+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Diskriminasi Sawit oleh UE, RI Ancam Gugat ke WTO:

Diskriminasi Sawit oleh UE, RI Ancam Gugat ke WTO: Kementerian Perdagangan memastikan bakal menggugat ke organisasi perdagangan dunia jika menemukan adanya celah diskriminasi yang dibuat Uni Eropa terkait putusan batas penggunaan biodiesel berbahan minyak sawit pada 2030. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan pihaknya tengah mendalami keputusan rinci Uni Eropa. Pemerintah masih mencari tahu apakah penundaan itu hanya untuk produk CPO atau seluruh minyak nabati. Langkah ini mengingkat sebelumnya minyak nabati selain CPO diberikan tenggat penghapusan penggunaanya pada 2030. Sementara sebelum keputusan Trilogue antara Komisi Eropa, Dewan Eropa dan Parlemen Eropa baru-baru ini, biodiesel berbasis CPO harus dihapuskan pada 2021. “Kalau misalnya ada celah untuk diskriminasi, kami pasti gugat ke WTO,” kata Oke di Gedung Lembahas, Jakarta. Menurut Oke, jika keputusan phase out 2030 sama dengan minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai dan minyak rapeseed, maka UE dinilai tidak melakukan diskriminasi. Akan tetapi pemerintah tetap melihat hasil detail dari keputusan itu. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor sebelumnya mengapresiasi upaya pemerintah untuk melakukan diplomasi terhadap Benua Biru sehingga diputuskan pelonggaran hingga 12 tahun mendatang. Keputusan ini kata dia cukup menggembirakan bagi pelaku usaha maupun produsen biodiesel lantaran dapat lebih lega melakukan ekspor ke Eropa. Tumanggor menilai seluruh pihak di bidang biodiesel akan memiliki waktu lebih untuk membenani seluruh aspek di industri sawit mulai dari hulu hingga hilir menuju usaha perkebunan sawit berkelanjutan. “Melalui upaya perbaikan ini maka nanti tidak ada alasan lagi bagi Eropa atau NGO yang mengatakan bahwa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan,” kata Tumanggor. Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan keputusan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperbaiki sistem tanam kelapa sawit domestik. Pasalnya putusan EU Directive tersebut mencakup pembatasan biofuel yang memiliki indirect land use change (ILUC) atau perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung dan sistem tanam yang tidak berkelanjutan.“Saya lihat saat ini sudah semakin banyak perkebunan kelapa sawit yang mengadopsi sistem tanam yang baik sehingga seharusnya eligible untuk melakukan ekspor ke UE,” katanya. Menurut Shinta pengusaha harus menyadari bahwa banyak pertanian kelapa sawit yang dimiliki secara perorangan namun tidak memiliki pengetahuan maupun keahlian cukup untuk mengadopsi sistem tanam berkelanjutan. Jika kondisi ini tidak segera diatas, maka hingga 2030 pun, petani dinilai akan kesulitan untuk memenuhi kriteria Uni Eropa.“Untuk itu, sebaiknya pemerintah perlu menggencarkan lobinya untuk meminta Uni Eropa menambah masa phase out period agar para petani ini memiliki kesempatan agar terus melakukan ekspor ke EU,” katanya. (BISNIS)

http://industri.bisnis.com/read/20180621/12/808280/diskriminasi-sawit-oleh-ue-ri-ancam-gugat-ke-wto

Meski Tunda Larangan Sawit RI, Uni Eropa Dinilai Masih Diskriminatif: Berdasarkan pertemuan tiga pihak antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa pekan lalu, Uni Eropa akhirnya memutuskan untuk tidak melarang penggunaan biofuel berbahan CPO hingga 2030. Sebelumnya Uni Eropa berencana melarang penggunaan CPO sebagai bahan dasar biofuel mulai 2021. Menanggapi hal ini, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia untuk melawan diskriminasi Uni Eropa selama ini. “Keputusan trialog antara Parleman, Komisi, dan Dewan Eropa bisa terjadi karena upaya pemerintah kita yang terus mendesak Uni Eropa agar tidak mendiskriminasi sawit dengan alasan apapun juga. Untuk itu kami sangat appreciate dan berterima kasih,” ungkap Paulus. Paulus mengatakan, pihaknya akan terus mencermati perkembangan keputusan Uni Eropa tersebut. Sebab, menurutnya diskriminasi masih sangat mungkin kembali terjadi. “Karena pada tahun 2030, yang pasti akan di-phase out hanya biodiesel berbasis sawit. Artinya sangat berpotensi adanya diskriminasi,” kata dia. Selain itu, Paulus mengatakan bahwa Indonesia juga harus mencermati hasil studi Komisi Eropa soal sawit. Studi tersebut berkaitan dengan deforestasi, direct/indirect land use change, hingga HAM bagi petani sawit. Studi yang diharapkan selesai pada 2019 tersebut akan digunakan untuk persyaratan impor biodiesel berbasis sawit dan pemakaian sawit untuk biodiesel di Eropa. “Untuk itu kami meminta agar pemerintah Indonesia, Malaysia, Thailand sebagai penghasil sawit diikutsertakan dalam studi tersebut. Mengapa kami ingin Indonesia, Malaysia, Thailand diikutsertakan, karena kami ingin studi tersebut objektif dan fair. Pengalaman selama ini banyak studi Uni Eropa yang tidak objektif,” pungkasnya. (KUMPARAN)

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/meski-tunda-larangan-sawit-ri-uni-eropa-dinilai-masih-diskriminatif

Uni Eropa Buka Impor Sawit Hingga 2030: Uni Eropa akan menunda pelarangan penggunaan CPO sebagai bahan campuran biofuel hingga 2030. Keputusan itu disepakati dalam pertemuan trilog antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa pada 14 Juni 2018 yang juga menghasilkan revisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II).Dalam teks RED II, Uni Eropa sepakat mencapai target energi terbarukan sebesar 32% pada 2030 dari yang ada saat ini sebesar 27%. Kesepakatan baru itu menggantikan rancangan proposal energi yang akan menghapus minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biofuel pada 2021. Untuk mencapai target energi terbarukan Uni Eropa, kontribusi biofuel dari sejumlah kategori bahan baku akan dikurangi secara bertahap hingga 2030. “Biofuel akan dikaji dengan perlakukan yang sama, tanpa melihat sumbernya. Teks RED II tidak akan membedakan atau melarang minyak sawit. Uni Eropa tetap menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia,” kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend dalam keterangan resminya. Dengan begitu, Uni Eropa menyebut tidak ada pembatasan impor minyak sawit sebagai bahan campuran biofuel dan pasar benua biru tetap terbuka untuk impor minyak sawit. Uni Eropa merupakan pasar ekspor minyak sawit terbesar kedua. Adapun ekspor minyak sawit ke pasar Uni Eropa telah meningkat sebesar 28% pada 2017. Indonesia telah menempuh jalan panjang untuk memulihkan ekspor sawit ke kawasan tersebut. Sejumlah lobi digencarkan untuk kembali mendapatkan akses pasar untuk salah satu komoditas penyumbang devisa negara terbesar ini. Tak hanya ke Uni Eropa, lobi sawit juga dilakukan hingga Vatikan. Proses lobi sawit kala itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut juga membawa serta beberapa pengusaha industri kelapa sawit sebagai tamu untuk membahas hal ini di antaranya Martua Sitorus, Bachtiar Karim, dan Surya Darmadi. (KATADATA)

https://katadata.co.id/berita/2018/06/21/uni-eropa-buka-impor-sawit-hingga-2030

Uni Eropa Tunda Larangan Sawit Indonesia Hingga 2030: Uni Eropa memberikan tambahan waktu untuk Indonesia dan baru akan melarang minyak sawit pada 2030. Keputusan ini merupakan kompromi menyusul penolakan Dewan dan Komisi Eropa yang menolak tenggat waktu larangan sawit. Pertemuan trilog antara Parlemen, Dewan dan Komisi Eropa membuahkan kompromi terkait impor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya parlemen Eropa menetapkan akan melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan campuran biodiesel pada 2021. Namun rencana tersebut memicu protes dari kedua negara. Kini ketiga pihak menyepakati akan memberikan tambahan waktu bagi Indonesia dan Malaysia. Kandungan minyak sawit dalam biodiesel nantinya tidak lagi akan termasuk sasaran iklim Uni Eropa dan baru akan dilarang sepenuhnya pada 2030. Uni Eropa juga memutuskan akan mempertahankan volume impor serupa 2019 dan akan mengurangi impor minyak sawit secara perlahan mulai tahun 2023. “Hasil ini adalah terobosan yang unik,” kata anggota parlemen Eropa asal Belanda, Bas Eickhout yang ikut serta dalam perundingan tersebut. Eickhout yang berasal dari Partai Hijau mengaku pihaknya ingin menghentikan permintaan atas minyak sawit sebagai sumber bahan bakar. Bahkan jika penggunaan minyak sawit sebagai sumber energi diatur oleh UE, produk yang diimpor hanya boleh berasal dari perkebunan yang telah bersertifikat. “Bersertifikat atau tidak, penggunaan minyak sawit dari sudut pandang perlindungan lingkungan lebih buruk ketimbang penggunaan bahan bakar fossil,” ujarnya kepada DW. Organisasi lingkungan sempat mengritik hasil perundingan tidak membantu mengurangi laju deforestasi di Indonesia. Namun Eickhout mengatakan Komisi Eropa dan Dewan Eropa yang beranggotakan negara negara UE awalnya menolak tenggat waktu bagi minyak sawit. Penolakan itu menurut Eickhout “pastinya” akibat lobi politik yang dilancarkan Indonesia dan Malaysia. Diplomasi sawit juga berhasil mencegah digunakannya istilah “minyak sawit” dalam dokumen perjanjian, melainkan “tanaman pangan” yang dikategorikan “tidak termasuk energi terbarukan.” Lain halnya dengan ucapan Vincent Guerend, Duta Besar Uni Eropa di Indonesia. Menurutnya Uni Eropa tidak secara spesifik membidik minyak sawit ketika menyusun sasaran pertumbuhan energi terbarukan. Ia menekankan keputusan trilog tersebut sekaligus membuka pasar Uni Eropa bagi minyak sawit dari Indonesia. Kabar tersebut disambut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). Dengan adanya tambahan waktu, Indonesia bisa memperbaiki tata kelola produksi sawit. “Setidaknya, bisa bernafas agak panjang dari waktu 2021 diundur menjadi 2030,” ujar Rino Afrino, Wakil Sekjen APKASINDO, kepada situs Sawit Indonesia. Hal senada diungkapkan Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOC) yang menyebut keputusan Uni Eropa dibuat “pada waktu yang tepat.” Hal senada diungkapkan Perdana Menteri Serawak, James Jemut Masing. “Jika larangan minyak sawit sebagai bahan dasar energi diterapkan, kita harus mencari pasar lain,” ujarnya seperti dilansir Borneo Post. Skenario tersebut dianggap tidak menyulitkan lantaran tingginya permintaan dari Cina dan India. Saat ini Sarawak telah memiliki “masterplan” untuk mengubah dua juta hektar lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pakar agrikultur memperkirakan, tenggat waktu pada 2030 mungkin disesuaikan dengan periode tanam pohon sawit di Indonesia yang mulai aktif membuka perkebunan sawit pada 2005 silam. Seperti diketahui, pohon sawit memiliki usia produktif selama 25 tahun. Dengan begitu Indonesia memiliki waktu untuk mengubah tata kelola sawit menjadi lebih ramah lingkungan. Wakil Sekjen APKASINDO Rino Afrino menyebut pemerintah akan melakukan sejumlah hal untuk memperbaiki tata kelola sawit, antara lain peningkatan daya saing perkebunan rakyat, peningkatan produktivitas, penambahan kapasitas dan kompetensi petani dan manajemen pengelolaan lingkungan yang lebih baik. (DETIK)

https://news.detik.com/dw/d-4076086/uni-eropa-tunda-larangan-sawit-indonesia-hingga-2030