+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Biodiesel Sawit Untuk Pembangkit Listrik Butuh Investasi Rp 10 Triliun

Info Sawit | Rabu, 2 Oktober 2019

Biodiesel Sawit Untuk Pembangkit Listrik Butuh Investasi Rp 10 Triliun

Dikatakan Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana, peningkatan serapan biodiesel untuk di pasar domestik dilakukan dengan dua cara, pertama dengan mengoptimalkan pemanfaatan biodiesel berasal dari minyak sawit mentah untuk pasokan bahan bakar di pembangkit listrik maupun industri. Kedua, mendorong penggunaan green fuels yakni diantaranya, green diesel, green gasoline, greem avtur dan lainnya. Hanya saja diakui Dadan, perluasan pemanfaatan minyak sawit memiliki tantangan yang perlu segera ditangani, misalnya potensi penyerapan biodiesel berbasis minyak sawit dalam bentuk FAME maupun minyak sawit murni (Pure Palm Oil/PPO) di sektor pembangkit listrik dibutuhkan sekitar 1,23 juta Kl. Namun demikian faktanya penggunaan biodiesel untuk pembangkit listrik yang sudah eksisting butuh dilakukan modifikasi dengan biaya mencapai 10% sampai 15% dari belanja modal awal (Capex). Sebab itu dengan ketersediaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebanyak 4.969 unit diperkirakan membutuhkan investasi mencapai Rp. 5-10 triliun. Selanjutnya dengan upaya pengembangan green fuels dengan menerapkan proses Hydrogenated Vegetable Oil (HVO) yang mana pada 2020 mampu mencapai 0,1 juta Kl dan akan ditingkatkan menjadi 3,8 juta Kl pada 2030. “Harga jual HVO diperkirakan mencapai Rp 16 ribu/liter, berarti ada kebutuhan subsidi sekitar Rp 36,3 triliun pada tahun 2030,” catat Dadan

https://www.infosawit.com/news/9345/biodiesel-sawit-untuk-pembangkit-listrik-butuh-investasi-rp-10-triliun

Bisnis | Selasa, 1 Oktober 2019

B30 Bakal Diterapkan, Ini Catatan Hino

Hino Indonesia menegaskan siap mengikuti rencana pemerintah untuk menerapakan bahan bakar bauran biodiesel 30% (B30) pada 2020. Namun, perusahaan berharap pemerintah dapat mengurangi sisi negatif B20 pada kendaraan. Direktur Penjualan dan Promosi PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI) Santiko Wardoyo mengatakan penerapan B30 secara teknis tidak ada pengaruh kepada mesin, termasuk kendaraan produksi lama. B30 seperti halnya B20 hanya berdampak pada tangki, saluran bahan bakar dan life time filter solar. “Yang sangat berpengaruh di tempat-tempat saluran solar seperti tangki karena B20 atau B30 ini lebih asam sehingga rentan untuk karat. Jadi perlu ada perubahan di tangki, saluran solar. Selain itu life time filter menjadi lebih pendek dua kali lipat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (30/9/2019). Santiko berharap Pertamina atau pun pemerintah mengurangi dampak sampingan (side effect) yang ditimbulan B30. Bagi konsumen yang memiliki banyak armada, life time filter solar yang lebih pendek membuat biaya operasional menjadi naik.

Dia menegaskan, Hino sangat berkomitmen mendukung program pemerintah karena Indonesia merupakan negara penghasil sawit. Tambah lagi, Hino memiliki pabrik di dalam negeri sehingga akan mengikuti semua ketetapan pemerintah. “Kami pasti dukung demi kebaikan negara kita, cuma itu tadi side effect-nya harapannya bisa dikurangi, saya belum tahu solusinya bagaimana apalagi kalau naik ke B50 nanti,” katanya. Kementerian Perindustrian menegaskan B30 akan mulai diterapkan pada tahun depan. Saat ini uji coba B30 masih terus dilakukan dengan melibatkan produksen kendaraan bermesin diesel. Sejalan dengan upaya itu, pemerintah juga memiliki program Euro 4 pada 2021. Santiko menuturkan dari sisi teknis untuk Euro 4 Hino sangat siap karena telah melakukan ekspor mesin Euro 4 ke negara lain. “Engine tidak masalah, tinggal dari pemerintah seperti apa dengan Euro 4 dan B30 itu. Kami akan coba, prinsipnya kami dukung sekarang sedang dalam proses studi dan kami tidak main-main karena punya pabrik di sini,” katanya.

https://otomotif.bisnis.com/read/20191001/275/1154068/b30-bakal-diterapkan-ini-catatan-hino

Kontan | Selasa, 1 Oktober 2019

Naik 3,1% di kuartal III, harga CPO dibayangi sentimen perang dagang

Sepanjang kuartal III-2019, harga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mengalami fluktuatif dengan cenderung naik. Pada periode 28 Juni 2019-30 September 2019, kenaikan harga CPO untuk kontrak bulan Desember 2019 mencapai 3,1% sehingga berada di level RM 2.135 per metrik ton. Masalah perang dagang AS-China dan kampanye hitam dari negara-negara Uni Eropa masih menjadi faktor utama yang menyebabkan harga CPO fluktuatif. Kenaikan tertinggi harga CPO di kuartal III-2019 terjadi pada bulan Agustus dengan berada di level RM 2.259 per metrik ton pada 30 Agustus 2019. Pada bulan Juli, CPO juga naik ke level RM 2.135 per metrik ton pada 31 Juli 2019. Penurunan di kuartal III-2019 hanya terjadi pada akhir bulan September yang kembali ke level sama seperti di akhir bulan Juli 2019. Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim berpendapat, kenaikan harga CPO di awal kuartal III-2019 terjadi karena ada sentimen dari domestik dan global. Ibrahim bilang salah satu sentimen domestik datang dari beberapa pernyataan presiden Jokowi.

Pernyataan tersebut terkait rencana pemerintah untuk meningkatkan produk B20, B30, B50, dan bahan bakar avtur. “Ini membantu meningkatkan harga CPO dari sisi politik,” ujar Ibrahim. Dari isu global, Ibrahim bilang harga CPO naik di periode Juli-Agustus dikarenakan China memberi pernyataan akan menghentikan impor kedelai dari Amerika Serikat (AS). Hal itu menyebabkan China mengganti penggunaan kedelai menjadi CPO dan mengakibatkan permintaan CPO meningkat. “China mengalihkan penggunaan kacang kedelai ke CPO karena harga CPO lebih murah,” ujar Ibrahim. Hanya saja, kenaikan tersebut tidak berlanjut hingga akhir kuartal III-2019. Ibrahim menilai menjelang akhir bulan September, permintaan CPO kembali turun.

Ia bilang China kembali memberikan sinyal akan melakukan pembelian kembali produk komoditas AS termasuk kacang kedelai. Hal ini menyebabkan permintaan yang pada bulan sebelumnya mengalami kenaikan kembali turun. “Sentimen perang dagang ini memang membuat harga CPO fluktuatif,” ujar Ibrahim. Selain itu, Ibrahim juga bilang bahwa kampanye hitam yang dilakukan oleh negara-negara Eropa kembali mencuat kembali di akhir kuartal III-2019. Alasan ini menyebabkan harga CPO terkoreksi dari bulan sebelumnya. Ibrahim berpendapat satu-satunya cara untuk melawan kampanye hitam tersebut ialah adanya produk B20, B30, B50 dan avtur. Hanya saja, untuk B30 dan B50 kemungkinan bakal terjadi setelah presiden Jokowi dilantik kembali untuk periode keduanya. Hal ini dinilai akan menahan koreksi CPO lebih dalam lagi.

Meskipun produk B30 dan B50 ini bisa menjadi sentimen positif bagi CPO di kuartal IV-2019, Ibrahim pesimistis harga CPO akan mengalami kenaikan. Menurutnya, harga CPO masih akan tetap terkoreksi setidaknya pada bulan Oktober-November 2019. Alasannya, kampanye hitam didengungkan oleh negara Eropa masih menjadi pemicu pelemahan. Selain itu, Ibrahim juga menilai pembelian kacang kedelai AS oleh China akan dilakukan secara besaran-besaran oleh China sehingga menurunkan permintaan CPO. Walaupun masih dalam tren penurunan, Ibrahim optimistis harga CPO akan kembali bangkit menjelang akhir tahun. Ia menilai harga CPO hingga akhir tahun bisa mencapai RM 2.300 per metrik ton. Hal ini bersamaan dengan perayaan natal dan tahun baru.“Biasanya di akhir tahun permintaan CPO akan meningkat karena adanya musim dingin dan perayaan besar seperti natal dan tahun baru,” pungkas Ibrahim.

https://investasi.kontan.co.id/news/naik-31-di-kuartal-iii-harga-cpo-dibayangi-sentimen-perang-dagang

Bloomberg | Rabu, 2 Oktober 2019

Trump Officials Agree on Plan to Boost Ethanol, Biodiesel

The Trump administration has agreed to a new plan for boosting renewable fuels and offsetting waivers exempting oil refineries from mandates to use them, according to three people familiar with the matter who asked for anonymity before a formal announcement. The tentative agreement, which follows weeks of negotiations, would allow the Environmental Protection Agency to offset those waivers in response to criticism from industry advocates and Midwestern politicians that the exemptions have hurt demand for corn-based ethanol and soybean-based biodiesel. Under the deal, the EPA would factor recent waivers into new annual biofuel quotas, by adjusting the targets to reflect a three-year rolling average of exemptions. White House officials also rejected a bid by oil industry allies to prevent spikes in the prices of biofuel compliance credits refiners use to prove they have fulfilled the targets. The agreement reflects a deal pitched by farm-state senators to the president earlier this month. Ethanol producers surged on the news. Green Plains Inc., which had been trading below Monday’s closing price, rose as much as 2.5%. Pacific Ethanol Inc. jumped as much as 9.4%.

Renewable Identification Numbers tracking 2019 conventional biofuel consumption targets jumped 12% to 19 cents a piece — the steepest one-day gain since Sept. 16, according to broker data compiled by Bloomberg. The White House press office declined to comment on the matter. In an emailed statement, the EPA said it “will continue to consult with our federal partners on the best path forward to ensure stability.” “The Trump administration has overseen year-over-year increases in domestic fuel ethanol production, to the highest level in history, and the United States exported a record volume of ethanol in 2018 for the second consecutive year,” the EPA said. “The president will always seek to engage with stakeholders to achieve wins for the agriculture and energy sectors.” The deal could still unravel as administration officials work to translate broad commitments into formal regulations. There is a narrow window for the administration to codify the changes, as the EPA is legally required to finalize 2020 biofuel-blending quotas by Nov. 30.

Biofuel producers and supporters have warned the White House of potential political repercussions in Iowa and other politically important swing states. Iowa helped send Donald Trump to the White House in 2016, after he pledged to support ethanol. Oil industry advocates have cautioned the administration that a lopsided deal could be just as risky, alienating some Rust Belt voters without fully satisfying biofuel interests. “Politically, with the ethanol industry, too much is never enough,” said Scott Segal, a lobbyist with Bracewell LLP who represents refiners. “The administration really has no assurance that agribusiness won’t demand more and more, just as they always have.” The president and top administration officials have spent weeks trying to develop a plan for advancing biofuel and appeasing agricultural interests, without alienating oil companies. Both constituencies helped him win the election in 2016. Trump tweeted Aug. 29 that “farmers are going to be so happy” about a “giant package” of biofuel policy changes, but then appeared to grow frustrated by resulting talks with senators from the American Corn Belt and states with significant refining assets, at one point comparing the process to negotiations with the Taliban.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-01/trump-officials-agree-on-plan-to-boost-ethanol-biodiesel-k187r6l7

Medan Bisnis Daily | Selasa, 1 Oktober 2019

Adopsi B30, Aptrindo Khawatir Truk Model Lama Tak Cocok

Asosasi Pengusaha Truk Indonesia mengkhawatirkan kesiapan truk yang beroperasi saat ini untuk menerapkan wajib campuran biodiesel sebanyak biodiesel 30% atau B30 dalam bahan bakar minyak jenis solar. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menjelaskan pihaknya telah dilibatkan untuk road test atau uji jalan penggunaan bahan bakar B30. Namun, langkah ini masih meninggalkan ketidakpastian lantaran yang kendaraan yang diuji hanya model baru. “Masalahnya road test tidak dilakukan di truk-truk lama, hanya pada truk baru saja, sedangkan 50% populasi truk saat ini berusia di atas 10 tahun,” ujarnya, Senin (30/9/2019). Hingga saat ini, lanjutnya, APM belum memberikan rekomendasi apapun terkait penggunaan B30. Hal ini membuat Aptrindo memilih melakukan uji coba mandiri dengan menggunakan metode used oil analysis. Dari uji coba tersebut, tidak ada dampak negatif yang ditemukan. “Untuk B20 memang harus pasang komponen tambahan, yakni pre filter dan water separator filter. Kalau untuk B30 kami belum tahu apa yang perlu dilakukan. Biaya instalasi kedua komponen ini estimasinya mencapai Rp5 juta, kalau B30 belum tahu apalagi yang mesti dipasang,” jelasnya.

Dia mengharapkan pemerintah maupun APM dapat bekerja sama untuk membantu pelaku usaha dalam mematuhi aturan B30 yang akan diberlakukan mulai tahun depan itu. Sejauh ini, hasil pertemuan dengan kedua pihak itu belum menghasilkan solusi pasti. “Kami pernah rapat dengan APM di hadapan Pak Dirjen [Perhubungan] Darat dan hasilnya nihil, mereka [APM] tidak menerbitkan rekomendasi apa yang mesti kami lakukan setelah jualan selesai,” katanya

http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2019/10/01/88116/adopsi_b30_aptrindo_khawatir_truk_model_lama_tak_cocok/