+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Bauran Energi Terus Didorong

Republika | Selasa, 6 November 2018

Bauran Energi Terus Didorong

Pemerintah terus mendorong bauran energi melalui penggunaan sumber energi baru terbarukan (EBT) produksi domestik. Program penggunaan Biodiesel 20 persen (Bao) pun terus digarap. Realisasi penggunaan B20 di seluruh sektor hingga Oktober tercatat sudah 95 persen. Realisasi ini naik 10 persen jika dibandingkan bulan lalu yang masih tercatat 85 persen. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menjelaskan, penyerapan Bao yang hampir mencapai 100 persen ini mendukung pengendalian impor minyak oleh pemerintah. Meski begitu, Djoko tidak memerinci berapa besar volume tersebut.”Volumenya berapa, belum dihitung lagi, Ada sih angkanya tapi saya lupa,” ujar Djoko di Kementerian ESDM, Senin (5/11). Djoko menjelaskan hingga kuartal III 3018, penyerapan Bao sudah capai 2,53 juta kiloliter (kl) dari target tahun ini sebesar 3,9a juta kl. Meski angka tersebut hampir mencapai target, Djoko tak menampik kendala penyaluran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia berharap 2019 mendatang segala kendala penyaluran hingga pasokan bisa selesai. Dengan begitu, impor minyak bisa ditekan lebih besar lagi. “Semoga ke depan lebih baik. Kami perbaiki semua satu per satu,” ujar Djoko.

Kementerian ESDM juga terus melakukan berbagai upaya strctegis agar komposisi bauran energi (energy mix) pembangkit tetap optimal. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan, adalah tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk menciptakan lingkungan bersih yang berkelanjutan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 persen, lanjut Arcandra, dapat ditempuh bila konsumsi listrik nasional meningkat. Terhitung hingga kuartal III 2018, konsumsi listrik nasional mencapai 1.048 kWh/kapita. Angka ini tumbuh positif sejak 2014 (804 kWh/kapita), 2015 (918 kWh/-kapita), 2016 (956 kWh/kapita) dan 2017 (1.012 kWh/kapita). “Sudah menjadi kewajiban kami menyediakan listrik terjangkau supaya masyarakat bisa mengonsumsi listrik,” ucap Arcandra, akhir pekan lalu. Pemerintah masih menggunakan batu bara sebagai komposisi utama pembangkit nasional. Sebab batu bara cepat untuk penyediaaan energi primer. Namun, pemerintah juga mengantisipasi penggunaan batu bara agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. “Kami perintahkan para pengembang swasta (independent producer power /IPP) baru untuk mengggunakan teknologi yang ramah lingkungan,” kata Arcandra. Langkah ini merupakan satu dari tiga upaya taktis pemerintah memperbaiki komposisi bauran energi. Dua upaya lainnya, pemerintah akan mengganti atau mengombinasikan cadangan pembangkit listrik dengan EBT. Selain itu, pemerintah juga membangun PLTU mulut tambang.

Katadata | Selasa, 6 November 2018

Perundingan Perdagangan Bebas Eropa Rampung, RI Bersiap Genjot Ekspor

Pemerintah Indonesia bersama empat negara yang tergabung dalam European Free Trade Association (EFTA), yaitu yaitu Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia telah menyelesaikan perundingan Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). Pemerintah berharap, perjanjian kemitraan IE-CEPA akan mendorong semakin terbukanya akses pasar Indonesia di Eropa yang diikuti peningkatan ekspor barang maupun jasa. “Selesainya IE-CEPA merupakan capaian besar bagi kedua pihak, karena artinya Indonesia akan memiliki kesempatan lebih luas memasuki pasar EFTA yang memiliki kemitraan European Economic Area (EEA) dengan Uni Eropa. Akses pasar ke EFTA akan menjadi jembatan menuju pasar Uni Eropa yg lebih luas,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam keterangan resmi. Menurutnya, perjanjian kemitraan IE-CEPA akan mendorong pembukaan akses pasar yang lebih luas, peningkatan ekspor barang dan jasa, menarik investasi, dan program-program kerja sama yang akan didapatkan dari negara-negara anggota EFTA.

Sebab, selain dapat memasarkan produk Indonesia ke negara-negara anggota EFTA seperti melalui produk perikanan, pertanian (sawit, kakao, kopi, buah-buahan), perkebunan, tekstil, manufaktur, industri dan lain sebagainya, IE-CEPA juga dapat menjadi pintu masuk produk ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa. “Kedua kawasan telah terintegrasi dalam hal standardisasi maupun ketentuan teknis berbagai aspek perdagangan,” ujar Enggar. Dia juga menekankan, peluang ini harus bisa diamanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha, dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di pasar Eropa. Indonesia bahkan dianggap selangkah lebih maju dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang sedang dalam proses perundingan EFTA maupun Filipina serta Singapura yang telah menyelesaikan perjanjian dagang lebih dulu.

Proses perundingan IE-CEPA ditempuh dalam waktu cukup lama atau sekitar tujuh tahun. Setelah berlangsung selama sembilan putaran, perundingan sempat terhentsementara pada 2014 karena proses pergantian pemerintahan di Indonesia. Namun pada 2016, Indonesia dan EFTA sepakat melanjutkan perundingan hingga akhirnya menyelesaikan perundingan pada November 2018. Menurut data Kementerian Perdagangan, pada 2017 EFTA merupakan tujuan ekspor Indonesia urutan ke-23 dan negara asal impor ke-25, dengan nilai masing-masing sebesar US$ 1,31 miliar dan US$ 1,09 miliar. Di tahun yang sama, total perdagangan Indonesia-EFTA mencapai US$ 2,4 miliar dan surplus bagi Indonesia sebesar USD 212 juta. Produk ekspor utama Indonesia yang dipasarkan ke EFTA antara lain perhiasan, perangkat optik, emas, perangkat telepon, dan minyak esensial. Sementara produk impor asal EFTA antara lain emas, turbo-jet, obat-obatan, pupuk, dan campuran bahan baku industri. Nilai investasi negara anggota EFTA di Indonesia pada 2017 mencapai US$ 621 juta. Selain menyelesaikan perundingan IE-CEPA, dalam setahun terakhir Indonesia juga tercatat telah menyelesaikan dua perundingan dagang lain seperti IC-CEPA (Chile) pada Desember 2017 dan IA-CEPA (Australia) pada bulan Agustus 2018.

https://katadata.co.id/berita/2018/11/06/perundingan-perdagangan-bebas-eropa-rampung-ri-bersiap-genjot-ekspor

Katadata | Senin, 5 November 2018

Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Wajib Sediakan 10 Tangki Apung FAME

Pemerintah mewajibkan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) untuk menyediakan penyimpanan atau tangki terapung (floating storage) untuk FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di 10 titik Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM). Tujuannya untuk mempermudah penyaluran bahan baku campuran minyak Solar atau Biodiesel 20 persen (B20). Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulayana mengatakan masing-masing tangki apung itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda tergantung pada konsumsinya di setiap wilayah. “Jadi hanya 10, cuman nanti diklasterkan berapa konsumsinya masing masing,” kata Rida, di Jakarta, Senin (5/11). Tangki apung ini akan disediakan oleh pemasok FAME. Jadi, PT Pertamina (Persero) tidak dibebankan menyediakan atau membayar sewa atas keberadaan tangki tersebut. Pertamina hanya tinggal memakai fasilitas itu. “Ada beberapa tempat yang harus mengadakan floating storage. Itu semua dari BU BBN, Pertamina tinggal menggunakan saja,” kata Rida. Adapun, pihak BU BBN mengatakan pihaknya sudah menyiapkan empat tangki terapung untuk FAME. Namun, sisanya masih mencari karena jumlahnya yang terbatas di dalam negeri. “Kemungkinan berasal dari kapal asing, kalau tidak ada di indonesia,” kata Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan, kepada Katadata.co.id, Senin (5/11). Sebelumnya, pemerintah menetapkan penyaluran FAME hanya di 10 titik dari 86 TBBM milik Pertamina, karena adanya beberapa kendala. Salah satunya keterbatasan kapal pengangkut minyak sawit. Ini karena tidak sembarang kapal yang bisa mengangkut FAME. Harus ada spesifikasi khusus. Kendala lainnya, adalah beberapa Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) tidak semuanya memiliki fasilitas pencampuran FAME dan Solar. “Tapi ada beberapa perlu bantuan seperti tanki dan fasilitas pencampuran,” kata Rida, Jumat (16/10).

https://katadata.co.id/berita/2018/11/05/badan-usaha-bahan-bakar-nabati-wajib-sediakan-10-tangki-apung-fame

Bisnis | Senin, 5 November 2018

PROGRAM B20, Penyerapan Biodiesel Hingga Akhir Oktober 2018 Capai 95%

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi serapan bahan bakar nabati jenis biodiesel dari minyak sawit (fatty acid methyl ester/FAME) sebesar 20% (B20) sampai akhir Oktober 2018 mencapai 95%. Dirjen Minyak dan Gas Djoko Siswanto mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui nilai pengehematan devisa negara dari penyerapan FAME tersebut. Penyerapan biodiesel jenis FAME otomatis akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil seperti minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Selama ini, Indonesia masih mengimpor BBM dan minyak mentah. Penggunaan biodiesel dalam bauran BBM diharapkan mampu mengurangi impor minyak dan BBM sehingga dapat menghemat devisa negara. “Sampai 28 Oktober [penyerapan FAME] 94%-an, Itu kan per bulan ukurannya, September kan 85% koma sekian, kira-kira sampai akhir Oktober 95% lah. [Nilai penghematan] belum dihitunglah,” katanya, Senin (5/11/2018). Secara nilai volume, penyerapan FAME hingga Oktober sudah mencapai 360.007 kiloliter. Secara akumulasi, dari Januari hingga Oktober 2018 mencapai 2,53 juta kiloliter (kl).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengakui bahwa penyerapan FAME dalam mandatory B20 belum optimal karena masih terkendala persoalan rantai pasok. Namun, dia optimistis target serapan FAME dapat tercapai. “Kami akui belum optimal tapi kalau boleh saya klaim, sampai September ini sudah lebih baik. Kendala di supplai chain, di midstream-nya,” ujar Rida di Gedung DPR RI, pada Oktober kemarin. Rida mengatakan pasokan FAME dari badan usaha BBN kepada BU BBM seringkali mengalami keterlambatan lantaran harus mengantre di pelabuhan. Pemerintah sedang mencari solusi agar angkutan FAME bisa diprioritaskan, seperti halnya angkutan sembako dan BBM. Rida berujar Kemenko Perekonomian sudah menyurati terkait permasalahan pengiriman ini kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. “Sudah surati Dirjen Laut untuk minta dukungan,” katanya. Di sisi lain, penyaluran FAME, terutama ke Pertamina, juga belum dilakukan terpusat seperti yang direncanakan sebelumnya. Menurutnya, untuk memudahkan penyaluran pasokan FAME, sebelumnya Pertamina telah mengusulkan agar pengiriman FAME hanya dikirim ke 14 fasilitas pencampuran Solar dan biodiesel Pertamina, yakni enam kilang dan delapan Terminal BBM (TBBM). Nantinya, biodiesel yang sudah dicampur di 14 titik tersebut akan didistribusikan sendiri oleh Pertamina ke SPBU-SPBU miliknya, sehingga BU BBN tak perlu lagi memasok ke 112 TBBM Pertamina.

http://industri.bisnis.com/read/20181105/44/856608/javascript

Beritatrans | Senin, 5 November 2018

INSA Apresiasi Langkah Pemerintah Pangkas Distribusi Bahan Baku Biodiesel

Pemerintah akan mulai memangkas jalur distribusi bahan baku biodiesel dengan mengurangi titik penyaluran Fatty Acid Methyl Aster (FAME) dari 86 Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) menjadi 11 titik. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jhonson W Sutjipto mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya pemangkasan distribusi FAME dapat meningkatkan efisiensi biaya maupun waktu kapal dalam mengangkut FAME dari pabrik kelapa sawit ke pelabuhan tujuan. “Keuntungan dari kebijakan ini adalah penyelenggaraan transportasi laut yang efisien dan terselenggaranya quality control untuk memastikan proses pencampuran yang tepat,”kata Jhonson. Senada dengan INSA, Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Togar Sitanggang, mengatakan langkah pemerintah itu bisa membuat rantai pasokan FAME untuk B20 semakin efektif. Dia menambahkan, terminal yang belum dipasok bahan baku biofuel kebutuhan bahan bakarnya sedikit. Perusahaan bahan bakar nabati sulit mengatur logistik ke daerah itu, terutama di Indonesia bagian timur. “Terminal kecil disuplai oleh terminal bahan bakar besar. Kalau kami hanya kirim ke TBBM besar terdekatnya saja dan dicampur ke sana. Otomatis, ketika terminal besar mengirim sudah dalam bentuk biofuel,” kata Togar seperti dikutip buletin INSA nomor 38/X/2018, Oktober 2018. Selain itu, masalah perizinan di tingkat pelabuhan juga diminta agar dipermudah. Togar mengatakan banyak FAME yang dikirim badan usaha terhambat di pelabuhan. Ketika kapal tiba di pelabuhan tujuan, mereka harus menunggu. “Karena dianggap bukan BBM, harus antre seperti yang lain. Akhirnya, terlambat untuk memuat,” katanya.

http://beritatrans.com/2018/11/05/insa-apresiasi-langkah-pemerintah-pangkas-distribusi-bahan-baku-biodiesel/

Viva | Senin, 5 November 2018

RI Minta Malaysia Terapkan Aturan Biodiesel 20 Persen Campuran BBM

Indonesia berencana meminta Malaysia untuk ikut menerapkan campuran bahan bakar solar dengan minyak kelapa sawit 20 persen, atau yang dikenal dengan kebijakan mandatori Biodisel 20 (B20). Rencana ini akan dilakukan saat Rapat Tahunan Coucil of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Menteri Perindustrian, Airlangga Hartato, mengatakan rencana tersebut diupayakan lantaran Malaysia sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit baru menerapkan kebijakan mandatori penggunaan minyak kelapa sawit sebesar 7,5 persen. “Padahal dalam perjanjiannya mereka 10 persen itu sudah diamanatkan di 2018 ini, sehingga tentu tahun depan kita push lagi kapan mereka ikut Indonesia di B20,” katanya usai rapat koordinasi persiapan CPOCP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 5 November 2018. Minimmya penggunaan minyak sawit tersebut dikhawatirkan akan terus melemahkan harganya di pasar Internasional. Lantaran di akhir tahun ini merupakan masa-masa produksi kelapa sawit sedang tinggi-tingginya. “Penerapan B20 di Malaysia akan sama-sama menyerap CPO lebih banyak. Indonesia dengan B20 kan sekarang penyerapan CPO-nya sudah meningkat,” kata Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun, saat ditemui di lokasi yang sama. “Ini suatu kerja sama bilateral mengenai apa-apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki pasar minyak sawit. Sawit kita saat ini mengalami tingkat harga yang rendah,” Derom menambahkan.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1091400-ri-minta-malaysia-terapkan-aturan-biodiesel-20-persen-campuran-bbm

Liputan6 | Senin, 5 November 2018

Pemakaian Biodiesel 20 Persen, Impor Solar Berkurang

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) menyatakan, penggunaan 20 persen biodiesel ‎dicampur solar (B20) meningkat. Hal ini menunjukkan pelasanaan program semakin maksimal. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, mengatakan realisasi penyerapan 20 persen biodiesel hingga akhir Oktober sebesar 95 persen, jauh lebih besar ketimbang penyerapan September 2018 hanya sebesar 85 persen. “Itu per bulan ukurannya. September 85 persen. Kira-kira akhir Oktober 95 persen lah,”‎ kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/11/2018). Djoko menuturkan, dengan meningkatnya pencampuran 20 persen minyak sawit dengan solar, membuat impor solar Indonesia menurun. Namun, ketika ditanyakan seberapa banyak penurunan impor solarnya, dia belum bisa menyebutkan. “Belum dihitung. Ada tadi angkanya tapi saya lupa, sebutin persennya saja, otomatis kalau terserap kan impornya juga berkurang,” tutur dia.

‎Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, ‎realisasi penyerapan biodiesel sampai kuartal III 2018 sudah mencapai 2,53 juta Kilo liter (Kl) dari target tahun ini sebesar 3,92 juta KL. “Sampai Oktober 2018 2,53 juta KL kurang lebih 60 persen‎,” tutur Rida. Rida mengakui, pelaksanaan pencampuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20) belum optimal, sebab masih terkendala logistik. Sementara untuk pasokan biodiesel yang dicampur solar cukup memenuhi kebutuhan. Kami mengakui B20 belum optimal, tapi lebih baik, karena dari logistik. Sementara sisi produksi mencukupi,” ujar dia. Seperti diketahui, Badan Pusat Stastisik (BPS) mencatatkan neraca perdagangan September 2018 surplus USD 227 juta. Sementara itu, impor migas pada September 2018 turun USD 0,77 miliar atau sekitar 25 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pada September, impor migas tercatat USD 2,28 miliar dari sebelumnya USD 3,05 miliar pada Agustus 2018.

“Nilai impor September 2018 mencapai USD 14,60 miliar, turun sebesar 13,18 persen dibanding Agustus 2018. Secara yoy mengalami peningkatan 14,18 persen. Kalau kita pisahkan migas dan nonmigas, keduanya mengalami penurunan pada September. Untuk yang migas mengalami penurunan 25,20 persen dari USD 3,05 miliar menjadi USD 2,28 miliar,” ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Senin 15 Oktober 2018. Yunita mengatakan, untuk sektor migas selain penurunan nilai juga terjadi penurunan volume sebesar 26,71 persen. Masing-masing minyak mentah, minyak hasil dan gas mengalami penurunan volume sebesar 30,01 persen, 26 persen dan 18,60 persen. “Minyak mentah itu turun 31,90 persen. Volumenya juga turun 30,01 persen. Nilai hasil minyak turun juga 23,06 persen. Sedangkan volumenya turun 26 persen. Nilai gas turun 14,30 persen, volumenya 18,60 persen. Jadi ada pengaruh kenaikan rata-rata harga agregat,” jelasnya. Sementara itu, impor menurut penggunaan barang konsumsi pada September 2018 ini dibandingkan dengan Agustus 2018 atau month to month (mtm) juga mengalami penurunan 14,97 persen. Konsumsi pada September 2018 sebesar USD 1,32 miliar. “Penurunan terbesar itu untuk beras dari Tiongkok dan Pakistan, kedua untuk frozen buffalo and beef dari India juga mengalami penurunan. Untuk AC Thailand mesin juga mengalami penurunan, fresh grapes dari Tiongkok juga mengalami penurunan, dan whole milk powder dari New Zealand,” jelas dia.”Untuk bahan baku penolong, secara mtm juga mengalami penurunan 13,53 persen yaitu sebesar USD 10,92 miliar. Yang mengalami penurunan terbesar antara lain emas dari Jepang dan Hongkong, Soybean milk dari Argentina, mainboard dari Tiongkok, raw sugar dari Thailand juga turun,” ujar dia.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3684769/pemakaian-biodiesel-20-persen-impor-solar-berkurang

Okezone | Senin, 5 November 2018

RI Desak Malaysia Terapkan Biodesel 20%

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi tentang minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) di kantornya. Dalam rapat tersebut, dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat, asosiasi dan juga para pengusaha. Adapun beberapa pihak yang hadir seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan. Sementara itu dari pihak asosiasi turun dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun hingga Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Tigor Sitanggang. Ditemui usai rapat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat tersebut secara rinci membahas mengenai persiapan pertemuan Rapat Tahunan Coucil of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). CPOPC yang beranggotakan dua negara yakni Indonesia dan Malaysia ini memiliki tujuan untuk melawan parlemen Eropa yang menolak produk minyak sawit. “Justru CPOPC sekarang akan dibahas nanti. Nah ini akan ada rapat di Malaysia, yang berangkat nanti Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution,” ujarnya saat ditemui di Kantor Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Menurut Airlangga, dalam pertemuan tersebut nantinya Indonesia meminta komitmen Malaysia untuk segera menerapkan kebijakan B20. Tujuannya adalah agar produk minyak sawit dari kedua negara bisa terserap. Apalagi menurutnya, sesusai kesepakatan awal, baik Indonesia maupun Malaysia bersedia segera menerapkan B20 seperti Indonesia. Namun hingga saat ini, penyerapan minyak sawit Malaysia baru sekitar 7,5% saja, sedangkan Indonesia sudah 10%. Menurut Airlangga, penerapan B20 sudah sangat mendesak. Apalagi, saat ini produk sawit berada di siklus panen dini, sehingga jika dibiarkan dan tidak segera diterapkan produk sawit baik Indonesia maupun Malaysia terancam tidak akan terserap sepenuhnya. “Padahal dalam perjanjiannya mereka 10% itu sudah diamanatkan di 2018 ini sehingga tentu tahun depan kita push lagi kapan mereka ikut Indonesia di B20,” ucapnya Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, pemerintah akan menagih janji Malaysia untuk menerapkan B20.

https://economy.okezone.com/read/2018/11/05/320/1973655/ri-desak-malaysia-terapkan-biodesel-20

Merdeka | Senin, 5 November 2018

ESDM: Penyerapan B20 makin maksimal, impor Solar terus turun

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat telah terjadi peningkatan penggunaan Solar dicampur 20 persen minyak sawit atau B20. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan program semakin maksimal. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, realisasi penyerapan B20 sampai akhir Oktober sebesar 95 persen, jauh lebih besar ketimbang penyerapan September 2018 hanya sebesar 85 persen. “Itu kan per bulan ukurannya. September kan 85 persen. kira-kira akhir Oktober 95 persen lah,” kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (23/10). Menurut Djoko, dengan meningkatnya pencampuran 20 persen minyak sawit dengan Solar, membuat impor Solar Indonesia menurun. Namun ketika ditanyakan seberapa banyak penurunan impor solarnya, dia belum bisa menyebutkan. “Belum dihitung lah. Ada tadi angkanya tapi saya lupa, sebutin persennya saja, otomatis kalau terserap kan impornya juga berkurang,” tuturnya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, realisasi penyerapan biodiesel sampai kuartal III 2018 sudah mencapai 2,53 juta Kilo liter (Kl) dari target tahun ini sebesar 3,92 juta KL. “Sampai Oktober 2018 2,53 juta KL kurang lebih 60 persen,” tutur Rida. Rida mengakui, pelaksanaan pencampuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20) belum optimal, sebab masih terkendala logistik. Sementara untuk pasokan biodiesel yang dicampur solar cukup memenuhi kebutuhan.”Kami mengakui B20 belum optimal, tapi lebih baik, karena dari logistik. Sementara sisi produksi mencukupi,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/esdm-penyerapan-b20-makin-maksimal-impor-solar-terus-turun.html

Republika | Senin, 5 November 2018

Hingga Oktober, Realisasi B20 Capai 95 Persen

Realisasi penggunaan B20 diseluruh sektor hingga Oktober tercatat sudah 95 persen. Realisasi ini naik 10 persen jika dibandingkan bulan lalu yang masih tercatat 85 persen. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menjelaskan penyerapan B20 yang hampir mencapai 100 persen ini mendukung penekanan impor minyak pemerintah. Meski begitu, Djoko tidak meriginci berapa besar volume tersebut. “Volumenya berapa belum dihitung lagi. Ada sih tadi angkanya tapi saya lupa, sebutin persennya saja, otomatis kalau terserap impornya juga berkurang,” ujar Djoko di Kementerian ESDM, Senin (5/11). Djoko menjelaskan hingga kuartal III-2018 penyaluran biodiesel sudah mencapai 2,53 juta kiloliter (kl) dari target tahun ini sebesar 3,92 juta kl. Meski hampir capai target, Djoko tak menampik kendala penyaluran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia berharap 2019 mendatang segala kendala penyaluran hingga pasokan bisa selesai. Hal ini bisa memproyeksikan ke depan bisa menekan impor minyak lebih banyak lagi. “Semoga besok besok lebih baik. Ini kita perbaiki semua satu per satu,” ujar Djoko.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/11/05/phpr8m370-hingga-oktober-realisasi-b20-capai-95-persen