+62 2129380882 office@aprobi.co.id

(BAURAN ENERGI) Kesiapan pelaku industri pakai campuran biodiesel 20 persen

(BAURAN ENERGI) Kesiapan pelaku industri pakai campuran biodiesel 20 persen

Pemerintah terus menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 terkait penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Dalam revisi ini, pemerintah berencana memperluas pemberian insentif penggunaan campuran bahan bakar nabati 20 persen dalam solar atau biodiesel 20 persen (B20) dari sektor Public Service Obligation (PSO) ke non-PSO.

Nantinya, penggunaan B20 juga akan diperluas sampai ke kendaraan pribadi. Selama ini penggunaan B20 hanya untuk kendaraan subsidi. Rencananya, perluasan B20 tersebut akan diterapkan melalui Perpres yang baru pada September 2018. Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberlakukan campuran biodiesel hingga 30 persen (B30) secara bertahap mulai 2019 mendatang. Program B30 sebenarnya direncanakan baru akan dijalankan pada 2020. Tapi Presiden Joko Widodo mempercepatnya ke 2019.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ( Gaikindo) memberikan tanggapannya soal rencana pemerintah tersebut. Mereka mengaku setuju saja terkait dengan kebijakan yang sebentar lagi bakal diterapkan. Namun, Gaikindo menekankan, B20 yang akan disebar harus sesuai dengan syarat dan ketentuan, terutama soal waktu realisasi dan spesifikasi bagi kendaraan di dalam negeri. Pasalnya pemerintah juga akan memberlakukan emisi Euro 4 pada 2021 untuk mesin diesel.

“Sebetulnya tujuan aturan B20 baik. Sebaiknya spesifikasinya seperti apa dan detail untuk B20-nya bagaimana harus sesuai dengan aturan Euro 4. Tapi kalau terkait dengan melangkah ke B30 sendiri belum tahu juga kami spesifikasinya,” ujar Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara, kepada Beritagar.id, Selasa (7/8/2018). Sementara, Executive Vice President Director PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan perusahaan tambang asal AS tersebut siap apabila kendaraan dan alat berat yang beroperasi di Tambang Grasberg, Papua, harus menggunakan B20.

“Kita sudah coba pakai. Lagi kita terus uji coba,” kata Tonny dalam Liputan6, dikutip Selasa (7/8). Tonny menambahkan, Freeport sudah lama menggunakan bahan bakar minyak jenis biodisel. Hanya saja, B20 belum bisa dioptimalkan sepenuhnya, sebab beberapa alat berat dan kendaraan milik perusahaan yang berada di ketinggian tidak menggunakan B20. “Kan ketinggian 4.000 meter kan beda ya. Kadar kebekuannya kan beda. Kita kerja di ketinggian 4.000 meter,” imbuhnya.

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) juga mendukung rencana perluasan penggunaan biodiesel yang dicanangkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan impor terhadap minyak mentah yang kerap membuat defisit neraca dagang. “Kami mendukung arahan Presiden dan Menteri Perindustrian untuk lebih menggunakan biodiesel guna mengurangi impor bahan bakar juga penghematan devisa kita,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan, Selasa (7/8). Paulus berharap, penggunaan biodiesel jenis B20 bisa cepat diperluas di dunia industri. Ia berpendapat, jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik maka akan signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, yang sekitar setengahnya adalah impor.

Terkait kesiapan teknologi, dia menjelaskan, saat ini semua pemangku kepentingan sedang menyiapkan program B30. “Termasuk kesiapan teknisnya seperti standar biodiesel yang lebih baik, uji laboratorium dan uji jalan,” katanya. Aprobi memperkirakan serapan biodiesel dalam negeri mencapai 3,5 juta kiloliter (kl). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,8 juta kl hingga 3 juta kl digunakan untuk untuk PSO dan 500.000 kl lainnya diserap untuk kebutuhan non-PSO.

Penerapan mandatori B30 diyakini akan meningkatkan konsumsi biodiesel hingga 500.000 ton per tahun. Tahun ini Aprobi menargetkan produksi biodiesel mencapai 3,5 juta kl. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, memastikan pemerintah sudah siap menjalankan kebijakan baru sehingga badan usaha harus ikut serta dalam persiapannya. Pedoman penyimpanan dan pencampuran pun juga bakal disediakan supaya aturannya tepat guna.

Rida memastikan bahwa penghitungan alokasi biodiesel untuk sektor non-PSO sudah selesai. Begitu pula jatah untuk 19 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati dan 14 Badan Usaha Bahan Bakar Minyak juga sudah ditakar dengan adil dan efisien. Selain itu, penegakkan hukum bakal diperketat bagi badan usaha yang tidak menjual B20. Denda sebesar Rp 6.000 per liter bakal dikenakan kepada pihak yang melanggar. “Tapi bakal ada proses klarifikasi dan verifikasi sebelum denda,” kata Rida, dikutip Selasa (7/8).

https://beritagar.id/artikel/berita/kesiapan-pelaku-industri-pakai-campuran-biodiesel-20-persen

REUTERS.COM | Selasa, 7 Agustus 2018

Indonesia bets big on biodiesel to limit costs of oil imports

JAKARTA (Reuters) – Indonesia plans to require all diesel fuel used in the country contain biodiesel starting next month to boost palm oil consumption, slash fuel imports, and narrow a yawning current account gap. While the proposal has been welcomed by the palm oil industry and government, it has raised concerns among the automobile industry the fuel could impact engine performance. Environmentalists fear the boost to local palm oil consumption will hasten Indonesia’s already fast spreading deforestation. The following explains some of the issues surrounding the drive to increase biodiesel usage.

CURRENT ACCOUNT

Indonesia currently imports around 400,000 barrels per day of crude oil and a roughly similar amount of refined products, which makes Southeast Asia’s largest economy vulnerable to the sort of increases in global crude prices seen over the past year. With the current account deficit estimated to grow by $8 billion in 2018, the plan is to cut diesel imports by mandating that all diesel consumers, including power plants and railways, use biodiesel that contains 20 percent bio-content (B20), typically palm oil. Officials estimate this will save Indonesia around $6 billion per year. The program will increase domestic consumption of palm oil in the world’s largest producer of the edible oil, providing a market for output that has climbed by 35 percent over the past five years.

FAME

In Indonesia, the bio component in biodiesel consists of fatty acid methyl esters (FAME) made from palm oil. Indonesia has 26 FAME producers, including units of palm oil giants like Sinar Mas Group, Wilmar (WLIL.SI), and Musim Mas, according to the Indonesian Biofuels Producers Association (APROBI). FAME is supplied to fuel distributors including Pertamina, blended with petroleum-based diesel and sold to end-users. Currently only around one-quarter of Indonesia’s FAME production capacity is utilized, and the new program could raise this to up to 50 percent, said Togar Sitanggang, a senior official at the Indonesia Palm Oil Association (GAPKI). The government has said it will provide incentives to biodiesel producers, but has not provided details.

COMPATIBILITY

Efforts to increase FAME concentrations in biodiesel have faced resistance from regulators and the automotive and oil industries in the past. Indonesia is supporting a program to make 100-percent palm oil-based biodiesel without FAME. Rules introduced in 2015 make B20 mandatory in subsidized biodiesel up to January 2020, after which B30 is scheduled to become mandatory. While B20 use is generally accepted for new vehicles, higher FAME blends may pose problems. FAME has a solvent effect that can corrode engine seals and gaskets, potentially increasing maintenance costs, and requiring special handling and equipment. “High-level biodiesel blends can also impact engine warranties, gel in cold temperatures, and may present unique storage issues,” the U.S. Department of Energy’s Alternative Fuels Data Center (AFDC) said on its website.

According to the AFDC, the more FAME there is above 20 percent in biodiesel, the lower its energy content. FAME use could also increase nitrogen oxide emissions, although it greatly reduces other toxic emissions, it said. In a 2016 assessment, the Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) concluded that biodiesel with no more than 20 percent FAME content was acceptable for vehicles that comply with the Euro IV emissions standard, among other conditions.

40,000 KM TEST

In a 2015 study by Indonesia’s Technology Assessment and Application Agency (BPPT), six passenger vehicles from three manufacturers were driven over 40,000 km (25,000 miles) using B20 biodiesel and regular diesel. The test found that B20 improved vehicle performance and acceleration, and reduced emissions, but the vehicles consumed roughly 4 percent more fuel than vehicles using regular diesel.

Tatang Soerawidjaja, chairman of the Indonesian Association of Bioenergy Scientists and Technologists, said extensive tests have shown that B20 poses “no problems” for diesel engines, even in older models. Filters would only need replacement or more frequent cleaning in the early phase of adopting biodiesel use, he said, referring to FAME’s solvent effect when mixed with regular diesel. “The bio content cleans dirt off of the tank’s walls and pipes, and this ends up in the filter,” he said.

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-biodiesel/indonesia-bets-big-on-biodiesel-to-limit-costs-of-oil-imports-idUSKBN1KS0CC

BERITA SATU | Selasa, 7 Agustus 2018

Kemhub Dorong Penggunaan Biodiesel

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemhub) mendorong penggunaan bahan bakar biodiesel B20 untuk armada niaga berbasis angkutan darat dan penyeberangan. Pasalnya, produksi biodiesel yang sekitar 12 juta kiloliter per tahun belum teroptimalkan dengan catatan konsumsinya sekitar 2,3 juta kiloliter per tahun. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub, Budi Setiyadi menjelaskan, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi telah melakukan pengujian terhadap penggunaan biodiesel B20 ini dengan menggunakan tiga kendaraan.

“Hasilnya emisi gas buang di bawah standar artinya lolos uji emisi gas buang dan bisa dipakai kendaraan. Di atas rata-rata itu sebenarnya juga bisa dipakai tapi membahayakan untuk udara,” ungkap Budi dalam jumpa pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (7/8). Karena itu, lanjut Budi, pihaknya akan mendorong mitra-mitra perhubungan darat terutama operator bus, kendaraan truk, termasuk kapal feri penyeberangan untuk menggunakan B20. Pihaknya berencana mengumpulkan para mitra dalam waktu dekat untuk mensosialisasikan persoalan tersebut.

“Pemanfaatan biodiesel ini masih di bawah produksi yang ada. Jadi kalau produksi kita 12 juta kiloliter kemudian pemanfaatannya baru 2,3 juta kiloliter. Masih jauh dari hasil produksi. Ini yang harus kita dorong,” ungkap Budi. Selain itu, terang Budi, langkah Kemenhub mendorong penggunaan B20 juga meneruskan arahan Presiden Joko Widodo dalam penerapan kebijakan penggunaan bahan bakar biodiesel 20%. B20 merupakan bahan bakar campuran solar 80% dan minyak sawit 20%. “Penggunaan biodiesel pada angkutan bus, truk, dan kapal penyeberangan juga diharapkandapat mendorong devisa negara,” sebut Budi.

http://www.beritasatu.com/satu/504541-kemhub-dorong-penggunaan-biodiesel.html

KONTAN.CO.ID | Selasa, 7 Agustus 2018

BPDPKS perkirakan tahun ini pembiayaan insentif biodiesel mencapai Rp 9 Triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memperkirakan pembiayaan insentif biodiesel di tahun ini sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 9 triliun. Angka ini sudah memperhitungkan insentif untuk B20 yang diterapkan untuk non public service obligation (PSO). Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Edi Wibowo mengatakan, pembayaran selisih biodiesel tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Selain karena porsinya dikurangi, hal ini pun karena selisih harga yang harus dibayarkan lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Agustus ini misalnya, selisih harganya hanya sekitar Rp 500 per liter, dan Juli lalu selisih harganya sekitar Rp 915 per liter. Sementara, tahun lalu selisihnya bisa mencapai Rp 6.000 per liter.

“Tahun lalu. itu pembayaran untuk selisih biodiesel Rp 10 triliun. Sementara tahun ini paling Rp 7-Rp 9 tiliun. Itu untuk PSO dan non PSO,” ujar Edi, Selasa (7/8). Sementara, sepanjang paruh pertama tahun 2018 pembiayaan untuk selisih harga biodiesel mencapai Rp 3,2 triliun. Tak hanya pembayaran selisih harga biodiesel, dana BPDPKS pun ditujukan untuk replanting, penelitian dan pengembangan hingga untuk promosi kelapa sawit. Tahun ini dianggarkan dana sebesar Rp 2 triliun untuk peremajaan seluas 185.000 ha. Sementara untuk penelitian dianggarlam Rp 200 miliar. “Dari anggaran itu mungkin yang terserap sekitar Rp 75 hingga 100 miliar,” ujar Edi.

Diperkirakan, dana yang akan disalurkan BPDP tahun ini sekitar Rp 9-Rp 10 triliun. Menyikapi kebijakan penggunaan B20, Edi berharap kebijakan ini bisa diterapkan 1 September. Menurutnya, saat ini Perpres dan aturan terkait pun tengah disusun. Menurutnya, meski nanti dana untuk pembiayaan insentif harga biodiesel bertambah karena penggunaan B20 untuk non PSO, namun dia berpendapat ini bisa menghemat devisa negara. Menurutnya, alokasi dana BPDPKS pun masih mencukupi. “Alokasi dana kita cukup, liternya memang bertambah. Tetapi bisa menghemat devisa hingga Rp 30-Rp 40 triliun dengan menyisihkan Rp 2-Rp 3 triliun,” tandas Edi.

https://nasional.kontan.co.id/news/bpdpks-perkirakan-tahun-ini-pembiayaan-insentif-biodiesel-mencapai-rp-9-triliun

TEMPO | Rabu, 8 Agustus 2018

Tarif Antidumping Biodiesel

Wiko Saputra (Peneliti Auriga Nusantara)

Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat menuduh Indonesia melakukan praktik dumping terhadap ekspor biodiesel berbahan baku minyak sawit. Berdasarkan hasil investigasi, mereka menemukan bahwa eksportir Indonesia telah menjual biodiesel dengan harga lebih rendah ke mereka dibandingkan dengan harga jualnya di Indonesia. Mereka lantas memutuskan untuk mengenakan tarif bea masuk antidumping dan tarif bea perimbangan dampak dumping (CVD) sebesar 126,97–341,38 persen terhadap impor biodiesel Indonesia ke Amerika. Pemerintah Indonesia berencana mengajukan gugatan ke badan penyelesaian perselisihan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mustahil eksportir biodiesel menjual lebih murah karena adanya tambahan biaya ekspor. Indonesia malah juga mengenakan tarif bea keluar dan pungutan ekspor terhadap biodiesel.

Masalah sebenarnya berhulu pada kebijakan subsidi biodiesel. Pemerintah mewajibkan pencampuran biodiesel ke dalam solar secara bertahap, mulai pada 2008 dengan kadar campuran 1 persen hingga sekarang sudah mencapai 20 persen. Untuk pencampurannya diberikan subsidi ke produsen biodiesel. Ini karena harga biodiesel masih lebih mahal dibanding solar. Misalnya, pada Juli 2018, pemerintah menetapkan harga biodiesel Rp 7.949 per liter, sedangkan solar hanya Rp 5.150 per liter. Untuk menutupi selisih harga itulah subsidi diberikan. Penetapan harga biodiesel ditengarai memberikan keuntungan besar bagi produsen biodiesel. Harga itu ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rata-rata harga minyak sawit (CPO) ditambah faktor konversi yang ditetapkan sebesar US$ 100 per ton.

Produsen biodiesel yang memiliki bisnis terintegrasi, dari perkebunan sawit, pabrik kelapa sawit, sampai pabrik biodiesel, mendapatkan insentif biaya produksi yang murah dan keuntungan besar dari skema kebijakan subsidi ini. Mereka pun dapat menjual murah biodiesel ke pasar Amerika. Amerika menganggap pemerintah Indonesia telah menjalankan perdagangan yang tidak adil sehingga merugikan industri biodieselnya. Tugas pemerintah sekarang adalah membuktikan tuduhan itu tidak benar di WTO.

Namun, di balik itu, masih banyak masalah yang membelenggu pengembangan biodiesel. Salah satunya adalah keabsahan dana subsidi. Ini diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 bahwa subsidi biodiesel yang memakai dana perkebunan sawit tidak ada dasar hukumnya. Tata kelola industrinya juga penuh sengkarut. Biodiesel yang digadang-gadang sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan belumlah terbukti. Musababnya, sumber bahan bakunya masih berasal dari perkebunan sawit di kawasan hutan dan lahan gambut yang dibuka dengan cara membakar.

Badan Pemeriksa Keuangan pada 2018 juga menemukan empat persoalan dari hasil auditnya terhadap tata kelola penyaluran biodiesel. Pertama, ketidakjelasan penggunaan nilai tukar dalam penghitungan selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar. Akibatnya, ada risiko kelebihan pembayaran untuk subsidi biodiesel yang disalurkan. Kedua, pembayaran subsidi tidak didasari nilai riil berat jenis biodiesel sesuai dengan hasil uji laboratorium, yang jumlahnya senilai Rp 30,2 miliar. Ketiga, penyaluran volume biodiesel periode Mei 2016–April 2017 oleh tiga penyalur melebihi alokasi yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Energi. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran subsidi sebesar Rp 102,8 miliar. Keempat, pembayaran ongkos angkut atas penyaluran biodiesel melebihi ketentuan, yang nilainya Rp 6,6 miliar.

Kita sepakat bahwa industri biodiesel ini harus diselamatkan karena bersifat strategis sebagai sumber energi terbarukan. Pemerintah harus berfokus memperbaiki tata kelolanya agar tak mudah diserang oleh kepentingan global, membuka peluang korupsi, dan tidak ramah lingkungan. Jangan biarkan industri ini layu sebelum berkembang karena biodiesel salah satu harapan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan devisa untuk impor solar, sebagaimana yang diutarakan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas berapa waktu lalu.

https://kolom.tempo.co/read/1114867/tarif-antidumping-biodiesel

KONTAN | Rabu, 8 Agustus 2018

Semua Mesin Diesel Wajib Pakai Biodiesel

JAKARTA. Inilah cara pemerintah mengirit anggaran negara termasuk menekan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Mulai September 2018, semua solar bahan bakar mesin diesel wajib dicampur dengan biodiesel. Porsi Biodiesel dalam solar bahan bakar ditetapkan 20% (B20). Selama ini, kewajiban menggunakan solar bercampur Biodiesel itu hanya berlaku bagi penikmat public service obligation (PSO) seperti PLN dan KAI. Mulai bulan depan, kewajiban itu diperluas untuk semuajenis mesin diesel, baik kendaraan umum mobil pribadi, hingga angkutan kapal.

Kini, pemerintah tengah mematangkan peraturan presiden dan regulasi lain sebagai payung hukum perluasan B20 yang ditargetkan terbit bulan ini. Isi calon aturan ini antara lain menetapkan sanksi bagi operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tetap menjual solar murni tanpa campuran biodiesel. Ada sejumlah sisi positif dari perluasan wajib B20. Misalnya, devisa bisa dihemat karena porsi impor solar bisa ditekan. Hitungan di atas kertas, Indonesia bisa menghemat devisa US$ 3,4 miliar atau sekitar Rp 50 triliun per tahun melalui program B20.

Pebisnis kelapa sawit juga menikmati berkah. Perluasan wajib B20 akan memicu kenaikan permintaan Biodiesel dan memperbesar pasar Biodiesel di dalam negeri. Nah, Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyatakan sudah menggelar uji coba penggunaan B20 pada tiga jenis angkutan yakni bus, truk dan kapal ferry. Hasilnya, B20 lulus uji emisi kendaraan dan aman bagi kendaraan.

Kemhub juga berjanji terus mensosialisasikan rencana ini ke Organisasi Angkutan Darat (Organda), Asosiasi Truk Indonesia (Aptrindo), dan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). “Saya akan dorong operator bus, operator truk, dan kapal/err*/ menggunakan B20,” kata Budi Setiadi Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemhub, Selasa (7/8). Hitungan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana, tahun ini penyerapan Biodiesel menjadi 4 juta kiloliter (kl), naik 25% dari tahun lalu yang sebanyak 3,2 juta kl seiring perluasan B20. Tahun 2019, penyerapan Biodiesel bisa mencapai 6 juta-6,2 juta kl.

Selain Kemhub, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga menyiapkan dana subsidi biodiesel. Tahun ini nilainya antara Rp 7 triliun-Rp 9 triliun. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan 2017 yang Rp 10 triliun, lantaran selisih harga Biodiesel dengan harga keekonomiannya di tahun ini semakin tipis. “Agustus ini misalnya, selisihnya Rp 500 per liter dan Juli berselisih Rp 915 per liter. Tahun lalu selisihnya Rp 6.000 per liter,” ujar Edi Wibowo Direktur Penyaluran Dana BPDPKS.

KONTAN | Rabu, 8 Agustus 2018

Biodiesel Bisa Jadi Transisi

Wacana bauran minyak sawit dalam solar sebesar 20% (B20) untuk kendaraan bermesin diesel sebenarnya sudah lama mencuat. Paaa 2008 silam, kondisi pasar Crude Palm Oil (CPO) seperti tahun ini. Produsen CPO sulit menjual produk ke luar negeri dan harganya terbilang anjlok. Maka itu, muncul peta jalan penggunaan sawit untuk bahan bakar mesin kendaraan. Namun saat harga sawit membaik, sejumlan produsen berbalik arah mengekspor CPO mentah ke negara lain. Akibatnya harga Biodiesel dalam negeri menjadi mahal dan peta jalan Biodiesel kembali tidak jelas.

Dari sisi teknis mesin, memang masih banyak isu dalam penggunaan Biodiesel yang bisa menjadi tantangan. Misalnya, karakter Biodiesel yang mempunyai kemampuan seperti detergen. Alhasil, kendaraan yang sudah terbiasa menggunakan solar akan mengalami kerusakan filter jika beralih ke biodiesel. Kalau untuk kendaraan baru sih, tidak masaalah. Selain itu, biodisel memiliki cetane number yang tinggi. Positifnya adalah kualitas bahan bakar itu baik. Namun di sisi lain bisa menurunkan nilai kalor. Jadi, kendaraan Biodiesel bakal lebih boros.

Hanya perlu diingat, teknologi itu terus mencari solusi. Setelah B20, akan menyusul teknologi untuk bio-fuel 100% (BI 00) yang mengusung teknologi sama dengan fuel oil. Berbeda dengan B20, BI 00 tidak akan menqqanqqu kondisi teknis dari kendaraan bermotor, mesin pembangkit dan mesin lain. Teknologi BI 00 tersebut bahkan sudah terbukti lebih ramah lingkungan dibandingkan EURO 4. Jadi kalau semua ujicoba berhasil, tinggal mencari investor baru saja yang bersedia masuk ke bisnis tersebut.

Menurut saya, teknologi Biodiesel bisa menjadi solusi transisi antara mobil bensin dan mobil listrik yang ditargetkan pemerintah terealisasi pada tahun 2025. Saat ini, harga jual mobil listrik masih mahal. Sementara, Indonesia punya sumber daya sawit yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan industri otomotif Tanah Air.