+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Berpacu dengan Fosil, Mengejar Energi Terbarukan 23%

Investor Daily Indonesia | Senin, 5 November 2018

Berpacu dengan Fosil, Mengejar Energi Terbarukan 23%

Mulai berputarnya kincir angin PLTB Sidrap menjadi prestasi tersendiri dalam pengembangan energi terbarukan di tanah air. Bagaimana tidak, kebun angin ini merupakan yang pertama dan terbesar di negeri ini. Namun, apakah mulai hidupnya pembangkit angin ini pertanda semakin dekatnya langkah Indonesia mencapai target bauran energi terbarukan 23% di 2025? Pencapaian target bauran energi terbarukan 23%, menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, bukan sekedar menggenjot pemanfaatan pembangkit energi hijau. Dari tahun ke tahun, kapasitas pembangkit energi terbarukan terus bertambah, konsumsi bahan bakar nabati (BBN) pun meningkat. Data Kementerian ESDM menunjukkan, kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan pada 2015 tercatat sebesar 3.365,6 megawatt (MW). Pada tahun berikutnya, kapasitas ini meningkat menjadi 3.678,4 MW. Dalam dua tahun terakhir, kapasitas pembangkit energi terbarukan ini bahkan naik cukup signifikan, yakni 3.944 MW pada 2017 dan mencapai 4.186,1 MW. Di sektor bahan bakar transportasi, penggunaan BBN jenis Biodiesel bahkan melejit hingga 21,17%. Sampai September tahun lalu, pemanfaatan Biodiesel hanya menyentuh 1,7 juta kiloliter (KL). Di tahun ini, setelah pemerintah memperluas mandatori Biodiesel 20% (B20) hingga menjangkau sektor nonsubsidi, penggunaan Biodiesel mencapai 2,06 juta KL sampai September lalu.

Lalu, apakah porsi energi terbarukan juga turut terkerek dalam bauran energi nasional? Nyatanya tidak. Dari sisi bauran energi pembangkit listrik saja, porsi energi hijau ini justru turun tipis, yakni dari 12,67% pada kuartal ketiga 2017 menjadi 12,32% pada periode yang sama tahun ini. Sebaliknya, porsi energi fosil justru naik. Porsi batu bara tercatat naik dari 58,41% menjadi 59,2%, sementara porsi bahan bakar minyak (BBM) naik dari 6% menjadi 6,18%. Berpacu dengan pemanfaatan energi fosil, itulah yang menurut Rida menjadi tantangan pencapaian target bauran energi terbarukan 23% di 2025. Meski kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan terus naik, penambahan pembangkit energi fosil juga terus terjadi. Alhasil, porsi bauran energi terbarukan menjadi tergerus secara persentase. “Secara kuantitatif naik terus, tetapi persentase (tergantung) masuk tidaknya jenis energi yang lain. Program B20 akan tingkatkan energy mix energi terbarukan, tetapi masuknya PLTU misalnya, akan menurunkan (porsi energi terbarukan), maka kecenderungan (energi terbarukan) turun,” ujar Rida. Meski demikian, Rida mengaku belum puas dengan pengembangan energi terbarukan selama ini. Pemanfaatan energi terbarukan memang terus bertambah dari tahun ke tahun, tetapi Rida melihat realisasinya masih belum sesuai target yang diinginkannya. Melihat realisasi yang ada, target 23% masih jauh dari jangkauan. Sementara dari segi waktu, kian dekat. “Memang masih ada waktu 5-6 tahun. Tetapi ini untuk dunia industri, terhitung pendek,” kata dia.

Perbaikan Regulasi

Tidak optimalnya pengembangan energi terbarukan ini juga dirasakan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Kendala utamanya, sebutnya, pemerintah tidak memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan energi terbarukan. Target yang ada saat ini menjadi hanya sekedar angka lantaran pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk mewujudkannya secara konsisten dan terukur. “Untuk dapat menerapkan target, maka perlu kebijakan dan regulasi yang ramah investasi swasta, kebijakan harga listrik energi terbarukan yang realistis sesuai dengan keekonomian teknologi, dan dukungan PLN sebagai offtaker,” kata Fabby. Fabby blak-blakan menyebut bahwa Peraturan Menteri ESDM No 50 Tahun 2017 harus segera dicabut dan diganti. Proyek energi terbarukan disarankannya jangan menggunakan konsep built, own, operate, transfer (BOOT). Pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme harga Feed in Tarif (FiT) berdasarkan levelized cost of electricity (LCOE) pembangkitan dengan jangka waktu minimal 15 tahun, khususnya untuk pembangkit skala kecil di bawah 10 MW. “Untuk pembangkit diatas 10 MW atau utility scale bisa menggunakan FiT tapi penetapan harganya dilakukan berdasarkan reverse auction yang kompetitif untuk mendapatkan harga terendah,” papar Fabby.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (APLTMH) Riza Husni, yakni perlunya revisi Permen 50/2017. Terkait harga, pihaknya mengusulkan dimasukkannya komponen E dalam perhitungan tarif, termasuk untuk pembangkit di bawah 10 MW. Selain itu, penentuan harga diusulkan juga memasukkan biaya eksternalitas. Perbaikan lain yang disarankan yakni penghapusan skema BOOT dan digunakannya mekanisme penunjukkan langsung. Jika memang kemudian pemerintah membuka opsi beleid tersebut, Riza meminta agar pemerintah bersedia mendengarkan masukan dari stakeholder dan mendapatkan pertimbangan yang objektif. “Sehingga, regulasi yang ada dapat diterima oleh stakeholder tetapi dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha PLN dan mencapai target-target pemerintah, khususnya terkait dengan ketahanan energi, peningkatan akses ke energi, dan penurunan emisi gas rumah kaca,” kata dia.

Riza mengingatkan, energi murah berbasis fosil bukanlah dikarenakan fosil benar-benar murah, tetapi terlebih dikarenakan adanya subsidi mulai dari penambangan batu bara hingga penjualannya ke PLN. Sehingga, meski terlihat murah untuk jangka pendek, tetapi sebenarnya mahal untuk jangka panjang. Di sisi lain, energi terbarukan terlihat mahal saat ini tetapi akan menjadi murah untuk jangka panjang. “Jika pemerintah ingin harga beli listrik energi terbarukan murah, maka diperlukan opsi pendanaan yang dapat diakses oleh pengembang, misalnya pendanaan dari BLU yang baru-baru ini dibentuk oleh pemerintah untuk perubahan iklim, atau melalui fund yang dibentuk oleh PT SMI, SDG One, yang saat ini sudah dapat pledge dari berbagai pihak,” ujarnya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah penyediaan insentif fiskal berupa pembebasan pajak penghasilan dan PPN untuk pengadaan peralatan dan jasa selama masa konstruksi.

Rida mengungkapkan, pemerintah tidak ingin investasi terhambat, termasuk di sektor pengembangan energi terbarukan. Permen 50/2017 yang terus dikeluhkan oleh pengusaha, juga bukan tidak mungkin akan diperbaiki. Pemerintah terbuka dengan masukan-masukan terkait perbaikan beleid ini dari berbagai kalangan. “Ada (masukan) dari Kadin, kemudian pengamat untuk mengubah. Pak Menteri (Menteri ESDM Ignasius Jonan) sudah perintahkan tampung semua (masukan). Kalau akan lebih baik, ya diubah. Ada kemungkinan (Permen 50/2017) diubah untuk perbaiki iklim investasi energi terbarukan,” tuturnya. Sayangnya, meski sudah dinanti pengusaha, Rida tidak merinci kapan beleid ini akan diperbaiki. Sampai akhir tahun ini, kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan ditargetkan mencapai 4.603,5 MW. Rincinya, pembangkit panas bumi 2.058,5 MW, pembangkit surya, air, dan angin 515 MW, serta pembangkit bioenergi 2.030 MW. Sementara pada 2025, kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan ini ditargetkan mencapai 45 ribu MW guna mencapai porsi 23%.

Rakyat Merdeka | Minggu, 4 November 2018

Negara Untung, Mesin Kapal Potensial Rusak

PT Pertamina (Persero) menilai kewajiban penggunaan bahan. bakar Biodiesel B20 menguntungkan negara. Namun, di sisi lain sebagian pengusaha kapal khawatir penggunaan B20 bisa merusak komponen mesin. VICE President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan penerapan kebijakan B20 akan menguntungkan negara. Penggunaannya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Keuntungan negara bisa didapat dengan luasan wilayah yang bisa menghasilkan produksi minyak mentah yang sudah lama turun. “Pemerintah tetapkan 1 September untuk guna6 B20. nah ini cocok dengan program ketahanan energi dengan berharap produksi dari dalam negeri.” katanya, kemarin. Menurutnya, kebutuhan solar 31 juta kiloliter (kl) setahun dan kalau bisa dipenuhi 20 persen dari B20 maka Indonesia bisa menghemat impor 5.4 juta kl. “September-Desember angkanya 2 2 juta kilo liter yang bisa dihemat dengan mengggunakan unsur nabati (fatty acid methyl ester/FAME),” tutur Adiatma. Adapun kebutuhan dari FAME yang 931 ribu kl, realisasinya baru 610ribuklperSeptember dan diharapkan Oktober ini meningkat 86 persen karena produsen FAME terus meningkatkan produksi.

Tak Sesuai Mesin

Indonesian National Shipowner Association (INSA) meminta pemerintah meninjau ulang kewajiban penggunaan B20. Ketua Umum INSACarmelita Hartoto mengatakan, kualitas B20 yang belum konsisten bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara pemberi garansi pabrik dan pihak asuransi kapal. Dia yakin dapat berpengaruh pada kualitas kapal karena faktanya kualitas Biodiesel B20 tidak konsisten. “Hal ini terkait dengan pertimbangan aspek keselamatan, performance, dan biaya perawatan untuk mengganti jenis bahan bakar yang akan digunakan pada angkutan laut.” katanya. Menurut dia, permintaan pelonggaran ini diajukan sampai ada kajian yang komprehensif mengenai penggunaan B20 untuk industri perkapalan sebelum mulai diberlakukan pada 1 September 2019. “Apalagi, hingga saat ini pun belum ada kajian terhadap angkutan laut,” ucapnya. Dalam suratnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Perekonomian, DPP INSA menjelaskan sembilan poin potensi bahaya B20 pada kapal. Di antaranya, kandungan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yakni solvent dalam BBM diyakini menimbulkan korosi pada seal dan gasket atau lapisan penyekat tangki. Lalu sifat pembersih dalam solvent akan membawa kotoran yang terbawa ke saringan. “Belum ada marine standard SNU/ASTM/JIS/ISO untuk B20.” katanya.

Dia menilai penggunaan B20 bisa menghasilkan gel pada keadaan dingin yang akan bermasalah saat peyimpanan. Selain itu, B20 tak dapat disimpan di tangki terbuka karena akan sensitif terhadap kelembapan dan pertumbuhan bakteri lebih cepat. “Perlu investasi lebih untuk pembersihan tangki, pipa dan sistem BBM, serta pemeliharaan sistem penyimpanan B20 di kapal. Kami menilai bahan bakar B20 berpotensi merusak komponen kapal,” katanya. Pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria berharap keputusan dan kebijakan pemerintah terkait B20 tidak terlalu dipaksakan untuk dilakukan pada BBM marines atau BBM yang dipergunakan bagi pelayaran. “Risiko yang timbul bagi pelayaran jika gunakan B20 yang belum jelas kajiannya, sangat berbeda dengan risiko pada kendaraan yang ada di darat. Demikian pula jika dipaksa digunakan pada pembangkit PLN yang gunakan BBM Jika terjadi masalah maka listrik akan byar pet dan akibatnya Presiden bisa ikut disalahkan ketika dimasa jelang pilpres ini. Sebaiknya tunda saja penggunaan B20 bagi angkutan pelayaran baik dilaut maupun sungai juga pada industri seperti PLN,” katanya.

Kompas | Sabtu, 3 November 2018

Harga Minyak Sawit Diprediksi Naik

Harga minyak kelapa sawit diperkirakan meningkat pada 2019 seiring implementasi kebijakan perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 20 persen atau B20. Harga diperkirakan bisa mencapai 600-650 dollar AS per ton. Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang, dalam acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) and 2019 Price Outlook, di Nusa Dua. Bali, Jumat (2/11/2018), menyatakan, stok minyak kelapa sawit akan turun karena kebijakan B20. Penerapannya menunjukkan tren peluasan. Pada akhir tahun, harga minyak kelapa sawit diperkirakan 540-550 dollar AS per ton, lalu naik hingga 650 dollar AS per ton tahun depan. Menurut Togar, saat ini memang ada sedikit kendala transportasi, tetapi kendala dinilai teratasi secara bertahap. Sampai September 2018, konsumsi biodiesel mencapai 2,73 juta kiloliter, naik dibandingkan pada 2017 yang tercatat 2,57 juta kiloliter. Selain dari dalam negeri, permintaan minyak kelapa sawit dari sejumlah negara diperkirakan meningkat, terutama China yang mengurangi impor kedelai dari Amerika Serikat.

Kepala Sekretariat Komisi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia flSPO) Azis Hidayat mengatakan, pihaknya berupaya mempercepat sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan untuk mendongkrak produktivitas, terutama petani skala kecil. Sejak 2013 sampai Oktober 2018, sertifikasi telah mencakup 413 sertifikat untuk lahan seluas 2,34 juta hektar dan total produksi 10,20 juta ton per tahun. Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuerus Darto mengatakan, harga kelapa sawit saat ini sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan batas minimum harga tandan buah segar kelapa sawit Harapannya, petani dapat kepastian harga Sebab, harga sangat menentukan kesejahteraan dan produktivitas petani.

Infosawit | Sabtu, 3 November 2018

Dorab Mistry: Harga Minyak Sawit Masih Berfluktuasi

Dorab E Mistry dari Godrej International Limited memuji perkembangan kebijakan biodiesel Indonesia, yang merupakan keberhasilan lobby para pemangku kepentingan sawit, termasuk GAPKI. Kebijakan ini telah membuat industri sawit Indonesia menjadi dinamis. Faktor pendukung lain adalah penandatanganan kerjasama Indonesia dan India untuk mempromosikan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ke pasar India. Secara umum, dapat dikatakan bahwa prospek Indonesia sangat cerah. Kondisi ini sangat berbeda dengan persoalan yang dihadapi Malaysia. “Malaysia tertinggal jauh karena kesulitan menghadapi masalah ketenagakerjaan dan keterlambatan peremajaan kebun. Ini berdampak panen dan harga yang rendah,” katanya di Nusa Dua, Bali dalam acara Konferensi Minyak Sawit Internasional, yang dihadiri InfoSAWIT, Jumat (2/11/2018). Produksi minyak sawit pada 2019 diperkirakan terdampak oleh El Nino dalam intensitas sedang. Ini terjadi dengan biological low cycle yang akan mempengaruhi produksi sawit di Indonesia dan Malaysia. Kebutuhan energi dunia menunjukkan peningkatan yang baik. Demikian juga dengan peningkatan produksi pangan. Skenario pasokan minyak nabati dunia juga lebih baik namun peningkatan produksinya lebih rendah.

Karena penumpukan stok, asumsi yang dipakai dalam membuat outlook, diantara harga Brent. Harga brent crude sekitar US$ 80-90 per barrel, dengan kemungkinan peningkatan suku bunga The Fed pada Desember 2018 dan 2019, serta pelambatan pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) dunia pada tahun 2018. Minyak sawit diperkirakan akan menyentuh harga paling rendah dan kemudian akan meningkat lagi. Future BMD akan mencapai 2100 Ringgit dan membantu daya saing dari minyak sawit sehingga mengalami peningkatan. Jika harga minyak solar dan bensin naik, PME blending akan menjadi makin menarik. Sementara diharapkan,RBD Olein akan berada di angka kurang dari US$ 550 FOB.

https://www.infosawit.com/news/8484/dorab-mistry–harga-minyak-sawit-masih-berfluktuasi

Cnnindonesia | Sabtu, 3 November 2018

Kinerja Industri Sawit Diramal Kinclong Berkat B20 2019 Nanti

Prospek industri kelapa sawit diperkirakan lebih cerah pada tahun depan. Kinerja akan ditopang oleh pelaksanaan mandatori kebijakan biodiesel 20 persen (B20). Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang memperkirakan harga sawit akan membaik di tahun depan dari kisaran US$540-550 per metrik ton menjadi US$600-650 per metrik ton. Kenaikan harga akan didorong oleh meningkatnya permintaan seiring turunnya stok meski produksi diramal meningkat. “Implementasi B20 akan menjadi pendorong utama minyak sawit tahun depan,” ujar Togar dalam Konferensi Sawit Internasional (IPOC) 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (2/11). Togar memperkirakan produksi minyak sawit mentah dan minyak inti sawit (CPO dan PKO) pada tahun depan mencapai 51,59 juta metrik ton. Produksi ini meningkat sekitar 11 persen dibandingkan proyeksi tahun lalu yang mencapai 46,86 juta metrik ton. Kenaikan produksi ini antara lain akan diserap oleh kenaikan kebutuhan biodiesel domestik dari 3,73 juta metrik ton tahun ini menjadi sekitar 5,5 juta metrik ton. Volume ekspor CPO dan PKO juga diperkirakan akan naik dari 31,65 juta metrik ton menjadi 34,43 juta metrik ton.

Ekspor oleochemical naik dari 1,1 juta metrik ton menjadi 1,2 juta metrik ton. Konsumsi domestik diperkirakan meningkat dari 9,5 juta metrik ton menjadi 9,97 juta metrik ton, ekspor biodiesel. Sementara ekspor biodiesel diperkirakan turun dari 1,72 juta metrik ton menjadi 1 juta metrik ton dan stok akhir turun dari 3,35 juta metrik ton menjadi 2,84 juta metrik ton.”Penurunan stok ini akan mendorong kenaikan harga,” terang dia. Togar bahkan optimis kebutuhan konsumsi biodiesel bisa lebih tinggi dari proyeksi 5,5 juta metrik ton, seiring implementasi B20 yang sudah dapat berlaku penuh sepanjang tahun. Chairman dari LMC International James Fry juga memperkirakan permintaan CPO akan meningkat seiring dengan kenaikan permintaan biodiesel yang diperkirakan meningkat signifikan pada tahun depan. “Saya perkirakan permintaan akan naik didorong kebijakan biodiesel Indonesia. Stok minyak sawit Malaysia juga diperkirakan akan mencapai puncaknya mendekati akhir tahun dan turun sekitar 750 ribu ton pada Desember hingga Juni 2019,” terangnya. Ia pun memperkirakan harga CPO yang saat ini lebih murah US$50 per ton berpeluang berbalik arah menjadi lebih mahal US$150 per ton dari harga minyak mentah Brent pada tahun depan. Selain didorong oleh kenaikan harga CPO, kondisi ini juga didorong oleh penurunan harga minyak.

Sementara Dorab E Mistry, Direktur Godrej Internasional memperkirakan kenaikan harga sawit pada tahun depan akan lebih banyak didorong oleh turunnya produksi seiring siklus. Ia pun mengingkatkan agar industri sawit di Indonesia tak hanya mengandalkan biodiesel untuk menyerap produksi. “Jika harga minyak bumi turun dan (harga) biodisel menjadi tidak lagi atraktif. Ini berarti subsidi menjadi solusi. Kondisi ini suatu saat akan menjadi masalah bagi industri minyak nabati. Saya perkirakan ini akan terjadi,” pungkasnya.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181102200643-92-343621/kinerja-industri-sawit-diramal-kinclong-berkat-b20-2019-nanti

Kontan | Sabtu, 3 November 2018

Gapki perkirakan konsumsi biodiesel domestik tahun ini 3,72 juta Ton

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia memperkirakan konsumsi biodiesel tahun ini akan mencapai 3,72 juta Ton. Angka ini naik pesat dibandingkan konsumsi biodiesel tahun lalu yang sebesar 2,21 juta ton. Wakil Ketua Umum III Gapki bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang mengatakan, peningkatan konsumsi didorong oleh implementasi B20. Togar berpendapat, program perluasan B20 yang dilakuan pemerintah sejak September sudah sukses. Ini melihat realisasi penyaluran B20 untuk non PSO sudah sebesar 74% dan di bulan Oktober mencapai sekitar 80%. “Kalau kita bilang program B20 tidak berjalan, saya tidak bisa bilang kalau 74% itu tidak sukses. B20 sukses, tapi memang tidak 100%,” tutur Togar, Jumat (3/11). Sementara di tahun depan, konsumsi biodiesel diperkirakan akan mencapai 5,5 juta ton. Peningkatan yang signifikan ini dikarenakan implementasi B20 yang sudah berjalan baik. Menurut Togar, kendala logistik yang menjadi hambatan penyaluran biodiesel sudah dapat diselesaikan di tahun depan. Apalagi, titik penyaluran B20 ini akan disederhanakan. Meski konsumsi di dalam meningkat di tahun mendatang, ekspor biodiesel justru akan mengalami penurunan. Ekspor tahun depan diperkirakan akan sebesar 1 juta ton dan ekspor tahun ini yang sebesar 1,72 juta ton. Ekspor tahun ini pun meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang sebesar 163.000 ton. “Ekspor tahun ini meningkat karena harga diesel itu mahal, jadi orang mau nyampur. Ekspornya ada banyak, ke China, ada Eropa, Korea, dan lainnya,” kata Togar.

https://industri.kontan.co.id/news/gapki-perkirakan-konsumsi-biodiesel-domestik-tahun-ini-372-juta-ton

Id.beritasatu | Sabtu, 3 November 2018

Kebijakan Biodiesel Indonesia Mendapat Pujian

Kebijakan biodiesel Indonesia mendapat pujian dari Dorab E Mistry dari Godrej International Limited. Menurut dia, perkembangan kebijakan biodiesel Indonesia, yang merupakan keberhasilan lobi para pemangku kepentingan sawit termasuk Gapki telah mengakibatkan industri sawit Indonesia menjadi dinamis. Faktor pendukung lain adalah penandatanganan kerjasama Indonesia dan India untuk mempromosikan ISPO ke pasar India. Secara umum, dapat dikatakan bahwa prospek Indonesia sangat cerah. Kondisi ini sangat berbeda dengan persoalan yang dihadapi Malaysia. “Malaysia tertinggal jauh karena kesulitan menghadapi masalah ketenagakerjaan dan keterlambatan peremajaan kebun. Ini berdampak panen dan harga yang rendah,” kata Dorab dalam sesi terakhir di hari kedua 14th Indonesia Palm Oil Conference 2018 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Jumat (2/11) . Produksi minyak sawit pada 2019 diperkirakan terdampak oleh El Nino dalam intensitas sedang. Ini terjadi dengan biological low cycle yang akan mempengaruhi produksi sawit di Indonesia dan Malaysia. Kebutuhan energi dunia menunjukkan peningkatan yang baik. Demikian juga dengan peningkatan produksi pangan. Skenario pasokan minyak nabati dunia juga lebih baik di mana peningkatan lebih rendah.

Karena penumpukan stock, asumsi yang dipakai dalam membuat outlook diantara harga Brent. Harga brent crude sekitar US$ 80-90 per barrel, dengan kemungkinan peningkatan suku bunga The Fed pada Desember 2018 dan 2019 serta pelambatan pertumbuhan GDP dunia pada tahun 2018. Harga minyak sawit diperkirakan akan menyentuh harga paling rendah dan kemudian akan meningkat lagi. Future BMD akan mencapai 2100 ringgit dan membantu daya saing dari minyak sawit sehingga peningkatan naik. Jika harga minyak solar dan bensin naik, PME blending akan menjadi makin menarik. Sementara diharapkan RBD Olein akan berada di angka kurang dari US$ 550 FOB.

http://id.beritasatu.com/home/kebijakan-biodiesel-indonesia-mendapat-pujian/182219