+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Cemas Perang Dagang

Bisnis Indonesia | Senin, 27 Mei 2019

Cemas Perang Dagang

Kabar mengenai sanksi Presiden Trump yang membawa dampak pada pembatasan dukungan teknologi sejumlah perusahaan AS kepada produsen ponsel Huawei membuat cemas pengguna ponsel cerdas itu. Apalagi, mereka yang akan menghentikan layanannya adalah Google, Qualcomm, AMD, Xilinx Inc., hingga Broadcom Inc. yang memasok komponen-komponen vital. Padahal, kinerja penjualan Huawei sedang moncer di sejumlah pasar. Vendor ini telah mampu mengungguli Apple di pasar ponsel kuartal 1/2019 dengan menempati posisi nomor dua di bawah Samsung asal Korsel. Berdasarkan data lembaga International Data Corporation (IDC), Huawei mengapalkan 310,8 juta unit ponsel secara global dalam tiga bulan 2019. Pengiriman ponsel pintarvendor tumbuh 50% secara global, atau sejumlah 59,1 juta unit, sedangkan pengiriman ponsel pintar vendor lainnya menurun selama enam kuartal berturut-turut. Kini, tentu saja kecemasan itu bisa mempengaruhi pertimbangan pengguna ponsel ketika Huawei akan meluncurkan produk baru. Meskipun Huawei menyatakan kepada Android Authority bahwa pelanggannya akan dapat terus membeli dan menggunakan kartu SD dan microSD pada produk yang sudah beredar saat ini, tetapi pasca lisensi Android-nya diputus, Huawei tidak akan lagi dapat dukungan SD atau microSD resmi pada perangkatnya. Tapi mereka tak gentar.

Lain pula yang dihadapi Indonesia. Perang dagang China-AS telah mempengaruhi perdagangan kedelai kedua negara yang menyebabkan penumpukan stok kedelai di AS. Alhasil permintaan CPO asal AS dari Indonesia, meski tidak besar, juga berimbas. Perse- lisihan India dan AS, yang berdampak pada lesunya perekonomian India juga menyebabkan permintaan CPO Negeri Bollywood itu dari Indonesia turun tajam yaitu 62%, dari 516.530 ton Februari 2019, menjadi 194.410 ton pada Maret 2019. Saat menjumpai pengusaha sawit baru-baru ini, saya mendapat kesan mereka tetap optimistis. Paling tidak ini yang tergambar dalam kinerja kuartal I 2019. Meski pada Maret ini, terjadi penurunan permintaan sawit Indonesia di Afrika sebesar 38%, AS 10%, China 4% dan Uni Eropa 2%, toh secara mengejutkan pengusaha sawit nasional mengklaim meraih peningkatan ekspor CPO sebesar 60% dibandingkan bulan sebelumnya. Mengapa sawit disebut dalam pusaran badai? Pasalnya, industri sawit nasional juga tengah digoyang Uni Eropa dengan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang bakal menghapus penggunaan biodiesel berbasis sawit. Sawit digolongkan sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi.Klaim mereka, minyak nabati lainnya digolongkan berisiko rendah. Bagi Indonesia, industri sawit berkontribubsi besar bagi keseimbangan neraca dagang yang tengah minus kinerja ekspornya. Bagaimana kita mesti menyikapi kebijakan Uni Eropa? Bungaran Saragih, mantan menteri pertanian yang juga pernah ditunjuk sebagai penasihat asosiasi The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengatakan, Indonesia mesti sabar. Berani mengakui jika ada kekurangan, tetapi tetap berkomitmen melakukan perbaikan. “Kami setuju sawit berkelan-jutan.itu sudah kami lakukan danakan terus kami perbaiki,” ujarnya. Apa pun bentuk perang dagang, hanya yang tetap optimistis dan pantang menyerah yang akan bertahan.

Republika | Senin, 27 Mei 2019

Ekspor Otomotif Tertekan Perang Dagang

Kondisi ekonomi global yang terus bergejolak dan tendensi proteksionisme di sejumlah negara telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekspor otomotif Indonesia. Salah satu indikasinya ditunjukkan penurunan volume ekspor kendaraan utuh (complete build up/CBU) merek Toyota hingga 6 persen pada periode Januari sampai April 2019 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Pada empat bulan pertama tahun ini, volume ekspor CBU Toyota sebanyak 61.600 unit. Sementara, Januari hingga April tahun lalu, volume ekspor dapat mencapai 65.700 unit. Beberapa penyebab penurunan kinerja ekspor tersebut adalah kondisi perekonomian di negara destinasi tujuan ekspor, terutama di kawasan Timur Tengah dan Filipina. Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, situasi saat ini merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. “Tapi, hal-hal seperti ini tentu telah kami perhitungkan dalam manajemen risiko,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Republika, akhir pekan lalu. Dari total volume ekspor CBU Toyota, kontributor terbesar masih dipegang oleh model sport utility vehicle (SUV) Fortuner dengan volume 14.400 unit atau 23 persen dari total volume ekspor. Berada di posisi berikutnya adalah Rush dengan volume 12.600 unit (20 persen), serta Agya di tempat ketiga dengan volume 10.800 unit (18 persen).

Meski kinerja ekspor CBU dalam empat bulan pertama 2019 kurang memuaskan, Bob menuturkan TMMIN tidak mengoreksi target pertumbuhan ekspor. Perusahaan masih opti-mistis bahwa pertumbuhan di atas lima persen hingga akhir 2019 dapat terpenuhi. Optimisme itu dikarenakan rencana ekspansi ekspor ke beberapa negara tujuan baru di kawasan Amerika Tengah pada pertengahan tahun ini. Selain itu, terdapat permin-taany7eet order dari negara-ne- gara Timur Tengah. “Upaya ini diharapkan bisa membantu tercapainya target yang ditetapkan,” tutur Bob. Bob menjelaskan, penambahan negara tujuan di kawasan Amerika Tengah tersebut melalui proses yang tidak singkat. Studi pasar termasuk peraturan dan regulasi di negara kandidat tujuan ekspor baru dilakukan langsung oleh divisi terkait di TMMIN sejak 2018. Pada November tahun lalu, TMMIN juga mengundang para distributor dari kandidat negara tujuan ekspor baru ke Indonesia untuk melihat proses produksi di pabrik Karawang. “Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak berdiskusi mengenai hal-hal yang terkait dengan tren pasar dan karakteristik konsumen di negara-negara tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono memprediksi neraca dagang Mei akan kembali mengalami defisit. Prediksi ini disampaikan di tengah kondisi perang dagang yang membuat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mengalami perlambatan. Dampaknya, mereka mengurangi nilai ekspor, tidak terkecuali dari Indonesia. Namun, Susiwijono berharap kondisinya tidak akan separah April yang mengalami defisit hingga 2,5 miliar dolar AS. “Kerja ekspor akan tetap berat, tapi semoga tidak sebesar defisit bulan lalu (April),” ujarnya. Dalam mengantisipasi defisit yang semakin melebar, Susiwijono mengatakan pemerintah sudah melakukan berbagai, upaya. Terbaru, melalui kebijakan Kementerian ESDM mengenai pemanfaatan minyak mentah untuk diolah di dalam negeri. Selain itu, terdapat optimalisasi wajib biodiesel 20 persen (B20) yang akan diarahkan menjadi B30 pada tahun depan. Di samping itu, pemerintah mendorong Pertamina untuk memperbesar investasi di luar negeri. Namun, Susiwijono mengakui dampak kebijakan terakhir baru akan terlihat pada hitungan lima tahun mendatang. “Sebab, eksplorasi kan butuh waktu,” ujarnya.

Pikiran Rakyat | Minggu, 26 Mei 2019

Sesuai Tren Dunia, PLN Maksimalkan Premium Green Energy

PT PLN (Persero) menawarkan Premium Renewable Energy, sesuai kebutuhan pelanggan industri sebagai partisipasi kepedulian kepada lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. PLN juga menawarkan peluang baik bagi masyarakat, ataupun industri yang berkiprah di bidang energi terbarukan, untuk bekerja sama dengan PLN. “Dengan demikian diharapkan akan terjadi konektivitas relevan antara Renewable Energy (RE) yang sudah merupakan kebutuhan dunia, dengan PLN yang selalu berinovasi dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan,” kata Julita Indah, Executive Vice President (EVP) Pengembangan Produk pada Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) di Jakarta, akhir pekan ini. Menurut Julita Indah, PLN memiliki kompetensi mengeluarkan sertifikat kepada perusahaan, apabila mereka meminta suplai energinya bersumber dari energi terbarukan. “Renewable Energy (RE) adalah bentuk pelayanan kebutuhan khusus pelanggan, di mana mereka yang saat ini tergabung di dalam organisasi Global 100% RE – perusahaan di dalam organisasi tersebut berkomitmen, network (jejaring) mereka disuplai dari energi yang renewable (terbarukan),” paparnya. Jadi, ujarnya, Premium Green Energy adalah salah satu kategori pelayanan, sama halnya seperti kategori pelayanan untuk green, blue, ataupun crystal. Yang membedakannya adalah dalam hal kualitas service (pelayanan). Sementara itu klausul yang tercantum di dalam persyaratan perusahaan, mereka akan menikmati layanan kategori Premium Green Energy, apabila kebutuhan energi mereka, disuplai dari salah satu pembangkit listrik yang terbarukan,” jelas Julita. Sejumlah pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Biofuel, Biomass, Gelombang Laut, dan Pasang Surut.

Masih negosiasi

Julita memaparkan, saat ini sudah ada dua perusahaan yang tengah dalam proses pembahasan klausul kontrak, sehingga berhak mengantongi sertifikat Premium Green Energy, sebagai perusahaan yang mengaplikasikan Global 100% RE. Sesuai komitmen dalam Global 100% RE sebagai satu organisasi, mensyaratkan sumber energinya mengadopsi RE 100, sehingga sebagai customer buyer requirement, dan corporate buyer juga berkomitmen menerima suplai operasionalnya dari RE. Dua perusahaan yang kantor pusatnya berada di Amerika Serikat adalah produsen alas kaki, pakaian, dan alat olahraga Nike Inc. beserta produsen produk fesyen H&M. Dua perusahaan tersebut masih dalam proses memperoleh sertifikasi dari PLN, namun ada beberapa klausul yang masih perlu dibahas lebih lanjut. Ketika mereka mengajukan permohonan untuk memperoleh pasokan listrik dari PLN dengan kategori pelayanan (services) premium green energy, mereka mensyaratkan kebutuhan listriknya dipasok dari salah satu pembangkit RE. Jika perjanjian kerja sama sudah saling diikat, maka perusahaan akan memperoleh sertifikat Premium Green Energy. Bersumber dari The Climate Group, di tahun 2020 sejumlah perusahaan seperti IKEA, Swisss Re, BT, Formula E, H&M, KPN, Mars, Nestlé, Philips, Reed Elsevier, dan Yoox berkomitmen di tahun 2020 menggunakan energi 100% RE.

https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/05/26/sesuai-tren-dunia-pln-maksimalkan-premium-green-energy

Bisnis Indonesia | Sabtu, 25 Mei 2019

Uji Coba Sawit Murni Masih Terganjal

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) belum mulai uji coba penggunaan minyak kelapa sawit murni sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Selama ini, PLTD menggunakan Solar. PLN menyatakan bahwa sulit mendapatkan minyak Kelapa Sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO). Selain itu, harga CPO masih relatif tinggi sehingga tidak mampu menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Berdasarkan data yang Bisnis terima, uji coba penggunaan 100% CPO dilakukan pada empat pembangkit tenaga diesel dan mesin gas berkapasitas total 122 megawatt (MW). Empat pembangkit tersebut yakni pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Kanaan berkapasitas 10 MW di Contang, PLTD Batakan 40 MW di Balikpapan, PLTD Supa 62 MW di Pare-Pare, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura 10 MW.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan bahwa seharusnya uji coba hanya berlangsung selama 3 bulan dari rencana mulai pada awal 2019. Namun, hingga saat ini uji coba penggunaan CPO untuk pembangkitan listrik tenaga diesel tidak dapat dilakukan karena pembelian CPO dengan produsen yang belum menemui kesepakatan. Produsen CPO meminta PLN melakukan pembelian dengan skema kontrak dalam waktu panjang. Hanya saja, lantaran masih tahap uji coba, PLN tidak bisa menyanggupi permintaan produsen tersebut. Menurutnya, apabila uji coba telah selesai dilakukan, PLN bisa memutuskan untuk membuat kontrak pembelian dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hingga saat ini uji coba CPO pada PLTD masih terganjal. “Tidak tahu, makanya kami mau beli saja tidak dikasih. Mereka minta kontrak. Loh, tidak bisa, kita baru akan uji coba,” katanya, Kamis (23/5). Selain, persoalan uji coba yang tidak bisa direaliasi, PLN juga mengaku kesulitan dengan tarif beli CPO yang dipasang produsen. Berdasarkan informasi yang Bisnis terima dari Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi), PLN menghendaki harga jual CPO untuk pembangkit sebesar 16% di bawah Mean of Platt Singapore (MoPS). Sementara itu, produsen meminta harga jual adalah sebesar 2% di bawah MoPS.

PLN pun masih mempertimbangkan penggunaan crude Palm Oil pada pembangkitan karena alasan harga yang masih di atas kemampuan beli. Djoko mengatakan bahwa kemungkinan tidak akan menggunakan CPO mumi sebagai bahan bakar pembangkitan apabila harga masih di atas kemampuan beli PLN. Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan produsen CPO mengenai rencana tersebut. Harga beli CPO disesuaikan dengan Levelized Cost of Electricity (LCOE) atau biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. PLN baru akan menggunakan CPO sebagai bahan bakar pembangkitan apabila memiliki nilai lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar lain terutama dari segi harga BPP. Dia mencontohkan, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Flores berkapasitas 21 MW dengan mesin dobel atau dijalankan dengan diesel dan gas alam ini ketika menggunakan bahan bakar high speed diesel (HSD) atau bahan bakar minyak jenis Solar dengan angka performa cetane number 45 menghasilkan nilai BPP sebesar Rp2.588,62 per kWh. Sementara itu, ketika menggunakan marine fuel oil (MFO) atau minyak bakar menghasilkan nilai BPP sebesar Rp2.393,58 per kWh.

Ketika mengganti MFO menjadi CPO dengan harga bahan bakarnya setara, nilai BPP menjadi Rp2.470,29 per kWh. Terakhir, mengganti HSD menjadi CPO dengan harga bahan bakar setara, nilai BPP menjadi Rp2.671,92 per kWh. “Kalau yang diperhatikan harga unsur bahan bakar MOPS setara HSD [mengganti CPO] ada penurunan 7%, jika setara MFO [menggantinya dengan CPO) MOPS menjadi -11%,” katanya. Djoko mengatakan bahwa apabila harga masih di atas kemampuan beli PLN kemungkinan pembangkitan tidak akan menggunakan CPO sebagai bahan bakar. Menurutnya, jika PLN tetap memaksakan menggunakan CPO sebagai bahan bakar pembangkitan dengan harga yang di atas kemampuan beli akan memengaruhi harga jual listrik ke masyarakat. PLN akan lebih mempertimbangkan pemanfaatan bahan bakar nabati atau biodiesel 20% dan gas sebagai bahan bakar pembangkitan dibanding CPO. “Apakah pelanggan mau tarif listrik naik? Kalau lebih mahal tidak akan dipilih,” katanya.

LNG TURUN

Sementara itu, PLN menyatakan bahwa penurunan kuota permintaan gas alam cair {liquefied natural gas/LNG) ke PT Pertamina (Persero) dari target 17 kargo tahun ini menjadi 6 kargo lantaran mulai beroperasinya sejumlah pembangkit dalam megaproyek 35.000 MW. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan beroperasi komersial pada 2019 adalah PLTU Jawa 7 dan PLTU Cilacap Ekspansi dengan kapasitas total 2.000 megawatt (MW). Kedua PLTU tersebut mampu beroperasi lebih cepat dari target sebelumnya. Djoko Rahardjo mengatakan, meskipun pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) tetap dilakukan, pembangkit berbahan bakar batu bara tetap menjadi pilihan. Hal itu lantaran biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan yang lebih murah sehingga memengaruhi harga jual listrik ke pelanggan. Kondisi ini yang membuat PLN akhirnya memutuskan untuk mengurangi permintaan LNG ke Pertamina dari rencana awal 17 kargo selama 2019 menjadi 6 kargo saja.

Menurutnya, sebagai upaya untuk memberikan harga jual listrik ke pelanggan yang murah, PLN akan lebih mempertimbangkan pada pembangkit yang memiliki BPP lebih rendah. PLTG hingga saat ini masih digunakan ketika beban puncak terjadi. “Kecuali gas itu kompetitif harganya,” katanya. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin mengatakan bahwa pihaknya memang lebih mendorong pemanfaatan PLTU untuk beroperasi lebih optimal dibandingpembangkit lain. Jika dibandingkan dengan gas, pembangkit batu bara jauh lebih kompetitif dari segi harga. “Ini lagi kami hitung lagi. Katakan masih 17 kargo jadi 6 saja. Karena di pertengahan tahun bisa dibidik dengan pas. Pada awal tahun agak repot,” katanya. PT PLN (Persero) menawarkan layanan premium renewable energy kepada pelanggan industri sebagai partisipasi kepedulian kepada lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. PLN juga menawarkan peluang baik bagi masyarakat, ataupun industri yang berkiprah di bidang energi terbarukan, untuk bekerja sama dengan PLN dalam hal pengembangan Renewable Energy (RE). Executive Vice President (EVP) Pengembangan Produk pada Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Julita Indah mengatakan Premium Green Energy adalah salah satu kategori pelayanan kepada pelanggan dengan mensuplai kebutuhan energi dari satu pembangkit listrik yang terbarukan. Saat ini sudah ada dua perusahaan yang tengah dalam proses pembahasan klausul kontrak sehingga mereka berhak mengantongi sertifikat Premium Green Energy, sebagai perusahaan yang mengaplikasikan Global 100% RE.

BAURAN BAHAN BAKAR PEMBANGKIT

Pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Salah satu caranya dengan memanfaatkan minyak sawit untuk bahan bakar, baik untuk bauran Solar maupun menggantikan seluruhnya Solar untuk pembangkit listrik. Penggunaan CPO murni untuk bahan bakar pembangkit belum mulai berjalan.

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 25 Mei 2019

Uji Coba Penggunaan CPO di Pembangkit Terkendala Pasokan

PT PLN (Persero) mengungkapkan, uji coba empat pembangkit listrik terkendala pasokan minyak sawit (crude palm oil/CPO). Sebanyak tiga pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan satu pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) sedianya akan diujicoba menggunakan 100% CPO. Penggunaan CPO merupakan upaya menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di pembangkit listrik. Keempat pembangkit itu yakni PLTD Batakan 50 megawatt (MW) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian PLTD Supa di Pare-Pare dengan kapasitas 62 MW dan PLTD Kanaan di Bontang, Kalimantan Timur dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 10 MW. PLTMG Jayapura dengan kapasitas 10 MW di Papua. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan uji coba belum bisa dilakukan lantaran terkendala pasokan CPO. Dia menyebut belum menemui kata sepakat dengan produsen CPO. Pasalnya produsen CPO mengingkan pembelian jangka panjang. Sementara PLN membutuhkan CPO untuk uji coba. “Dia minta kontrak long term. loh enggak bisa, kita baru mau uji coba,” kata Djoko di Jakarta, Kamis (23/5). Djoko menuturkan konversi bahan bakar keempat pembangkit itu bisa menekan penggunaan BBM hingga 190 ribu kilo liter per tahun. Dia menuturkan pasokan CPO bisa berasal dari perkebunan di daerah sekitar pembangkit listrik. Dia menyebut masih melakukan pembicaraan dengan produsen CPO terkait kesepakatan pasokan tersebut. “Kalau ini berhasil kami baru mau mengumumkan kami berhasil,” ujarnya.

Djoko menerangkan PLN tidak menggelontorkan dana terlalu besar dalam konversi BBM tersebut. Menurutnya tidak ada investasi baru lantaran masih menggunakan mesin pembangkit eksisting. Penggunaan 100% CPO cukup dengan mengganti beberapa filter pada mesin pembangkit. “Sudah dimulai proses uji cobanya. Pokoknya tahun ini empat pembangkit itu sudah harus gunakan CPO,” ujarnya. Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya mengungka- pkan PLTD masih digunakan untuk menerangi pulau-pulau terluar. Dia meminta dalam waktu dua tahun PLTD dengan kapasitas total mencapai 2.000 MW tersebut menggunakan sawit sebagai bahan bakarnya. “Pembangkit itu diubah jadi pembangkit minyak kelapa sawit bisa sampai 100 persen,” ujarnya. Mantan Menteri Perhubungan itu menjelaskan konsumsi BBM di bauran energi saat ini sekitar 6%. Sementara target bauran energi di 2025 disebutkan porsi BBM hanya 0,4%. Sedangkan konsumsi BBM nasional terus tumbuh sekitar 5% per tahun. Saat ini konsumsi sekitar 1,3 juta-1,4 juta barel per hari bisa meningkat menjadi 1,8 juta-2juta barel per hari di 2025 mendatang,

Bisnis | Sabtu, 25 Mei 2019

Malaysia Pacu Penggunaan CPO dalam Biofuel

Pemerintah Malaysia menargetkan kebijakan otomotif nasional dapat memberlakukan persentase campuran biodiesel kelapa dakit yang lebih tinggi dalam beberapa dekade mendatang seiring dengan pembatasan kelapa sawit oleh Uni Eropa. Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia Darell Leiking mengatakan bahwa produsen minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia, pihaknya berencana untuk menggandakan program biofuel menjadi B20 pada 2020, yang mewajibkan bahan bakar dicampur dengan 20% biodiesel kelapa sawit. “Minyak kelapa sawit adalah opsi yang layak untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, karena memiliki potensi yang luar biasa sebagai sumber energi terbarukan,” ujar Darell seperti dikutip dari Bloomberg, Sabtu (25/5/2019). Darell optimistis meski terdapat polemik terkait dengan praktik penanaman kelapa sawit yang diklaim kurang ramah lingkungan, pihaknya yakin permintaan CPO masih akan tetap meningkat. Selain itu, dia menilai masih melihat potensi bagi sektor ini untuk Malaysia dapat muncul menjadi pemain penting yang dapat memenuhi kebutuhan sektor energi dan transportasi. Adapun, Uni Eropa pada awal pekan ini menerbitkan peraturan yang menetapkan kriteria baru untuk penggunaan minyak kelapa sawit dalam biofuel. Peraturan tersebut akan memiliki sistem sertifikasi dan membatasi jenis biofuel dari minyak sawit dan mulai berlaku pada 10 Juni. Di sisi lain, akibat sentimen tersebut pada penutupan perdagangan Jumat (24/5/2019), harga CPO kontrak Agustus 2019 di bursa Malaysia melemah 2% menjadi 2.014 ringgit per ton.

https://market.bisnis.com/read/20190525/94/927335/malaysia-pacu-penggunaan-cpo-dalam-biofuel

Bisnis | Jum’at, 24 Mei 2019

UJi Coba CPO Murni Pada PLTD Terkendala Kesepakatan Harga

PT PLN (Persero) mengaku hingga saat ini belum kunjung melakukan uji coba minyak kelapa sawit atau crude palm oil murni pada pembangkitan lantaran kesulitan dalam proses pembelian. Berdasarkan data yang bisnis terima, uji coba crude palm oil (CPO) dilakukan pada empat pembangkit tenaga diesel dan mesin gas berkapasitas total 122 MW. Empat pembangkit tersebut yakni pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Kanaan berkapasitas 10 MW di Contang, PLTD Batakan 40 MW di Balikpapan, PLTD Supa 62 MW di Pare-Pare, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura 10 MW. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan uji coba seharusnya hanya berlangsung tiga bulan dari rencana mulai pada awal tahun 2019. Namun, hingga saat ini uji coba penggunaan crude palm oil murni (CPO) untuk pembangkitan listrik tenaga diesel (PLTD) tidak dapat kunjung dilakukan karena pembelian CPO dengan produsen yang belum menemui kesepakatan. Adapun, produsen meminta PLN membeli CPO melakukan pembelian dengan skema beli kontrak dalam waktu panjang atau long term. Hanya saja, lantaran masih tahap uji coba, PLN tidak bisa menyanggupi permintaan produsen tersebut.

Menurutnya, apabila uji coba telah selesai dilakukan, baru PLN bisa memutuskan akan melakukan kontrak atau tidak dengan produsen. Lantaran hal tersebut, hingga saat ini uji coba CPO pada PLTD terganjal. “Nggak tahu lah, makanya kita mau beli ajah tidak dikasi, dia minta kontrak. Loh ngga bisa kita baru mau uji coba. itu lah. duitnya udah ada,” katanya, Kamis (23/5/2019). Selain, persolaan uji coba yang kunjung tidak bisa direaliasi, PLN juga mengaku kesulitan dengan tarif beli CPO yang dipasang produsen. Berdasarkan informasi yang bisnis terima dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), PLN menghendaki harga jual CPO untuk pembangkit yakni sebesar 16 persen di bawah Mean of Platt Singapore (MoPS). Sementara, produsen meminta harga jual adalah sebesar 2 persen di bawah MoPS. PLN pun masih mempertimbangkan penggunaan crude palm oil pada pembangkitan karena alasan harga yang masih di atas kemampuan beli.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190524/44/927050/uji-coba-cpo-murni-pada-pltd-terkendala-kesepakatan-harga