+62 2129380882 office@aprobi.co.id

BBN Dipacu, Suplai CPO Perlu Dijamin

Bisnis Indonesia | Kamis, 30 Januari 2020

BBN Dipacu, Suplai CPO Perlu Dijamin

Pertamina (Persero) kian gencar mengembangkan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit demi menekan impor solar. Dukungan penuh dari produsen sawit selaku pemasok bahan baku menjadi faktor penting. Salah satu proyek besar Pertamina terkait dengan bahan bakar nabati tersebut adalah pembangunan kilang hijau {green refinery) di Plaju, Sumatra Selatan, yang bakal memproduksi green diesel. Perkembangan terbarunya, Pertamina membuka diri untuk bekerja sama dengan mitra lain setelah tak mencapai kesepakatan dengan Eni S.p.A dari Italia. Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, menjelaskan bahwa produksi green diesel itu dilakukan di kilang tua yang ditambah unit baru. Setiap unit tersebut dapat menyerap 20.000 barel per hari (bph) CPO atau sekitar 3.000 ton CPO dan ditargetkan menghasilkan 1 juta kiloliter green diesel per tahun. Perkiraan investasi yang diperlukan US$600 juta. Adapun penggunaan kilang tua tersebut dinilai dapat menghemat investasi sebesar 40% jika dibandingkan dengan membangun kilang hijau baru. “Proyek ini akan selesai pada akhir tahun 2023, sehingga pada 2024 kami sudah bisa produksi,” jelasnya, Rabu (29/1).

Di sisi lain, Nicke mengatakan bahwa dengan implementasi bahan bakar nabati, pihaknya membutuhkan pasokan CPO dengan jumlah yang besar. Untuk itu, itu Nicke mengharapkan dukungan pemerintah berupa kewajiban pasok pasar domestik (DM0) untuk CPO seperti halnya dengan komoditas lain. “Kami memerlukan support terkait dengan CPO, jadi kami memerlukan DM0 baik volume dan harga. Jadi batas bawah menjamin kelangsungan usaha produsen, tapi kami juga menjaga adanya selling price guna menjaga keberlangsungan Pertamina,” katanya. Adapun, implementasi biodiesel telah menghemat devisa negara sebesar Rp26,67 triliun sepanjang 2018. Penghematan itu tercatat meningkat seiring dengan implementasi B20 sepanjang 2019. Adapun devisa negara yang berhasil dihemat sepanjang periode itu tercatat senilai Rp43,91%. Selanjutnya, implementasi B30 pada 2020 diproyeksikan dapat menghemat devisa negara senilai Rp63,39 triliun. Nicke menjelaskan bahwa penghematan tersebut dikontribusikan oleh pengurangan keran impor solar yang dimulai sejak Maret 2019.

Pada 2018, impor solar yang dilakukan Pertamina tercatat sebanyak 15,23 juta barel, catatan itu terus berkurang hingga 2019 yang tercatat sebanyak 0,82 juta barel. VP of Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan bahwa sejak diimplementasikannya program biodiesel, kebutuhan akan CPO terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, Pertamina telah menyerap unsur nabati berupa fatty acid methyl ether atau FAME sebanyak 3,2 juta kiloliter. Pertamina menyerap sebanyak 5,51 juta kiloliter FAME sepanjang 2019 yang digunakan untuk bahan bakar biodiesel 20%(B20). Pada tahun ini, pemerintah menargetkan untuk penggunaan biodiesel kadar 30% FAME (B30). Dengan demikian, kebutuhan serapan FAME pada tahun ini pun ditargetkan lebih besar. Pertamina menargetkan dapat menyerap 8,38 juta FAME sepanjang tahun ini, jumlah itu meningkat sekitar 52,36% jika dibandingkan dengan serapan pada 2019. “Berarti memang harus ada suplai [CPO] yang pasti, salah satu cara menjamin dengan kebijakan DM0.” Usulan untuk memberlakukan kewajiban memasok CPO ke dalam negeri menuai respons beragam dari pelaku usaha sawit dalam negeri.

“Jika untuk menjaga volume pasokan, menurut kami tidak ada masalah, sama seperti saat ini. Jika yang akan diupayakan menyangkut harga, tentunya sangat tergantung kepada pemerintah dan usaha hulu sawitnya,” ujar Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan ketika dihubungi Bisnis, Rabu (29/1). Pemberlakuan DM0 ini disebut Paulus akan sangat bergantung pada ketentuan yang disiapkan pemerintah dengan menimbang berbagai aspek. Keberterimaan pelaku usaha di sisi hulu pun disebutnya memainkan peran atas keberlanjutan usul tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar. Dia mengaku belum mendengar detail kabar tersebut. “Kami belum bisa banyak berkomentar karena belum memperoleh informasi tersebut,” kata Mukti ketika dimintai pendapat. Porsi serapan domestik CPO sendiri terbilang masih terpaut jauh dibandingkan dengan volume ekspor. Menyitir data Gapki, konsumsi domestik CPO selama periode Januari-Oktober 2019 berjumlah 14,64 juta ton. Adapun ekspor mencapai 5,74 juta ton dalam bentuk CPO dan 20,77 juta ton dalam bentuk turunan, total volume ekspor tercatat meningkat sekitar 2% dibandingkan Januari-Oktober 2018. Sebelumnya, Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana mengharapkan dari mandatori B30 ini, konsumsi domestik biodiesel dalam negeri pada 2025 akan meningkat hingga mencapai 6,9 juta kilo liter. Adapun konsumsi domestik biodiesel pada 2018 telah mencapai 3,8 juta kilo liter atau naik 45% dibandingkan 2017.

MITRA BARU

Sementara itu, masih terkait dengan pengembangan kilang hijau di Plaju, Pertamina telah membatalkan rencana untuk menggandeng perusahaan migas Italia Eni S.pA, lantaran minyak sawit mentah (CPO) Indonesia belum mengantongi sertifikat internasional yang diminta oleh Eni. “Jadi akhirnya kami kemudian memutus kerja sama ini dan memutuskan untuk membangun sendiri langsung,” kata Nicke. Nicke juga menegaskan bahwa perseroan tidak menutup kemungkinan jika nantinya proyek tersebut akan dijalankan bersama dengan pihak swasta lainnya. Fajriyah Usman mengatakan bahwa perseroan terus meninjau ketersediaan permodalan yang dimiliki, hal itu yang akan menentukan apakah proyek tersebut bakal menggandeng mitra bisnis atau tidak. “Tetapi intinya kami terbuka untuk partner bisnis sesuai dengan kebutuhan kami,” ungkapnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan sangat menyayangkan kerja sama antara Pertamina dan Eni harus dibatalkan. Menurutnya, dalam hal energi hijau, Eni memiliki pengalaman yang cukup baik.

Kendati demikian, dia menilai Pertamina memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk melakukan pengembangan kilang hijau sendiri. Pasalnya, Pertamina telah memiliki literatur dan teknologi yang memadai untuk pengembangan tersebut. “Kalau pun akhirnya Pertamina merasa bisa dan sanggup itu adalah hal yang baik dalam artian Pertamina percaya diri untuk mengelola kilang hijau ini,” katanya kepada Bisnis, Rabu (29/1). Pembangunan kilang hijau menjadi perhatian mengingat penggunaan bahan bakar yang lebih sehat telah tercantum dalam rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan. “Terkait urgensinya sudah saatnya berfikir seperti ke arah penggunaan energi yang lebih sehat karena negara lain sudah lari ke situ,” katanya.

Suara Pembaruan | Kamis, 30 Januari 2020
Pertamina Siap Produksi B100

PT Pertamina (Persero) menargetkan dapat memproduksi biodiesel 100% (B100) mulai 2022. Namun, guna menjaga kelangsungan pasokan B100 ini, perseroan membutuhkan dukungan kewajiban pasokan dalam negeri {domestic market obligation) untuk minyak sawit baik untuk volume maupun harga. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, perseroan mulai mendistribusikan solar bercampur unsur nabati (fatty acid methyl eter/ FAME) sejak 2006 dengan komposisi 2,5%. Namun, pencampuran FAME mulai naik signifikan sejak diberlakukan mandatori pada 2018 di mana komposisinya mencapai 20% (B20). Ke depannya, sesuai program pemerintah, perseroan akan terus meningkatkan campuran biodiesel hingga mencapai 100% (BI 00). Pertamina, lanjutnya, menyiapkan tiga strategi untuk dapat memproduksi B100. Salah satunya dengan melakukan perbaikan (revamping) Kilang Cilacap. “Di 2022, itu yang selesai adalah revamping equipment di Kilang Cilacap. Jadi akan hasilkan B100, hasilnya 300.000 ton per tahun,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (29/1). Nicke menjelaskan, perbaikan kilang untuk menghasilkan BI00 ini cukup penting. Pasalnya, secara teknis, pencampuran FAME dengan solar hanya dapat dilakukan sampai maksimal kadar 30% saja. Hal ini mengingat kandungan air atau gliserin dalam FAME sangat tinggi. Di sisi lain, dalam roadmap mandatori pemerintah, pencampuran FAME ditargetkan mencapai 50% atau B50.

“Jadi selebihnya kalau mau B40 atau B50 harus ditambahi kan HVO (hydrotreatecl vegetable oil) atau B100. Jadi kalau B50 malea 20% FAME dan 30% HVO,” paparnya. Tak hanya melakukan revamping, Pertamina juga akan membangun unit baru khusus B100 atau green refinery di Kilang Plaju. Menurut Nicke, awalnya perseroan menggandeng perusahaan migas asal Italia, ENI Spa, untuk menggarap proyek ini. Namun, lantaran adanya pelarangan penggunaan minyak sawit oleh negara -negara Eropa, kerja sama ini tidak dapat dilanjutkan. “Karena ditegur pemerintahnya, ENI juga harus terapkan itu, jadi putus [kerja sama] dengan ENI. Jadi kami putuskan bangun sendiri dan kerja sama langsung dengan UOP,” kata dia. UOP adalah pemegang lisensi teknologi Eco-fining. Unit baru ini direncanakan memiliki kapasitas pengolahan .minyak sawit sebesar 20 ribu barel per hari (bph) dan menghasilkan green diesel sebanyak 1 juta kiloliter (KL) mulai 2024. Sementara menunggu kedua proyek ini rampung, Nicke menambahkan, pihaknya juga memulai produksi biodiesel di kilang dengan mekanisme co-processing. Mekanisme ini dengan mencampur Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) dan minyak mentah di kilang. Saat ini, perseroan telah mampu mengolah RBDPO dengan campuran sebesar 20%. Proses ini merupa kan yang pertama kali dilakukan di dunia. “Tahun ini, kami akan terapkan di Kilang Cilacap yang dinilai sudah ready untuk co-processing. Selanjutnya, ini akan diterapkan di seluruh kilang Pertamina,” ujarnya.

Butuh DMO

Nicke menjelaskan, adanya mandatori biodiesel telah mampu memangkas impor solar perseroan. Mulai Maret ta- hun lalu, perseroan tidak lagi mengimpor solar menyusul adanya mandatori B20 yang mengurangi konsumsi solar dan peningkatan produksi solar dari kilang dalam negeri. “Dari volume, impor solar turun drastis dari 15,3 juta barel di 2018 menjadi 820 ribu barel di 2019, nilainya dari US$ 1,27 miliar menjadi USS 54 juta. Ini beri kontribusi terhadap current account deficit” papar dia. Bagi negara, tambahnya, mandatori biodiesel berhasil menghemat devisa sebesar Rp 43,8 triliun pada 20 i\’) lalu dan diharapkan naik nada tahun ini menjadi Rp 63,4 triliun. Namun, Pertamina disebutnya butuh dukungan pemerintah dan DPR untuk dapat melanjutkan distribusi biodiesel ini. Salah satunya berupa DMO minyak sakit, baik untuk volume dan harga. Dari sisi harga, pihaknya menginginkan ada batas atas dan batas bawah untuk harga minyak sawit yang menjadi bahan baku biodiesel.

Harian Kontan | Kamis, 30 Januari 2020
Pertamina dan PLN Memacu Program Biodiesel

Impor minyak yang terus membengkak dan berimbas pada melebarnya defisit neraca transaksi berjalan. Dari sini, pemerintah terus .mencari cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya lewat implementasi kebijakan pencampuran biodiesel pada BBM jenis solar. PT Pertamina (Persero) memproyeksikan terjadi penghematan impor minyak sebesar Rp 63,4 triliun melalui implementasi biodiesel 30% (B30) pada tahun ini. Sepanjang tahun lalu, nilai penghematan impor minyak lewat mandatori B20 terhitung sebesar Rp 43,8 triliun. Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, penurunan Volume impor terjadi pada pertengahan tahun 2018 hingga 2019. “Volume turun drastis, dari semula [2018] 15,3 juta barel menjadi 10,8 juta barel di 2019. Selain itu, semula impor di 2018 senilai US$ 1,4 miliar turun menjadi US$ 54 juta. Ini berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan,” kata dia, Rabu (29/1). Nicke memaparkan, implementasi biodiesel juga berhasil menurunkan volume impor solar dari 2018 sebesar 15,2 juta barel menjadi 6,28 juta barel di tahun lalu. Pertamina memproyeksikan, penyerapan fatty acid methyl esters (FAME) pada tahun ini akan mencapai 8,38 juta kiloliter (kl), naik dari realisasi tahun lalu sebesar 5,51 juta kl.

Selain itu, area pasokan FAME pada tahun ini akan tersebar di 28 lokasi. Nicke mengharapkan implementasi B30 mampu mendorong penyerapan tenaga kerja hingga 1,29 juta orang. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya 891.000 orang. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga berkomitmen meningkatkan pemanfaatan minyak sawit pada sejumlah pembangkit listrik. Hal ini tentunya untuk menekan impor BBM. Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini menjelaskan, penggunaan B20 dan B30 pada pembangkit PLN di 2018 mencapai 1.641.000 kl. Angka itu meningkat menjadi 2.158 kl pada tahun 2019. “Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan prog- ram B20, B30 yang terus kami optimalkan pemanfaatan ba-han bakar tersebut,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (29/1). Zulkifli memastikan PLN mendukung penuh kebyakan pemerintah terkait penggunaan B20, B30, B100 dan telah mengimplementasikannya untuk balian bakar beberapa pembangkit PLTD. Secara bersamaan, PLN terus melakukan riset untuk memanfaatkan bahan campuran BBM dan bahan nabati.

“Jadi yang terus kami lakukan adalah melakukan riset lebih mendalam, melakukan uji coba sampai dihasilkan titik optimum dan efisiensi yang lebih tinggi,” ungkap Zulkifli. Di sisi lain, dalam upaya pengembangan biodiesel melalui B100, manajemen Pertamina meminta dukungan pemerintah melalui kebijakan domestic market obligation (DMO) minyak sawit. Nicke berujar, kebijakan DMO sawit yang diharapkan nantinya dapat meliputi volume serta harga minyak sawit. “Kami membutuhkan dukungan DMO, seperti PLN membangun 35.000 MW membutuh- kan pasokan batubara besar,” jelas dia. Untuk itu, Pertamina meminta penerapan batas atas dan bawah untuk harga minyak sawit. Adapun batas bawah meliputi biaya produksi plus margin demi menjaga keberlangsungan bisnis, produsen minyak sawit dan batas atas sesuai harga pasar demi keberlangsungan bisnis Pertamina. Adapun bentuk dukungan lain adalah terkait perpajakan. Pasalnya, proses pengolahan CPO yang berlangsung di luar kilang biasanya dikenakan pajak.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 30 Januari 2020
Siap Produksi BI00, Pertamina Butuh Ketetapan DM0

PT Pertamina (Persero) menargetkan dapat memproduksi biodiesel 100% (B100) mulai 2022. Namun, guna menjaga kelangsungan pasokan B100 ini, perseroan membutuhkan dukungan kewajiban pasokan dalam negeri {domestic market obligation) untuk minyak sawit baik untuk volume maupun harga. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, perseroan mulai mendistribusikan solar bercampur unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) sejak 2006 dengan komposisi 2,5%. Namun, pencampuran FAME mulai naik signifikan sejak diberlakukan mandatori pada 2018 di mana komposisinya mencapai 20% (B20). Ke depannya, sesuai program pemerintah, perseroan akan terus meningkatkan campuran biodiesel hingga mencapai 100% (BIOO). Pertamina, lanjutnya, menyiapkan tiga strategi untuk dapat memproduksi B100. Salah satunya dengan melakukan perbaikan (revamping) Kilang Cilacap. “Di 2022, itu yang selesai adalah revamping equipment di Kilang Cilacap. Jadi akan hasilkan B100, hasilnya 300 ribu ton per tahun,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (29/1). Nicke menjelaskan, perbaikan kilang untuk menghasilkan B100 ini cukup penting. Pasalnya, secara teknis, pencampuran FAME dengan solar hanya dapat dilakukan sampai maksimal kadar 30% saja. Hal ini mengingat kandungan air atau gliserin dalam FAME sangat tinggi. Di sisi lain, dalam roadmap mandatori pemerintah, pencampuran FAME ditargetkan mencapai 50% atau B50.

“Jadi selebihnya kalau mau B40 atau B50 harus ditambahkan HVO (hydrotreated vegetable oil) atau B100. Jadi kalau B50 maka 20% FAME dan 30% HVO,” paparnya. Tak hanya melakukan revamping, Pertamina juga akan membangun unit baru khusus B100 atau green refinery di Kilang Plaju. Menurut Nicke, awalnya perseroan menggandeng perusahaan migas asal Italia, ENI Spa, untuk menggarap proyek ini. Namun, lantaran adanya pelarangan penggunaan minyak sawit oleh negara-negara Eropa, kerja sama ini tidak dapat dilanjutkan. “Karena ditegur pemerintahnya, ENI juga harus terapkan itu, jadi putus [kerja sama] dengan ENI. Jadi kami putuskan bangun sendiri dan kerja sama langsung dengan UOP,” kata dia. UOP adalah pemegang lisensi teknologi Ecofming. Unit baru ini direncanakan memiliki kapasitas pengolahan minyak sawit sebesar 20 ribu barel per hari (bph) dan menghasilkan green diesel sebanyak 1 juta kiloliter (KL) mulai 2024.

Sementara menunggu kedua proyek ini rampung, Nicke menambahkan, pihaknya juga memulai produksi biodiesel di kilang dengan mekanisme co-processing. Mekanisme ini dengan mencampur Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) dan minyak mentah di kilang. Saat ini, perseroan telah mampu mengolah RBDPO dengan campuran sebesar 20%. Proses ini merupakan yang pertama kali dilakukan di dunia. \’Tahun ini, kami akan terap- kan di Kilang Cilacap yang dinilai sudah ready untuk co-processing. Selanjutnya, ini akan diterapkan di seluruh kilang Pertamina,” ujarnya. Meski demikian, Pertamina tetap akan melanjutkan penyaluran B30 dengan mencampur solar dan FAME pada tahun ini. Pihaknya menargetkan penyerapan FAME di 2020 akan mencapai 8,38 juta KL, meningkat dari tahun lalu 5,5 juta KL. Kualitas biodiesel yang disalurkan telah memenuhi kriteria pemerintah di mana kandungan airnya harus di bawah 350 part per million (ppm). Tetapi, pihaknya akan menambah unit distilasi atau water absorbent untuk terus memangkas kandungan air ini menjadi 100 ppm.

Butuh DMO

Nicke menjelaskan, adanya mandatori biodiesel telah mampu memangkas impor solar perseroan. Mulai Maret tahun lalu, perseroan tidak lagi mengimpor solar menyusul adanya mandatori B20 yang mengurangi konsumsi solar dan peningkatan produksi solar dari kilang dalam negeri. “Dari volume, impor solar turun drastis dari 15,3 juta barel di 2018 menjadi 820 ribu barel di 2019, nilainya dari US$ 1,27 miliar menjadi US$ 54 juta. Ini beri kontribusi terhadap current account deficit,” papar dia. Bagi negara, tambahnya, mandatori biodiesel berhasil menghemat devisa sebesar Rp 43,8 triliun pada 2019 lalu dan diharapkan naik pada tahun ini menjadi Rp 63,4 triliun. Namun, Pertamina disebutnya butuh dukungan pemerintah dan DPR untuk dapat melanjutkan distribusi biodiesel ini. Salah satunya berupa DMO minyak sakit, baik untuk volume dan harga. Dari sisi harga, pihaknya menginginkan ada batas atas dan batas bawah untuk harga minyak sawit yang menjadi bahan baku biodiesel. “Batas bawah berupa biaya produksi plus marjin untuk menjaga keberlangsungan bisnis produsen minyak sawit, dan batas atas sesuai harga pasar untuk menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina,” jelas Nicke.

CNBC Indonesia | Rabu, 29 Januari 2020
Pertamina Usul Ada DMO Sawit untuk Pasok B30 Sampai B100

PT Pertamina (Persero) meminta agar pemerintah membuat aturan domestic market obligation (DMO) untuk minyak sawit. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan demi keberlangsungan green diesel pihaknya membutuhkan dukungan dalam bentuk DMO, baik dalam volume maupun harga. Menurut Nicke, kebutuhan minyak sawit untuk B100 seperti halnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tengah mengerjakan proyek 35.000 MW yang membutuhkan banyak pasokan batu bara. Proyek ini mendapat dukungan dalam bentuk DMO batu bara. “Seperti halnya PLN bangun 35.000 MW yang butuh suplai batu bara besar yang volume dan harga ada batas bawah dan batas atas,” ungkapnya di DPR RI Komisi VII, Rabu, (29/01/2020). Lebih lanjut dirinya menerangkan batas bawah yang terdiri dari biaya produksi dan margin akan terus menjaga keberlangsungan produsen crude palm oil (CPO). Lalu batas atas sesuai dengan harga pasar untuk menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina. Pihak pertamina meminta dukungan dari Komisi VII untuk aturan DMO ini. “Suport komisi VII untuk aturan DMO. Kemudian ada juga butuh support pajak karena dari CPO ke Fati Acid Methyl Ester (FAME) kena pajak diproses kena lagi. Kalau nanti B100 nggak akan lagi kena pajak karena semua di kilang. Tapu kalau masih di luar kilang masih kena pajak-pajak jadi butuh suport,” imbuhnya.

Menurut Nicke dengan program B20 dan B30 bisa negara bisa melakukan penghematan impor. Di tahun 2019 berhasil menghemat Rp 43,8 triliun dan di tahun 2020 diproyeksikan Rp 63,4 triliun. Selain itu juga berdampak pada aspek lingkungan, ada perbaikan pengurangan emisi gas rumah kaca 9,91 juta ton di tahun 2019. Program Biodiesel 30% diresmikan Presiden Joko Widodo di SPBU MT Haryono akhir tahun lalu. Meski baru diresmikan, Presiden mau Indonesia buru-buru bersiap ke B40 pada 2021. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, terkait persiapan B40 pihaknya akan segera duduk bersama dengan pihak terkait untuk membicarakan persiapan. Bersama dengan Pertamina, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pertamina Gaikindo, IPB, Perindustrian, dan ESDM akan membahas tekhnisnya. Apa saja yang perlu diperbaiki untuk selanjutnya menerapkan B40. “Misalnya air dan segala macam kan, banyak hal. Setelah itu kita lihat hal lain penyerapanya di mobil. Mobilnya harus disesuaikan juga ya macam-macam bisa berubah tekhnis modifikasi bisa menyiapkan misalnya filter lebih banyak di bengkel baru pelaksanaan sepeti sekarang,” ungkapnya. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM diperlukan setidaknya 9,6 juta kiloliter FAME untuk mendukung B30 pada tahun 2020. Jumlah tersebut didasarkan pada kebutuhan FAME 2019 sebesar 6,6 juta kilo liter.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200129193433-4-133791/pertamina-usul-ada-dmo-sawit-untuk-pasok-b30-sampai-b100

Gatra | Rabu, 29 Januari 2020
DPR RI Beri Catatan Pertamina Soal Sifat Karat Biodiesel B30

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati membahas beberapa poin. Salah satu bahasan yang menjadi perhatian utama dalam rapat ini adalah mengenai kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam implementasi B30 di Indonesia. Sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor 227 Tahun 2019, kebijakan B30 pada sektor transportasi berlaku pada produk solar subsidi yakni Biosolar, serta non subsidi Dexlite sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2020. Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, memberikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas inovasi ini sekaligus memberikan masukannya. “Ada hal yang perlu diperhatikan terkait kandungan fatty acid (asam lemak) dalam B30 yang dapat menyebabkan korosi pada mesin. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan B30 karena dapat mengakibatkan kerusakan mesin mobil,” ucap Roro Esti di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/1). “Sehingga dibutuhkan studi lebih lanjut guna memperbaiki kualitas B30 ini ataupun inovasi biofuels dimasa mendatang oleh Pertamina sehingga dampak-dampak negatif tersebut dapat dihindarkan,” imbuh politisi partai Golkar itu

Roro Esti juga mendorong Pertamina untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kedepannya penggunaan biodiesel B30 hingga B100 dijamin tidak mengakibatkan kerusakan pada mesin kendaraan. Dalam kesempatan ini, ia juga menanyakan bagaimana Pertamina menjamin stabilitas bahan baku pembuatan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang merupakan bahan campuran B30. Legislator dapil Jawa Timur X ini juga menegaskan jangan sampai energi yang diproduksikan sudah “green” tetapi bahan bakunya didapatkan dari ekspansi perkebunan yang mengorbankan hutan alam atau isu lingkungan lainnya. “Karena mimpi besar Indonesia adalah untuk membangun energi yang berkelanjutan,” ungkapnya. Dyah juga menyarankan, dalam perkembangannya ke depan, Pertamina dengan Kementerian ESDM harus memikirkan solusi jitu untuk mengurangi karbon yang menyebabkan efek rumah kaca. Salah satu yang ia sarankan adalah dengan penerapan Carbon Tax. “Diperlukan gebrakan atau solusi baru dari pemerintah. Salah satunya adalah dengan penerapan Carbon Pricing atau Carbon Tax seperti yang telah diterapkan di negara-negara maju. Namun tetap harus ada feasibility study agar mengetahui apakah Carbon Tax ini dapat diterapkan di Indonesia ke depannya,” tandasnya.
https://www.gatra.com/detail/news/467332/ekonomi/dpr-ri-beri-catatan-pertamina-soal-sifat-karat-biodiesel-b30

Bisnis | Rabu, 29 Januari 2020
Soal DMO Sawit, Ini Komentar Pelaku Usaha

Usulan untuk memberlakuan kewajiban memasok minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) ke dalam negeri (Domestik Market Obligation/DMO) menuai berbagai respons dari pelaku usaha sawit dalam negeri. Wacana ini sendiri mengemuka di tengah upaya untuk menjaga pasokan CPO sebagai bahan baku biodiesel dan green diesel. “Jika untuk menjaga volume pasokan, menurut kami tidak ada masalah, sama seperti saat ini. Jika yang akan diupayakan menyangkut harga, tentunya sangat tergantung kepada pemerintah dan usaha hulu sawitnya,” ujar Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan ketika dihubungi Bisnis, Rabu (29/1/2020). Pemberlakuan DMO ini disebut Paulus akan sangat bergantung pada ketentuan yang disiapkan pemerintah dengan menimbang berbagai aspek. Kesediaan pelaku usaha di sisi hulu pun disebutnya memainkan peran atas keberlanjutan usul tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar. Dia mengaku belum mendengar detil kabar tersebut. “Kami belum bisa banyak berkomentar karena belum memperoleh informasi tersebut,” kata Mukti ketika dimintai pendapat. Porsi serapan domestik CPO sendiri terbilang masih terpaut jauh dibandingkan volume ekspor. Menyitir data Gapki, konsumsi domestik CPO selama periode Januari-Oktober 2019 berjumlah 14,64 juta ton dengan ekspor 5,74 juta ton dalam bentuk CPO dan 20,77 juta ton dalam bentuk turunan, total volume ekspor tercatat meningkat sekitar 2 persen dibandingkan Januari-Oktober 2018.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200129/99/1195165/soal-dmo-sawit-ini-komentar-pelaku-usaha

Republika | Rabu, 29 Januari 2020
Pertamina Usulkan DMO Sawit untuk FAME Biodiesel

PT Pertamina (Persero) mengusulkan kepada pemerintah untuk bisa membuat Domestik Market Obligation (DMO) Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan demi keberlangsungan green diesel pihaknya membutuhkan dukungan dalam bentuk DMO, baik dalam volume maupun harga. Menurut Nicke, kebutuhan minyak sawit untuk B100 seperti halnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tengah mengerjakan proyek 35.000 MW yang membutuhkan banyak pasokan batu bara. Proyek ini mendapat dukungan dalam bentuk DMO batu bara. “Seperti halnya PLN bangun 35.000 MW yang butuh suplai batu bara besar yang volume dan harga ada batas bawah dan batas atas,” ujar Nicke di Komisi VII DPR RI, Rabu (29/1). Lebih lanjut dirinya menerangkan batas bawah yang terdiri dari biaya produksi dan margin akan terus menjaga keberlangsungan produsen crude palm oil (CPO). Lalu batas atas sesuai dengan harga pasar untuk menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina. Pihak pertamina meminta dukungan dari Komisi VII untuk aturan DMO ini. “Dukungan Komisi VII DPR untuk aturan DMO. Kemudian ada juga butuh dukungan pajak karena dari CPO ke FAME kena pajak diproses kena lagi. Kalau nanti B100 nggak akan lagi kena pajak karena semua di kilang. Tapi kalau masih di luar kilang masih kena pajak-pajak jadi butuh dukungan,” imbuhnya. Menurut Nicke dengan program B20 dan B30 bisa negara bisa melakukan penghematan dari impor BBM. Pada 2019 berhasil menghemat Rp 43,8 triliun dan pada tahun ini diproyeksikan Rp 63,4 triliun. Selain itu juga berdampak pada aspek lingkungan, ada perbaikan pengurangan emisi gas rumah kaca 9,91 juta ton di tahun 2019.
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/migas/20/01/29/q4v967383-pertamina-usulkan-dmo-sawit-untuk-fame-biodiesel

Sibernas | Rabu, 29 Januari 2020
PLN Ragu Gunakan B100

PT PLN(Persero) meragukan implementasi program mandatori biodiesel100 persen alias B100. Sebab, kajian perusahaan menemukan bahwa penggunaan B100 berpotensi menambah beban emisi dan kerusakan pada mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Hal ini diungkapkan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perusahaan dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat digelar di Gedung DPR/MPR pada Selasa (28/1). Program biodiesel sendiri sengaja diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan impor minyak dan gas guna memperbaiki defisit neraca perdagangan. Selain itu, juga dilaksanakan dalam rangka menyerap produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) dalam negeri. Pada program ini, pemerintah mencampur CPO sebanyak 20 persen ke bahan bakar Solar sehingga menjadi B20. Saat ini, program diteruskan dengan campuran mencapai 30 persen alias B30, lalu diharapkan bisa mencapai B50 dan B100. “Untuk penggunaan CPO 100 persen, kami menemukan bahwa penggunaan tersebut menghasilkan emisi lebih besar 1,5 kali sampai 2 kali (dari penggunaan normal),” ujar Zulkifli. Tak hanya itu, penggunaan CPO sampai 100 persen berpotensi menimbulkan kerak pada mesin PLTD. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak mesin PLTD milik perusahaan setrum negara.

Atas hal ini, bos baru PLN itu menilai perlu kajian lebih lanjut dalam penggunaan B100 ke depan. Kajian juga diperlukan dalam merancang mesin baru pada PLTD agar bisa menggunakan campuran CPO dalam operasional pembangkit kelistrikan. “Sebaiknya penggunaan CPO ini diterapkan pada mesin diesel yang didesain untuk menggunakan bahan bakar nabati,” ungkapnya. Kendati begitu, Zulkifli mencatat penggunaan B20 dan B30 masih baik-baik saja. Oleh karenanya, perusahaan masih percaya diri menggunakan B20 dan B30 dalam beberapa waktu terakhir sesuai amanah kepala negara. “Ada peningkatan penggunaan B20 dan B30 di 2019 sebesar 1,3 kali dibandingkan 2018,” katanya. Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan penggunaan B30 pada tahun ini bisa menghemat devisa sekitar US$5,13 miliar atau setara Rp74,93 triliun. Proyeksi ini terlihat dari realisasi penghematan devisa mencapai US$3,54 miliar atau sekitar Rp51,73 triliun pada pelaksanaan program B20 pada 2019. Sementara data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memperkirakan penggunaan B30 bisa menyerap 9,6 juta kiloliter CPO pada tahun ini. Angka ini meningkat dari penyerapan CPO sebesar 6 juta kiloliter melalui program B20 pada 2019.

Konton | Rabu, 29 Januari 2020
Pertamina proyeksikan hemat Rp 63,4 triliun bila program B30 diterapkan tahun ini

PT Pertamina (Persero) memproyeksikan terjadi penghematan impor minyak sebesar Rp 63,4 triliun lewat implementasi biodiesel 30% (B30) tahun ini. Sepanjang 2019 lalu, penghematan impor minyak akibat implementasi B20 terhitung sebesar Rp 43,8 triliun. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, penurunan volume impor juga turut terjadi pada medio 2018 hingga 2019. “Dari volume turun drastis dari semula (2018) sebesar 15,3 juta barel menjadi l 0,8 juta barel pada 2019. Selain itu, dari semula impor di 2018 senilai US$ 1,4 miliar turun menjadi US$ 54 juta. Ini memberi kontribusi terhadap defisit neraca perdagangan,” jelas Nicke di Jakarta, Rabu (29/1). Tak hanya itu, Nicke memaparkan implementasi biodiesel juga berhasil menurunkan volume impor solar dari tahun 2018 sebesar 15,2 juta barel menjadi 6,28 juta barel pada tahun lalu.Pertamina memproyeksikan, penyerapan FAME pada 2020 akan meningkat menjadi 8,38 juta kiloliter atau naik dari realisasi tahun lalu sebesar 5,51 juta kl. Selain itu, lokasi supply FAME pada 2020 akan tersebar di 28 lokasi. Nicke menambahkan, implementasi B30 diharapkan mampu mendorong serapan tenaga kerja hingga 1,29 juta orang. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 891 ribu orang.
https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-proyeksikan-hemat-rp-634-triliun-bila-program-b30-diterapkan-tahun-ini