+62 2129380882 office@aprobi.co.id

BLTA Mengintip Peluang dari Kebijakan biodiesel B20

Harian Kontan | Jum’at, 10 Mei 2019
BLTA Mengintip Peluang dari Kebijakan biodiesel B20

Manajemen PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) optimistis dengan prospek bisnis pengangkutan kapal pada tahun ini. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan kewajiban pemakaian biodiesel sebesar 20% (B20). Program ini berpotensi meningkatkan permintaan pengangkutan minyak sawit. Kendati demikian, BLTA tidak bisa terlalu agresif menggenjot bisnisnya, termasuk menambah kapal baru. Hal ini mengingat mereka masih kesulitan memperoleh pendanaan dari perbankan. Alhasil, pada tahun ini BLTA tidak mengalokasikan belanja modal atau capital expendi- ture (capex) untuk membeli kapal baru. Maklumlah, BLTA baru saja menyelesaikan proses restrukturisasi utangnya. Namun manajemen BLTA masih yakin dan mereka bisa memanfaatkan peluang dari kebijakan B20. Direktur Independen PT Berlian Laju Tanker Tbk Benny Rachmat meyakini kebijakan B20 bisa menyumbang pertumbuhan pendapatan sebesar 10%. Dalam kondisi tidak mampu membeli kapal baru, BLTA bakal menyewa dua kapal tanker demi memenuhi permintaan pasar. “Ini salah satu peningkatan pendapatan dari non-asset based,” kata dia, Kamis (9/5).

BLTA mengakui total delapan kapal yang mereka miliki saat ini sedang dalam kondisi terikat kontrak. Oleh karena itu, dua kapal yang akan disewa nantinya bakal dimanfaatkan untuk mengangkut minyak sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO). Kapasitas angkut dua kapal itu diperkirakan bakal sama dengan kapasitas kapal yang dimiliki BLTA. Dari delapan kapal milik sendiri, kapasitasnya bervariasi, mulai dari 5.000 deadweight tonnage (dwt) hingga 17.000 dwt. Benny mengatakan mayoritas komoditas yang diangkut kapal BLTA selama ini merupakan produk kelapa sawit. Mengacu laporan keuangan, terdapat tiga segmen komoditas yang diangkut BLTA yakni chemical, gas dan lainnya. Dari total pendapatan BLTA sebesar US$ 5,46 juta, segmen chemical menyumbang US$ 4,48 juta. Sementara gas menyumbang US$ 955.280 dan lainnya sebesar US$ 21.775. Dengan strategi itu, setidaknya BLTA berharap tahun ini bisa mencatatkan pendapatan sedikit lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Harian Kontan | Jum’at, 10 Mei 2019
Kemdag Bidik Pasar Baru Minyak Sawit

Kementerian Perdagangan (Kemdag) masih terus berupaya memperluas pasar ekspor kelapa sawit. Tertutama setelah sawit Indonesia mengalami diskriminasi di pasar ekspor Uni Eropa. Seperti diketahui, Uni Eropa selama ini menjadi pasar ekspor produk sawit Indonesia terbesar kedua, setelah India. Saban tahun, Indonesia mampu mengekspor sawit sebanyak 4,5 juta – 5 juta ton. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemdag Arlinda mengatakan, sebagai salah satu upaya untuk memperluas pasar ekspor, Indonesia terus menjalankan misi dagang ke berbagai negara. Untuk memperluas pasar ekspor sawit, Kemdag pun turut menggandeng pihak lain seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurut Arlinda, selain memperkuat pasar tradisional, sebenarnya wilayah lain seperti negara-negara di Asia Selatan, Timur Tengah hingga Amerika Latin tertarik produk sawit Indonesia. Tapi, Arlinda menyadari upaya perluasan pasar ini tidak mudah. “Namanya mencoba itu tidak hanya sekali, tetapi harus berkali-kali. Nanti mungkin di Expo 2020 Dubai mungkin sawit menjadi produk yang akan diajukan,” terang Arlinda, Kamis (9/5). Sementara itu, berdasarkan catatan GAPKI, pada 2018 ekspor minyak sawit, baik Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya seperti biodiesel dan oleokimia mencatatkan peningkatan sebesar 8% dari 34,71 juta ton.

Negara-negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia yang mengalami peningkatan pada 2018 adalah China sebesar 18%, Bangladesh sebesar 16%, Pakistan 12%, negara-negara Afrika 13% dan Amerika Serikat sebesar 3%. Meski begitu, kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke negara lain seperti India, negara Timur Tengah dan Uni Eropa justru mengalami penurunan. Pada Februari 2019, kinerja ekspor sawit Indonesia pun tercatat turun lebih dari 11% month on month (m-o m) atau dari 3,25 juta ton di Januari jadi 2,88 juta ton di Februari. Beberapa negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia yang mencatat penurunan antara lain Amerika Serikat yang turun sebesar 48% m-o-m, Pakistan turun 41% m-o-m, China turun sebesar 22% m-o-m, Afrika turun 16% m-o-m, dan India turun 14,5% m-o-m. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandja-itan bilang, ekspor sawit bisa ditingkatkan menyusul pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri China Li Keqiang bulan lalu. Dalam pertemuan ini China akan tambah impor 500.000 ton minyak sawit dari Indonesia.

Beritasatu | Jum’at, 10 Mei 2019
Lewat Sawit, RI Beri Kontribusi Besar Pembangunan Berkelanjutan Dunia

Sebagai negara produsen terbesar minyak sawit dunia, utamanya minyak sawit berkelanjutan yang berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan universal, Indonesia memiliki kontibusi besar bagi pembangunan berkelanjutan di dunia. Akibat memiliki peranan penting dalam perdagangan minyak nabati dunia, minyak sawit kerap mendapat sorotan dan tudingan negatif. Sebagai komoditas dunia, toh minyak sawit juga sudah melakukan banyak pembenahan dalam praktek budidaya hingga perdagangannya. Alhasil, kebutuhan pasar dunia akan minyak sawit berkelanjutan, juga bisa didapatkan dari Indonesia. Seiring berjalannya waktu, minyak sawit tak hanya mampu mengembangkan mata rantai bisnisnya semata, namun keberadaan industri minyak sawit, menjadi bagian pula dari pembangunan nasional yang berkelanjutan (SDGs). Bertujuan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, yang selaras dengan kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Peranan pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) turut mendorong peranan pasar domestik, untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit melalui program mandatori biodiesel. Pasalnya, sebagai industri strategis, minyak sawit memiliki peluang besar dalam mendulang devisa negara, melalui ekspor minyak sawit dan turunannya.

Dalam berbagai aksi kampanye positif minyak sawit, BPDPKS selalu memperjuangkan keberadaan minyak sawit Indonesia yang telah memiliki prinsip dan kriteria berkelanjutan. Pasalnya, minyak sawit Indonesia telah memiliki standar berkelanjutan yang mandatori seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) begi perkebunan kelapa sawit nasional. Bahkan, sebagian besar minyak sawit Indonesia juga telah memiliki sertifikasi RSPO dan International Standard Carbon Certification (ISCC) yang secara sukarela dilakukan petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional. Memang keberadaan minyak sawit di pasar global masih memiliki banyak tantangan. Sebab itu, menurut Direktur BPDP, Herdrajat Natawijaya, keberadaan minyak sawit Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dari pemerintah. “Produksi minyak sawit Indonesia, harus mengikuti peraturan yang telah diterapkan pemerintah, seperti penerapan prinsip dan kriteria ISPO yang wajib dilakukan semua pelaku usaha perkebunan,” kata Herdrajat dalam Diskusi Sawit Berkelanjutan bertema “Sustainable Palm Oil: Membeli yang Baik” yang digelar Majalah InfoSAWIT dengan dukungan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Diskusi menghadirkan pembicara Direktur BPDP Herdrajat Natawijaya, Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang, Senior Managing Director Sinar Mas Agri Agus Purnomo, dan Sutainable Palm Oil Program Manager WWF Indonesia Joko Sarjito, serta moderator Tofan Mahdi, Kepala Bidang Komunikasi Gapki. Peranan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai organisasi nirlaba, juga mendukung keberadaan perdagangan minyak sawit berkelanjutan, supaya terus meningkat di pasar dunia. Berbagai aksi organisasi nirlaba ini, juga mendapat banyak dukungan dari para stakeholder bisnis minyak sawit global. Peranan pelaku usaha dalam menyediakan produksi minyak sawit berkelanjutan, juga dilakukan secara berkesinambungan. Berbekal komitmen luas akan berkelanjutan, industri minyak sawit nasional juga terus membangun perkebunan kelapa sawit menjadi lebih maju dan berkelanjutan. Terlebih, berbagai perbaikan prinsip dan standar juga telah banyak dilakukan. Sebagai informasi, berdasarkan data yang dimiliki RSPO, minyak sawit berkelanjutan yang berhasil diproduksi dunia mencapai lebih dari 13 juta ton. Dimana, sebanyak 52% lebih, berasal dari produksi Indonesia. Tentunya, ini menjadi prestasi besar untuk Indonesia. Pasalnya, sebagai produsen terbesar CPO dunia, kini predikat terbesar produsen minyak sawit berkelanjutan, juga melekat kepada Indonesia.

Menurut Direktur RSPO Indonesia, Tiur Rumondang, evaluasi dan perbaikan prinsip dan kriteria RSPO (P&C RSPO) selalu dilakukan setiap 5 tahun sekali, beradasarkan kesepakatan para anggota RSPO. Dimana, keberadaan anggota RSPO berasal dari multi stakeholder yang memiliki kepentingan bersama akan keberlanjutan usaha minyak sawit. “P&C RSPO akhir tahun 2018 lalu, telah banyak mengalami perubahan guna menghasilkan minyak sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan dan ramah sosial,” tandas Tiur menegaskan. Pengembangan usaha minyak sawit, tak hanya persoalan bisnis semata, namun keberadaan industri minyak sawit, telah menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Para pelaku dunia usaha juga memiliki tujuan bersama guna menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, yang selaras dengan kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Menurut Senior Managing Director Sinar Mas Agri, Agus Purnomo, keberadaan pelaku usaha minyak sawit, selalu melakukan banyak perbaikan guna menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Prinsip utama tranparansi dan akuntabilitas juga telah diterapkan kepada mata rantai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) yang diproses Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik perusahaan.

Agus Purnomo juga menjelaskan berbagai rencana aksi yang telah dilaksanakan dan direncanakan Sinar mas Agri dalam menghasilkan produksi minyak sawit berkelanjutan. Kendati tak mudah, namun Agus memiliki optimisme besar akan keberhasilan minyak sawit yang ramah lingkungan dan sosial. “Perusahaan terus melakukan pembenahan untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan,”kata Agus Purnomo menjelaskan. Sebagai Informasi, berdasarkan data Kementan RI tahun 2018 lalu, keberadaan lahan perkebunan kelapa sawit nasional diperkirakan sekitar 14 juta hektar. dimana kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 42% lebih, dimiliki petani kelapa sawit. Sebab itu, industri minyak sawit menjadi bagian dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dunia (SDGs).

Peranan masyarakat global akan kebutuhan minyak sawit berkelanjutan, juga sering disuarakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional dan nasional. Kendati seringkali menuding dan menekan para produsen minyak sawit global dan nasional, namun keberadaan LSM juga dibutuhkan, sebagai bagian dari promosi gratis untuk mengenalkan minyak sawit bagi pasar global secara terus menerus. Namun keberadaan LSM juga turut membantu menyuarakan akan adanya produksi minyak sawit berkelanjutan yang sudah dilakukan produsen minyak sawit. Seperti LSM WWF Indonesia, yang memiliki program kampanye positif minyak sawit, juga sering menyuarakan kepada masyarakat luas supaya mau membeli minyak sawit yang baik. “WWF Indonesia terus mendorong berbagai upaya perbaikan yang dilakukan untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan,” ungkap Sutainable Palm Oil Program Manager WWF Indonesia, Joko Sarjito. Bisnis minyak sawit sendiri, baru-baru ini, terus mengalami fluktuasi harga jual di pasar global. Kendati cenderung mengalami penurunan harga, namun komoditas emas licin ini tetap memiliki prospek pasar yang cerah. Lantaran, minyak sawit memiliki prospek sebagai bahan bakar nabati, seperti biodiesel dan bahan bakar cair.

Ceruk pasar besar dari konsumsi BBN di Indonesia juga akan meningkatkan konsumsi pasar domestik minyak sawit nasional. Seiring pertumbuhan industri hilir minyak sawit global yang juga terus terjadi, dimana sebagian besar bahan baku yang digunakan bersumber dari minyak sawit Indonesia. Besarnya potensi pasar ekspor juga akan terus menggenjot pendapatan devisa negara yang berasal dari perdagangan minyak sawit. Guna memastikan semua pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat tercapai, maka dibutuhkan kolaborasi bersama, untuk menumbuhkan bisnis minyak sawit berkelanjutan. Pentingnya keberhasilan minyak sawit berkelanjutan, bukan hanya persoalan produksi semata, melainkan juga peranan konsumsi pasar global dan domestik untuk mau menggunakan minyak sawit yang baik.
https://www.beritasatu.com/ekonomi/553387/lewat-sawit-ri-beri-kontribusi-besar-pembangunan-berkelanjutan-dunia

Merdeka | Kamis, 9 Mei 2019
Walhi Nilai Pelarangan Akses Data HGU Sebuah Kemunduran

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan melayangkan protesnya kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menuntut adanya keterbukaan mengenai data Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan. Direktur eksekutif Nasional WALHI, Nurhidayati mengungkapkan pada 6 Mel Lalu dari Menko Perekonomian melalui deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian mengeluarkan surat terkait data dan lnformasi Kebun Kelapa Sawit, isi surat tersebut menunjukkan keengganan membuka data HGU. Dia menilai, hal tersebut merupakan langkah mundur dan pembangkangan dari perintah presiden terkait penyelesaian konflik yang disampaikan dalam rapat terbatas pada Jumat 3 Mei lalu. “Alih-alih melaksanakan review izin sebagaimana amanat Inpres 8/2018, belum ada satu pun laporan publik terkait ini, yang muncul justru langkah mundur oleh pembantu-pembantu presiden,” kata dia di kantor Walhi, Tegal Parang, Jakarta, Kamis (9/5). Dia mengungkapkan, salah satu akar masalah di konflik agraria adalah terkait tumpang tindih HGU perusahaan dan tanah warga. HGU perusahaan berasal dari tanah publik seharusnya bisa diakses sangat mudah oleh publik.

“Kalau informasi soal HGU yang berasal dan publik tidak bisa diakses artinya memang ATR/BPN perlu dievaluasi oleh presiden, dalam kondisi ini presiden perlu bersikap tegas untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan lingkungan hidup,” ungkapnya. Selain itu, KPK punya catatan terhadap sektor sawit yang diklaim sebagai sektor strategis nasional ini. Disebutkan bawha korporasi sawit punya catatan buruk terhadap kepatuhan pajak, bahkan pda 2014 saat ekspor meningkat pajak dan sektor sawit justru menurun. . “Klaim bahwa terkait dengan petani kecil mudah sekali dipatahkan, mengingat komoditas ini sangat tergantung korporasi besar, penentuan harga hingga sebagian besar proses produksi dan ekonomi bukan di tangan petani, bahkan pengelolaan dana perkebunan sawit justru juga kembali pada korporasi,” ujarnya, Masih berdasar data KPK, kebijakan pengelolaan dana perkebunan sawit yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perkebunan sawit rakyat malah dialihkan untuk kepentingan pengembangan industri biodiesel berupa program subsidi kepada perusahaan biodiesel, yang didominasi penggunaannya oleh lima korporasi sawit berskala besar, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, Darmex Agro Group, First Resources, dan Louiss Dreyfus Company (LDC).

Padahal Mahkamah Agung sudah memutuskan agar pemerintah membuka data HGU sebagai informasi publik berdasarkan putusan bernomor register 121 K/TUN/2017,” ujarnya. Dia mengungkapkan dengan tidak dibukanya data HGU dikhawatirkan akan menyebabkan beberapa dampak negatif. Di antaranya adalah melanggengkan konflik agraria yang diakibatkan tidak jelasnya data. Kemudian melegalkan praktik koruptif pada perizinan perkebunan, menimbulkan ketidakpastian hukum dimana MA sudah jelas memutuskan agar data HGU menjadi data publik. “Dan meningkatnya bencana ekologis dan kerusakan lingkungan, faktanya dalam catatan WALHI setidaknya izin HGU seluas 1.859.932,50 hektar berada di kawasan KHG (kesatuan hidrologis gambut), pada rentang waktu 2017-2018 terjadi peningkatan hotspot (titik panas) dari 346 menjadi 3.427 dan indikasi kebakaran hutan yang meningkat,” tutupnya.
https://www.merdeka.com/uang/walhi-nilai-pelarangan-akses-data-hgu-sebuah-kemunduran.html

Wartaekonomi | Kamis, 9 Mei 2019
Tekan Impor BBM, Pemerintah Masih Kembangkan B100

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melanjutkan langkah strategis terkait pengembangan biodiesel 100% (B100) dari crude palm oil (CPO). Hal tersebut untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil dengan mendorong penggunaan bahan bakar nabati, yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Setelah sukses mengembangkan bahan bakar nabati untuk campuran solar 20% (B20), pemerintah secara bertahap akan meningkatkan penggunaan biodiesel secara maksimum hingga 100% atau disebut B100. “Untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dirasa tidak ada istilah B100 ini terlalu cepat, ini dilakukan secara bertahap, kami telah melakukan uji coba B20 pada 2014,” ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, Dadan Kusdiana dalam keterangannya, (8/5/2019). Tahun ini, Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM bersama stakeholder akan melakukan uji jalan kendaraan bermotor dengan menggunakan biodiesel 30% (B30) terlebih dahulu. Dadan menambahkan, uji coba B30 ini bukan semata-mata langsung diterapkan pada kendaraan, namun perlu melewati proses pengujian sebelumnya dengan standar internasional dan standar otomotif serta dikawal berbagai pihak, antara lain BPPT, Aprobi, Gaikindo, dan Pertamina. “Segera kami akan mulai uji jalan untuk B30 terlebih dahulu 40.000 km pada kendaraan bermotor,” tambahnya. Ke depannya, pengujian konsorsium melibatkan Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Badan Litbang Pertanian, dan BT2MP-BPPT, dengan mengikuti standar yang sudah disepakati bersama. Koordinasi dan kerja sama ini diharapkan menjadi katalis penggunaan biodiesel pada kendaraan bermotor di Indonesia.
https://www.wartaekonomi.co.id/read227110/tekan-impor-bbm-pemerintah-masih-kembangkan-b100.html

Republika | Kamis, 9 Mei 2019
Balitri Kementan Rencanakan Pengembangan Biodiesel

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian ESDM merencanakan pengembangan pemanfaatan biodiesel 100 pada kendaraan bermotor. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan energi alternatif. Baru-baru ini Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan uji coba perdana produk B100 untuk menjawab tantangan global terhadap energi terbarukan melalui penggunaan bahan pertanian. Dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan penggunaan B100 datang dari berbagai pihak, salah satunya dari Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Komponen terpenting dalam pengembangan B100 adalah reaktor yang mampu mengolah minyak nabati menjadi B100 yang memenuhi standar SNI. Salah satu reaktor biodiesel di instalasi Balittri adalah multifungsi. Kapasitasnya mampu mengolah 400 liter/5 jam. Mampu menghasilkan minyak nabati dengan ALB tinggi. Reaktor itu dapat mengolah berbagai jenis minyak nabati. “Dilengkapi methanol recovery dan memiliki monitor display untuk melihat pemisahan biodiesel dari gliserol dalam tabung pemisah di bawah tabung reaktor,“ ujar Kepala Balitri, Deden Syafaruddin dalam Rapat Pertemuan Koordinasi peningkatan penggunaan B100 pada kendaraan bermotor dengan Kementerian ESDM di ruang rapat Balitri Kamis (9/5)

B100 merupakan biodiesel dengan kandungan 100 persen bahan bakar nabati. Produk ini mulai digunakan untuk mobil dinas dan alat pertanian di lingkup Kementerian Pertanian. Ini merupakan B100 yang berasal dari crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. B100 berbahan CPO ini telah dianalisis di Laboratorium Lemigas dengan hasil telah memenuhi spesifikasi Biodiesel SNI 7182-2015. Pengembangan B100 dari CPO ini merupakan langkah strategis Pemerintah untuk dapat mengontrol harga ekspor-impor minyak sawit dunia. Sekaligus salah satu jalan keluar adanya black campaign dari masyarakat Eropa terhadap persawitan Indonesia. Balittri tidak hanya menghasilkan B100 berbahan baku CPO, akan tetapi telah menghasilkan B100 dari berbagai macam tanaman penghasil biodiesel. Seperti kemiri sunan, jarak pagar, biji karet, bintaro, nyamplung, pongamia, kepuh dan kesambi. Di antara tanaman-tanaman tersebut kemiri sunan merupakan tanaman penghasil biodiesel yang paling potensial. Selain menghasilkan BBN tanaman kemiri sunan juga dapat ditanam di aeral suboptimal, reklamasi lahan bekas tambang, penyerap karbon dan penahan air tanah yang baik. “Dalam rapat pertemuan koordinasi tersebut peserta dari Kementerian ESDM menyempatkan untuk mengunjungi instalasi produksi biodiesel di wilayah Agrowidya Wisata Ilmiah (AWI) Balittri. Komponen terpenting dalam pengembangan B100 adalah reaktor yang mampu mengolah minyak nabati menjadi B100 yang memenuhi standar SNI, “ ucap Deden.
https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/pr8j62453/balitri-kementan-rencanakan-pengembangan-biodiesel

Jpnn | Kamis, 9 Mei 2019
Balittri Kementan Kembangkan Biodiesel B100 Untuk Kendaraan Bermotor

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mengembangkan pemanfaatan bahan bakar biodesel 100 persen atau B100. Pengembangan ini dilakukan bersama dengan Kementerian ESDM. Kepala Balittri Kementan Deden Syafaruddin mengatakan, sejauh ini, sejumlah peralatan dan kendaraan mereka telah memakai bahan bakar B100. Diharapkan, hal ini bisa berkembang dan B100 bisa dipakai kendaraan bermotor untuk menjawab tantangan global. Deden mengatakan, komponen terpenting dalam pengembangan B100 adalah reaktor yang mampu mengolah minyak nabati menjadi B100 dan memenuhi standar SNI. Salah satu reaktor biodiesel di instalasi Balittri adalah multifungsi. Kapasitasnya mampu mengolah 400 liter per lima jam. “Reaktor itu dilengkapi methanol recovery dan memiliki monitor display untuk melihat pemisahan biodiesel dari gliserol dalam tabung pemisah di bawah tabung reaktor,“ kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (9/5).

Adapun B100 yang dipakai Kementan selama ini berasal dari crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. B100 berbahan CPO ini telah dianalisis di Laboratorium Lemigas dengan hasil telah memenuhi spesifikasi Biodiesel SNI 7182-2015. Pengembangan B100 dari CPO ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk dapat mengontrol harga ekspor dan impor minyak sawit dunia. Sekaligus salah satu jalan keluar adanya black campaign dari masyarakat Eropa terhadap persawitan Indonesia. Selain itu, Balittri juga tidak hanya menghasilkan B100 berbahan baku CPO, akan tetapi telah menghasilkan B100 dari berbagai macam tanaman penghasil biodiesel. Seperti kemiri sunan, jarak pagar, biji karet, bintaro, nyamplung, pongamia, kepuh dan kesambi.
https://www.jpnn.com/news/balittri-kementan-kembangkan-biodiesel-b100-untuk-kendaraan-bermotor