+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Berpikir Indonesia

Media Indoensia | Jum’at, 23 Agustus 2019
Berpikir Indonesia

Begitu sulitnya kita berpikir untuk kepentingan Indonesia. Sering kali kita hanya peduli kepada sektor yang menjadi tanggung jawab kita tanpa mau melihat manfaat lebih besar bagi Indonesia. Tidak usah heran apabila banyak kebijakan yang bertabrakan dan akhirnya merugikan kepentingan Indonesia yang lebih besar. Kasus terakhir ialah impor bahan baku karton. Dalam upaya menjaga kepentingan bahan baku industri dan lingkungan, beberapa kementerian membahas batasan plastik yang masih diperbolehkan. Amerika Serikat, misalnya, memberikan batasan 2% plastik boleh dipergunakan dalam karton\’pembungkus. Saat pembahasan tentang batasan itu sedang dilakukan, tiba-tiba Sucofindo membuat surat edaran ke seluruh negara di dunia bahwa Indonesia tidak menoleransi lagi adanya plastik dalam bahan baku karton dan kertas pembungkus. Akibatnya, pasokan bahan baku langsung berhenti dan industri karton serta pembungkus menghadapi masalah. Bukan hanya ekspor yang akhirnya terganggu, melainkan juga impor karton dan kertas pembungkus otomatis meningkat. Di tengah kita berupaya menekan defisit neraca transaksi berjalan, sekarang yang terjadi justru sebaliknya.

Dalam konteks itulah Menteri Perindustrian Airlangga Har-tarto mengajak kita untuk mau mendahulukan kepentingan besar Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan ialah di sektor energi. Tingginya impor bahan bakar minyak menyebabkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II mencapai US$8,4 miliar. Tekanan itu akan bisa berkurang kalau kita mau menggunakan energi yang lebih berkelanjutan, yaitu energi yang berasal dari minyak nabati. Indonesia memiliki potensi yang besar karena produksi minyak kelapa sawitnya mencapai 47 juta ton per tahun. Sebenarnya sudah sejak 2006 diingatkan agar sebagian kebutuhan BBM solar menggunakan biodiesel. Namun, kebiasaan berpikir sektoral tadi membuat kebijakan itu tidak bisa berjalan. Masing-masing mempunyai alasan untuk keberatan mendukung kebijakan tersebut. Presiden Joko Widodo kali ini tegas bahwa kebijakan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk bahan bakar diesel, harus 20% bahan bakunyaberasal dari biofuels. Ternyata biodiesel B20 itu tidak banyak berpengaruh kepada kinerja kendaraan. Menurut Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johannes Nangoi, hanya ada penurunan performa sekitar 1% dan itu tidak terlalu berpengaruh kepada kinerja kendaraan. Demikian pula untuk perawatan mobil khususnya pergantian filter yang masih dalam rentang perawatan.

Pemerintah sekarang mencoba bergerak ke biodiesel B30. Uji coba terhadap performa kendaraan sedang dilakukan. Tujuh produsen mobil ikut dalam uji coba yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen biofuels Indonesia Paulus Tjakrawan menjelaskan, dengan kebijakan B20, sebenarnya sekitar 12% saja produksi minyak Kelapa Sawit yang dipergunakan. Namun, manfaatnya terhadap penghematan devisa mencapai US$3,2 miliar. Kalau kelak kebijakan B30 berjalan, 15% produksi minyak Kelapa Sawit yang akan terpakai untuk biofuels dan penghematan devisanya akan meningkat menjadi US$5 miliar. Bayangkan apabila kebijakan penggunaan biofuels diterapkan juga pada industri pertambangan, angkutan umum, kereta, dan kapal laut. Penghematan devisa yang bisa kita lakukan akan lebih besar dan otomatis akan mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan. Jangan lupa langkah ini juga akan merangsang putra-putra Indonesia untuk melakukan riset lebih jauh. Sekarang ini peneliti Indonesia sudah menemukan katalis \’Merah-Putih\’ dari minyak Kelapa Sawit yang bisa dipakai untuk mendongkrak produksi minyak dari sumur-sumur minyak tua. Kalau Presiden mau menerima penemunya, sang peneliti akan merasa bangga dan otomatis peneliti lain akan berlomba menemukan karya hebatnya karena tahu Presiden akan mengapresiasinya.

Penggunaan biofuels oleh negara sebesar Indonesia pasti akan mendisrupsi dunia. Tidak hanya industri migas yang akan bergeser, tetapi juga kebutuhan minyak nabati untuk pangan pun akan tergoncang. Tidak mungkin kebutuhan minyak nabati dunia hanya bergantung kepada minyak jagung, kedelai, bunga matahari, dan zaitun. Tidak keliru apabila Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengatakan kita harus mengubah paradigma terhadap kelapa sawit. Indonesia harus mengubah citra dari negara terbesar penghasil minyak Kelapa Sawit menjadi negara terbesar penghasil olein dan turunannya. Penggunaan olein dan turunannya yang lebih besar di dalam negeri akan membuat kita tidak terlalu bergantung kepada pasar dunia. Justru dalam jangka menengah, pengurangan pasokan ke pasar dunia akan membuat harga minyak nabati meningkat. Pada akhirnya petani kita akan mendapat manfaatnya. Kemauan untuk berpikir untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini.

The Jakarta Post | Jum’at, 23 Agustus 2019
RI threatens to halt Airbus jet orders

Indonesia is pushing its domestic airlines to halt purchase of Airbus SE planes in retaliation for curbs imposed by the European Union.on use of palm biodiesel. Trade Minister Enggartiasto Lukita is also asking carriers including PT Lion Mentari Airlines to consider switching their outstanding aircraft to Boeing Co. Lukita has spoken to Lion\’s cofounder Rusdi Kirana about dumping Airbus and the country\’s largest low-cost carrier supports the government move, the minister said in a text message on Thursday. “We are exploring all options,” Lukita said, when asked if the government would order all carriers to switch to Boeing from Airbus. “I have contacted Rusdi, and he said the airline will follow whatever the government decides.” Siva Govindasamy, a Singapore-based spokesman for Airbus, did not immediately respond to request for comments. The Indonesian threat to turn its back on Airbus is the fallout of EU\’s decision earlier this year to place stricter limits on palm oil\’s use in biofuels on concerns over deforestation. Indonesia, the world\’s largest producer of the tropical vegetable oil, last week also threatened to slap retaliatory tariffs on importof dairy products from EU after the bloc imposed anti-subsidy duties on its Palm Oil biodiesel. The escalation of trade feud may complicate Lion\’s plan to turn to the European manufacturer following a dispute with Boeing after the crash of its 737 MAX 8 jet last year, which killed 189 people. Flag carrier PT Garuda Indonesia has also said that it might cancel its Boeing Max orders for other models. Lion Air placed an order for eight Airbus A330neo planes worth US$2.4 billion at list prices last year, adding to a 2013 order for 234 planes worth $24 billion .

Harian Kontan | Jum’at, 23 Agustus 2019
Kemdag Akan Hambat Airbus

Pemerintah merancang sejumlah aksi balasan atas aksi sepihak Uni Eropa yang menghambat ekspor biodiesel Indonesia. Salah satu yang menjadi target kelas kakap adalah impor pesawat terbang yang nilainya signifikan. “Yakni produk dari Airbus,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (21/8). Enggartiasto mengaku sudah membicarakan opsi hambatan impor atas pesawat bikinan Prancis itu dengan salah satu pebisnis pesawat terbang di Indonesia, yakni Rusdi Kirana, bos Lion Air. “Saya bilang ke Pak Rusdi, bagaimana dengan Airbus, dan Pak Rusdi bilang, oh itu bagus,” ujarnya. Selain Airbus ada juga produk lainnya yang masuk ke pasar lokal, yakni radar. “Tapi itu juga masih sekadar opsi,” katanya.

Harian Kontan | Jum’at, 23 Agustus 2019
Jangan Gegabah Membalas Uni Eropa

Kementerian Perdagangan terkesan gegabah dalam menanggapi .”serangan” Uni Eropa terhadap biofuel asal Indonesia. Misalnya menyatakan akan membalas dengan me-. naikkan bea masuk terhadap produk susu dari Uni Eropa, pesawat Boeing (suku cadangnya), lalu radar. Sebelum melakukan tindakan balasan ada baiknya Kemdag mempertimbangkan manfaat yang didapat bagi Indonesia. Apakah bea masuk tinggi bagi produk susu Uni Eropa akan menguntungkan produsen susu lokal? Lebih efektif apabila balasan misalnya kepada produk dari perusahaan Uni Eropa yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia, tapi sudah ada subsititusinya dengan produk lokal.

Beritasatu | Kamis, 22 Agustus 2019
Pemerintah Targetkan Masuk Era BBM Ramah Lingkungan Tahun Depan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengungkapkan tahun depan, Indonesia harus sudah memasuki era BBM ramah lingkungan melalui penerapan bauran biodiesel B-30. Pernyataan disampaikan Ignasius di sela-sela acara international Conference of Resources and Enviromental Economics (ICREE) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Menteri Ignasius mengatakan dari penerapan mandatori B-20 sejak September 2018, pemerintah sudah bisa mengurangi energi fosil hingga 13 persen. Ini ditargetkan meningkat menjadi 20 persen dengan penerapan B-30. Pemanfaatan biodiesel dalam negeri sebesar 3,75 juta kilo liter di 2018 tercatat menghemat US$ 1,88 miliar atau setara Rp 26,51 triliun. Sementara sepanjang Januari hingga Juli 2019, neraca perdagangan migas juga perlahan-lahan membaik, di mana nilai impor berhasil turun 24,42 persen year on year. Volume impor migas pun berkurang 17,18 persen year on year.
https://www.beritasatu.com/ekonomi/571177/pemerintah-targetkan-masuk-era-bbm-ramah-lingkungan-tahun-depan

Tempo | Kamis, 22 Agustus 2019
Pemerintah Bakal Stop Impor dari Uni Eropa, Pengusaha Mendukung

Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung rencana pemerintah Indonesia yang bakal mengalihkan permintaan pesawat terbang dari Uni Eropa (Airbus) ke Amerika Serikat (Boeing). Langkah pemerintah itu ditempuh sebagai balasan terhadap diskriminasi sawit oleh Uni Eropa, dengan mengenakan tarif bea masuk tambahan sebesar 18 persen terhadap biodiesel Indonesia. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya juga mengalihkan impor minuman beralkohol, buah-buahan, dan produk susu dari Uni Eropa. Ketua GIMNI Sahat Sinaga menilai tindakan pemerintah tersebut merupakan pesan yang positif bagi para pelaku minyak kelapa sawit nasional. Menurut dia, bea masuk yang ditetapkan Uni Eropa terhadap biodiesel tersebut mirip dengan pajak yang diberikan oleh para penjajah atau collonial tax. Dengan kata lain, katanya, Uni Eropa masih memandang Indonesia sebagai negara jajahan. “Nah, itu yang kami tidak suka. Maka, kami dari GIMNI mendukung penuh program-program yang dilakukan pemerintah terhadap pola diskriminasi itu,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu 21 Agustus 2019. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodisel M.P. Tumanggor mengusulkan agar pemerintah mencari komoditas lain dari Eropa yang dapat disubtitusi dari negara lain serta tidak melanggar aturan WTO sebagai bagian perlawanan. “Misalnya parfum atau wine dan susu yang kita butuh tetapi bisa dari Australia dan Selandia Baru,” ujarnya. Saat ini, Uni Eropa masih memberikan waktu bagi produsen biodiesel untuk melakukan pembelaan. Kendati demikian, Tumanggor mengatakan bahwa produsen sudah mulai menghentikan pengiriman ke Eropa. Produsen biodiesel pun berharap mandatori B30 pada awal tahun depan dapat berjalan dengan baik karena diperkirakan mampu menyerap biodiesel sebanyak 3 juta kilo liter. “Jumlah itu lebih besar dari ekspor ke Uni Eropa yang sekitar 1,4 juta liter,” kata Tumanggor.
https://bisnis.tempo.co/read/1239040/pemerintah-bakal-stop-impor-dari-uni-eropa-pengusaha-mendukung/full&view=ok

Harian Ekonomi Neraca | Kamis, 22 Agustus 2019
Pemerintah dan Pelaku Industri Berupaya Dongkrak Harga Sawit

Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri berupaya mencari terobosan yang strategis untuk mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional melalui program hilirisasi industri kelapa sawit dan kebijakan mandatori biodiesel di dalam negeri. Oleh karena itu, Kemenperin menginisiasi pertemuan dengan para pelaku industri agro sebagai produsen aneka produk hilir minyak sawit, mulai untuk yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan, bahan kimia, hingga produk biodiesel (minyak nabati atau fatty acid methyl ester/FAME) berbasis minyak sawit. Kemenperin juga turut mengundang sektor manufaktur sebagai konsumen biodiesel FAME, antara lain industri otomotif, permesinan, dan pertambangan. “Kami ingin menciptakan kolaborasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan, yang tentunya nanti harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, disalin dari siaran resmi. Pada kesempatan itu, digelar diskusi dengan menghadirkan narasumber, antara laian Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, serta Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi.

Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan industri hilir pengolahan minyak sawit sebagai sektor prioritas nasional. “Untuk itu, kami senantiasa menjaga iklim usaha dan investasi serta memberikan dukungan agar industri hilir kelapa sawit dapat tumbuh lestari,” tuturnya. Sepanjang tahun 2018, ekspor minyak sawit didominasi oleh produk hilir, yang rasio volumenya sebesar 81% dibanding ekspor bahan baku (19%). Tren ini terus melonjak selama lima tahun terakhir, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perolehan devisa. “Peningkatan penggunaan CPO terus meningkat, untuk energi sekitar 15-20%. Sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan. Kita sudah buatkan roadmap-nya dalam pengembangan industri nasional,” ungkap Airlangga. Apalagi, lanjutnya, pasar di dalam negeri sedang berkembang pesat karena konsumsi produk pangan yang kian tumbuh. Selain itu, adanya inisiatif kebijakan pemerintah tentang mandatori biodiesel PSO (Public Service Obligation) dan non-PSO sejak tahun 2016.

Menperin menambahkan, pihaknya terus mengawal kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020. Kemudian, diharapkan pada tahun 2021-2022, komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan ditingkatkan menjadi B50-B100. “Kita perlu berbangga bahwa kebijakan mandatori biodiesel berkomposisi di atas 20% adalah yang pertama kali di dunia, dengan hasil implementasi di lapangan yang relatif baik dan lancar,” ujarnya. Menurut Airlangga, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi oversupply pada periode tahun 2015-2016 lalu. “Pada tataran operasional, proses transisi implementasi mandatori B20 juga berjalan lancar karena koordinasi dan kompromi teknis antara industri produsen biodiesel FAME dan industri engine maker pengguna B20, di mana keduanya adalah binaan Kemenperin,” paparnya. Menperin optimistis, Indonesia punya potensi dan peluang besar dalam menjalankan program hilirisasi industri kelapa sawit dan pengotimalan penggunaan bahan bakar nabati. Sebab, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar CPO dan minyak inti sawit mentah (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang mencapai 47 juta ton pada tahun 2018.

“Laju pertumbuhan produksi minyak sawit diperkirakan terus meningkat signifikan, di mana ekspor minyak sawit dan produk turunannya menyumbang devisa negara lebih dari USD22 miliar per tahun,” ungkapnya. Di samping itu, Kemenperin telah menyusun peta jalan pengembangan industri yang terintegrasi dengan kebijakan biofuel nasional. Peta jalan tersebut dapat menjadi panduan bagi para produsen dan konsumen untuk menyusun rencana bisnisnya ke depan, termasuk dalam penguatan dan penguasaan teknologi industrinya. “Roadmap itu dimaksudkan untuk mewujudkan industri nasional yang rendah emisi karbon dan berwawasan lingkungan,” tegas Airlangga. Menperin mengemukakan, industri flexy fuel engine berbasis bahan bakar nabati misalnya, diyakini dapat tumbuh berdampingan dengan industri kendaraan listrik, hybrid, dan yang rendah emisi lainnya.
http://www.neraca.co.id/article/120868/komoditas-pemerintah-dan-pelaku-industri-berupaya-dongkrak-harga-sawit

Harian Ekonomi Neraca | Kamis, 22 Agustus 2019
Pemerintah dan Pelaku Industri Berupaya Dongkrak Harga Sawit

PT Pertamina (Persero) mencatat penyerapan fatty acid methyl ester (FAME) untuk program campuran biodiesel pada minyak Solar hingga Juli 2019 telah mencapai 3,2 juta kiloliter (kl). Realisasi tersebut menyamai realisasi sepanjang tahun lalu dan setara dengan 59 persen dari target tahun ini. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan tren realisasi penggunaan FAME meningkat seiring upaya perseroan untuk memasok seluruh industri dengan biosolar sesuai regulasi. “Konsumsi biosolar terbesar ada di sektor transportasi,” ujar Fajriyah seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (21/8). Sebelumnya, per 1 September 2018, implementasi program pencampuran 20 persen FAME ke dalam Solar (B20) sudah diperluas ke sektor yang tidak mendapatkan subsidi. Artinya, saat ini penjualan B20 sudah dilakukan baik di sektor yang mendapatkan subsidi maupun yang non subsidi. Saat ini, perseroan memiliki 111 terminal bahan bakar minyak (TBBM) yang siap untuk mendistribusikan B20. Sementara, titik pencampuran FAME dilaksanakan di 29 titik pencampuran yaitu 26 TBBM dan tiga kilang.

Sejak Mei 2019, perusahaan minyak pelat merah ini tidak lagi melakukan impor minyak diesel karena kebutuhan Solar di dalam negeri sudah bisa dipenuhi dari hasil produksi kilang-kilangnya sendiri. Untuk sektor industri, sambung ia, perseroan melayani seluruh sektor industri yang membutuhkan jenis BBM diesel dengan biosolar. Hingga saat ini, sektor listrik dan pertambangan adalah dua sektor industri terbesar yang menyerap biosolar. Terkait dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untukTransportasi Jalan, Fajriyah mengatakan perseroan mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. “Sumber energi alternatif apapun, selama memang baik dan prospek untuk dikembangkan, perlu didukung pengembangannya. Kita semua berharap, ke depannya Indonesia akan memiliki lebih banyak pilihan untuk energi alternatif yang ramah lingkungan,” tambahnya. Menurut ia, pengembangan mobil listrik dan program B20 memiliki segmentasi masing-masing dengan kemanfaatan yang berbeda. Sebagai bentuk dukungan perseroan, saat ini sudah tersedia stasiun pengisian listrik untuk umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kuningan, Jakarta. SPBU itu memiliki empat unit stasiun pengisian baterai (charging station). Sebanyak dua unit merupakan tipe pengisian cepat (fast charging) yang mampu mengisi penuh baterai kendaraan listrik dalam waktu kurang dari 15 menit dan dua unit lainnya merupakan tipe normal charging. “Ini merupakan bukti komitmen perusahaan untuk mendukung upaya pengembangan energi alternatif,” pungkasnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190821142732-85-423415/per-juli-pertamina-serap-fame-biodiesel-32-juta-kl

Kontan | Kamis, 22 Agustus 2019
Hambat Airbus Masuk RI, Mendag Sudah Bicara dengan Bos Lion Air

Pemerintah merancang sejumlah aksi balasan atas aksi sepihak Uni Eropa yang menghambat ekspor biodiesel Indonesia. Salah satu yang menjadi target kelas kakap adalah impor pesawat terbang yang nilainya signifikan. “Yakni produk dari Airbus,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (21/8). Enggartiasto mengaku sudah membicarakan opsi hambatan impor atas pesawat bikinan Prancis itu dengan salah satu pebisnis pesawat terbang di Indonesia, yakni Rusdi Kirana, bos Lion Air. “Saya bilang ke Pak Rusdi, bagaimana dengan Airbus, dan Pak Rusdi bilang, oh itu bagus,” ujarnya. Selain Airbus ada juga produk lainnya yang masuk ke pasar lokal, yakni radar. “Tapi itu juga masih sekedar opsi,” katanya. Opsi balasan dengan menghambat impor Airbus diambil lantaran bea masuk susu dari Uni Eropa dampaknya kurang signifikan. Pengenaan bea masuk produk susu dari Uni Eropa sudah dalam persiapan di Kemdag. Namun, balasan ini kurang setimpal lantaran sebagian besar impor susu berasal dari Australia dan Selandia baru. Kementerian Perdagangan (Kemdag) menegaskan sudah melayangkan surat keberatan ke World Trade Organization (WTO) atas penerapan bea masuk untuk produk biodiesel dari Indonesia ke benua biru.
https://insight.kontan.co.id/news/hambat-airbus-masuk-ri-mendag-sudah-bicara-dengan-bos-lion-air

Neraca | Kamis, 22 Agustus 2019
PPnBM Kendaraan Diusulkan Berdasarkan Emisi Karbon

Kementerian Perindustrian telah mengusulkan agar Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) kendaraan ditentukan berdasarkan emisi karbon sebagai bentuk insentif bagi konsumen. “Flexy engine termasuk jenis kendaraan yang bakal mendapatkan insentif dalam revisi Peraturan Pemerintah No.41/2013 tentang PPnBM,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam siaran resmi. Apabila kendaraan tersebut menggunakan B100, akan mendapatkan insentif maksimal 8% pada aturan baru nanti.Lanjut Airlangga, pemerintah sedang mendorong penggunaan B100 yang setara dengan standar emisi Euro 4. “Jadi, bisa dimanfaatkan untuk biodiesel, bio gasoline, dan bio avtur. Kalau semua ini kita kembangkan, maka permintaan domestik cukup untuk menyerap industri CPO kita,” tandasnya. Untuk itu, Menperin mengapresiasi kepada tim riset Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap upaya pengembangan teknologi katalis Merah Putih, yang mampu memproduksi bahan bakar hijau (green fuel) berupa bensin hijau, diesel hijau, dan avtur hijau langsung dari minyak sawit (drop in biofuel).

“Kami sangat menaruh perhatian pada proses produksi green gasoline, di mana tren konsumsi bahan bakar mesin bensin selalu meningkat. Selain itu juga menghasilkan produk samping ELPIJI hijau, yang akan mendukung rancangan Bauran Energi Nasional yang berbasis energi baru terbarukan,” terangnya. Namun demikian, menurut Menperin, perlu ada langkah nyata untuk mewujudkan masuknya investasi di bidang industri green fuel tersebut. “Seperangkat fasilitas perpajakan telah kami siapkan, dan kami aktif mengundang kepada seluruh pihak, khususnya calon investor dalam negeri, agar mereka dapat berpartisipasi membangun kedaulatan energi nasional melalui industri bahan bakar hijau berbahan baku minyak sawit langsung,” jelasnya. Sementara itu, pemerintah siap memacu ekspor industri otomotif dengan harmonisasi skema Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dalam aturan baru ini, PPnBM tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, namun pada emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Semakin rendah emisi, semakin rendah tarif PPnBM kendaraan. Skema itu tengah dikonsultasikan oleh pemerintah pada parlemen. “Insentif baru yang dikeluarkan pemerintah ini disederhanakan menjadi berbasis emisi. Skema harmonisasi ini diharapkan bisa mengubah kendaraan produksi dalam negeri menjadi rendah emisi, meningkatkan investasi dan memperluas pasar ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Gedung DPR RI, Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Menurut Airlangga, dalam aturan baru, pemerintah mengusulkan supaya prinsip pengenaan PPnBM melihat semakin rendah emisinya maka semakin rendah tarif pajaknya. Berbeda dengan aturan sekarang yang mempertimbangkan besaran kapasitas mesin mobil. Harmonisasi skema PPnBM ini sekaligus memberikan insentif produksi motor dan mobil listrik di Tanah Air, sehingga PPnBM menjadi nol persen. Bila dalam aturan sebelumnya insentif hanya diberikan untuk kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau (KBH2), dalam aturan baru ini insentif diberikan kepada Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) atau kendaraan bermotor kategori beremisi karbon rendah. Selain itu, kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang mengadopsi motor listrik dan baterai untuk peningkatan efisiensi, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang dayanya dapat diisi ulang di luar maupun di luar kendaraan, dan Flexy Engine. Airlangga mengatakan, perubahan skema PPnBM ini diproyeksikan berlaku pada tahun 2021. Hal tersebut mempertimbangkan pada kesiapan para pelaku usaha. Dengan tenggat waktu dua tahun, pelaku usaha akan mampu melakukan penyesuaian dengan teknologi atau bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif PPnBM yang lebih rendah lalu pelaku usaha baru bisa mendapatkan kepastian berusaha. “Kami sudah berdiskusi dengan para pelaku usaha. Mereka sudah minta waktu dua tahun untuk menyesuaikan. Pabrikan Jepang yang sudah eksisting di industri otomotif sudah siap, juga pabrikan dari Eropa,” tuturnya. Airlangga menuturkan, pertumbuhan industri otomotif di Tanah Air sangat meyakinkan dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor industri nonmigas sebesar 9,98 persen. Data ekspor kendaraan bermotor roda dua menunjukkan tren kenaikan sebesar 53 persen dan 44 persen pada 2016-2018. “Kalau kita lihat dari unitnya roda empat ini produksinya 1,3 juta nilainya USD13,7 miliar,” ucapnya.
http://www.neraca.co.id/article/120870/ppnbm-kendaraan-diusulkan-berdasarkan-emisi-karbon

Inilahkoran | Kamis, 22 Agustus 2019
Pemkot Bogor Matangkan Pengolahan Plastik Jadi Biodisel

Wali Kota Bogor Bima Arya menerima kunjungan kehormatan Head of Regional Outreach Manager Kedutaan Besar Inggris Samuel Hayes di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu (21/8/2019). Menurut Bima, kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut dari kunjungan dirinya bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Inggris pada 21-24 Juli 2019 lalu. Saat it, mereka membahas sejumlah kerja sama. “Ya, dalam kunjungan kemarin kami membahas kerja sama beberapa bidang di antaranya ekonomi, lingkungan, dan seni budaya,” kata Bima, Kamis (22/8/2019). Menurutnya, khusus mengenai kerja sama bidang lingkungan pihaknya membahas pengelolaan sampah menjadi sumber energi biosolar. Terkait hal itu, dia menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Elia Buntang untuk segera berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. “Ini harus segera ditindaklanjuti. Dinas terkait diharapkan untuk segera berkoordinasi dengan pihak Pemkab Bogor,” ujarnya. Tekait penjajakan komunikasi itu, Bima mengakui sudah dilakukan dengan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin. Namun, sejauh ini lokasi pengolahan sampah masih dalam tahap penggodokan. Dua lokasi yang berpotensi dijadikan tempat pengolahan sampah itu yakni TPA Galuga dan TPA Nambo.

“Pemindahan dari TPA Galuga ke Nambo, selain lebih luas juga dinilai mampu menampung sampah plastik lebih banyak. TPA Nambo bisa menampung sekitar 500 ton per hari sedangkan TPA Galuga hanya bisa menampung 100 ton. Nantinya, seluruh sampah yang dikirim ke Nambo akan dipilah dan disortir pihak Plastik Energy,” tutur Bima. Sementara itu, Samuel Hayes menuturkan pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama yang bisa dilakukan. Dia mengaku, Pemerintah Inggris bisa mendukung tujuan-tujuan pembangunan Jawa Barat secara umum dan Kota Bogor. “Plastik Energy itu adalah salah satu perusahaan dari Inggris yang mempunyai kemampuan untuk mengolah sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang menjadi biodiesel,” sebut Samuel.
https://www.inilahkoran.com/berita/24325/pemkot-bogor-matangkan-pengolahan-plastik-jadi-biodisel