+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Capres Prioritaskan Energi Terbarukan

Rakyat Merdeka | Selasa, 12 Februari 2019

Capres Prioritaskan Energi Terbarukan

Pengusaha mendesak pasangan capres dan cawapres 2019-2024 untuk komitmen memprioritaskan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EST) dalam debat kedua. Hal itu dilakukan dalam rangka upaya pencapaian target energi terbarukan dalam bauran energi yaitu 23 persen pada 2025. Ketua Komite Tetap Energi Panas Bumi dan Energi dari Pengolahan Sampah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Fauzi Imron mengatakan, pengusaha akan menyampaikan dokumen terkait komitmen pengembangan energi terbarukan kepada ketua tim sukses. Baik pasangan 01 maupun 02. “Dengan harapan, ketua tim sukses masing-masing sudah menyampaikan kepada capres untuk menandatangani komitmen itu. Nantinya, hak kami untuk memviralkan itu,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Fauzi mengingatkan, Indonesia wajib mengembangkan energi terbarukan demi generasi ke depan. “Saya sih sangat optimistis di debat materi ini (EBT) akan terungkap walaupun tergantung dari masing-masing capres saja apakah mereka akan menjawabnya atau tidak,” ungkapnya.

Fauzi mengingatkan,komitmen Indonesia dalam COP 21 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada 2030 merupakan komitmen negara-negara. Untuk mencapainya, salah satu caranya dengan mengerek porsi energi terbarukan dalam bauran energi. “Kalau komitmen itu tidak dipenuhi siapa yang rugi? Kita, apalagi kalangan milenial,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Bidang Energi Terbarukan Lingkungan Hidup Kadin Halim Kalla mengatakan, sudah saatnya capres berpihak kepada pengembangan energi terbarukan. Apalagi, menurutnya, pengembang energi terbarukan dalam negeri masih stagnan. “Hampir semua anggota Kadin merupakan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sudah seharusnya, pemerintah meningkatkan jumlah UKM sebagai pelaku pengembangan energi terbarukan,” ujarnya. Ia mengatakan, proses pengadaan energi terbarukan perlu dikembalikan kepada metode penunjukan langsung, skema BOOT dihilangkan, dan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) disusun sedemikian rupa. Hal ini agar bankable serta risiko antara pengembang dan PLN berimbang. “Kami berharap dalam debat terkait energi tanggal 17 Februari 2019, kedua pasangan calon presiden bersedia menyampaikan komitmen ini. Sebagai warga dan komunitas yang mendorong termanfaatkannya energi terbarukan,” jelasnya. Pengaruhi Tatanan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igna-sius Jonan mengatakan, EBT dan kendaraan listrik akan menjadi salah satu faktor yang bakal mempengaruhi tatanan perekonomian di masa depan. “Ada 4 (empat) industri yang akan sangat berkembang besar, yaitu online, artificial intelligence, kendaraan listrik dan Energi Baru Terbarukan,” kata Jonan

Neraca | Senin, 11 Februari 2019

Regulasi EBT Dinilai Kurang “Friendly” UMKM

Regulasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dianggap tidak bersahabat dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), karena menyulitkan pengusaha untuk masuk ke bisnis pembangkit listrik EBT yang berkapasitas kurang dari 10 MegaWatt (MW). Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) M Riza Husni mengungkapkan dalam Peraturan Menteri Energi, dan Sumber Daya Manusia (ESDM) No 10 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL), pembagian risiko yang berat ke investor menyebabkan pembangunan pembangkit EBT sulit mendapat pendanaan dari bank (unbankable). Hal itu terutama pembangkit berkapasitas kurang dari 10 MW yang banyak dibangun oleh pengusaha lokal dengan kategori UKM. Selain itu, dalam Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan, skema membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mengalihkan (build, own, operate, and transfer-BOOT) dinilai memberatkan swasta. Pasalnya, skema ini membuat proyek tidak bisa dijaminkan kepada bank karena setelah masa kontrak berakhir harus diserahkan kepada pemerintah dengan harga US$1.000 sesuai PJBL. Artinya, pengusaha harus menyiapkan jaminan aset yang lebih besar dari nilai pinjaman jika ingin meminjam ke bank untuk pembiayaan proyek.

“Biasanya bank kalau ingin memberikan pinjaman, bank pasti akan tanya ‘jaminannya apa?’ Jaminannya adalah proyek, di samping aset. Ketika di BOOT US$1.000 berarti nilai proyek US$1.000 sehingga harus menyediakan jaminan lain,” ujar Riza dalam acara Press Briefing Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan Institute for Essential Service Reform (IESR) di Jakarta, Jumat (8/2). Menurut Riza, untuk kapasitas pembangkit energi terbarukan yang kapasitasnya lebih dari 10 MW, PJBL yang ditandangani pengembang dengan PLN membuat pengembang bisa mendapatkan pendanaan dengan skema pembiayaan proyek dengan bunga yang lebih murah dari bank. Kondisi itu berbeda dengan pembangkit listrik yang kapasitasnya kurang dari 10 MW yang dinilai tidak bankable. Sebagai gambaran, untuk pembangkit listrik tenaga air kebutuhan pendananannya berkisar US$2 juta hingga US$2,5 juta per MW. “Hampir semua pemilik proyek yang kapasitasnya lebih dari 10 MW adalah asing, sementara pemilik proyek yang kurang dari 10 MW adalah pelaku UKM” ujarnya. Pemerintah, lanjut Riza, menerapkan skema BOOT karena dianggap sesuai amanat Undang-undang dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, tidak ada yang mengamanatkan untuk menghargai pembangkit pada masa akhir masa kontrak US$1.000. Karenanya, menurut Riza, jika skema BOOT tetap diterapkan maka nilai aset pada saat transfer seharusnya berdasarkan harga pasar pada saat transfer.

Regulasi yang tidak bersahabat ini membuat pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan terhambat karena masalah pendanaan. Riza menyebutkan terdapat 70 kontrak proyek pembangkit energi terbarukan yang diteken pengembang dan PLN selama dua tahun terakhir. Sebanyak 48 kontrak merupakan proyek pembangkit listrik tenaga air di mana sebanyak 37 proyek di antaranya hingga kini tidak berjalan karena minimnya pendanaan. Riza mengingatkan sebagian besar daerah terpencil biasanya membutuhkan kapasitas pembangkit yang kurang dari 10 MW karena permintaannya masih terbatas. Ketua Umum METI Surya Dharma mengamini pernyataan Riza. Menurut Surya, rendahnya capaian energi terbarukan terutama disebabkan oleh regulasi yang kurang mendukung. “Kami tidak mengerti mau dibawa ke mana energi yang terbarukan saat ini dengan regulasi yang ada saat ini,” ujarnya seperti dikutip CNNINdonesia.com. Surya mengingatkan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan sangat penting untuk menjaga ketahanan energi. Selain itu, energi terbarukan bisa membantu penyediaan akses terhadap energi di daerah terpencil dan wilayah Indonesia Timur.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai regulasi yang ada saat ini tidak memberikan kepastian kepada investasi dan menggeser risiko investasi kepada pengembang. Padahal, pemerintah menargetkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi mencapai 23% pada 2025. Sementara, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, porsi EBT bauran energi di sektor ketenagalistrikan baru mencapai 12,4%. Tak hanya itu, energi terbarukan juga diharapkan menjadi kontributor utama untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. “Pemerintah seharusnya menerbitkan regulasi yang mampu mendorong investasi energi terbarukan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, regulasi yang diterbitkan malah menjadi faktor utama yang penghambat investasi terbarukan,” ujarnya.

Belum Berjalan Penuh

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penyaluran mandatori campuran biodiesel 20 persen ke minyak Solar (B20) hingga pekan pertama bulan ini belum berjalan 100 persen. Padahal, pemerintah menargetkan penyaluran mandatori B20 yang berlaku sejak 1 September 2018 bisa berjalan sepenuhnya pada awal 2019. “Di catatan kami, per 7 Februari 2019, (penyaluran B20) 92 persen (dari target). Per akhir Januari 89 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemenko, pekan lalu. Rida mengungkapkan salah satu penyebab belum optimalnya penyaluran B20 adalah penyediaan kapal penampungan terapung (floating storage) yang belum rampung. Rencananya, floating storage akan disediakan di Balikpapan dan Tuban sebagai tempat penyimpanan B20 ke daerah-daerah industri. Penyediaan floating storage itu biayanya ditanggung oleh produsen Bahan Bakar Nabati (BBN), penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Namun, penyediaan floating storage di Tuban yang menjadi hub penyalur B20 di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya masih belum berjalan. Pasalnya, kondisi perairan yang tidak memungkinkan. “Ternyata, di situ (Tuban) daerah ranjau,” ujarnya. Guna mengatasi hal itu, pemerintah akan kembali menggelar rapat koordinasi pada pekan depan untuk membahas kelanjutan dari penyediaan floating storage di Tuban, termasuk survei lokasi dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, lanjut Rida, belum optimalnya penyaluran B20 juga karena penyesuaian titik serah penyaluran BBN pencampur B20 fatty acid methyl esters (fame) ke PT Pertamina (Persero) dari 112 titik menjadi 29 titik yang memerlukan waktu. Sebagai catatan, penyederhanaan titik serah mulai berlaku pada awal Januari 2019. Secara terpisah, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menambahkan belum optimalnya penyaluran B20 juga disebabkan oleh buruknya kondisi cuaca di laut. Hal itu menyebabkan kapal tidak bisa berlayar selama beberapa waktu. “Kalau nanti cuaca membaik saya percaya bahwa ini (penyaluran B20) akan naik mendekati 100 persen,” ujarnya. Lebih lanjut, pergantian pemasok fame ke badan usaha penyalur BBM di awal tahun juga mempengaruhi pasokan B20. Pasalnya, penyediaan fame ke satu titik serah membutuhkan waktu. “Harapan saya bulan-bulan ini bisa 100 persen (penyaluran B20),” ujarnya. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan alokasi fame sebagai biodiesel pada 2019 mencapai 6,2 juta kiloliter (kl). Pemerintah telah menunjuk 19 Badan Usaha BBN penyalur fame dan 18 badan usaha bahan bakar minyak (BBM) yang akan menyalurkan B20.

http://www.neraca.co.id/article/112823/regulasi-ebt-dinilai-kurang-friendly-umkm

Medanbisnisdaily | Senin, 11 Februari 2019

Dewan Pengawas BPDPKS Dukung B50 Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) semakin yakin dan bersemangat untuk terus mengembangkan penggunaan biodiesel 50% atau B50 untuk bahan bakar kendaraan, khususnya mobil. “Hal ini didasari sejumlah hal yang menurut kami sangat penting, yakni keberhasilan uji jalan mobil kami yang menggunakan B50 sepanjang 5.000 kilometer dari Medan ke Jakarta dan sebaliknya,” kata Direktur PPKS. Dr Hasril Hasan Siregar kepada para wartawan. di Medan, Senin (11/2/2019). Sekadar mengingatkan, uji jalan sejauh 5.000 km dilakoni Ansori Nasution, peneliti muda PPKS lulusan salah satu universitas ternama di Jepang, beberapa yang lalu. Saat itu Ansori Nasution diterima dengan gembira oleh sejumlah pihak, termasuk Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian yang juga salah satu Komisaris Holding PTPN 3, Prof Dr M Syakir. Hasril Hasan Siregar menyebutkan, hal lain yang membuat pihaknya gembira adalah support dari Kepala Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Rusman Heriawan.

“Beliau hari Minggu yang lalu (10/2/2019) datang ke PPKS dan melihat langsung proses dan kerja mesin mobil yang berbaham bakar B50 yang dipakai untuk uji jalan kemarin,” ujar Hasril. Kepada Rusman Heriawan, Hasril mengaku telah mengungkapkan target uji jalan secara keseluruhan, yakni 30.000 km. Kata Hasril, Rusman menyambut baik kesuksesan uji jalan mobil berbahan bakar B50. Namun pihaknya diingatkan tentang roadmap pemerintah yang saat ini fokus pada penyerapan dan penggunaan B20 dan B30. “Untuk jangka panjang, kami dari PPKS diajak juga untuk memikirkan bagaimana cara menciptakan dan menggunakan green solar,” kata Hasril. Lalu untuk B50, pihaknya bisa mematangkan hal itu untuk tujuan riset, serta kemungkinan mempercepat kandungan bio dan implementasinya. “Dengan catatan, catatan ada dasar ilmiah atau science base yang menjelaskan bahwa B50 saja bisa layak, apalagi B30,” tegas Hasril Hasan Siregar.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/02/11/66002/dewan_pengawas_bpdpks_dukung_b50_pusat_penelitian_kelapa_sawit/

Tempo | Senin, 11 Februari 2019

Kembangkan Bioetanol, NTT Siapkan Lahan dan Bahan Baku

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Zulkieflimansyah menyatakan Provinsi NTB siap untuk mengembangkan bioetanol. “Bioetanol ini harus dimulai. Kalau dilihat nilai keekonomian kadang susah masuk. Tapi kalau kita tidak mulai, tidak ada pembelajaran teknologi dan lain sebagainya nanti,” ujarnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 10 Februari 2019. Ia mengaku peluang NTB untuk mengembangkan bioetanol cukup terbuka lebar. Hal ini, kata Zulkieflimansyah, sejalan dengan rencana Kementerian ESDM menjadikan NTB sebagai daerah pertama pengembangan bioetanol di Indonesia. “Karena hasilnya nyata dan sudah ada, saya yakin dan optimis meski tidak gampang mengembangkan bioetanol ini,” ucap Zulkieflimansyah. Zulkieflimansyah menilai NTB siap menyediakan lahan dan bahan baku untuk pengembangan bioetanol. “Lahan kita banyak yang tidak termanfaatkan, itu yang coba nanti kita pakai. Begitu juga dengan bahan baku, karena memakai rumput gajah tidak terlalu sulit,” ujarnya. Ia mengatakan detail lahan dan bahannya akan dibahas kemudian dengan Kementerian ESDM.

Sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian ESDM dan Pemprov NTB sepakat bekerja sama mengembangkan bahan bakar nabati berbasis tanaman lokal seperti sorgum dan rumput gajah. “Tujuan nota kesepahaman ini kalau hasilnya hanya kertas (dokumen), saya tidak mau. Saya tidak mau memberikan harapan palsu kepada bapak gubernur,” tegas Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, di Jakarta, Kamis 7 Februari 2019. Kerja sama ini juga didukung PT Pertamina, PT Rajawali Nusantara Indonesia dan Toyota Motor Corporation dalam pengembangan bioetanol di NTB. Pemerintah Provinsi NTB menawarkan penggunaan lahan hutan produksi (HTP) dengan luas 33.000 hektar di Kabupaten Lombok Utara untuk budi daya tanaman yang cocok untuk pengembangan bahan bakar nabati. MoU yang ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang ESDM, FX Sutijastoto dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah ini terkait Kerja Sama Pengembangan, Pemanfaatan Teknologi Berbasis Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

https://bisnis.tempo.co/read/1174307/esdm-siapkan-12-juta-sambungan-listrik-gratis-di-tahun-ini

Antaranews | Senin, 11 Februari 2019

Menjajaki pengembangan bioetanol di NTB

Pemerintah bersama para ahli terus berupaya mengembangkan sumber energi baru terbarukan, mengingat potensi energi fosil yang selama ini terus dikuras untuk memenuhi kebutuhan energi mulai berkurang dan pada saatnya nanti akan habis. Menurut peneliti di Laboratory of Electric Machinery, Department of Electrical and Electronic Engineering, Kitami Institute of Technology, Hokkaido, Jepang Marwan Rosyadi, energi fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan habis pada 2050 mendatang. Karena itu salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan pengembangan bioetanol, yakni salah satu sumber energi baru terbarukan yang berasal dari tumbuhan. Bioetanol memiliki sifat menyerupai minyak premium yang dihasilkan dari fermentasi glukosa (gula) yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Terkait dengan pengembangan bioetanol tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap. Ketersesiaan lahan di daerah itu cukup luas untuk mengembangkan bahan baku bioetanol, karena bahan bakunya mudah didapat.

Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah menyatakan kesiapan daerah itu untuk mengembangkan bioetanol. Melihat potensi yang ada, terutama ketersediaan lahan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang menjadi bahan baku bioetanol tersedia cukup luas. Menurut dia, pengembangan bioetanol ini harus dimulai. Kalau dilihat nilai sisi keekonomian kadang susah masuk. Tapi kalau tidak mulai, tidak ada pembelajaran teknologi dan lain sebagainya nanti. DR Zul (sapaan Zulkifliamsyah) mengaku peluang NTB untuk mengembangkan bioetanol cukup terbuka lebar. Hal ini sejalan dengan keinginan Kementerian ESDM yang ingin menjadikan NTB sebagai daerah pertama pengembangan bioetanol di Indonesia. Dia mengatakan karena hasilnya nyata dan sudah ada, pihaknya yakin dan optimis akan berhasil, meski tidak gampang mengembangkan bioetanol ini. Dia mengaku sangat bangga sebagai daerah yang menginisiasi program bioetanol. Dengan adanya mitra seperti astra dan pertamina ekspansi ke wilayah Indonesia timur, ia melihat masa depan sumber daya manusia Indonesia Timur ke depannya akan cerah. Terkait dengan rencana pengembangan energi baru terbarukan itu Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Kepala Badan Litbang ESDM, FX Sutijastoto telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) disaksikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian ESDM dan Pemprov NTB sepakat bekerja sama mengembangkan bahan bakar nabati berbasis tanaman lokal seperti sorgum dan rumput gajah. Kerja sama itu juga didukung PT Pertamina, PT Rajawali Nusantara Indonesia dan Toyota Motor Corporation dalam pengembangan bioetanol di NTB.

33.000 hektare

Pemerintah Provinsi NTB menawarkan penggunaan lahan hutan produksi (HTP) dengan luas 33.000 hektar di Kabupaten Lombok Utara untuk budi daya tanaman yang cocok untuk bahan bakar nabati. Kerja sama itu dihajatkan untuk melakukan pengembangan industri agro energi di NTB dan sekaligus juga peningkatan pasokan bahan bakar nabati berbasis tanaman lokal, seperti tanaman sorgum dan rumput gajah (napier grass). Dia meminta agar hasil nota kesepahaman ini tidak hanya sekedar tulisan di buku, namun memberikan manfaat yang nyata bagi pemerintah setempat. Badan Litbang ESDM melalui Puslitbangtek Ketenagalistrikan, Energi Baru, dan Terbarukan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam studi dan pengembangan bahan bakar nabati. Puslitbangtek KEBTKE melakukan penelitian dan pengembangan bioetanol berbasis nira sorghum manis dan telah bekerja sama dengan Universitas Mataram untuk membangun trial plot di Lombok Utara. Selain bioetanol, NTB juga memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar, namunhingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi itu antara lain energi air, panas bumi, angin, biomassa, biogas dan surya.

Khusus untuk pulau Sumbawa, potensi energi hidro mencapai 67,5 Mega Watt, selain itu Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Panas Bumi Dompu sebesar 70 MW dan WKP Sembalun 69 MW. Meskipun memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah namun pemanfaatannya baru dilakukan secara terbatas karena pertimbangan biaya dan teknologi yang terbatas. Konsultan KPMG (salah satu perusahaan jasa profesional terbesar di dunia) Bjarne Bach dalam presentasinya memaparkan keunggulan dari masing-masing potensi EBT yang ada di Lombok. Potensi energi hijau yang bisa dimanfaatkan untuk ketenagalistrikan di Lombok salah satunya adalah biomassa yang dimanfaatkan dari sekam padi yang banyak ditemukan di Lombok bagian timur, tengah dan barat. Selanjutnya, tenaga surya juga sangat melimpah karena intensitas matahari di Lombok. Rata-rata tenaga surya yang bisa dimanfaatkan menjadi listrik sebesar 3,3-5,6 kWh/m2. Kemudian untuk tenaga angin atau bayu juga dimungkinkan di bagian selatan Lombok dengan rata-rata kecepatan angin 6-7 m/s. Selain itu, soal sampah juga menjadi tantangan. Diperkirakan ada 900.000 ton sampah industri dan rumah tangga setiap tahunnya yang bisa dimanfaatkan untuk listrik. Dari sisi kapasitas pembangkit listrik yang bisa dimanfaatkan dari biomassa di Lombok sebesar 20 megawatt (MW), tenaga surya 20 MW, tenaga bayu 50 MW, dan sampah sebesar 25 MW. Sejatinya potensi sumber energi non fosil di NTB cukup melimpah, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengantisipasi habisnya sumber energi posil, seperti minyak, batu bara dan gas bumi.

https://www.antaranews.com/berita/796887/menjajaki-pengembangan-bioetanol-di-ntb

Republika | Senin, 11 Februari 2019

NTB Siap Kembangkan Bioetanol

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Zulkieflimansyah menyatakan kesiapan daerah itu untuk mengembangkan bioetanol. “Bioetanol ini harus dimulai. Kalau dilihat nilai keekonomian kadang susah masuk. Tapi kalau kita tidak mulai, tidak ada pembelajaran teknologi dan lain sebagainya nanti,” ujarnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (10/2). Ia mengaku peluang NTB untuk mengembangkan bioetanol cukup terbuka lebar. Hal ini sejalan dengan keinginan Kementerian ESDM yang ingin menjadikan NTB sebagai daerah pertama pengembangan bioetanol di Indonesia. “Karena hasilnya nyata dan sudah ada, saya yakin dan optimis meski tidak gampang mengembangkan bioetanol ini,” ucap Zulkieflimansyah. Disinggung terkait kesiapan lahan dan bahan baku bioetanol, seperti yang diminta ESDM, gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini, menilai ketersediaan lahan di daerah itu cukup luas untuk mengembangkan bahan baku bioetanol. Salah satu alasannya karena bahan bakunya mudah didapat. “Lahan kita banyak yang tidak termanfaatkan, itu yang coba nanti kita pakai. Begitu juga dengan bahan baku, karena memakai rumput gajah tidak terlalu sulit,” ujarnya. Ia mengatakan detail lahan dan bahannya akan dibahas kemudian dengan Kementerian ESDM. Sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian ESDM dan Pemprov NTB sepakat bekerja sama mengembangkan bahan bakar nabati berbasis tanaman lokal seperti sorgum dan rumput gajah.

“Tujuan nota kesepahaman ini kalau hasilnya hanya kertas (dokumen), saya tidak mau. Saya tidak mau memberikan harapan palsu kepada bapak gubernur,” tegas Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, di Jakarta, Kamis (7/2). Kerja sama ini juga didukung PT Pertamina, PT Rajawali Nusantara Indonesia dan Toyota Motor Corporation dalam pengembangan bioetanol di NTB. Pemerintah Provinsi NTB menawarkan penggunaan lahan hutan produksi (HTP) dengan luas 33 ribu hektare di Kabupaten Lombok Utara untuk budidaya tanaman yang cocok untuk pengembangan bahan bakar nabati. MoU yang ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang ESDM, FX Sutijastoto dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah ini terkait Kerja Sama Pengembangan, Pemanfaatan Teknologi Berbasis Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/11/pmqy6z384-ntb-siap-kembangkan-bioetanol