+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Defisit Neraca Migas Diproyeksikan Terus Berlanjut

Investor Daily Indonesia | Senin, 15 Juli 2019

Defisit Neraca Migas Diproyeksikan Terus Berlanjut

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan defisit neraca minyak dan gas bumi akan terus terjadi di masa mendatang. Hal ini mengingat produksi migas nasional cenderung terus turun dan pemanfaatannya dioptimalkan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Wakil Menteri ESDM Arcan-dra Tahar mengatakan, defisit migas nasional sebenarnya menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Januari-Juni 2018 defisit migas tercatat mencapai US$ 2,86 miliar. Sementara pada periode yang sama tahun ini defisit migas ini terpangkas menjadi US$ 2,14 miliar. Kementerian ESDM, lanjut dia, terus berupaya mengurangi impor migas. Beberapa strategi yang dilakukan yakni memperluas mandatori pencampuran biodiesel 20% (B20) dan menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk menyerap lifting minyak dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Program B20 akan mengurangi impor solar sekitar 6 juta kiloliter (KL) dan penyerapan lifting memangkas impor minyak mentah 200 ribu barel per hari (bph). Meski ada berbagai upaya, dia tidak menampik bahwa defisit migas memang masih terjadi. Saat ini, produksi minyak nasional memang cenderung turun, tetapi produksi gas cukup stabil di kisaran 1,2 juta barel setara minyak per hari. Namun, pemerintah kini mengoptimalkan penggunaan gas ini untuk industri dalam negeri.

“Kalau gas ini makin hari makin banyak digunakan untuk faktor produksi di dalam negeri, baik petrokimia, pupuk, dan kelistrikan, artinya ekspor gas makin berkurang. Maka defisit migasnya akan bertambah,” kata Arcandra di Jakarta, akhir pekan lalu. Namun, lanjut dia, pemanfaatan gas di dalam negeri ini akan mendorong produksi petrokimia, pupuk, dan lainnya yang notabene sebagian juga diekspor. Akan tetapi, ekspor produk yang dihasilkan berkat adanya pasokan gas domestik ini dicatatkan sebagai ekspor nonmigas. Dalam hal ini, tegas dia, migas digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun industri-industri. \’Tetapi kalau diekspor (hasil dari gas) masuk ke ekspor nonmigas. Jadi makin lama nonmigas makin besar ekspornya,” tambahnya. Sebagai informasi, sebelumnya sektor migas memang memiliki peran dominan dalam neraca perdagangan lantaran dianggap sebagai komoditas ekspor. Namun, pemerintah kini telah mengubah kebijakan ini dengan menjadikan sektor migas sebagai modal untuk mengembangkan industri dalam negeri. “Kalau gas mau dominan jadi komoditas, ya jual saja LNG-nya. Selesai. Tapi kan sekarang gas bumi jadi prime mover ekonomi. Dia berubah wujud. Sewaktu berubah wujud, dia enggak jadi migas lagi,” tutur Arcandra. Karenanya, pihaknya mengusulkan agar dikotomi dalam membaca neraca perdagangan menjadi migas dan nonmigas perlu disudahi. Pasalnya, kontribusi sektor migas tidak dapat lagi terbaca, ketika gas bumi sudah dijadikan bahan pendukung industri. Neraca perdagangan, disebutnya, perlu dilihat secara menyeluruh, bukan sektoral. Pihaknya akan membahas hal ini dengan BPS.

Impor Minyak

Untuk jangka panjang, pemerintah juga mendorong pembangunan kilang bahan bakar minyak (BBM). Melalui PT Pertamina (Persero), kini enam proyek kilang yang akan mendongkrak kapasitas pengolahan dari 1 juta bph menjadi 2 juta bph, tengah bergulir. Menurut Arcandra, adanya kilang baru memang akan menaikkan impor minyak mentah. Pasalnya, saat ini tinggal sekitar 80-100 ribu bph saja minyak yang diekspor. Sehingga, produksi minyak dalam negeri tidak akan mampu menutup kebutuhan kilang. Tetapi di sisi lain, impor produk BBM akan terpangkas, yang ujungnya akan berdampak pada defisit neraca migas. “Mengurangi defisit karena impor crude lebih murah dari impor produk, bedanya US$ 10-11 per barel. Kalau kilang dipercepat, yang US$ 11 per barel ini di dalam negeri. Bisa hemat,” jelas dia. Meski demikian, dia menambahkan, sektor ESDM tidak sebatas migas saja. Jika menghitung kontribusi sektor pertambangan mineral dan batu bara, ekspor sektor ESDM justru surplus. “Minerba kita positif [ekspornya] US$ 10-11 miliar pada semester satu ini. Kalau minerba menyumbang US$ 10 miliar, sementara migasnya minus US$ 2,14 miliar, sebenarnya sektor ini masih menyumbang surplus eskpor,” ujarnya.

Bisnis Indonesia | Senin, 15 Juli 2019

Upaya Ekstra Tekan Defisit

Pemerintah harus melanjutkan implementasi kebijakan bauran bahan bakar nabati dan penyerapan minyak jatah kontraktor oleh PT Pertamina. (Persero) sebagai upaya menekan defisit neraca perdagangan terutama dari sektor minyak dan gas bumi. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Muhammad Faisal mengatakan defisit impor migas di Tanah Air merupakan permasalahan struktural yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Untuk itu, dia menilai, program bauran 20% biodiesel dan 80% Solar (B20) dan upaya lain dari pemerintah mendiversifikasi energi masih harus dilanjutkan dan diperluas untuk menekan defisit perdagangan minyak dan gas bumi (migas). “Bahkan, ke depan kadarnya [biodiesel] terus ditingkatkan menjadi B30 hingga B100. Begitu juga dengan penyerapan lifting [produksi minyak siap jual dari kontraktor] oleh Pertamina,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (14/7). Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho memproyeksikan impor migas sepanjang tahun ini akan turun signifikan dibandingkan dengan tahun lalu karena ada substitusi bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit.

“Untuk impor migas [2019] kemungkinan tidak terlalu tinggi karena B20 sudah penuh baik PSO [public service obligation/ Solar bersubsidi) maupun non-PSO [Solar industri],” katanya kepada Bisnis. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, mustahil impor bahan bakar minyak (BBM) terpangkas selama kapasitas kilang minyak milik Pertamina belum ditambah. Pertumbuhan impor BBM terjadi hingga 2024, sampai rencana pengembangan dan pembangunan kilang Pertamina terealisasi. “Kapasitas kilang kita terbatas, di sisi lain kebutuhan produk [BBM] yang naik. Sebenarnya pertumbuhan permintaan kombinasi banyak faktor, yang utama adalah pertumbuhan ekonomi. Elastisitas pertumbuhan BBM setidaknya 1%-2% pertahun.” Dia menjelaskan bahwa kebijakan energi untuk memangkas impor migas sulit diterapkan dalam jangka pendek kendati berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti penerapan program B20 dan pembelian minyak jatah kontraktor kontrak kerja sama oleh Pertamina.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar. Menurutnya, defisit neraca perdagangan migas sulit dihapus karena produksi minyak mentah di Tanah Air stagnan, bahkan cenderung turun. Defisit neraca perdagangan migas pada Mei 2019 sebesar US$0,98 miliar turun 34,23% dibandingkan dengan bulan sebelumnya US$1,49 miliar. Arcandra menjelaskan, defisit neraca perdagangan migas nasional pada tahun ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Menurutnya, defisit perdagangan migas selama Januari-Mei 2019 sebesar US$2,14 miliar atau turun 25,17% dibandingkan dengan periode yang sama 2018 US$2,86 miliar. Dia menjelaskan, upaya pemerintah memangkas impor migas dilakukan dengan pelaksanaan program perluasan bauran biodiesel 20% ke sektor nonsubsidi dan penyerapan produksi siap jual {lifting) minyak dari kontraktor kontrak kerja sama oleh Pertamina. “Dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%, produksi [minyak] cenderung turun.” Sebelumnya, Pertamina telah menyerap minyak mentah milik kontraktor sebanyak 116.900 barel per hari pada Juni 2019 untuk diolah di kilang minyak domestik. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, volume minyak yang diserap perseroan merupakan hasil kesepakatan dengan 37 kontraktor yang beroperasi di Indonesia. Proyek pengembangan kapasitas empat kilang dan proyek dua kilang baru diharapkan bisa meningkatkan pengolahan BBM di dalam negeri dari 1 juta barel per hari (bph) menjadi 2 juta bph.

SURPLUS DAGANG

Sementara itu, beberapa ekonom memproyeksikan bahwa neraca perdagangan selama Juni 2019 akan surplus. (Lihat grafts). Ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail Zaini memproyeksikan, neraca perdagangan pada Juni 2019 akan melanjutkan tren surplus berdasarkan data cadangan devisa selama periode tersebut. Ahmad menyatakan, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa selama Juni sebesar US$123.8 miliar naik 2,9% dibandingkan dengan bulan sebelumnya US$120,5 miliar. Dia menegaskan, neraca perdagangan Indonesia bisa mencatatkan surplus sebesar US$100 juta-US$300 juta pada Juni 2019. Ketua Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri Indonesia Handito Joewono mengatakan, kinerja ekspor Indonesia akan turun pada Juni 2019 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Menurutnya, penurunan itu disebabkan periode libur panjang Lebaran yang jatuh pada bulan lalu. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani juga memproyeksikan, kinerja ekspor dan impor pada Juni 2019 akan turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

OPTIMISME SURPLUS

Berdasarkan konsensus, proyeksi neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2019 akan surplus US$686 juta naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya US$210 juta. Optimisme itu didasari beberapa faktor, seperti penurunan impor migas. Impor migas selama Januari-Mei 2019 turun karena ada program bauran bahan bakar nabati sebanyak 20% (B20) dalam Solar. Selain itu, upaya Pertamina menyerap minyak mentah jatah kontraktor kontrak kerja sama sejak awal tahun Tni juga turut menekan impor minyak mentah.

Kompas | Sabtu, 13 Juli 2019

Pertamina Uji Coba Pembangkit Listrik Tenaga Biogas

PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya Pertamina Power Indonesia (PPI) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III melakukan engine test atau Factory Acceptance Test (FAT) atas komponen utama Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Percobaan dilakukan pada 2 unit gas engine yang akan digunakan di PLTBg Sei Mangkei, Sumatera Utara. Direktur Utama PPI Ginanjar mengatakan, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas ini merupakan pembangkit energi baru dan terbarukan yang memanfaatkan limbah pabrik cair kelapa sawit dan rencananya akan segera beroperasi pada November 2019. Kegiatan konstruksi dilaksanakan sejak Desember 2018 dan saat ini sudah dalam tahap fase akhir pembangunan sipilnya dan dalam tahap instalasi komponen utama pembangkit. “Kerja sama antara PPI dengan PTPN III merupakan suatu bentuk partnership yang ideal, karena merupakan kerja sama dua perusahaan nasional, lintas industri, dan dengan basis business to business,” ujar Ginanjar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/7/2019). Ginanjar berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat rentetan atau multiplier effect terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan serta meningkatkan kemitraan di antara perusahaan nasional dan anak perusahaan BUMN. “Kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan leverage skema pendanaan proyek dari institusi keuangan nasional dan tidak tergantung pendanaan asing,” kata Ginanjar. Selain itu, kerja sama PPI dan PTPN III juga merupakan upaya untuk mewujudkan konsep Green Economic Zone di KEK Sei Mangkei yang dapat menjadi rujukan pengembangan kawasan ekonomi yang mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan. “Ke depan, kedua belah pihak juga telah berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di KEK Sei Mangkei untuk meningkatkan bauran pembangkit energi baru dan terbarukan,” ucap Ginanjar.

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/07/13/170000426/pertamina-uji-coba-pembangkit-listrik-tenaga-biogas