+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Biodiesel Terpukul Lagi

Bisnis Indonesia | Jum’at, 26 Juli 2019
Biodiesel Terpukul Lagi

Daya saing produk biodiesel asal Indonesia di pasar Benua Biru terancam turun setelah Komisi Eropa berencana mengenakan bea masuk antisubsidi sebesar 8%-18% mulai September 2019. Komisi Eropa telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada para pelaku pasar di Benua Biru atas rencana penerapan bea masuk antisubsidi (BMAS) terhadap biodiesel asal Indonesia. Pengumuman itu telah dikirimkan kepada pihak terkait termasuk Pemerintan Indonesia dan produsen biodiesel pada 24 Juli 2019. Di dalam surat notifikasi tersebut, Komisi Eropa juga memaparkan rencana pengenaan tarif impor untuk perusahaan Indonesia yang selama ini memasok biodiesel ke Benua Biru di kisaran 8%-18%. Ekspor biodiesel Indonesia juga pernah terkena hambatan dagang berupa penerapan bea masuk antidumping pada 2013. Adanya hambatan yang berulang ini, menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor, akan memukul lagi industri biodiesel di Tanah Air.

“Tahun ini kami targetkan ekspor [biodiesel] bisa mencapai 1,2 juta kiloliter, tetapi dengan diberlakukannya BMAS oleh UE tersebut, peluang target ekspor biodiesel kita tidak tercapai makin besar,” katanya, Kamis (25/7). Namun, katanya, Indonesia tidak perlu khawatir karena potensi penurunan pasar biodiesel di Eropa akan digantikan dengan peningkatan konsumsi di dalam negeri melalui kebijakan bauran dalam Solar sebesar 30% atau B30 mulai tahun depan. “Namun, kami akan tetap maju ke WTO [Organisasi Perdagangan Dunia] kalau Uni Eropa berlaku tidak adil.” Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi. Menurutnya, tuduhan subsidi biodiesel asal Indonesia tidak berdash. Selama ini, lanjutnya, Eropa mempermasalahkan penggunaan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pinjaman dari bank milik negara sebagai bentuk subsidi. “Dana dari BPDP itu bukan subsidi karena berasal dari pungutan ekspor. Kalau pinjaman dari bank BUMN, tentu tidak bisa disebut subsidi karena pinjaman yang kami ajukan murni pinjaman secara bisnis.” Kebijakan bea masuk antisubsidi terhadap produk biodiesel asal Indonesia akan diberlakukan secara provisional atau sementara per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Pengenaan tarif impor ini merupakan buntut dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama 7 tahun terakhir.

TERUS DISERANG

Sejak Maret 2019, CPO dan produk turunannya, termasuk biodiesel, dari Indonesia terus dihajar isu diskriminasi akses produk berbasis CPO di Benua Biru. Saat itu, bahan bakar berbasis CPO dinyatakan akan dihapuskan dari daf-tarsumber energi terbarukan yang diperbolehkan di daratan Uni Eropa. Sejak Desember 2018, Komisi Eropa juga melakukan penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal mdonesia, setelah mendapatkan masukan dari European biodiesel Board. Kepala Bidang Politik, Media, dan Informasi Kedutaan Besar Uni Eropa di Indonesia Rafael De Bustamante Tello mengatakan, kebijakan pengenaan bea masuk antisubsidi tersebut berasal dari inisiasi penyeldikan yang dilakukan sejak 6 Desember 2018. Komisi Eropa, menurutnya, menemukan subsidi biodiesel yang diimpor dari Indonesia. Selanjutnya, katanya, produsen biodiesel dan Pemerintah Indonesia diberi waktu 3 hari untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan usulan perhitungan bea masuk tersebut. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, pemerintah telah menyampaikan protes keras kepada UE dalam beberapa kesempatan. “Tuduhan subsidi dari UE sangat merugikan bagi Indonesia.Namun kami tetap berupaya memberikan pembelaan dan melakukan langkah pendekatan melalui jalur diplomasi.” Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dono Boestami menilai bahwa pengenaan bea masuk antisubsidi itu akan membebani konsumen di Uni Eropa. Dia justru mendorong peningkatan konsumsi biodiesel domestik untuk mengurangi impor BBM.

DIHAJAR BERYUBI TUBI

Uni Eropa menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi biodiesel sehingga akan mengenakan bea masuk tambahan terhadap produk turunan minyak sawit tersebut sebesar 8%-18%. Kebijakan itu akan berlaku sementara per 6 September 2019 dan ditetapkan definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Kebijakan UE ini telah menjadi pukulan keras bagi Indonesia, yang sejak Maret 2019 terus dihajar isu diskriminasi akses produk berbasis CPO di Benua Biru.

The Jakarta Post | Jum’at, 26 Juli 2019
EU Plans To Impose Import Duties On RI Biodiesel

The European Commission has proposed duties ranging between 8 and 18 percent on imports of biodiesel from Indonesia to counter what it says are unfair subsidies, the latest twist in a case that has lasted seven years. The duties would be a double blow for Indonesian biodiesel after the EU decided in March that Palm Oil should no longer be considered as green and so should be phased out of renewable transportation fuel. The commission, which coordinates trade policy for the 28-member European Union, launched an anti-subsidy investigation in December following a complaint by the European biodiesel Board. The EU executive said there was evidence that producers in Indonesia benefited from subsidies in the form of export financing, tax breaks and provision of palm oil, the key raw material, at artificially low prices. The proposed import duty rates are 8 percent for Ciliandra Perkasa, 15.7 percent for Wilmar Group, 16.3 percent for Musim Mas Group and 18 percent for Permata Group, according to a document supplied to interested parties\’. The measures would be provisional, pending the conclusion of the EU investigation, and be put in place by Sept. 6. Definitive duties, typically applied for five years at the end of an investigation, would need to be set by Jan. 4, 2020.

Measures can be blocked by EU member countries. European biodiesel producers welcomed the move. “It is an excellent thing for the biodiesel industry in Europe in order to regain fair and market competition as it had been the case with Argentina,” European biodiesel Board (EBB) chairwoman Kristell Guizouarn told Reuters. “It is legitimate to have provisional duties since there is a subsidy for Indonesian biodiesel.” The EU began looking into biodiesel from Argentina and Indonesia in 2012 and imposed antidumping duties on companies from both major producers in 2013. However, the firms subsequently won challenges at the European Court of Justice and the World Trade Organization. This prompted the EU to remove duties on most biodiesel imports from the two countries, but the commission also started an investigation into possible unfair subsidies. It set duties of 25 to 33.4 percent for Argentine producers in Febru- ary, but also simul taneously offered them tariff-free access for about 1.2 million tons as long as they sold at a certain minimum price. Indonesian Oil Palm Association (GAPKI) data shows the country\’s Palm Oil exports increased in the first quarter of 2019, despite an alleged smear campaign against the commodity led by the EU and a global economic slowdown. Exports of crude Palm Oil (CPO) and its derivative products – such as biodiesel and oleochemical – increased 16 percent to 9.1 million tons in the first quarter, compared to 7.84 million tons exported in the corresponding period last year, said GAPKI chairman Joko Supriyono, as reported by The Jakarta Post. “Production and exports increased, although the price was under pressure because of the global economy,” Joko said in May. \’We are now busy facing the global slowdown and the threat by Europe, which plans to phase out Palm Oil [as a raw material for biofuel].”

Tempo | Jum’at, 26 Juli 2019
Uni Eropa Ganjar Bea Masuk Biodiesel Asal Indonesia 18 Persen, Ini Kata Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku masih akan mempelajari kebijakan anyar Uni Eropa terhadap Indonesia terkait biodiesel. Baru-baru ini, Uni Eropa mengenakan pajak 8 hingga 18 persen untuk impor biodiesel dari Indonesia. “Saya lihat dulu. Saya belum pelajari. Saya akan pelajari,” ujarnya kala ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kamis petang, 25 Juli 2019. Luhut mengaku belum tahu-menahu ihwal kebijakan Uni Eropa itu. Ia belum dapat memberikan pernyataan apakah pengenaan pajak tersebut berkaitan dengan kampanye hitam sawit yang belakangan digencarkan UE. UE sebelumnya menetapkan impor biodiesel dari Indonesia akan kena pajak. Kebijakan ini berlaku sementara pada 6 September 2019 dan ditetapkan definitif pada awal tahun mendatang, yakni 4 Januari 2019. Kebijakan akan berlaku selama 5 tahun. Belakangan, UE memang menduga Indonesia menerapkan subsidi produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit atau crude palm oil. CPO dinyatakan sebagai bahan bakar yang tidak dibolehkan dipakai di daratan UE. UE mengklaim produsen biodiesel asal Indonesia memperoleh bantuan subsidi dari pemerintah berupa pendanaan ekspor serta insentif pajak berlebihan untuk mengirimkan CPO dan produk-produk turunannya.
https://bisnis.tempo.co/read/1228732/uni-eropa-ganjar-bea-masuk-biodiesel-asal-indonesia-18-persen-ini-kata-luhut/full&view=ok

Bisnis | Jum’at, 26 Juli 2019
BMAS BIODIESEL: Pengusaha Sawit Indonesia Mentahkan Tudingan UE Soal Subsidi

Kalangan pelaku industri berbasis kelapa sawit tak gentar melawan Uni Eropa, guna membuktikan bahwa Indonesia tidak melakukan praktik subsidi atas produk biodiesel yang diekspor ke Benua Biru. Sebagaimana diberitakan Bisnis.com sebelumnya, biodiesel asal Indonesia diganjar bea masuk antisubsidi (BMAS) sebesar 8%—18% oleh Uni Eropa (UE). Kebijakan itu akan berlaku secara provisional (sementara) per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Adapun, bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3%, dan Permata Group sebesar 18%. Sementara itu, impor biodiesel dari perusahaan lain asal Indonesia dikenai tarif impor sebesar 18%. Merespons kabar tersebut, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor mengakui, kebijakan UE tersebut memang akan memukul industri biodiesel Tanah Air. Pasalnya, hambatan tarif itu praktis akan membuat target ekspor biodiesel RI tahun ini tidak tercapai.

“Tahun ini kita targetkan ekspor bisa mencapai 1,2 juta kiloliter (kl), tetapi dengan diberlakukannya BMAS oleh UE tersebut, besar peluangnya target ekspor biodiesel kita tidak tercapai,” jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (25/7/2019). Menurutnya, UE masih belum bisa menerima kenyataan ketika kalah gugatan mengenai tuduhan penerapan dumping terhadap biodiesel asal RI pada Maret 2018. Di sisi lain, produk minyak nabati asal UE seperti minyak biji bunga matahari dan biji rapa kalah bersaing dari sisi harga dengan produk bahan bakar berbasis CPO itu. Namun demikian, dia menilai, Indonesia tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Pasalnya, menyempitnya akses pasar biodiesel ke UE pascapenerapan BMAS dapat terkompensasi oleh penyerapan dalam negeri dalam bentuk program B30. “Akan tetapi, kami akan tetap maju ke WTO kalau UE ternyata berlaku tidak adil dalam penerapan BMAS. Kami sudah punya banyak bukti bahwa produk biodiesel kita tidak menggunakan subsidi ketika diekspor,” tegasnya. Dihubungi Bisnis.com secara terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan, tuduhan pengenaan subsidi kepada biodiesel asal RI oleh UE tidak berdasar.

Pasalnya, selama ini UE mempermasalahkan penggunaan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pinjaman dari bank milik negara sebagai bentuk subsidi. “Kalau kita lihat, dana dari BPDP itu bukan subsidi karena berasal dari pungutan ekspor juga. Sementara itu, kalau pinjaman dari bank BUMN, tentu tidak bisa disebut sebagai subsidi pemerintah, karena pinjaman yang kita ajukan murni pinjaman secara business to business,” katanya. Untuk itu, dia mendukung langkah Pemerintah RI untuk melakukan pembelaan atas tudingan pengenaan subsidi oleh UE. Pasalnya, proses pemebelaan tersebut penting dilakukan untuk menjaga citra produk CPO di mata dunia. Di sisi lain, dia mengatakan, Indonesia untuk sementara waktu dapat menghentikan ekspornya ke UE ketika BMAS biodiesel akhirnya diterapkan. Menurutnya, selain digunakan untuk kebutuhan B30 yang diperkirakan menyerap 9 juta ton biodiesel per tahun. Indonesia dapat mengarahkan ekspor produk tersebut ke China yang saat ini mulai membuka diri terhadap produk bahan bakar terbarukan, seperti biodiesel. “Kapasitas produksi biodiesel kita saat ini 12 juta. Kalau B30 jalan, 9 juta ton produksi kita pasti diserap dalam negeri. Sisanya tinggal kita lempar ke negara lain yang kira-kira secara harga masuk akal untuk diekspor. Tidak usah lagi kita peduli dengan UE,” katanya.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190726/12/1129006/bmas-biodiesel-pengusaha-sawit-indonesia-mentahkan-tudingan-ue-soal-subsidi

Tribunnews | Kamis, 25 Juli 2019
Nilai Strategis Biodiesel Sawit, dari Ekonomi, Mengurangi Gas Rumah Kaca, hingga Pertahanan Negara

Diam-diam pengembangan energi terbarukan di Indonesia, terutama energi yang berbasis minyak nabati dari kelapa sawit, sangat maju melampaui negara-negara lain. Uji coba penerapan campuran biodiesel sawit (FAME)) ke minyak solar berbasis fosil terus dilakukan. Selama ini pencampuran biodiesel sawit ke minyak solar berbasis fosil sebanyak 20% atau tren disebut B20 dianggap telah berhasil. Setelah penerapan B20 berhasil dan tak ada masalah, sekarang Indonesia sudah mulai uji coba B30. Bahkan kabarnya ada intitusi pemerintah yang sudah melakukan percobaan B100 untuk beberapa kendaraan operasional. Sementara negara-negara tetangga, seperti Malaysia, saat ini masih pakai B10. “Untuk Malaysia baru akan menerapkan B20 tahun 2020 nanti,” ungkap Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan. Menurut keterangan Paulus Tjakrawan, produksi biodiesel sawit sepanjang tahun 2018 mencapai 6,167 juta Kl. Semua terserap dengan baik. Tercatat sebayak 3,750 Juta Kl untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 1,785 juta Kl untuk Ekspor. “Ada kabar menggebirakan, pengembangan biofuel ini selain telah mengurangi terlepasnya gas emisi, juga mengurangi penggunaan devisa untuk impor bahan bakar. Sebab devisa kita banyak tersedot untuk impor bahan bakar minyak,” jelasnya.

Dijelaskannya, biodiesel sawit menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca yang lebih kecil dari penggunaan solar, dan mengurangi polusi. Pada sepanjang 2018 lalu, kata Paulus, Biodiesel sawit Indonesia telah berhasil mengurangi emisi dari minyak solar sebesar 27% atau setara dengan ~10,58 Juta Ton CO2 Equivalent. “Biodiesel sawit terbukti lebih ramah lingkungan dan bisa mendukung pemerintah hemat devisa,” kata Paulus saat memberi pembekalan wartawan di Jakarta. Indonesia sendiri telah bekomitmen menetapkan target pengurangan emisi dalam Nationally Determined Contributions UNFCCC sebanyak 26% di tahun 2020 dan sekitar 29% pada tahun 2030. “Tapi target pengurangan emisi yang ditetapkan pada 2020 telah hampir dilupakan, padahal waktunya tinggal sebentar lagi. Sekarang para pemegang kebijakan lebih memerhatikan komitmen pengurangan emisi di tahun 2030, mungkin karena waktunya masih cukup panjang, sehingga bisa berpikir, ah, masih panjang, belum urgent”, selorohnya. Ditegaskan, komitmen pengurangan emisi tersebut bakal berpengaruh terhadap pengembangan serapan biodiesel sawit. Dengan adanya penetapan pengurangan emisi, penyerapan biodiesel akan berjalan dengan cepat.

Paulus mengungkapkan, semenjak pertegahan Juni 2019 lalu, road test campuran biodiesel sawit ke minyak solar berbasis fosil sebanyak 30% (B30) telah dilakukan. Bahkan kabarnya saat ini akan dilakukan uji dingin, dimana campuran biodiesel itu akan dilakukan uji layak di saat kondisi dingin. Pengujian itu akan dilakukan di daerah Dieng, Jawa Tengah. “Banyak nilai strategis dari pengembangan biodiesel sawit ini. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga pertahanan negara. Kalau kita tergantung terus sama bahan bakar impor, kita ada masalah dengan Singapura atau Malaysia, terus jalur impor Selat Malaka ditutup, sudah pertahanan negara lumpuh. Sawit ini anugrah bagi Indonesia,” ungkapnya. Saat ini pemakaian bahan bakar di Indonesia sekitar 1,4 Juta Barel perhari, sedangkan Indonesia menghasilkan hanya 778 ribu barel perhari, kekuranganya impor. Sementara catatan dari Aprobi, pada tahun 2018, serapan Biodiesel sawit untuk domestik sebesar 3,75 Juta Kl atau setara dengan ~ 23,58 Juta Barel.
https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/07/25/nilai-strategis-biodiesel-sawit-dari-ekonomi-mengurangi-gas-rumah-kaca-hingga-pertahanan-negara

Bisnis | Kamis, 25 Juli 2019
Kabar Biodiesel RI Dihajar Tarif Impor oleh UE, Harga FAME 0 di Eropa Melejit

Komisi Eropa telah mengirimkan surat pemberitahuan/notifikasi kepada para pelaku pasar di Benua Biru atas rencana penerapan bea masuk antisubsidi terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Surat tertanggal Selasa (23/7/2019), sebagaimana diterima S&P Global Platts pada Rabu (24/7/2019), itu menggarisbawahi bahwa keputusan mengganjar biodiesel Indonesia dengan bea masuk antisubsidi itu sesuai dengan Regulasi UE 2016/1037.Beleid tersebut mengatur soal kebijakan proteksi pasar oleh otoritas Uni Eropa (UE) terhadap serbuan produk impor bersubsidi dari negara selain anggota blok bermata uang tunggal itu. Di dalam surat notifikasi tersebut, Komisi Eropa juga memaparkan rencana pengenaan tarif impor untuk perusahaan-perusaah Indonesia yang selama ini memasok biodiesel ke Benua Biru. Perinciannya antara lain; impor biodiesel dari Musim Mas dikenai bea masuk 16,3%, dari Permata Group 18%, dan Wilmar Group 15,7%. Sementara itu, impor biodiesel dari perusahaan lain asal Indonesia dikenai tarif impor sebesar 18%. Surat pemberitahuan tersebut sempat memantik lonjakan drastis pada harga fatty acid methyl ester (FAME 0) di Eropa pada Selasa (23/7/2019). Komoditas tersebut merupakan produk biodiesel utama yang diekspor Indonesia ke Uni Eropa.

Berdasarkan data S&P Global Platts, harga FAME 0 mencapai US$240/metrik ton pada Selasa, saat diterbitkannya surat Komisi Eropa itu. Angka tersebut melonjak US$35 dari hari sebelumnya. Akan tetapi, pada Rabu (24/7/2019), harga FAME 0 perlahan-lahan kembali turun ke level US$224,5/metrik ton. Kebijakan bea masuk antisubsidi terhadap produk biodiesel asal Indonesia akan diberlakukan secara provisional (sementara) per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Uni Eropa (UE) menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu. Pengenaan tarif impor ini merupakan buntut dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama 7 tahun terakhir. Kebijakan UE ini telak menjadi pukulan berganda bagi pihak Indonesia, yang sejak Maret terus dihajar isu diskriminasi akses produk berbasis CPO di Benua Biru.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/12/1128793/kabar-biodiesel-ri-dihajar-tarif-impor-oleh-ue-harga-fame-0-di-eropa-melejit

Detik | Kamis, 25 Juli 2019
Biodiesel RI Kena Bea Masuk 18% ke Uni Eropa, Luhut: Saya Pelajari

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bakal mempelajari kebijakan baru Uni Eropa terhadap produk biodiesel yang diimpor dari Indonesia. Biodiesel yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa akan kena bea masuk 8-18%. “Ya saya lihat dulu, saya belum pelajari, saya pelajarin,” kata Luhut di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7/2019). Luhut belum bisa berbicara banyak mengenai hal tersebut. Mengenai apakah langkah Uni Eropa ini terkait kampanye hitam sawit dari Indonesia, Luhut juga belum mau berspekulasi. “Saya belum tahu, nanti saya lihat,” tambah Luhut. Biodiesel Indonesia yang diekspor ke negara-negara Uni Eropa akan dikenakan bea masuk 8-18% oleh Komisi Eropa. Bea masuk ini dikenakan pasalnya Komisi Eropa menganggap eksportir biodiesel Indonesia telah mendapatkan insentif ekspor besar-besaran dari pemerintah. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum mendapatkan laporan mengenai hal tersebut. “Belum. Nanti deh saya baca (dulu),” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Karena belum menerima laporan, Darmin pun nggak berani asal berkomentar mengenai aksi Komisi Eropa yang mengenakan bea masuk terhadap biodiesel nasional yang diekspor ke Uni Eropa. “Wah itu saya harus baca dulu. Nggak mau saya,” jelas dia. Dilansir dari Reuters, Kamis (25/7/2019), empat eksportir biodiesel asal Indonesia yang akan dikenakan bea masuk yaitu Ciliandra Perkasa dengan bea masuk 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3%, dan Permata Group 18%. Awalnya, Badan Biodiesel Eropa (European Biodiesel Board) mengeluhkan persoalan ekspor biodiesel antisubsidi dari Indonesia. Maka dari itu, sejak September 2018 Komisi Eropa melakukan penyelidikan antisubsidi. Hasil penyelidikan tersebut, otoritas Uni Eropa mengklaim bukti atas pemberian bantuan subsidi dari pemerintah berupa insentif pajak besar-besaran terhadap ekspor CPO dan juga turunannya.
https://finance.detik.com/industri/d-4639746/biodiesel-ri-kena-bea-masuk-18-ke-uni-eropa-luhut-saya-pelajari

Bisnis | Kamis, 25 Juli 2019
Resmi, Biodiesel Indonesia Diganjar Bea Masuk 8%—18% oleh Uni Eropa!

Biodiesel asal Indonesia diganjar bea masuk sebesar 8%—18% oleh Uni Eropa. Kebijakan itu akan berlaku secara provisional (sementara) per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Adapun, bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3%, dan Permata Group sebesar 18%. Uni Eropa (UE) menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu. Pengenaan tarif impor ini merupakan buntut dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama 7 tahun terakhir. Kebijakan UE ini telak menjadi pukulan berganda bagi pihak Indonesia, yang sejak Maret terus dihajar isu diskriminasi akses produk berbasis CPO di Benua Biru. Saat itu, bahan bakar berbasis CPO dinyatakan akan dihapuskan dari daftar sumber energi terbarukan yang diperbolehkan di daratan Uni Eropa. Sejak Desember 2018, Komisi Eropa telah melakukan penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal Indonesia, setelah mendapatkan masukan dari Badan Biodiesel Eropa (European Biodiesel Board).

Dari hasil penyelidikan itu, otoritas UE mengklaim telah menemukan bukti bahwa produsen biodiesel asal Indonesia mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, berupa pendanaan ekspor serta insentif pajak yang berlebihan untuk ekspor CPO dan produk turunannya. Kepala Badan Biodiesel Eropa Kristell Guizouarn menegaskan, pelaku industri biodiesel UE telah menyepakati rencana pengenaan bea masuk terhadap biodiesel asal Indonesia tersebut. “Ini adalah langkah tepat bagi industri di Eropa yang menginginkan persaingan pasar yang adil, sebagaimana yang pernah kita tuntut kepada Argentina. Pengenaan bea masuk ini sah, karena Indonesia terbukti melakukan subsidi biodiesel,” ujarnya, dikutip dari Reuters, Kamis (25/7/2019). Sekadar catatan, pada 2013 UE pernah menerapkan kebijakan bea masuk antidumping terhadap produk biodiesel asal Indonesia dan Argentina. Namun, kedua negara berhasil memenangkan gugatan di European Court of Justice dan World Trade Organization (WTO), sehingga kebijakan tersebut pada akhirnya dianulir. Bagaimanapun, Komisi Eropa tidak tinggal diam dan terus melanjutkan investigasi untuk membuktikan bahwa Indonesia dan Argentina memang melakukan praktik unfair trade. Biodiesel asal Argentina sendiri telah digancar bea masuk sebesar 25%—33,5% pada Februari 2019. Namun, pada saat bersamaan, negara Amerika Selatan itu diberi tawaran insentif bebas bea masuk untuk akses sebanyak 1,2 juta ton biodiesel, selama mereka bersedia menjual produknya pada harga minimum yang telah ditetapkan.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/12/1128728/resmi-biodiesel-indonesia-diganjar-bea-masuk-818-oleh-uni-eropa

Bisnis | Kamis, 25 Juli 2019
Biofuel Diandalkan di Masa Transisi Kendaraan Listrik

Biofuel dinilai menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan sembari terus mengembangkan listrik sebagai tenaga penggerak kendaraan. Apalagi Indonesia memiliki keunggulan di bidang biofuel. Indonesia dan negara-negara Asean lainnya memiliki kekuatan untuk mengembangkan biofuel karena secara geografis memungkinkan. Iman K. Reksowardojo, Head of Combustion Engines & Propulsion System Lab. Institut Teknologi Listrik (ITB), mengatakan bahwa letak Indonesia dilalui di garis katulistiwa sehingga cukup mendapat sinar matahari yang membuat tanaman tumbuh subur. “Biofuel berasal dari minyak nabati atau dari tanaman. Biodiesel dari sawit ternyata yang paling bagus dan Indonesia kaya akan sawit,” ujarnya dalam seminar bertajuk Future Power Train Technology Scenario yang digelar di GIIAS 2019, Tangerang, Kamis (25/7/2019). Iman menilai Indonesia harus memanfaatkan kelebihan ini sambil mengarah ke pemanfaatan energi listrik sebagai penggerak mesin kendaraan. Agus Purwadi, Peneliti dari Institut Teknologi Bandung, menilai perubahan dari pemanfaatan bahan bakar fosil ke tenaga listrik tidak bisa instan.

“Indonesia membutuhkan pengembangan banyak jenis kendaraan listrik untuk mempercepat pengembangannya. Tujuannya untuk mengurangi defisit energi kita,” katanya. Selain itu, perlu edukasi sumber daya manusia agar siap menghadapi teknologi terkait elektrifikasi di industri otomotif. Dia juga mengapresiasi para produsen karena mulai menerapkan teknologi listrik ke kendaraan serbaguna dan SUV (sport utility vehicle) yang menjadi kendaraan paling populer di Indonesia. Selain itu, pemanfaatan teknologi serupa pada moda transportasi massal juga sudah dilakukan sehingga percepatan pada pemanfaatan teknologi listrik pun semakin maksimal. Sementara itu, peta jalan industri otomotif yang telah disusun para stakeholder di Indonesia menggunakan ketahanan energi, efisiensi bahan bakar, dan produksi lokal sebagai pondasinya. “Ke depannya Indonesia harus menjadi trendsetter baik di kendaraan listrik dan biofuel,” ujar Putu Juli Ardika Putu Juli Ardika Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian.
https://otomotif.bisnis.com/read/20190725/275/1128708/biofuel-diandalkan-di-masa-transisi-kendaraan-listrik