+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Biodiesel Tak Ganggu Kinerja Mesin Innova dan Fortuner

Biodiesel Tak Ganggu Kinerja Mesin Innova dan Fortuner

Tangerang – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memastikan, penggunaan biodiesel 20% (B20) tak mengganggu kinerja mesin dua mobil andalannya, Toyota Kijang Innova dan Fortuner, yang dirakit di pabrik Karawang 1. Kesimpulan ini muncul setelah TMMIN menguji penggunaan biodiesel di Innova dan Fortuner pada 2015. Uji coba tersebut dilakukan bersama PT Pertamina melalui serangkaian test drive sepanjang 100 ribu km, sehingga data yang diperoleh bisa menjadi acuan untuk mengetahui dampak penggunaan B20 terhadap kinerja mesin dan kenyamanan penumpang.

“Hasilnya, tidak ada masalah pada penggunaan bahan bakar B20 di dua mobil yang diuji,” kata Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal TMMIN Bob Azam yang ditemui di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, Serpong, Tangerang, Banten, belum lama ini. Dengan demikian, dia menyatakan, konsumen Toyota tidak akan menemui hambatan dengan rencana kebijakan pemerintah mememperluas penggunaan B20 mulai September 2018. Seluruh mobil bermesin diesel yang diproduksi TMMIN tetap andal dan aman saat memakai bahan bakar B20.

Bahkan, demikian Bob, perawatan mesin juga tidak ada masalah, yakni sama seperti mesin diesel menggunakan solar. Begitu pula dengan tingkat efisiensi konsumsi bahan bakar. TMMIN memproduksi Innova dan Fortuner mesin bensin dan diesel untuk pasar domestik maupun ekspor. Sebelumnya, untuk mengurangi impor solar, pemerintah akan memperluas penggunaan B20 sebagai bahan bakar bagi kendaraan penumpang maupun komersial yang non-PSO (public service obligation). Langkah ini akan menghemat devisa karena kebutuhan impor BBM menjadi berkurang.

Implementasi perluasan penggunaan B20 secara penuh diyakini juga memgurangi tekanan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah menjanjikan insentif bagi produsen yang mau menjual biodiesel ke sektor non-PSO. Perluasan insentif dan penggunaan B20 akan tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres).

http://www.beritasatu.com/sains/504702-biodiesel-tak-ganggu-kinerja-mesin-innova-dan-fortuner.html

INVESTOR DAILY INDONESIA| Kamis, 9 Agustus 2018

BAPPENAS Implementasi B20 Harus Selaras Perkembangan Industri

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai implementasi kebijakan biodiesel 20% (B20) harus selaras dengan perkembangan industri, terutama industri otomotif “Dalam implementasinya, ini harus in-line dengan perkembangan di sektor perindustrian, terutama di industri otomotif atau mesin yang menggunakan diesel,” kata dia, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (8/8).

Bambang menuturkan, sebelum pemerintah menerapkan B20, beberapa tahun yang lalu pemerintah juga sudah menerapkan semacam aturan kepada industri otomotif atau mesin bahwa pada tahun tertentu mereka sudah harus bisa mengadopsi kombinasi 80% solar ditambah 20% CPO (crude palm oil). “Karena kadang-kadang isu yang saya dengar ketika dicampur itu menambah biaya, mengurangi daya tahan ataupun mengurangai performa. Jadi, dari awal agar industri itu antisipatif terhadap keharusan untuk mencampur karena keharusan mencampur itu adalah wewenang pemerintah,” kata Bambang.

Kendati demikian, lanjut Bambang, pemerintah juga sebelumnya harus memberikan informasi kepada pelaku industri bahwa mereka juga diberikan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap kebijakan B20 tersebut “Jangan sampai pemerintah punya aturan, tapi industri tetap merasa ia tidak harus melakukan apa-apa. Justru pemerintah yang harus memberikan keleluasaan pada industri,” ujar Bambang seperti dilansir Antara.

Pemerintah memang akan mewajibkan seluruh kendaraan diesel untuk menggunakan bahari bakar biodiesel 20% (B20) sebagai bauran antara solar dengan minyak sawit pada akhir 2018. Langkah pemerintah untuk mewajibkan B20 tersebut dalam upaya menghemat devisa dan mengurangi impor bahari bakar minyak (BBM). Sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau PSO seperti kereta api. Namun B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi.

Selain itu, dampak positif lain yang akan diterima para pelaku usaha adalah, dengan meningkatnya permintaan dalam negeri, akan mendongkrak harga CPO di pasar internasional. Saat ini, harga minyak nabati di pasar internasional juga turun. Salah satu faktornya adalah perang dagang antara Amerika dan China. Sepanjang Mei 2018, harga CPO global bergerak di kisaran USS 650-670 per metrik ton dengan harga rata-rata USS 653,6 per metrik ton. Harga rata-rata Mei menurun USS 8,6 dibandingkan harga rata-rata pada April 2018 yang sebesar USS 662,2 per metrik ton.

HARIAN EKONOMI NERACA| Kamis, 9 Agustus 2018

Kemendag Kembangkan Desain Produk Pacu Daya Saing

Jakarta – Kementerian Perdagangan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan produk berorientasi ekspor guna meningkatkan daya saing dalam penetrasi pasar ekspor. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Arlinda mengatakan kepada Antara di Jakarta, Jumat, persaingan di pasar global semakin ketat dan dinamis, karena itu pihaknya mempersiapkan produk ekspor Indonesia yang unik, bernilai tambah, dan inovatif. “Beberapa hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi prasyarat untuk dapat memenangkan kompetisi pasar termasuk ke pasar nontradisional,” kata Arlinda.

Salah satu program untuk mengoptimalkan nilai desain dari produk dalam negeri adalah Fasilitasi Pendampingan Desain atau Designer Dispatch Service (DDS), di mana pelaku usaha mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Desainer Produk terpilih. Selain itu, beberapa program yang telah dijalankan sebagai upaya pengembangan produk ekspor antara lain Klinik Produk Ekspor, Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Merek, dan me- ayediakan klinik konsultasi bagi produk berorientasi ekspor melalui “Indonesia Desain Development Center” (IDDC).

Hasil yang diharapkan dari keseluruhan program tersebut adalah terciptanya produk yang mampu berkompetisi di kancah perdagangan internasional. Arlinda mengharapkan produk ekspor Indonesia itu merupakan produk unggulan berstandar internasional, serta sesuai dengan tren dan selera pasar. Sementara itu, Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kemendag Ari Satria mengatakan saat ini permintaan dunia didominasi oleh produk manufaktur yang mencapai 81 persen, sedangkan untuk produk primer hanya 19 persen. “Hal ini menunjukkan bahwa permintaan dan perdagangan dunia sudah sangat didominasi oleh produk yang bernilai tambah,” kata Ari. Menurutnya, Indonesia perlu menerapkan strategi diversifikasi produk, khususnya pada sektor industri hilir agar menjadi produk manufaktur bernilai tambah.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag telah berupaya untuk mengembangkan struktur pasar ekspor Indonesia yang semakin mengedepankan industri manufaktur. Berdasarkan data 2017, kinerja ekspor produkmanufak-tur Indonesia memiliki pangsa pasar ekspor sebesar 53 persen, sedangkan untuk produk primer mencapai 47 persen. Kemendagsendirijuga tengah fokus untuk membuka pasar ekspor nontradisional seperti ke negara-negara di kawasan antara lain Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Eurasia, serta Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh dan Srilanka. Namun, selain itu juga tetap mempertahankan pasar ekspor tradisional, serta meningkatkan daya saing produk ekspor, dan melakukan diversifikasi produk ekspor.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini penggunaan bahan bakar biodiesel campuran antara minyak solardan 20 persen minyak sawit (B20) mampu mengurangi defisit neraca perdagangan migas. Darmin mengatakan dampak positif dari kebijakan B20 dalam mengurangi defisit neraca perdagangan migas baru akan dirasakan tahun depan. Menurut data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan migas pada semester 1-2018 (Januari-Juni) mengalami defisit 5,4 miliar dolar AS. Ekspor migas semester 1-2018 tercatat 8,6 miliar dolar AS sedangkan impornya mencapai 14 miliar dolar AS.

Angka defisit neraca perdagangan migas sebe-sar5,4miliardolar AS tersebut lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 4 miliar dolar AS. Melihat data tersebut, Darmin mengatakan kebijakan B20 belum akan mampu mengompensasi defisit neraca perdagangan migas hingga akhir tahun ini. “Defisitnya enam bulan saja 5,4 miliar dolar AS. Tidak mungkin dapat segitu sampai akhir tahun dari penghematan devisa B20 kalau hanya enam bulan,” ujar dia. Oleh karena itu, Darmin menilai dampak positif dari kebijakan B20 terhadap neraca perdagangan migas baru akan dirasakan di 2019. Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mewajibkan B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi (public service obligation/PSO).

KORAN TEMPO| Kamis, 9 Agustus 2018

Tarif Antidumping Biodiesel

Penulis: Wiko Saputra (Peneliti Auriga Nusantara)

Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat menuduh Indonesia melakukan praktik dumping terhadap ekspor biodiesel berbahan baku minyak sawit. Berdasarkan hasil investigasi, mereka menemukan bahwa eksportir Indonesia telah menjual biodiesel dengan harga lebih rendah ke mereka dibandingkan dengan harga jualnya di Indonesia. Mereka lantas memutuskan untuk mengenakan tarif bea masuk antidumping dan tarif bea perimbangan dampak dumping (CVD) sebesar 126,97-341,38 persen terhadap impor biodiesel Indonesia ke Amerika. Pemerintah Indonesia berencana mengajukan gugatan ke badan penyelesaian perselisihan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mustahil eksportir biodiesel menjual lebih murah karena adanya tambahan biaya ekspor. Indonesia malah juga mengenakan tarif bea keluar dan pungutan ekspor terhadap biodiesel.

Masalah sebenarnya ber-hulu pada kebijakan subsidi biodiesel. Pemerintah mewajibkan pencampuran biodiesel ke dalam solar secara bertahap, mulai pada 2008 dengan kadar campuran 1 persen hingga sekarang sudah mencapai 20 persen. Untuk pencam-purannya diberikan subsidi ke produsen biodiesel. Ini karena harga biodiesel masih lebih mahal dibanding solar. Misalnya, pada Juli 2018, pemerintah menetapkan harga biodiesel Rp 7.949 per liter, sedangkan solar hanya Rp 5.150 per liter. Untuk menutupi selisih harga itulah subsidi diberikan.

Penetapan harga biodiesel ditengarai memberikan keuntungan besar bagi produsen biodiesel. Harga itu ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rata-rata harga minyak sawit (CPO) ditambah faktor konversi yang ditetapkan sebesar US$ 100 per ton. Produsen biodiesel yang memiliki bisnis terintegrasi, dari perkebunan sawit, pabrik kelapa sawit, sampai pabrik biodiesel, mendapatkan insentif biaya produksi yang murah dan keuntungan besar dari skema kebijakan subsidi ini. Mereka pun dapat menjual murah biodiesel ke pasar Amerika.

Amerika menganggap pemerintah Indonesia telah menjalankan perdagangan yang tidak adil sehingga merugikan industri bio-dieselnya. Tugas pemerintah sekarang adalah membuktikan tuduhan itu tidak benar di WTO. Namun, di balik itu, masih banyak masalah yang membelenggupengembang-an biodiesel. Salah satunya adalah keabsahan dana subsidi. Ini diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 bahwa subsidi biodiesel yang memakai dana perkebunan sawit tidak ada dasar hukumnya. Tata kelola industrinya juga penuh sengkarut. Biodiesel yang digadang-gadang sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan belumlah terbukti. Musababnya, sumber bahan bakunya masih berasal dari perkebunan sawit di kawasan hutan dan lahan gambut yang dibuka dengan cara membakar.

Badan Pemeriksa Keuangan pada 2018 juga menemukan empat persoalan dari hasil auditnya terhadap tata kelola penyaluran biodiesel. Pertama, ketidakjelasan penggunaan nilai tukar dalam penghitungan selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar. Akibatnya, ada risiko kelebihan pembayaran untuk subsidi biodiesel yang disalurkan. Kedua, pembayaran subsidi tidak didasari nilai riil berat jenis biodiesel sesuai dengan hasil uji laboratorium, yang jumlahnya senilai Rp 30,2 miliar.

Ketiga, penyaluran volume biodiesel periode Mei 2016-April 2017 oleh tiga penyalur melebihi alokasi yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Energi. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran subsidi sebesar Rp 102,8 miliar. Keempat, pembayaran ongkos angkut atas penyaluran biodiesel melebihi ketentuan, yang nilainya Rp 6,6 miliar. Kita sepakat bahwa industri biodiesel ini harus diselamatkan karena bersifat strategis sebagai sumber energi terbarukan. Pemerintah harus berfokus memperbaiki tata kelola-nya agar tak mudah diserang oleh kepentingan global, membuka peluang korupsi, dan tidak ramah lingkungan. Jangan biarkan industri ini layu sebelum berkembang karena biodiesel salah satu harapan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan devisa untuk impor solar, sebagaimana yang diutarakan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas berapa waktu lalu.

KORAN TEMPO| Kamis, 9 Agustus 2018

Pemerintah Batalkan Program Biodiesel 30

Permintaan biodiesel baru 3 juta kiloliter dari total kapasitas 12 juta kiloliter

JAKARTA- Pemerintah memutuskan tak akan mempercepat program kewajiban pencampuran bahan bakar nabati (BBN) sebesar 30 persen ke solar atau biodiesel 30 (B30) tahun depan. Alasannya, pemerintah membutuhkan waktu untuk menguji coba efektivitas program bagi seluruh kendaraan. “Program B30 sesuai roadmap saja. Karena penerapannya harus road test dulu dan itu memakan waktu hingga enam bulan lebih,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, di kantornya, kemarin.

Rida mengemukakan bahwa program B30 bakal diterapkan dua tahun lagi. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain, kewajiban pencampuran berlaku untuk sektor pelayanan publik, industri komersial, pembangkit listrik, dan sektor transportasi lainnya. Industri kecil juga harus menggunakan solar yang mengandung BBN. Wacana percepatan mengemuka saat Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas pada Juli lalu. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Jokowi menginginkan percepatan program biodiesel untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Program ini diperkirakan bisa menekan impor minyak sebesar 500 ribu ton per tahun, sehingga kebutuhan dolar AS juga bisa berkurang.

Karena belum siap mempercepat pemberlakuan B30, pemerintah akhirnya mencari cara lain untuk mengurangi tekanan kurs. Opsi yang disepakati, kata Rida, adalah perluasan program biodiesel 20 (B20) ke sektor non-pelayanan publik. Saat ini program biodiesel baru berlaku untuk penjualan solar subsidi dan solar untuk pembangkit listrik. Menurut dia, perluasan program bisa mengurangi pembelian minyak mentah dari luar negeri hingga 1,2 juta kiloliter pada tahun ini. Rida menghitung impor yang berkurang bisa menghemat devisa sebesar US$ 600 juta. “Jadi, tujuannya bukan memasarkan minyak sawit, tapi lebih ke penghematan devisa,” kata dia.

Rida menyatakan program B20 ke sektor non-pelayanan publik bisa berlaku mulai September mendatang. Kementerian Energi sudah menggelar uji coba B20 untuk transportasi darat dan kereta api. Hasilnya, solar yang mengandung BBN cocok untuk mesin kendaraan roda empat. Sedangkan untuk kereta api, injektor mesin perlu diganti ke peralatan yang lebih tahan BBN. Selain uji coba, pemerintah bakal merevisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perubahan berkaitan dengan kewajiban pemerintah memberikan subsidi bagi penjualan BBN ke sektor non-pelayanan publik. “Perpresnya sudah di Kementerian Sekretaris Negara. Revisi Peraturan Menteri Energi sedang kami siapkan,” kata Rida.

Presiden PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Warih Andang Tjahjono, mengatakan kendaraan yang diproduksi perusahaannya sudah sanggup menerima solar dengan campuran BBN 20 persen. Namun, jika campurannya bertambah menjadi 30 persen, dia mengatakan korporasi membutuhkan waktu.”Industri juga belum menyesuaikan model produksi mesin yang cocok,” kata dia. Pengurus Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia, Togar Sitanggang, menyatakan anggotanya siap menerima tambahan pesanan biodiesel dari pemerintah. Sebab, total kapasitas produksi biodiesel domestik saat ini mencapai 12 juta kiloliter, sedangkan permintaannya baru mencapai sekitar 3 juta kiloliter. “Jadi, dari segi pasokan sudah sangat siap,” katanya.

KORAN TEMPO| Kamis, 9 Agustus 2018

Pengusaha Truk Klaim Bahan Bakar Nabati Ancam Bisnis Logistik

JAKARTA – Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Kyatmaja Lookman, meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kewajiban mencampur bahan bakar nabati ke solar sebanyak 20 persen (program B20). Jika diterapkan sembarangan, kebijakan ini akan mengganggu operasi jutaan unit truk dan aktivitas pengiriman barang bisa terganggu. “Sektor logistik pasti terganggu, sehingga ujung-ujungnya biaya membengkak,” ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Dia menuturkan, berdasarkan pertemuan dengan pemerintah bulan lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui bahwa program pencampuran ini belum dilaksanakan secara konsisten. Tim menemukan masih ada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual solar dengan campuran bahan bakar nabati di bawah 20 persen. Namun, kata Kyatmaja, pelaksanaan itu justru menguntungkan Asosiasi. Sebab, berdasarkan studi, program B20 malah berisiko membuat mesin truk cepat kotor, sehingga pengusaha harus lebih sering melakukan perawatan. Selain itu, biodiesel membuat truk lebih boros 2,3 persen.

Kyatmaja mengungkapkan bahwa biodiesel juga hanya cocok bagi truk yang berumur 10 tahun ke bawah. Saat ini anggota Asosiasi memiliki sekitar 3 juta unit truk uzur. Dia menyarankan agar pemerintah menggelar tes kelayakan B20. Selama ini, tes baru dihelat hanya untuk kendaraan roda empat tanpa muatan. “Padahal itu jauh berbeda. Truk juga biasa berjalan sampai pelosok dan membawa muatan.” Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi, Rida Mulyana, mengakui masih ada badan usaha yang belum menjual biodiesel secara konsisten. Penyebabnya bermacam-macam. Misalnya karena cuaca yang tak mendukung atau birokrasi yang panjang. Akibatnya, pengiriman bahan bakar nabati (BBN) terganggu. “Kami ingin urusan biodiesel nantinya ada fast track seperti sembako. Supaya konsisten,” kata dia.

Rida mengklaim uji coba biodiesel sudah diterapkan bagi seluruh kendaraan. Dengan demikian, kata dia, pelaksanaan program B20 bisa dilaksanakan secara intensif mulai September mendatang. Pemerintah hanya perlu menggelar tes lanjutan untuk penambahan campuran BBN sebesar 30 persen yang rencananya diberlakukan pada 2020.”Jadi, B20 nanti akan diberlakukan untuk semuanya. Akan ada sanksi bagi yang tak mencampur solar dengan BBN,” kata dia.

HARIAN KONTAN | Kamis, 9 Agustus 2018

Beleid B20 Mengerek Emiten Saham CPO

Permintaan CPO di dalam negeri akan terdongkrak dan harga juga meningkat

JAKARTA. Kewajiban penggunaan solar bercampur biodiesel 20% (B20) akan berlaku per 1 September 2018. Aturan ini bakal mendongkrak permintaan CPO di pasar domestik dan bisa menjadi katalis positif bagi kinerja emiten perkebunan sawit. Menurut Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI, aturan B20 bisa menguntungkan perusahaan kelapa sawit. Maklum, beleid ini tidak hanya berlaku bagi public service obligation (PSO), tapi juga diterapkan untuk non PSO. “Kebutuhan biodiesel jadi lebih banyak sehingga akan meningkatkan permintaan CPO di dalam negeri dan harga CPO,” kata dia, Rabu (8/8).

Direktur Utama Mahkota Group Tbk (MGRO) Usli Sarsi sependapat. Ia menilai kebijakan ini dapat meningkatkan demand dan mengerek harga CPO. Sebab, penggunaan bahan bakar berbasis biodiesel untuk kendaraan pribadi, alat berat dan transportasi umum bertambah. Usli optimistis, aturan tersebut mampu mendongkrak kinerja MGRO tahun ini. “Kami targetkan pendapatan bisa mencapai Rp 2 triliun dan laba bersih diharapkan mencapai Rp 50 miliar, dengan sumbangan 2,5% dari produksi CPO,” kata dia, Rabu (8/8).

Joefly Joesoef Bahroeny, Direktur PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), juga yakin kewajiban B20 memberi angin segar bagi emiten penghasil sawit. Meski kinerja LSIP saat ini turun, Joefly optimistis, kinerja LSIP bisa membaik di sisa tahun ini dengan adanya ekspektasi peningkatan penjualan CPO. Di semester 1-2018, pendapatan LSIP turun 28,54% yoy menjadi Rp 1,76 triliun. Pada periode yang sama, penjualan produk sawit turun 28,1% jadi Rp 1,61 triliun.

Emiten small cap

Analis Panin Sekuritas William Hartanto menilai, pengaruh wajib B20 pada kinerja emiten sawit cukup besar, karena pengguna biodiesel cukup banyak. “Tapi dari minat pelaku pasar, LSIP dan AALI yang akan jadi pemeran utama di sektor ini,” ujar dia. Dia merekomendasikan beli LSIP dan AALI. Target harga tiga bulan LSIP di Rp 1.300-Rp 1.440 dan AALI di Rp 13.500.

Analis Artha Sekuritas Indonesia Juan Harahap menilai, kebijakan ini juga akan membuka pangsa pasar baru bagi emiten sawit, sehingga menjadi sentimen positif bagi kinerja emiten. Namun, Pendiri LBP Institute Lucky Bayu Purnomo memperkirakan, yang paling diuntungkan dari kewajiban B20 adalah emiten kapitalisasi kecil, seperti Gozco Plantations (GZCO) dan Eagle High Plantation (BWPT). “Sebab ini akan menjadi momentum bagi mereka untuk meningkatkan angka produksi dan penjualan,” papar dia.

Bagi AALI dan LSIP, efeknya sangat kecil. Ada atau tidaknya kebijakan ini tidak memengaruhi kinerja mereka, karena kapitalisasi sudah besar, likuiditas baik dan kinerja ekspor stabil. Secara umum, kata Lucky, harga keempat saham ini masih berpeluang naik sekitar 4% hingga 7% dalam jangka menengah.