+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Bisik-Bisik B30, Target vs Realisasi?

Warta Ekonomi | Sabtu, 7 Desember 2019

Bisik-Bisik B30, Target vs Realisasi?

Demi terwujudnya kedaulatan energi, pemerintah telah mendorong pengembangan dan pemanfaatan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebagai bagian dari energi terbarukan melalui kebijakan mandatori biodiesel Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12/2015. Melalui Permen, kebijakan mandatori biodiesel Indonesia sudah melewati perjalanan dari B15 (2015) menjadi B20 (2016) dan on the way B30 pada 2020 mendatang. Target produksi biodiesel Indonesia selama 2 tahun terakhir sudah menunjukkan progres yang baik. Pada 2018, produksi biodiesel yang ditargetkan sebanyak 3,92 juta kiloliter ternyata 51,2% lebih rendah dibandingkan realisasinya yang mencapai 5,93 juta kiloliter. Periode Januari – September 2019, data APROBI mencatat total produksi biodiesel Indonesia telah mencapai 7,67 juta kiloliter. Jumlah ini 14,5% lebih signifikan dibandingkan produksi sebesar 6,7 juta kiloliter yang ditargetkan sepanjang tahun ini. Kenaikan ini didorong meningkatnya serapan biodiesel Indonesia akibat mandatori B20 yang sedang berjalan dan proses uji coba B30 yang rampung di November lalu. Penerapan B30 yang mulai dibekukan pada Januari 2020 mendatang diproyeksi membutuhkan suplai biodiesel sebanyak 9,6 juta kiloliter. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 199 K/20/MEM/2019 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari – Desember 2019, volume biodiesel dialokasikan ke 18 perusahaan yang beberapa diantaranya PT Pertamina (Persero) sebanyak 8,38 juta kiloliter, PT AKR Corporindo Tbk 498 ribu kiloliter, PT Exxonmobil Lubricants Indonesia 139 ribu kiloliter, PT Jasatama Petroindo 63 ribu kiloliter, PT Petro Andalan Nusantara 201 ribu kiloliter, serta PT Shell Indonesia sebanyak 30 ribu kiloliter. Pemasok bahan bakar nabati (BBN) terbesar di PT Pertamina (Persero) yakni PT Wilmar Nabati Indonesia sebanyak 1,37 juta kiloliter dan PT Wilmar Bioenergi Indonesia 1,48 juta kiloliter dari total 18 perusahaan pemasok.
https://www.wartaekonomi.co.id/read260368/bisik-bisik-b30-target-vs-realisasi.html

Tempo | Sabtu, 7 Desember 2019
Pertamina Mulai Salurkan Biosolar B30 di Sumbagsel
Sesuai perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta biosolar B30 mulai dipasarkan bulan ini, Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel pun sudah mulai menyelurkannya. Distribusi bahan bakar minyak ramah lingkungan ini dilakukan melalui beberapa Terminal BBM (TBBM) di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung. “Kami mendapatkan mandat untuk menyalurkan bahan bakar Biosolar dengan kandungan minyak nabati dari kelapa sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebanyak 30 persen mulai tahun 2020,” kata Region Manager Communication & CSR Sumbagsel, Rifky Rakhman Yusuf, dalam keterangannya, di Bandarlampung, Sabtu 7 Desember 2019. Menurut Rifky, sejak awal Desember, setidaknya ada empat TBBM di wilayah Sumbagsel yang sudah mulai menyalurkan Biosolar B30. Penyaluran antara lain dilakukan di Integrated Terminal Kertapati Palembang, TBBM Lahat, TBBM Lubuk Linggau, TBBM Baturaja, dan Integrated Terminal Panjang Lampung. Bahkan, kata Rifky, seluruh TBBM di wilayah Sumatera Selatan sudah mulai melakukan penyaluran sejak 3 Desember lalu. Sedangkan untuk Integrated Terminal Panjang Lampung baru mulai disalurkan pada 6 Desember 2019. Diharapkan, dalam waktu dekat seluruh TBBM di wilayah Sumbagsel akan mulai melakukan penyaluran perdana B30. “Saat ini baru SPBU di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung yang sudah menerima penyaluran Biosolar B30. Tugas kami selanjutnya adalah memastikan penyaluran Biosolar B30 di Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung,” kata Rifky. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah segera meluncurkan mandatori perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 30 persen (B30). “B30 sebentar lagi. Tanggal 20-an kami akan launching lagi yang B30. Itu juga akan kurangi impor minyak kita,” katanya usai meresmikan jalan tol JORR II ruas Kunciran-Serpong di gerbang tol Parigi, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat, 6 Desember 2019. Dalam beberapa kesempatan Jokowi kerap mengatakan jika impor minyak dan gas menjadi penyumbang terbesar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Pada rapat terbatas di Kantor Presiden Agustus lalu, misalnya, Jokowi menargetkan jika awal 2020 Indonesia sudah bisa menggunakan B30.
https://bisnis.tempo.co/read/1281230/pertamina-mulai-salurkan-biosolar-b30-di-sumbagsel?page_num=2

Detik | Jum’at, 6 Desember 2019
Tahun Depan Diterapkan, Toyota Masih Uji Coba B30
Toyota masih terus melakukan uji coba terhadap bahan bakar biodiesel B30. Seperti diketahui, pemerintah menerapkan mandatori B30 mulai Januari 2020. Hal ini menjadi kelanjutan dari program B20 yang dilaksanakan sejak akhir 2018. Dijelaskan Marketing Director Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, saat ini pihak Toyota belum mendapatkan laporan dari hasil pengetesan B30 yang dilakukan oleh internal mereka. “Soal bahan bakar B30, kalau teman-teman di development, dari prinsipal maupun TMMIN (Toyota Motor Manufacturing Indonesia) masih dalam proses pengetesan ya,” kata Anton kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/12/2019). Lanjut Anton, hasil pengetesan tersebut akan diketahui dalam waktu dekat ini. “Saya rasa nggak akan lama lagi, dalam beberapa bulan ke depan sudah ada konfirmasi hasil pengetesannya,” katanya lagi. Sebelumnya, Toyota sendiri cukup berhasil saat mengimplementasikan pemakaian bahan bakar diesel dengan campuran minyak nabati itu. Toyota melalui TMMIN sudah pernah melakukan uji coba terhadap biodiesel B20 sejak 2015 lalu. Dan hasilnya mobil diesel Toyota seperti Innova dan Fortuner sanggup menenggak B20. Bahan bakar ini aman dan tidak berdampak pada penurunan kinerja mesin. Tentunya hal serupa juga diharapkan pada penggunaan bahan bakar B30.
https://oto.detik.com/mobil/d-4812801/tahun-depan-diterapkan-toyota-masih-uji-coba-b30

Tempo | Jum’at, 6 Desember 2019
Jokowi Sebut Biosolar B30 Diluncurkan Pertengahan Bulan Ini
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah segera meluncurkan mandatori perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 30 persen (B30). “B30 sebentar lagi. Tanggal 20-an kami akan launching lagi yang B30. Itu juga akan kurangi impor minyak kita,” katanya usai meresmikan jalan tol JORR II ruas Kunciran-Serpong di gerbang tol Parigi, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat, 6 Desember 2019. Dalam beberapa kesempatan Jokowi kerap mengatakan jika impor minyak dan gas menjadi penyumbang terbesar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Pada rapat terbatas di Kantor Presiden Agustus lalu, misalnya, Jokowi menargetkan jika awal 2020 Indonesia sudah bisa menggunakan B30. Ia juga mengungkapkan agar produksi minyak sawit bisa dikonsumsi di dalam negeri. Sehingga, Indonesia tidak perlu memusingkan pertentangan akibat diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berujar program B30 bisa menghemat devisa hingga US$ 8 miliar atau sekitar Rp 112 triliun, dengan asumsi nilai tukar Rp 14 ribu per dolar Amerika Serikat. Penerapan mandatori B30 memang menjadi satu dari sekian program quick win yang disiapkan pemerintah dan harapannya bisa segera diselesaikan. Pemerintah saat ini telah menerapkan mandatori B20 dan akan terus berkembang melalui peta jalan ke B50, B70, hingga B100. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan peta jalan untuk green avtur yang dalam satu tahun bisa menghemat hingga US$ 2 juta atau Rp 26 triliun. “Program ini diharapkan bisa memperbaiki neraca dagang dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas,” tutur Airlangga.
https://bisnis.tempo.co/read/1280897/jokowi-sebut-biosolar-b30-diluncurkan-pertengahan-bulan-ini/full&view=ok

Suara Com | Sabtu, 7 Desember 2019
Segera Rampung, Pengetesan B30 oleh Toyota Indonesia
Toyota Indonesia masih terus melakukan uji coba terhadap bahan bakar biodiesel B30. Meski belum rampung, produsen otomotif asal Jepang ini mengaku hasilnya akan diketahui dalan waktu dekat. Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy menyampaikan bahwa saat ini pihak Toyota belum mendapatkan laporan dari hasil pengetesan B30 yang dilakukan oleh internal mereka. “Saya rasa tidak akan lama lagi, dalam beberapa bulan ke depan sudah ada konfirmasi hasil pengetesannya,” kata Anton Jimmi Suwandy, di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Dalam melakukan pengetesan, Anton Jimmi Suwandy mengaku pihaknya tidak hanya melakukan secara internal. Namun menggandeng pihak lain. “Ya dari swasta juga ada. Di internal juga kami lakukan (pengetesan),” imbuhnya. Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa program Biodiesel 30 (B30) bakal mulai berlaku efektif pada Januari 2020. Adapun mulai 1 Oktober 2019, pemerintah akan mulai melakukan persiapan pemberlakuan program biodiesel dengan kandungan lebih tinggi dari versi aturan sebelumnya. Hal ini didasarkan pada hasil laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menko Perekonomian, Darmin Nasution serta direksi Pertamina yang menunjukkan 97 persen dari penggunaan B20 telah termanfaatkan dengan baik. “Maka Bapak Presiden memutuskan mulai 1 Oktober untuk persiapan biodiesel 30 (B30), 1 Oktober 2019 ini dan nanti akan efektif dijalankan pada bulan Januari 2020,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung seperti dikutip dari keterangan di laman resminya setkab.go.id.
https://www.suara.com/otomotif/2019/12/07/110000/segera-rampung-pengetesan-b30-oleh-toyota-indonesia

Tribunnews | Sabtu, 7 Desember 2019
Kepala BPPT: Penguatan B30 akan Memberikan Dampak pada Defisit Neraca Perdagangan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang mempersiapkan bahan bakar B30 yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi tingkat nasional. “Kita lagi mengembangkan bahan bakar B30. Pengembangan green fuel melalui penguatan B30 yang akan memberi dampak terhadap defisit neraca perdagangan, sekaligus akan menjadi quickwin Menko Perekonomian,” ungkap Kepala BPPT, Hammam Riza kepada Tribunnews.com, Sabtu (7/12/2019). Dengan keberhasilan B30 nantinya dipercaya defisit neraca perdagangan Indonesia akan berkurang dan energi tersebut akan semakin meningkatkan kemandirian nasional. Saat ini BPPT masih melakukan uji performa dan durability pada berbagai engine kendaraan yang dilakukan oleh tim B2TMP. “Hasil evaluasinya nanti akan menentukan layak tidaknya B30 ditetapkan,” kata Hammam Riza. Hasil uji pada engine, menurutnya, juga akan menetapkan setting engine dan SOP perawatan kendaraan jika beroperasi menggunakan B30. Peran BPPT berupa penyiapan bahan bakar B30, termasuk handling dan storing, supervisi kualitas selama masa trial, dan analisa konsumsi bahan bakar B30. Lalu apa keunggulan bahan bakar B30? “Dengan menggunakan bahan bakar B30 nantinya terdapat 60 triliun rupiah devisa yang bisa dihemat dari penggunaan bahan bakar tersebut,” ujarnya. Demikian pula kemandirian energi komoditas sawit yang berlimpah menjadi dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Selain itu BPPT akan melakukan penganugerahan BPPT Innovator Award 2019 tanggal 9 Desember mendatang dan juga BPPT Innovation Day tanggal 10 Desember di aula gedung PIBT Puspitek Serpong mulai jam 8 pagi.
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/07/kepala-bppt-penguatan-b30-akan-memberikan-dampak-pada-defisit-neraca-perdagangan

Tribunnews | Jum’at, 6 Desember 2019
Harga Sawit Tembus 1.725/Kg, Imbas Wacana B30 dan Permintaan Tinggi dari India
Saat ini harga sawit sedang membaik, yakni Rp 1.725 perkilogram. Dikatakan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, saat ini permintaan pasar Crude Palm Oil (CPO) sedang meningkat dan stok CPO juga tidak penuh di penyimpanan. “Permintaan sedang tinggi terutama dari India dan dari tempat lainnya, juga isu B30 yang menyerap CPO untuk kebutuhan dalam negeri, ini juga mendorong permintaan pasar mungkin menimbun stok di luar dan pengaruh minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak zaitun, minyak biji matahari, itu juga mempengaruhi di tingkat pasar,” ujarnya. Penggunaan CPO untuk B30 dikatakannya juga cukup lumayan besar, di atas 10 persen jika dihitung. Untuk di wilayah Tanjung Jabung Timur yang biasanya harganya rendah saat ini juga cukup lumayan, yakni di atas Rp 1.500. Walau harga membaik, tetapi produksi saat ini sedang mengalami penurunan karena program replanting tanaman sawit yang tua. Dari 8.000 hektare lebih lahan yang direncanakan replanting, sekitar 3.000 hektare lahan telah diganti dengan tanaman sawit yang baru. “Karena replanting ini produksi turunnya sekitar 20 persen dibanding biasanya, tetapi ini tidak menjadi kendala karena kita memang harapkan lebih banyak permintaan dari bahan baku kalau perlu pabriknya banyak, kapasitas produksi besar, bahan baku terbatas itu yang membuat harga lebih tinggi,” tuturnya. Berikut harga sawit berdasarkan umur tanam: umur tanam 3 tahun Rp 1.359 perkilogram, umur tanam 4 tahun Rp 1.439 perkilogram dan umur tanam 5 tahun Rp 1.506 perkilogram. Umur tanam 6 tahun Rp 1.570 perkilogram, umur tanam 7 tahun Rp 1.610 perkilogram, umur tanam 8 tahun Rp 1.643 perkilogram, umur tanam 9 tahun Rp 1.676 perkilogram. Umur tanam 10-20 tahun Rp 1.725 perkilogram, umur tanam 21-24 tahun Rp 1.671 perkilogram dan umur tanam 25 tahun Rp 1.591 perkilogram. Harga rata rata Crude Palm Oil (CPO) Rp. 8.033, sedangkan rata rata harga inti sawit Rp. 4.189. Indeks K yang berlaku adalah Indeks K yang ditetapkan tanggal 14 November 2019 Minggu ke II, yakni 87,24 persen.
Peringatan HUT Perkebunan
Selain itu, Dinas Perkebunan sedang merencanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Perkebunan Tingkat Nasional yang akan dilaksanakan di Malang pada tanggal 10 Desember 2019. “Kami juga sedang merencanakan kegiatan untuk merayakan hari ulang tahun Perkebunan ke 62 tingkat Provinsi Jambi di Desa Jernih Jaya Kabupaten Tebo, pada tanggal 18 Desember, sekaligus penanaman perdana replanting kelapa sawit di sana,” imbuhnya. Nantinya kegiatan hari ulang tahun Perkebunan ke 62 juga diramaikan dengan Talkshow, yang diikuti perbankan, Asosiasi Petani, Gabungan Pengusaha penangkar penangkar. “Penangkar tidak hanya sawit tetapi komoditi lainnya seperti kopi, pinang, karet, kelapa, nanti petani bisa berkumpul di sana bisa membeli atau mendapat informasi dimana membeli, dan juga akan ada pameran kopi juga ,” pungkasnya.
https://jambi.tribunnews.com/2019/12/06/harga-sawit-tembus-1725kgimbas-wacana-b30-dan-permintaan-tinggi-dari-india?page=2

Tempo | Jum’at, 6 Desember 2019
Apindo: Swasta Belum Jual Avtur karena Diganjal Perusahaan BUMN
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan sebenarnya swasta sudah siap menjual avtur di Indonesia. Namun dia mengatakan ada perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang mengganjal rencana itu. “Selama ini diganjel. Ada yang mengganjal dari pihak BUMN. Saya gak usah sebut namanya. AKR BP waktu itu sudah siap. Dijanjiin melulu. Katanya abis pilpres abis itu mundur sampai sekarang belum,” kata Haryadi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat, 6 Desember 2019. Menurut dia, jika swasta sudah masuk menjual avtur, maka akan tercipta kompetisi yang sehat. Hal itu, kata dia, akan berpengaruh pada harga yang lebih murah atau kompetitif. “Kalau kompetitif kan. Bagus juga buat industri penerbangan,” ujar dia. Menurut dia, pembahasan di tingkat menteri soal swasta yang akan menjual avtur, sudah tidak ada masalah. Ditambah dia lebih optimistis dengan Erick Thohir yang menjadi Menteri BUMN. “Memang diganjel kok mereka. bukan di kementerian teknis tapi BUMN,” ujar dia. Menurut dia, pembahasan mengenai swasta akan menjual avtur itu akan berlanjut pada tahun depan. Sebelumnya Erick Thohir mempersilahkan perusahaan swasta untuk memasok avtur di dalam negeri. Hal itu, kata dia, agar terwujud harga avtur yang lebih bersaing. “Saya rasa kan gini, Pertamina bisa memproduksi avtur, kalau swasta yang produksi avtur welcome saja. Yang tidak boleh cuma minta lisensi impor,” kata Erick di Pasific Place Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019. Menurut Erick, perusahaan swasta itu harus memproduksi avtur di Indonesia dan tidak boleh meminta lisensi impor. Karena, jika impor diperbolehkan, justru akan memperbesar defisit neraca perdagangan migas. “Akhirnya nanti kami-kami yang di BUMN atau di kementerian banyak ditugaskan menekan impor migas, tapi dipihak lainnya malah impor. Terus akhirnya kami yang di salahkan lagi,” kata Erick. Adapun sampai saat ini, pemasok avtur dari Sabang hingga Merauke hanya dilayani oleh PT Pertamina (Persero). Selain menjual avtur, BUMN itu juga menyediakan sendiri infrastruktur penyediaan avtur di bandara. Di mata internasional, pasar penerbangan Indonesia masih prospektif seiring dengan tuntutan mobilitas jumlah penduduk yang terus tumbuh. Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional (IATA) memperkirakan pada 2036 Indonesia akan mengangkut 250 juta pemakai jasa penerbangan per tahun dan menduduki posisi kelima dari 10 besar dunia pasar penumpang angkutan udara. Kendari begitu, dia mengingatkan, saat ini Pertamina pada dasarnya telah mampu memproduksi avtur lebih efisien. Terutama dengan penerapan bahan bakar dengan campuran biodiesel 30 persen atau B30. “Tinggal benar-benar mau tidak melakukannya. Karena jangan hanya shortcut sekedar hanya mencari keuntungan tapi akhirnya kembali merugikan secara keseluruhan konsep yang sedang dibangun oleh Bapak Presiden. Karenakan kita mau tekan impor migas itu,” kata dia.
https://bisnis.tempo.co/read/1280893/apindo-swasta-belum-jual-avtur-karena-diganjal-perusahaan-bumn

Sindo News | Jum’at, 6 Desember 2019
Soal Wacana Dibukanya Bisnis Avtur, Pengamat: Asal Jangan Cuma Impor
Sejumlah pengamat di bidang energi angkat bicara mengenai berkembangnya wacana membuka bisnis avtur pada pemain baru selain PT Pertamina (Persero). Para pengamat menilai keluhan soal harga avtur Pertamina hanya alasan untuk membuka pintu bagi pemain baru. “Harga avtur terkesan hanya jadi kambing hitam dan alasan buat masuknya pemain baru avtur di indonesia. Soalnya, pemain baru sangat bisa dipastikan akan impor avtur, dan ini bertentangan dengan program pemerintah yang ingin mengurangi defisit migas,” ujar pengamat energi Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (6/12/2019). Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini menegaskan, jika para pemain baru tersebut tak bisa memproduksi avtur di dalam negeri, maka percuma saja bisnis tersebut dibuka ke swasta. Tak hanya itu, sambung dia, pemerintah juga perlu mewajibkan para pemain baru itu untuk memiliki sarana dan fasilitas sendiri sehingga tidak menyewa dari Pertamina. “Hal penting lainnya, mereka juga harus diwajibkan untuk beroperasi di bandara-bandara kecil di seluruh Indonesia. Jangan hanya di bandara-bandara besar saja,” tegasnya. Soal kewajiban memproduksi avtur di dalam negeri, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan hal yang sama. Kendati memberikan sinyal untuk mempersilahkan swasta ikut menjual avtur dan bersaing dengan Pertamina, Erick memberi persyaratan agar avtur yang dijual diproduksi di dalam negeri sehingga tidak impor. “Kalau swasta yang produksi avtur welcome saja. Yang tidak boleh cuma minta lisensi, impor akhirnya nanti. Kami-kami yang di BUMN atau di kementerian ditugaskan menekan impor migas tapi di pihak lainnya malah impor terus, akhirnya kami yang disalahkan lagi,” ujar Erick belum lama ini. Menanggapi hal itu, Sofyano mengatakan bahwa untuk mengurangi defisit migas, sudah saatnya pemerintah menetapkan Pertamina sebegai agregator BBM jenis solar dan avtur yang sudah bisa disediakan di dalam negeri karena terkait program B30. Sementara itu, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, sektor migas adalah salah satu cabang produksi penting yang harusnya diberikan kepada BUMN, termasuk penyediaan avtur yang berasal dari produksi dalam negeri dengan bahan baku dalam negeri pula. “Bisnis avtur oleh swasta tidak boleh bersandar pada aset pertamina dan apalagi hanya meminta lisensi impor demi keuntungan korporasi semata,” tandasnya. Ekonom AEPI Salamuddin Daeng menambahkan, pemerintah hendaknya tidak tergoda membuka keran impor avtur kepada pihak manapun baik Pertamina maupun swasta dengan alasan apapun. Dikarenakan impor produk BBM sudah membuat Indonesia terjajah dalam ketergantungan. “Avtur adalah jenis bahan bakar yang sudah bisa diproduksi oleh kilang dalam negeri. Jika pemerintah tergoda lagi melakukan impor, apalagi dengan mengizinkan swasta melakukan impor, maka dikhawatirkan kinerja kilang dalam negeri akan terganggu,” ujarnya. Jika ada kementerian yang mau melakukan liberalisasi avtur dengan cara membuka keran impor, imbuh dia, maka itu sama saja dengan menantang perintah Presiden Jokowi yang bertekad mengurangi impor dalam upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini mengalami defisit.
https://ekbis.sindonews.com/read/1466023/34/soal-wacana-dibukanya-bisnis-avtur-pengamat-asal-jangan-cuma-impor-1575623526

CNBC Indonesia | Minggu, 8 Desember 2019
Elnusa Petrofin: Kami Siap Mendukung Program Biodiesel
Elnusa Petrofin siap mendukung program penggunaan Biodiesel yang telah dicanangkan pemerintah Jokowi. Menurut Dirut Elnusa Petrofin, Haris Syahrudin, pihaknya akan berkontribusi pada lini bisnis distribusi melalui jasa pengelolaan storage didaerah. Selain itu Pertofin juga mendorong penggunaan produk dalam negeri (TKDN) dalam pelaksanaan instalasi. Lalu seperti apa peran Elnusa Petrofin dalam sistem distribusi migas dalam negeri? Selengkapnya saksikan dialog Erwin Surya Brata dengan Direktur Utama Elnusa Petrofin, Haris Syahrudin dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 06/12/2019)
https://www.cnbcindonesia.com/market/20191206121816-19-120917/elnusa-petrofin-kami-siap-mendukung-program-biodiesel

Indo Pos | Sabtu, 7 Desember 2019
Bupati Muba Kembali Bicara di Forum PBB (Kegiatan Konferensi Perubahan Iklim, Pamerkan Biofuel)
Keberadaan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di tingkat internasional dalam mengimplementasikan kegiatan pengelolaan lanskap berbasis hutan semakin dikenal banyak pihak. Ini dibuktikan dengan diundangnya Bupati Muba Dodi Reza yang menjadi narasumber kehormatan pada kegiatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (The Meeting Session United Nations Climate Change Conference CoP 25 di Kota Madrid Spanyol pada Kamis (5/12) lalu. Pada Konferensi tingkat internasional ini Dodi bicara implementasi kegiatan pengelolaan lanskap berbasis hutan. Dalam sesi Partnership in Sustainable Landscape Management in South Sumatra as A Model for Climate Change, Dodi menampilkan beberapa praktek keberhasilan yang baik (best management practice) tentang pembangunan hijau dan energi terbarukan di Muba. Sebagai kabupaten pertama di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia yang mengimplementasikan pembangunan hijau Dodi dalam misi Bupati dan Wakil Bupati mencatumkan tentang pembangunan pertumbuhan hijau atau green growth development. Di tingkat nasional bersama beberapa kabupaten di Indonesia mengambil inisiatif membangun jejaring Lingkat Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dimana untuk pertama kali LTKL dipimpin Bu- pati Musi Banyuasin sebagai Ketua Umum. Di kabupaten Musi Banyusin mempunyai sumberdaya hutan yang harus dilindungi sebagai aset dunia yang menjadi kepedulian internasional yakni Kawasan Gambut Merang, Hutan Suaka Marga Dangku, dan Taman Nasional Berbak Sembilang yang berada di tiga kabupaten yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Di Musi Banyausin terdapat juga kawasan hutan tropis yang masih lestari di Kawasan Meranti Bayunglencir. Dodi, kandidat doktor Universitas Padjajaran, hadir untuk kali kedua pada forum diskusi para pemangku kepentingan implementasi pembangunan pertumbuhan hijau berkelanjutan ini. Sebelumnya, dia hadir pada Desember tahun 2018 lalu. Dodi selalu jadi pembicara kehormatan di kesempatan ini. Khusus tahun ini di The Meeting Session United Nations Climate Change Conference CoP 24 di tempat sama tahun lalu, di Polandia. Dodi memamerkan rencana penerapan energi terbarukan biofuel yang merupakan hasil pengolahan tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel. Terobosan inovasi energi yang sedang dirintis Pemkab Muba bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) Ini memukau peserta Konferensi Perubahan Iklim PBB (The Meeting Session United Nations Climate Change Conference CoP 25). “Saat ini Pemkab Muba sedang menggagas pembangunan pabrik IPO-CPO sebagai pendukung implementasi biofuel atau bahan bakar nabati tersebut, dan mendapat dukungan positif dari kalangan eksekutif dan legislatif di tingkat pusat, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI,” ujar pejabat yang menguasai tiga bahasa ini. Menurut dia implementasi biofuel merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam menekan impor BBM. “Biofuel Muba juga sebagai upaya mewujudkan kemandirian energi yang ramah lingkungan,” ulasnya. Implementasi pengelolaan TBS menjadi BBN atau biofuel diyakininya akan mengangkat tingkat kesejahteraan petani Kelapa Sawit di Muba. Sebab Kelapa Sawit petard rakyat Muba dapat diserap dengan baik dan maksimal. “Dengan implementasi ini tidak hanya menyejaterahkan petani kelapa sawit, tetapi juga akan mengangkat harga diri bangsa Indonesia. Dengan realisasi biofuel ini negara Indonesia akan sangat terbantu dalam pengembangan energi,” tegasnya. Mantan Pimpinan Komisi VI DPR RI ini menambahkan, dirinya juga mewajibkan seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Muba untuk memakai biofuel dan bertahap mengajak warga Muba memakai energi terbarukan yang ramah lingkungan tersebut. “Kalau biofuel kita sudah berjalan, akan saya wajibkan pemakaiannya bagi seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Muba,” ungkapnya. Sejumlah keberhasilan lainnya yang dikemukakan oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza yakni upaya menyeimbangkan kegiatan perlindungan hutan dan pengembangan komoditi di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 yang akan mengembangkan Center of Excellence (CoE) for Verified Sourcing Area (VSA) atau Pusat Unggulan Komoditi Lestari atau PUKL dengan Pengelolaan Area Sumber Komoditi Lestari (MASKoT) rintisan Kawasan Industri Hijau yang menjadi Model Pertama di Indonesia.
PAPARAN BUPATI MUBA di SPANYOL
Pembangunan pertumbuhan hijau atau green growth development Sumberdaya hutan harus dilindungi sebagai aset dunia Kepedulian internasional antara lain kawasan gambut Merang, Hutan Suaka Marga Dangku dan Taman Nasional Berbak Sembilang Implementasi pembangunan pertumbuhan hijau berkelanjutan ini Rencana penerapan Energi terbarukan biofuel yang merupakan hasil pengolahan tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi bahan bakar nabati (BBN) atau hinfiipl Menggagas pembangunan pabrik IPO-CPO sebagai pendukung implementasi biofuel atau bahan bakar nabati.

Media Indonesia | Sabtu, 7 Desember 2019
Industri Petrokimia Kurangi Defisit
PRESIDEN Joko Widodo mendo-dorong pembangunan industri petrokimia di dalam negeri untuk mengurangi impor dan memperbaiki defisit neraca perdagangan. “Untuk petrokimia, karena ini adalah dalam rangka substitusi barang-barang impor, produk-produk impor siapa pun yang ingin masuk ke penanaman modal yang berkaitan tentang petrochemical akan kita beri yang namanya tax holiday,” kata Presiden kepada media seusai meresmikan ruas tol Serpong-Kunciran di Tangerang Selatan, Banten, kemarin. Menurut Presiden, pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun. Jokowi menjelaskan nilai impor produk petrokimia mencapai Rp317 triliun. Selain itu, pemerintah akan mengembangkan industri biodiesel B30 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. “Kemudian juga avtur, yang juga sudah mulai turun drastis karena sudah bisa kita produksi di dalam negeri. Gas atau elpiji nanti kalau ada gasifikasi batu bara nanti bisa kita juga potong, kurangi lagi, dan nanti itu akan menurunkan semuanya,” jelas Jokowi terkait dengan penurunan impor. Sebelumnya, Presiden meresmikan pabrik baru Chandra Asri senilai US$380 juta atau sekitar Rp5,7 triliun yang memproduksi polyethylene (PE) di Cilegon, Banten. Pabrik itu diharapkan dapat menghemat devisa negara hingga Rp8 triliun. Pesiden memaparkan neraca perdagangan ekspor dan impor untuk seluruh bahan kimia mengalami defisit sebesar Rpl93 triliun, dengan nilai ekspor mencapai Rpl24 triliun dan impor Rp317 triliun. “Semua produknya ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri dan hasil produksi pabrik ini akan menjadi produk substitusi impor sehingga Indonesia dapat menghemat devisa sebesar Rp8 triliun per tahun,” kata Presiden Direktur CAP, Erwin Ciputra. Erwin memaparkan, sejak didirikan pada 1992, Chandra Asri berupaya maju dan berkembang untuk menjadi mitra pertumbuhan bagi industri, pemerintah, dan masyarakat Indonesia.

Neraca | Minggu, 7 Desember 2019
MU-X 2020 Siap Berkompetisi dengan Fortunerdan Pajero
Tingginya permintaan mobil dengan tipe sport utility vehicle (SUV), maka PT. Isuzu Astra Motor Indonesia tidak mau kalah. Isuzu MU-X S-Series akan menggantikan model MU-X royale dan siap berkompetisi dengan Fortuner dan Pajero. Memang, Isuzu MU-X Z-Series akan menggantikan model Premiere sebagai varian tertinggi. Sehingga untuk tahap awal akan menyasar pasar fleet yang memang menjadi target dari kendaraan penumpang milik Isuzu baik MU-X maupun D-max. Isuzu MU-X juga akan menyasar konsumen yang ingin “naik kelas” dari pengguna kendaraan medium multi purpose vehicle (MPV) dan akan beralih menggunakan high sport utility (SUV). Kendaraan yang akan bersaing dengan Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner juga akan menggaet customer yang memiliki tipikal smart spender yang mana pelanggan yang cukup senang membandingkan sebuah produk dengan produk yang lain. “Jadi akan ada tiga tipe yaitu Isuzu MU-X I series, S seires dan Z series. Untuk tipe di atas i-series itu, kami akan hadirkan pada 2020,” kata Marketing Division Head PT. Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation Andy Dwi Zatmoko. Jika varian S-Series dan Z-Series diluncurkan pada 2020, dua model itu diperkirakan akan menggantikan dua model lama. Tidak hanya itu, kabarnya mu-X ini sudah bisa menggunakan solar B-20. Bahkan rencananya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan beralih ke campuran biodiesel 30 persen dengan bahan bakar nabati (B30). Hal ini karena ditambahkannya double filter ini relatif aman. Karena kemungkinan kerak untuk terlepas jauh lebih tinggi, pasalnya sifat bahan bakar bio diesel itu adalah \’soapy\’ yang bisa menyumbat injector pump. Nozzle Isuzu pun telah dilapisi dengan Diamond Like Carbon (DLC) agar menambah pencegahan penyumbatan. Sekdar catatan, berikut ini harga dari kendaraan Isuzu saat ini: Isuzu mu-X Premiere Rp499,5 juta Isuzu mu-X Premiere Pearl White Rp504,5 juta Isuzu mu-X i-Series Rp449 juta Isuzu mu-X i-Series Pearl White Rp454 juta Isuzu mu-X (4×4) Transmisi Manual Rp485 juta.