+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Berlaku Besok, Persiapan B20 Belum Final

Harian Kontan | Jum’at, 31 Agustus 2018

Berlaku Besok, Persiapan B20 Belum Final

JAKARTA. Mandatori pencampuran Biodiesel dengan solar 20% (B20) resmi berlaku besok, 1 September 2018. Para pemilik kendaraan harus bersiap dengan kewajiban ini Namun, hingga Kamis kemarin, belum semua perusahaan pemasok dan penyalur balian bakar minyak nabati jenis Biodiesel meneken kontrak dengan pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Ap-robi) Master Parulian Tumanggor mengatakan, Aprobi terus mendorong semua perusahaan yang terlibat dalam program ini segera meneken kontrak. “Bila mereka menunda meneken kontrak Jumat (31/8), izin impor BBM mereka dicabut pemerintah,” ujarnya, kemarin.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 11 Balian Usaha (BU) Balian Bakar Minyak (BBM) dan 19 badan usaha Balian Bakar Nabati (BBN) untuk melakukan pengadaan B20. Namun hingga kini baru dua badan usaha BBM yang meneken kontrak. Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Biofuel Paulus Tjakra-wan menambahkan, salah satu perusahaan yang sudah meneken kontrak PT Petro Andalan Nusantara. Menurutnya, kendala yang dihadapi perusahaan yang belum meneken kontrak terkait administrasi dan revisi kontrak. “Badan usaha BBM dengan BU BBN butuhkan pengacara dan waktu,” ucapnya.

Menurut Paulus, agar program B20 ini berjalan lancar tanpa kendala dalam pendistribusian, perusahaan penyedia Biodiesel minta diprioritaskan dalam proses distribusi. Untuk itu, pertemuan dengan pihak terkait seperti Direktorat Bea dan Cukai, PT Pelindo dan PT ASDP Indonesia Ferry diadakan. Dalam pertemuan itu, Aprobi minta agar kargo kapal berisi balian fatty acid methyl ester (FAME) Biodiesel dianggap setara dengan balian bakar. Sehingga kargo tersebut diprioritaskan. Selama ini, kargo Fame kerap terkendala antrean kapal masuk. Aprobi juga minta agar kegiatan bongkar muat tanpa harus keluar dari pelabuhan lagi. “Masalahnya bukan di dwelling time, tapi urutan masuk antre ke pelabuhan, jadi kami minta diantisipasi, agar disamakan dengan balian bakar,” imbuhnya.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie I) Sugiarto mengatakan, pihaknya siap mengimplementasikan program B20. Untuk masalah teknis kesiapan mesin kendaraan Agen Pemegang Merek (APM) siap melakukan penyesuaian. Apalagi, “Sejauh ini tidak ada keluhan realisasi program B20 dari anggota,” ujarnya.

Kompas | Jum’at, 31 Agustus 2018

Kebijakan B20 Bisa Tekan Defisit Transaksi Berjalan

YOGYAKARTA, KOMPAS – Pemerintah optimistis penggunaan solar dengan campuran Biodiesel 20 persen atau B20 dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan. Kebijakan untuk menekan impor ini akan mulai berlaku pada 1 September 2018. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, kebijakan B20 bisa menghemat pengeluaran impor 2 miliar dollar AS tahun ini dan 8 miliar dollar AS tahun depan. “Minyak sawit juga harganya akan naik, petani diuntungkan, dan defisit transaksi berjalan akan lebih baik,” ujarnya, Rabu (29/8/2018), di Yogyakarta.

Defisit transaksi berjalan melebar hingga 3 persen terhadap produk domestik bruto atau 8 miliar dollar AS pada triwulan 11-2018 atau naik dibandingkan dengan triwulan 1-2018 yang 5,7 miliar dollar AS. Menurut Luhut, harga minyak sawit mentah (CPO) yang saat ini sekitar 350 doUar AS per ton berpotensi naik hingga 750 dollar AS per ton dengan pengurangan impor minyak mentah. Sementara itu, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit cenderung naik seiring meningkatnya permintaan untuk biodiesel.

Menurut Wakil Ketua I Dewan Masyarakat Sawit Indonesia Sahat M Sinaga, harga TBS kelapa sawit di tingkat petani naik 12 persen dari Rp 1.140 per kilogram (kg) menjadi Rp 1.280 per kg sepekan terakhir. Kebutuhan CPO untuk perluasan pemanfaatan Biodiesel dalam program B20 diperkirakan 2,4 juta ton selama kurun September-Desember 2018. Sebanyak 1,4 juta ton di antaranya untuk transportasi pelayanan publik.

Media Indonesia | Jum’at, 31 Agustus 2018

Penggunaan B20 Wajib Diterapkan

Penggunaan B20 bukan hanya meningkatkan keandalan mesin kendaraan dan kualitas udara, melainkan juga membantu pemerintah menghemat devisa. BESOK, pelaksanaan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) jenis Biodiesel (minyak kelapa sawit) dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebesar 20%. atau yang dikenal B20, dimulai.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah meneken beberapa regulasi yang mengatur tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis Biodiesel dalam rangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Regulasi itu menjelaskan aturan lanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Regulasi pertama yang diterbitkan ialah Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Aturan yang diundangkan sejak 24 Agustus 2018 itu mewajibkan badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) mencampur BBN jenis Biodiesel dengan BBM jenis solar sebesar 20% (B20).

Apabila kebijakan perluasan B20 berjalan lancar penggunaan energi baru terbarukan (EBT) akan meningkat menjadi sekitar 15% dalam bauran BBM. Meski begitu, pemerintah optimistis untuk membidik sektor transportasi sehingga mengoptimalkan pemanfaatan EBT menjadi 20%. “Jadi, kalau bisa, ya, ekspansinya ke etanol sehingga bensin itu, baik yang RON 88 premium sampai ke pertamax (turbo) yang RON 98. bisa dicampur etanol,” ujar Jonan pada acara Indoebtke Conex ke-7 di Jakarta, Rabu (29/8).

Sanksi denda

Seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, BU BBM yang diwajibkan melaksanakan mandatori B20 ialah mereka yang memiliki kilang dan menghasilkan BBM jenis solar dan/atau yang melakukan impor BBM jenis solar. Apabila BU tidak menjalankan kewajiban tersebut, mereka akan dikenai denda sebesar Rp6.000 per liter volume BBN yang akan dicampur dengan BBM. Jika tiga kali peringatan tetap tidak patuh, sanksi lebih berat, yakni pencabutan izin, menanti mereka.

Pascaterbit produk-produk turunan hukum yang melengkapi Perpres No 66 Tahun 2018 itu, pemerintah langsung bergerak cepat dengan menandatangani kontrak atau head of agreement (HoA) antara BU BBM dan BU BBN. Penandatanganan kontrak itu melibatkan 11 BU BBM, di antaranya PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Exxonmobil, dan PT Shell Indonesia. Dari 19 BU BBN yang akan diberi alokasi volume biodiesel, di antaranya PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, serta PT Pelita Agung Industri.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Apro-bi) Master Parulian Tumanggor mengatakan kebijakan pemerintah memperluas penggunaan B20 sangat baik, bukan hanya meningkatkan kehandalan mesin kendaraan dan meningkatkan kualitas udara, melainkan juga membantu pemerintah menghemat devisa. Bank Indonesia menyebutkan kebijakan menggunakan 20% Biodiesel untuk bahan bakar solar akan menurunkan volume impor minyak yang diperkirakan menghemat nilai impor hingga sekitar US$6 miliar/tahun sehingga dapat menekan defisit transaksi berjalan. (OL/E-2)

Harian Ekonomi Neraca | Jum’at, 31 Agustus 2018

Penggunaan Biodiesel Mampu Hemat US$6 Miliar/Tahun

NERACA, Bali – Bank Indonesia menyebutkan kebijakan menggunakan 20 persen Biodiesel untuk bahan bakar solar akan menurunkan volume impor minyak yang diperkirakan menghemat nilai impor hingga sekitar 6 miliar dolar AS/tahun sehingga dapat menekan defisit transaksi berjalan. “Mulai 1 September iniakan diberlakukan sehingga penggunaan Biodiesel semakin banyak dan karenanya bisa menurunkan impor minyak,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di sela-sela konferensi internasional terkait buletin ekonomi moneter dan perbankan di Kuta, Bali, yang dikutip Antara, kemarin. Perry melakukan kalkulasi apabila diberlakukan mulai September hingga Desember tahun ini diperkirkan dapat menurunkan impor minyak sekitar 2,2 miliar dolar AS selama empat bulan. Dengan demikian, tahun mendatang, kata dia, dengan penerapan 20 persen Biodiesel atau B-20 yang diolah dari kelapa sawit maka akan menurunkan nilai impor minyak hingga lebih dari 6 miliar dolar AS.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu pemasok kelapa sawit dunia, maka dengan penerapan B-20 itu, maka produksi di dalam negeri dipastikan akan melonjak dan peluang ekspor juga semakin tinggi. Perry menuturkan potensi ysng diraup dari kenaikan ekspor kelapa sawit diperkirakan mencapai sekitar Rp4-5 miliar. “Sekitar 10 miliar dolar AS bisa didapatkan dari penerapan Biodiesel itu. Defisit transaksi berjalan bisa lebih baik, ketahanan ekonomi juga bisa lebih kuat,” katanya. Upaya menekan impor salah satunya dari komponen BBM merupakan kebijakan yang saat ini dilakukan melaluisinergidenganpemerintah.BIdaninstansilain-nya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga defisit neraca transaksi berjalan tetap terkendai dan tidak melampaui 3 persen. “Saat ini tidak masalah karena tidak melebihi tiga persen dari PDB tetapi karena zaman lagi gonjang-ganjing lebih baik kami antisipasi,” ucap P erry

Koran Tempo | Jum’at, 31 Agustus 2018

Penggunaan Biosolar B20 Kurang Sosialisasi

(Sebanyak 50 persen truk yang beroperasi berusia lebih dari 20 tahun)

JAKARTA – Implementasi ke-wajiban industri menggunakan solar dengan kandungan Biodiesel 20 persen (B20) dikhawatirkan tidak bisa diterapkan langsung ke semua jenis mesin dan kendaraan. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Kyatmaja Lookman, khawatir kebijakan biosolar B20 bakal menyebabkan kerusakan pada mesin truk-truk tua. Asosiasi mencatat ada sekitar 6 juta truk yang beroperasi di Indonesia. Dari jumlah itu, separuhnya merupakan truk tua berusia sekitar 20 tahun.

Menurut dia, pemerintah kurang melakukan sosialisasi terhadap spesifikasi biosolar B20, termasuk mekanisme penyimpanannya. Sebab, diperlukan spesifikasi mesin yang kekinian untuk bisa menggunakan solar ini. “Semakin tinggi spesifikasi biodiesel, reaksi kimianya ketika masuk ke tangki bisa merontokkan kotoran di dalamnya,” kata Kyatmaja, kemarin. Selain itu, Biodiesel lebih cepat mengendapkan air ketika disimpan di dalam tangki dibanding solar murni dan bahan bakar bensin. Truk yang masih “segar” setidaknya memiliki mesin pemisah air yang bisa mencegah air masuk ke dalam mesin ketika bahan bakar akan diinjeksi dan dibakar. “Masalahnya, apakah ada jaminan tangki penyimpan tempat penyimpanan bahan bakar tidak mengandung air dan b er sih? ” uj artiya.

Karena itu, dia berharap pemerintah menggalakkan sosialisasi terhadap bahan bakar ini. Produsen kendaraan dan mesin juga saat ini masih minim sosialisasi. “Kami tidak tahu ini lebih hemat atau lebih bertenaga. Yang kami tahu cuma jargon bersahabat dengan lingkungan saja,” kata Kyatmaja. Satu truk rata-rata memiliki konsumsi solar 1 2 (satu kilometer konsumsi 2 liter solar) sampai 1 4, tergantung besar dan usia truk. Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat, Ateng Aryono, mengatakan belum pernah membaca kajian implementasi penggunaan B20. Karena itu, dia berharap pemerintah sudah memperhitungkan matang-matang kebijakan ini meski minim sosialisasi. Sebab, kata Ateng, bukan tidak mungkin pelayanan transportasi bisa terganggu jika ternyata biosolar B20 ini tak cocok di semua mesin.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Jongkie Sugiarto, tak menampik asosiasi minim sosialisasi terhadap bahan bakar ini. “Kami setuju, tapi rekomendasi (penggunaan B20) menjadi wewenang masing-masing merek,” ujarnya. Dia mengatakan takkan ada perbedaan performa dalam penggunaan solar murni dan solar B20. Pemerintah rencananya meluncurkan mandatory kebijakan biosolar B20 hari ini. Bakal ada sekitar 2,9 juta kiloliter yang diterjunkan ke pasar. Kebijakan ini dilakukan untuk memperbanyak penggunaan energi terbarukan di dalam negeri. Termasuk untuk meningkatkan konsumsi minyak sawit yang banyak diproduksi di Tanah Air.

Dengan kebijakan ini, persentase penggunaan energi terbarukan bakal meningkat menjadi 15 persen dalam indeks konsumsi bahan bakar minyak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan ada peluang percam-puran minyak nabati bisa diterapkan ke bahan bakar lainnya. “Bisa kami terapkan di bensin,” kata Jonan. Selain itu, mencampur solar dengan minyak kelapa sawit (CPO) menjadi senjata pemerintah dalam mengurangi defisit transaksi perdagangan negara yang saat ini sudah 3 persen dari produk domestik bruto. Rasio tersebut sudah termasuk kategori waswas. “Dengan kuota 2,9 juta kiloliter, pemerintah bisa hemat impor minyak mentah US$ 2 miliar,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. “Tahun depan bisa hemat US$ 10 miliar dengan produksi hingga 6 juta kiloliter.

Indo Pos | Jum’at, 31 Agustus 2018

Industri Otomotif Perlu Diberi Insentif

(Impor Minyak Turun USD 6,6 Miliar Per Tahun)

JAKARTA-Pemerintah bakal menerapkan penggunaan Biodiesel 20 persen (B20) efektif berlaku mulai 1 September 2018. Karena itu, pemerintah perlu memberi insentif produsen otomotif dalam negeri semisal keringanan pajak dan sebagainya. Bahkan, pada 2019 mendatang, penerapan biodiesel bakal ditingkatkan menjadi 30 persen. “Penerapan biodiesel harus juga mengakomodir produsen otomotif. Saat ini, pabrikan otomotif harus ada penyesuaian. Jadi, insentif akan mendorong industri otomotif lebih kompetitif,” tutur Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, di Jakarta, Kamis (30/8).

Menurut Heri perlu ada kalkulasi lebih rinci. Misalnya, dari segi resiko perbandingan emisi dan ketahanan terhadap mesin. Kebijakan juga bertahap. Misalnya, untuk mobil keluaran 2019 ke atas. “Intinya, kami mendukung penerapan biodiesel untuk bahan bakar. Sebab, tidak mungkin terus menerus ekspor sawit Harus ada hilirasi industri untuk meningkatkan nilai tambah,” imbuhnya. Negara maju bilang Heri juga sudah ada yang menggunakan energi selain fosil untuk bahan bakar minyak (BBM). Misalnya, perusahaan di Norwegia sudah membuat energi B30 bahkan B100. Namun, perusahaan itu memakain minyak nabati bukan crude palm oil (CPO). Selain itu, campuran minyak dengan CPO sudah banyak dilakukan negara lain seperti Brasil. “Jadi, tidak ada alasan untuk menolak,” ucapnya.

Sementara itu, Kementerian ESDM telah mengalokasikan volume BBN jenis biodiesel untuk pencampuran BBM Non-Public Service Obligation (PSO) sebesar 940.470 kilo liter (KL) periode September hingga Desember 2018. Adapun alokasi volume B20 untuk BBM PSO sebanyak 1,95 juta KL dengan periode sama. Penerapan B20 tahun ini, pertiga bulan diklaim dapat menurunkan impor minyak USD 2,2 miliar atau setahun sekitar USD 6,6 miliar.

Kebijakan untuk memperluas penggunaan bahan bakar dengan campuran 20 persen biodiesel (B20) merupakan salah satu upaya menghemat devisa negara. Sebelumnya, Industri pertambangan mendukung rencana pemerintah menerapkan B20 mulai 1 September 2018. “Kesiapan menggunakan B20 kalau pertanyaan ke anggota kami, kita dalam kondisi pasif. Kalau ada pasokan siap. Sebab, kalau dari dulu, B5 itu sudah diterapkan. Di SPBU solar subsidi itu bertahap sudah B15,” tegas Executive Director Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia Bambang Tjahjono

Bisnis Indonesia | Kamis, 30 Agustus 2018

Jamin Kualitas FAME, Aprobi Bantah Biodiesel B20 Merusak Mesin

Ketua Umum Aprobi, M.P. Tumanggor, mengatakan FAME yang dihasilkan untuk menjadi campuran biodiesel sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga ketika diserahkan ke Badan Usaha BBM (BU BBM), sudah layak untuk dijadikan campuran solar.

“Kita kalau sudah serahkan FAME ke penerima (BU BMM) itu berarti sudah berstandar nasional Indonesia (SNI). Jadi kalau di proses pencampuran, distribusi, sampai penjualan ritel, itu bukan tanggung jawab kami lagi,” katanya di Kantor Aprobi di Jakarta, Kamis (30/8). Sebelumnya Pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta jaminan kualitas biodiesel yang harus mereka gunakan. Karena mengacu pada pengalaman sebelumnya, saat menggunakan B10, menimbulkan blocking (kerak) pada filter atau penyaring bbm (solar) pada mesin bus atau truk.

Anggota Organda dari PO Putra Sejahtera, Kurnia Lesani Adnan, menuturkan dengan kondisi seperti itu tarikan mesin menjadi kurang sehingga menghambat pergerakan kendaraan terutama saat di tanjakan. “Saat ini kami menggunakan solar B10 harus sering mengganti filter BBM lebih cepat dari jadwal yang direkomendasikan oleh pabrikan (15.000 km). Bisa dibayangkan jika kami sebagai operator lalai akan hal ini,” ungkap Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/8). Sebaliknya Tumanggor mengungkapkan, selama ini sudah banyak pengemudi truk dan bus yang menggunakan Biodiesel B20. “Lho selama ini truk itu sudah pakai kok. Coba saja tanya ke mereka selama ini belinya pakai apa, pasti banyak yang jawab B20,” ujarnya.

Tumanggor juga mengatakan bahwa tak sedikit supir nakal yang mencampurkan B20 dan air saat mengisi bahan bakarnya. Hal ini yang justru membuat mesin truk jadi rusak.

“Jadi, apakah kalau begitu salah B20? Yah jelas bukan kan,” tandasnya.

Dia juga menegaskan bahwa para pengguna biodiesel jangan memandang negatif dulu terhadap B20 yang akan segera diperluas penggunaannya ini. Sebab, Tumanggor menjelaskan kalau saat FAME sudah diterima oleh Badan Usaha BBM (BU BBM) itu berarti kandungan minyak sawit sudah dinyatakan layak dan bisa dicampur ke Solar. Pemerintah akan mulai mewajibkan penggunaan Biodiesel B20 pada 1 September 2018 ini. Dengan begitu, impor BBM khususnya jenis Solar bisa dikurangi sekitar 20 persen dari rata-rata kebutuhan nasional, karena digantikan dengan minyak sawit produksi dalam negeri.

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/jamin-kualitas-fame-aprobi-bantah-biodiesel-b20-merusak-mesin-1535632226220327224

Merdeka | Kamis, 30 Agustus 2018

Pengusaha siap penuhi kebutuhan biodiesel hingga tahun depan

Merdeka.com – Pemerintah akan segera merealisasikan kewajiban Biodiesel 20 persen (B20) pada 1 September 2018. Hingga akhir tahun, B20 yang akan disalurkan sebanyak 2,9 juta kiloliter (KL). Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan kesiapan untuk menerapkan program B20 secara keseluruhan hingga tahun depan. Ketua Umum Aprobi, Master Parulian Tumanggor, mengatakan kapasitas produksi minyak sawit mentah atau CPO di dalam negeri telah mencapai sekitar 12 juta KL. “Kita punya simpanan 12 juta KL, sementara yang kita mau kirim 2,9 juta KL. Kecil itu,” ujar dia di Kantornya, Jakarta, Kamis (30/8). Dia menuturkan, 2,9 juta KL B20 ini akan ditempatkan di enam depo. Nantinya, jumlah tersebut tidak langsung digelontorkan ke pasar, tapi disalurkan secara bertahap hingga Desember 2018.

Selain itu, dia juga menyanggupi tuntutan Kementerian ESDM untuk penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME), baik yang PSO ataupun noj-PSO, sebesar 6,7 juta KL pada 2019. “Kita siap. Kalau B30 aja, itu 9 juta (KL) kan? Siap. Tidak ada masalah. Soalnya kita punya 12 juta KL,” ujar dia. Adapun Aprobi sebelumnya memperkirakan, konsumsi bahan bakar nabati B30 bila jadi diterapkan akan berkisar pada angka 9 juta KL.

https://www.merdeka.com/uang/pengusaha-siap-penuhi-kebutuhan-biodiesel-hingga-tahun-depan.html

Detik | Kamis, 30 Agustus 2018

Tak Terapkan Biodisel 20% Bakal Kena Denda Rp 6.000/Liter

Jakarta – Pemerintah akan memberikan sanksi kepada badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) yang tidak menyalurkan biodiesel B20. Sanksi tidak hanya untuk perusahaan lokal namun juga perusahaan asing. Berdasarkan keterangan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor, saat ini sebanyak 11 BU BBM akan menyalurkan B20 non-PSO. Dia mengatakan, 11 perusahaan akan mendapat sanksi denda Rp 6.000/liter jika tidak menyalurkan B20. “Yang non-PSO ada 11 ada Shell, Exxon yang pom bensin asing itu. Selama ini kan hanya impor solar mereka jual ke perusahaan tambang sekarang mereka juga harus B20, makanya 11 ini teken-teken juga dengan produsen biodiesel karena kalau ditemukan tangki Shell ada solar tanpa campuran dia kena Rp 6.000,” jelasnya di Multivision Tower Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Tidak hanya BU BBM, perusahaan pemasok fatty acid methyl ester (FAME) atau unsur nabati juga bisa dikenai sanksi Rp 6.000 per liter. Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) ini dikenai sanksi jika tidak memasok FAME ataupun FAME yang disalurkan ke BU BBM tidak sesuai kontrak. “Misal ditemukan tangki dia tidak campur kena. Alasannya saya belum disuplai, ini kontrak saja. Harusnya tanggal 7, OK tanggal 7, yang di kontrak (pemasok FAME) kena. Fair kan,” jelasnya. Namun, dia mengatakan pengiriman FAME bisa terlambat karena hal-hal tertentu. Misalnya, cuaca buruk, kapal rusak, dan kondisi mendesak lainnya. Memperhatikan kondisi ini, asosiasi akan berdiskusi dengan pemerintah untuk membicarakan kelonggaran terkait kondisi tersebut.

“Itu nanti ESDM kita diskusi, bagaimana kalau ombak besar nggak bisa, tapi harus pembuktian itu siapa harus jelas, jangan nggak supply dibikin alasan macam-macam. Nanti dalam kontrak ada semua,” jelasnya. Berdasarkan keterangan Kementerian ESDM, sejumlah BU BBM dan BU BBN telah menandatangani kontrak atau head of agreement (Hoa) terkait pengadaan B20. Penandatanganan kontrak ini melibatkan 11 BU BBM, yaitu PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Exxonmobil, PT Jasatama, PT Petro Andalan Nusantara, PT Shell Indonesia.

Lalu, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas.

Penandatangan kontrak ini juga melibatkan 19 BU BBN meliputi PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Industri, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia. Selanjutnya, PT Bayas Biofuels, PT LDC Indonesia, PT SMART Tbk, PT Tunas Baru Lampung, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantara dan PT Sukajadi Sawit Meka. Sebagai tambahan, Kementerian ESDM mengalokasikan BBN untuk campuran BBM non-PSO sebesar 940.470 kilo liter (KL) periode September hingga Desember 2018. Lalu, untuk PSO sebanyak 1,95 juta KL dengan periode yang sama.

https://finance.detik.com/energi/d-4190402/tak-terapkan-biodisel-20-bakal-kena-denda-rp-6000liter

Liputan6 | Kamis, 30 Agustus 2018

9 Perusahaan Bakal Teken Kontrak Penyerapan Minyak Nabati

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 9 perusahaan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) bakal menandatangani kontrak terkait kewajiban pembelian minyak nabati pada Jumat 31 Agustus 2018. Aturan pembelian minyak nabati selaras dengan program kebijakan Biodiesel 20 persen (B20) yang akan mulai diterapkan pada 1 September 2018. “Kemarin yang langsung tandatangan kontrak baru dua perusahaan, sementara sembilan lainnya baru tahap head of agreement. Menurut informasi, paling lambat besok semua harus teken kontrak di kantor Kemenko (Perekonomian),” jelas Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Sebagai informasi, mengacu Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018, tercantum harus ada 11 perusahaan penyalur BBM yang menandatangani kontrak terkait pencampuran 20 persen minyak nabati ke dalam bahan bakar yang diperjualbelikan di tiap SPBU. Saat ini, tercatat baru ada dua perseroan yang meneken kontrak dengan pemasok Fatty Acid Methyl Esters (FAME), yakni ExxonMobil Lubricant Indonesia dan Petro Andalan Nusantara.

Master Parulian Tumanggor menyebutkan, bila 9 perusahaan sisa tidak menandatangani kontrak sampai batas waktu yang ditenggatkan, maka akan ada sanksi yang siap dijatuhkan. “Kalau perusahaan enggak melakukan penandatanganan kontrak, terutama BU (Badan Usaha) BBM, dia tidak akan diberikan izin impor solar,” tegasnya. “Kemarin dalam pernyataan mereka siap (mematuhi regulasi) di kantor Kemenko (Perekonomian). Hambatan-hambatan yang ada harus mereka selesaikan. Tapi kita kemarin juga carikan jalan keluarnya biar 1 September (program B20) jalan,” dia menambahkan.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3632555/9-perusahaan-bakal-teken-kontrak-penyerapan-minyak-nabati

Okezone | Kamis, 30 Agustus 2018

Tak Salurkan B20, Ini Alasan Badan Usaha Dikenakan Denda

JAKARTA – Mandatori penggunaan solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 20% atau B20 akan berlaku pada 1 September 2018. Dengan demikian, semua kegiatan public service obligation (PSO) atau subsidi juga non-PSO, harus menggunakan B20. Mandatori ini pun akan memberlakukan sanksi sebesar Rp6.000 per liter, jika badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) maupun badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang memproduksi minyak sawit yang digunakan sebagai campuran solar (fatty acid methyl este/Fame) tidak memenuhi kebutuhan B20.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor menyatakan, detail aturan pengenaan denda ini masih belum rampung. Pembahasan pun masih berlanjut antara pemerintah dan para pengusaha. Kendati demikian, dalam diskusi soal mengatur standar pengenaan denda akan diberikan pada BU BBM jika tidak menyalurkan B20. Sehingga, bila badan usaha melakukan impor solar, dalam penyalurannya diharuskan mencampur dengan 20% Fame. “Mereka (BU BBM) selama ini hanya impor solar, lalu jual ke perusahaan tambang, sekarang mereka juga harus B20. Jadi impor misal dari Singapura, saat sampai ke tangki di Indonesia itu harus bercampur (Fame), kalau enggak, kena denda,” jelasnya di Kantor Aprobi, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Selain itu, bagi BU BBN juga akan dikenakan denda, bila Fame tidak sesuai kualitas yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), maupun telat disalurkan. “Misal alasan BU BBM belum suplai B20, meski sudah kontrak ini kontrak, tapi belum suplai Fame karena seharusnya tanggal 7 September baru ada. Tapi di tanggal 7 tetap juga tidak datang, maka fame-nya (BU BBN) kena denda,” jelas dia. Dia bilang, dalam alasan telat menyalurkan juga akan dilakukan beberapa pertimbangan. Misal karena cuaca jelek, kapal yang rusak, ataupun pabrik penyuplai yang rusak. “Itu nanti diuji, dicek (benar atau enggak),” imbuhnya.

Dia menjelaskan, bila nanti rampung aturan akan dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Nanti semua-semua aturan itu akan tertuang dalam kontrak. Semuanya akan diatur tentang alasan keterlambatan juga, tapi pembuktiannya harus jelas, jangan alasan ini itu tapi sebenarnya enggak suplai,” pungkasnya. Adapun terdapat dari 11 BU BBM yang mendapatkan mandatori penyaluran B20. Terdiri dari PT Exxonmobil dan PT Petro Andalan Nusantara, PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Jasatama, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas.

https://economy.okezone.com/read/2018/08/30/320/1943797/tak-salurkan-b20-ini-alasan-badan-usaha-dikenakan-denda

Kumparan | Kamis, 30 Agustus 2018

Indonesia Akan Ekspor Biodiesel 1 Juta MT di 2018

Indonesia menargetkan mampu mengekspor biodiesel sebesar 1 juta metric ton (MT) yang memiliki komposisi kelapa sawit hingga penghujung 2018. Target ini cukup optimis dicapai karena Indonesia memiliki pasar ekspor baru dari Tiongkok. “Kami optimistis sebab Tiongkok masih menjadi pasar ekspor terbesar,” kata Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan di Gedung Multivision Tower, Jakarta, Kamis (30/8).

Terjadi peningkatan dari realisasi ekspor biodiesel tahun lalu yang tercatat 300-400 ribu MT. Sementara itu, ekspor biodiesel pada Juli 2018 tercatat sebanyak 215.465 ribu MT. Ekspor tersebut menurun dari jumlah ekspor di Juni 2018 yang sebesar 259.212 ribu MT. Sementara jumlah produksi pada Juli 2018 tercatat sebesar 597.560 MT, naik dari jumlah produksi di Juni 2018 yang sebesar 594.297 MT.

Ekspor biodiesel di Juni 2018 menyasar di Eropa, Spanyol, India, Tiongkok, dan Malaysia. Sedangkan pada Bulan Juli 2018, negara tujuan ekspor menyusut menjadi Eropa, Spanyol, dan Tiongkok. “Data tersebut merupakan data yang kami kumpulkan hanya dari perusahaan-perusahaan yang merupakan anggota APROBI. Tercatat sampai saat ini ada sekitar 22 perusahaan,” tambahnya lagi.

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/indonesia-akan-ekspor-biodiesel-1-juta-mt-di-2018-1535635272350686151

CNN Indonesia | Kamis, 30 Agustus 2018

Harga Biodiesel Turun, Produsen Tak Dapat Insentif Sawit

Jakarta, CNN Indonesia — Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan perluasan mandatori pencampuran biodisel 20 persen (B20) ke solar nonsubsidi tidak mendongkrak pembayaran insentif sawit tahun ini. Pasalnya, harga indeks pasar (HIP) biodiesel saat ini trennya sedang menurun. Untuk September 2018 ini bahkan, harga pasar biodiesel lebih rendah dibandingkan HIP minyak solar.

“Hari ini adalah saat yang tepat untuk menerapkan perluasan mandatori biodiesel,” ujar Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan Taningdjaja dalam konferensi pers di Multivision Tower, Kamis (30/8). Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, insentif sawit atau dana pembiayaan biodiesel digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak solar dengan HIP biodiesel.

Sebagai catatan, harga penyaluran biodiesel menggunakan HIP solar. Artinya, insentif baru akan diberikan kepada produsen biodiesel jika HIP biodiesel lebih tinggi dibandingkan HIP minyak solar. Penetapan HIP biodiesel dilakukan setiap bulan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada Januari 2018 lalu, tarif biodisel ditetapkan sebesar Rp8.000 per liter, di luar ongkos angkut yang ditetapkan oleh keputusan menteri ESDM.

Sementara, HIP biodiesel September 2018 berada di level Rp7.294 per liter, turun Rp306 dari HIP Agustus yang ditetapkan RP7.600 per liter. Penurunan harga biodiesel terjadi seiring turunnya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO). Selanjutnya, HIP BBM minyak solar ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap tiga bulan terakhir. Terakhir, HIP BBM minyak solar untuk periode Juli sampai dengan September 2018 adalah Rp7.388,31 per liter.

“Ke depan, harga minyak diperkirakan masih akan tinggi sehinga insentif dari BPDP-KS tidak akan banyak,” ujarnya. Karenanya, menurut Paulus, alokasi penggunaan dana sawit untuk tahun ini untuk pembayaran insentif biodiesel tidak akan mengganggu alokasi dana untuk pengembangan industri sawit, termasuk untuk peremajaan (replanting). Jika ke depan harga biodiesel kembali menanjak, berdasarkan perhitungan industri dan BPDP-KS, dana sawit masih mencukupi untuk memberikan insentif pada konsumsi biodiesel dalam negeri. Tahun depan, konsumsi biodiesel diperkirakan berada di kisaran 6 juta kiloliter (kl). Apabila dana sawit ternyata kurang untuk membayar insentif dan menjalankan program pengembangan sawit, opsi yang akan diambil adalah mengerek pungutan sawit.

Ketua Umum Aprobi M Tumanggor menambahkan implementasi perluasan program B20 akan membantu pemerintah dalam menekan impor migas di tengah melebarnya defisit neraca dagang. Dengan penambahan alokasi volume biodiesel untuk solar nonsubsidi sebesar 940.470 kl hingga akhir tahun, negara bisa menghemat impor minyak. “Di sisa empat bulan, devisa bisa hemat US$2,3 miliar,” ujar Tumanggor.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180830182617-85-326297/harga-biodiesel-turun-produsen-tak-dapat-insentif-sawit

Kontan | Kamis, 30 Agustus 2018

Industri biofuel belum rencanakan bangun pabrik baru

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Aturan mandatori perluasan biodiesel 20% yang akan berlaku pada September depan belum jadi alasan untuk industri membangun pabrik penyedia bahan bakar nabati yang baru. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyampaikan untuk saat ini kapasitas terpasang pabrik dapat mengolah hingga 12 juta kiloliter. Sedangkan kebutuhan penyerapan kini bisa mencapai 6 juta kilo liter berkat aturan perluasan B20. Dengan kondisi tersebut, artinya belum diperlukan tambahan pabrik.

“Tapi ada satu pabrik yang dulu sempat berhenti mau jalan lagi, kapasitas dia 100.000 kiloliter per tahun,” kata Paulus, Kamis (30/8). Namun Paulus enggan merinci pemilik pabrik tersebut. Asal tahu saat ini terdapat 22 unit pabrik yang mengolah CPO untuk kebutuhan bahan bakar nabati.

https://industri.kontan.co.id/news/industri-biofuel-belum-rencanakan-bangun-pabrik-baru

The Jakarta Pos | Kamis, 30 Agustus 2018

Biodiesel producers ready to meet B20 demand

Biodiesel companies have confirmed that they are ready to meet the recently established quota for biodiesel as part of the government’s efforts to expand the mandatory use of B20 fuel starting in September. “There’s absolutely no problem. The fatty acid metyl ester [FAME] industry doesn’t take any issue whatsoever,” the general director of the Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi), MP Tumanggor, said on Tuesday as quoted by kontan.co.id. Previously, the government announced that biofuel producers would have to supply approximately 940,000 kl of the commodity from September to December.

Biofuel producers would be fined Rp 6,000 (US 4 cents) per liter should they fail to meet the supply deadline, Tumanggor added. In accordance with the Energy and Mineral Resources’ Ministerial Decree No. 14/2018 on biodiesel supply and use financed by the Indonesian Oil Palm Estate Fund (BPDP-KS) issued on Aug. 24, oil and gas companies that fail to produce B20 will risk losing their business permits and paying a fine. According to Tumanggor, biofuel companies will conduct regular checks to detect human errors that may potentially delay deliveries. Aprobi members have also expressed their readiness to meet the government’s production capacity, he added. Biodiesel companies have produced 12 million to 14 million kl of biodiesel. Of the figure,

2 million kl have already been delivered for September’s B20 policy.

http://www.thejakartapost.com/news/2018/08/30/biodiesel-producers-ready-to-meet-b20-demand.html

Kontan | Kamis, 30 Agustus 2018

Distribusi biodiesel akan jadi prioritas

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Distribusi biodiesel selama ini kerap terhambat kondisi alam yang mengganggu proses pengiriman. Maka melalui teken kontrak perluasan mandatori biodiesel 20% yang akan diadakan Jumat (30/8) besok, pengusaha penyedia biodiesel berharap mendapat prioritas dalam distribusi. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyampaikan, pemerintah telah mengadakan pertemuan antara pengusaha dengan Bea Cukai, Pelindo dan PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) untuk membicarakan hal tersebut. “Kita sudah ketemu dengan ASDP, Pelindo dan Bea Cukai untuk meluruskan ini agar tidak terjadi hal krusial,” jelas Paulus, Kamis (30/8).

Ia mencontohkan akan ada kesepahaman untuk mengkategorikan kargo kapal berisi bahan FAMA biodiesel setara dengan bahan bakar. Oleh karena itu, kargo yang kerap tertunda karena menunggu antrean kapal masuk, bisa diprioritaskan. Tak hanya itu, juga akan diupayakan bongkar muat tanpa harus keluar dari pelabuhan lagi. “Masalahnya bukan di dwelling time, tapi urutan masuk antre ke port, jadi kita minta diantisipasi disamakan dengan bahan bakar,” lanjut Paulus.

https://industri.kontan.co.id/news/distribusi-biodiesel-akan-jadi-prioritas