+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Berlaku 2020, B30 Bisa Selamatkan Devisa RI Rp 75 T!

CNBC Indonesia | Senin, 9 Desember 2019

Berlaku 2020, B30 Bisa Selamatkan Devisa RI Rp 75 T!

Program B30 yang akan diterapkan tahun 2020 diperkirakan akan penghematan devisa US$ 5,13 miliar atau Rp 74,93 triliun. Tahun 2019 dengan program B20 penghematan devisa sebesar US$ 3,54 miliar atau Rp 51,73 triliun. Pada tahun sebelumnya atau 2018 penghematan devisa dengan B20 mencapai US$ 1,89 miliar atau Rp 26,67 triliun. Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Beberapa negara ekspor utamanya adalah India, China, serta negara-negara Eropa. Menurutnya total nilai ekspor kelapa sawit mencapai US$ 21,4 miliar. Melibatkan tenaga kerja sebanyak 5,5 juta dan 12 orang tenaga kerja tak langsung. “Peningkatan tenaga kerja sektor sawit Indonesia sebesar 10,8% setiap tahunnya yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya, Senin, (9/12/2019). Lebih lanjut dirinya mengatakan Indonesia memacu pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan yang memiliki dampak ganda. Yakni demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim. Demi menjawab tantangan tersebut pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah. Mulai dari memberlakukan moratorium pembukaan hutan primer dan gambut hingga moratorium izin baru kebun sawit dan melakukan evaluasi kebun yang ada.
Terbukti Menekan Emisi
Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna mengatakan hasil road test menggunakan B30 mampu menambah daya mesin dan mengurangi emisi diesel. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM hasil road test B30 daya mesin meningkat 0,84%, konsumsi bahan bakar meningkat 0,87%. Emisi CO menurun 0,1-0,2 gram/km, emisi PM menurun 0,01-0,08 gram/km, emisi THC peningkatan maksimum 0,02 gr/km, emisi Nox peningkatan maksimum 0,3 gr/km, lalu tekanan bahan bakar tekanan delta cenderung meningkat 7.500-15.000 km. “Adapun pergantian filter bahan bakar bagi kendaraan baru perlu diganti pada rentang penggunaan 7.500-15.000 km. Artinya pergantian filter sedikit lebih awal setelah itu normal,” jelas Direktur Bioenergi Kementerian ESDM. Kementerian ESDM bersama produsen mobil diesel telah melakukan road test sepanjang 50.000 km di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah memakai B30 sejak Mei 2019 hingga November 2019. Kendaraan diesel yang dipakai berbobot di atas 3,5 ton dan di bawah 3,5 ton. Meski B30 baru berlaku pada 1 Januari 2020, namunn uji coba implementasinya telah diberlakukan sejak 25 November 2019. Berdasarkan Kepmen 227 K/10/MEM/2019 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel 30% (B30) ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode 2019. Kebutuhan FAMEnya sebesar 209.238. Ini merupakan jumlah dari implementasi B20 dan pelaksanaan uji coba implementasi B30. “Penyaluran BBM B20 selama ini tidak ada masalah kalaupun ada hanya kecil,” imbuhnya. Selain melaksanakan Uji Jalan B30 pada kendaraan otomotif, Direktorat Jenderal EBTKE bersama stakeholder terkait mulai melaksanakan uji pemanfaatan B30 pada Alat Mesin Pertanian (Alsintan), alat berat sektor pertambangan, Kereta Api, dan Angkutan Laut, yang dilaksanakan oleh PPPTMGB Lemigas dengan pendanaan riset oleh BPDPKS. Adapun uji jalan pada kendaraan otomotif telah selesai dilaksanakan dan saat ini dalam tahap finalisasi laporan akhirnya. Secara umum hasilnya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bahan bakar B30 dengan bahan bakar B20. Uji coba pemanfaatannya B30 untuk kereta api mulai dilakukan pada (19/11/2019) lalu. Di mana uji ini dilakukan pada genset kereta api selama 1000 jam. Uji B30 pada kereta api ini melibatkan beberapa stakeholder antaralain Ditjen Migas, Ditjen Sarana Perkeretaapian Kemenhub, PPPTMGB Lemigas, PPPTKEBTKE, BPDPKS, PT. KAI (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Patra Niaga, Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), PT Volvo, dan PT Inka.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191209192944-4-121652/berlaku-2020-b30-bisa-selamatkan-devisa-ri-rp-75-t

Detik | Senin, 9 Desember 2019
Sudah Diuji Coba, B30 Siap Diterapkan Januari 2020
Rangkaian uji coba bahan bakar jenis biodiesel 30% (B30) telah selesai dilakukan. Jika tidak ada halangan, penggunaan B30 diluncurkan 1 Januari 2020. Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). “Nanti awal Januari tahun depan sudah bisa kita luncurkan,” kata Musdhalifah. Di tempat yang sama, Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna mengatakan, rangkaian uji coba B30 telah dimulai sejak 25 November 2019. Menurutnya, uji coba berjalan dengan baik. “Dari sisi performa kendaraan, monitoring, dan evaluasi yang dikerjakan oleh tim teknis berjalan dengan baik,” ucapnya. Selama pelaksanaan program B30, diperlukan setidaknya 9,6 juta kiloliter Fatty Acid Methyl Ester (FAME) di 2020. Jumlah tersebut naik pesat dibanding kebutuhan FAME tahun 2019 sebesar 6,6 juta KL. “Setidaknya 9,6 juta kiloliter FAME untuk mendukung B30 tahun 2020,” pungkasnya.
https://finance.detik.com/energi/d-4815793/sudah-diuji-coba-b30-siap-diterapkan-januari-2020

Suara.com | Senin, 9 Desember 2019
B30 Berlaku 2020, Pemerintah Dorong Penggunaan B100
Pemerintah terus berupaya mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, yakni melalui green fuel (B100) yang merupakan campuran solar dengan produk turunan minyak kelapa sawit (CPO). Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna mengatakan penggunaan green fuel pada kendaraan akan dilakukan, seiring dengan mandatori B30 yang akan efektif dijalankan mulai 2020. “Program ke depan selain jenis selain jenis minyak nabati B30 atau fatty acid methyl ester (FAME), pemerintah juga mendorong green fuel atau B100. Sifatnya hampir sama dengan minyak diesel berbasis fosil,” kata Feby pada diskusi Forum Merdeka Barat di Jakarta, Senin (9/12/2019). Green fuel merupakan campuran solar dengan Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) yang juga produk turunan dari CPO. Andriah menjelaskan kendala penggunaan green fuel saat ini adalah harga yang masih cukup tinggi karena bahan bakar ini melalui proses kimia yang cukup panjang. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memberikan insentif pada produsen biofuel agar harga green diesel atau green fuel lebih ekonomis. Menurut Andriah, green fuel menjadi solusi akibat hambatan tarif dan diskriminasi minyak nabati dari Uni Eropa maupun sejumlah negara lainnya. Oleh karena itu, Kementerian ESDM mendorong green fuel sebagai bahan bakar kendaraan serta pembangkit listrik di dalam negeri. Ada pun pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan ini telah tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (RAN-KSB). Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 22 November 2019 dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun; penyelesaian status dan legalisasi lahan; pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan; serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan
https://www.suara.com/otomotif/2019/12/09/220043/b30-berlaku-2020-pemerintah-dorong-penggunaan-b100

Kontan | Senin, 9 Desember 2019
Program B20 hemat devisa, pemerintah optimis dengan implementasi B30
Sejumlah kementerian optimis dengan rencana implementasi B30 seiring hasil yang diperoleh melalui B20. Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud bilang B20 mampu menggantikan impor solar sebesar 3,5 juta kilo liter. “Impor solar yang dihemat setara US$ 3,5 miliar atau sebesar Rp 51,57 triliun,” terang Musdhalifah dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertema “Diskriminasi Kelapa Sawit, B30 Siap Meluncur”, Senin (9/12). Musdhalifah menambahkan, Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi 45 juta ton pada tahun 2019. Negara tujuan ekspor utamanya adalah India, China dan negara-negara Eropa. Sementara itu, untuk biodisel 3,5 juta kilo liter menyasar dalam negeri. Lebih jauh Musdhalifah bilang total nilai ekspor kelapa sawit mencapai US$ 21,4 miliar dan angka ini disebut melebihi nilai ekspor migas. Selain itu, penerapan B20 dinilai turut berdampak pada serapan tenaga kerja. Ia menyampaikan, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung berjumlah 5,5 juta orang dan 12 juta orang tenaga kerja tak langsung. “Peningkatan tenaga kerja sektor sawit Indonesia sebesar 10,8% setiap tahunnya yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Musdhalifah. Ia melanjutkan, Indonesia terus memacu pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan yang memiliki dampak ganda yakni demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim. Menurutnya, untuk menjawab tantangan tentang pengelolaan sawit berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah nyata. Mulai dari memberlakukan moratorium pembukaan hutan primer dan gambut hingga moratorium izin baru kebun sawit dan melakukan evaluasi kebun yang ada. Terbaru, Presiden Joko Widodo baru saja meneken Instruksi Presiden No 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). “Pengelolaan sawit berkelanjutan sangat penting pada setiap kebijakan pemerintah Indonesia,” katanya. Sementara itu, Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna bilang implementasi B20 berjalan dengan baik. “Penyaluran titik serah berlangsung dengan baik dan minim komplain,” ujar Feby dalam kesempatan yang sama. Feby menambahkan, berkaca dari implementasi B20 dan rangkaian road test yang dilakukan untuk B30 pihaknya optimis semuanya dapat berjalan dengan baik.
https://industri.kontan.co.id/news/program-b20-hemat-devisa-pemerintah-optimis-dengan-implementasi-b30

Bisnis | Senin, 9 Desember 2019
Uji Coba Distribusi B30 dengan Kapal Ditargetkan Rampung Akhir Tahun
Uji distribusi biodiesel 30% (B30) dengan menggunakan kapal ditargetkan bisa rampung pada akhir tahun ini. Adapun Kementerian ESDM mulai melakukan uji distribusi B30 pada 25 November 2019 dengan menggunakan tiga moda transportasi, yakni pipa, truk, dan kapal. Uji distribusi dengan alokasi serapan kebutuhan unsur nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) sebanyak 72.000 kiloliter (KL) ditujukan untuk mengetahui dampak distribusi terhadap kandungan biodiesel. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan uji distribusi dengan pipa dan truk telah berhasil dilakukan. Sementara itu, uji distribusi dengan kapal masih perlu waktu karena pengiriman yang lebih lama dibandingkan dengan dua moda distribusi lainnya. Uji coba penyaluran B30 dibagi menjadi delapan titik, yakni Rewulu yang didistribusikan menggunakan truk, Medan dengan pipa, Balikpapan menggunakan truk, Plumpang dengan kapal, Kasim dengan kapal, Plaju dengan kapal, Panjang dengan kapal, dan Boyolali dengan truk. Nantinya, dengan tiga metode distribusi tersebut akan diteliti mengenai adanya peningkatan kandungan air. Pasalnya, apabila kandungan air semakin meningkat, maka akan menurunkan kualitas biodiesel. Selama ini, distribusi biodiesel yang menggunakan kapal diketahui menghasilkan kadar air yang terlalu tinggi. Adapun pelaksanaan uji distribusi dengan menggunakan pipa dan truk sudah cukup lancar dan tidak mengalami kendala. Saat ini, distribusi biodiesel dengan kapal sudah berhasil dilakukan Plumpang. Namun, masih perlu menunggu hasil distribusi dengan titik serah lainnya untuk meneliti hasilnya. “Kapal baru kirim, mudah-mudahan nanti setelah 2 minggu ke depan baru dapat hasilnya, sekitar akhir Desember,” katanya, Senin (9/12/2019). Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan pemanfaatan kelapa sawit sangat signifikan untuk kebutuhan dalam negeri lewat biodiesel maupun kebutuhan pangan lainnya. Dalam setahun, Indonesia memproduksi sekitar 45 juta ton minyak sawit dengan ekspor terbesar menuju India, Eropa, China, dan negara lainnya.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191209/44/1179414/uji-coba-distribusi-b30-dengan-kapal-ditargetkan-rampung-akhir-tahun

Bisnis | Senin, 9 Desember 2019
Bereskan Defisit Transaksi Berjalan, B20 dan B30 Jadi Solusi
Bank Indonesia menilai, untuk membereskan masalah defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada 2023, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mempercepat hilirisasi B20 dan B30 untuk menekan impor minyak. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Endy Dwi Tjahjono menyatakan bahwa cita-cita mengecilkan CAD bisa dilakukan dengan menjalankan B20 dan B30. Dia menilai, langkah B20 sudah terbukti menekan impor minyak dan memperkuat neraca perdagangan tahun ini. Dia menyatakan, dampak lanjut dari penerapan B20 dan B30, serta hilirisasi komoditas ekspor adalah menggeliatnya kegiatan produksi dalam negeri. Salah satunya adalah mendorong produksi baterai untuk mobil listrik. “Kita ada nikel besar, besi juga banyak, nanti bisa diolah jadi baterai mobil listrik. Kalau ini berhasil, Indonesia bisa jadi pusat produksi batu baterai mobil listrik,” ujar Endy di Ayana Hotel, Senin (9/12/2019). Dia menambahkan dengan kehadiran produk baterai listrik akan sangat memungkinkan Indonesia juga menjadi pusat pengembangan mobil listrik. Sehingga, produk otomotif Indonesia, khususnya mobil listrik bisa bersaing dengan produk dari negara-negara lain di pasar global. “Mudah-mudahan ke depan, kalau bisa jadi pusat produksi mobil listrik, karena baterai dibuat disini. Barangkali itu agenda ke depan untuk defisit transaksi berjalan,” terangnya. Sementara itu Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto menyatakan, selain mempercepat proses B30 di Indonesia, langkah lain yang perlu dilakukan untuk menambal pelebaran CAD adalah mendorong sektor pariwisata. Dia menyebut, sektor ini sudah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, terlihat dari upaya pemerintah menciptakan 10 Destinasi Wisata Bali Baru. “Langkah ini akan mendatangkan devisa, dan cadangam devisa bertambah, semua orang bisa bahagia kondisi Indonesia jadi lebih kuat,” terangnya. Dia menambahkan, seperti ujaran dari Bank Dunia, agar semua negara dengan potensi alam dan sumber daya alam yang baik harus mengelola semua potensi itu dengan baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Hal ini mengingat pertumbuhan pariwisata di suatu daerah akan secara paralel menumbuhkan sektor lain, misalnya industri usaha mikro kecil menengah. Sehingga, upaya menurunkan CAD menjadi lebih konkret. Dia berpesan, yang paling utama dalam pengembangan pariwisata dan sektor lain dalam rangka menambal CAD adalah dengan mengoptimalisasi sumber daya manusia (SDM) lokal. “Jadi kita tak perlu bayar pakai dolar, tapi rupiah. Sehingga CAD akan berkurang, dan hal ini akan mempercantik Indonesia agar diminat investor maupun foreign direct investment,” paparnya.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191209/44/1179588/bereskan-defisit-transaksi-berjalan-b20-dan-b30-jadi-solusi

Tempo | Senin, 9 Desember 2019
Temani Ahok Temui Jokowi, Dirut Pertamina Lapor Penerapan B30
Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati bersama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait kesiapan implementasi B30 (solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 30 persen). “Tadi kami sampaikan ke Pak Presiden kesiapan untuk penerapan B30, jadi kami akan jalankan,” kata Nicke di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. Nicke mengatakan bahwa Pertamina sudah siap menerapkan B30 di Terminal BBM (TBBM) dan semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selain penerapan B30, Nicke juga melaporkan perkembangan kilang dan petrokimia, khususnya pabrik-pabriknya di beberapa lokasi. Ia juga melapor kepada Jokowi mengenai digitalisasi SPBU untuk memonitor penyaluran BBM subsidi. Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa penggunaan B30 bisa mengurangi impor minyak. Dalam beberapa kesempatan, ia selalu mengatakan jika impor minyak dan gas menjadi penyumbang terbesar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Pada rapat terbatas di Kantor Presiden, pada Agustus lalu, Jokowi menargetkan jika awal 2020 Indonesia sudah bisa menggunakan B30. Ia juga mengungkapkan agar produksi minyak sawit bisa dikonsumsi di dalam negeri. Sehingga, Indonesia tidak perlu memusingkan pertentangan akibat diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berujar program B30 bisa menghemat devisa hingga US$ 8 miliar atau sekitar Rp 112 triliun, dengan asumsi nilai tukar Rp 14 ribu per dolar Amerika Serikat.
https://bisnis.tempo.co/read/1281875/temani-ahok-temui-jokowi-dirut-pertamina-lapor-penerapan-b30/full&view=ok

Tribun Sumsel | Senin, 9 Desember 2019
Bulan Ini Pertamina Telah Salurkan Biosolar B30 di Sumsel dan Lampung
Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel telah mulai mengimplementasikan penyaluran Biosolar B30 melalui beberapa Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung. Biosolar B30 mengandung minyak nabati dari kelapa sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebanyak 30 persen. Penyaluran sudah dilakukan sejak awal Desember tadi di empat TBBM di wilayah Sumbagsel. Penyaluran Biosolar B30 Integrated Terminal Kertapati Palembang, TBBM Lahat, TBBM Lubuk Linggau, TBBM Baturaja, dan Integrated Terminal Panjang Lampung. “Seluruh TBBM di wilayah Sumsel sudah mulai melakukan penyaluran sejak 3 Desember lalu, untuk Integrated Terminal Panjang Lampung baru mulai kita salurkan tanggal 6 Desember ini,” kata Region Manager Communication & CSR Sumbagsel, Rifky Rakhman Yusuf, Senin (9/12/2019). Menurut Rifky, pengimplementasian penyaluran B30 sejak Desember ini dilakukan untuk memastikan mekanisme penyaluran mulai dari penerimaan bahan baku, proses blending, dan distribusi ke SPBU sudah bisa berjalan dengan baik di Bulan Januari nanti. Dalam waktu dekat, harapannya seluruh TBBM di wilayah Sumbagsel akan mulai melakukan penyaluran perdana B30 sehingga tahun depan proses distribusinya sudah matang. “Saat ini, baru SPBU di Provinsi Sumsel dan Lampung yang sudah menerima penyaluran Biosolar B30.” “Tugas kami selanjutnya adalah memastikan penyaluran Biosolar B30 di Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung dan dalam implementasinya Pertamina terus intens melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat,” jelas Rifky. Bagi Pertamina proses produksi Biosolar B30 akan lebih efisien dalam hal penggunaan bahan baku minyak mentah. Tanpa mengurangi efek untuk performa kendaraan, masyarakat juga akan berkontribusi terhadap keasrian lingkungan karena emisi gas buang Biosolar B30 memiliki tingkat pencemaran yang lebih rendah. “Harapannya, Biosolar B30 ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para konsumen setia produk-produk Pertamina,” ujar Rifky.
https://sumsel.tribunnews.com/2019/12/09/bulan-ini-pertamina-telah-salurkan-biosolar-b30-di-sumsel-dan-lampung

IDN Times | Senin, 9 Desember 2019
Pemerintah Segera Luncurkan BBM Kelapa Sawit, LSM: Tak Tepat!
Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Biofuel 30 (B30) pada awal tahun depan. Namun, rencana ini dinilai aktivis lingkungan tidak mempertimbangkan secara matang dampak buruk dari B30. Diketahui, biofuel sama seperti biodiesel, yakni, BBM diesel yang sebagian atau seluruh komposisinya berasal dari bahan organik. Sementara B30 adalah BBM diesel dengan komposisi 70 persen solar dan 30 persen minyak sawit. Humas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Padi Indonesia, Ismail mengatakan, sebelumnya pemerintah telah merilis B20. Namun pemerintah akan mengganti B20 menjadi B30 pada Januari 2020. “Beberapa LSM, seperti Padi, Walhi, Greenpeace, menilai rencana ini terlalu tergesa-gesa. Karena di sisi lain kebijakan hijau pemerintah, dalam hal ini penerapan No Deforestation, No Peat Development and No Exploitation (NDPE), belum sepenuhnya dilakukan, bahkan terkesan mengabaikan,” katanya ditemui di kantornya, Balikpapan Kota, Senin (9/12).
Karhutla diperkirakan akan semakin luas
Ismail menerangkan, belum tepat menggunakan kelapa sawit sebagai BBM untuk saat ini lantaran masih terjadi beberapa konflik soal kelapa sawit di Indonesia, seperti kebakaran hutan. Masih banyak perusahaan yang membuka lahan perkebunan sawit dengan cara membakar. Berdasarkan data yang dihimpun Padi Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari hingga September 2019, seluas 857.756 hektare, dengan luasan lahan mineral 630.451 hektare dan gambut 227.304 hektare. Rata-rata, karhutla ini terjadi Kalimantan dan Sumatra. Rincinya lagi, di Kalimantan Tengah ada 134.227 hektare luas karhutla, Kalimantan Barat seluas 127.462 hektare, Kalimantan Selatan 113.454 hektare, Riau 75.871 hektare, Sumatera Selatan 52.716 hektare dan Jambi 39.638 hektare. “Dan ini merupakan kasus kebakaran terbesar selama tiga tahun terakhir,” papar pria berkacamata itu. Dengan begitu, jika B30 benar-benar dipasarkan, maka dikhawatirkan akan terjadi pembakaran lahan mineral dan gambut lebih luas lagi. Ribuan masyarakat pun akan terpaksa menghirup udara beracun akibat pembakaran lahan. “BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyebutkan masyarakat yang terserang ISPA sejak Februari sampai dengan September 2019 ada 919.516 jiwa,” jelas Ismail.
Petani dan buruh kelapa sawit berpenghasilan dibawah Rp1 juta
Selain pembakaran hutan, harga Tandan Buah Sawit (TBS) juga menjadi persoalan berikutnya. Pasalnya, saat ini TBS dijual dengan harga yang sangat murah. Ismail menyebutkan, harga TBS di Indonesia berebeda di setiap daerah. Paling murah TBS dijual Rp900 dan paling mahalnya Rp1300 per TBS. “Dan itu harganya berubah-ubah terus, hari ini naik, mungkin minggu depan sudah turun lagi,” sebutnya. Selain harga TBS, penghasilan yang diterima para petani dan buruh kelapa sawit juga masih jauh dari kata layak. Tak sedikit para petani kelapa sawit berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulannya. Hal ini membuat para pelaku lapangan kelapa sawit sulit bisa hidup sejahtera. “Dalam per bulan tenaga harian lepas tersebut bisa mendapatkan upah yang sangat jauh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah,” bebernya.
Pemerintah mesti menyelesaikan permasalahan terkait sawit sebelum menggunakan B30
Oleh karena itulah, beberapa LSM menilai, belum tepat jika harus menggunakan B30 saat ini. Jika konflik-konflik yang terjadi pada perkebunan sawit tadi bisa diselesaikan, barulah B30 pantas dipasarkan secara massal di Indonesia. Pemerintah, kata Ismail, harus membuat kebijakan berkelanjutan dengan tidak lagi membuka hutan, tidak berkebun di lahan dan hutan gambut serta tidak melakukan eksploitasi terhadap manusia. Kemudian, Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara yang membeli bahan baku minyak nabati untuk pemenuhan 30 persen biofuel, harus menerapkan kebijakan NDPE. “Dan juga harus ditaati oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit agar kesejahteraan yang menjadi dasar sebuah investasi benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/surya-aditya/pemerintah-segera-luncurkan-bbm-kelapa-sawit-lsm-tak-tepat/full

Merdeka | Senin, 9 Desember 2019
Malaysia dan Thailand Tiru RI Terapkan B20
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menyebutkan, beberapa negara meniru langkah Indonesia mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan menerapkan campuran minyak sawit 20 persen dengan solar (B20). Negara tersebut adalah Malaysia dan Thailand. “Ada beberapa negara produsen sawit yang mulai mencontoh apa yang bisa dilakukan Indonesia,” kata Musdhalifah, dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) di Kantor Kementerian Informasi dan Komunikasi, Jakarta, Senin (9/12). Menurutnya, program mandatori biodiesel yang diterapkan Indonesia memberikan pengaruh ke dunia. Saat ini pun Indonesia sedang mempersiapkan untuk meningkatkan campuran biodiesel dengan solar menjadi 30 persen. “Sebenarnya kita sudah generate pemanfaatan biodiesel di seluruh dunia dan beberapa negara meminta advice,” tuturnya. Dia mengungkapkan, keberhasilan program mandatori biodiesel yang diterapkan secara bertahap merupakan hasil kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami masalah. “Jadi kita berkolaborasi seperti itu secara terbukti sampai sekarang tidak banyak permasalahan berarti,” tandasnya.
Pengaruh B20 ke Neraca Perdagangan
Bank Indonesia merilis defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III-2019, sebesar USD 7,7 miliar atau sekitar 2,7 persen dari PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai USD 8,2 miliar atau sekitar 2,9 persen dari PDB. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, defisit neraca transaksi berjalan membaik dipengaruhi oleh penggunaan Biodiesel 20 persen (B20) yang digalakkan sejak tahun lalu. “Ya ini kan ada perbaikan dari hasil unemployment rate naik. Sehingga dengan demikian ekonomi kita bergerak jadi lapangan pekerjaan terserap kemudian neraca perdagangan kan ada perbaikan dari non migasnya naik, migas turun sedikit. Ini mencerminkan program B20 berjalan,” ujar Airlangga di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/11). Airlangga mengatakan, ke depan pemerintah masih akan terus mengoptimalkan penggunaan B20 untuk berbagai sektor. Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan peran kelapa sawit atau biodiesel dalam bahan bakar hingga 100 persen. “Oleh karena itu, ke depan salah satu prioritas rapat kemarin kita akan merapikan untuk B30. dan kita sedang buat roadmap B30, B40, B70 sampai B100. Sehingga ini salah satu langkah quick win untuk neraca perdagangan,” jelasnya.
https://m.merdeka.com/uang/malaysia-dan-thailand-tiru-ri-terapkan-b20.html

Kontan | Senin, 9 Desember 2019
Duh, Eropa kenakan pajak impor atas biodiesel Indonesia hingga 18%
Uni Eropa, Senin (9/12), memastikan pengenaan tarif impor atas produk biodiesel dari Indonesia, untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai subsidi tidak adil Ini merupakan pukulan terbaru bagi produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia, setelah Uni Eropa memutuskan, minyak nabati itu dihapus dari daftar bahan bakar terbarukan. Uni Eropa menerapkan tarif impor sebesar 8% hingga 18% atas produk biodiesel Indonesia. Angka ini sama dengan tarif sementara yang mereka usulkan pada Agustus lalu. Komisi Eropa memperkirakan, pasar biodiesel Uni Eropa mencapai 9 miliar euro atau sekitar US$ 10 miliar per tahun, dengan impor dari Indonesia sebesar 400 juta euro. Menurut Komisi Eropa yang membidangi perdagangan, produsen biodiesel Indonesia menjual dengan harga rendah yang tidak adil untuk pasar dalam negeri mereka. Penyelidikan Komisi Eropa menemukan, produsen biodiesel Indonesia mendapat manfaat dari subsidi, pajak, dan akses ke bahan baku di bawah harga pasar. “Ini membuat produsen Uni Eropa mengalami kerugian,” kata Komisi Eropa seperti dikutip Reuters. Uni Eropa dan China adalah pasar terbesar Indonesia untuk ekspor biodiesel. Dan, Pemerintah Indonesia telah mengancam untuk mengenakan tarif atas impor produk susu Uni Eropa sebagai aksi balas. Uni Eropa mengatakan pada Maret lalu, perkebunan kelapa sawit Indonesia berkontribusi terhadap deforestasi. Dan, CPO seharusnya tidak lagi digunakan sebagai bahan bakar terbarukan.
https://nasional.kontan.co.id/news/duh-eropa-kenakan-pajak-impor-atas-biodiesel-indonesia-hingga-18?page=all

Nusantaratv.com | Senin, 9 Desember 2019
Update HIP Biodiesel dan Bioetanol Desember 2019
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan Desember 2019. Harga biodiesel ditetapkan sebesar Rp 7.914/liter dan bioetanol sebesar Rp 10.348/liter. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi membandingkan HIP biodiesel di bulan November 2019, naik Rp 757/liter dari sebelumnya Rp 7.157/liter. Sedangkan harga bioetanol mengalami penurunan sebesar Rp 51/liter dari harga sebelumnya Rp 10.297/liter. “Ketetapan sudah mulai berlaku sejak 1 Desember 2019 sesuai yang tertera pada Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 3375/12/DJE/2019,” ujar Agung di Jakarta, Senin (9/12/2019). Agung menambahkan, harga BBN tersebut juga dipergunakan dalam pelaksanaan mandatori B20 dan berlaku untuk seluruh biodiesel yang digunakan dalam pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. Kenaikan harga untuk biodiesel dilatarbelakangi oleh naiknya harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Oktober hingga 14 November 2019 yaitu Rp 7.690/kg dari harga sebelumnya Rp 6.813/kg. Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, insentif sawit atau dana pembiayaan biodiesel digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak Solar dengan HIP biodiesel, sehingga harga biosolar (tertentu) di pasaran tetap Rp 5.150 per liter. Insentif baru akan diberikan kepada produsen biodiesel jika HIP biodiesel lebih tinggi dibandingkan HIP minyak solar. Besaran harga HIP BBN untuk jenis Biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 dolar AS/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 148 K/12/DJE/2019. Sedangkan untuk jenis Bioetanol terjadi kenaikan harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + 0,25 dolar AS/Liter sehingga didapatkan Rp 10.348/liter untuk HIP BBN bulan Desember 2019. Untuk periode ini, rata-rata tetes tebu KPB senilai Rp 1.656/kg.
https://www.nusantaratv.com/energi/update-hip-biodiesel-dan-bioetanol-desember-2019

Bisnis Indonesia | Senin, 9 Desember 2019
Program Biodiesel 20% (B20) Dinilai Telah Berjalan Lancar
Program biodiesel 20% (B20) yang berjalan sejak 1 September 2018 tidak menemui kendala berarti dan telah disalurkan di hampir semua titik. Direktur Bioenergi Kementerian Esdm Andriah Feby Misna mengatakan memang ada beberapa keluhan terkait biodiesel. Namun, skalanya relatif kecil karena pemerintah telah melakukan sosialisasi. Pemerintah juga telah menyiapkan buku pedoman handling hingga tata cara penyimpanan biodiesel. Sebagai persiapan penerapan B30 mulai 2020, pemerintah bahkan telah melakukan meningkatkan spesifikasi biodiesel. Standar kebutuhan unsur nabati untuk B30 ditingkatkan dengan memperketat sejumlah parameter seperti kandungan air maupun angka keasaman. Selain spesifikasi, uji jalan juga sudah selesai dilakukan di kendaraan dengan berat di bawah maupun di atas 3,5 ton. Hasil uji jalan menunjukkan B30 tidak berdampak negatif terhadap kinerja mesin dan masih di bawah ambang batas emisi. Misalnya, untuk kendaraan dengan bobot di bawah 3,5 ton, daya mesin meningkat 0,84%, konsumsi bahan bakar meningkat 0,87%, emisi CO menurun 0,1-0,2 gram per kilometer, dan filter bahan bakar cenderung meningkat pada 7.500-15.000 kilometer kemudian normal setelah pergantian filter. “Intinya semua ini masih di dalam ambang batas,” katanya. Adapun Indonesia dinilai telah menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia dalam memanfaatkan biodiesel sebagai bahan bakar berbasis energi baru terbarukan (EBT). Contohnya, Malaysia, berencana mulai mengembangkan B20. Saat ini, Malaysia baru menerapkan B10. Tak ingin ketinggalan, Thailand juga akan mulai mengembangkan B20.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191209/44/1179368/program-biodiesel-20-b20-dinilai-telah-berjalan-lancar

CNBC Indonesia | Senin, 9 Desember 2019
Contek RI: Malaysia, Thailand, Kolombia Pakai Biodiesel!
Program B30 bakal berlaku sebentar lagi tepatnya pada 1 Januari 2020, setelah sebelumnya menerapkan program B20. Program pencampuran minyak sawit degan solar ini ternyata bakal dicontoh negara lain. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud. Melihat Indonesia yang sukses menerapkan B20 beberapa negara lain akan mengikuti jejak Indonesia menerapkan program biodiesel. Menurutnya Malaysia akan menerapkan implementasi B20 pada bulan Januari, Thailand akan implementasi B10, dan Colombia juga akan implementasi B5. Melihat kondisi ini, imbuhnya, artinya banyak negara yang akan mencontoh program biodiesel Indonesia. “Jadi sebenarnya kita sudah generate pemanfaatan biodiesel di seluruh dunia. Ada beberapa negara produsen sawit yang mulai mencontoh apa yang bisa dilakukan Indonesia dan beberapa negara meminta advice,” ungkapnya dalam Forum Medan Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (9/12/2019). Biodiesel atau bahan bakar nabati (BBN) untuk mesin atau motor diesel berupa ester metil asam lemak (minyak nabati atau fatty acid methyl ester/FAME) diyakini pemerintah Indonesia, sebagai salah satu andalan keluar dari jebakan defisit neraca transaksi berjalan. Setidaknya, semangat itulah yang mengemuka dalam lnstruksi Presiden (lnpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (RAN-KSB). lnpres yang ditandatangani Presiden loko Widodo (Jokowi), 22 November 2019, ini dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191209190820-4-121649/contek-ri-malaysia-thailand-kolombia-pakai-biodiesel

Republika | Senin, 9 Desember 2019
Harga Bahan Bakar Nabati Ditetapkan Rp 7.914 per Liter
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan Desember 2019. Harga biodiesel ditetapkan sebesar Rp 7.914 per liter dan bioetanol sebesar Rp 10.348 per liter. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi membandingkan HIP biodiesel di bulan November 2019, naik Rp 757 per liter dari sebelumnya Rp 7.157 per liter. Sedangkan harga bioetanol mengalami penurunan sebesar Rp 51 per liter dari harga sebelumnya Rp 10.297 per liter. “Ketetapan sudah mulai berlaku sejak 1 Desember 2019 sesuai yang tertera pada Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 3375/12/DJE/2019,” ujar Agung di Jakarta, Senin (9/12). Agung menambahkan, harga BBN tersebut juga dipergunakan dalam pelaksanaan mandatori B20 (campuran 20 persen biodiesel dalam minyak solar). Harga ini berlaku untuk seluruh biodiesel yang digunakan dalam pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. Kenaikan harga untuk biodiesel dilatarbelakangi oleh naiknya harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Oktober hingga 14 November 2019 yaitu Rp 7.690 per kg dari harga sebelumnya Rp 6.813 per kg. Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, insentif sawit atau dana pembiayaan biodiesel digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak Solar dengan HIP biodiesel, sehingga harga biosolar (tertentu) di pasaran tetap Rp 5.150 per liter. Insentif baru akan diberikan kepada produsen biodiesel jika HIP biodiesel lebih tinggi dibandingkan HIP minyak solar. Sedangkan untuk jenis Bioetanol terjadi kenaikan harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu Rp 10.348 per liter untuk HIP BBN bulan Desember 2019. Untuk periode ini, rata-rata tetes tebu KPB senilai Rp 1.656 per kg.
https://republika.co.id/berita/q28x75370/harga-bahan-bakar-nabati-ditetapkan-rp-7914-per-liter

The Jakarta Post | Selasa, 10 Desember 2019
EU fuels RI trade tensions with 5-year biodiesel tariffs
The European Union imposed five-year tariffs on biodiesel from Indonesia to counter alleged subsidies to producers in the country, a move that could prompt the Indonesian government to retaliate. The EU duties on Indonesian exporters of this type of biofuel, which is made from vegetable oils and animal fats for use in diesel engines, range from 8 to 18 percent, the European Commission, the bloc\’s executive arm, said on Monday. The levies mark the definitive outcome of an EU probe into claims by the European biodiesel industry that the Indonesian government gives trade-distorting aid to the likes of PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia and PT Musim Mas. Subsidized exports of Indonesian biodiesel to the EU are causing “a threat of material injury to the union industry”, the Brussels-based commission said in the bloc\’s Official Journal. The definitive anti-subsidy duties will take effect on Tuesday and follow provisional levies introduced in August at the same levels. The five-year import taxes are the latest twist in a long-running EU trade dispute with Indonesia over biodiesel and mirror a fight the bloc has had with Argentina. The duties restore a degree of protection that European biodiesel producers such as Verbio Vereinigte BioEnergie AG lost in 2018 when the EU scrapped tariffs aimed at countering alleged below-cost – or “dumped” – sales in the bloc by Indonesian exporters. That move followed successful Indonesian challenges against the anti-dumping duties, which had been introduced in 2013, at the World Trade Organization and in the EU courts. The EU opened the subsidy inquiry in December 2018 and the Indonesian trade minister said in August this year that, should the bloc decide to apply new biodiesel levies of 8 percent to 18 percent, Indonesia would raise its tariffs on European dairy goods to the same levels (from to 10 percent). The EU duty rates vary depending on the Indonesian producer. The levels are 8 percent for Ciliandra Perkasa, 15.7 percent for the Wilmar Group, 16.3 percent for the Musim Mas Group and 18 percent for the Permata Group and all other Indonesian biodiesel exporters. Indonesian exporters\’ combined share of the EU biodiesel market rose to 3.3 percent – or 516,088 metric tons – in the 12 months through September 2018 from 0.2 percent in 2017 and 0.3 percent in 2016, according to the commission. Renewable-energy trade tensions between Europe and Indonesia have also grown as a result of a separate EU decision this year restricting the types of bio-fuels from Palm Oil that may be counted toward the bloc\’s renewable-energy goals. In Indonesia, Palm Oil is the main raw material for making biodiesel. Both sides are fighting over steel as well. The EU has complained to the WTO about Indonesian export curbs bn raw materials including nickel that are used to make stainless steel and is threatening to hit flat-rolled stainless steel from Indonesia with duties to counter alleged subsidies and below-cost sales. In 2018, the EU was Indonesia\’s second largest Palm Oil export destinations behind India, importing 4.78 million tons of the commodity, according to Indonesian Palm Oil Producers Association (Gapki) data. The Jakarta Post reported. In 2017, the government and Indonesian companies won antidumping disputes against the EU at the WTO and the European Court of Justice, respectively. The rulings forced the EU to lift its antidumping duties that had dragged down Indonesia\’s biofuel exports to the region since 2013. Following the revocation, the value of Indonesia\’s Palm Oil exports jumped 356 percent to US$532.2 million in 2018 from only $116.74 million the year before.