+62 2129380882 office@aprobi.co.id

CNBC Indonesia | Senin, 18 November 2019

BERITA BIOFUEL

CNBC Indonesia | Senin, 18 November 2019

B30 Berlaku Tahun Depan, Butuh Pasokan FAME 72 Ribu KL

Program B30 bakal berlaku sebentar lagi pada 1 Januari 2020. Namun uji coba implementasinya akan segera dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. “Sudah (alokasinya), oh yang Desember, ini kita mau issue, tapi udah, nanti nanti, Pertamina mau mempersiapkan,” terangnya di Kementerian ESDM, Senin, (18/11/2019). Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Adrian Febi Misna mengatakan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM untuk menambah kuota Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sudah ditandatangani. Kebutuhan tambahan FAMEnya sebesar 72 ribu kiloliter. Penambahan ini dilakukan di delapan titik pencampuran yakni Rewulu, Medan, TBBM Balikpapan, Plaju, Boyolali, Jakarta, Sulawesi Utara, dan Dumai. “Kita mau pokoknya secepatnya, trucking November, kapal di Desember, karena Purchase order (PO) nya butuh waktu 14 hari,” ungkapnya. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM diperlukan setidaknya 9,6 juta kiloliter FAME untuk mendukung B30 pada tahun 2020. Jumlah tersebut didasarkan pada kebutuhan FAME 2019 sebesar 6,6 juta kiloliter. Berdasarkan Kepmen 227 K/10/MEM/2019 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel 30% (B30) ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode 2019, kebutuhan FAMEnya sebesar 209.238. Ini merupakan jumlah dari implementasi B20 dan pelaksanaan uji coba implementasi B30. “Memang didorong seperti itu, tapi kemudian banyak hal yang dipersiapkan termasuk kesiapan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN)nya juga kesiapan infrasturktur penerima juga dilihat sebenarnya kenaikan total 72 ribu kiloliter tapi kalau total di Desember itu 200 ribuan kiloliter,” imbuhnya. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatkan solar subsidi konsumsinya baru mencapai 13,3 juta kiloliter hingga Oktober. Masih di bawah dari kuota 14,5 juta kiloliter. “Sampai hari ini kuotanya masih ada sampai Oktober 13,3 juta kiloliter masih 1,2 kiloliter,” terangnya. Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan tujuan uji coba implementasi ini adalah untuk mengetahui distribusi, transportasi dan penyimpanan.”Ini trial distribusi lebih luas, disitu kita mulai implementasi belajar,” katanya, Jumat, (8/11/2019). Ada triga hal yang diperlukan dalam menerapkan uji coba implementasi ini. Pertama, Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM untuk menambah kuota Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Kedua, kontrak antara Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN). Terakhir, Purchase order (PO) antara keduanya. “Ada Shell dan banyak lainnya termasuk Pertamina,” imbuhnya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191118173607-4-116125/b30-berlaku-tahun-depan-butuh-pasokan-fame-72-ribu-kl

CNBC Indonesia | Senin, 18 November 2019

Wajib B30 di 2020, Astra Uji Coba Mobilnya Tak Masalah

Pabrikan mobil bermesin diesel, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) siap mengimplementasikan program biodiesel 30% tahun depan. Hal ini sejalan dengan instruksi Kementerian ESDM menerapkan kebijakan B30 awal Januari 2020 atau campuran 30% biofuel dan 70% solar. Direktur Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia Rahmat Samulo mengutarakan, sesuai instruksi Kementerian, ujicoba implementasi B30 akan dimulai pada November dan Desember 2019. Dari hasil ujicoba, kata Rahmat, sejauh ini, entitas anak PT Astra International Tbk (ASII) ini tidak menghadapi kendala. “Kita ikut mendukung program pemerintah, dari hasil uji coba tidak bermasalah dengan rencana pemerintah [menerapkan B30],” ungkapnya di Menara Astra, Sudirman, Jakarta, Senin (18/11/2019). Dengan adanya kebijakan ini, pabrikan mobil berbahan solar harus mencampur biodisel menjadi 30% dari sebelumnya 20%. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohanes Nangoi menyampaikan, sejak 2018, agen pemegang merek di bawah Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) sudah siap menerapkan B20 maupun B30. “Intinya APM (agen pemegang merek) sebagian besar sudah bisa menerima. Mereka melakukan adjustment dan nggak ada masalah,” kata Yohanes di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (20/8). Nangoi menjelaskan, soal rencana implementasi B30 pada tahun depan, awalnya hanya ada tiga merek yang akan uji coba. Namun, kini ada 7 merek yang melakukan tes B30. Selain itu, jenis kendaraan lebih variasi, antara lain truk, pick up, dan penumpang akan uji coba. “Secara sekilas kami sampaikan asosiasi otomotif Indonesia, produsen kendaraan Indonesia, untuk kendaraan diesel secara mendasar bisa menerima rencana pemerintah untuk B30 tapi kami akan melakukan tes lanjut,” katanya. Menyambung soal mandatori B30, pada tahapan selanjutnya para produsen bersiap pada ketentuan batas emisi Euro 4 untuk kendaraan diesel pada Maret 2021.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191118171126-4-116114/wajib-b30-di-2020-astra-uji-coba-mobilnya-tak-masalah

Koran Jakarta | Senin, 18 November 2019

RI Ajak Negara Produsen Sawit Tingkatkan Biofuel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (18/11). Pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, PNG, Ghana, Honduras dan Brasil. Menurut Airlangga, sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Bali pada 2 November 2017, pada kesempatan itu dibahas beberapa masalah penting bagi negara penghasil minyak kelapa sawit, termasuk meningkatkan produktivitas petani kecil, mengatasi pembatasan perdagangan CPO di negara-negara konsumen utama, dan mengatasi masalah pasar konsumen utama. Menko Airlangga, dalam pembukaannya, mengutarakan keberhasilan Indonesia mengimplementasikan program B20. Saat ini, pemerintah menargetkan implementasi mandatori B30 yang akan dimulai pada awal 2020. Kebijakan ini telah meningkatkan harga minyak kepala sawit di atas 600 dollar AS per ton. “Terkait hal ini, kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia, karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia,” ungkapnya. Dalam pertemuan itu juga dibahas sejumlah isu terkini tentang minyak kelapa sawit, termasuk perkembangan inovatif dalam industri minyak sawit, dan kemajuan showcasing yang dibuat (sejalan dengan kebutuhan global yang muncul untuk kriteria keberlanjutan), skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar dan kebijakan perdagangan internasional.

Hadapi Isu Negatif

Pertemuan itu, tambah Airlangga, juga berupaya menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit. Kemudian, guna memberikan informasi dan gambaran terkini dari industri kelapa sawit juga dihadirkan dua narasumber terpercaya, James Fry dan Pietro Paganini. Setelah mendengarkan paparan dari beberapa narasumber, dilanjutkan diskusi dengan para peserta, kegiatan yang dipimpin bersama oleh Menko Perekonomian Indonesia dan Menteri Industri Utama Malaysia tersebut, disepakati hal-hal antara lain mengajak negara-negara penghasil minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kerja sama dalam hal membangun strategi dalam upaya memperbaiki harga pada level yang lebih baik terutama untuk petani/ pekebun rakyat. Airlangga dalam kesempatan itu menyatakan perlunya melanjutkan kegiatan promosi dan meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global, termasuk melalui implementasi mandatori B30 di Indonesia pada 1 Januari 2020, di mana pada saat ini proses uji coba (trial) sedang berlangsung.

http://www.koran-jakarta.com/ri-ajak-negara-produsen-sawit-tingkatkan-biofuel/

Bisnis | Senin, 18 November 2019

Harga CPO Melemah Tipis

Harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) menyerah pada Senin (18/11/2019) ke level terendah lebih dari sepekan, karena premi produk itu atas minyak dan gas (gasoil) membebani permintaan diskresi dalam biofuel. Data Bloomberg menunjukkan, harga CPO kontrak Januari 2020 di Bursa Derivatif Malaysia berakhir melemah 0,70% atau 18,00 poin menjadi 2.554 ringgit per ton. Level itu merupakan yang terendah sejak 7 November lalu. Selain itu, penurunan itu juga melanjutkan pelemahan pada sesi pembuka, minus 0,62% atau 16,00 poin di level 2.555 ringgit per ton. Mengutip Bloomberg, premi tersebut menyusut untuk hari ketiga, masih sekitar US$25 per ton dibandingkan dengan diskon rata-rata US$68 selama setahun terakhir. Sebagai informasi, diskon yang dikenal dengan istilah palm oil’s discount to gasoil (POGO) itu mengukur selisih antara minyak mentah sawit berjangka Bursa Malaysia dan minyak gas berjangka Intercontinental Exchange (ICE). Artinya, harga sawit yang mahal membuat komoditas tersebut kurang menarik untuk dicampur ke dalam biofuel. Harga yang melonjak ke level tertinggi 2 tahun pekan lalu, masih menahan kenaikan lebih dari 30% dari level termurah dalam 4 tahun pada Juli. Pasar telah didukung oleh cadangan yang lebih rendah, produksi yang lebih lemah dan permintaan biodiesel. Analis memperkirakan, koreksi harga karena indeks kekuatan relatif 14 hari pada kontrak paling aktif telah di atas 70 selama 3 minggu, tingkat teknis yang menunjukkan harga naik terlalu jauh dan terlalu cepat. Pada Senin (18/11/2019), ukurannya adalah 64. Dalam perkembangan lain, perundingan China dan Amerika Serikat terus berlanjut dengan sinyal positif. Sementara pemerintah Indonesia memperkirakan uji coba B30 pada November–Desember, kemungkinan menambahkan alokasi serapan kebutuhan unsur nabati sebanyak 72.000 kilolier. Uji coba akan berlangsung di delapan kota di provinsi Sumatra, Kalimantan, Jawa. Di Eropa, parlemen Prancis memilih untuk menghapuskan keringanan pajak penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati, Jumat (15/11/2019), sehari setelah keputusan mendukung mempertahankan klausul tersebut menyebabkan protes dari para pencinta lingkungan. Sebagian besar anggota yang hadir memberikan suara menentang proposal yang didukung pemerintah untuk menunda hingga 2026 akhir dari manfaat pajak minyak kelapa sawit. Langkah itu memberi perusahaan seperti Total lebih banyak waktu untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam biofuel. Pada Kamis (14/11/2019) malam waktu setempat, Majelis Nasional, majelis rendah parlemen Perancis, telah setuju untuk memperpanjang keringanan pajak, tetapi setelah desakan kuat dari anggota parlemen yang berwawasan lingkungan dalam partai Presiden Emmanuel Macron, LREM menyetujui pemungutan suara kedua. “Hal ini adalah masalah penting yang memerlukan perdebatan,” kata Menteri Lingkungan Elisabeth Borne kepada anggota parlemen dilansir dari Reuters. Dia mengusulkan mempertahankan keringanan pajak, sementara sebuah komite mempertimbangkan kembali masalah itu, tetapi perpanjangan keringanan pajak untuk minyak sawit ditolak dengan 58 suara pada pemungutan kedua.

https://market.bisnis.com/read/20191118/94/1171656/harga-cpo-melemah-tipis

Republika | Selasa, 19 November 2019

Aturan Uji Coba Distribusi Biodiesel B30 Diterbitkan

Hasil uji coba penggunaan B30 (campuran 30 persen biodiesel pada minyak solar) pada kendaraan bermesin diesel menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan pada kinerja mesin kendaraan. Karena itu, pemerintah akan segera melakukan uji coba pendistribusian bahan bakar B30 untuk melihat kesiapan jalur distribusi dan kualitas bahan bakunya. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 227 K/10/MEM/2019 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel 30 persen (B30) ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode 2019. Payung hukum kebijakan tersebut diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 15 November 2019. “Dikeluarkannya Kepmen ESDM terkait B30 ini sebagai persiapan pelaksanaan B30 di awal tahun 2020. Dengan adanya trial ini mudah-mudahan nanti kita bisa melihat bagaimana agar implementasinya berjalan lancar di tahun 2020 nanti,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM, Agung Pribadi, Senin (18/11). Dengan dikeluarkannya Kepmen ini diharapkan persiapan pendistribusian B30 akan menjadi lebih baik. Selain itu, penggunaan B30 akan menambah penghematan devisa negara dari berkurangnya impor solar sekitar 10 persen sebagai tambahan dari program sebelumnya B20. “Kita juga berharap dapat segera menakar angka subsidi solar yang akan berkurang dengan digunakannya B30 ke depannya. Dengan dilakukannya uji coba ini akan berkurang sekitar 10 persen,” ujar Agung. Percobaan pendistribusian B30 sebagai bahan bakar akan mulai dilaksanakan di delapan wilayah distribusi yaitu, Terminal BBM (TBBM) Rewulu, TBBM Medan, TBBM Balikpapan, TBBM Plumpang, TBBM Kasim, TBBM Plaju, TBBM Panjang dan TBBM Boyolali Jawa tengah. Dengan dimulainya percobaan pendistribusian B30 ini, pemerintah memperkirakan akan terdapat penambahan bahan bakar nabati yang terserap sekitar 72.000 liter biodiesel hingga akhir uji coba. Adapun untuk mandatori B20 dialokasikan sekitar 6,6 juta KL biodiesel hingga akhir tahun 2019. Peningkatan pemanfaatan biodiesel sebagai salah satu energi baru terbarukan (EBT) melalui implementasi B30 merupakan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam upaya untuk menekan defisit. Presiden menekankan kembali mengenai langkah-langkah peningkatan produksi minyak di dalam negeri yang harus dilakukan untuk mendukung kebijakan di dalam negeri sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak.

https://www.republika.co.id/berita/q16sly370/aturan-uji-coba-distribusi-biodiesel-b30-diterbitkan

Kata Data | Senin, 18 November 2019

Kerek Harga Sawit, RI Ajak Negara Produsen Terapkan Mandatori B20

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat menteri negara produsen minyak sawit atau The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah negara menyepakati enam langkah menghadapi isu negatif dan pelemahan harga sawit. Pertemuan yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia itu dihadiri Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok serta para menteri atau perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit. Mereka di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua Nugini, Ghana, Honduras, dan Brazil. Indonesia dan anggota Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) masih menaruh perhatian khusus terhadap isu negatif minyak kelapa sawit. “Kami mencoba menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit,” kata Airlangga melalui siaran pers, Senin (18/11). Pemerintah Indonesia telah menerapkan berberapa kebijakan untuk meningkatkan konsumsi domestik untuk mengimbangi penurunan permintaan sawit dunia akibat kampanye hitam. Kebijakan itu salah satunya berupa kewajiban pencampuran 20% minyak sawit ke dalam minyak solar atau biodiesel 20% (B20). Pada tahun depan, pemerintah berencana meningkatkan kandungan campuran minyak sawit sebesar 30% (B30). Dari mandatori B20 menurutnya telah berhasil meningkatkan harga minyak sawit menjadi US$ 600 per ton. Karena itu, Airlangga mengajak negara produsen kelapa sawit lain untuk mengikuti langkah Indonesia. “Terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia,” ujar dia. Selain itu, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu terkini tentang minyak kelapa sawit, termasuk skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar dan kebijakan perdagangan internasional. Berdasarkan hasil pertemuan, para negara menyepakati beberapa hal sebagai berikut: 1. Mengajak negara penghasil minyak kelapa sawit untuk memperbaiki harga pada level yang lebih baik bagi petani/perkebunan rakyat. 2. Melanjutkan promosi dan meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global, termasuk melalui mandatori B30 di Indonesia, penerapan B20 di Malaysia, dan B10 di Thailand. 3. Komitmen untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di 2020. 4. Terus melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 5. Mengundang negara produsen kelapa sawit lain untuk bergabung dalam CPOPC. 6. Meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat. Untuk itu, Indonesia terus mendorong program penanaman kembali (replanting) agar imbal hasil kelapa sawit bisa ditingkatkan. Saat ini, kebun rakyat di Malaysia dan Thailand menghasilkan yield lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ekspor minyak sawit Indonesia pada Agustus mencapai 2,89 juta ton atau turun 25 ribu ton dibandingkan Juni lalu. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan penurunan ekspor terjadi karena berkurangnya permintaan dari India, Bangladesh, Pakistan, dan Uni Eropa (UE). Sedangkan sepanjang Januari hingga Agustus 2019, ekspor minyak kelapa sawit mencapai 22,65 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

https://katadata.co.id/berita/2019/11/18/kerek-harga-sawit-ri-ajak-negara-produsen-terapkan-mandatori-b20

Kompas | Selasa, 19 November 2019

Indonesia Dorong Bauran Minyak Sawit (Indonesia menargetkan peningkatan persentase campuran minyak sawit dalam bahan bakar minyak diesel. Langkah itu dikhawatirkan memicu deforestasi)

Pemerintah Indonesia memamerkan keberhasilan menerapkan bauran energi pada bahan bakar minyak diesel lewat peningkatan campuran minyak sawit. Langkah itu diklaim membantu meningkatkan harga minyak kelapa sawit. Di sisi lain, peningkatan persentase campuran minyak sawit dikhawatirkan memicu deforestasi dan perubahan iklim apabila tak ada sistem pengaman kuat Langkah Indonesia itu diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Pertemuan Kedua Tingkat Menteri Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (MMPOPQ di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (18/11/2019). Selain Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil minyak sawit utama dunia, pertemuan diikuti Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua Niugini, Ghana, Honduras, dan Brasil. Airlangga memaparkan, penerapan program B20 atau 20 persen minyak sawit pada minyak diesel/solar telah dilakukan. Indonesiasaat ini menguji coba program B30 untuk perluasan penggunaannya awal tahun 2020. Terkait bauran minyak sawit dalam minyak so-lar/diesel, Indonesia memimpin karena Malaysia baru berkomitmen menjalankan B20 pada 2020 dan Thailand menerapkan BIO pada 2020. Kebijakan ini meningkatkan harga minyak sawit di atas 600 dollar AS per ton. Negara-negara penghasil minyak sawit diajak mengikuti langkah Indonesia karena efektif menstabilkan harga minyak sawit dunia. Menurut catatan Kompas, kebijakan peningkatan campuran minyak sawit pada bahan bakar minyak disebut pemerintah sebagai langkah strategis memanfaatkan minyak sawit menghadapi “diskriminasi” Uni Eropa. Pasar kedua terbesar Indonesia itu mulai 2021 mengurangi minyak sawit sebagai campuran biodiesel hingga total melarangnya pada 2030. Peta jalan. Terkait peta jalan menuju total 100 persen minyak sawit sebagai pengganti minyak diesel, Kilang Minyak Pertamina di Plaju disiapkan untuk itu. “Hal ini butuh waktu karena pabrik Plaju akan dikonversi dari produksi minyak (fosil) menjadi greendiesel 100 persen (dari minyak sawit),” ujar Airlangga. Saat ini Pertamina mendesain kilang dan berupaya mendapat lisensi proses itu. Apabila selesai, pemerintah baru bisa memperkirakan jadwal penggunaan diesel hijau. Terkait risiko deforestasi baru serta dampak buruk pada perubahan iklim, Airlangga menyatakan, hal itu tak perlu dikhawatirkan. Kini pemerintah melakukan moratorium sawit yang memandatkan intensifikasi perkebunan sawit. Nantinya peningkatan kebutuhan minyak sawit dipenuhi dari intensifikasi itu untuk mendorong produktivitas sawit di Indonesia. Produktivitas sawit di Indonesia (4 ton sawit per hektar per tahun) jauh di bawah. Malaysia (8-10 ton per ha per tahun) dan Thailand. Peningkatan produktivitas itu bisa dilakukan dengan peremajaan sawit pada pekebun kecil yang memiliki 40 persen lahan sawit nasional. Peremajaan sawit dengan bibit unggul memacu produktivitas kebun. Peremajaan sawit baru 33.671 hektar atau 18,2 persen dari target 185.000 ha tahun 2018. Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya tak heran peremajaan sawit rakyat tak mencapai target. Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mayoritas dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk membiayai program biodiesel, terutama pada grup usaha sawit multinasional asal luar negeri. Dalam pertemuan itu, Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara penghasil minyak sawit demi mendapatkan harga yang menyejahterakan pekebun kecil. Malaysia dan Indonesia yang punya sertifikasi sawit berkelanjutan (Indonesia/Malaysia Sustainable Palm Oil) perlu memastikan jaminan berkelanjutan diikuti pekebun kecil.

RMOLBanten | Senin, 18 November 2019

Ini Dampak Pemindahan Ibukota Untuk Penelitian Bioetanol

Bioetanol generasi dua (G2) merupakan salah satu solusi bahan bakar dari limbah organik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. mengadakan Focup Group Discussion (FGD) bertema ‘Sinergi Riset Pengembangan Bioetanol G2 untuk Mewujudkan SDGs’ di Hotel Santika BSD, Senin, (18/11). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala P2 Kimia LIPI, Raden Arthur Ario Lelono mengatakan, peran pemerintah dalam mengembangkan bioetanol untuk pengganti bahan bakar transportasi harus terus dilaksanakan. “Ini menjadi salah satu terobosan alternatif, walaupun tantangannya cukup besar. Kita harus menunggu peran pemerintah mengendorse penerapan bietonol untuk pengganti bahan bakar bensin. Karena fasilitas yang dimiliki terus kita optimalkan untuk menjadikan nilai ekonomi dari produk bioetanol sebagai pengganti bahan bakar minyak,” tutur Arthur, Senin, (18/11). Terlebih, Kalimantan sebagai wilayah produsen terbesar kelapa sawit akan dijadikan Ibu Kota baru Indonesia. Tentunya, dengan Kalimantan menjadi Ibu Kota akan memaksimalkan pilot project bioetanol yang menggunakan tandan kosong kelapa sawit. “Saya rasa perpindahan ibukota ke Kalimantan, jadi kesempatan bagus pengembangan unit Biotenol di Kalimantan. Pilot project pun dekat dengan bahan baku, rantai distribusinya tidak terlalu panjang. Central produksi kelapa sawit dimudahkan dan fokus mengembangkan ke pilot bioetanol,” paparnya. “Tapi nantinya pusat Iptek bisa bergeser ke Kalimantan, sedikit mendekatkan fasilitas ke sumber baku khsusunya untuk pengembangan bioetanol dari tandan kelapa sawit,” tambah Arthur. Arthur sangat berharap, nilai bioetanol di Indonesia bisa sedikit ekonomis. Namun, tergantung kebijakan dari peran pemerintah dalam menyikapi pengembangan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar transportasi. “Kita sudah memiliki teknologinya, yang jadi tantangan kita mengoptimalkan nilai ekonimis, karena bioetanol sendiri harganya cukup tinggi. Banyak cara yang ditempuh melalui pemerintah, industri dan litbang,” tutupnya.

http://www.rmolbanten.com/read/2019/11/18/13068/Ini-Dampak-Pemindahan-Ibukota-Untuk-Penelitian-Bioetanol-