+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Biodiesel dan Gas Jadi Andalan

Bisnis Indonesia | Kamis, 16 Januari 2020

Biodiesel dan Gas Jadi Andalan

Pemerintah akan mendorong pemanfaatan biodiesel dan gas demi menekan bauran penggunaan solar pada pembangkit listrik. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendra Iswahyudi mengatakan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU), maupun pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) akan diwajibkan menggunakan gas sebagai bahan bakar pembangkitan. Saat ini, tipe pembangkit tersebut masih menggunakan bahan bakar high speed diesel (HSD) atau solar untuk mesin diesel berkecepatan tinggi. Regulasi yang memayungi kewajiban itu akan berbentuk keputusan menteri (kepmen) yang saat ini sudah diundangkan dan tinggal menunggu waktu untuk dirilis. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) juga diwajibkan mengggunakan biodiesel. “Campuran biodiesel 30% juga berlaku untuk pembangkit, tetapi untuk PLTG/PLTGU/PLTMG wajib pakai gas sesuai lampiran kepmen penugasan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (15/1). Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abu-manan mengatakan hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai berapa alokasi kebutuhan biodiesel untuk pembangkitan pada 2020. PLN masih menanti keputusan Menteri ESDM mengenai gasifikan pembangkitan.

Dalam kepmen tersebut salah satunya akan mengatur jumlah pembangkit berbahan bakar minyak yang melakukan konversi bahan bakar ke gas. Jika jumlah satuan dan kapasitas pembangkit yang dikonversi ke gas atau melakukan gasifikasi telah didata, baru PLN mempertimbangkan pembangkit mana yang akan menggunakan biodiesel. Biodiesel digunakan untuk pembangkit yang tidak layak digasifika-si dan saat ini masih dioperasikan dengan HSD. “Kepmen ini untuk kerja 2020, cuma penugasan yang diperintahkan untuk mesin-mesin yang menggunakan gas atau B30 belum ada. Jadi kalau enggak bisa gas kita pakai B30,” katanya. Sementara itu, berdasarkan data PLN, kebutuhan HSD sebagai bahan bakar pembangkitan telah memiliki porsi yang kecil sejak 2019. Adapun, komposisi HSD hanya 32% dari total kebutuhan bahan bakar minyak atau mencapai 987.795 Kl. Sisanya, konsumsi biodiesel dengan manda-tori 20% (B20) adalah sebesar 53% atau 1,6 juta kl dan Marine Fuel Oil (MFO) adalah sebesar 443.273 Kl atau dengan porsi 15%. Selama pemakaian bahan bakar nabati digunakan pada PLTG, ternyata kandungan Fatty Acid Methyl Esters (FAME) tidak direkomendasikan karena dapat merusak material pada gas turbin. Sementara itu, pada PLTD dan PLTMBG, PLN harus melakukan penambahan biaya senilai Rp 1,63 triliun per tahun untuk setiap penggunaan bahan bakar nabati. Penambahan biaya dilakukan karena naiknya Specific Fuel Consumption (SFC) atau konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 3% atau sebesar Rp799 miliar saat menggunakan bahan bakar nabati alih-alih HSD. Menurutnya, penggunaan biodiesel untuk pembangkitan berkaitan dengan upaya untuk menekan konsumsi HSD. Pada 2019, konsumsi HSD pembangkit PLN mencapai 4,2% dari total jenis energi pembangkitan. Konsumsi HSD pada 2020 ditargetkan menurun menjadi 3,8%.

Harian Kontan | Kamis, 16 Januari 2020
Menadah Berkah CPO Malaysia

Sentimen positif kembali menghinggapi industri minyak sawit mentah ata-wa crude Palm Oil (CPO) dalam negeri. Setelah penerapan program biodiesel 30% (B30), beredar kabar India memboikot impor CPO dari Malaysia Alhasil, pelaku industri CPO Indonesia berpotensi mengambil alih ceruk pasar para pemain di Negeri Jiran. Seperti diketahui, Malaysia dan mdonesia merupakan dua produsen CPO global. “Jadi ada kemungkinan konsumen India beralih ke minyak sawit Indonesia,” kata Swasti Karti-kaningtyas, Sekretaris Peru-sahan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk kepada KONTAN Rabu (15/1). Adapun selama ini India memang sudah menjadi tujuan ekspor Sawit Sumbermas. Negara yang terkenal dengan film Bollywood tersebut masuk dalam kategori ekspor di wilayah Asia Selatan bersama dengan Pakistan dan Bangladesh. Hanya saja, emiten berkode saham SSMS di Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut tidak memerinci porsi ekspor ke India Meski peluang bisnis terbuka di depan mata, manajemen Sawit Sumbermas tak mau hanya mengandalkan sentimen boikot India terhadap Malaysia. Meraka memperkirakan, kedua negara tersebut pasti akan mencari titik temu atas permasalahan boikot yang terjadi.

Makanya, secara mandiri Sawit Sumbermas tetap berusaha memperlebar jangkauan pemasaran di tengah tre.n harga CPO yang mulai membaik. Meskipun awal tahun curah hujan sangat tinggi, mereka berusaha mengerek produksi. Targetnya yakni memproduksi 572.000 ton CPO sepanjang 2020 atau naik ketimbang realisasi produksi tahun lalu 457.000 ton. Segendang sepenarian, PT Sampoerna Agro Tbk juga melihat aksi boikot India terhadap Malaysia sebagai berkah bagi pelaku industri sawit dalam negeri. Meskipun, perusahaan berkode saham SGRO di BEI tersebut, menjual seluruh produk CPO di pasar dalam negeri. Sampoerna Agro memperkirakan, harga CPO dalam negeri berpeluang menguat. Selain karena potensi peningkatan permintaan dari India, permintaan CPO juga terung-kit program B30. Sementara kenaikan produksi CPO domestik cenderung tidak signifikan karena kemarau berkepanjangan tahun lalu. Tak ayal, Sampoerna Agro bisa turut menikmati efek domino dari sentimen tersebut. “Kondisi ini bisa mengamplifi-kasi tren positif harga CPO,” tutur Michael Kesuma, Head of Investor Relations and Public Relations PT Sampoerna Agro Tbk.

Sampoerna Agro tak khawatir dari sisi produksi. Sejak tahun lalu, mereka sudah menggenjot penanaman Kelapa Sawit demi menjaga tingkat produksi. Kendati demikian, manajemen Sampoerna Agro memperkirakan efek positif dari boikot India terhadap Malaysia hanya akan bersifat sementara Tren harga CPO juga bisa saja kembali terkoreksi oleh mekanisme pasar untuk periode jangka panjang. Terlepas dari sentimen boikot India, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk melihat prospek industri sawit dalam negeri tahun ini memang membaik. Perusahaan berkode saham ANJT di BEI itu juga menunjuk program B30 dan ketatnya produksi dalam negeri sebagai penopang. Namun Austindo Nusantara tak mau terlalu ambil pusing. Mereka lebih memilih fokus mengawal pemeliharaan tanaman muda yang belum menghasilkan dan pembangunan Uni kedua pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Ketapang, Kalimantan Barat. Dua agenda kerja tersebut akan memanfaatkan dana belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 600 miliar. Sumber pendanaan capex berasal dari kas internal dan pinjaman eksternal. “Grup kami tetap melakukan penghematan belanja modal dan tetap fokus pada belanja modal yang bersifat strategis,” kata Lucas Kurniawan, Direktur Keuangan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Kebijakan India

Dalam acara konferensi sawit internasional Pakistan Edible\’Oil Conference (PEOC) awal tahun 2020 di Karachi Pakistan, Gabungan Pengusa- ha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengakui jika potensi pasar CPO di India menjanjikan. Makanya, asosiasi tese-but menaruh perhatian pada pasar CPO di sana. Namun sejak 2017 saja, tren ekspor CPO Indonesia ke India menurun. Volume ekspor CPO mdonesia ke India tahun 2017 mencapai 7,6 juta ton. Tahun 2018, volumenya turun menjadi 6,7 juta ton. Catatan tersebut sempat mengkhawatirkan karena sampai Oktober 2019 volume ekspor hanya sebanyak 3,7 juta ton. Penurunan ekspor CPO itu akibat India mengutip bea masuk lebih tinggi kepada Indonesia ketimbang kepada Malaysia. Alhasil, industri sa- wit Indonesia kalah kompetitif dibandingkan dengan dengan Negeri Jiran. Memang, pemerintah India kemudian mengubah kebyak-an tersebut. Pelaku industri CPO Indonesia menanggung tarif bea masuk sama besar dengan Malaysia. Makanya, tren ekspor CPO mdonesia ke India pada bulan Oktober 2019 mulai naik. Hanya saja, pada awal 2020 India mengeluarkan kebyakan lain berupa pelarangan impor produk olahan minyak sawit. Kebyakan tersebut dapat merugikan ekspor produk olahan minyak sawit mdonesia Gapki menilai, dua kebyakan CPO India saling bertentangan. “Kami masih menung- gu bagaimana penerapan kebyakan baru dari pemerintah India tersebut tapi yang pasti dua kebyakan tersebut saling bertentangan,” sebut Tofan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi Gapki kepada KONTAN, Rabu (15/1). Tofan yang juga menjabat sebagai Vice President of Communications PT Astra Agro Lestari Tbk mengatakan, tujuan ekspor terbesar memang ke India. Berikutnya yakni China, Eropa dan Pakistan. Namun dia yakin, kebijakan India tak akan serta-merta mempengaruhi harga CPO global. Karena selain Indonesia dengan program B30, Malaysia juga berencana menerapkan B20.

CNBC Indonesia | Rabu, 15 Januari 2020
Aturan Lemah, ESDM Repot Tagih Denda ke Pemasok FAME

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut denda kepada badan usaha terkait penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) tidak berjalan. Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menerangkan, tidak berjalannya denda karena aturan berupa Peraturan Menteri (Permen) untuk denda kurang kuat. Sehingga butuh beraturan yang lebih tinggi untuk melakukan denda bisa berupa undang-undang, atau minimal Peraturan Pemerintah (PP). Djoksis mengaku selama ini tugas sudah dijalankan. Badan usaha bisa mengajukan keberatan atas denda yang akan diberikan. Menurutnya saat ini ada badan usaha ada yang setuju dan ada yang masih proses. “Kemudian secara hukum berapa kali dirapatkan, nampaknya menurut Kementerian Keuangan, legal ini belum kuat hanya sekedar Permen untuk berikan sanksi jadi harus dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi kalau bisa undang-undang atau minimal PP. Jadi masih dispute di legal aspek,” ungkap Djoksis di Kantornya, Selasa, (14/01/2020). Djoko menerangkan penyaluran solar bercampur FAME selama tahun 2019 mencapai 98,13%. Sementara produksi biodiesel tahun 2019 targetnya sebesar 7,37 juta kilo liter, di mana realisasinya 8,37%. Pemanfaatan biodiesel dalam negeri tahun 2019 sebesar 6,26 juta kilo liter.

Aturan mengenai denda diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Dalam aturan ini badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban menggunakan biodiesel akan di denda Rp 6 ribu per liter. Tahun 2018 Kementerian ESDM melayangkan surat denda kepada 11 badan usaha yang diketahu abai dalam memasok B20. Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono menjelaskan kalau Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melayangkan surat sanksi pada 11 badan usaha yang tidak menyalurkan B20. Ke-11 badan usaha tersebut terdiri dari dua BU BBM, termasuk Pertamina, dan sembilan lainnya merupakan BU BBN. Menurutnya, ke-11 BU yang dikenai sanksi tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan maupun keberatannya; “Itu hak mereka [ajukan keberatan],” terangnya Selasa (18/12/2018).
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200115124326-4-130153/aturan-lemah-esdm-repot-tagih-denda-ke-pemasok-fame

Bisnis | Rabu, 15 Januari 2020
Denda Mandatori Biodiesel Terganjal Aspek Legalitas

Denda pelanggaran mandatori biodiesel ke badan usaha bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar nabati (BBN) yang tidak memenuhi target alokasi sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM terganjal aspek legalitas. Adapun denda alokasi biodiesel sempat diwacanakan pada 2018 lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Beleid tersebut menyatakan badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran biodiesel sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM. Badan Usaha BBN juga wajib menyalurkan biodiesel ke badan usaha BBM sesuai dengan kontrak. Jika badan usaha BBM maupun BBN tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha. Denda yang dikenakan adalah sebesar Rp6.000 per liter volume biodiesel yang wajib dicampur. Namun, pengenaan denda tersebut belum direalisasikan hingga sekarang.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengatakan pihaknya telah mengoleksi data-data badan usaha BBM dan BBN yang tidak mampu menyalurkan biodiesel sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Namun, sejumlah badan usaha keberatan atas denda tersebut. Dalam perkembangannya, denda tidak jadi diterapkan karena perlu aturan yang lebih kuat selain peraturan menteri. “Apakah denda dilaksanakan? Saya jalankan tugasnya, kemudian waktu itu ada keberatan,” katanya, Selasa (14/1/2020). Menurutnya, aturan mengenai pemberian denda harus dituangkan dalam regulasi yang lebih tinggi seperti undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hingga saat ini aspek hukum pemberian denda masih menjadi pembahasan. “Ada yang disetujui, ada yang masih proses, kemudian secara hukum berapa kali dirapatkan, nampaknya menurut Kemenkeu legal ini belum kuat [karena] hanya sekedar permen untuk memberikan sanksi,” katanya. Adapun realisasi pemanfaatan biodiesel di dalam negeri yang tercatat pada 2019 baru sebesar 75% dari target atau sebesar 6,26 juta kiloliter.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200115/44/1190385/denda-mandatori-biodiesel-terganjal-aspek-legalitas

Jpnn | Rabu, 15 Januari 2020
Penerapan Biodiesel Signifikan Tekan Impor BBM

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, menilai penerapan biodiesel berkontribusi terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia. “Defisit neraca dagang kita mengecil dibandingkan tahun lalu, sekarang impor-impor kita berkurang gara-gara B20 dan B30,” ujar Luhut ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, defisit neraca perdagangan Indonesia berpotensi terus menurun seiring dengan implementasi penerapan biodiesel yang terus ditingkatkan. Penerapan biodiesel, menurut dia, juga memberikan efek positif yakni mengurangi ketergantungan Indonesia dengan impor BBM termasuk solar yang tinggi. “Penurunan defisit gara-gara B20, B30, B40, B50 dan seterusnya,” ucapnya. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat neraca perdagangan Indonesia pada 2019 mengalami defisit turun tajam, yakni sebesar 3,2 miliar dolar AS dengan total ekspor pada periode Januari-Desember 2019, sebesar 167,53 miliar dolar AS dan impor 170,72 miliar dolar AS. Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengatakan, nilai tukar rupiah juga relatif terjaga fluktuasinya di level Rp13.600 per dolar AS. “Market tidak bisa dibohongi, dilihat defisit kita membaik. Artinya, menunjukkan bahwa langkah-langkah pemerintah sudah bertambah baik,” katanya.
https://www.jpnn.com/news/penerapan-biodiesel-signifikan-tekan-impor-bbm

Bisnis | Rabu, 15 Januari 2020
Mandatori B30, Organda Khawatir Biaya Perawatan Armada Membengkak

Organda khawatir terjadi kenaikan biaya perawatan dan kemungkinan kendala di jalan pasca perubahan madatori biodiesel (BBM solar) dari yang sebelumnya B20 menjadi B30. Ketua DPP Organda Andrianto Djokosoetono menjelaskan pihaknya masih melakukan kajian secara komprehensif terkait perubahan konsentrasi dalam BBM solar menjadi 30% minyak nabati FAME (fatty acid methyl ester) dengan 70% solar. “Kami masih lakukan studinya mengenai kenaikan dari B20 ke B30, yang menjadi fokus biaya maintenance berkala dan biasanya saat pertama perubahan, juga khawatir ada kendala di jalan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (15/1/2020). Ketua Bidang Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja, mengatakan pihaknya kurang sepakat dengan mandatori B30 atau mencampurkan BBM solar 70% dengan 30% minyak FAME yang berasal dari kelapa sawit. Menurutnya, kenyataan di lapangan sedikit berbeda di mana mandatori B30 berdampak pada penyesuaian yang dilakukan terutama dari sisi teknis. Ivan mengatakan terdapat tiga dampak utama secara teknis dari penerapan B30 tersebut. Masalah pertama, yakni muncul dari penyaring solar, yang menurun masa pakainya.

Klaim pabrikan filter solar dapat diganti setiap 30.000 Km, tetapi karena penggunaan B30 rata-rata pengusana truk dan bus harus mengganti filter solar setiap 15.000 Km sampai 20.000 Km. Kedua, masalah muncul dari injektor. Menurutnya, mengganti injektor cukup menguras kantong, sebab harga per unit mencapai belasan juta rupiah. Ketiga, pihaknya masih membutuhkan jaminan pemerintah bahwa kualitas B30 konsisten sampai end user. Pasalnya, B30 sangat mudah disalahgunakan dengan perilaku oknum yang melakukan ‘pengoplosan’, karena campuran biodiesel tersebut mudah dioplos dengan air. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM menerapkan mandatori B30 per Januari 2020, setelah pada 2019 menerapkan mandatori B20 dalam campuran bahan bakar solar. B30 yang dimaksud yakni pencampuran 70% solar murni dengan minyak FAME yang dihasilkan dari kelapa sawit sebesar 30%. Campuran ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan atas impor BBM jenis solar dan meningkatkan serapan sawit di dalam negeri mengingat pasar internasional tengah bergejolak.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200115/98/1190424/mandatori-b30-organda-khawatir-biaya-perawatan-armada-membengkak

Republika | Rabu, 15 Januari 2020
Musi Banyuasin akan Olah Sawit Jadi Biofuel

Program peremajaan kelapa sawit Musi Banyuasin (Muba) diapresiasi berbagai pihak. Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza menggagas inovasi rencana pengelolaan kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati atau biofuel. Bupati Muba Dodi Reza mengatakan saat ini juga Muba sedang menggarap pembangunan pabrik IPO-CPO yang kaitannya untuk pengelolaan kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati atau biofuel. “Dalam realisasi ini Pemkab Muba menggandeng ITB, Insya Allah target kita pada 2021 nanti realiasi pabrik IPO-CPO mulai berjalan,” ujar dia. Dodi juga menyebutkan dirinya akan terus bersinergi dengan berbagai pihak utamanya Gabungan pengusaha kelapa sawit (Gapki) Sumsel dalam kaitan pemberdayaan petani kelapa sawit dan industri kelapa sawit. Gapki Sumsel akan menggelar Forum Andalan. Forum Andalan akan digelar pada 13 Februari ini akan diikuti sekitar 400 peserta. “Para peserta sendiri nantinya terdiri dari petani sawit, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan di bidang perkebunan kelapa sawit,” kata dia.
https://republika.co.id/berita/q44w6u368/musi-banyuasin-akan-olah-sawit-jadi-biofuel

Bisnis | Rabu, 15 Januari 2020
Biodiesel Akan Gantikan Solar pada Pembangkit Listrik di Wilayah 3T

Pembangkit dengan bahan bakar solar jenis high speed diesel (HSD) yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) akan dioperasikan dengan biodiesel. Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan hingga saat ini, belum ada angka pasti mengenai berapa alokasi kebutuhan biodiesel untuk pembangkitan pada 2020. PLN masih menanti Keputusan Menteri ESDM mengenai gasifikasi pembangkitan. Dalam kepmen tersebut, akan diatur jumlah pembangkit berbahan bakar minyak yang melakukan konversi bahan bakar ke gas. Jika jumlah satuan dan kapasitas pembangkit yang dikonversi ke gas atau melakukan gasifikasi telah didata, baru PLN mempertimbangkan pembangkit mana yang akan menggunakan biodiesel. Adapun biodiesel digunakan untuk pembangkit yang tidak layak digasifikasi dan saat ini masih dioperasikan dengan HSD. “Kepmen ini untuk kerja 2020, cuma penugasan yang diperintahkan untuk mesin-mesin yang menggunakan gas atau B30 belum ada. Jadi, kalau enggak bisa gas, kami pakai B30,” katanya kepada Bisnis, baru-baru ini. Sementara itu, berdasarkan data PLN, kebutuhan HSD sebagai bahan bakar pembangkitan telah memiliki porsi yang kecil sejak 2019. Adapun komposisi HSD hanya 32% dari total kebutuhan bahan bakar minyak atau 987.795 kiloliter (kl). Sisanya, konsumsi biodiesel dengan mandatori 20% (B20) sebesar 53% atau 1.623.351 kl dan marine fuel oil (MFO) sebanyak 443.273 kl atau 15%. Selama pemakaian bahan bakar nabati pada pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTG), kandungan fatty acid methyl esters (FAME) yang terkandung dalam biodiesel ternyata tidak direkomendasikan karena dapat merusak material pada gas turbin.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200115/44/1190436/biodiesel-akan-gantikan-solar-pada-pembangkit-listrik-di-wilayah-3t