+62 2129380882 office@aprobi.co.id

CPOPC: Keputusan UE Soal Sawit Langgar Aturan WTO:

CPOPC: Keputusan UE Soal Sawit Langgar Aturan WTO: CPOPC menemukan adanya risiko pelanggaran aturan WTO dalam draf keputusan dewan legislative Uni Eropa terhadap masa depan minyak nabati berbahan sawit. Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar mengatakan dari draf keputusan trilogue UE (baik Parlemen Eropa, Komisi Eropa, maupun Dewan Eropa), terdapat tiga isu yang berisiko tidak sejalan atau melanggar aturan dan prinsip organisasi perdagangan dunia. Pertama, penggunaan biofuel setiap tahun pada periode 2021—2030 dalam konsep itu bakal dibatasi berdasarkan tingkat pemakaian pada 2019 atau 2020. Pembatasan kuantitatif tersebut berpotensi sebagai hambatan nontarif yang melanggar aturan WTO. “Kedua, kriteria yang digunakan oleh Uni Eropa dalam membatasi pemakaian biofuel bukan aturan yang diterima secara internasional sehingga berisiko melanggar WTO. Apalagi, jika kriteria itu tidak diterapkan bagi produk dalam negeri UE yang artinya juga melakukan diskriminasi,” katanya. Pembatasan penggunaan tersebut sebagai konsekuensinya, ekspor CPO otomoatis akan dibatasi dalam rentan waktu hingga 12 tahun ke depan. Ketiga, pengurangan pemakaian biofuel pasca 2030 dinilai tidak berlandaskan aturan yang diterima oleh dunia internasional. Sementara itu, Perwakilan Tetap RI (PTRI) dalam pertemuan dengan Komite Technical Barriers to Trade WTO di Jenewa pekan lalu telah menyampaikan fokusnya terhadap rencana amandemen Renewable Energy Directive Uni Eropa.Keputusan ini akan membuat negara anggota UE yang selama ini menggunakan biofuel dari minyak sawit sebagai salah satu sumber utama energi terbarukan, tidak dapat menikmati nilai tambah dari proses pembuatan biofuel berbahan dasar minyak kelapa sawit. Indonesia mendorong UE memberikan kepastian berkenaan dengan pemenuhan komitmen 32% energi terbarukan tersebut, yang seharusnya tidak secara khusus diberlakukan terhadap minyak kelapa sawit, namun juga diberlakukan bagi seluruh minyak nabati lainnya, baik yang merupakan varietas unggulan domestik Uni Eropa ataupun produk sejenis lainnya. “Indonesia, Malaysia dan negara produsen lain akan menempuh proses ini ke WTO maupun langkah lainnya sehingga RED II tidak melanggar aturan internasional, atau tidak diskriminatif terhadap minyak sawit yang diekspor ke UE,” katanya. (BISNIS)

http://industri.bisnis.com/read/20180624/12/808973/cpopc-keputusan-ue-soal-sawit-langgar-aturan-wto

Mendag Ingin Indonesia Duduk Bersama UE, Hindari Perang Dagang: UE telah memundurkan waktu terkait pelarangan biofuel berbahan CPO asal Indonesia. Semula, pelarangan tersebut direncanakan bakal diterapkan pada 2021, namun menjadi 2030 mendatang. Kendati UE telah mengulur pelarangan tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tidak lantas senang. Menurut dia, tak seharusnya penggunaan biofuel dibatasi. Terlebih, alasan UE dengan menggunakan isu deforestasi atau penggundulan hutan dinilai tidak masuk akal. “Walaupun mereka undur dari 2021 ke 2030, tapi kami tetap mempersoalkan. Seyogianya tidak dibatasi,” katanya saat ditemui disela-sela acara Halal Bihalal Idulfitri 1429 H di Kementerian Perdagangan, Jakarta. Enggar menegaskan, pemerintah bakal membalas kebijakan UE itu dengan larangan impor produk-produk susu dan keju asal Eropa. “Kalau mereka alasannya deforestrasi, itu peternakan sapi menghabiskan hutan banyak sekali. Kami bilang ya mohon maaf, ya kami enggak impor susu, keju, dari sana karena itu deforestrasi juga,” tegas Enggar. Selain dua komoditas itu, Indonesia juga bisa saja membatasi impor produk-produk utama dari Eropa, seperti wine dan pesawat terbang. Enggar mengatakan kebijakan pelarangan penggunaan biofuel berbahan dasar CPO ini juga menjadi bentuk inisiasi perang dagang. Padahal, Uni Eropa tidak setuju akan perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang tengah terjadi saat ini. “Jadi mari kita duduk dan jangan mulai trade war. Eropa tidak setuju dengan trade war, don’t even start. Itu tidak baik. Jangan menuduh negara lain lakukan trade war, tapi secara tidak langsung itu juga bentuk trade war,” pungkasnya. (AKURAT)

https://m.akurat.co/id-243670-read-mendag-ingin-indonesia-duduk-bersama-ue-hindari-perang-dagang

RI Sampaikan ‘Protes’ Rencana Amandemen RED Uni Eropa di WTO: Pemerintah Indonesia kembali meyampaikan keprihatinan terhadap rencana amandemen Pedoman Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/RED) Uni Eropa yang dapat merugikan negara produsen minyak kelapa sawit.Keprihatian itu disampaikan pada Pertemuan Komite Hambatan TBT WTO, menurut keterangan pers dari kantor Perwakilan Tetap RI di Jenewa, yang diterima di Jakarta. Dalam pertemuan Komite TBT WTO tersebut, pemerintah Indonesia meminta klarifikasi dari Uni Eropa terkait cakupan amandemen atas RED dan kebijakan yang akan diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit, termasuk produk-produk turunannya dan biofuel. Uni Eropa sedang dalam proses mengamandemen RED yang bertujuan untuk mendiversifikasi persediaan energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca di wilayah Uni Eropa melalui penggunaan energi terbarukan. Rencananya pada 2030, sebanyak 32% sumber energi di Uni Eropa akan berasal dari energi terbarukan. Namun, untuk memenuhi komitmen 32% tersebut, Uni Eropa berencana menghapus kontribusi minyak kelapa sawit (biofuel) sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Konsekuensi dari RED tersebut adalah negara anggota Uni Eropa yang selama ini menggunakan biofuel dengan bahan dasar minyak kelapa sawit, sebagai salah satu sumber utama energi terbarukan, dikhawatirkan tidak akan dapat lagi menggunakannya sehingga tidak dapat menikmati nilai tambah dari proses pembuatan biofuel berbahan dasar minyak kelapa sawit. Kondisi itu dan kampanye negatif yang selama ini dilakukan secara masif terhadap minyak kelapa sawit di Uni Eropa telah menciptakan ketidakpastian mengenai penggunaan kelapa sawit dan produk turunannya. Hal tersebut berpotensi mengurangi ekspor minyak kelapa sawit dari negara-negara produsen minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Terkait kondisi itu, Indonesia sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dikhawatirkan akan secara langsung terkena dampak negatif dari kebijakan RED Uni Eropa. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Komite TBT WTO mendorong Uni Eropa agar memberikan kepastian berkenaan dengan pemenuhan komitmen 32 persen energi terbarukan tersebut. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa kebijakan itu seharusnya tidak secara khusus diberlakukan hanya terhadap minyak kelapa sawit. (BISNIS)

http://industri.bisnis.com/read/20180623/12/808812/ri-sampaikan-protes-rencana-amandemen-red-uni-eropa-di-wto