+62 2129380882 office@aprobi.co.id

BUMN Fokus Kembangkan Energi Baru dan Terbarukan

Harian Seputar Indonesia | Rabu, 20 Maret 2019

BUMN Fokus Kembangkan Energi Baru dan Terbarukan

Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pertamina (persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (persero) atau RNI, dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menandatangani nota kesepahaman terkait ker j a sama penyediaan bahan baku crude palm oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), dan Bio Ethanol dalam mengembangkan energibaru dan terbarukan. “Sinergi seperti ini terus saya dorong untuk pemakaian energi baru dan terbarukan (EBT) dan tentu sebagai salah satu bentuk dukungan BUMN ikut serta dalam kampanye duniamendorongpenggunaan EBT. Salah satunya dengan penggunaan kelapa sawit karena kita tahu potensi kelapa sawit di Riau sangat besar,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam keterangan rilisnya di Pekanbaru, Riau, kemarin. Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina menjelaskan, melalui kesepakatan ini semua pihak bersinergi menjajaki rencana kerja sama pasokan bahan baku nabati dari RNI dan PTPN Illyangmeman-faatkan kebun kelapa sawit milik RNI dan PTPN III, serta juga kebun kelapa sawit milik Petani Kelapa Sawit di wilayah kerja RNI dan PTPN III.”Hasil pengolahan kelapa sawit tersebut akan dimanfaatkan Pertamina untuk diolah lebih lanjut menjadi bahan bakar nabati,” ujar Nicke.

Bagi plasma PTPN dan petani kelapa sawit, program ini diharapkan mampu meningkatkan serapan produk CPO sehingga bisa membantu menstabilkan harga TBS (tandan buah segar) di tingkat petani. Selaras dengan hal itu, PTPN juga mendorong percepatan peremajaan tanaman kelapa sawit plasma sehingga bisa menjamin pasokan bahan baku bagi pengembangan bahan bakat nabati ini. “Oleh karena itu program ini merupakan bukti kehadiran BUMN bagi sawit rakyat,” kata Direktur Utama PTPN III Dolly P Pulungan. Sementara itu, Direktur Utama RNI B. Didik Prasetyo menyatakan, bagi perseroan sinergi ini merupakan bagian dari upaya melakukan hilirisasi produk CPO dari kebun kelapa sawit yang dikelola anak perusahaan RNI Group, yaitu PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Laras Astra Kartika. Selain itu, juga sebagai upaya memperoleh nilai tambah lebih tinggi sehingga diharapkan bisa mendukung keberlanjutan dan peningkatan produktivitas produk turunan kelapa sawit, baik dalam lingkup RNI Group maupun nasional.

Selain CPO.RNI melaluianak perusahaan yang bergerak di industri gula, yaitu PT PG Rajawali I, akan memasok molases untuk diolah bersama Pertamina menjadi Bioethanol Fuel Grade dengan kapasitas 30.000 kV tahun. Molases merupakan produk sampingan yang dihasilkan dariproses pengolahan tebu, pemanfaatannya untuk diolah sebagai energi baru dan terbarukan dapat memberikan nilai tambah signifikan. “Ini merupakan bentuk sinergi antar-BUMN untuk me-nunjukkankomitmenkamime-nyediakan energi dari sumber daya dalam negeri yang baru danterbarukansehinggameng-hasilkan bahan bakar lebih ramah lingkungan. Inijuga sejalan dengan upaya pemerintah menetapkan targetenergibaru dan terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025,” ujar Nicke. Saat ini pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 12/ 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, juga telah menetapkan mandatori Program B20 karena BBM (jenis solar) yang dijual harus mengandung setidaknya 20% biodiesel. Nicke menuturkan, pasokan bahan baku ini akan diperlukan seiring dengan program perusahaan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Saat ini Pertamina berhasil melakukan uji coba Coprocessing mengolah RBDPO (Refined Bleached And Deodorized Palm Oil) dengan minyak fosil secara bersamaan menghasilkan Green Fuels di Kilang Pengolahan, antara lain Copro-cessingGreenGasolinedi RU III Plaju pada Desember 2018 dengan campuran sampai dengan 7.5% RBDPO menghasilkan Green Gasoline, Green LPG, dan Green Propylene. Kemudian di RU II Dumai pada bulan ini sedang terus dilakukan uji coba Coprocessing Green Diesel yang menghasilkan Green Diesel dengan campuran RBDPO sampai dengan 12,5%. Ke depan akan dilanjutkan uji coba di Kilang RU IV Cilacap dan RU VI Balongan untuk Coprocessing Green-Gasoline dan Green Avtur. Pertamina juga telah menggandeng perusahaan energi asal Italia, ENI, untuk menjaja-kikerjasamadalampengemba-ngan kilang di Plaju yang bisa memproduksi bahan bakar nabati dengan bahan baku CPO. Sebagai perusahaan energi, Pertamina terus menggalak-kan program pengembangan energi baru dan terbarukan. Bukan saja yang berbahan dasar tumbuhansepertiCPO, tapi juga beberapa energi alternatif lain, seperti batu bara kalori rendah, geotermal, tenaga surya, dan lainnya.

Kompas | Rabu, 20 Maret 2019

Kilang Plaju dan Dumai Olah 1 Juta Ton Biofuel

Tiga badan usaha milik negara, yaitu PT Pertamina, PT Perkebunan Negara III, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia, sepakat bekerja sama menyediakan energi baru terbarukan dari minyak kelapa sawit mentah. Kerja sama salah satunya mencakup konversi sebagian kilang minyak PT Pertamina, antara lain di Plaju dan Dumai, untuk mengolah minyak sawit menjadi bahan bakar nabati atau biofuel. Nota kesepahaman itu ditandatangani Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama PTPN III Dolly P Pulungan, dan Dirut PT RNI B Didik Prasetyo, di Pekanbaru, Riau, Selasa (19/3/2019). TuruMnenyaksikan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Riau Syamsuar.

Koran Tempo | Rabu, 20 Maret 2019

Indonesia Kaji Ulang Negosiasi Dagang Uni Eropa

Pemerintah berencana mengkaji ulang negosiasi dagang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UniEropa(Indonesia-Euro-pean Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU CEPA). Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono mengatakan kajian ulang tersebut merupakan buntut rencana keputusan Komisi Eropa untuk menghapus penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) secara bertahap hingga 2030. “Menurut kami, pengkajian ulang negosiasi itu sangat wajar. Pemerintah sudah mempertimbangkan semuanya walaupun kami juga mempertimbangkan dari sektor lain,” kata dia di kantornya, kemarin. Susiwijono menuturkan, hingga saat ini, perundingan negosiasi perdagangan Indonesia-Uni Eropa sudah tujuh kali digelar dan masih terus berlangsung. Dia menyebutkan momen perundingan tersebut bisa dijadikan salah satu lobi kepada Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali rencana penghentian impor biofuel berbasis CPO, termasuk dari Indonesia.

Komisi Eropa mengesahkan Delegated Regulation No. C (2019) 2055 Final on High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret lalu. Aturan itu menyimpulkan bahwa perkebunan Kelapa Sawit telah mengakibatkan deforestasi besar-besaran. Pemerintah menilai aturan tersebut justru mendiskriminasi komoditas CPO dari Indonesia. “(Yang akan dikaji ulang) terserah mau soal tarif, komoditas ekspor di sana, masalah non-tariff barrier, itu nanti Kementerian Perdagangan,” tutur Susiwijono. Pemerintah j uga berencana mengajukan gugatan terhadap European Union\’s Delegation Act ke World Trade Organization (WTO) terkait dengan rencana la- rangan minyak Kelapa Sawit sebagai bahan baku biofuel. Namun, kata Susiwijono, gugatan menunggu keputusan resmi dari Komisi Eropa.”Begitu ada keputusan dari sana, pemerintah akan memutuskan sikap- nya. Sekarang, untuk gugatan ke WTO pun sudah disiapkan,” ujarnya. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, mengatakan akan segera mengkaji ulang hasil pertemuan negosiasi dagang IEU CEPA putaran ke tujuh yang digelar pekan lalu di Brussels, Belgia. Pemerintah akan kembali melihat hasil perundingan, termasuk yang berkaitan dengan Renewable Energy Directives II (RED II) dan Delegated Regulation.

Iman mengatakan keberlanjutan lingkungan (sustainability) memang menjadi salah satu isu alot yang dibahas dalam perunding- an IEU CEPA pada pekan lalu. Salah satu bab yang belum menemui titik temu adalah bab khusus mengenai perdagangan dan pembangunan berkelanjutan (trade and sustainable development). “Indonesia ingin komitmen yang robust untuk isu sustainability antara yang terkait dengan illegal unre-ported unregulated fishing dan vegetable oil,” tutur Iman. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Mukti Sardjono, menyesalkan keputusan Komisi Eropa yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan Indonesia. Menurut dia, sawit merupakan salah alat untuk mengentaskan kemiskinan. Selain melalui rencana gugatan ke WTO, Mukti berharap pemerintah terus menggenjot konsumsi CPO untuk energi dalam negeri. “Selain itu, kami mendorong peningkatan ekspor ke negara-negara tradisional serta peningkatan ekspor ke negara-negara non-tradisional, khususnya Afrika dan Timur Tengah,” kata dia. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan perlu ada penguatan negosiasi untuk melobi parlemen Uni Eropa guna menunda larangan penggunaan biofuel berbasis CPO. Selain itu, Bhima menuturkan pemerintah bisa bekerja sama dengan Malaysia serta penghasil minyak Kelapa Sawit lain untuk mengadakan perundingan bersama negara-negara Eropa. Menurut dia, daya tawar akan naik jika perundingan dilakukan bersama negara produsen sawit. Pemerintah juga perlu mendorong kampanye positif di Eropa untuk membentuk opini publik bahwa sawit Indonesia sudah memenuhi standar lingkungan. “Pengkajian kaji ulang negosiasi IEU CEPA sebagai buntut dari kebijakan tersebut bisa jadi daya tawar. Untuk sementara, seluruh negosiasi bisa ditunda,” ujarnya.

Rakyat Merdeka | Rabu, 20 Maret 2019

Program B20 Jalan Terus…

Rencana Uni Eropa melarang penggunaan sawit untuk campuran biofuel tidak membuat pemerintah menghentikan program biodiesel 20 persen (B20). Program campuran crude Palm Oil (CPO) ke solar ini tetap jalan. Bahkan, tahun depan jumlah akan terus ditingkatkan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, larangan tersebut tidak mempengaruhi program B20 yang saat ini sedang digenjot pemerintah. Bahkan, kandungan akan ditingkatkan. “Program B20 tetap berjalan sesuai target. Kandungan dan sebarannya akan ditingkatkan untuk tekan impor BBM,” kata Sutijastoto kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Toto-sapaan akrab FX Suti-jastoto-menambahkan, sesuai roadmap pengembangan energi baru terbarukan nasional, program B20 persen ini akan terus dilanjutkan sampai B100. Fokus pengembangan saat ini adalah untuk konsumsi dalam negeri. Kebutuhan solar saat ini cukup tinggi dan masih impor. “Kalau kita bisa kurangi impor solar dengan penggunaan CPO akan sangat baik. Maka dari itu, program B20 akan terus kita tingkatkan jadi B30 hingga nanti benar-benar 100 persen CPO,” tegasnya. Direktur Bionergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Feby Andrian menjelaskan, ada beberapa program penggunaan CPO yang sedang dikembangkan ESDM. Misalnya, B30 dan co-processing di kilang untuk menghasilkan green fuel. “Kami juga akan menggantikan solar-solar di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) PT PLN agar menggunakan CPO. Mudah-mudahan hal ini bisa menyerap CPO dengan maksimal,” tegasnya.

Tidak Usah Takut

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pemerintah jangan takut dengan larangan sawit sebagai campuran biofuel oleh Eropa. Jika Eropa tak mau, bisa diserap dalam negeri. “B20 jalan terus. Sebentar lagi B30. Jangan takut,” ujarnya. Menurut dia, kebutuhan sawit untuk dalam negeri sangat tinggi. Selain untuk B20, sawit juga akan digunakan untuk bio-hidrokarbon. “Nanti akan ada green diesel dan green gasoline. Bahan bakunya dari sawit semua,” katanya. Untuk memenuhi kebutuhan tingginya permintaan sawit ke depan, dia meminta, agar program replanting dijalankan. Sehingga pasokan aman. Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, jangan berkecil hati jika Eropa menolak sawit kita. “Kita bisa manfaatkan sawit untuk jadi sumber energi yang kita konsumsi sendiri,” ujar Nicke. Ia menjelaskan, potensi sawit di Indonesia sangat luar biasa. Di Sumatra misalnya, Pertamina akan mengoptimalkan seluruh potensinya dalam rangka meningkatkan kemandirian energi. “Kami akan olah sawit jadi fuel avtur, kami bangun kilang-nya di Plaju dan Dumai, dan hasilnya dari B20 nantinya bisa jadi BIOO,” tegas Nicke. Seperti diketahui, Komisi Eropa memutuskan menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/ BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) hingga 2030. Kebijakan ini membuat ekspor sawit dan turunannya ke Eropa akan menurun drastis.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 20 Maret 2019

Ekspor Minyak Sawit Februari 3 Juta Ton

Ekspor minyak sawit nasional pada Februari 2019 diperkirakan hanya 3 juta ton, atau turun 7,69% dari realisasi ekspor bulan sebelumnya 3,25 juta ton. Penurunan kinerja ekspor tersebut terjadi karena produksi minyak sawit domestik yang lebih rendah dan permintaan global yang melemah. Produksi minyak sawit pada Februari diperkirakan di kisaran 3,50-3,80 juta ton. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun memperkirakan, ekspor minyak sawit nasional pada Februari 2019 bisa mencapai 3 juta ton. Angka itu bertahan dari proyeksi Januari 2019 dan lebih rendah dari data ekspor minyak sawit nasional yang dirilis Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) pada Januari 2019 yang sebesar 3,25 juta ton. “Estimasi saya untuk Februari 2019 adalah produksi 3,80 juta ton (minyak sawit mentah/crude palm oil/CPO), ekspor 3 juta ton, pemakaian domestik 1 juta ton, sehingga stok menjadi hanya 2,80 juta ton,” kata Derom melalui pesan singkatnya di Jakarta, Selasa (19/3).

Sedangkan peneliti senior di Tim Peneliti PPKS H asril Hasan Siregar memperkirakan, ekspor minyak sawit pada Februari 2019 bisa mencapai 2,69 juta ton. Sebanyak 634 ribu ton di antaranya berupa CPO dan 2,06 juta ton lainnya merupakan produk turunan CPO. Produksi CPO diperkirakan 3,54 juta ton, konsumsi domestik 1,20 juta ton, dan stok akhir Februari 2019 tinggal 2,66 juta ton. “Sesuai siklus, produksi CPO pada Januari-Februari setiap tahunnya memang menurun. Begitu juga ekspor, permintaan global pada Februari 2019 juga melemah,” jelas Hasril. Hasril menjelaskan, angka produksi dan ekspor minyak sawit tersebut merupakan proyeksi/prediksi untuk neraca Februari 2019. Secara umum, stok menipis karena asumsi target penyerapan biodiesel mencapai 6 juta ton pada 2019. “Pertumbuhan produksi diprediksi hanya 5%, sehingga ke depan ekspor justru menurun. Tentu saja proyeksi ini masih sangat dinamis karena tergantung realisasi program mandatori biodiesel 20% (B20) di Tanah Air,” kata Hasril. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan menyederhanakan ekspor Kelapa Sawit dan produk turunannya den- gan mencabut Permendag No 54 Tahun 2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya. “Selain untuk meningkatkan efektivitas, pencabutan Permendag ini untuk melaksanakan hasil keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian di Kemenko Perekonomian beberapa waktu lalu,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan.

Pencabutan Permendag ini tertuang dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/ Per/7/2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya. Permendag Nomor 17 Tahun 2019 berlaku setelah tujuh hari diundangkan yaitu pada 28 Februari 2019. Sebelumnya, pada Permendag 54 Tahun 2015 Jo Permendag 90 Tahun 2015, setiap pelaksanaan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, diwajibkan dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor sebelum muat barang.Verifikasi oleh surveyor meliputi verifikasi administratif dan fisik, penentuan jenis dan spesifikasi teknis, serta kualitas barang melalui analisa di laboratorium. Selanjutnya untuk ekspor komoditas ini akan mengikuti ketentuan PMK No 22 Tahun 2019 tentang Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya. PMK tersebut mulai berlaku tujuh hari sejak diundangkan pada 1 Maret 2019.

Produk Hilir

Sementara itu, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Barantan Kementan) mencatat, ekspor produk hilir sawit berupa refined bleached deodorized Palm Oil (RBDPO) ke Tiongkok sejak awal 2019 mencapai 43.500 metrik ton (ton) dengan nilai Rp 368 miliar. Angka itu melonjak dibandingkan 2018 yang tercatat 3.012 ton senilai Rp 56 miliar. Ekspor tersebut hanya mencakup volume yang mengantongi phytosanitary certificate (PC) dari Barantan Kementan. “Sawit adalah komoditas yang legit di pasar dunia dan menjadi andalan pemerintah dalam meraup devisa. Kita gencarkan mendorong ekspor komoditas pertanian guna mendorong neraca perdagangan dengan ekspor nonmigas. Hal ini sesuai instruksi Presiden,” kata Kepala Barantan Kementan Ali Jamil. Dalam data Pusat Data dan Informasi Kementan yang dirilis Barantan Kementan, Provinsi Riau menjadi penghasil Kelapa Sawit terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 2,43 juta hektare (ha) dan produksi mencapai rata-rata 8,61 juta ton. Disusul kemudian Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan dengan rata-rata luas lahan 1,40 juta ha per provinsi. Berdasarkan data lalu lintas ekspor Kelapa Sawit beserta turunannya di Riau pada 2018 telah mencapai 3 juta ton setara dengan Rp 27 triliun.

Kepala Karantina Pertanian Riau Rina Delfi memaparkan, data pelepasan ekspor cangkang sawit (palm kernel shell) berjumlah 31.200 ton senilai Rp 29 miliar, bungkil sawit (palm kernel expeller) 14 ribu ton senilai Rp 20 miliar, dan RBD (refined bleached deodorized) palm kernel oil 11.500 ton senilai Rp 205 miliar. Ekspor ditujukan ke Jepang, Tiongkok, Thailand, Korea Selatan, Brasil, dan Ukraina. “Total ekspor produk pertanian yang telah dilakukan tindakan pemeriksaan dan pengawasan Karantina Pertanian Riau sebesar 107 ribu ton senilai Rp 627 miliar,” jelas dia. Ekspor melalui Wilayah Kerja Dumai menunjukkan, ekspor turunan Kelapa Sawit berupapalm kernel meal expeller sebanyak 7.000 ton senilai Rp 11,70 miliar, RBD Palm Oil 7.000 ton setara Rp 68,5 miliar, RBD palm olein sebanyak 14.700 ton setara Rp 148 miliar, RBD palm stearin 8.000 ton setara 91,40 miliar, palm fatty acid distillate sebanyak 1.200 ton setara Rp 6,80 miliar, dan hammermilledpalm kernel meal 11.200 ton setara Rp 17 miliar. Tujuan ekspor adalah Korea Selatan, Haiti, Turki, Tiongkok, dan Selandia Baru. Derom mengatakan, meningkatnya ekspor produk turunan sawit dalam bentuk RBD olein yang umumnya adalah untuk minyak goreng dan keperluan dapur secara umum menunjukkan ada peningkatan konsumsi. “Atau, juga ada perluasan pasar ke negara-negara baru. Kalau palm kernel expeller itu untuk makanan ternak dan makanan ayam. Bisa juga meningkatnya konsumsi atau permintaan karena harga bersaing dengan bungkil dari kedelai dan lain-lainnya,” kata Derom.

Merdeka | Selasa, 19 Maret 2019

Pertamina Gandeng RNI dan PTPN III Dalam Penyediaan Bahan Baku Biofuel

Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyediaan bahan baku crude palm oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) dan Bio Ethanol dalam rangka pengembangan energi baru dan terbarukan. Kerjasama ini ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama RNI B. Didik Prasetyo dan Direktur Utama PTPN III Dolly P Pulungan di Pekanbaru dan disaksikan oleh Menteri BUMN, Rini M. Soemarno di Riau. “Sinergi seperti ini terus saya dorong untuk pemakaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan tentunya sebagai salah satu bentuk dukungan BUMN ikut serta dalam kampanye dunia mendorong penggunaan EBT. Dan salah satunya dengan penggunaan kelapa sawit karena kita tahu potensi kelapa sawit di Riau sangat besar,” ungkap Menteri Rini, Selasa (19/3). Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, melalui kesepakatan ini, semua pihak bersepakat untuk menjajaki rencana kerjasama pasokan bahan baku nabati dari RNI dan PTPN III yang memanfaatkan kebun kelapa sawit milik RNI dan PTPN III dan juga kebun kelapa sawit milik Petani Kelapa Sawit di wilayah kerja RNI dan PTPN III. Hasil pengolahan kelapa sawit tersebut akan dimanfaatkan oleh Pertamina untuk diolah lebih lanjut menjadi bahan bakar nabati.

Bagi plasma PTPN dan petani kelapa sawit, program ini diharapkan mampu meningkatkan serapan produk CPO sehingga dapat membantu menstabilkan harga TBS (Tandan Buah Segar) di tingkat petani. Selaras dengan hal tersebut PTPN juga mendorong percepatan peremajaan tanaman kelapa sawit plasma sehingga dapat menjamin pasokan bahan baku bagi pengembangan bahan bakat nabati ini. Oleh karena itu program ini merupakan bukti kehadiran BUMN bagi sawit rakyat. Sementara itu, bagi RNI sinergi ini merupakan bagian dari upaya untuk melakukan hilirisasi produk CPO dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh anak perusahaan RNI Group, yaitu PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Laras Astra Kartika. Selain itu juga sebagai upaya untuk memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi sehingga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan produktivitas produk turunan kelapa sawit, baik dalam lingkup RNI Group maupun secara nasional.

Selain CPO, RNI melalui Anak Perusahaan yang bergerak di industri gula, yaitu PT PG Rajawali I, akan memasok molases untuk diolah bersama Pertamina menjadi Bioethanol Fuel Grade dengan kapasitas 30.000 KL/tahun. Molases sendiri merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari proses pengolahan tebu, pemanfaatannya untuk diolah sebagai energi baru dan terbarukan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan “Ini merupakan bentuk sinergi antar BUMN untuk menunjukkan komitmen kami menyediakan energi dari sumberdaya dalam negeri yang baru dan terbarukan sehingga menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah yang menetapkan target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025,” ujarnya. Saat ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain juga telah menetapkan mandatori Program B20 dimana BBM (jenis Solar) yang dijual harus mengandung setidaknya 20 persen Biodiesel. Lebih lanjut Fajriyah menuturkan, pasokan bahan baku ini akan diperlukan seiring dengan program perusahaan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Saat ini Pertamina telah berhasil melakukan uji coba Coprocessing mengolah RBDPO (Refined Bleached And Deodorized Palm Oil) dengan Minyak Fosil secara bersamaan menghasilkan Green Fuels di Kilang Pengolahan, antara lain Coprocessing Green Gasoline di RU III Plaju pada Desember 2018 dengan campuran sampai depan 7,5 persen RBDPO menghasilkan Green Gasoline, Green LPG dan Green Propylene.

Serta di RU II Dumai pada bulan ini sedang terus dilakukan uji coba Coprocessing Green Diesel yang menghasilkan Green Diesel dengan campuran RBDPO sampai dengan 12,5 persen. Ke depan akan dilanjutkan uji coba di Kilang RU IV Cilacap dan RU VI Balongan untuk Coprocessing Green Gasoline dan Green Avtur. Ke depan, Pertamina juga telah menggandeng perusahaan energi asal Italia, ENI untuk menjajaki kerjasama dalam pengembangan kilang di Plaju yang dapat memproduksi bahan bakar nabati dengan bahan baku CPO. Sebagai perusahaan energi, Pertamina terus menggalakkan program pengembangan energi baru dan terbarukan. Bukan saja yang berbahan dasar tumbuhan seperti CPO, namun juga beberapa energi alternatif lain seperti batubara kalori rendah, geothermal, tenaga surya, dan lain-lain.

https://www.merdeka.com/uang/pertamina-gandeng-rni-dan-ptpn-iii-dalam-penyediaan-bahan-baku-biofuel.html