+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Bahas Pembatasan Minyak Sawit Uni Eropa, Menko Maritim Segera Temui PBB:

Bahas Pembatasan Minyak Sawit Uni Eropa, Menko Maritim Segera Temui PBB: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah akan menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terkait rencana pembatasan penggunaan biofuel berbasis minyak kelapa sawit di Uni Eropa pada Agustus dan September mendatang. Luhut menerangkan pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa dan PBB pada Agustus akan dilakukan di Indonesia, setelahnya pembahasan akan dilanjutkan langsung di PBB. “Bertemu menyangkut masalah dampak pembatasan biofuel berbasis minyak kelapa sawit terhadap kemiskinan,” ujarnya seperti laporan cnnindonesia pada Jumat 29 Juni 2018. Dia menjelaskan industri kelapa sawit mentah di Indonesia memiliki pengaruh besar untuk Indonesia, karena membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Karenanya, ia mengklaim industri sawit dapat memperbaiki kemiskinan di Indonesia. “Gini, ratio Indonesia banyak turun salah satunya karena minyak kelapa sawit,” terang dia. Dalam hal ini, Uni Eropa merevisi keputusannya dalam membatasi penggunaan biofuel berbasis minyak kelapa sawit mentah, dimana sebelumnya penggunaan itu bisa dilakukan paling lambat 2021 dan dalam revisinya menjadi 2030. Revisi tersebut tertuang dalam Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II). Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerrend mengatakan Uni Eropa tetap dan akan menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia. Meski telah direvisi, tetapi Luhut tak tinggal diam. Ia mengaku sedang merancang kriteria agar Uni Eropa kembali mempertimbangkan keputusannya dalam membatasi penggunaan biofuel berbasis minyak sawit mentah pada 2030 mendatang. “Kami ingin menentukan kriteria juga, kami tidak mau begitu saja menerima kriterianya Uni Eropa. Makanya, dalam pertemuan Agustus nanti kami akan bawa terus, sehingga tahun depan posisi Indonesia sudah lebih baik,” papar Luhut. Salah satu pertimbangan Uni Eropa membatasi penggunaan biofuel berbasis minyak sawit mentah berkaitan dengan isu lingkungan, khususnya indirect land-use change atau ILUC. Hal itu bisa diartikan sebagai perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung. (RIAUEDITOR)

http://www.riaueditor.com/view/Ekbis/52150/Bahas-Pembatasan-Minyak-Sawit-Uni-Eropa–Menko-Maritim-Segera-Temui-PBB.html#.WzlY7dIzbIU

Luhut Siapkan Lobi Lanjutan Minyak Sawit ke PBB: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan akan membawa kriteria industri minyak kelapa sawit yang berkelanjutan ke pertemuan PBB pada September mendatang. Di hadapan pejabat dunia, dia akan menerangkan bahwa kelapa sawit cukup menentukan laju kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan informasi yang terkumpul padanya, komoditas ini sangat berpengaruh terhadap perbaikan kemiskinan, terutama di small holders atau petani kecil. “Rasio gini Indonesia banyak turun salah satunya karena CPO,” kata Luhut di kantornya, Jakarta. Tak hanya bagi petani, gerak sektor ini merupakan komponen besar dalam neraca perdagangan Indonesia yang masih mengandalkan hasil komoditas. Hasil bumi seperti minyak sawit, batu bara, karet, dan biji besi masih menjadi primadona ekspor sepanjang tahun lalu. Berdasarkan data ]BPS, minyak sawit menjadi penyumbang ekspor nonmigas terbesar senilai US$ 20,3 miliar -sekitar Rp 275 triliun- pada 2017. Jumlah tersebut setara dengan 13,3 persen dari total ekspor nonmigas tahun lalu yang mencapai US$ 153,07 miliar. (KATADATA)

https://katadata.co.id/berita/2018/07/01/luhut-siapkan-lobi-lanjutan-minyak-sawit-ke-pbb

Besarnya Impor dan Ketergantungan Dana Asing: Rentannya mata uang negara pasar berkembang terhadap gejolak ekonomi global, kata Mahathir, disebabkan oleh besarnya impor dan ketergantungan terhadap dana asing. Ketika ada gejolak keuangan global, mata uang pasar berkembang langsung terdepresiasi tajam. “Apa hubungan ekonomi negara kita dengan perang dagang AS dan Tiongkok, sehingga mata uang negara kita terdepresaiasi tajam,” tanya Mahathir. Agar para spekulan di pasar valas tidak terus-menerus mempermainkan mata uang demi meraih keuntungan, demikian Mahathir, kurs harus dipatok pada level tertentu. Dengan fixed exchange rate, nilai mata uang tidak terombang-ambingkan oleh ulah spekulan. Mahathir menandaskan pentingnya kerja sama semua pihak membangun negeri. Saat menjadi PM Malaysia tahun 1981-2003, ia menerapkan Malaysia Incorporated. Pemerintah, para pelaku usaha, dan masyarakat bersama-sama membangun bangsa. Pemerintah wajib membuat kebijakan yang memudahkan pelaku bisnis mengembangkan bisnis. Kerja sama yang lebih baik antara kedua negara di bidang CPO, demikian Mahathir, akan ditingkatkan. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara penghasil sawit terbesar di dunia. Jika pasar Eropa menolak, CPO bisa digunakan untuk biodiesel. (BERITASATU)

http://id.beritasatu.com/home/besarnya-impor-dan-ketergantungan-dana-asing/177230