+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Badan Usaha Wajib Campurkan Biodiesel dengan BBM Solar

Neraca | Kamis, 30 Agustus 2018

Badan Usaha Wajib Campurkan Biodiesel dengan BBM Solar

Jakarta – Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel, verifikasi, pengawasan, dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2016. Atas pertimbangan tersebut pada 23 Agustus 2018, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam Permen ini disebutkan, Badan Usaha BBM wajib melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel dengan BBM jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri. “Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud, meliputi a. Badan Usaha BBM yang memiliki kilang dan menghasilkan BBM jenis Minyak Solar, dan b. Badan Usaha BBM yang melakukan impor BBM Jenis Minyak Solar,” bunyi Pasal 3 ayat (2) Permen ini. Pengadaan BBN Jenis Biodiesel, menurut Permen ini, dilaksanakan untuk pencampuran a. Jenis Bahan Bakar Minyak(BBM) tertentu; dan b. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum, dan diselenggarakan dengan periode setiap 12 (dua belas) bidan, dimulai bulan Januari dan proses persiapan pengadaannya palinglambat90(sem-bilah puluh) hari sebelum periode pengadaan.

Ditegaskan dalam Permen ESDM ini, Badan Usaha BBM yang tidakmelakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel dengan BBM jenis Minyak Solar dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000,00 per liter volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur, dan/atau pencabutan izin usaha. Saksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut Permen ini, ditetapkan oleh Menteri melalui Dirjen Migas. Dalam hal terjadi peningkatan penjualan BBM jenis minyak solar, menurut Permen ini, alokasi volume BBN Jenis Biodiesel yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat disesuaikan. Dalam Permen ESDM ini, Dirjen Migas menyampaikan Badan Usaha BBM yang akan melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit yang disebut Badan Pengelola Dana kepada Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. Selanjutnya, setelah melalui verifikasi dari Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel, Menteri akan menetapkan daftar Badan Usaha BBM dan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel beserta alokasi volume BBN Jenis Biodiesel untuk masing-masing Badan Usaha BBM.

“Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah mendapatkan penetapan wajib menyalurkan BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha BBM sesuai dengan a. alokasi volume BBN Jenis Biodiesel; dan b. waktu dan spesifikasi BBN Jenis Biodiesel yang disepakati dalam kontrak,” bunyi Pasal Pasal 10 ayat (10b) Permen ini. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah menandatangani kontrak dengan Badan Usaha BBM dan telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel, menurut Permen ESDM ini, berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana Til kebunan Sawit “Pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah Badan Pengelola Dana menerima hasil verifikasi,” bunyi Pasal 15 Permen ini.

Indo Pos | Kamis, 30 Agustus 2018

Industri Pertambangan Dukung Penerapan B20

JAKARTA Industri pertambangan mendukung rencana pemerintah menerapkan Biodiesel 20 persen (B20). Penggunaan B20 bakal efektif berlaku mulai 1 September 2018 mendatang. Pemanfaatan B20 tidak hanya diterapkan untuk bahan bakar PSO atau subsidi, namun juga untuk solar yang dijual tanpa subsidi. Kebijakan untuk memperluas penggunaan bahan bakar dengan campuran 20 persen Biodiesel (B20) merupakan salah satu langkah untuk menghemat devisa negara. “Kesiapan menggunakan B20 kalau pertanyaan ke anggota kami, kita dalam kondisi pasif. Kalau ada pasokan siap. Sebab, kalau dari dulu, B5 itu sudah diterapkan. Pada SPBU, solar subsidi itu bertahap sudah Bi5,” tutur Executive Director Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia Bambang Tjahjono, di Jakarta, Rabu (29/8).

Menurut Bambang penerapan B20 harus dipastikan. Problem pelaksanaan perlu alat khusus supaya mencampurnya sempurna. “Pertamina sudah ada tidak. Sebab, kalau campurannya nggak bagus, nanti masalahnya ke kita. Namun, kami kan pasif, tidak mungkin kami mencampur sendiri solar dengan biodiesel,” ulas Bambang. Ia menambahkan, sebelumnya ada usulan supaya industri mencampur sendiri. Menurut Bambang, langkah itu, kalau perusahaan besar tidak masalah. Bagaimana dengan industri kecil. “Kemudian bagaimana pengawasannya, bisa nggak jujur nanti nyam-purnya. Bukan kami yang minta mana solar sama biodieselnya kami campur sendiri. Pemerintah harus menyediakannya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua II Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia Bima Dwikora menambahkan pihaknya siap menggunakan B20. Penerapan B20 juga tidak akan mengganggu permintaan alat berat pertambangan. Pada 2016, permintaan alat berat sekitar 7 ribu unit. Lalu, pada edisi 2017 naik menjadi 11 ribu unit. “Tahun ini, kami perkirakan permintaan alat berat sebanyak 15 ribu. Tahun depan, mungkin mencapai 19 ribu. Itu peluang bagus untuk agen-agen alat berat. Sejak 2015 lalu, pabrik alat berat sudah dilengkapi untuk penggunaan B20. Jadi, kami tidak ada masalah kalau pemerintah memperluas penerapan B20 hingga ke solar non subsidi,” aku Bima. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya siap menenerapkan B20. “B20 merupakan salah satu amanat pemerintah. Kami akan menerapkan itu,” tukas wanita berhijab itu.

Kontan | Kamis, 30 Agustus 2018

Industri Siap Jamin Pasokan Biodiesel

Jelang mandatory Kementerian ESDM tetapkan kebutuhan Biodiesel September-Desember 2018 sebesar 1 ,89 juta kilo liter

JAKARTA. Industri Biodiesel dalam negeri mengaku siap memasok seluruh kebutuhan Biodiesel di akhir tahun ini. Tidak hanya memenuhi pasokan, industri berbasis kelapa sawit itu juga yakin bisa memenuhi target waktu yang ditentukan pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan kebutuhan Biodiesel dalam program pencampuran Biodiesel dan solar 20% (B20) periode September-Desember 2018 sebesar 2,89 juta kl. Jumlah itu terdiri dari 940.407 kl imtuk sektor non Public Service Obligation (non PSO) dan 1,95 juta kl imtuk PSO. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Ap-robi) Master Parulian Tumanggor mengatakan, komitmen industri Biodiesel nasional telah disampaikan kepada pemerintah. “Pada dasarnya industri fatty acid methyl ester (Fame) tidak ada masalah dalam memenuhi kebutuhan tersebut,” klaim Tumanggor, Selasa (28/8)

Tidak hanya berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan biodiesel, industri juga berkomitmen untuk tepat waktu. Bahkan, menurut Tumanggor, mereka bersedia dikenakan sanksi administrasi bila terjadi keterlambatan sebesar Rp 6.000 per liter. Selain sanksi denda juga ada sanksi pencabutan izin usaha. Hal ini sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahari Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang diundangkan 24 Agustus 2018. Menurut Tumanggor untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran fatal, industri Biodiesel akan membangun sistem evaluasi setiap hari. Hal itu imtuk mengantisipasi terulangnya kasus, seperti kendala teknis yang menyebabkan penundaan pengiriman.

“Salah satunya karena kendala medan yang sulit misalnya ombak besar, nah dengan adanya sanksi ini, perusahaan diharapkan dapat mengantisipasi kendala-kendala yang bakal terjadi,” imbuhnya. Ketersediaan Fame Mulai September 2018, pemerintah memperluas manda-tori pencampuran 20% biodiesel ke solar atau disebut B20. Jika sebelumnya penyaluran B20 hanya imtuk sektor PSO, seperti balian bakar kereta api dan PLN, diperluas untuk non-PSO juga. Itulah sebabnya, kebutuhan Biodiesel terus bertambah. Direktur Utama PT Pertamina Persero Nicke Widyawati mengatakan, mereka siap menyerap Biodiesel 20% selama mendapatkan suplai campuran solar berupa Fame. “Pertamina siap kalau ada suplai Fame-nya, tanggung jawab Pertamina adalah mem- blending dan menyalurkan ke SPBU, ke masyarakat, dimana ada tangki solar di situlah kita siap blending, tinggal bagaimana infrastruktur lainnya,” katanya.

Menurutnya, Pertamina belum menyalurkan B20 imtuk sektor subsidi di 52 terminal pengisian balian bakar karena belum ada pasokan Fame. Dari total 112 terminal Bahari Bakar Minyak (BBM), baru 60 terminal yang sudah mendapat penyaluran Fame. Atas masalah itu, Tumanggor bilang, telah diselesaikan dalam rapat koordinasi di Menko Perekonomian yang berlangsung Rabu kemarin Solusi yang dilakukan, menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto adalah, Pertamina akan menggunakan produksi dari enam kilang eksisting untuk menyuplai 52 terminal yang saat itii belum mendapat pasokan Fame. “Sumber dari kilang sama impor itu ada enam titik, itu saja dicampur. Dari situ B20 menyebar ke 52 terminal. Jadi dari enam titik depot itu cukup,” ucapnya. Dengan perluasan B20, Pertamina akan menyalurkan campuran Fame sepanjang 2018 sebesar 3,02 juta kl. Angka ini berasal dari tambahan penyaluran November-Desember 495.457 kl. Perusahaan-perusahaan yang Mendapat Jatah Penyaluran Biodiesel non-PSO

Perusahaan penyalur Volume/kiloliter

PT Pertamina (Persero) 595.168 PTAKRCorporindoTbk 120.800 PT Exxonmobil Lubricants Indonesia 73.050 PTJasatamaPetroindo 26.400 PT Petro Andalan Nusantara 60.000 PT Shell Indonesia 21.040 PT Cosmic Indonesia 1.640 PT Cosmic Petroleum Nusantara 4.309 PT Energi Coal Prima 26.400 PT Petro Energy 1.600 PTGasemas 10.000 TOTAL 940.407

Perusahaan Penyuplai Biodiesel

1. PT Wilmar Bioenergi Indonesia 11 .PT Dabi Biofuels 2. PT Wilmar Nabati Indonesia 12.PT Smart Tbk 3. PT Multi Nabati Sulawesi 13.PT Sinarmas Bio Energy 4. PT Pelita Agung Agrindustri 14.PT Cemerlang Energi Perkasa 5. PT Ciliandra Perkasa 15.PT Kutai Refinery Nusantara 6. PT Musim Mas 16.PT Tunas Baru Lampung Tbk 7. PT Inti Benua Perkasatama 17.PT Permata Hijau Palm Oleo 8. PT Sukajadi Sawit Mekar 18.PT Batara Elok Semesta Terpadu 9. PT Darmex Biofuels 19.PT LDC Indonesia. 10.PT Bayas Biofuels sumber Kementerian ESDM

Investor Daily Indonesia | Kamis, 30 Agustus 2018

Mandatori Biodiesel Tingkatkan Bauran Energi Terbarukan Jadi 15%

PEMERINTAH TEKEN MOU DENGAN 30 BADAN USAHA

JAKARTA – Perluasan mandatori pencampuran Biodiesel 20% (B20) berlaku efektif pada 1 September ini. Perluasan ini bakal menaikkan porsi energi terbarukan pada bauran energi nasional menjadi 15%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan, pemanfaatan energi terbarukan tidak terbatas hanya di sektor kelistrikan saja, tetapi juga bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya caranya, pihaknya memperluas mandatori B20 hingga ke sektor nonsubsidi mulai 1 September ini. Mandatori ini dikatakannya akan mendongkrak porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional yang saat ini baru mencapai 12,7% dari target 23% pada 2025. “Kalau (B20) berlaku di sektor transportasi, kira-kira bisa mencapai 15% capaian renewable nya,” kata dia ketika membuka The 7th Indonesia EBTKE Conex 2018 di Jakarta, Rabu (29/8).

Menurut Jonan, konsumsi solar nasional setiap tahunnya yakni sekitar 15-17 juta kilo liter (KL). Dengan program biodiesel, maka sekitar sepertiganya akan digantikan dengan bahan bakar nabati (BBN). Selanjutnya, konsumsi bensin yang sebesar 27 juta KL per tahun juga dapat dikurangi dengan mencampur ethanol. Sayangnya, pencampuran ethanol ke bensin ini belum berjalan. “Produksi ethanol dalam negeri masuk kurang, sehingga masih kecil. Ini harus didorong ekspansi ke ethanol dicampur Premium sampai Pertamax Turbo. Kalau tercapai, mungkin energi terbarukan bisa 20%,” ujarnya. Ditambahkannya, potensi peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di sektor BBM masih cukup besar. Mandatori B20 nantinya masih akan ditingkat hingga bisa mencampur Biodiesel 30% (B30). Upaya lainnya, meski masih tahap diskusi, PT Pertamina dengan perusahaan sawit tengah menggagas green diesel, yakni Biodiesel 100% atau B100.

Untuk mandatori B20, Kementerian ESDM telah menerbitkan dua regulasi yang melengkapi Peraturan Presiden No 66 Tahun 2018 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit yang menjadi dasar perluasan mandatori B20. Dua regulasi itu yakni Peraturan Menteri ESDM No 41 Tahun 2018 dan dua Keputusan Menteri ESDM. Direktur Bioenergi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andrian Feby Misnah menuturkan, Permen 41/2018 memperluas sektor yang memperoleh insentif sebagai konsekuensi dari mandatori B20, yakni BBM nonsubsidi. Selain itu, beleid ini juga mengubah jangka waktu penentuan alokasi Biodiesel dari enam bulan menjadi 12 bulan.

Sementara dua Kepmen yang diterbitkan merinci besaran alokasi Biodiesel untuk periode September-Desember bagi BBM nonsubsidi dan Mei-De-sember bagi BBM bersubsidi. “Untuk volume-nya memang masih bisa beruban, tetapi targetnya satu tahun dari Januari-Desember tahun ini, serapan Biodiesel 3,9 juta kiloliter (KL),” tutur dia.

Keputusan Menteri ESDM

Nomor 1936 K/10/MEM/2018 menetapkan alokasi Biodiesel untuk dicampur ke jenis bahan bakar minyak umum periode September hingga Desember, berserta daftar badan usaha BBM yang wajib mencampur-kannya. Volume Biodiesel ini ditetapkan sebesar 940.407 KL. Pasca terbitnya produk-produk turunan hukum yang melengkapi Perpres No. 66 Tahun 2018, Pemerintah langsung bergerak cepat dengan melaksanakan penandatanganan kontrak atau Head of Agreement (HoA) antara BU BBM dengan BU BBN. Penandatanganan kontrak ini melibatkan 11 BU BBM, yaitu PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Exxonmobil, PT Jasatama, PT Petro Andalan Nusantara, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas.

Sementara dari 19 BU BBN yang akan diberikan alokasi volume biodiesel, diantaranya PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Industri, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex . Biofuels, PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Bayas Biofuels, PT LDC Indonesia, PT SMART Tbk, PT Tunas Baru Lampung, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantara dan PT Sukajadi Sawit Meka.

Sementara Keputusan Menteri ESDM Nomor 1935 K/10/ MEM/2018 menambah besaran alokasi volume Biodiesel bagi Pertamina dan AKR lantaran diperpanjang masa alokasinya hingga Desember. Alokasi Biodiesel untuk Mei-Oktober sebelumnya ditetapkan hanya 1,45 juta KL. Selanjutnya, alokasi hingga Desember, ditambah sebesar 494 ribu KL menjadi 1,9 juta KL

Kelistrikan

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan terus digenjot. Pasalnya, mayoritas pasokan setrum nasional masih mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Target bauran energi terbarukan sebesar 23% masih jauh dari realisasi. Dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan energi 12% per tahun, dikatakannya, kapasitas pembangkit yang dibutuhkan pada 2025 sebesar 100 ribu megawatt (MW). Porsi energi terbarukan, dengan target 23%, harus menyentuh 23 ribu MW. Dengan kapasitas energi terbarukan saat ini sekitar 9.000 MW, maka perlu tambahan 14 ribu MW. “Artinya, tiap tahun dibutuhkan minimal 2.000 MW sampai 2025,” kata Jusuf Kalla.

Dari sisi besaran investasi, lanjut dia, biaya yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit energi terbarukan seperti surya dan bayu, makin rendah. Hal ini lantaran teknologi yang berkembang semakin baik. Selain itu, dari sisi potensi sumber daya energi terbarukan, Indonesia disebutnya masih cukup kaya. “Kita hanya butuh 14 ribu MW, artinya secara potensi tidak sulit Maka Pak Menteri (Menteri ESDM Ignasius Jonan-red), dengan aturan agar bisa capai target tersebut Karena fosil pasti ada akhirnya,” tegas Jusuf Kalla.

Mengacu data PT PLN (Persero), dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik saat ini sekitar 55 ribu MW, kapasitas pembangkit energi terbarukan baru sebesar 6.513 MW atau 11,68%. Rincinya, kapasitas pembangkit panas bumi 1.804,5 MW, air 4.422 MW, biogas/bio-mass 198,8 MW, bayu 75 MW, dan surya 16 MW. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027, selama 2019-2025, tambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan ditargetkan sebesar 13.741 MW.

Bisnis | Rabu, 29 Agustus 2018

Aprobi Siap Penuhi Alokasi Biodiesel

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengatakan pihaknya siap memenuhi alokasi pengadaan biodiesel yang ditetapkan menjadi 2,89 juta kiloliter (kL) sampai Desember 2018. Dia menilai produsen biofuel tidak akan mengalami kesulitan memenuhi alokasi tersebut karena kapasitas terpasang produksi sudah cukup besar. “Kapasitas kami kan sampai 14 juta kL. Ini kami mau gelontorkan hanya sekitar 3 juta, ya enggak masalah,” sebut Tumanggor di Jakarta, Selasa (28/8/2018). Menurutnya, nantinya pengiriman biofuel ke Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) akan dilakukan secara bertahap tiap bulannya.

Di sisi lain, Aprobi juga tak masalah dengan adanya penerapan sanksi kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) berupa denda Rp6.000 per liter. Penerapan tersebut dipandang sudah tepat untuk mencegah adanya keterlambatan pengiriman ke BU BBM. Kendati penetapan alokasi terbilang mepet, Tumanggor memastikan ketersediaan biodiesel mencukupi untuk pelaksanaan mulai 1 September 2018. “Untuk tanggal 1 itu kan masih banyak stok Pertamina. Jadi enggak lah. Kami harapkan enggak ada lagi [keterlambatan penyaluran] karena takut denda. Kalau saya misalkan 10.000 liter sama dengan 10 juta kL, denda Rp6.000, jadi Rp60 miliar,” tuturnya. Adapun tanda tangan kontrak pengadaan biodiesel rencananya akan dilakukan pada Rabu (29/8) di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

http://industri.bisnis.com/read/20180829/44/832693/aprobi-siap-penuhi-alokasi-biodiesel

Okezone | Rabu, 29 Agustus 2018

Pengusaha Biodiesel Siap Penuhi Permintaan Produksi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menentukan pengadaan volume dan penentuan perusahaan biodiesel pada periode September-Desember 2018 untuk keperluan mandatori perluasan penggunaan B20 yang efektif September depan. Total biodiesel yang diputuskan pada periode tersebut setara 940.407 kilo liter. Pengusaha menyatakan kesiapan menyanggupi permintaan tersebut dan menghadapi denda bila tidak melakukan pengiriman.

“Tidak ada masalah, industri FAME tidak ada masalah,” kata MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Selasa (28/8). Kemudian terkait denda, Tumanggor menyatakan pihaknya jika terlambat men-deliver dengan alasan lalai atau lainnya akan dikenai denda Rp 6.000 per liter.

Memang, melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit disebutkan Badan Usaha BBM yang tidak melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel dengan BBM jenis Minyak Solar dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000,00 per liter volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur, dan/atau pencabutan izin usaha. Aturan ini diundangkan pada 24 Agustus 2018 lalu. Adapun sistem evaluasi menurut Tumanggor akan dilakukan setiap saat sehingga deteksi lalai akan dengan mudah ditemukan setiap harinya.

Sebelumnya karena tidak ada penerapan denda, industri penyedia biodiesel kerap mengalami penundaan pada pengiriman. Alasannya karena distribusi sering terganggu oleh keadaan alam seperti ombak besar atau medan yang berat. Oleh karena itu, penerapan denda akan meningkatkan komitmen penyalur untuk mengirimkan tepat waktu. Terkait stok untuk Pertamina, Tumanggor sampaikan tidak akan ada masalah.

“Kan kebutuhannya juga tanggal 1 itu kan masih banyak stok mereka, Pertamina kan masih punya yang ini, enggak masalah lah,” katanya. Sedangkan terkait kapasitas produksi, Tumanggor menyampaikan anggota APROBI dapat menyanggupi permintaan tersebut. Kapasitas produksi keseluruhan pengusaha mencapai kisaran 12-14 juta kiloliter sedangkan operasional pada September-Desember sebesar 2 juta kiloliter. Asal tahu, melalui Surat Keputusan Menteri ESDM 1936/2018, total biodiesel yang dibutuhkan untuk pencampuran BBM pada periode September-Desember setara 940.407 kilo liter.

Rincinya, total volume penyediaan biodiesel untuk PSO diberikan kepada PT Pertamina sebanyak 1,91 kiloliter dan PT AKR Corporindo Tbk sebanyak 40.000 kiloliter. Sedangkan, penyediaan biodiesel untuk sektor non-PSO akan diberikan kepada 11 perusahaan bahan bakar minyak. Kesebelas perusahaan tersebut adalah PT Pertamina dengan volume sebesar 595.168 kiloliter, PT AKR Corporindo Tbk 120.800 kiloliter, PT Exxonmobile Lubricants Indonesia 73.050 kiloliter, PT Jasatama Petroindo 26.400 kiloliter, PT Petro Andalan Nusantara 60.000 kiloliter, dan PT Shell Indonesia 21.040 kiloliter.

Kemudian, PT Cosmic Indonesia 1.640 kiloliter, PT Cosmic Petroleum Nusantara 4.030 kiloliter, PT Energi Coal Prima 26.400 kiloliter, PT Petro Energy, dan PT Gasemas 10.000 kiloliter. Adapun pengadaan tersebut dilakukan oleh 19 perusahaan yakni PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Musim Mas, PT Inti Benua Perkasatama, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Darmex Biofuels, PT Bayas Biofuels, PT Dabi Biofuels, PT Smart Tbk, Sinarmas Bio Energy, PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Kutai Refinery Nusantara, PT Tunas Baru Lampung Tbk, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Batara Elok Semesta Terpadu, dan PT LDC Indonesia.

https://industri.kontan.co.id/news/pengusaha-biodiesel-siap-penuhi-permintaan-produksi

Detik | Rabu, 29 Agustus 2018

Darmin Kembali Panggil Pengusaha Bahas Biodisel 20%

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali memanggil para pengusaha di sektor sawit dan produk turunannya. Pemanggilan tersebut dalam rangka rapat koordinasi (rakor) biodiesel yang diagendakan pada pukul 09.00 WIB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Rakor kali ini mengerucutkan rencana penandatanganan kontrak pengadaan dan penetapan alokasi program pemanfaatan biodiesel 20% sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM). Kementerian ESDM akan menjadi tuan rumah acara penandatangan pengadaan dan alokasi yang dilakukan oleh badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga BPDP Sawit.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan komitmen penandatanganan berlangsung pada pukul 14.00 WIB di Kementerian ESDM. Dia mengatakan penetapan alokasi biodiesel yang akan disepakati ini berjumlah 2,9 juta kiloliter (KL) yang diperuntukkan untuk PSO dan non PSO sampai akhir 2018. Data alokasi itu, kata Tumanggor akan didistribusikan ke enam depo besar secara bertahap sampai Desember 2018. Meski demikian dirinya tidak merinci depo mana saja yang akan mendistribusikannya. Ada sebanyak 11 badan usaha penyalur BBM dan 19 badan usaha BBM yang akan diberikan alokasi volume dan lokasi penyaluran B20.

https://finance.detik.com/energi/d-4187276/darmin-kembali-panggil-pengusaha-bahas-biodisel-20

CNN Indonesia | Rabu, 29 Agustus 2018

Jadi Bos Pertamina, Nicke Siap Muluskan Kebijakan B20 Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia — Nicke Widyawati, yang baru saja ditunjuk sebagai Direktur Utama tetap PT Pertamina (Persero) menyatakan siap segera merealisasikan peningkatan produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan campuran 20 persen biodiesel atau B20, tahun ini. Menurutnya, kebijakan itu merupakan satu dari tiga amanat pemerintah yang akan segera dikejar, setelah resmi menduduki kursi orang nomor satu di perusahaan minyak dan gas (migas) terbesar di Indonesia tersebut. “Hal yang diamanatkan pemerintah yaitu harus mengurangi impor, mulai pembangunan kilang, dan implementasi B20. Ketiganya akan dimulai pada tahun ini,” ucapnya di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (29/8).

Kendati begitu, Nicke belum bisa memberi proyeksi terkait volume produksi B20 yang bisa dihasilkan Pertamina mulai bulan depan, ketika biodiesel dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN) masuk ke perseroan. “Nanti angkanya masih dibicarakan, ini baru mau dirapatkan di Kemenko Perekonomian,” katanya. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofeul Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan para perusahaan biofuel siap memasok BBN untuk campuran B20 ke Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk sebanyak 2,9 juta kilo liter (KL).

Rinciannya, sebanyak 1,95 juta KL akan dipasok untuk B20 subsidi (Public Service Obligation/PSO) pada periode Mei-Desember 2018, masing-masing 1,91 juta KL ke Pertamina dan 40 ribu KL ke AKR. Sisanya, 715 ribu KL akan dipasok untuk B20 Non PSO pada September-Desember 2018, masing-masing 595,16 ribu KL ke Pertamina dan 120,8 ribu KL ke AKR. “Akan didistribusikan ke enam depo, tapi tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama sekitar 500 ribu KL, bulan kedua 600 ribu KL, dan seterusnya bertahap sampai Desember,” jelasnya.

Rencananya, penandatanganan kontrak pengadaan pasokan itu akan dilakukan pada Sabtu besok (1/9) pukul 13.30 WIB. Penandatangan dilakukan oleh para perusahaan BU-BBN dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bersamaan dengan kesepakatan ini, ia memastikan bahwa para BU-BBN sanggup memenuhi jumlah pasokan yang dibutuhkan. “Tidak ada masalah, kapasitas kami kan sampai 14 juta ton. Ini kami hanya gelontorkan sekitar 3 jutaan. Jadi 1 September akan jalan,” terangnya. Sebelumnya, pemerintah kekeh menambah produksi B20 guna mengurangi impor minyak sampai akhir tahun ini. Tujuannya, agar defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang terlanjur mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) bisa diturunkan dan membantu stabilitas nilai tukar rupiah.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180829134053-85-325816/jadi-bos-pertamina-nicke-siap-muluskan-kebijakan-b20-jokowi

Tribunnews | Rabu, 29 Agustus 2018

Pertamina Siap Serap B20 dan Distribusikan ke SPBU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pertamina menyatakan siap menyerap biodiesel 20% (B20) selama mendapatkan suplai bahan FAME (Fatty Acid Methyl Esters) untuk campuran bahan bakar nabati tersebut kepada 52 titik terminal yang belum mendapatkan suplai.Langkah ini akan diupayakan melalui distribusi enam titik depot yang sudah ada. “Pertamina siap kalau ada suplai FAME-nya, tanggungjawab Pertamina adalah mem-blending dan menyalurkan ke SP BU, ke masyarakat, dimana ada tangki solar disitulah kita siap blending, tinggal bagaimana infrastruktur lainnya,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (29/8).

Asal tahu saja, PT Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha yang ditunjuk mengedarkan biodiesel 20 sebelumnya melaporkan belum menyalurkan bahan bakar nabati tersebut ke 52 terminal. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengatakan permasalahan tersebut telah diselesaikan dalam rapat koordinasi Kemko Perekonomian yang berlangsung hari ini. Ketika dikonfirmasi, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto bilang, Pertamina akan menggunakan produksi dari enam kilang eksisting untuk menyuplai ke 52 terminal tersebut. “Sumber dari kilang sama impor itu ada enam titik, itu saja dicampurinya. Dari situ menyebar ke 52 sudah B20. Jadi dari enam titik depot itu cukup,” kata Djoko.

Asal tahu, dalam keterangan resmi Pertamina, disebutkan saat ini perusahaan pelat merah tersebut telah menyalurkan B20 (Public Service Obligation) ke 60 terminal BBM dan masih ada 52 terminal BBM yang belum menyalurkan B20 karena belum ada pasokan FAME dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN). Dalam perhitungan Pertamina, tahun ini penyaluran PSO pada periode November-Desember akan bertambah sebanyak 495.457 kilo liter. Sedangkan untuk non PSO periode September-Desember sebesar 383.320 kiloliter. Sehingga tambahan dari masa empat bulan tersebut adalah 878.776 kiloliter. Secara keseluruhan, Pertamina memperhitungkan potensi penyaluran FAME sepanjang tahun 2018 adalah 3,02 juta kiloliter.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/08/29/pertamina-siap-serap-b20-dan-distribusikan-ke-spbu

Berita Baru | Rabu, 29 Agustus 2018

Implementasi Penggunaan Biodiesel 20% Dirilis Jumat Ini

Jakarta – Pemerintah akhirnya mempercepat proses implementasi kebijakan pemanfaatan 20% atau B20 sebagai campuran pada bahan bakar minyak (BBM). Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, proses peluncuran program B20 dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018. “Hari Jumat (peluncurannya), harganya belum tahu, nanti pas hari Jumat diumumkan,” kata Tumanggor di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Pemerintah telah menjadwalkan pada 1 September 2018 menjadi titik awal penerapan program B20. Dia mengungkapkan, keputusan tersebut menjadi hasil dari rapat koordinasi (rakor) biodiesel yang dilakukan bersama pengusaha. Dia juga menyebut, pada siang hari ini akan ada beberapa badan usaha bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar minyak (BBM) menandatangani komitmen pengadaan biodiesel dan penetapan alokasi. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan tanggung jawab perusahaan pelat merah menyiapkan produk campuran yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Tanggung jawab Pertamina adalah mem-blending dan menyalurkan ke SPBU, ke masyarakat. Kalau di sisi itu di mana ada tangki Solar, di situlah kita siap blending, tinggal bagaimana infrastruktur lainnya,” kata Nicke. “Tapi kalau kesiapan itu kita siap jalankan bersama-sama. Semua akan best effort, per 1 September kita semua siap,” tambah dia. Selanjutnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan penyaluran biodiesel akan berlangsung ke enam depo yang nantinya akan menyalurkan ke 52 terminal BBM.

Menurut Joko, penyaluran biodiesel ke depo pun menghindari aksi para penyalur B20 yang telat atau tidak sama sekali.“Sekarang di depo-depo utama aja supaya nggak repot,” tegas Joko. “Jadi gini kan ada dua titik, sumber dari kilang sama impor kan, sumber dari kilang sama impor itu cuman ada enam titik, itu aja dicampurinya. Dari situ nyebar ke 52 sudah B20. Jadi 6 titik depot itu cukup,” tutup Joko.

CNN Indonesia | Rabu, 29 Agustus 2018

KPK Khawatir Insentif Biodiesel Gerus Alokasi Dana Replanting

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir pemberian insentif dana perkebunan kelapa sawit untuk biodiesel 20 persen (B20) pada solar nonsubsidi atau non-PSO bakal menggerus alokasi untuk program pengembangan industri kelapa sawit lain. Sebelumnya, perluasan penggunaan insentif telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 soal Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. “Konsekuensinya, semakin besar dana sawit yang digunakan untuk insentif biodiesel. Takutnya, kalau nanti dananya kurang, alokasi dana replanting, karena tidak terserap, dialokasikan ke sana (insentif biodiesel),” ujar Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit KPK Sulistyanto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/8).

Berdasarkan perhitungan pemerintah, penambahan alokasi B20 non-PSO selama September-Desember 2018 dialirkan mencapai 750 ribu kl. Dia juga mengimbau adanya perbaikan tata kelola penyaluran insentif biodiesel agar dilakukan secara adil dan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha yang memproduksi biofuel. Misalnya, dalam hal mekanisme verifikasi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) terhadap produksi biofuel. Kemudian, dasar penentuan biaya konversi minyak sawit mentah ke biodiesel juga perlu dikawal. Pasalnya, penetapan biaya konversi yang lebih tinggi dari harga pasar tentu akan menguntungkan perusahaan produsen biofuel. Saat ini, lanjut Sulistyanto, biaya konversi ditetapkan sebesar US$100 per ton, menurun dari sebelumnya US$125 per ton.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Sulistyanto, dengan lelang terbuka, PT Pertamina (Persero) bisa mendapatkan biaya konversi di bawah US$90 per ton. Namun, informasi ini belum dikonfirmasi oleh Pertamina. “Kami belum mengkaji dan masuk ke sana,” ujarnya. Sulistyanto mengungkapkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebenarnya telah melakukan perbaikan alokasi penggunaan dana sawit tahun ini. Dalam hal ini, alokasi pembayaran insentif biodiesel turun dari 90 persen menjadi 70 persen. Kemudian, alokasi dana untuk peremajaan perkebunan sawit (replanting) meningkat dari 5 persen menjadi 22 persen. Setelah itu, porsi untuk pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, sarana dan prasara, serta promosi masing-masing juga meningkat menjadi dua persen.

KPK juga telah meminta pemerintah untuk menyusun sistem verifikasi ekspor yang terkoneksi dengan sistem kepabeanan. “Saat ini, mereka (BPDP-KS) masih rekonsiliasi data antara BPDP-KS dan bea cukai,” ujarnya. Namun, KPK masih menaruh perhatian pada minimnya penyaluran dana sawit untuk replanting kepada petani yang disebabkan oleh buruknya data admisnistrasi. Per akhir Juni 2018, BPDP-KS mencatat realisasi peremajaan perkebunan baru mencakup 5.384 kebun seluas 12.063 hektar atau senilai Rp288 miliar. Padahal, pemerintah menargetkan peremajaan perkebunan kelapa sawit mencapai 180 ribu hektar hingga akhir tahun ini.

Untuk itu, KPK mendorong pemetaan perkebunan sawit rakyat sebagai pra-kondisi untuk bisa melakukan replanting. Salah satunya telah dilakukan pemetaan menggunakan drone di Berau, Kalimantan Timur. “Kami dorong dana BPDP-KS untuk juga dialokasikan ke sana (pemetaan sawit rakyat),” ujarnya. Apabila perkebunan sawit rakyat sudah clean and clear, dalam hal ini telah memiliki sertifikat dan tidak masuk kawasan hutan, KPK mendorong untuk segera diberikan Surat Tanda Daftar Budidaya. Harapannya, ke depan, perkebunan terkait bisa mendapatkan sertifikat penerapan sawit berkelanjutan seperti ISPO atau RSPO. “Kalau masih ada sawit rakyat yang masuk kawasan hutan kami dorong skema penyelesaiannya seperti apa,” ujarnya. Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Pertanian untuk mengusulkan program-program pengembangan industri sawit yang bisa menggunakan dana BPDP-KS.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180829103426-85-325741/kpk-khawatir-insentif-biodiesel-gerus-alokasi-dana-replanting