+62 2129380882 office@aprobi.co.id

BKF: Kenaikan Harga Minyak Dunia Tak Pengaruhi APBN

Investor Daily Indonesia | Selasa, 9 April 2019

BKF: Kenaikan Harga Minyak Dunia Tak Pengaruhi APBN

Harga minyak dunia yang terus bergerak naik akibat berkurangnya pasokan menyusul sanksi Amerika Serikat (AS) kepada Iran dan Venezuela, dinilai tak memiliki dampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Pasalnya, sejumlah langkah mitigasi sudah diambil di antaranya melalui pelaksanaan kebijakan biodiesel 20% (B20) dan biodiesel 30% (B30). Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adrianto mengatakan, pemerintah terus memonitor serta memitigasinya melalui pelaksanaan kebijakan B20 dan B30, agar impor minyak tidak tinggi. Selain itu, ada rencana dari Kementerian ESDM untuk meminta Pertamina membeli minyak dari kontraktor dari dalam negeri, sehingga bisa menekan impor minyak dan mengurangi tekanan ke rupiah.

Sebagai informasi beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 42 Tahun 2018, yang menyatakan minyak mentah bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diprioritaskan dijual ke Pertamina dan diolah di kilang minyak dalam negeri. “Kenaikan harga minyak diyakini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kenaikan tersebut juga tidak akan berdampak besar terhadap inflasi, sebab pemerintah menjaganya melalui subsidi,” ungkap Adrianto kepada Investor Daily, Senin (8/4). Jika menilik data Bloomberg, saat ini harga minyak jenis West Texas Intermediate berada di US$ 63,40 per barel sementara harga harga minyak jenis Brent menguat pada level US$ 70,66 per barel. Di sisi lain, lanjut dia, kenaikan harga minyak dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apabila mengacu data asumsi makro dalam APBN 2019, harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan US$ 70 per barel dan nilai tukar diasumsikan sebesar Rp 15.000. Sementara data APBN KiTa Februari, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Februari 2019 sebesar Rp 39,91 triliun atau setara 10,55% dari pagu APBN 2019 senilai Rp 378,3 triliun, atau hanya tumbuh 1,29%. Hal ini dikarenakan harga komoditas yang turun dan nilai tukar yang lebih kuat dari asumsi. “Share subsidi makin kecil dalam APBN, maka dari itu kenaikan harga minyak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap APBN. Oleh karena itu yang melatarbelakangi adanya peraturan, agar Pertamina membeli minyak dalam negeri,” ungkapnya.

Pemangkasan Produksi

Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, kenaikan harga minyak lebih disebabkan oleh pemangkasan produksi global. Harga minyak dunia yang mulai merangkak naik itu menurutnya perlu diwaspadai oleh pemerintah, karena dalam asumsi makro APBN mematok harga minyak US$ 70 per barel. “Berdasarkan harga acuan West Texas Intermediate (WTI) sekarang 63 dolar per barel, dan brent sudah di atas 70 dolar per barel. Jika harga ini masih bertahan hingga semester I tahun ini maka akan berdamapak ke volume yang menyebabkan value atau harga keekonomiannya menjadi lebih tinggi,” ungka dia saat dihubungi, Senin (8/4) Kendati demikian, ia meyakini impor minyak memang akan mulai berangsur berkurang, karena pemerintah telah menggalakkan pelaksanaan B20, meskipun hingga saat ini masih belum menyeluruh dalam melaksanakannya. Hal ini agar jika terjadi kenaikan dan lonjakan harga minyak dunia, tidak terkena dampak yang terlalu signifikan. “Perlu komitmen dari pemerintah supaya menggalakkan sosialisasi B20 dan bisa digunakan masif, seandainya kenaikan harga minyak terus meningkat mungkin dampak ke neraca migas akan relatif lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Jika volume bisa ditekan, maka value impor migas tidak terlampau meningkat signifikan,” papar dia. Di sisi lain, ia menilai ada kecenderungan di pertengahan tahun inflasi akan tinggi, karena faktor musiman seiring adanya Hari Raya Idul Fitri. Biasanya dalam dua bulan sebelum lebaran pemerintah akan mengimpor minyak untuk mengamankan stok nasional ditengah persiapan mudik lebaran. Oleh karena itu puncak impor migas memang cukup tinggi terjadi sebelum lebaran. Sedangkan saat lebaran cenderung menglami penurunan. Apabila mengacu data BPS, neraca perdagangan Februari 2019 mengalami surplus US$ 330 juta, yang disebabkan oleh penurunan impor, dengan rincian impor migas dan non migas masing-masing turun 30,5% dan 10,87% secara tahunan.

Republika | Selasa, 9 April 2019

RI-Malaysia Bersatu Perjuangkan Sawit

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengirim surat keberatan kepada komisi Uni Eropa yang berencana mengurangi penggunaan bahan bakar nabati berbasis sawit. Menko Bidang Kema-ritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, surat yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mahathir Mohammad tersebut telah dikirim pada Ahad (7/4) malam. “Ini gebrakan kita. Karena bagi Indonesia, hal ini menyangkut nasib 20 juta petani sawit,” kata Luhut di kantornya, Senin (8/4) pagi. Luhut enggan menjelaskan lebih detail isi surat itu. Namun, kata dia, surat bersama antara Indonesia dan Malaysia itu merupakan upaya penyampaian keberatan atas rencana Uni Eropa. Indonesia dan Malaysia bersatu memperjuangkan sawit di Uni Eropa karena kedua negara memiliki porsi 85 persen sebagai penghasil minyak sawit dunia. Luhut pun meminta kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM), khususnya yang bergerak di bidang lingkungan, untuk ikut mendukung upaya pemerintah menghadapi tantangan berat ke depan.

“Saya berharap LSM juga merasa terpanggil, jangan hanya bicara soal masalah lingkungan. Coba bangkitkan nasionalisme untuk petani kita,” kata Luhut. Luhut mengklaim, pemerintah tak tinggal diam ihwal deforestasi yang ditimbulkan dari industri sawit. Pemerintah memastikan tidak akan membuat kebijakan yang akan merusak lingkungan dan berdampak pada generasi mendatang. Hingga saat ini, kata dia, pemerintah bersama para pelaku industri terus memperbarui teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan dari keberadaan industri sawit. Kebijakan satu peta atau yang disebut one map policy salah satunya juga untuk mengukur total luasan lahan perkebunan sawit di Indonesia. Dengan adanya satu peta itu, pengawasan kepada pelaku industri dalam penggunaan lahan hutan akan semakin ketat. Sebagai catatan, total luasan lahan sawit menurut pemerintah sementara ini mencapai 14 juta hektare. Luasan itu telah dimoratorium. Sambil memperjuangkan sawit di Uni Eropa, Luhut menyebut pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan serapan dalam negeri dengan menggenjot penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar kendaraan. Saat ini, program biodiesel 20 persen (B-20) sudah berjalan. Ke depan, kata dia, penggunaan sawit akan terus diperbesar hingga bisa mencapai B-100. Indonesia dan Malaysia tak hanya mengirim surat keberatan untuk memperjuangkan sawit. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution sedang memimpin delegasi RI ke Brussel, Belgia, pada Senin (8/4) dan Selasa (9/4). Selama dua hari kunjungannya bersama delegasi Malaysia, mereka akan melakukan pertemuan dengan komisi, parlemen, dan dewan Eropa serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar Uni Eropa.

Kunjungan ini merupakan respons Indonesia atas kebijakan diskriminatif Uni Eropa yang mengklasifikasikan produk Kelapa Sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi atau in-direct land use change (ILUC). Seperti diketahui, kebijakan tersebut kini telah diadopsi dalam regulasi turunan {delegated act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II). “Tujuan utamajotnf mission ini untuk menyampaikan kekecewaan dan melawan delegated act yang telah diadopsi oleh komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu,” katanya. Pemerintah sebelumnya mengeluarkan 10 poin sikap atas langkah diskriminatif UE terhadap komoditas kelapa sawit. Tidak hanya itu, bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah juga telah menggandeng dunia usaha asal UE melalui pertemuan dengan International Chamber of Commerce European Union MNCs di Kementerian Luar Negeri pada 20 Maret 2019. Dewan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (MPOC) menyatakan berkomitmen bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lain untuk melawan kebijakan Uni Eropa terkait larangan kelapa sawit. Direktur Sains dan Lingkungan MPOC Ruslan Abdullah mengatakan, Malaysia tidak dapat bekerja sendiri karena negaranya kecil. “Dampaknya akan kurang signifikan, tetapi jika kita bekerja sama dengan negara-negara lain, kita akanr memiliki pertahanan yang kuat untuk bersaing melawan Uni Eropa,” katanya kepada Bernama, Ahad (7/4). Direktur Jenderal Malaysian Palm Oil Board (MPOBO Kushairi Din menambahkan, Malaysia dapat membalas dengan menghentikan perdagangan produk UE. Dia mengatakan, rencana UE membatasi penggunaan minyak Kelapa Sawit di sektor biofuel dapat berdampak terhadap petani kecil.

Koran Jakarta | Selasa, 9 April 2019

Mengubah Limbah Kopi Menjadi Biofuel yang Lebih Hijau

Di masa depan, jenis kopi seperti Americano, cappuc­cino, dan peminum latte da­pat membantu menghasilkan bahan baku untuk biofuel. Bahkan baku ini menghasilkan biofuel yang lebih hijau yang akan mengurangi keter­gantungan pada bahan bakar fosil. Para peneliti di Lancaster Univer­sity, Inggris, telah menemukan cara yang cukup signifikan untuk me­ningkatkan efisiensi proses sehingga mampu meningkatkan daya saing biofuel dari kopi komersial. Bahan baku yang ditanam khusus (digunakan untuk mengekstraksi minyak) untuk biodiesel cukup kon­troversial karena biaya dan kebutuh­an akan lahan dan air. Namun, ampas kopi yang diha­biskan, yang memiliki nilai kalori tinggi, menawarkan bahan baku al­ternatif berbiaya rendah yang bagus. Pada 2014, lebih dari sembilan juta ton ampas kopi bekas dikirim ke TPA. Meskipun usaha menggunakan ampas kopi untuk membuat biofuel masih dalam skala kecil, para pe­neliti di Lancaster University telah menemukan cara untuk mening­katkan efisiensi prosesnya secara siginifikan. Para insinyur kimia telah meng­konsolidasikan proses multi-tahap yang ada ke dalam satu langkah (dikenal sebagai transesterifikasi in-situ), yang menggabungkan ekstraksi minyak dari ampas kopi bekas dan mengubahnya menjadi biodiesel kopi.

Dalam proses tradisional, pabrik­an mencampur ampas kopi bekas dengan heksana dan memasak campuran tersebut pada suhu 60 ° C selama 1-2 jam. Heksana kemu­dian diuapkan untuk meninggalkan minyak. Metanol dan katalis kemudi­an ditambahkan untuk membuat biodiesel, dan produk sampingan gliserol – yang juga perlu dipisahkan. Penelitian dari Lancaster Univer­sity yang dipimpin oleh Dr Vesna Najdanovic-Visak, menemukan bahwa mereka dapat menggabung­kan proses dengan menggunakan hanya metanol dan katalis – meng­hilangkan kebutuhan akan heksana sama sekali dan menghemat limbah kimia. Selain itu, mereka juga mene­mukan bahwa waktu optimal untuk proses ini adalah 10 menit untuk mendapatkan hasil minyak yang sama dari ampas kopi bekas. Ini tentu berdampak pada pengurangan yang cukup signifikan dari sisi waktu yang dibutuhkan dan biaya energi yang terkait. “Metode kami sangat mengu­rangi waktu dan biaya yang diper­lukan untuk mengekstraksi minyak untuk pembuatan biofuel menjadi bahan bakar kopi yang jauh lebih kompetitif secara komersial,” kata Dr Najdanovic-Visak, Dosen Departe­men Teknik Universitas Lancaster. “Sejumlah besar ampas kopi be­kas, yang saat ini baru saja dibuang ke TPA, sekarang dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan yang signifikan diban­dingkan diesel dari sumber bahan bakar fosil,” tambah Visak. Proses ini memiliki potensi cukup besar, dimana proses ini memung­kinkan 720.000 ton biodiesel dipro­duksi setiap tahun dari ampas kopi bekas yang ada saat ini.

http://www.koran-jakarta.com/mengubah-limbah-kopi-menjadi-biofuel-yang-lebih-hijau/

Okezone | Selasa, 9 April 2019

Mobil Diesel Aman “Minum” Bahan Bakar B50

Rencana pemerintah akan meningkatkan penggunaan bahan bakar B30 mulai tahun depan, menjadi langkah yang akan mendorong kelebihan produksi sawit dalam negeri. Meski demikian bahan bakar biodiesel ini berdasarkan hasil penelitian dan pengujian dinilai aman bagi kendaraan diesel. Lembaga Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) sendiri menilai bahan bakar biodisel saat ini, penggunaannya terbilang aman digunakan untuk kendaraan bermesin diesel. Terkait adanya komponen seperti filter oli yang usia pakai lebih cepat, dinilai bukan dari penggunaan bahan bakar biodisel. “Sebelum kita menerapkan B20 waktu itu, kita terlebih dulu lakukan pengujian langsung. Bahan bakar biodisel yang dihasilkan dengan standar SNI, dilakukan uji jalan dari medan – Jakarta dan kembali ke medan,” ungkap peneliti PPKS, Dr M. Ansori Nasution, saat dihubungi Okezone, Selasa (9/4/2019). Terkait masalah yang banyak dikhawatirkan, menurutnya bisa berasal dari banyak faktor, diantaranya, kualitas bahan bakar yang digunakan, usia kendaraan yang berdampak pada kondisi kerak di tangki bahan bakar. Hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi pada filter oli bahkan pada perangkat injektornya. Saat ini PPKS sendiri juga telah melakukan pengujian terhadap B50 yang memiliki kandungan minyak kelapa lebih besar yakni mencapai 50 persen kelapa sawit dan 50 persen solar. Pengujian dilakukan langsung dengan uji jalan sejauh 20 ribu kilometer. Penggunaan bahan bakar biodisel 50 persen sendiri dinilai sangat baik dan tanpa kendala, dimana PPKS menilai biodisel bisa digunakan pada mesin dinamis maupun stasioner dan tentunya lebih ramah lingkungan. “Dengan hasil tersebut, seluruh kendaraan yang digunakan untuk uji jalan menunjukkan hasil yang positif dimana konsumsi bahan bakar dinilai baik dan lebih ramah lingkungan,” pungkas Ansori.

https://news.okezone.com/read/2019/04/08/15/2040738/mobil-diesel-aman-minum-bahan-bakar-b50

Republika | Senin, 8 April 2019

Indonesia -Malaysia Bersatu Gara-Gara Sawit

Malaysia dan Indonesia bersatu melayangkan protes terkait peraturan pembatasan impor kelapa sawit ke Uni Eropa. Peraturan tersebut terkait Instruksi 2018/2001 dari Renewable Energy Directive II Uni Eropa. Dilansir New Strait Times, Ahad (7/4), Kementerian Industri Primer Malaysia mengatakan Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) sedang berada di Brussel untuk mendaftarkan dua protes utama produsen minyak sawit global kepada para anggota Parlemen Eropa. Delegasi Malaysia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Primer, Tan Yew Chong. Ia didampingi oleh pejabat dari kementerian, Malaysian Palm Oil Council, Malaysian Palm Oil Board dan Malaysian Palm Oil Certification Council, serta pejabat kedutaan Malaysia di Belgia. CPOPC telah menyebut peraturan Uni Eropa tersebut bercelah karena membeda-bedakan biofuel dan bioliquid. Produk dari minyak kelapa sawit dibedakan dengan biofuel dan bioliquid yang berasal dari tanaman minyak lainnya seperti kedelai, lobak, dan bunga matahari. Uni Eropa juga dinilai tidak menghormati nilai-nilai perdagangan global dan kedaulatan negara. Uni Eropa mengabaikan skema sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Yakni, Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Malaysia (MSPO). Pemberlakukan undang-undang oleh anggota Parlemen Eropa terancam merugikan kesejahteraan sosial-ekonomi jutaan petani kelapa sawit di Asia tropis. Juga mengabaikan upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Sebagai upaya terakhir, pemerintah Malaysia dan Indonesia memperingatkan akan membalas jika diperlukan. Kedua negara secara kolektif memasok sekitar 60 juta ton atau 85 persen minyak sawit dunia. Pada November 2015, di KTT Asean, Malaysia dan Indonesia, masing-masing menyumbang 5 juta dolar AS awal untuk mendirikan CPOPC. Lembaga tersebut merupakan platform bersama untuk mempromosikan minyak sawit dan menetralisir hambatan perdagangan.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/ppmyxp370/indonesia-malaysia-bersatu-garagara-sawit

Bisnis | Senin, 8 April 2019

Soal Diskriminasi Sawit, Luhut : RI & Malaysia Layangkan Surat ke Uni Eropa

Pemerintah Indonesia dan Malaysia melayangkan surat keberatan bersama kepada Uni Eropa terkait wacana pelarangan pemanfaatan minyak sawit untuk biofuel. Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B. Pandjaitan menyebutkan surat tersebut disampaikan kemarin malam. “Presiden sudah menandatangani surat bersama antara Presiden Joko Widodo dan Prime Minister [Malaysia] Mahathir [Muhammad] tentang keberatan kita mengenai rencana dari Uni Eropa mem-ban sawit dunia,” kata Luhut dalam konferensi pers yang diadakan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Senin (8/4/2019). Menurut Luhut, dari sisi Indonesia, keberatan ini salah satunya lantaran keberlangsungan perkebunan dan industri sawit menyangkut nasib sekitar 20 juta petani Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain menyangkut kehidupan sekitar 20 juta orang, menurut Luhut, pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan sejumlah aturan dan tidak abai terhadap masalah lingkungan. Terkait hal ini, dia juga meminta agar lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang lingkungan bisa melihat persoalan sawit dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan kelestarian lingkungan sembari memajukan perkebunan dan industri sawit.

“Saya harap juga LSM-LSM Indonesia itu dapat merasa terpanggil karena ini menyangkut 20 juta petani. Masalah lingkungan saya berkali-kali mengatakan kita itu tidak akan membuat policy yang akan merusak generasi kita yang akan datang, itu sebabnya kita kencang benar masalah Citarum, lihat lah Citarum itu progresnya begitu baik,” ujarnya. Kalaupun, kata Luhut, saat ini masih ditemui beberapa praktik yang tidak sesuai, hal tersebut merupakan pelanggaran dari ketetapan atau aturan yang berlaku di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah melakukan perketatan melalui One Map Policy. Di sisi lain, Luhut juga menyampaikan efisiensi sawit dalam menghasilkan minyak nabati bila dibandingkan dengan komoditas lain yang dimiliki negara-negara Uni Eropa. Dia mencontohkan tanaman kedelai (soybean) yang membutuhkan 10 hektare (ha) lahan guna menghasilkan 1 ton minyak nabati. Tanaman tersebut membutuhkan lahan yang jauh lebih luas dibandingkan sawit yang bisa menghasilkan minyak nabati dengan jumlah sama dari 1 ha lahan saja. Seperti diketahui, produksi CPO Indonesia saat ini mencapai 1-2 ton per ha untuk kebun rakyat. Adapun rata-rata produksi mencapai 3 ton per ha yang bisa digenjot menjadi 5-6 ton CPO per ha atau lebih. Untuk mencapai hal ini, lanjutnya, telah dilakukan program replanting yang dalam 5-10 tahun ke depan diharapkan bisa menunjukkan hasil berupa peningkatan produksi.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190408/99/909077/soal-diskr