakukan investigasi yang dilakukan atas persetujuan pemerintah Indonesia dan beberapa produsen biodiesel mengenai subsidi yang dianggap tak adil tersebut. Yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan menerapkan tarif tersebut dimaksudkan untuk memperkecil margin atau selisih harga dari biodiesel impor asal Indonesia dengan yang diproduksi oleh Benua Biru tersebut. “Dan komisi meluncurkan penyelidikan untuk melihat apakah memang ada subsidi. Investigasi diluncurkan pada awal tahun ini, ke beberapa perusahaan (Indonesia) dan mereka melihat laporan mereka, mereka juga membuat dengan pemerintah dan mereka menemukan bahwa memang ada 3 skema subsidi yang ilegal,” jelas dia. “Kami di sini mengkoreksi harga dari produknya. Jadi kami memperbaiki dari sisi ini dan tidak hanya pada satu margin saja,” tambah dia.

Hasil investigasi pun menunjukkan, hampir seluruh produsen biodiesel Indonesia mendapatkan berbagai bentuk subsidi yang bisa menekan ongkos produksi. Adapun contoh subsidi yang diberikan seperti dana pinjaman dari Eximbank kepada eksportir biodiesel, program dana bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. “Kami melihat harganya pada individual margin 80 persen ilegal. Bisa dikatakan tidak ada perusahaan Indonesia yang tak ilegal,” katanya. Seperti diketahui, biodiesel Indonesia dikenai bea masuk karena UE menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu. Pengenaan tarif impor ini merupakan buntut dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama 7 tahun terakhir. Adapun, bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8 persen, Wilmar Group 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group sebesar 18 persen.
https://money.kompas.com/read/2019/09/05/170745326/bulan-ini-ekspor-biodiesel-ri-ke-eropa-kena-tarif-8-hingga-18-persen?page=all

Republika | Kamis, 5 September 2019
Alasan Pemerintah Ngebet Terapkan B-30

Pemerintah terus berupaya menerapkan mandatori biodiesel 20 persen (B-20) menjadi 30 persen (B-30) dapat mulai berjalan pada awal 2020. Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna menjelaskan, target dan kebijakan energi nasional pada 2025 diharapkan bisa meningkatkan kontribusi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 23 persen. “Sekarang baru 8,55 persen. Gap masih sangat tinggi, sementara waktunya sudah semakin dekat,” ujar Andriah saat sosialisasi perkembangan uji jalan bahan bakar B30 pada kendaraan bermesin diesel di Gedung PPTMGB Lemigas, Kementerian ESDM, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (5/9). Kata Andriah, pada 2025 ditargetkan penggunaan biofuel atau bahan bakar nabati berada pada kisaran 13,8 juta kiloliter (kl) yang berasal dari biodiesel hingga biotanol. Penggunaan biofuel sampai 2018 baru mencapai 3,75 juta kl dan ditargetkan pada 2019 menjadi 6,2 juta kl hingga 6,6 juta kl. Mengapa pengembangan biodiesel relatif lebih cepat dibanding bahan bakar nabati lainnya, tak lepas dari besarnya areal lahan dan produksi kelapa sawit di Indonesia. Pada 2018, jumlah produksi minyak sawit mencapai 47,6 juta ton.

“Ini jumlahnya sangat besar dan melebihi target yang sudah direncakan. Jadi kita harus berupaya memanfaatkan minyak sawit tersebut,” ucap Andriah. Alasan lainnya, besarnya defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor BBM. Andriah mencatat, hingga saat ini, Indonesia masih mengimpor 30 persen solar dan 50 persen gasoline. Dengan kehadiran program biodiesel, pemerintah berharap mampu mengurangi angka impor BBM. “Kenapa terus dorong program biodiesel, ini untuk bisa menstabilkan harga CPO (Crude Palm Oil) atau harga minyak sawit karena ketika suplai besar harga jadi turun,” kata Andriah. Dari sisi regulasi, Andriah menilai pemerintah sudah menunjukan keseriusannya melalui undang-undang, peraturan menteri, keputusan menteri, dan peraturan direktur jenderal EBTKE, dalam mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan melalui biofuel. Penerapan biodiesel sudah mulai sejak 2006 dengan program B-2,5 yang terus ditingkatkan menjadi B-7,5, hingga Indonesia sudah mulai mewajibkan pengunaan B-20 pada 2016. Kini, pemerintah ingin B-30 hadir mulai awal 2020.

Menurut Andriah, meski sudah berhasil dengan B-20, pemerintah tetap akan menyesuaikan parameter agar nantinya tidak menjadi masalah dengan mesin yang ada karena pada dasarnya untuk Solar. Oleh karenanya, pemerintah sejak 20 Mei 2019 hingga pertengahan September melakukan uji coba atau uji jalan sejumlah kendaraan penumpang dan niaga dengan bahan bakar B-30. “Mau tidak mau, Januari 2020 akan terapkan B-30. Presiden dalam ratas sudah menegaskan di Januari akan diterapkan B-30 dilakukan di semua sektor. Arahan dari Menteri ESDM juga, jadi ada percepatan penyiapan program B30,” katanya. Sejumlah percepatan persiapan dilakukan pemerintah, mulai dari uji jalan, melakukan road show, dan mendorong kesiapan industri. Andriah memperkirakan untuk menopang program B-30 pada 2020 dibutuhkan sekira 9,6 juta kl yang mana dinilai mampu dipenuhi industri. “Sistem distribusi harus dipastikan. Ketika jadi B-30, volume yang ditransefer lebih besar, jadi di pelabuhan dan tangki juga harus diperhatikan. Ini tugas kementerian terkait lainnya juga jadi perlu koordinasi,” ucapnya. Andriah menyampaikan penggunaan B-20 atau B-30 sangat berkontribusi pada sektor penghematan negara. Andriah merinci penggunaan 3,75 juta kl biofuel pada 2018 mampu menghemat hingga Rp 27,2 triliun, sementara penggunaan 6,6 juta kl biofuel pada 2019 diperkirakan mampu menghemat keuangan negara hingga Rp 45 triliun. “Harapan di 2020, penggunaan biofuel sampai Rp 9,6 juta kl dan bisa menghemat hampir Rp 70 triliun untuk impor BBM,” ungkap Andriah.
https://republika.co.id/berita/pxcluh370/alasan-pemerintah-emngebetem-terapkan-b30

Viva | Kamis, 5 September 2019
Gaikindo Bingung Jokowi Minta Bahan Bakar B50 Diterapkan Akhir 2020

Presiden Joko Widodo meminta penerapan biodiesel 30 persen dalam campuran bahan bakar minyak jenis solar atau B30, pada awal Januari 2020. Bahkan, Kepala Negara juga meminta pada akhir 2020 sudah melompat ke B50. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mengaku bingung merespons keinginan Jokowi tersebut. Anggota Kompartemen Transportasi, Lingkungan dan Infrastruktur Gaikindo, Andi Tauji, mengatakan pihaknya memang sudah menyatakan siap melaksanakan mandatori B30 di awal tahun 2020, tapi untuk B50 dia masih ragu apakah target itu realistis. “Banyak faktor yang harus dipertimbangkan,” kata Andi di kantor Balitbang ESDM, Jakarta, Kamis, 5 September 2019. Dia mengaku sempat ditanyakan oleh salah satu pihak dari Jepang terkait pernyataan tersebut. Akan tetapi, dia mengaku belum tahu secara rinci bahan bakar apa ke depannya yang diinginkan Presiden. “B100 atau B50 itu bahan bakarnya mau seperti apa. Apakah ini tetap Fame (Fatty Acid Methyl Ether) pure (murni) atau ada green diesel, atau istilahnya itu RBDPO (Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil) atau bahan bakar lain,” katanya. Jika memang ingin melompat ke B50 atau bahkan B100, dia mengatakan, jenis mesin kendaraan yang nanti dibuat industri agar jangan sampai jauh dari spesifikasi B5 atau B7,5 yang telah dilakukan pada 2006 lalu. Menurutnya, penerapan campuran minyak sawit ke solar sampai pada B50 itu menurutnya hal yang luar biasa. “B20 pun itu yang (Indonesia yang) pertama di dunia,” katanya.
https://www.vivanews.com/bisnis/otomotif/5599-gaikindo-bingung-jokowi-minta-bahan-bakar-b50-diterapkan-akhir-2020

Antaranews | Kamis, 5 September 2019
Hasil uji jalan B30 sebutkan tidak ada masalah

Hasil uji coba B30 pada kendaraan berbahan bakar solar telah mencapai 80 persen, sejauh masa percobaan data menyatakan tidak ada masalah signifikan pada kendaraan. Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali melakukan sosialisasi Road Test (Uji Jalan) B30 (campuran 30 persen biodiesel pada bahan bakar solar) yang digunakan pada kendaraan bermesin diesel di Jakarta, Kamis. Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa Road Test B30 sudah menempuh sekitar 80 persen perjalanan. “Sudah berjalan 80 persen. Kalau target mobil penumpang 50.000 km, sekarang sudah (menempuh) 42.000 km. Untuk yang mobil niaga, mobil besar, targetnya 40.000 km sekarang sudah 30.000-an km,” jelasnya. Dadan menegaskan, Menteri ESDM mengamanatkan uji jalan B30 ini untuk memastikan bahwa kinerja kendaraan tidak boleh berkurang signifikan antara penggunaan B20 dan B30. “Biaya operasi dan pemeliharaan juga tidak boleh berubah banyak,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dadan menyampaikan dari hasil uji coba sementara, tidak ditemukan masalah yang signifikan pada unit kendaraan yang diuji coba terkait dengan performa mesin kendaraan, oli, serta emisi gas buang. Bahkan, untuk konsumsi bahan bakar, hasilnya di luar perkiraan, yaitu lebih hemat dari yang diperkirakan. “Untuk kendaraan penumpang lebih hemat, emisi lebih bagus, kecuali untuk tekanan filter bahan bakar itu tekanannya lebih tinggi. Tetapi semua filter itu memenuhi standar dari ATPM, kan standarnya filter itu bisa dipakai 10.000 km,” imbuhnya. Laporan sementara uji coba B30 ini, ujar Dadan, sudah disampaikan kepada Menteri ESDM dan Presiden. “Pak Menteri (ESDM) sudah menyampaikan laporan sementara ke Presiden melalui Ratas (Rapat Terbatas), sehingga Presiden mengarahkan bahwa program B30 itu harus jalan per 1 Januari 2020,” tandas Dadan. Sebagai informasi, pelaksanaan Road Test B30 ini merupakan kerja sama dari Pemerintah dan badan usaha. Pelaksana uji adalah Badan Litbang ESDM, EBTKE, dan BPPT dengan dukungan pendanaan dari BPDPKS, penyediaan mobil dari Gaikindo, dan penyediaan bahan bakar dari Pertamina dan APROBI. Pelaksanaan Road Test dilakukan pada 2 jenis kendaraan yaitu kendaraan penumpang dengan berat kotor kurang dari 3,5 ton dan kendaraan truk dengan berat kotor lebih dari 3,5 ton.
https://www.antaranews.com/berita/1046568/hasil-uji-jalan-b30-sebutkan-tidak-ada-masalah

Cnnindonesia | Kamis, 5 September 2019
Uji Jalan Hampir Rampung, Program B30 Siap Dijalankan 2020

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan uji jalan (road test) pelaksanaan pencampuran 30 persen biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (B30) hampir rampung. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut pihaknya telah melakukan uji jalan terhadap dua jenis kendaraan, penumpang dengan berat kotor kurang dari 3,5 ton dan kendaraan truk dengan berat kotor lebih dari 3,5 ton. Untuk mobil penumpang, uji jalan kini sudah dilakukan sejauh 42 ribu km atau 84 persen dari targetnya yakni 50 ribu km. Sementara untuk mobil besar, uji jalan sudah dilakukan sejauh 30 ribu km atau 75 persen dari target 40 ribu km. “Sehingga road test sudah berjalan 80 persen,” jelas Dadan melalui keterangan resmi, Kamis (5/9). Ia mengatakan bahwa uji coba ini dilakukan instansinya bersama Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), penyediaan mobil dari Gaikindo, dan penyediaan bahan bakar dari PT Pertamina (Persero) dan APROBI.

Uji coba ini, lanjut Dadan, merupakan amanat Menteri ESDM Ignasius Jonan agar kinerja kendaraan tidak berkurang signifikan setelah B30 diterapkan. “Biaya operasi dan pemeliharaan juga tidak boleh berubah banyak,” ungkapnya. Untungnya, dari hasil uji coba tersebut, implementasi B30 tidak menimbulkan masalah signifikan bagi kendaraan. Sejauh ini, tidak ditemukan masalah pada performa mesin kendaraan, oli, serta emisi gas buang. Bahkan, konsumsi bahan bakar pun ternyata bisa lebih hemat. “Untuk kendaraan penumpang lebih hemat, emisi lebih bagus, kecuali untuk tekanan filter bahan bakar itu tekanannya lebih tinggi. Tetapi, semua filter itu memenuhi standar dari produsen kendaraan, kan standarnya filter itu bisa dipakai 10 ribu kilometer (km),” imbuhnya. Menurut dia, laporan sementara ini sudah disampaikan Jonan kepada Presiden Joko Widodo di dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan. Sehingga, ia optimistis pelaksanaan B30 bisa dilakukan tepat waktu.

“Pak Menteri (ESDM) sudah menyampaikan laporan sementara ke presiden melalui ratas, sehingga presiden mengarahkan bahwa program B30 itu harus jalan per 1 Januari 2020,” pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah bisa mempercepat implementasi B30 dari Januari 2020 menjadi November mendatang. Uji coba secara luas dilakukan bulan ini dan dibutuhkan dua bulan tambahan untuk mengevaluasinya. “Memang (penerapan B30) awal 2020 tapi kan kita bisa coba (dipercepat), (B30) bisa (diterapkan) di November,” ujar Darmin pekan lalu. Penerapan B30 diharapkan bisa mengurangi impor Solar sekitar 3 juta kiloliter (kl) per tahun. Sehingga, ini bisa menyelematkan defisit neraca perdagangan yang mendera Indonesia sejak tahun lalu.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190905173835-85-427897/uji-jalan-hampir-rampung-program-b30-siap-dijalankan-2020

Cnbcindonesia | Kamis, 5 September 2019
Produsen Biofuel Pilih B30 Ketimbang Ekspor

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) akan mengutamakan suplai FAME untuk kebutuhan B30 setelah Kementerian ESDM melaksanakan uji jalan B30, Kamis (5/9/2019). Wakil Ketua Umum Aprobi Harry Hanawi mengatakan pihaknya ingin memastikan kualitas biodiesel meski dicampur dengan minyak sawit sehingga sesuai pada performa mesin diesel. Pengusaha, katanya, tetap akan mengekspor biodiesel, namun fokus lebih ditujukan untuk B30 yang akan menjadi mandatory pada 2020. “Bisa untuk ekspor, ke China, Eropa dan Amerika. Tapi kita tidak utamakan itu. Kami ke lokal dulu,” kata Harry usai menyaksikam uji jalan B30 di Badan Litbang ESDM, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Ia mengatakan distribusi biodiesel untuk B30 diproyeksi mencapai 9 juta KL dari kapasitas terpasang saat ini sebanyak 11 juta KL. Jumlah pabrik baru juga diproyeksi dalam beberapa tahun ke depan akan bertambah dari saat ini sebanyak 19 pabrik.Kementerian ESDM dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berhasil melaksanakan uji jalan B30. Ada 7 mwrek mobil berpartipasi. Mandatory B30 akan dimulai pada 1 Januari 2020. Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan mobil kendaraan sudah menempuh 42.000 km dari target 50.000 km. Lalu, mobil niaga besar sudah menempuh 30.000 km dari target 40 ribu. “Jadi ini sudah 80% berjalan. Hasil sementara kami sampaikan ke Menteri ESDM,” kata Dadan di kantor Balitbang Kementerian ESDM, Jakarta.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190905184751-4-97465/produsen-biofuel-pilih-b30-ketimbang-ekspor